Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

Data Konflik SDA di Provinsi Jambi Periode Januari s/d Desember 2012 Kabupaten Permasalahan Batang Hari Pendudukan Kawasan Hutan Dan Kelompok Hutan Senami Bahar Sarolangun oleh masyarakat pada areal kerja IUPHHK-HT. PT. Agronusa Alam Sejahtera ( AAS ) dan PT. Wanakasita Nusantara ( WN ). -Kabupaten Batanghari * Desa-desa yang berada di dalam kawasan Hutan sebanyak dua desa telah di verifikasi *Desa Kunangan Jaya I *Desa Kunangan Jaya II - Di arealaPT.AAS dan PT. WN dikenal 3(tiga) kategori komunitas masyarakat : - Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) harus diprses melalui PERDA Batang hari & Sarolangun. -Komunitas masyarakat Setempat (asli) diproses melalui keabsahan dokumentasi Kependudukan yang sah. Komunitas warga Pendatang, dikategorikan sebagai Perambah dan akan diselesaikan dengan Penegakan Hukum.

Langkah Penyelesaian Keterangan 1. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten - Keputusan Gubernur Jambi nomor : 671/ Sarolangun baru bisa melakukan Identifikasi Kep.Gub/Dishut-2/2012 tentang Pembentukan dan Inventarisasi di 2 (dua) desa dari 6 (enam Tim Terpadu Penanganan Permasalahan ) desa. Perambahan Hutan di kawasan IUPHHKH- HT. 2. Dinas Perkebunan dan Kehutana Kabupaten PT. AAS dan IUPHHK-HT. PT. Wanakasita di kab. Sarolangun akan melaksanakan Identifikasi Batang Hari dan Kab Sarolangun, tanggal 12 dan Inventarisasi terhadap 4 (empat) desa Desember 2012. paling lambat pada minggu ke 2 bulan januari Lokasi perambahan di arel PT. AAS/WN 2013. dapat diselesaikan dengan pola HTR dan pola 3. Warga Dusun Kunangan Jaya I dan II menolak kemitraan karena areal tersebut merupakan untuk dilakukan pola kemitraan oleh Kawasan Hutan milik Negara. Pemerintah Kabupaten Batang Hari dan Kab. Untuk SAD akan di reakolasi lokasinya menjadi Sarolangun. menjadi daerah Jelajah. 4. bersedia untuk bermitra dengan masyarakat yang ditetapkan oleh dengan pihak perusahaan. 5. Dinas Kehutanan Kab. Batang hari telah selesai melaksanakan Identifikasi dan Inventarisasi. 6. Pihak IUPKHH-HT.PT. AAS dan PT. WN bersedia bermitra dengan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari dan Sarolangun.

py rig ht @ BP IK Pr ov Ja m bi

No. 1.

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

No. 2.

Kabupaten Permasalahan Batang Hari Pendudukan Kawasan Hutan Dan Kelompok Hutan Senami Bahar Sarolangun oleh masyarakat pada areal kerja IUPHHK-HT. PT. REKI -Kabupaten Batanghari * Desa-desa yng berada di dalam kawasan Hutan sebanyak dua desa telah di ferifikasi *Desa Kunangan Jaya I *Desa Kunangan Jaya II *Bukit Sinyal - Di areal PT. REKI terbagi atas 3 Komunitas masyarakat antara lain : - Komunitas masyarakat Setempat (asli) untuk dapat diproses keabsahan dokumen Kependudukan yang sah. - Komunitas warga Pendatang, dikategorikan sebagai Perambah dan akan diselesaikan dengan Penegakan Hukum.

Langkah Penyelesaian Hasil Rapat tentang Rencana Penegakan Hukum antara lain : 1. Penegakan Hukum akan Dikoordinir oleh Dinas Perkebunan dan Kehutana Kabupaten Sarolangun akan melaksanakan Identifikasi dan Inv Kementrian Kehutanan melalui Surat Gubernur Jambi . 2. Rangkaian Penegakan Hukum di dahului dengan pemahaman pada pihak-pihak terkait dengan melibatkan Pemerhati Lingkungan Hidup ( Warsi/Walhi) . 3. PT.REKI untuk dapat membuat peta lokasi, data perambahan, data pendamping. 4. Terhadap perambah yang mau di realokasi dari areal PT. REKI diakomodir d WN bersedia bermitra dengan masyarakat yang ditetapkan oleh komodirPemerintah Kabupaten Batanghari dan Sarolangun.engan pola kemitraan, yang arealnya di sepanjang batas areal PT. REKI sesuai dengan Rencana kerja Usaha (RKU). PT.REKI


Keterangan

No. 3.

Kabupaten Tebo

Permasalahan Perambahan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap PasirMayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batang Hari di Areal kerja IUPHHK-HTI. PT. Lestari Asri Jaya ( LAJ ) yang di lakukan oleh sekelompok masyarakat antara lain : - Kel. Kelompok Perambah Kawasan Hutan Km 55. - Kelompok Ahli Waris ”Sultan Thaha”. - Kelompok Panglima Dua Sim. - Kelompok Bujang Kabut (SAD)

Langkah Penyelesaian

Keterangan

- Untuk Kel. Kelompok Perambah Kawasan Hutan Km 55(Rantau Sesuai Resume Rapat Pembahasan Penanganan Jaya): 1. Kelompok Patokan 55 tidak akan melakukan ekspansi, jual beli lahan dan tindakan yang meresahkan masyarakat/tindakan yang melanggar hukum yang dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh wakil Kelompok Patokan 55 (pernyataan terlampir) 2. Bupati Tebo telah membuat himbauan melalui surat No. 522/702/Dinhut/2010 tanggal 29 September 2010 agar masyarakat tidak menduduki dan mengelola kawasan hutan tanpa izin yang sah. 3. Pihak perusahaan wajib mengadakan kemitraan dengan masyarakat disekitar lokasi yang ditetapkan melalui SK Bupati Tebo. 4. Bagi masyarakat setempat yang menduduki kawasan hutan diluar konsesi PT. LAJ akan diusulkan melalui program Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 5. Penegakan hukum terhadap perambahan di areal hutan produksi akan dilakukan setelah tim sosialisasi berkonsultasi dengan Kementerian Kehutanan. 6. Masyarakat di sekitar lokasi Patokan 55 menyarankan agar pemerintah bertindak tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menghendaki kehadiran kelompok Patokan 55. 7. Anggota komisi II DPRD Kabupaten Tebo selaku masyarakat VII Koto Sdr. Poprianto menyampaikan bahwa : - Telah dibuat kesepakatan 11 Desa bahwa mereka menolak para pendatang untuk melakukan perambahan dalam kawasan hutan - Para perambah menjual lahan kepada para pendatang baru sehingga jumlah perambah semakin bertambah. - Para perambah telah diperas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. 8. Kelompok Patokan 55 telah menyadari bahwa pendudukannya dalam kawasan hutan adalah ilegal dan meminta kebijakan


Komplik lahan antara Kelompok Patokan 55 di areal IUPHHK-HTI PT. LESTARI ASRI JAYA pada tanggal 12 September 2012.

pemerintah. No.

Kabupaten Tebo

Permasalahan - Kelompok Ahli Waris ”Sultan Thaha”.

Langkah Penyelesaian Keterangan Sesuai Resume Rapat pada - Untuk Kel. Kelompok Perambah Kawasan Hutan oleh Kelompok tanggal 20 September 2012. Ahli Waris ”Sultan Thaha” antara lain : 1. Penyelesaian permasalahan status kepemilikan lahan ditempuh melalui jalur hukum (Peradilan). 2. Sejak Berita Acara ini ditandatangani sepakat agar RA. Rachman untuk tidak melakukan upaya yang dapat menimbulkan konflik baik vertical maupun horizontal dan mencabut surat tugas/mandat/surat lain yang bertujuan untuk mengkapling-kaplingkan lahan di areal yang diklaim dan tidak akan mengganggu aktifitas PT. LAJ. 3. Agar masing-masing pihak mampu menahan diri sehingga tidak terjadi konflik horizontal dan vertikal. 4. Terhadap unsur-unsur yang mengandung kriminalitas akan segera dilakukan upaya lidik dan sidik oleh pihak yang berwenang. 5. Kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Tebo atas usulan Pemerintahan Desa dengan mengutamakan kearifan lokal. 6. Masyarakat sekitar kawasan hutan tidak mendukung pendudukan/perambahan lahan yang dilakukan oleh masyarakat luar yang mengatas namakan ahli waris Sultan Thaha. 7. Masyarakat mengakui wilayah pemerintahan Sultan Thaha, akan tetapi tidak mengakui adanya kepemilikan lahan di areal yang mereka klaim. 8. Klarifikasilahan yang diklaim harus dilakukan kepada seluruh desa dan kecamatan yang berada di sekitar areal yang diklaim. 9. Apabila dalam waktu1 (satu) bulan RA. Rachman yang mengatas namakan ahli waris Sultan Thaha tidak melakukan gugatan hukum, maka RA. Rachman dapat menerima sepenuhnya penyelesaian permasalahan konfliklahan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Tim Terpadu berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi.


No.

Kabupaten Tebo

Permasalahan - Kelompok Panglima Dua Sim.

Langkah Penyelesaian Keterangan - Untuk Kel. Kelompok Perambah Kawasan Hutan oleh Kelompok Sesuai Resume Rapat pada Kelompok Panglima Dua Sim antara lain : tanggal 21 September 1. Keberadaan tanah ulayat akan diakui dan dilindungi 2012. sepanjang masih ada masyarakat adat dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah 2. Anggota kelompok Panglimo Duo Sim tidak pernah berkonflik / bertindak anarkis dengan PT. LAJ. 3. Perusahaan wajib mengadakan kemitraan dengan masyarakat disekitar konsesi yang ditetapkan melalui SK Bupati. 4. SesuaidenganperaturanPemerintah, PT. LAJ akan mengalokasikan dan bersedia bermitra seluas+ 13% areal IUPHHK dengan masyarakat disekitar areal konsesinya, dengan membuat batas areal dan pemetaan yang jelas demi kepastian lokasi kemitraan. 5. Berdasarkan penjelasan dariLembaga Adat Melayu Jambi bahwa di Provinsi Jambi tidak dikenal adanya tanah ulayat. 6. KelompokPanglimo Duo Sim telah menyetujui untuk bermitra dengan PT. LAJ. 7. Kemitraan antara PT. LAJ dengan Kelompok Panglimo Duo Sim yang merupakan masyarakat disekitar areal konsesi sekaligus merupakan penyelesaian atas sengketa tanah ulayat yang diklaim oleh Panglimo Duo Sim. 8. Kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati Tebo atas usulan Pemerintahan Desa dengan mengutamakan kearifan lokal, untuk pembagian luasan diserahkan kepada tim teknis Pemerintah Kabupaten Tebo. 9. Tindaklanjut hasil Tim Terpadu Provinsi Jambi dalam rangka kemitraan secarateknis dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo. 10. Perlu segera dilakukan tata batas areal kerja PT. LAJ yang berbatasan dengan Provinsi Riau. 11. Najmi Harun selaku perwakilan Kelompok Panglimo Duo Sim


No.

Kabupaten Tebo

Permasalahan - Kelompok Bujang Kabut (SAD)

agar mensosialisasikan hasil pertemuan ini kepada anggota kelompoknya. Langkah Penyelesaian Keterangan - Perambah Kawasan Hutan oleh Kelompok Bujang Kabut (SAD) Sesuai Resume Rapat pada antara lain : tanggal 12 September 1. Kelompok Suku Anak Dalam (Tumenggung Bujang Kabut, 2012.

2. 3. 4. 5.

6. 7.

8.

9.

Tumenggung Hasan dan Tumenggung Buyung) memohon agar pemerintah bertindak tegas kepada para pendatang yang telah merambah lahan mereka. Belum pernah dibuat kesepakat anantara Tumenggung Bujang Kabut dengan PT. LAJ dikarenakan kelompok Tumenggung Bujang Kabutbelum menyetujui alokasi hak kelola lahan seluas 700 Ha. Kelompok Tumenggung Hasandan Tumenggung Buyung agar mematuhi kesepakatan yang telah dibuat berdasarkan perjanjian (MOU) Luasan tersebut pada point 3 akan diusulkan kepada Menteri Kehutanan untuk mendapat penetapan atas hak kelola Suku Anak Dalam. PT. LAJ akan membantu 3 Kelompok SAD tersebut berdasarkan kerjasama dengan pola kemitraan untuk membuka lahan dan pihak perusahaan akan melakukan tatabatas lahan serta melakukan kerja sama dalam pengamanan areal PT. LAJ Pelanggaran berupa mengerjakan, menduduki kawasan hutan, penebangan liar, pembakaran hutan dan jual beli lahan dalam kawasan hutan akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk mempermudah pengambilan tindakan terhadap kelompok lain yang mengatas namakan kelompok SAD, kepada anggota Kelompok Tumenggung Bujang Kabut, Hasan dan Buyung perlu diberikan identitas khusus. Tumenggung Bujang Kabut, Hasandan Buyung setuju bekerjasama dengan PT. LAJ dalam pemanfaatan lahan dan menyetujui penindakan hukum terhadap oknum yang melakukan jualbeli/mengalihkan hak kelola baik langsung maupun tidak langsung atas lahan dalam kawasan hutan dengan pihak lain, Apabila pelanggaran sebagaimana point 8, pihak lain yang melakukan kerja sama dengan 3 kelompok SAD tersebut akan diambil tindakan hukum sebagaimana peraturan dan perundangundangan yang berlaku.


No. 3.

Kabupaten Tebo

Permasalahan Perambahan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap PasirMayang Danau Bangko Kelompok Hutan Singkati Batang Hari di Areal kerja IUPHHK-HTI. PT. Lestari Asri Jaya ( LAJ ) yang di lakukan oleh sekelompok masyrakat antara lain : - Kel. Kelompok Perambah Kawasan Hutan Km 55. - Kelompok Ahli Waris ”Sultan Thaha”. - Kelompok Panglima Dua Sim. - Kelompok Bujang Kabut (SAD)

Langkah Penyelesaian

Keterangan

1. Tim Terpadu Propinsi Jambi sudah mengadakan rapat pertemuan Tindak Sesuai Resume Rapat Lanjut Penanganan Perambahan Hutan di Areal IUPHHKHTI PT Lestari Pembahasan Penanganan Asri Jaya Kabupaten Tebo di Dinas Kehutanan Propinsi Jambi . Komplik lahan pada tanggal 2 2. Pertemuan selain dihadiri oleh para kepala desa dan tokoh mayarakat Oktober 2012. sekitar lokasi IUPHHKHTI PT Lestari Asari Jaya, Polda Jambi, Polres Tebo, - Keputusan Gubernur Jambi Kodim Bute, Pengurus Lembaga Adat Melayu Propinsi Jambi dan Biro No. 497 / Kep .Gub / terkait Propinsi Jambi maupun Pemda Kabupaten Tebo. Setda. Ekbang dan SDA3. Beberapa hasil kesepakatan pertemuan yang dapat dicapai sebagai 4 / 2012 Tentang berikut : Pembentukan Tim a. Memberi waktu kepada perambah untuk meninggalkan lokasi Terpadu Penanganan perambahan di IUPHHK-HTI PT. Lestari Asri Jaya paling lambat 3 Permasalahan minggu, semenjak tanggal 2 Oktober 2012. Perambahan HUtan b. Hasil keputusan hari ini di sosialisasikan/diumumkan kepada Dikawasan IUPHHK-HTI perambah dalam bentuk pemasangan baliho/papan pengumuman PT.Lestari Asri Jaya. pada tempat-tempat strategis serta sosialisasi oleh tim Pemda Kabupaten Tebo dengan melibatkan camat dan Kepala Desa Tanggal 6 Agustus 2012 setempat. Yang berakhir sampai c. Keputusan rapat ini merupakan bahan untuk tindak lanjut Tim dengan tanggal 31 Penegakan Hukum. Desember 2012. d. Penegakan hukum kepada oknum/actor yang telah melakukan penjualan lahan hutan, perambahan, pembakaran hutan, penebangan liar ( illegal logging ) dan yang memprovokasi untuk mengganggu aktivitas pembangunan HTI dapat dilakukan setiap saat, sehingga terdapat kepastian dan perlindungan hukum terdapat investor serta terciptanya keamanan dan ketertiban secara umum. e. Pemerintah Kabupaten Tebo perlu segera merumuskan bentuk kemitraan dan menetapkan masyarakat yang berhak untuk mengikuti program kemitraan ( Konsep pola kemitraan paling lambat selesai dalam 2 minggu ) yang ditetapkan oleh Bupati Tebo.


1.

Tim terpadu yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur No. 497/ KEP.GUB/SETDA.EKBANG&SDA-4/2012 tanggal 6 Agustus 2012 supaya membuat edaran untuk menindaklanjuti Surat Bupati No. 522/982/Dinhut/2012 tanggal 22 November 2012 , yang isinya agar perambah meninggalkan lokasi paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya edaran tersebut diminta kepada Masyarakat yang melakukan okupasi di Kawasan Hutan Produksi di Areal Kerja PT. LAJ meninggalkan lokasi dan akan diberikan “Sagu Hati” yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo, bagi yang tidak mendaftar untuk difasilitasi akan dilakukan penegakan hukum

2.

Edaran ini mulai diedarkan setelah Ketua Tim Pelaksana Provinsi menerima laporan Standar dari Tim Sagu Hati Pemerintah Kabupaten Tebo, Tim Sagu Hati diminta agar menyelesaikan tugasnya paling lambat tanggal 31 Desember 2012.

3.

Mekanisme pendataan dan pelaporan untuk pemberian Sagu Hati kepada masyarakat perambah agar mendaftarkan di Kecamatan setempat


BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN PERSIAPAN RENCANA KEGIATAN TIM TERPADU PENEGAKAN HUKUM DI AREAL IUPHHK-HTI PT. LESTARI ASRI JAYA DI KABUPATEN TEBO Tanggal 14 Desember 2012

No. 4.

Kabupaten Merangin

Permasalahan Gugatan masyarakat Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat, Sungai Tenang, Muara Siau dan Tiang Pungpung, yang merambah kawasan Hutan di sekitar wilayah mereka; aliansi ( Forum Merangin Menggugat ) pada tanggal 6 November 2012 dengan tuntutan : - Maraknya Pendatang Ilegal ke lembah Masurai dan sekitarnya berawal dari adanya jual beli lahan dalam kawasan Hutan yang dilakukan oleh oknum tertentu kepada para pendatang. - Meminta pendatang untuk dikeluarkan secara paksa dari lokasi perambahan di Kecamatan Lembah Masurai, Jangkat, Sungai Tenang, Muara Siau dan Tiang Pungpung Kab. Merangin. - Menolak usulan pencadangan lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas ± 7.998 Ha yang di peruntukan bagi pendatang/perambah. - Menolak pemberian Identitas/KTP kepada para perambah. - Masyarakat tidak nyaman dengan masyarakat pendatang dan meminta pengamanan dari pihak kepolisian. - Diminta kepada masyarakat yang melakukan perambahan untuk ditindak secara hukum.

Langkah Penyelesaian - Perambahan kawasan Hutan yang telah terjadi di kabupaten Merangin telah di usulkan menjadi lokasi Kawasan Hutan dengan pola HTR ( Ds.Talang Asal, Ds. Nilo Dingin, Ds, Talang Berugo, Ds. Sungai Lalan) ke Menteri Kehutanan, yang pengeloaannya hanya di tujukan bagi masyarakat lokal yang memiliki legalitas dan ditetapkan melalui SK. Bupati. - Pemerintah Kabupaten Merangin akan menerbitkan identitas kependudukan bagi warga pendatang yang memiliki Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tunduk pada adat istiadat setempat. - Bagi pendatang yang bermukim dalam kawasan hutan tidak akan diberikan identitas kependudukan (KTP) dan akan dilakukan Penegakan Hukum. - Tindakan hukum bagi perambah akan dilakukan apabila upaya-upaya sosialisasi, mediasi bagi warga telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. - Pemda Merangin akan berkonsultasi ke kementrian Dalam Negeri untuk mencari solusi bagi warga pendatang yang belum terakomodir dalam UU no. 23 tahun 2006. - Mengingat permasalahannya lebih dominan di bidang sosial dan kompleks, Keterbatasan dana dan personil di daerah, maka di sepakati untuk membentuk Tim Terpadu yang beranggotakan instansi dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Merangin yang terkait melalui Keputusan Gubernur Jambi.


Keterangan Sesuai Resume Rapat pada tanggal 6 Desember 2012.

No 5

Jenis Konflik Konflik lahan antara masyarakat yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ) di 5 (lima) kabupaten degan pemegang izin konsesi IUPHHKHTI PT.Wirakarya Sakti dan PT. Rimba Hutani Mas.

LOKASI Desa sekitar izin konsesi IUPHHK-HTI PT.Wirakarya Sakti PT. Rimba Hutan Mas di Kabupaten Batang Hari, Muaro Jambi, Tanjab Barat, Tanjab Timur, dan Tebo.

Permasalahan Terdapat klaim lahan yang diverifikasi pemerintah 5 (lima) kabupaten bersama PPJ seluas 37.000 hektar yang berbeda lokasi nya dengan lokasi hasil survey LSI 41 ribu hektar yang tidak dapat dikelola di PT.WKS.

Langkah Penyelesaian - Hasil verifikasi klaim PPJ di 5 kabupaten di area konsesi PT.WKS telah dilaporkan kepada Menhut dengan surat Gubernur Jambi No. 522/320/Ekbang dan SDA 4.2/2012 tanggal 6 Februari 2012 dan No.S.522/879/Setda.Ekbang.4.2./III/20 12 yang menyebutkan hasil verifikasi 5 kabupaten bersama PPJ seluas 37.000 hektar . - Surat balasan dari Dirjen Bina Usaha Kehutanan terkait surat Gubernur tersebut diatas melalui surat No.S. 651/VI-BUHT/2012tanggal 8 agustus 2012 menyebutkan bahwa lokasi dan luas tanaman kehidupan agar tetap mengacu pada hasil identifikasi oleh LSI tahun 2008 seluas 41.00 hektar.


Keterangan -Keputusan Gubernur Jambi No. 89/Kep.Gub/Setda.Ekbang dan SDA-4/2012. Tanggal 6 Februari 2012. Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penyelesaian Konflik Masyarakat Senyerang Dengan PT. Wira Karya Sakti. -Keputusan Direktur Jedaral Bina Usaha Kehutanan No: SK. 04/VIBUHT/2012. Tanggal 10 Februari 2012. Tentang Penetapan Monitoring Dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Masyarakat Desa Senyerang Dengan IUPHHK-HT PT.Wirakarya Sakti, Direktur Jendral.

No 6

Jenis Konflik LOKASI Konflik lahan antara Desa Senyerang Kabupaten masyarakat degan Tanjab Barat. pemegang izin konsesi IUPHHK-HTI PT.Wirakarya Sakti dan PT. Rimba Hutani Mas.

Permasalahan - Klaim Lahan Masyarakasa Desa Senyerang terhadap areal HTI PT.WKS seluas 4004 Hektar. - Belum tercapai kesepakatan tentang pola kemitraan dengan jenis tanaman karet, baik persentase Tanaman Karet dengan Tanaman Akasia serta pola kemitraan nya.

Langkah Penyelesaian Keterangan - Telah dilakukan 1. Telah dibentuk Tim Mediasi/Fasilitasi yang Terpadu Penyelesaian dilaksanakan Oleh Dirjen Konflik masa Senyerang Bina Usaha Kehutanan Baik di dengan PT.WKS dengan Kementrian Kehutanan Kep.Gub Jambi Maupun di Dinas Kehutanan no:89/Kep.Gub/Setda.Ekb Provinsi Jambi. ang dan SDA-4/2012, - Terakhir Pertemuan di tanggal 6 Februari 2012. lasanakan pada 28 Nov 2012 Yang berakhir sampai di Dinas Kehutanan Provinsi tanggal 31 Desember Jambi. 2012. 2. Telah Ditetapkan Tim Monitoring dan tindak Lanjut Pelaksanaan Kemitraan Mayarakat Desa Senyerang Dengan IUPHHK-HT PT.Wirakarya Sakti Dengan Kep Dirjen Bina Usaha Kehutanan No. 04/VI-BUHT/2012 tanggal 10-02-2012. 3. Telah Ditetapkan Anggota Kelompok Tani Masyarakat Senyerang calon Peserta Kemitraan Dengan PT.Wirakarya Sakti dengan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 279 tahun 2012 tanggal 9 april 2012.


Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at:

Recommend Documents