'-
BUPATl JAYAWIJAYA PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA NOMOR
\&
TAHUN 2'0'1'1
li:NTANG TATA CARA P-eNGELOL.AAN PAJAK Am TANAH ·' '
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JAYAWIJAYA, M'enimlratl'g
: bahwa untuk meninda-k·l·artjuti ketentua'h Pa·s·al 48 Peraturan Daerah Nomor 2 Tah"un 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu diteta-pkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Air Tanah ;
1.
Undang~Undan g Nom or 12 Tahun 1969 tentarrg Pembentukan Provinsi Otonom Irian
Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47); 2. Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndon·esia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang·Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pertagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu-n 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 3. Undang-Undang Nornor 21 Tahun Z011 tBntan-g Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomoi 112, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik In-donesia Nomor 4884) ; 4. Undang- Undan·g Nomor 14 tahu-n 2002 tentang Pt!nga·dilan Pajak (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 N·o·mor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 5. Undang-Undang Nomor 17 tahu n 2003 tentarrg Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon"esia Nomor 4389) ; 6. Undang-Undan·g Nomor 10 Tahun 20tl4 tentang Pembentukan Peraturan Perund·angwUnd<:mgan (Lembaran Ne·gara R~'PUblik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara ~ omor 4#88); 7. Undang-Undan~ Nomor ~2 Tahu ~~004 t~ntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ1~ Indonesia Tahurwoo4 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang~ Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahu-n 2004 te·ntang Pemerintahan Daerah (l embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndon·esia Nomor 4844);
8. Un·dan·g·Undang Nomcr 33 Tahun 2004 te-ntarrg Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pus:at dan Pemerintah·an Dae·rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambah·an Lernbaran Neg·ara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t~ntang Pajak Daerah dan Retribusi D'aBrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 504S}; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah'ufl 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik ln·don·ecsia Tahun 200'5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457"8): 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagicm Uruscrn Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah:a·n Dcrerah Provinsi dan Peme-rintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neg·ara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya (Lembaran Daerah Kabapaten Jayawijaya Tahun 2008 Nomor 5); 13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2'008 tentang Organisasi Oinas Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008 Nomor 7) ; 14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 20'11 tentang Pajak Daerah (Lernbarcrn Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2011 Nomor 2);
MEMUTUSKAN : MEmetapkan
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA C.ARAPcNGELOLAAN PAJAK AIR TANAH BASI KETENTUAN UMUM
Pasal1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud den·gan : 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9.
Daerah adalah Kabupaten Jayawija~~. . l Pemerintah Daerah adalah Pemerinlah Kabupaten Jayawijaya. Burti adalah Bupati Jayawijaya. Dinas Pendapatan Pengelola Keuanga·n dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Jayawijaya. Dinas Teknis adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jayawijaya. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan P·ajak Daerah . Wajib Pajak a·dalah Onmg Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangcm Perpajakan Daerah, diwaiibkan untuk melakukan Pembayaran Pajak yang terutang . Termasuk p~rnungut atau pemotong Pajak. Penanggung Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang bertanggun·g jawab atas Pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan Hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan Pe-ratu-ran Perpajakan Daerah. ~
2
.. l 10.
11 .
I
..
Bad an adalah sek'umpula·n orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah den-gan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi , dana pensiun, persatuan perkampulan, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya. Masa Pajak adalah jangka waktu yan·g lamanya sama dengan 1 (s-atu) bulan takwim atau jangka waktu lain ygng ditetapk·an dengan Keputusan Bupati.
12.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larrranya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim .
13.
Pajak Air Tanah adalah p·ajak atas peng-ambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan.
14.
Air Tanah a·d:alah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batue~n di bawah permukaan tanah.
15.
Pengambilan ~n Pemanfaata·n Air Tanah adalah Setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran, atau dengan cara membuat bangunan penurap lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lain.
16.
Nilai Perolehan Air (NPA) adalah N11ai Air tamih yan·g telah diambil dan dikenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harg·a dasar air.
17.
Harga Dasar Air (HDA) adriiah Harg·a Air tanah p·ersatuan volume yang akan dikenai Pajak Pengambilan dan Pemanlaatar~ Air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
18.
Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan Objek Pajak atau Usahanya ke DPPKA!Badan.
19.
Nomor Pokok Wajib Pajak D'aerah yang S'elanjutrrya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam Administrasi Perpajakan yang dipergunakan sebagai tahda pengenal diri atas ldentitas Wajib Pajak dan untuk Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah .
20.
Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang S'elanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yan,g oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Perhitungan dan/atau Pemb-ayaran Pajak, dan/atau obyek paj'ak., menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
2'1.
Surat Ketetapan Pajak o·aerah yang s"elanjutnra disingkat SKPD adalah sure!t ketetapan pajak yang mener.tukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final.
22.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang B~yar yang selanjutnya disingkat Sl
23.
Surat Ketetapan , Pajak Daerah Kuran·g Sayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPD, . ·T adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tam bah an atas jumlah paj ·. ·ang ditetap[an.
24.
Surat Ketetapan · .ajak Daerah Nihil yang selanjutnya di singkat SKPDN adalah surat ketetapan f)\jak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
' ..
.;
r ¥
3
25.
26.
Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bay-ar y'ang selanjutnya disingkat SKPDlB adalah surat ketetapan paja'k yang menentukan jumlah kelebihan pemb·ayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih b'esar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Surat Tagihan P·ajak Daerah yang lebih s·elanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan Tagihan Pajak dan/atau sanksi Admin·istrasi berupa bunga dan/atau bunga dan/atau denda.
27.
Pembayaran Pajak Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan • STPD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yar.g drtunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.
28.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatcm· yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan in-formasi ke·uang·an yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan danpenyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan da·erah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundcmg-undangan perpajakan daerah. 30.
Laporan Penjualan adalah dokurnen lap·oran atas penjualan yang telah dlla·kukan oleh Wajib Pajak;
31 .
Cara Taksasi (N on MPS )IOfficial Assesment, adalah cara penghitungah pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak ditetapkan lang·sung oleh Kepala DPPKA.
BAS fl
RUANG LIN'GKUP Pas-a·12 Peraturan Bupati ini men·gatur hal·hal sebagai berikot a.Pendaftaran dan Pelaporan; b.Pemungutan Pajak meliputi : 1) Tata Cara Pemungu'tcm; :-~:. 2) Surat Tagihan Pajak; 3) Tata Cara Pembayaran dan Penagih·an; 4) Keberatan dan Banding ; 5) Pembetulan, PembataJ·an , Penguran·g,an Ketetapan , Penghapusan Pengurangci'n Sanksi Administrasi; c. Pengembalian Kelebih·an P9mbayaran Pajak.; d. Kedaluarsa Penagihan; e. · .Pembukuan dan Pemeriksaan;
4
atau
•' .
BAB Ill P'ENDAFiARAN DAN PEL.AP'O·RAN Pa·s-al 3
(1)
Seti~p Wajib Pajak, wajib mendaftarkan u-s:ahanya dengan menggunakan formulir
SPOPD ke DPPKA paling lambat 3 (tig:a) bulan sejak perusahaan tersebut berop'erasi, dengan menggun·akan formulir dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. "t
(2)
SPOPD diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di DPPKA atau dapat diarrtar oleh petugas DPPKA.
(3)
SPOPD harus diisi dengan b·enar, jelas dan lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak serta disampafkan ke DPPKA paling lam bat 30 (tiga puluh) h'ari k'alen·der sej.ak dtterimanyra SP'O'PD.
(4)
Wajib Pajak yang telah mendaftarl\an u5ah,~rnya-s-etJagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD, Surat Penunjukkcm sebagai Wajib Pungut dan Pangukuhan s·eb:agai Wajib Pajak sert'a diberikan Maklumat yang berisi pemberitahuan kepada konsumen tentang pengenaan Pajak.
(5)
Kepala DPPKAD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan , apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban s·ebagaimana dirnaksud pad a ayat (1 ).
c.
Pas·al4 (1)
Setiap Wajib Pajak, wajib melaporkan pemanfaatan air tanah dengan menggunakan formulir yang te·lah ditetapkan olah Dinas Teknis yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangan'i oleh Wajib Pajak ke Dinas Teknis untuk selanjutnya dilakukan validasi.
(2)
Dinas Teknis wajib menyampaikan hasil validCisi volume pemanfaatah air Umah ke DfPKA sebagai dasar untuk perhitungan pajak.
(3)
Penyampaia~ hc;Jsil validasi vqlume pemanfa·atan air tanah sebagaimana dimaksud
pada ayat (T2) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender setelah berakhir mas-a pajak. ,
(4)
Apabila batas '«aktu penyamp9ian hasil valida-si volume pemanfaatan air tanah jatuh pad a tati\ libur, maka bafas waktu penyampaiannya jatuh pada hari kerja berikutnya.
BABIV
PEMUN'GUiAN PAJAK AU:{ TANAH B-a'gian Kes·atu Tata Cara Pemungutan
Pas;al5 Pajak Air Tanah dipwngut de-ngan c:ara Taksasi (Official Assesment).
Pa·s:al6 (1)
Cara Taksa-si (Official Asse·sment), besaran pajak air tanah dihitung dengan cara mengalikan volume pemanfaatan air tanah ya-ng telah divalidasi oleh dinas teknis dengan NPA.
5
(2)
NPA dihrtung dengan ~nen·gaiTK'all besaran vol-ume· pemanfaatan air tanah hasil validasi untuk setiap wajib pajak dengan HDA.
(3)
Tata cara perhitungan HDA dan NPA diaturdalam Peraturan Bupati tersen'CfirL Bagian Kedua Surat Tagihan Pajak
Pasal7 (1)
Penagihan Pajak dilakukan terhadap pajak yang temtang dalarn SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Keputusan Pemb·eMan, Keputusan Keberatan d.' Wutusan Pengadilan. 'T
(2)
Penagihan p'aj:ak sebagairnanc: dimaksud p'a'da ayat (1 ), dilakukan dengan te·rlebih daiTulu memberikan surat ~eguran acpabila telah melewati batas waktu pembayaran~yang telah ditetapkan.
(3)
Surat Teguran sekurang-kurangnya memuat: a. nama wa'jib pajak dan atau penangg·un·g pajak; b. besarnya hutang pajak; c. perintah untuk membayar; d. saat pelunas'an hutang pajak,
'!~
~
Bagi·an Ketiga Tata Ca·ra Pembayara·n da-n Pen'ag'fhan Paragraf Ke-s:atu Tata Ca-ra Pe-rnbayatan Pasal S (1)
(2)
Pembayaran pajak dilakukan melalui Kas Da·erah atau tempat lain yan·g ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan me-dia SKPD, SKPDKB, SKPDKBT da·n STPD sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD, SKP-DKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan d1 tempat lain yang ditunjuk, hasil p·enerimaan pajak harus disetor ke Kas Da·erah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
I I
\._.•
Pasal9 (1)
Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus ata11 lunas.
(2)
Bupati atau Pejabat yang drtunjuk, atas permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak setelah memenutTi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengang-sur dan/atau menunda pajak dalam kurun waktu tertentu .
(3)
Angsuran pembayaran pajak sebagaiman'a tfimaksud pada ayat (2) , harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut de-ngan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) p·er bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
(4)
Bupati dapat .memberikan persetujuan kepa'da Wajib Pajak untuk rnengang·sur dan/atau menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan dengan dil\enakan denda sebesar 2% (dua pers-en) per bulan dari jurnlah pajak yang belum atau kurang bayar.
(5)
Persyaratan untuk dapat mengang:sur dan/atau rnenunda pernbayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan -ayat (4) yaitu kegiatan usaha Wajib
6
'.
Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan mengalami kesulitan keuangan yang aniara lain dibuktikan dengan p'Srhitungan Acid Test Ratio/Quick Ratio kurang dari 1. ,,
•
·1~
Pata·graf Kedua Tata C'ara P-enagihan .~
Pas·alt10 (1)
(2)
(3)
(4)
Penagihan Paj'ak dapeit ,dllakukan seketrka dan sekaligus tanpa mer1Jnggu tarrggal jatuh tempo pembayaran, apabila berdasal'kan lap·oran dari Wajib Pajak dan/atau instansi yang berwenang diketahui : a. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan meninggalkan lh·donesia untuk selama·lamanya, atau berniat untuk itu; b. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak memind'ahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegialan perusahaan, at'au p·ekerjaan yang dilakukcm di Indonesia; c. diindikasikan terdapat tanda·tanda bahwa Wajib Pajak atau Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimfliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan berttuk lainnya; d. badan usaha akan dib·ubarkan oleh n·egara; e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung p·ajak oleh pihak ketiga, atau terdapat randa·tanda kepailitan . Surat Perintah Penagihan~Eiketika dan Sekaligus, sekurang~kurang· nya memuat: a. nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak; b. besamya hutang pajak; c. perintah untuk tnembayar; dan d. saat pelunascm pajak. Surat Perintah Penagihan Sek~tik·a dan Sekaligu·s dHerbitkan sebelum pene'tbitan surat paksa. Pelaksanaan Penagihan seketfka dan s·ekalig·u·s, dilaksanakan sesuai d·engan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .
Pa·sal11
(1)
Pajak yang terutcmg berdasarkan SKPO, SKPDKB, SKPDKBT, STP'D, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Sanding yang tidak atau kutang dibaya't oleh Wajib Pajak pad'a waktunya, dapat ditagih tlengan Surat PakS·a.
(2)
Surat Paksa seba·g·aimana dimaksud patla ayat (l) cfiterbitkan , apabila: a. wajib p~jak ~tau penanggui pajak tidaK melun~si utang pajak dan ke·~a·danya telah d1terbitkan surat teguran atau surat penngatan atau surat lam yang sejenis sesuai peratu·ran perundang-un·dangan yang berlaku atau; b. terhadap wajib pa)a~ atau p·enanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika atau seka,ig,~ atau; c. wajib pajak atau pen!nggung pajak titlak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputu·san persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.
7
)
'
,~,·.
~
~·sa~ 12 (1)
s·urat Pa·ks'a dTberrtahukan oleh Juru Slta Pajak derrgan p·ernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa, kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
(2)
Pemb'eritahuan Surat Paks·a s·eba·gaimana dimaksud pada ayat (1), dituangl(an dalam Berita Acara, yang sekurang-kurang·nya memuat : a. hari dan tang~al pemb-eritahuan surat paksa; b. nama juru sita pajak; c. nama yang me-nerima; d. tempat pemberitahucm surat paks:a.
(3)
Surat Paksa terhadap orang pribadi dTberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada : a. wajib pajak atau penarrggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan; b. orang dewas·a yang bertempat tinggal b·ersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangtutan tidak dapat di jumpai; c. salah seoran·g ahli waris atau p·elaksa-rra wasiat atau yang rrrengu·rus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah rnening·gal dunia dan harta warisan belum dibagi; d. para ahli waris, apabfla wajib pajak telah meninggal dunia dan harta wa:risan telah dibagi.
(4)
Surat Paksa terhadap Badan Usaha diberitahukan oleh Juru Sita Pajak kepada : a. pengurus, kepala perwakilan , kepal-a cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan b·adan yang b·ersangkuan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempai lain yang memungkinkan; b. pegawai tetap di temp-at kedudul\an atau tempat us'aha badan yang bersangkutan, apabila juru sita pajak tid:ak dapat menjumpai salah seorang sebag·airtra-na dimaR:sud p-ada huruf a.
(5)
Dalam hal Wajib Pajak diny~takan Pailil, Surat Paks·a di beritah'ukan kepada Kurator, Hal
(6)
Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kutrsra dengan Surat Kuasa Khust:rs untuk menjalanktm hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan ktlpada penerima kuasa dim:aksud.
(7)
Apabila pemb·eritahuan Surat Paksa seb~ag aimc:ma dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksar1akan , Surat Paksa disampaikan melalui lernbaga Pemerintah Daerah setempat.
(8)
Dalam hal Wajib Pajak atau Penang-gung pajak tidak diketahui tempat ting·galnya, tempat us-aha, atau tempat kedudukarrnya, Penyampaian Surat Paksa dilaksanakan den·gan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengum-uman Kantor Pejab'at yang mene·rbitkannya , men·gumumkan melalui Media Massa, atau cara lain yang ditetapkan den·gan Keputus;an Bupati. Dalam hal Surat Paks·a hams dilaks:an-akan diluar wilayah kerja Pe}abat, Pejabat dimaksu·d meminta bantuan kepada Peiabatyang wilayah kerjanya m·eliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa, kecuali ditetapkan lain o·leh Bupati.
(9)
(1 0) Pejaba1 yang meminta b·antuan sebag~aim:crna tlimaksud pad a ayat (9), wajib membantu dan memberitahukan tindakan yan'g telah dilaksanakan Kepada Pejabat yang meminta bantuan .
8
' .
(11) o·alam Hal Wajib Pajak atau Penanggung Pajak crtau pihak-pihak yang dimak'sud pad~ ayat (3) dan (4) menolak untuk me11-erima Surat Paksa, Juru Sita Pajak men1nggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Sura1 Paksa, dan surat dianggap telah diberitahukan. (12) Pengajuan kebe·ratan oleh Wajib Pajak atau Pen·anggun·g Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksana-cm SUTclt Paksa. Pas~l13
(1)
Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dna-njl.ifkcln dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 jam setelah Surat Paksa d'iberitahuk·an.
(2)
Pelaksanaan Penagih·an pajak dEmg:an Strrat Paks·a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga-n ya~ng berlaku. Pasal 1-4
(1)
Apabila hutang pajak tidak dilunasi Wajib Pajak C!tau Penanggung Pajak dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal17, Pejabat menerbitkan Surat Perintah melaksanakcrn Penyitaan .
(2)
Penyitaan dilaksan-akan oleh Juru Sita Pajak dGng·an di saksikan oleh sekurangkurangnya 2 orang yang telah dewasa, p-endrrduk ln·donesia, dikenal oleh Juru Sita Pajak dan dapat dipercaya.
(3)
Setiap Pelaksanaan Penyitaan, Juru Sita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditan'datangani oleh Juru Sita Pajak, Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi.
(4)
Walaupun Penanggu·ng Pajak tidak hadit, penyita·an tetap dapat dilaksanakan dengan syarat seorang saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berasal dari Pemerintah Daerah.
(5)
Dalam hal penyitaan dilaksanakan tidak dihadiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Berita Acara Pelaksanaan Sita ditandatangani Juru Sita Pa1ak dihari lain.
(6)
Berita Acara Pelaksanaan Sita tetap mempunydi kekuatan mengikat, meskipun Pen~mggung Pajak menolak menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .
(7)
Salinan Berita Acara Pelaksanaan Sita dap·at ditampelkan pada barang bergerak atau barang tia·ak bergerak yang disita, atau barang bergerak atau barang tidak bergerak yan·g disita dan at'au ditempat-tempat umum.
,_
I
P~rsal15
(1)
Penyitaan dilaksanakan terhcrdap barang mflik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau ditempat lain termasuk yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan uang tertentu yang dapat berupa : a. barang b·ergerak terma·suk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekenin·g, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu , obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusaha~m lain; b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal tertentu .
9
d~ngan
isi
i·
(2)
P.enyitaan terha:dap Wajfb . Pa{ak a:la-u P1:lnanggung Pajak Ba·dan dapal d1laksanakan terhadap ba-nmg milik Perus:ahaan, Pengurus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Pe·nanggung Jawab, Pemilik Modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tin·ggal mereka rnaupun ditempat lain.
(3)
Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat-(1) dilaksanak·an sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak untuk melunasi hulang pajak dan biaya penagihan pajak.
(4)
Pengajuan keb·eralan tidak rnengakibatkcm
~non'dcran
pelaksanaan penyiltian .
Pa:s:al16 Penyitaan tamb·ahan dapat dilaksanakan apaiJila : a. nilai barang yang disita nila·iny~tidak cukup untuk me·lunasi biaya penagihan pajak dan hutang pajak ; b. hasil lelang barang yang lelah disita tidak cukup untuk melunasi biaya· penagih~n pajak dan hutang pajak. Pasal 17
Apabila hutang pajak dan/atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat b·erwenang melaksanakan penjualan secara lelang lerhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang Negara berdasarl
I \,.
Pas-al18
(1)
Lela't19 tetap dapal dilaksanakan walauptirn keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak belum memperole'h keputusan keberatan.
(2)
L:l.ang letap dapal dilaksanakan t'arrp·a 6ih1fltWajib Pajak dan atau Penanggung PaJak. .•,
(3)
Lelang tidak dilaks:anakan apabil"a Wajlb Pajak atau Penanggung Pajak lelah melunasi utang pajak dan biaya p·enagihan, alau berdas·arkan putusan pengadilan, atau pulusan pengadilan pajak, atau obj·eJ< l~:ang musnah. Pa·s,al19
(1) (
',
-
(2)
(3)
(4)
Daerah mempuny-ai hak mendahulu untuk la-gihan pajak atas barang-barang millk Wajib Pajak dan Penanggung Pajak. Ke.tentuan h~k me~~ah·il~ seb·ag·aiman~ __dimakstJd pada ayat (1), _meliputi pokok pa]ak, sanks1 adm1mstfts1 berupa kena1kan, bunga, bunga dan/atau denda, dan biaya penagihan pajak. Hak men·dahulu urrtuk· lcrgihan pajak melebihi segala hak mendahulu lai'hnya, kecuali : a. biaya perkara y·ang · sematEHllata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak; b. biaya yang dikeluarkan untuk"Jleny·elamatkan barang dimaksud; c. biaya perkara, yang semata-mata disebabkan pelelangan ; d. hak lain yang ditetapkan oleh Bupati. Hak mendahulu ilu hilang selelah melarnpaui waktu 2 lahun sejak la1Tggal dilerbilkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan sural kepulusan Pembetulan, Sural Keputusan Keberalan, Putusan Bandin·g, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waklu 2 lahun tersebut, Surat Paksa unluk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran.
.
10
• ,
... f6-
' '
(5)
Dalam hal su.t~ksa untu~ rnembayar dib'eritahukan sec?r~ resmi, i?ngka waktu 2 tahun seb_9a1mana d1maksud pada ayat (4), d1hltung SeJak tanggal pemberitahuan Surat Paks·a, atau dalam h·al diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran . . s·agian Keempat Keberatan dan Ban·ding Pasal20
(1)
(2)
( ~--......
(3)
(4) (5)
Wajib Pajak dapat mengajuk-crn keberata·n se,~·ara tertulis kepada BDpati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu : a. SKPDKB; b. SKPDKBT; c. SKPDLB; d. SKPDN /STPD; Permohonan keberatan s·eb·agaimana dimaksud p·ada ayat (1 ), harus disampaikan secara tertulis dalam bahas:a Indonesia pafing lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD'LB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan alasan y~ng jelas, kecuali apabila Wajib Pa[ak dapat menunjukkan bahwa jangka wpktu itu tidak dap·at dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. · Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam wakto paling lama 12 (dua bela'S) bulan sejak tanggal Surat Permohonan Keberatan seba·gaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah mernberikan k'eputusan . I '· Apabila sudah lew;:tt waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau P~jabat yang drtunjuk tidak memb·erikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan. Keberatan dapat dlfjukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikft 50% (lima puluh persen) dari juml·ah yang telah ditetapkan.
·;t ........
(1) (2)
1
I
Pasal21
Wajib Pajak d'apat men·gajuk-an b·anding 1\eprad:a Pengadilan Pajak dalam j~ngka waktu 3 (tiga) bulan setelah dite·rimanya keputusan keberatan. Pengajuan banding sebagaimarra dimaksod pada ayat (1 ), tidak menunda kewajiban membayar paja~. Pa-sal 22
Apabila p·engajuan kebemtan sebagaimana d'imaksu'd dalam Pasal 24 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikabulkc:m s~b·agian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditamb·ah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan . Bagi·an Kellma Pembetulan, Pembatalan, Pengura·nga'l'l K~tetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Pasal23
(1)
1,
Bupati karen a jabatan atau atas permohonan WajTb Pajak dapat :
11
''··' .·. . i' ·.' '.
' '·
•,.,
,. \
'
.
(2)
(3)
(4) '
'"'··-
a. membetulkatl SPPT, SKP.D, SKP'DKB, SKP'DKBT, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam rrenerbitannya t~rdap:at kesalahan tulis, kesalahan hitung dan .. atau kekeliruan d:aJam penerapan peraturan perundang--undangan Perpajakan D·aerah; b. membatalkan atau mengur:mgkan ketetapan pajak yang tidak benar; c. Me-ngurarrgkan atau mEmghapus sanks·i administrasi berupa bunga, bUng'a dan/atau denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhila·fan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Permohonan pemb·etulan, pembatalan, perrgurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaiman·a dimaksud p·ada ayat (1), h·arus dis,ampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bup'ati atau pejabat yan'Q dltunjuk paling lam bat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKFDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jeltiS. Bupati atau P€Jabat yang ditunj'uk paring lama 12 (dua b'elas) bulan s·ejak surat permohonan seba·gaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah har~s memberikan keputusan . : Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pa a ayat (3) , Bupati atau Pejabat yang dituhjuk tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan , pengarangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi a'dministrasi dianggap dikabulkan.
8A8V PENGEMBALIAN KELEBTHAN PEMBAYARAN
Pas:al24 (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Wajib Pajak dapat mehgajukan psrmohon·an peng·embalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Permohonan seb:agaimanL dimaksud pada ayat (1), dinyatakan secara t~rtuli's dan ditandatangani, dengan se'kurang·kurangnya memuat : a. bukti setoran pajak; b. bukti formulir; c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran pajak; d. perhitungan pembayara·n pa1ak menurut Wajib Pajak. Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dflakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut. Bupati atau pejabat ya-ng ditunjuk d-alam jangKa wa'l\tu paling lama 12 bulan sejak diterirnanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaiman·a dima·ksud pada ayat (1), harus memb'erikan keputu:s·an dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 bula-n . Apabila dalam jangka waktu s·ebagaimana dimak'Sud pada ayat (4) telah dilampaui dan Buati atau Pejabat yang ditunjuk ti'dak memberikan suatu keputusan, permohonan penge-mbalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan, dan SKPDKB haru:s diterbttkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. Ap·abila Wajib Pajak mempunyai utan·g paj'aK yarrg sam a atau utang pajak Daerah lainnya, kelebihan pembayaran pajak, lang-sung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utan·g pajak ters·ebut. Pe·ngembalian kelebihan pembayaran pajak dTiakukan dalam waktu paling lam-a 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
12
(8)
Apabila pengembalian kele'bihan pembayara·rr pa_iak d'ilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) .bulan. sejak diterbitkannya SKPDLS1 8upati atau Pejabat yang ditunjuk member1kan 1mbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebih·an paj~k.
Pa·s"a! 2'5 Apabila. kelebi~an pembayaran pajak dip,erhittrn'gkan dengan utang pajak lainnya sebagarmana dm1fksud dalam Pasal 24 ayat (6), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan yang juga berlaku se·bagai bukti pembayaran.
BAS VI KEDALUARSA PENAGIHAN
Pas.aiZ6 (1)
Hak untuk me·lakl.ikan penagihan paj:ak, k·atJ:alowarsa s·etelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tl3hun terhitung s·ejak saat Te-ruta,ngnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tin·dak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
(2)
Kadaluarsa Penag·iMn Pajak seb·ag'aimana di maksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila : a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau; b. ad·a p·engakuan utang pajak dari Wajfb p·~yak baik la·n·gsung tnaupun tidak langsung . ··ff· 1 . ' i:i0' ,·}
AAB Vll PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN
Pasal27 (1)
(2)
(3)
Bupati atau Pejab'at yang ditunjuk berwe!Tang, melakuk. .;meriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajib·an Perpaj'akan L .,erah rl:"lam rangka melaksanakan Peraturan Perundang·Undang:an Perpajakan Dc.Brah Wajib Pajak yang diperiksa wajib : a. memperlihatkan dan/atau merninjamkan t'l>oJ.~~. atau catat· n, uoi\U'me'n yang menjadi d;3sarnya dan dokumen lain yang · hubungan .mgan objek pajak yang terutang; b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat .•tau ruang·an ::· lg dianggap perlu dan memberi bantuan gun:a ~J'; Ut;~. ·.--fn ,, :meriksaan; c. memberikan keterangan yang diperlukarl Apabila dalam mengungkapk·~m pembu lm~ . pencatatan ai ' dokurt'let'l serta keHerangan yang diminta, Wajib P~j.ak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan ' maka kewaj'ib.ar, ' · •. ·!t ·~ merahasiakan it ditiadakan oleh . permintaan untuk keperluan sebag ~m1 ···: ·.~ aksud pada ayr (1)
111: !'~f·
(1)
(2)
Pemerik-saan se·b:agaimanadimaksud dalamf'~~~ · · 27 dal'-1m bl· ·1tuk : a. pemeriksaan lengkap; b. pemerfl<sa:::m sederhana. Pemeriksaci'n lengka·p seb;:rgairrrana dimaksud p·ada ayat (1) huru f aj dilakuk·;;m di tempat domisili atau di lokasi usaha Wajib Pajak, melipCJ1ffii seluruh }enis ,Pa~ialt l!lMrk tahun paiak berjalan dan atau tahun·tahun pajak sebelumnya- yang dilakukan
13
.
'
(3)
dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pcrda umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan. Pemeriksaan sederhana sebag·aimana ditnaksud pada ayat (1) hunrf b dapat dilakukan': a. di laparrgan, rneliputi seluruh jeni·s paj:ak untuk tahun pajak berjal·an atau tahun-tahun pajak sebelumny·a deng·a-n menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sedethana; b. di DPPKA, meliputi jenis pajak tertenftJ wrtuk tahun pajak berjal~n d~rrgan menerapkan tekhnik p·emeriksaan deng:an bobot yang sedethana.
Pa·s-al 29 (1)
(2) (3)
(4)
(5)
Pemeriksaan s"ebagaimana dimaksud daJ·am Pasal 28 dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaanl yang memuat batasan terhadap pemeriksaan dan Wajib Pajak. Hasil Pemeriksaan sebagaimant~ dimaksud pad:a ayat (1 ), dituangkan ke dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Terhadap temuan dalam pemeriksaan yan·g sebagian tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak dan Penanggung P'ajak, dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan . Has·il pembahasan akhir hasil pemeriksa:an S'eb'agairnana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani ol'eh Petugas Pemeriksa dan Wajib Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan Berila Acara sebagaimana dimaksad pad·a ayat (4) d·an laporan hasil p·emeriksaan sebagaimana dimaksud pad·a ayat (2), dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau SKPDN atau STPD.
Pas:al30 Norma pemeriksaan, p·edornan la~oran p·emeriksaan dan tata cara pemeriksaan untuk setiap jenis pajak .i ·erpedoman padil peraturan pe·rundang-undangan yang berlaku. !
Pas:al31 (1)
'-t..,.V
(2)
8upati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pe·nyegelan tempat atau ruangan tertentu, apabila : a. wajib pajak tidak memenuhi kewajiban srebagaimana dimaksud dalarn Pasal 27 ayat (2); atau b. wajib pajak memperlihatkan pembuku'a-n; pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan. Penyegelan sebagaimana dimaksud pt:rd·a ayat (1) dilakukan se-suai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BABVHI KETENTUAN PERALIHAN Pasal32 Sepanjang NPA belum ditetapkan dalam Per~ttrra:n Bupati tersendiri maka perhitungan NPA didasarkan pada Peraturan Gubernur Provinsi Papua tentang Tata Cara Perhitungan Harga Dasar Air Sebagai Dasar Pen·etapan Nilai Perolehan Air Tanah.
14
.
'
BABIX
KETENTUAN PE'NUTUP P:rs:al33 Hal-hal yang belum cukup dalam Peraturan ini, sepanjan·g terkait teknis pelaksana-annya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Jayawijaya. Pas:al34 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa·da tc:Inggal diundan-gkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangcm Peraturan s·up·ati ini dengan penempata·nnya dalam Berita Daerah KabupatBn Jayawijaya.
15
.
'
LAMPIRAN
: P~AATURAN BU.PATI JAYAWIJAYA N'OMOR TANGGAL
tG
: TAHUN 2011 : tO ;to
B-
HARGA CASAR AJR BAWAH TANAH , NO
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
· HDA PER M3
tt
