BUPATI TEMANGGUNG PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGUNG, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung maka dalam rangka meningkatkan Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung perlu diatur dengan Peraturan Bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1989 Seri C Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 7); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24); 19. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan Umum Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 28 ); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Temanggung. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Temanggung. Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi adalah Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung yang
5. 6.
7.
8. 9.
10.
11.
12. 13.
14.
menyelenggarakan urusan di bidang kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Temanggung. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain. Perpustakaan sekolah/madrash/perguruan tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
15. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan. 16. Bahan pustaka adalah unsur penting dalam sistem perpustakaan, dimana bahan pustaka harus dilestarikan karena memiliki nilai informasi yang mahal. Bahan pustaka berupa terbitan buku, berkala (surat kabar dan majalah), dan bahan audio visual seperti audio kaset, video, slide, CD-Rom. 17. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
18. Layanan bahan Pustaka dan Informasi adalah kegiatan pelayanan
kepada pemustaka (pengguna perpustakaan) dalam pemanfaatan bahan pustaka dan informasi di perpustakaan. 19. Layanan Sirkulasi adalah bagian dari layanan bahan pustaka yang meliputi peminjaman, pengembalian, statistik pengguna, keanggotaan.
20. Kartu Anggota Perpustakaan adalah kartu yang digunakan untuk meminjam bahan pustaka. 21. Denda adalah pengenaan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh peminjam apabila anggota perpustakaan karena kelalaian terlambat, merusak atau menghilangkan bahan pustaka yang dipinjamnya. 22. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) (2)
Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan tersedianya layanan perpustakaan umum yang optimal dan berkualitas. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam menyelenggarakan layanan Perpustakaan Daerah. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3
Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan Daerah meliputi jenis, tata tertib, jam kunjung, bantuan/hibah, pembinaan dan pengawasan serta sanksi administrasi layanan perpustakaan umum. BAB IV JENIS, TATA TERTIB DAN JAM KUNJUNG LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM Bagian Kesatu Jenis Layanan Pasal 4 Jenis a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.
Layanan Perpustakaan Daerah terdiri atas : Informasi dan Kartu Anggota; Penelusuran Bahan Pustaka; Sirkulasi bahan Pustaka; Pembelajaran Anak; Koleksi Braille; Referensi; Koleksi Terbitan Berkala; Internet; Audio Visual/Pandang Dengar; Pengembangan Profesi; Promosi; dan Perpustakaan Keliling. Pasal 5
Layanan informasi dan kartu anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi : a. Pemberian informasi kepada pemustaka; b. Pendaftaran dan pembuatan kartu anggota; c. Pembuatan kartu anggota sementara; dan d. Tempat penitipan barang.
Pasal 6 Layanan penelusuran bahan pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan layanan yang memudahkan pemustaka untuk bisa mengakses informasi atau bahan pustaka yang dibutuhkan pada komputer layar sentuh yang disediakan. Pasal 7 Layanan Sirkulasi bahan pustaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari : peminjaman, pengembalian serta perpanjangan bahan pustaka. Pasal 8 Layanan pembelajaran anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, menyediakan edutoys atau permainan yang mendidik serta koleksi referensi anak yang diberikan kepada anak usia dini sampai Sekolah Dasar. Pasal 9 Layanan koleksi Braille sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, menyediakan bahan pustaka berhuruf Braille yang khusus diberikan kepada penyandang tuna netra. Pasal 10 Layanan referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan layananyang menerima pertanyaan-pertanyaan dari pemustaka yang kemudian menjawab dengan koleksi referensi; member bimbingan untuk menemukan koleksi referensi dan mencari informasi yang dibutuhkan; member bimbingan kepada pemustaka cara menggunakan koleksi referensi. Pasal 11 Layanan koleksi terbitan berkala yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, menyediakan koleksi terbitan berkala antara lain : majarah, tabloid, jurnal serta surat kabar yang dilanggan oleh perpustakaan. Pasal 12 Layanan internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h, menyediakan akses informasi secara global baik dengan fasilitas yang tersedia maupun menggunakan hotspot area. Pasal 13 Layanan audio visual/pandang dengar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, menyediakan koleksi audio visual atau pandang dengar seperti kaset, CD dan DVD di ruang multimedia, pemustaka dapat memanfaatkan koleksi tersebut dengan menggunakan fasilitas yang tersedia.
Pasal 14 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Layanan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j, terdiri dari layanan konsultasi, pembinaan dan praktek kerja lapangan. Layanan konsultasi merupakan pemberian konsultasi kepada pengelola perpustakaan desa/sekolah/perguruan tinggi/khusus mengenai teknis pengelolaan perpustakaan selama kurang lebih 2 jam dan pengelola tersebut datang langsung ke perpustakaan yang memberikan konsultasi. Layanan pembinaan merupakan pembinaan mengenai teknis pengelolaan perpustakaan kepada perpustakaan desa/sekolah/perguruan tinggi/khusus dari tim pustakawan yang datang langsung ke lokasi perpustakaan tersebut. Layanan praktek kerja lapangan ditujukan kepada pelajar atau mahasiswa yang ingin magang di perpustakaan selama minimal 3 (tiga) hari. Layanan pengembangan dapat dilakukan dengan syarat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Perpustakaan Daerah minimal 1 (satu) minggu sebelum layanan pengembangan profesi dilakukan. Pasal 15
(1)
(2)
(3) (4)
Layanan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k, terdiri dari : a. kunjungan; b. aneka lomba; c. pembuatan brosur, leaflet, stiker. Layanan kunjungan terdiri dari kegiatan : story telling, pemutaran film dan tour de library, yang akan dipandu oleh petugas Perpustakaan Daerah dengan syarat mengirimkan surat pemberitahuan kepada perpustakaan minimal 1 (satu) minggu sebelum layanan kunjungan dilakukan. Aneka lomba diadakan setiap tahun oleh perpustakaan sesuai kemampuan daerah atau anggaran daerah. Brosur, leaflet, stiker dibuat sewaktu-waktu ketika ada even tertentu sesuai kemampuan daerah atau anggaran daerah. Pasal 16
(1) (2) (3)
(4)
(5)
Layanan perpustakaan keliling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf l, dilakukan di desa/kelurahan dan sekolah. Layanan perpustakaan keliling dilakukan terjadwal. Layanan perpustakaan keliling bisa dilakukan sesuai permintaan dengan mengirimkan surat pemberitahuan terlebih dahulu minimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan layanan perpustakaan keliling. Peminjaman perpustakaan keliling dengan cara baca di tempat dan tukar pinjam koleksi sejumlah 50 buku selama 1 (satu) bulan dengan pertanggungjawaban kepada desa/kelurahan atau kepala sekolah. Bagi desa/kelurahan atau sekolah yang terlambat mengembalikan atau hanya mengembalikan sebagian dari buku yang dipinjam tidak dapat meminjam lagi sampai buku seluruhnya kembali.
Bagian Kedua Tata Tertib Perpustakaan Paragraf 1 Tata Tertib Pengunjung Pasal 17 Tata tertib pengunjung Perpustakaan Daerah meliputi : a. memasukkan kartu kunjung; b. menitipkan tas, jaket, sweater, jumper, topi, helm pada locker yang tersedia kecuali barang berharga, dengan meminta kunci locker pada petugas; c. kehilangan barang berharga bukan menjadi tanggung jawab petugas perpustakaan/kantor; d. dilarang keras makan, minum dan merokok; e. dilarang mencoret-coret, menggunting, merobek, merusak ataupun menghilangkan, menyalahgunakan bahan pustaka, fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan, bagi yang melakukan akan dikenakan sanksi; f. koleksi audio visual dan edutoys/permainan anak hanya bisa dilayankan di tempat; g. layanan internet hanya bisa digunakan untuk usia minimal 13 tahun; h. dilarang menggunakan fasilitas internet untuk games dan browsing video, gambar, berita atau artikel yang melanggar aturan perundangundangan yang berlaku; i. tidak diperbolehkan menancapkan flasdisk; j. bersedia dan sanggup mentaati peraturan yang ada di perpustakaan. Paragraf 2 Tata Tertib Keanggotaan Pasal 18 Tata tertib pengunjung Perpustakaan Daerah meliputi : a. pemustaka harus mendaftarkan diri menjadi Anggota Perpustakaan dengan syarat : 1. Warga Negara Republik Indonesia; 2. Berdomisili/bekerja/sekolah di Temanggung; 3. Usia minimal 5 tahun/TK nol kecil (dengan Pertanggungjawaban orang tua/sekolah bersangkutan); 4. Mengisi formulir pendaftaran; 5. Menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM/KTM/Kartu Pelajar); dan 6. Melampirkan pas foto berwarna 2x3 1 (satu) lembar. b. kartu Anggota akan dibuatkan ketika sudah terpenuhi semua syarat, dengan proses pembuatan maksimal 7 (tujuh) hari; c. proses pembuatan kartu anggota yang melebihi batas waktu yang ditentukan akan dibuatkan Kartu Anggota Sementara dengan masa berlaku selama 7 (tujuh) hari; d. pemutaka dalam daerah yang belum menjadi anggota, namun sangat segera membutuhkan bahan pustaka tersebut dapat meminjam bahan pustaka dengan syarat mengisi formulir untuk menjadi anggota dan meninggalkan kartu identitas asli untuk dibuatkan Kartu Anggota Sementara; e. khusus pemustaka yang berasal dari luar daerah, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) beserta kartu identitas asli dan nomor telepon yang bisa
f.
dihubungi, serta ada surat pernyataan untuk mengembalikan bahan pustaka tersebut tepat waktu; setiap Anggota Perpustakaan yang menghilangkan ataupun merusak kartu anggota perpustakaan, akan dikenakan sanksi. Paragraf 3 Tata Tertib Peminjam Pasal 19
Tata tertib peminjam Perpustakaan Daerah meliputi : a. peminjaman bahan pustaka maksimal 2 (dua) buku dengan jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari dan dapat melakukan perpanjangan maksimal 1 (satu) kali dengan membawa buku yang akan diperpanjang; b. setiap peminjam wajib mencatatkan buku pinjamannya kepada petugas; c. peminjaman bahan pustaka wajib menggunakan Kartu Anggota perpustakaan milik sendiri; d. koleksi referensi, terbitan berkala dan braille hanya bisa dibaca di tempat atau pinjam foto copy maksimal 5 buku dengan meninggalkan kartu identitas asli dan dikembalika pada hari itu juga selama jam layanan perpustakaan; e. harap mengembalikan buku tepat waktu dan dalam keadaan utuh, jika terlambat, hilang atau rusak akan dikenakan sanksi/denda administrasi. Bagian Ketiga Jam Kunjung Perpustakaan Pasal 20 Layanan Perpustakaan umum buka : a. Senin-Kamis : 07.30-17.00; b. Jumat : 07.30-15.00; c. Sabtu : 07.30-15.30; d. Minggu : libur. BAB V BANTUAN/HIBAH Pasal 21 (1)
(2) (3)
(4)
Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada perpustakaan yang sudah melaporkan pendirian perpustakaannya kepada perpustakaan daerah dengan mengumpulkan fotocopy Keputusan Pendirian Perpustakaan. Bantuan diberikan kepada perpustakaan yang aktif dan berprestasi. Bantuan kepada perpustakaan desa/kelurahan bisa berupa pembinaan, uang, bahan pustaka atau sarana perpustakaan lainnya sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah atau anggaran pada tahun tersebut. Bantuan kepada perpustakaan sekolah/perguruan tinggi hanya berupa pembinaan.
(1) (2)
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 22 Pembinaan dan pengawasan perpustakaan di daerah dilakukan oleh Perpustakaan Daerah. Tata cara Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 akan diatur dengan keputusan Kepala Kantor. BAB VII SANKSI Pasal 23
(1) (2) (3)
(4) (5)
(6)
Bagi pemustaka yang melanggar aturan layanan yang ada di perpustakaan umum, akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut diberikan kepada pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan. Pemustaka yang terlambat mengembalikan fasilitas layanan perpustakaan yang dimiliki daerah dekenakan sanksi administrasi berupa denda. Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per hari per eksemplar. Penerimaan dari sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah. Denda disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah setiap hari, dan apabila pada hari tersebut tidak ada denda, maka penyetoran denda dapat dilakukan pada hari berikutnya ketika ada denda. Pasal 24
(1)
(2)
Pemustaka yang merusak koleksi bahan pustaka dan masih bisa diperbaiki dikenakan wajib mengganti biaya kerusakan sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Pemustaka yang merusak atau menghilangkan sebagian koleksi bahan pustaka sehingga tidak bisa digunakan lagi wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau sejenis atau membayar denda seharga bahan pustaka yang dimaksud. Pasal 25
Pemustaka yang menghilangkan koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis atau membayar denda 2 (dua) kali dari harga bahan pustaka yang dimaksud. Pasal 26 Bagi Pemustaka yang akan membuat kartu anggota yang disebabkan hilang atau rusak dikenakan sanksi penggantian kartu anggota sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
Pasal 27 Pemustaka yang menghilangkan, merusak dan menyalahgunakan fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki perpustakaan dikenakan denda administrasi seharga fasilitas, sarana dan prasarana yang dirusak atau dihilangkan.
BAB VIII PENUTUP Pasal 28 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung. Ditetapkan di Temanggung pada tanggal
29 Pebruari 2012
BUPATI TEMANGGUNG,
HASYIM AFANDI Diundangkan di Temanggung pada tanggal
29 Pebruari 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 11
