BUPATI POLEWALI MANDAR KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR: KPTS/060/274/HUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR, Menimbang
: a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, diperlukan dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani; b. bahwa untuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk tim Pembangunan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014; c.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160); 8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 9. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; 10. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Percepatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi; 13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 9); Memperhatikan :
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KESATU
:
Membentuk Tim Pembangun Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 dengan susunan keangotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah : a. memberikan dukungan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; b. membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar; dan c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
KETIGA
:
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2014.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Polewali pada tanggal 12 Mei 2014 BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR : KPTS / 060 /274/HUK TANGGAL : 12 MEI 2014 SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2014 Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar Penanggung Jawab : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Ketua : Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Sekretaris : Kasubag SDM Aparatur Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah A. Anggota Tim Penilai Internal (TPI) : 1. Drs. Amujib, MM (Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat) 2. Abdul Jalal, SH, MM (Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan) 3. Burhanuddin, SH, MM (Kepala Badan Kepegawaian Diklat Daerah) 4. Hassani, SP, MAP (Sekretaris Bappeda) 5. Musyrifah Aliyah, ST, MM (Kasubag. Ketatalaksanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar) B. Anggota Tim Unit Penggerak Integritas (UPI) : 1. Husain, Ismail, ST, M.AP (Inspektorat) 2. Anwar Budu, SH (Inspektorat) 3. Wahyuliani AT, SP, MM (Inspektorat) 4. Ramlah A Tato, SE, M. Adm. Kp. Ak (Inspektorat) C. Anggota Tim Unit Pembangun Integritas (UPBI): 1. Zabir, S.Sos, M.Si (Kasubag Kelembagaan dan Anjab) 2. Hj. Nurul Aini, SSTP (Pengelola Zona Integritas) 3. Muchlis, S.IP (Pengelola Monitoring Pendayagunaan Aparatur ) 4. Haryani Razak, S.Sos (Pengelola Anjab) 5. Untung Tahir, S.Kom (Pengelola Pelayanan Publik) 6. Erni Azis, S.IP (Pengelola Kelembagaan) 7. Rasdianah, Amd (Pengelola Standar Operasional Prosedur)
8. Nurjannah B, S.IP (Pengelola Standar Penyusunan Minimal) 9. Sadikin (Pengelola Administrasi Pemerintahan) 10. Irwan (Pengelola Kepegawaian) 11. Nurdin (Pengelola LAKIP) 12. Asrif Aco 13. Mauliyana Syamsuddin 14. Ismail Marzuki
BUPATI POLEWALI MANDAR,
ANDI IBRAHIM MASDAR
