BUPATI BULUKUMBA PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUKUMBA, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulukumba, dibantu oleh empat Inspektur Pembantu Wilayah yang meliputi Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV, maka perlu dilakukan Pembagian Wilayah Pengawasan; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 14); 11. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bulukumba (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 Nomor 74); MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUKUMBA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4.
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 5. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bulukumba. 6. Wilayah Pengawasan Adalah Wilayah Pengawasan Kabupaten Bulukumba yang terdiri atas wilayah I, II, III dan IV. 7. Inspektur Pembantu Wilayah adalah Pejabat Eselon III-A yang bertugas membantu Inspektur Kabupaten dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan Desa serta Pengaduan Masyarakat. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba. 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan dalam Kabupaten Bulukumba. 10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. BAB II PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN Pasal 2 (1) (2)
(3)
Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten yang dibantu oleh 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah. Inspektur Pembantu Wilayah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; c. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan d. Inspektur Pembantu Wilayah IV. Jumlah dan/atau Rekapitulasi Objek Pengawasan Inspektorat Kabupaten Bulukumba adalah 184 (seratus delapan puluh empat) objek dengan rincian sebagai berikut : a. Inspekur Pembantu Wilayah I sebanyak 49 (empat puluh sembilan) objek; b. Inspekur Pembantu Wilayah II sebanyak 43 (empat puluh tiga) objek c. Inspekur Pembantu Wilayah III sebanyak 47 (empat puluh tujuh) objek; dan d. Inspekur Pembantu Wilayah IV sebanyak 45 (empat puluh lima) objek. Pasal 3
Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, yaitu: 1) 2) 3) 4)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan; Badan Pengelola Keuangan Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) 48) 49)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Tenaga Kerja; Dinas Pemuda dan Olahraga; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Kecamatan Ujung Bulu; Kelurahan Bentenge; Kelurahan Terang-Terang; Kelurahan Tanah Kongkong; Kelurahan Bintarore; Kelurahan Kalumeme; Kelurahan Loka; Kelurahan Kasimpureng; Kelurahan Caile; Kelurahan Ela-Ela. Kecamatan Kajang ; Kelurahan Tanah Jaya; Kelurahan Laikang; Desa Lembanna; Desa Possi tanah; Desa Tambangan; Desa Tanah Towa; Desa Bontobiraeng; Desa Lembang; Desa Mattoanging; Desa Bontorannu; Desa Mallelelng; Desa Bontobaji; Desa Sapanang; Desa Pattiroang; Desa Batunilamung; Desa Sangkala; Desa Lembang Lohe; Desa Lolisang; Desa Pantama; Kecamatan Herlang ; Kelurahan Tanuntung; Kelurahan Bontokamase; Desa Singa; Desa Karassing; Desa Gunturu; Desa Borong; Desa Tugondeng; dan Desa Pataro.
Pasal 4 Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42) 43)
Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perikanan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Perhubungan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kecamatan Bulukumpa; Kelurahan Tanete; Kelurahan Jawi-Jawi; Kelurahan Ballasaraja; Desa Bontobulaeng; Desa Barugae; Desa Bulo-Bulo; Desa Bontominasa; Desa Salassae; Desa Kambuno; Desa Jojjolo; Desa Sapobonto; Desa Balangpesoang; Desa Batu Lohe; Desa Tibona; Desa Balangtaroang; Desa Bontomangiring; Desa Baruga Riattang; Kecamatan Rilau Ale; Kelurahan Palampang; Desa Bontomanai; Desa Bontobangun; Desa Karama; Desa Bajiminasa; Desa Batukaropa; Desa Bonto Mate’ne; Desa Tanah Harapan; Desa Bontoharu; Desa Bontolohe; Desa Swatani; Desa Bululohe; Desa Anrang; Desa Topanda; dan Desa Pangalloang.
Pasal 5 Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, yaitu: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37) 38) 39) 40) 41) 42)
Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan; Dinas Kesehatan; Sekretariat DPRD; Badan Pendapatan Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Ketahanan Pangan; Puskesmas; Kecamatan Kindang; Kelurahan Borongrappoa; Desa Kindang; Desa Balibo; Desa Anrihua; Desa Mattirowalie; Desa Garuntungan; Desa Benteng Palioi; Desa Tamaona; Desa Orogading; Desa Sipaenre; Desa Sopa; Desa Somba Palioi; Desa Kahayya; Kecamatan Bonto Bahari; Kelurahan Tanah Lemo; Kelurahan Sapolohe; Kelurahan Benjala; Kelurahan Tanahberu; Kelurahan Tanah Lemo; Desa Ara; Desa Lembanna; Desa Darubia; Desa Bira; Kecamatan Bonto Tiro; Kelurahan Eka Tiro; Desa Batang; Desa Paku Balaho; Desa Caramming; Desa Bonto Barua; Desa Bonto Tangnga; Desa Tamalanrea; Desa Tritiro;
43) 44) 45) 46) 47)
Desa Desa Desa Desa Desa
Dwi Tiro; Bonto Marannu; Buhung Bundang; Bonto Bulaeng; dan Lamanda. Pasal 6
Objek Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yaitu : 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) 34) 35) 36) 37)
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air; Rumah Sakit Umum Daerah H. A. Sultan DG Radja; Sekretariat Daerah; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Pariwisata; Dinas Sosial; Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kecamatan Gantarang; Kelurahan Matekko; Kelurahan Jalanjang; Kelurahan Mario Rennu; Desa Bontomacinna; Desa Gattareng; Desa Bialo; Desa Bontosunggu; Desa Dampang; Desa Bontonyeleng; Desa Padang; Desa Bontoraja; Desa Benteng Malewang; Desa Benteng Gattareng; Desa Paenre Lompoa; Desa Bukit Harapan; Desa Polewali; Desa Barombong; Desa Bukit Tinggi; Desa Bontomasila; Desa Palambarae; Desa Taccorong; Kecamatan Ujung Loe; Kelurahan Dannuang; Desa Seppang; Desa Garanta; Desa Balleanging; Desa Balong;
38) 39) 40) 41) 42) 43) 44) 45)
Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa
Manyampa; Tamatto; Padangloang; Manjalling; Lonrong; Bijawang; Salemba; dan Paccaramming; BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7
Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba. Ditetapkan di Bulukumba pada tanggal 23 Februari 2017 BUPATI BULUKUMBA, ttd A. M. SUKRI A. SAPPEWALI Diundangkan di Bulukumba pada tanggal 23 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA, ttd A. B. AMAL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2017 NOMOR 4
