BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
BAB I. PENDAHULUAN
1.1
LATAR BELAKANG Pembangunan di Kabupaten abupaten Pacitan dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel
dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip prinsip prinsip dan pengertian dasar pembangunan yang berkelanjutan agar mekanisme pengelolaan, pemanfaatan semua sumber daya yang ada diharapkan nantinya akan bermuara bermuar kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mampu menjamin tetap terjaganya kualitas lingkungan yang memenuhi standar kehidupan. kehidupan Berangkat dari pemikiran tersebut, maka dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Pacitan harus betul-betul betul memberikan perhatian lebih besar kepada program peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sekaligus mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya permasalahan sosial dan peningkatan kwalitas permukiman dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. masyara Buku Putih ini disusun menggunakan pendekatan empat prinsip yaitu; berskala kabupaten/kota, berdasarkan data empiris, memadukan emadukan konsep buttom up dan top down planning, dokumen okumen ini disusun dari dan oleh kabupaten. Selanjutnya Buku Putih Sanitasi akan dijadikan rujukan untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota. Buku putih sanitasi Kabupaten Pacitan yang disusun oleh berbagai komponen dinas atau kelembagaan lain yang terkait dengan sanitasi dalam wadah pokja sanitasi yang merupakan dasar dan acuan dimulainyaa pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan strategis berupa penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi. Dalam penyusunan buku ini, pokja melakukan pemetaan kondisi sanitasi Kabupaten Pacitan berdasarkan data sekunder yang terkonsolidasi dan data primer hasil survey serta hasil studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA). Satu diantara sekian masalah penting yang harus diprioritaskan dalam peningkatan kualitas lingkungan adalah pengelolaan sanitasi, baik sanitasi sanitasi dalam kedudukan sebagai salah satu kegiatan sektoral yang menjadi bagian dari program pengelolaan lingkungan maupun sanitasi sebagai bagian dari sistem pengembangan kawasan di wilayah permukiman. Sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Pacitan lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kualitas sanitasi yang berbasis masyarakat. Sedangkan sebagai subsistem pengembangan kawasan, peningkatan kualitas sanitasi di Kabupaten Pacitan difokuskan kepada penataan drainase drainase lingkungan, pengelolaan persampahan dan pencegahan terkontaminasinya air tanah dari limbah hasil kegiatan manusia khususnya di lingkungan pemukiman yang padat penduduk dan peningkatan kwalitas, kuantitas serta kontinyuitas penyediaan air minum bagi masyarakat. Permasalahan sanitasi akan timbul seiring dengan aktifitas pembangunan yang meningkat dengan bertambahnya penduduk dan akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, apabila tidak dikelola
I-1
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
dengan baik. Hal ini akan menyebabkan adanya pencemaran pencemaran lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan dan estetika serta kemungkinan timbulnya penyakit sehingga merugikan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi nisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor serta dalam alam rangka mendukung menduku Millenium Development Goal’s (MDG’s) di bidang infrastruktur khususnya sanitasi, diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas dan kuantitas sanitasi di daerah masing-masing. masing Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. pengan Pada kondisi saat ini realita yang terlihat adalah belum optimalnya layanan dan buruknya kondisi sanitasi di daerah melingkupi sampah rumah tangga, air limbah domestik, serta drainase lingkungan, menurunnya kualitas lingkungan hidup, tercemarnya sumber sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehari hari, sehingga jumlah penderita penyakit terutama pada balita semakin meningkat.
Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan Program P Percepatan
Pembangunan Sanitasi Perkotaan erkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang dilakukan kan secara bertahap dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Untuk maksud tersebut maka dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi, yang diharapkan dapat berfungsi ungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Tidak hanya melibatkan unsur pemerintah saja namun juga yang melibatkan masyarakat serta swasta secara langsung, baik dalam pokja yang terstruktur maupun sebagai mitra-mitra mitra pendukungnya. Pokja Sanitasi Kabupaten Pacitan secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Pacitan Nomor: 188.45/242/408.21/2011 tanggal 5 September 2011 yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Tim Koordinasi/Pengarah, Tim Teknis/Pelaksana (Bidang Kelembagaan dan Pendanaan, Bidang Teknis, Bidang Komunikasi, dan Bidang Penyehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat). Masyarakat) Mengingat aspek pembangunan sanitasi cukup luas, baik yang terkait langsung dengan pembangunan fisik dan masyarakat, maupun yang tidak terkait langsung seperti yang berhubungan dengan kehumasan, sosialisasi maupun investasi, maka Pokja sanitasi ini diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari berbagai SKPD, seperti Badan Perencanan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal (Bappeda Bappeda dan PM), PM Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan K (DCTK), Dinas Kesehatan (Dinkes), Kantor Lingkungan Hidup (KLH), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemas ( dan Pemdes), Pemdes) Bagian Humas dan Protokol rotokol Setda Kabupaten Pacitan, Pacitan serta Dishubkominfo. Sebagai langkah awal Pokja akan menyusun suatu perencanaan sanitasi secara lebih komprehensif, integratif, inovatif dan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. masyarak Pembangunan sanitasi tidak hanya ditekankan pada pembangunan sarana fisik tetapi ada hal lain yang perlu dilakukan agar sarana tersebut bermanfaat secara berkelanjutan. Proses perencanaan harus dilakukan dengan melihat permasalahan yang muncul baik masalah masalah yang terkait dengan aspek teknis maupun aspek
I-2
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
non-teknis teknis secara menyeluruh, sehingga solusinya pun akan tepat, sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 1.2
LANDASAN GERAK Untuk pengertian dasar sanitasi ini memiliki beragam definisi yang menjelaskan hakikat dari sanitasi
itu sendiri. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa pengertian pengertian dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian penge dari sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan pembuan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Pengertian sanitasi lainnya dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara memperhatikan kesehatan untuk membuat lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pengertian dasar Penanganan Sanitasi di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut : 1) Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir. 2) Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : a) Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. b) Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukansecara terpusat. 3) Penanganan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 4) Penanganan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan. 5) Penyediaan ediaan air bersih adalah upaya pemerintah Kabupaten Pacitan untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam. Buku putih sanitasi Kabupaten Pacitan pada hakekatnya merupakan gambaran karakteristik dan kondisi sanitasi di seluruh wilayah Kabupaten Pacitan, yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kondisi sanitasi eksisting.
I-3
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
Peta 11.1. Peta Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pacitan
I-4
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
Dalam penyusunan Buku uku Putih Sanitasi ini, wilayah yang menjadi kajian adalah seluruh Kabupaten Pacitan yang terdiri dari 12 Kecamatan, 171 desa dan kelurahan kelurahan seperti halnya wilayah administrasi yang tergambarkan dalam peta administrasi Kabupaten Pacitan diatas. Sedangkan Visi yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Pacita 2011-2016 2016 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pacitan Yang Sejahtera”. Sesuai dengan harapan tersebut,, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2011-2016 2016 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut: 1) Profesional birokrasi dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; masyarakat 3) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan masyarakat; masyarakat 4) Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang bertumpu pada potensi unggulan; unggulan 5) Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; dasar 6) Mengembangkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya, a, berkepribadian dan memiliki keimanan serta memantapkan kerukunan umat beragama. beragama Kabupaten Pacitan sebagai bagian dari wilayah selatan pulau Jawa, merupakan wilayah yang harus didorong pembangunannya, namun demikian hendaknya tetap dalam koridor untuk mempertahankan kawasan lindung dan mempertahankan sumber-sumber sumber sumber air dan daerah resapannya resapa untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Pacitan adalah: 1) Mewujudkan ewujudkan optimalisasi pemanfaatan seluruh potensi terutama pariwisata, pertanian, dan kelautan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Pacitan; Paci 2) Mewujudkan ewujudkan perlindungan terhadap wilayah yang termasuk kedalam golongan kawasan lindung; 3) Mewujudkan ewujudkan rencana pembangunan yang komprehensif guna mendukung fungsi Kabupaten Pacitan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah; 4) Mewujudkan ewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, prod dan berkelanjutan. 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pacitan inilah yang menyediakan data dasar yang esensial mengenai
struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kabupaten Pacitan, yang nantinya menjadi panduan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam menejemen kegiatan sanitasi. sanita Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi S telah melakukan analisis situasi dengan mengakses data-data, data data, dari kegiatan inilah pemetaan sanitasi Kabupaten Pacitan akan terbentuk. Pemetaan sanitasi merupakan gambaran awal dan rencana dilakukannya zona-zona zona sanitasi ditingkat kota. Dengan adanya zona sanitasi akan muncul kebijakan serta prioritas dalam penanganan kegiatan pengembangan strategi sanitasi skala kota yang didalamnya mencakup strategi sanitasi, rencana tindak dan anggaran perbaikan maupun peningkatan sanitasi sanitasi di Kabupaten Pacitan. Pada tahap selanjutnya, kegiatan diarahkan dengan maksud untuk mendefinisikan kondisi sanitasi lokal. Semua data dan informasi dievaluasi, kesenjangan diidentifikasi, kesimpulan diperoleh melalui
I-5
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, dan karakteristik sanitasi serta prioritas yang diidentifikasi untuk tingkat kelurahan/desa.. Maksud akhir dari penyusunan buku putih ini adalah adanya penetapan daerah beresiko sanitasi berdasarkan ketentuan 4 kategori risiko (tinggi, sedang, kecil, sangat kecil/tidak berisiko) dan penyebab utama masalah sanitasi perkotaan di Kabupaten Pacitan. Sanitasi anitasi di Indonesia memerlukan perhatian khusus, sehingga peningkatan kepedulian dan penggalakan hidup bersih dan sehat untuk merubah kebiasaan buruk masyarakat dalam bidang sanitasi tidak terlepas dari program ini. Kegiatan-kegiatan Kegiatan studi pasar untuk mengetahui getahui permintaan juga dilakukan. Monitoring dan evaluasi tidak bisa ditinggalkan dalam implementasi program sehingga strategi monitoring dan evaluasi yang tepat perlu diolah dengan matang. Adapun tujuan penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pacitan, yaitu : 1) Untuk ntuk mendorong terjadinya perencanaan dan pembangunan sanitasi yang lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek teknis dan non teknis. 2) Adanya pembagian tugas, tanggung jawab dan kesepahaman di antara anggota pokja sanitasi Kabupaten Pacitan. 3) Teridentifikasi dan terkumpulnya data sanitasi Kabupaten Pacitan dari aspek : Kebijakan Daerah dan kelembagaan; agaan; Keuangan; Umum; Teknis; peran peran serta swasta dalam layanan sanitasi; Pemberdayaan masyarakat dan jender dan Komunikasi serta data Layanan sanitasi oleh sektor swasta dan masyarakat serta Komunikasi (Media) 4) Teridentifikasinya sistem yang diterapkan untuk masing-masing masing masing sub sektor sanitasi, termasuk lokasi dan informasi lainnya serta permasalahan mendasar untuk setiap subsektor 5) Tersedianya deskripsi eskripsi kondisi kondisi sanitasi berdasarkan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang berupa data primer kondisi sanitasi rumah tangga yang memiliki konsekuensi pada risiko kesehatan lingkungan. 1.4
METODOLOGI Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan penyu Buku Putih Sanitasi ini secara menyeluruh,
akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut : 1) Data yang dibutuhkan antara lain : • Data sanitasi kabupaten abupaten (baik fisik maupun non fisik), data tersebut diambil dari beberapa SKPD yang terkait langsung dengan sanitasi. • Data demografi yang diambil dari SKPD Bappeda dan PM serta Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pacitan. Pacitan • Data sosial ekonomi yang diambil dari data BPS Kabupaten Pacitan. • Data institusi/kelembagaan yang diambil dari beberapa SKPD yang berkaitan dengan sanitasi. • Data tata ruang yang bersumber dari Bappeda dan PM Kabupaten Pacitan. Pacitan
I-6
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
2) Teknik pengumpulan data : • Desk study (kajian literature, lite data sekunder, browsing, internet, dll). • Field Research (observasi, wawancara responden). • FGD dan indepth interview. interview 3) Teknik analisis : Deskriptif Deskriptif kualitatif dan kuantitatif serta menggunakan analisa area beresiko dan SWOT 4) Tatap muka antara Tenaga Ahli/faslitator dengan POKJA , PF dan CF melalui pertemuan terpusat, regional atau kunjungan. 5) Pembelajaran jarak jauh menggunakan jaringan komunikasi yang dimungkinkan: telepon, tele conference dan e-mail. mail. Penyajian modul, hand out dan atau sheet, bahan template templat dan suplemen dari tenaga ahli/fasilitator /fasilitator. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, digunakan sumber data berkaitan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi antara lain sebagai berikut: berikut 1) Data primer yaitu itu data yang bersumber dari survey atau observasi lapangan yang dilakukan di pokja, data primer dapat berupa rekaman hasil wawancara maupun potret kondisi eksisting di lapangan. 2) Data sekunder yang diperoleh dari dokumen yang dimiliki tiap dinas/SKPD yang terlibat ter pokja sanitasi Kabupaten Pacitan, buku-buku buku buku umum mengenai wajah dan karakter Kabupaten Pacitan secara umum. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penyusunan buku putih sanitasi ini antara lain (1) demografi, (2) kepadatan penduduk, (3) data keluarga miskin, (4) kesehatan masyarakat, (5) arah dan kebijakan pembangunan kabupaten, (6) data kelembagaan dan keuangan, dan sebagainya. Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survei surve terkait dengan pengelolaan p sanitasi seperti: Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), (EHRA) survei peran media dalam da perencanaan sanitasi, survei kelembagaan, survei keterlibatan pihak swasta dalam lam pengelolaan sanitasi, survei keuangan, survei priority setting area beresiko serta s survei peran serta masyarakat dan gender. Arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing masing masing dinas/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta, narasumber, narasum yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas dinas/kantor terkait untuk klarifikasi data-data, data pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat. 1.5
DASAR HUKUM DAN KAITANNYA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAIN Buku Putih tih Sanitasi Kabupaten Pacitan ini, diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi
tingkat kabupaten. Buku uku ini nantinya akan menjadi baseline data tentang kondisi sanitasi Kabupaten Pacitan
I-7
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
saat ini bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan da monitoring itoring dan evaluasi sanitasi sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten. Dalam tahapan monitoring dan evaluasi hasil implementasi rencana kerja sanitasi, disusun adanya “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan poran Tahunan SKPD dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan ini nantinya akan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut akan dijadikan bahan masukan untuk Revisi Buku Putih Sanitasi Di dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Pacitan berpijak pada beberapa peraturan perundang-undangan undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Kegiatan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Kabupaten Pacitan didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi : Undang-Undang 1) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Undang-undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 3) Undang-undang undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang tentang Kewenangan Kabupaten/Kota; Kabupaten/Kota 4) Undang-undang undang Nomor 26 Tahun Ta 2007 tentang Penataan Ruang; 5) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 2005 6) Undang-undang Nomor mor 38 tahun 2004 tentang Jalan; Jalan 7) Undang-Undang Undang Nomor 7 Tahun Tahu 2004 tentang Sumber Daya Air; 8) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar tar Pemerintah Pusat dan Daerah; Daerah 9) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; D 10) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air; Air 11) Undang-undang undang Nomor 28 tahun tah 2002 tentang Bangunan Gedung; 12) Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; Kesehatan 13) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman; Pemukiman 14) Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Hygiene. Hygiene Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah; Pemerintah 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; Jalan 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; Air
I-8
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;; 5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Tah 1991 991 Tentang Sungai; Sungai 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) (RPJM Tahun 2010-2014. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; Air 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Koordin Pengelolaan Sumber Daya Air; Air 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.. Keputusan Menteri 1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Ber Masyarakat. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Dokumen Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan; 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan; Perkotaan 4) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang tentan Baku Mutu air Limbah Domestik; 6) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/Menkes/SKl/III/2003 tentang Pedoman Penyehatan Sarana dan Bangunan Umum;
I-9
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
7) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan; 8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL; AMDAL 9) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan syaratan Kesehatan Perumahan; 10) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor Kep-03/MENLH/1/1998 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri; 11) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Pen Sungai dan Bekas Sungai. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur 1) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional; 2) Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Pencem Air di Provinsi Jawa Timur; 3) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2000 tentang Tata Cara Permohonan Izin Pembuangan gan Limbah Cair ke Sumber-Sumber Sumber Air di Provinsi Jawa Timur; 4) Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 tahun 1999 tentang Baku Mutu Mu Limbah Cair Bagi Rumah Sakit. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan 1) Peraturan Bupati Pacitan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 2) Perda No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; Pacitan 3) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Organisasi Lembaga Teknis T Daerah Kabupaten Pacitan; 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 2012 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan 2011-2016; 201 6) Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan; Pacitan 7) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan; Pacitan
I-10
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
8) Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah; 9) Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan; 10) Pacitan Dalam Angka Tahun 2007-2011; 2007 11) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan rahan Kabupaten Pacitan; Pacitan 12) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan; Pacitan 13) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan; 14) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan; Pacitan 15) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pokok Pengelolaan laan Keuangan Kabupaten Pacitan; Petunjuk Teknis 1) Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota, Pokja AMPL, Jakarta, Februari 2012; 2) Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, TTPS, Jakarta, Februari 2010. 2010 3) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Hid Dalam Penyediaan Air Bersih; Bersih 4) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan; 5) Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik; 6) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B judul Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan; Resapan 7) Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Pet Pe I judul Pedoman man Teknis Penyehatan Perumahan; Perumahan 8) Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I judul judul Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah; Sampah 9) Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I judul Panduan Panduan Dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan; 10) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih ersih Komersil Untuk Permukiman; Permukiman 11) Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D judul Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Ai Limbah Rumah Tangga Non Kakus; 12) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul judul Manual Teknis Saluran Irigasi; Irigasi
I-11
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN PACITAN
13) Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P judul Manual Teknis MCK; MCK
I-12