PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE Sekretariat Pokja Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4 Rangas (Poros Majene - Mamuju) - Majene
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN MAJENE
Disusun oleh POKJANIS PPSP KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
2
KABUPATEN MAJENE
BUPATI MAJENE SAMBUTAN Assalamu alaikum Wr. Wb. Sektor sanitasi merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, oleh karena itu dalam rangka memberikan akselerasi dalam Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman diperlukan upaya penanganan sanitasi yang terencana, terukur, terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan. Penyusunan Buku Putih Sanitasi ini difasilitasi oleh Dirjen Cipta Karya melalui Satuankerja PPLP(Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman) Propinsi Sulawesi Barat , Pokja Provinsi Sulawesi Barat, Pokja Kabupaten Majene, Tim Konsultan Provinsi Sulawesi Barat dan Tim Konsultan Pendamping Kabupaten Majene serta ProSDA – USDP (Provincial Sanitation Development Advisors - Urban Sanitation Development Program). Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene merupakan gambaran kondisi sanitasi saat ini (current situation) yang menjelaskan tingkat pengelolaan, cara penanganan yang telah dilakukan (handling system), kendala dan permasalahan yang dihadapi di sektor sanitasi, serta potensi sektor sanitasi di Kabupaten Majene. Sektor sanitasi yang tertuang dalam buku ini mencakup sub sektor drainase, air limbah, persampahan, dan prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Penanganan sektor sanitasi merupakan salah satu aspek pembangunan yang memiliki fungsi penunjang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena berkaitan erat dengan kesehatan pola hidup, kondisi permukiman dan lingkungan. Saya menyampaikan apresiasi atas dipublikasikannya Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene sebagai acuan dalam rencana tindak ke depan yang nantinya tertuang dalam Strategi Sanitasi Kabupaten Majene. Besar harapan saya semoga respons positif dari berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan dan pada akhirnya mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Majene.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
3
KABUPATEN MAJENE
Semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha kita ini. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Majene, Desember 2012 Bupati Majene,
H. KALMA KATTA
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
4
KABUPATEN MAJENE
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Pemerintah Indonesia telah menetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005 – 2025, dimana Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 – 2025 adalah : INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi yang dijabarkan ke dalam sasaran pokok berdasarkan tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005 – 2025 yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbagai langkah dan implementasi terhadap implementasi Program Nasional tersebut telah pula ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 - 2014 yang difokuskan pada Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang terkait erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Dimana salah satu sasaran pembangunan dalam MDGs adalah memastikan kelestarian lingkungan hidup dengan tujuan untuk mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kepemilikan sistem jaringan air limbah (sewerage) terendah di Asia. Kurang dari 10 kota di Indonesia yang memiliki sistem jaringan air limbah dengan tingkat pelayanan sekitar 1,3% dari keseluruhan jumlah populasi. Permasalahan sanitasi ini muncul tidak selalu disebabkan oleh aspek teknis, namun juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial, seperti tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya kesadaran masyarakat menjadi tantangan lain dalam pembangunan bidang sanitasi. Ditambah lagi masih sering dijumpai pembangunan sanitasi, yaitu air limbah, persampahan dan drainase, dilengkapi dengan penyediaan air bersih, masih berjalan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
5
sendiri-sendiri. Masing-masing aspek tersebut ditangani secara terpisah, meskipun masuk dalam satu bidang pembangunan yaitu sanitasi, sehingga masih terdapat tumpang tindih kegiatan pembangunan bidang sanitasi oleh institusi yang berbeda-beda, yang kadang-kadang membingungkan masyarakat. Menanggapi realita tersebut, Pemerintah telah menetapkan program percepatan pembangunan sanitasi perkotaan (PPSP) menjadi salah satu program prioritas pembangunan nasional yang akan dilaksanakan secara bertahap dimulai pada tahun 2010 hingga tahun 2014. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah kota peserta program menyusun konsep dan strategi pengembangan sanitasi di wilayah perkotaan masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat perkotaan. Agar diperoleh strategi yang tepat, dibutuhkan suatu proses pemetaan kondisi sanitasi yang tepat pula. Hasil pemetaan kondisi fisik sanitasi dan perilaku masyarakat kota, dituangkan dalam Buku Putih. Buku Putih Sanitasi inilah yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).
1.2
Landasan Gerak
1.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi Pengertian dasar sanitasi ini memiliki beragam definisi yang menjelaskan hakikat dari sanitasi itu sendiri. World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor : 965/MENKES/SK/XI/1992 menyebutkan bahwa sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
6
meningkatkan kesehatan manusia, sedangkan untuk pengertian dari sanitasi lingkungan, sanitasi lingkungan adalah status kesehatan suatu lingkungan yang mencakup perumahan, pembuangan kotoran, penyedian air bersih dan sebagainya (Notoadmojo, 2003). Sanitasi secara umum dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi yang dilaksanakan dapat dipahami sebagai usaha pembuangan tinja, endapan air limbah (sullage) dan limbah padat dengan cara yang memperhatikan kesehatan guna menciptakan lingkungan hidup di rumah dan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Pengertian dasar dalam penanganan Sanitasi di Kabupaten Majene adalah sebagai berikut : 1. Black Water adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari WC dan urinoir; 2. Grey Water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci; 3. Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan menggunakan sistem : a.
Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga.
b.
Pengelolaan Of Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat.
4. Pengelolaan persampahan atau limbah padat yaitu penanganan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat, baik yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan lain sebagainya yang ditampung melalui TPS atau transfer depo ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA); 5. Pengelolaan drainase kota adalah memfungsikan saluran drainase sebagai penggelontor air kota dan memutuskan air permukaan; 6. Penyediaan air bersih adalah upaya Pemerintah Kabupaten Majene untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat baik melalui jaringan PDAM maupun non PDAM yang bersumber dari air permukaan maupun sumur dalam. 1.2.2 Wilayah Kajian Buku Putih dan SSK Wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) ini adalah seluruh wilayah Kabupaten Majene, yakni 8 (delapan) kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa/kelurahan, yakni Kecamatan Banggae,
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
7
Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda. 1.2.3 Visi dan Misi Kabupaten Majene Visi Kabupaten Majene sebagai representasi dari Visi Bupati H. Kalma Katta,rS.Sos., MM. dan Wakil Bupati Drs. H. Fahmi Massiara, MH. dan gambaran citacita, serta harapan masyarakat yang ingin diwujudkan dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah : “Terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata di Kabupaten Majene dalam tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, demokratis dalam kehidupan yang agamis dan berbudaya”. Makna dari visi di atas adalah : Kesejahteraan yang Adil dan Merata bermakna terwujudnya masyarakat adil sejahtera pada seluruh lapisan masyarakat, Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berwibawa & Demokratis bermakna pemerintahan yang taat pada aturan, Bebas Korupsi, dipercaya rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi / golongan, Kehidupan Agamis dan Berbudaya bermakna penerapan nilai-nilai keagamaan dan budaya pada kehidupan bermasyarakat. Untuk mewujudkan visi di atas, perlu dipandu melalui misi. Hal ini tidak lepas dari pemaknaan misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih sebagai berikut : 1. Peningkatan kualitas SDM masyarakat dan aparatur pemerintahan, 2. Peningkatan akselerasi pembangunan bidang ekonomi, kesejahteraan sosial, politik dan keamanan, 3. Pengembangan dan pengamalan nilai-nilai agama dan budaya sebagai sumber motivasi dan inovasi dalam pembangunan, 4. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar serta sarana-prasarana daerah, 5. Penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan, 6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, 7. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
8
8. Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, 9. Peningkatan peran lembaga keuangan daerah untuk mendorong ekonomi kerakyatan. Dari 9 butir misi di atas, terdapat 1 misi yang terkait penyelenggaraan penyusunan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Misi yang dimaksud adalah “Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dan Aparatur Pemerintahan”. Tujuan misi ini adalah meningkatnya kualitas sumber daya manusia masyarakat dan aparatur pemerintahan, dengan harapan sasaran yang dicapai adalah meningkatnya cakupan sanitasi dasar masyarakat. Upaya dalam pencapaian sasaran ini adalah melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. 1.2.4 Tujuan Penataan Ruang Penataan ruang yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majene bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan berbasis sektor Pertanian serta didukung oleh sektor perikanan, kelautan, kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan potensi alam lainnya.
1.3
Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene merupakan Buku Induk terhadap rencana pengembangan pembangunan di bidang sanitasi dan menjadi dasar serta acuan terhadap semua pekerjaan sanitasi yang lebih terintegrasi dan terpadu secara berkesinambungan, karena buku putih sanitasi merupakan hasil kerja berbagai komponen SKPD dan lembaga lain yang terkait dengan sanitasi serta stakeholder yang mememiliki kepentingan terhadap masalah ini. Maksud dari penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene adalah untuk memberikan informasi awal yang lengkap tentang situasi dan kondisi sanitasi Kabupaten Majene saat ini sebagai dasar untuk membuat perencanaan pengembangan sanitasi di masa yang akan datang.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
9
1.3.2 Tujuan Tujuan dari penulisan Buku Putih Sanitasi adalah : 1. Memberikan informasi sarana sanitasi yang ada saat ini. 2. Menyediakan data sebagai dasar analisis situasi dilihat dari segala aspek, sehingga zona sanitasi prioritas dapat ditetapkan berdasarkan urutan potensi resiko kesehatan lingkungan /area resiko sanitasi. 3. Sebagai pedoman dalam penanganan dan pengembangan pembangunan sanitasi di Kabupaten Majene, sehingga terdapat kesamaan pandang dari setiap pelaku pembangunan dalam penyusunan program pembangunan, pengendalian dan pengawasan dalam pembangunan sanitasi secara efektif, efesien, sistematis, terpadu dan berkelanjutan. 4. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan pembangunan sanitasi Kabupaten Majene dalam upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
1.4
Metodologi
1.4.1 Metode dan Jenis Data Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene disusun berdasarkan karakteristik daerah, kapasitas kebijakan, serta melibatkan sebanyak mungkin pelaku dari berbagai unsur dan kepentingan dengan tetap berdasarkan kemampuan riil daerah, kesepakatan masyarakat, kepentingan daerah serta aturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan pada awal pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dalam tahap penyusunan Buku Putih Sanitasi adalah koordinasi, lokakarya, dialog, pertemuan dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan lembaga yang terlibat. Dari kegiatan tersebut diharapkan dapat menghasilkan rencana kerja, jadwal, data, dukungan politis maupun pendanaan dalam penyusunan dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene. Untuk lebih memahami proses dan kegiatan penyusunan Buku Putih Sanitasi secara menyeluruh, akan disajikan beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek metodologi yang digunakan dalam penulisan ini yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
10
1. Sumber Data a. Data Sekunder, berupa arsip dan dokumen yang berkaitan dengan aktivitas program masing-masing SKPD terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistik, proposal, laporan, foto dan peta. b. Data Primer, berupa Narasumber yang terdiri dari beragam posisi yang berkaitan dengan tugas SKPD terkait untuk klarifikasi data-data, pihak swasta, masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat. Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti : Enviromental Health Risk Assesment (EHRA), survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey keuangan, survey priority setting area beresiko serta survey peran serta masyarakat dan gender. 2. Pengumpulan Data Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini. 1.4.2 Proses Penulisan Buku Putih Sanitasi dan Proses Penyepakatannya Proses seleksi dan kompilasi data sekunder berada dalam tahap ini. Teknik kajian dokumen dipergunakan tim untuk mengkaji data. Banyak dokumen kegiatan program yang mampu memberikan informasi mengenai apa yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kondisi yang terjadi pada masa kini.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
11
Gambar 1.1 Diagram Tahap Penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten/Kota Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene Tahun 2012 ini diposisikan sebagai acuan perencanaan strategis sanitasi tingkat kabupaten.. Rencana pembangunan sanitasi kabupaten dikembangkan atas dasar permasalahan yang dipaparkan dalam Buku Putih Sanitasi. Setiap tahun hun data yang ada akan dibuat “Laporan Sanitasi Tahunan” yang merupakan gabungan antara laporan Tahunan SKPD SKP dan status proyek sanitasi. Laporan Sanitasi Tahunan menjadi Lampiran Buku Putih Sanitasi 2012 201 dan setelah 3 tahun, semua informasi tersebut dirangkum dirangkum dalam Revisi Buku Putih Sanitasi.
1.5
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain Didalam dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kabupaten Majene 2012 201 berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan perundang undangan yang berlaku di tingkat nasional atau pusat, provinsi maupun daerah. Adapun peraturan perundang-undangan perundang undangan tersebut antara lain : A. Undang-Undang 1.
Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 Tentang Tent Hygiene;
2.
Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman;
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
12
KABUPATEN MAJENE
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4.
Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah; 5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air;
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
8.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah;
9.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air;
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 69 Thn 1996 Tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta bentuk dan Tata Cara Peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
13
KABUPATEN MAJENE
C. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 - 2009.
D. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
2.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
3.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air;
4.
Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 Tahun 2000 Tentang Koordinasi Penataan Ruang.
E. Keputusan Menteri 1.
Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 Tentang Program Kali Bersih; 2.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL;
3.
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
4.
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5.
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tentang Pedoman Pelaksanaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
6.
Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 Tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
14
F. Petunjuk Teknis 1.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 616.98 Ped I. Pedoman Teknis Penyehatan Perumahan;
2.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 636.728 Pet. I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Kompos Rumah Tangga, Tata cara Pengelolaan Sampah Dengan Sistem Daur Ulang Pada Lingkungan, Spesifikasi Area Penimbunan Sampah Dengan Sistem Lahan Urug Terkendali Di TPA Sampah;
3.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.72 Pet B. Petunjuk Teknis Pembuatan Sumur Resapan;
4.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Penerapan Pompa Hidran Dalam Penyediaan Air Bersih;
5.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Pengomposan Sampah Organik Skala Lingkungan;
6.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 361.728 Pet I. Petunjuk Teknis Spesifikasi Instalasi Pengolahan Air Sistem Berpindah – pindah (Mobile) Kapasitas 0.5 Liter/detik;
7.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 627.54 Pan I. Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan;
8.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Pedoman Teknis Tata Cara Sistem Penyediaan Air Bersih Komersil Untuk Permukiman;
9.
Petunjuk Teknis Nomor KDT 363.728 Pet D. Petunjuk Teknis Tata Cara Penoperasian Dan Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Tangga Non Kakus;
10. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis Saluran Irigasi; 11. Petunjuk Teknis Nomor KDT 307.14 Man P. Manual Teknis MCK. G. Peraturan daerah 1.
Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
2.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
3.
Peraturan Bupati Majene Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Majene Tahun 2011-2015;
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
4.
15
Peraturan Bupati Majene Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 9 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
5.
Peraturan Bupati Majene Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
16
KABUPATEN MAJENE
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH 2.1
Geografis, Administratif, dan Kondisi Fisik
2.1.1 Letak Geografis Kabupaten Majene adalah salah satu dari 5 Kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Barat. Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada posisi antara 2o 38’ 45” sampai dengan 3o 38’15” Lintang Selatan dan antara 118o 45’ 00” sampai dengan 119o 4’45” Bujur Timur. Kabupaten Majene adalah salah stu dari5 kabupaten dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak dipesisir barat Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara kurang lebih sepanjang 146 Km dari Kabupaten Mamuju (Ibukota Provinsi Sulawesi Barat) dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut : Sebelah Utara
: Kabupaten Mamuju
Sebelah Timur
: Kabupaten Polewali Mandar
Sebelah Selatan
: Teluk Mandar, dan
Sebelah Barat
: Selat Makassar
2.1.2 Administratif Kabupaten Majene terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 82 (delapan puluh dua) desa/kelurahan, yakni Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammeroddo Sendana, Tubo Sendana, Malunda, dan Ulumanda. Kabupaten Majene termasuk daerah yang memiliki banyak sungai-sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatannya yakni sekitar 85 (delapan puluh lima) sungai. Sungai-sungai inilah yang menjadi sumber air bagi masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Pada saat ini air baku yang digunakan adalah air permukaan/sungai, berasal dari Sungai Abaga, Sungai Mangge dan Sungai Tinambung untuk BNA dan untuk IKK adalah Sungai Belia, Sungai Karaka, Sungai Mangarabombang, Sungai Malunda dan Sungai Tammeroddo. Di mana untuk intake Sungai Abaga yang berkapasitas 40 lt/dt mengalami penurunan debit air menjadi ratarata 15 lt/dt pada saat musim kemarau. Nama Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Wilayah Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 2.1 di halaman Lampiran.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
17
KABUPATEN MAJENE
Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 Km2 dengan ibukota kabupaten terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari Ibukota Sulawesi Barat (Mandar Raya) yaitu ±120 Km. Dari total luas wilayah Kabupaten Majene, Kecamatan Ulumanda merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas yakni 456,00 Km2, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas 187,65 Km2. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil yakni Kecamatan Banggae dengan luas wilayah 25,15 Km2. Luas wilayah per kecamatan serta jumlah kelurahan yang ada di Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut : Tabel 2.2 Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan No.
Nama Kecamatan
Luas Wilayah
Jumlah Kelurahan / Desa
(Km )
(%) thd Total
2
1.
Kec. Banggae
8
25.15
2.653
2.
Kec. Banggae T imur
9
30.04
3.169
3.
Kec. Pamboang
15
70.19
7.405
4.
Kec. Sendana
16
82.24
8.677
5.
Kec. T ammeroddo Sendana
7
55.40
5.845
6.
Kec. T ubo sendana
7
41.17
4.344
7.
Kec. Malunda
12
187.65
19.798
8.
Kec. Ulumanda Jumlah
8 82
456.00 947.84
48.109 100
Sumber : Majene dalam Angka 2012
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
18
Peta administrasi Kabupaten Majene yang menjadi cakupan wilayah kajian dapat dilihat pada Gambar 2.1 di bawah ini :
Peta 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Majene dan Cakupan Wilayah Kajian 2.1.3 Kondisi Fisik Dari aspek topografi, Kabupaten Majene memiliki wilayah yang kondisinya relatif bervariasi yakni, pada sisi selatan merupakan daerah pesisir yang relatif datar sedangkan pada sisi utara merupakan daerah pegunungan. Berdasarkan data statistik tahun 2008 luas wilayah yang memiliki kemiringan 0 – 10 % adalah 125,72 Km2, sedangkan sisanya memiliki kemiringan lebih besar dari 10 %. Kondisi iklim wilayah Kabupaten Majene dan sekitarnya secara umum ditandai dengan hari hujan dan curah hujan yang relatif tinggi dan sangat dipengaruhi oleh angin musim, hal ini dikarenakan wilayahnya berbatasan dengan laut lepas (Selat Makassar dan Teluk Mandar). Berdasarkan catatan Stasiun Meteorologi, rata-rata temperatur di
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
19
Kabupaten Majene dan sekitarnya sepanjang tahun 2010 berkisar 27,13 0C, dengan suhu minimum 22,53 0C dan suhu maksimum 30,83 0C. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan September sebesar 303,1 mm3 dengan hari hujan 25. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Maret sebesar 84,9 mm3 dengan jumlah hari hujan 17. Sementara sepanjang tahun 2011 rata-rata temperatur di Kabupaten Majene dan sekitarnya berkisar 27,52 0C, dengan suhu minimum 22,83 0C dan suhu maksimum 32,93 0C.
Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada Bulan Desember sebesar 456,4 mm
dengan jumlah hari hujan 26. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli sebesar 1,6 mm dengan jumlah hari hujan 5.
2.2
Demografi
2.2.1 Kependudukan Berdasarkan hasil pencacahan sensus penduduk tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Majene sementara adalah 151.107 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebesar 73.673 jiwa atau 48,76 % dan penduduk perempuan sebesar 77.473 jiwa atau 51,24 %. Dari hasil sensus tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk kabupaten Majene masih bertumpu di Kecamatan Banggae yakni sebesar 24,71 persen atau 37.333 jiwa kemudian diikuti Kecamatan Banggae Timur sebesar 18,89 persen atau 28.550 jiwa sedangkan kecamatan lainnya berkisar antara 5 persen sampai 14 persen dengan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Tubo yang berpenduduk sebesar 8.214 jiwa. Dengan luas wilayah Kabupaten Majene 947.84 Km2 dan didiami sebanyak 151.107 jiwa, maka tingkat kepadatan rata-rata penduduk Kabupaten Majene adalah 160 jiwa per Km2, dengan tingkat kepadatan teringgi berada di wilayah Kecamatan Banggae yaitu 1.485 jiwa per Km2 dan terendah adalah Kecamatan Ulumanda yaitu Kecamatan Ulumanda sebanyak 19 jiwa per Km2, dimana laju pertumbuhan penduduk dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir yaitu antara tahun 2000 sampai tahun 2010 adalah sebesar 1,97 %. Pertambahan jumlah penduduk untuk 5 (lima) tahun kedepan dapat diproyeksikan dengan cara sebagai berikut : Rumus (N+1) = N x (100+r) : 100 Dimana : N+1
: Jumlah Penduduk proyeksi 1 tahun berikutnya
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
N
: jumlah penduduk tahun 2011
r
: trend prosentase pertambahan penduduk tahun 2000-2010
20
Dari rumus tersebut maka Jumlah dan kepadatan penduduk untuk 5 tahun ke depan yaitu tahun 2016 adalah sebesar 169.771 jiwa, dengan jumlah penduduk untuk wilayah kota kabupaten yaitu Kec. Banggae dan Kec. Banggae Timur sebesar 74.020 jiwa atau sebesar 43,60 % dari total penduduk Kabupaten Majene. Proyeksi penduduk Kabupaten Majene setiap kacamatan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut :
DOKUMEN
21
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 Tahun
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Kecamatan Banggae Banggae Timur Pamboang Sendana Tammeroddo Sendana Tubo Sendana Malunda Ulumanda Jumlah
2012
Jumlah Penduduk Tahun 2013 2014 2015
2012
Jumlah Rumah Tangga Tahun 2013 2014 2015
2016
Tingkat Jumlah Pertumbuhan Tahun 2012 2013 2014 2015 2016
2016
38.810 29.679 21.624 21.181 11.004
39.571 30.854 22.48 22.019 11.44
40.347 30.261 22.048 21.596 11.22
41.138 31.459 22.92 22.45 11.664
41.944 32.076 23.369 22.89 11.893
8.029 6.14 4.474 4.382 2.277
8.186 6.26 4.561 4.468 2.321
8.347 6.383 4.651 4.555 2.367
8.511 6.508 4.742 4.644 2.413
8.677 6.636 4.835 4.735 2.46
2.09 2.09 2.09 2.09 2.09
1.96 3.96 3.96 3.96 3.96
1.96 -1.92 -1.92 -1.92 -1.92
1.96 3.96 3.96 3.95 3.96
1.96 1.96 1.96 1.96 1.96
8.539 17.658 8.593 157.088
8.877 18.357 8.933 162.531
8.706 18.004 8.761 160.943
9.051 18.717 9.108 166.507
9.228 19.084 9.287 169.771
1.767 3.653 1.778 32.5
1.801 3.725 1.812 33.134
1.836 3.798 1.848 33.785
1.872 3.872 1.884 34.446
1.909 3.948 1.921 35.121
2.09 2.09 2.09
3.96 3.96 3.96
-1.92 -1.92 -1.92
3.96 3.96 3.96
1.96 1.96 1.97
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene, Tahun 2012
DOKUMEN
22
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
2.3
Keuangan dan Perekonomian Daerah
2.3.1 Keuangan Daerah Dalam kurun waktu tahun 2008 - 2012, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih banyak bergantung pada penerimaan dari dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, namun demikian berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perkembangan realisasi pendapatan di Kabupaten Majene pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 berfluktuasi baik itu dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2008 sebesar Rp. 324.710.776.228,97, tahun 2009 sebesar Rp. 343.287.915.815,13, tahun 2010 sebesar Rp. 349.563.310.824,53, dan pada tahun 2011 sebesar Rp. 469.095.975.498,62 dan pada tahun sebesar 2012 sebesar Rp. 154.721.581.210,11. Penerimaan pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2011, hal ini disebabkan adanya kenaikan realisasi anggaran lain-lain pendapatan yang sah dibandingkan dengan tahun 2010. Namun pada tahun 2012 realisasi pendapatan asli daerah menurun karena tidak tercapainya target pendapatan dari komponen pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama 5 tahun terakhir masalah sanitasi seperti air limbah, persampahan, drainase telah direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Majene. Hal ini ditunjukkan dengan direalisasikannya belanja modal sanitasi, dimana pada tahun 2008 realisasi
anggaran
sebesar
Rp.
2.807.124.400,00,
tahun
2009
sebesar
Rp. 1.041.989.900,00, tahun 2010 sebesar Rp. 2.941.360.000,00, tahun 2011 sebesar Rp. 2.698.860.100,00 dan pada tahun 2012 sebesar Rp. ...................... Dari realisasi anggaran ini dapat diketahui bahwa belanja modal sanitasi per penduduk adalah merupakan besaran anggaran yang diperoleh dari total belanja modal sanitasi dalam
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
23
KABUPATEN MAJENE
setahun dibagi dengan jumlah penduduk, sehingga diperoleh pada tahun 2008 sebesar Rp. 18.884,50 per penduduk, tahun 2009 sebesar Rp. 6.777,48 per penduduk, tahun 2010 sebesar Rp. 21.033,57 per penduduk, tahun 2011 sebesar Rp. 16.841,77 per penduduk, tahun 2012 sebesar Rp. ........... per penduduk. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran sanitasi Kabupaten Majene sangat minimum, yang diakibatkan dari rendahnya kemampuan Pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam hal pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada di daerahnya. Berikut ini rincian mengenai ringkasan realisasi APBD 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk selama 5 tahun terakhir disajikan pada Tabel 2.5 di bawah ini :
DOKUMEN
24
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 2.4 Ringkasan Realisasi APBD 5 Tahun Terakhir No.
Anggaran
2008
2009
2010
2011
2012
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
A.
Pendapatan 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Rp
6.884.131.279,97
Rp
8.464.980.007,13
Rp
6.191.910.701,53
Rp
8.963.992.368,62
Rp
1.811.155.633,11
2. Dana Perimbangan (Transfer)
Rp
308.201.802.950,00
Rp
322.190.115.030,00
Rp
290.398.779.565,00
Rp
378.305.438.362,00
Rp
142.461.304.577,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
Rp
9.624.841.999,00
Rp
12.632.820.778,00
Rp
52.972.620.558,00
Rp
81.826.544.768,00
Rp
10.449.121.000,00
Rp
324.710.776.228,97
Rp
343.287.915.815,13
Rp
349.563.310.824,53
Rp
469.095.975.498,62
Rp
154.721.581.210,11
1. Belanja Tidak Langsung
Rp
170.978.882.464,05
Rp
191.659.413.968,87
Rp
231.694.362.295,15
Rp
283.327.370.834,03
Rp
59.534.733.740,00
2. Belanja Langsung
Rp
171.100.395.949,64
Rp
158.041.062.092,00
Rp
178.356.773.155,00
Rp
175.588.692.965,00
Rp
15.933.104.771,00
Jumlah Belanja
Rp
342.079.278.413,69
Rp
349.700.476.060,87
Rp
410.051.135.450,15
Rp
458.916.063.799,03
Rp
75.467.838.511,00
Surplus/Defisit Anggaran
Rp
(17.368.502.184,72) Rp
(60.487.824.625,62) Rp
10.179.911.699,59
Rp
79.253.742.699,11
Jumlah Pendapatan B.
Belanja
Sumber : RPJMD Kab. Majene Tahun 2012
(6.412.560.245,74) Rp
DOKUMEN
25
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 2.5 Ringkasan Anggaran Sanitasi dan Belanja Modal Sanitasi Per Penduduk 5 tahun Terakhir No.
Subsektor / SKPD
2008
2009
2010
2011
2012
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
A.
B.
C.
D. E. F. G. H. I. J.
Ket
Air Limbah Bappeda DPU - Cipta Karya Badan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Persampahan Bappeda Badan Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Drainase DPU - Cipta Karya Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Aspek PHBS (Pelatihan, Sosialisasi, Komunikasi, Pendampingan) Total Belanja Modal Sanitasi (A s/d D) Total Belanja Modal Sanitasi dari APBD Murni (Bukan Pendamping) Total Belanja APBD Proporsi Belanja Modal Sanitasi terhadap Belanja Total (9 : 10 x 100%) Jumlah Penduduk Belanja Modal Sanitasi Per Penduduk (E : I)
Rp Rp Rp Rp
400.000.000,00 -
Rp Rp Rp Rp
400.000.000,00 -
Rp Rp Rp Rp
202.300.000,00 636.960.000,00 328.000.000,00
Rp Rp Rp Rp
768.990.000,00 -
Rp Rp
1.259.313.000,00
Rp Rp Rp
578.302.000,00 -
Rp Rp Rp
197.600.000,00 -
Rp Rp Rp
287.600.000,00 195.000.000,00
Rp Rp Rp
80.000.000,00 127.400.000,00 77.250.000,00
Rp Rp Rp
234.000.000,00 263.550.000,00
Rp Rp
1.507.932.500,00 -
Rp Rp
123.500.000,00 -
Rp Rp
769.960.000,00 674.000.000,00
Rp Rp
1.670.010.100,00 253.700.000,00
Rp Rp
320.889.900,00 2.807.124.400,00
Rp Rp
320.889.900,00 1.041.989.900,00
Rp Rp
84.500.000,00 3.178.320.000,00
Rp Rp
90.500.000,00 3.067.850.100,00
Rp Rp
15.700.000,00 1.772.563.000,00
Rp
75.467.838.511,00
Rp
2,35 157.088,00 11.283,89
Rp 342.079.278.413,69
Rp 349.700.476.060,87
Rp 410.051.135.450,15
Rp 458.916.063.799,03
0,82 148.647,00 18.884,50
0,30 153.743,00 6.777,48
0,78 151.107,00 21.033,57
0,67 160.248,00 19.144,39
Rp
: Belanja Modal (Investasi Baru dan Pemeliharaan)
Sumber : Olah Data
Rp
Rp
Rp
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
26
KABUPATEN MAJENE
Perekonomian Daerah Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi, yang masingmasing indikatornya terdiri dari beberapa komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB per Kapita dan Tingkat Inflasi. Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, Dana Darurat, Dana Pinjaman Lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin. Kapasitas Fiskal merupakan jumlah dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dikurang dengan Belanja Pegawai dibagi Jumlah Penduduk Miskin. Indeks Kemampuan Fiskal / Ruang Fiskal Daerah (IRFD) selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.6. a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Selama periode tahun 2006 sampai 2010, perkembangan ekonomi Kabupaten Majene terus mengalami perkembangan yang positif ditandai dengan peningkatan nilai PDRB atas dasar harga yang berlaku. Hal ini ditunjukkan pada tahun 2006 nilai PDRB atas dasar harga yang berlaku sekitar Rp. 714,66 milyar menjadi Rp. 1.1356,28 milyar pada tahun 2010 dengan rata-rata perkembangan pertahun sekitar 16,41 %. b. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene terus mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan dengan angka PDRB atas dasar harga konstan yang tercipta terus meningkat, dan diprediksi kecenderungan peningkatan ini akan terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Peningkatan nilai PDRB tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.7.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
27
KABUPATEN MAJENE
c. PDRB per Kapita PDRB Perkapita atau pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan masyarakat secara makro. Dalam periode tiga tahun terakhir ini, PDRB perkapita Kabupaten Majene selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008 PDRB perkapita Kabupaten Majene sebesar Rp. 7.948.486, kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 8.829.660 atau meningkat 11,09 % dan pada tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 8.975.597 atau meningkat 1,65 % dengan rata-rata pertumbuhan PDRB perkapita per tahun mencapai 6,37 %. Peningkatan pendapatan perkapita Kabupaten Majene ini dapat dilihat pada Tabel 2.7. d. Tingkat Inflasi Inflasi merupakan salah satu indikator makro seperti halnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga yang terjadi terus menerus dalam periode tertentu. Dalam menganalisis perekonomian suatu Negara atau daerah, masalah inflasi sering menjadi topik yang banyak dibicarakan. Fluktuasi angka inflasi menggambarkan seberapa besar gejolak ekonomi terutama harga, yang terjadi di suatu negara atau daerah dan seberapa jauh pengaruhnya terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Lebih jelasnya, masalah inflasi dapat menimbulkan efek atau akibat buruk kepada masyarakat. Akibat buruk yang paling nyata ialah kemerosotan pendapatan riil yang diterima masyarakat. Pendapatan para pekerja tidak selalu mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan keadaan inflasi. Dengan demikian, inflasi akan menurunkan sebagian besar dari angkatan kerja dalam perekonomian. Ini merupakan salah satu alasan penting yang menyebabkan masalah inflasi perlu dihindari. Inflasi tahun 2010 tercatat sebesar 4,96% atau mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2009, di mana tingkat inflasi sebesar 4,69%.
DOKUMEN
28
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 2.6 Data Mengenai Ruang Fiskal Kabupaten/Kota 5 tahun Terakhir
No.
Tahun
Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang Fiskal Daerah (IRFD)
1. 2. 3. 4. 5.
2008 2009 2010 2011 2012
0,4354 0,4395 0,5807 0,469 0,2636
Sumber : www.dpjk.depkeu.go.id
Tabel 2.7 Data Perekonomian Umum Daerah 5 tahun Terakhir No.
Deskripsi
2008
2009
2010
2011
2012
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
1. 2. 3. 4. 5.
PDRB Harga Konstan (Struktur Perekonomian) (Rp.) Rp 530,490,000,000.00 Rp 562,690,000,000.00 Rp 611,590,000,000.00 Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp.) Rp 7,948,486.00 Rp 8,829,660.00 Rp 8,975,597.00 Upah Minimum Regional Kabupaten/Kota (Rp.) Rp 760,500.00 Rp 909,400.00 Rp 944,200.00 Rp Inflasi (% ) 7.23 Pertumbuhan Ekonomi (% ) 9.96% 6.07% 8.69%
Sumber : RPJMD Kab. Majene Tahun 2012 – 2016
1,006,000.00
Rp
1,127,000.00
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
29
KABUPATEN MAJENE
2.4
Tata Ruang Wilayah Penataan ruang yang ingin dicapai oleh Kabupaten Majene bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional dan berbasis sektor Pertanian serta didukung oleh sektor perikanan, kelautan, kehutanan, pertambangan, dan pemanfaatan potensi alam lainnya. Berdasarkan hal tersebut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene, struktur ruang wilayah dibagi secara berhirarki dengan fungsi, peran dan jangkauan pelayanan yang berbeda. Penataan wilayah kabupaten Majene diatur dalam Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Majene Tahun 2011 - 2031. Sesuai RTRW Kabupaten Majene, pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Majene terdiri atas : - PKW (Pusat Kegiatan Wilayah) terdapat di Kecamatan Banggae dan Kecamatan Banggae Timur; - PKLp (Pusat Kegiatan local Promosi) meliputi : Malunda di Kecamatan Malunda; Pamboang di Kecamatan Pamboang; dan Somba di Kecamatan Sendana. - PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) meliputi : Tammero’do di Kecamatan Tammerodo Sendana; Tubo di Kecamatan Tubo Sendana; dan Ulumanda di Kecamatan Ulumanda. - PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) meliputi : Kelurahan Baruga di Kecamatan Banggae Timur; Kelurahan Sirindu di Kecamatan Pamboang; Kelurahan Tallubanua di Kecamatan Sendana; Desa Ulidang di Kecamatan Tammero’do Sendana; dan Desa Maliaya di Kecamatan Malunda.
2.5
Sosial dan Budaya
2.5.1 Pendidikan Pembangunan sektor pendidikan dari tahun ke tahun senantiasa mendapat perhatian serius dari pihak pemerintah, bahkan pihak swasta diharapkan dapat ikut berperan. Perhatian serius dari pemerintah itu dapat dilihat dengan banyaknya fasilitas pendidikan yang ada, baik pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah, maupun Perguruan Tinggi. Berikut dapat kita lihat beberapa gambaran mengenai kondisi pendidikan di Kabupaten Majene.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
30
KABUPATEN MAJENE
1. Indikator rata-rata lama sekolah untuk penduduk usia 15 tahun ke atas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Data terakhir tahun 2010 menunjukkan angka 8,40 tahun meningkat jika dibandingkan tahun 2008, dimana rata-rata lama sekolah adalah hanya 8,14 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Majene secara rata-rata mampu mengenyam pendidikan formal selama 8 tahun (hampir tamat SMP). 2. Indikator lain yang menunjukkan meningkatnya taraf pendidikan di Kabupaten Majene adalah Angka Melek Huruf, di mana pada tahun 2006 Angka Melek huruf adalah 93,76 % dan menjadi 94,71 % pada tahun 2010. 3. Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni, berkaitan dengan program pendidikan dasar 9 tahun, capaian APK SD/MI/sederajat pada tahun 2009, adalah 107,23 % menjadi 109,43 % pada tahun 2010. Sementara itu APM SD/MI/Sederajat pada tahun 2009 adalah sebesar 92,74 % dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 93,36 %. Untuk APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2009 adalah 87,12 % menjadi 89,78 % pada tahun 2010, dan APM SMP/MTs/sederajat pada tahun 2009 adalah 81,02 % menjadi 81,47 % pada tahun 2010. Sementara itu partisipasi penduduk terhadap pendidikan menengah relatif masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh angka APK SMU/SMK/Sederajat dan APM SMU/SMK/Sederajat yang masih rendah, dimana pada tahun 2009 angka APK SMU/SMK/Sederajat hanya sebesar 63,16 % dan 65,17 % pada tahun 2010. Sedangkan APM SMU/SMK/Sederajat pada tahun 2009 adalah 37,60 % menjadi 40,20 % pada tahun 2010. Pada Tabel 2.8 berikut disajikan fasilitas-fasilitas pendidikan yang tersedia di Kabupaten Majene.
DOKUMEN
31
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 2.8 Fasilitas Pendidikan yang Tersedia di Kabupaten Majene
No.
Nama Kecamatan SD
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kec. Banggae Kec. Banggae T imur Kec. Pamboang Kec. Sendana Kec. T ammeroddo Sendana Kec. T ubo sendana Kec. Malunda Kec. Ulumanda Jumlah
Jumlah Sarana Pendidikan Umum Agama SLTP SMA SMK MI MTs MA
33 24 36 24 12 8 19 19 175
2 7 6 5 2 2 5 5 34
3 1 1 1 1 7
1 3 2 1 2 1 2 12
4 6 2 1 1 2 2 18
1 5 3 5 3 1 2 1 21
1 5 1 2 1 1 11
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Majene 2.5.2 Penduduk Miskin Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi. Jumlah penduduk miskin yang ada di Kabupaten Majene dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut :
Tabel 2.9 Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan No.
Nama Kecamatan
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kec. Banggae Kec. Banggae T imur Kec. Pamboang Kec. Sendana Kec. T ammeroddo Sendana Kec. T ubo sendana Kec. Malunda Kec. Ulumanda Jumlah
Sumber : Majene dalam angka 2011
Jumlah Keluarga Miskin (KK) 2.316 2.725 2.414 1.988 1.135 1.197 2.052 1.338 15.165
DOKUMEN
32
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
2.5.3 Jumlah Rumah / KK Kabupaten Majene memiliki kondisi topografi yang sangat bervariasi mulai dari pesisir pantai, wilayah datar, sampai pegunungan. Hampir disemua kecamatan terdapat daerah daratan dan merupakan pesisir pantai, yang luas keseluruhan sekitar 70.882 ha atau 43,8 % dari luas wilayah Kabupaten Majene, sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng di atas 40 % atau wilayah yang bergunung-gunung mempunyai luas 49.869 ha atau 30,8 % dari luas wilayah Kabupaten Majene. Penyebaran penduduk pun menjadi beragam, dari yang tinggal di daerah pesisir hingga di daerah ketinggian (pegunungan). Pola permukiman di Kabupaten Majene antara lain Pola Pemukiman Memanjang (Linear), yang memiliki ciri pemukiman berupa deretan memanjang karena mengikuti jalan, sungai, atau pantai; Pola Pemukiman Terpusat, di mana pola pemukiman ini mengelompok membentuk unit-unit yang kecil dan menyebar, umumnya terdapat di daerah pegunungan atau daerah dataran tinggi yang berelief kasar, dan terkadang daerahnya terisolir; dan Pola Pemukiman Tersebar, yang terdapat di daerah dataran tinggi atau daerah gunung dan daerah-daerah yang kurang subur. Pada Tabel 2.10 berikut hanya akan memperlihatkan jumlah rumah per kecamatan yang ada di Kabupaten Majene.
Tabel 2.10 Jumlah Rumah Per Kecamatan No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nama Kecamatan Kec. Banggae Kec. Banggae T imur Kec. Pamboang Kec. Sendana Kec. T ammeroddo Sendana Kec. T ubo sendana Kec. Malunda Kec. Ulumanda Jumlah
Sumber : Majene dalam Angka 2011
Jumlah Rumah 7.864 5.686 4.391 4.424 2.358 1.741 3.613 1.972 32.049
DOKUMEN
33
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
2.6
Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara PRIMA, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majene, maka dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh : SEKRETARIAT DAERAH
DPR
SEKRETARIAT DPR
DINAS - DINAS DAERAH (PERDA No. 13 Tahun 2008)
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan 8. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 9. Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah 10. Dinas Pertanian dan Peternakan 11. Dinas Kelautan dan Perikanan 12. Dinas Perkebunan dan Kehutanan 13. Dinas Pertambangan dan Energi 14. Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana 3. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Lingkungan Masyarakat 5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 6. Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan 7. Inspektorat Daerah 8. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Majene 9. Rumah Sakit Umum Daerah 10. Satuan Polisi Pamong Praja 11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
KECAMATAN
KELURAHAN
Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Majene
DOKUMEN
34
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
BAB III PROFIL SANITASI WILAYAH 3.1
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene Keadaan lingkungan yang sehat tercipta dengan terwujudnya kesadaran individu dan
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Untuk mencapai tujuan tersebut, dijabarkan dalam sasaran untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat dengan indikator rumah tangga sehat, institusi kesehatan yang berprilaku sehat, institusi pendidikan yang sehat, tempat kerja yang sehat, tempat-tempat umum yang sehat, posyandu serta meningkatkan kemandirian masyarakat sebagai peserta jaminan pemeliharaan masyarakat. 3.1.1 Tatanan Rumah Tangga Kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan pada umumnya masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya program yang sesuai. Kesehatan masyarakat terkait erat dengan kondisi kesehatan lingkungan serta perilaku sehat dari penghuni di dalam lingkungan tersebut. Kondisi lingkungan ini terkait dengan lingkungan hunian yang sebagian wilayah adalah lokasi yang rawan banjir/genangan dan terbatasnya jangkauan pelayanan fasilitas kesehatan. Cakupan rumah tangga sehat diharapkan akan meningkat dengan adanya kesinambungan interfensi dari berbagai komponen baik lintas sektor, swasta, LSM dan tokoh masyarakat dalam memberikan motivasi dan keteladanan tentang budaya perilaku hidup bersih dan sehat sehingga berkembang dan membudaya di masyarakat. Terdapat 10 indikator PHBS di dalam rumah tangga, yakni : 1. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, 2. Memberi bayi ASI Eksklusif, 3. Menimbang Bayi dan Balita, 4. Menggunakan Air Bersih, 5. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, 6. Menggunakan Jamban Sehat, 7. Memberantas jentik di rumah,
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
35
KABUPATEN MAJENE
8. Makan buah dan sayur setiap hari, 9. Melakukan aktifitas fisik setiap hari, 10. Tidak merokok di dalam rumah. PHBS skala rumah tangga memang mudah dalam teori, namun dalam pelaksanaannya memang butuh banyak dukungan, mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan sekitar, hingga pemerintah. Banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan PHBS di lingkungan keluarga. Seperti masih banyaknya iklan rokok yang ada di media cetak maupun elektronik, makanan dan minuman cepat saji yang kurang sesuai dengan prinsip gizi seimbang, belum adanya monitoring evaluasi terpadu tentang kegiatan PHBS ini. Selain itu, kawasan padat penduduk yang menimbulkan permasalahan pada kehidupan sosial dan ekonomi juga merupakan tantangan tersendiri dalam penerapan PHBS. Oleh karena itu, upaya penerapan sepuluh PHBS di lingkungan keluarga, tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan. Dari data sektor persampah Study EHRA Kabupaten Majene, untuk daerah perkotaan yang menjadi pelayanan pengelolaan persampahan Dinas Perkimber pada umumnya sudah membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan maupun membuang langsung ke TPS atau kontainer dan untuk daerah pinggiran kota biasa sampah dikelola dengan cara pembakaran, dibuang ke lubang tanah, dibuang ke sungai, dibakar, dan dibiarkan membusuk. Untuk pembuangan air kotor atau limbah tinja manusia dari hasil studi EHRA diketahui bahwa sekitar 73,68 % masyarakat sudah memiliki akses ke sarana jamban sehat (WC pribadi maupun WC Umum), selebihnya masih BABS. Kondisi saluran air rumah tangga merupakan salah satu indikator pada Survey EHRA, karena saluran air yang tidak memadai beresiko memunculkan penyakit terutama deman berdarah dan malaria. Dalam pelaksanaan Survey EHRA masalah saluran air menjadi pengamatan tersendiri yang dilakukan oleh enumerator untuk mengamati keberadaan saluran air di sekitar rumah responden. Saluran air yang dimaksud adalah yang digunakan untuk membuang air bekas penggunaan rumah tangga. Enumerator juga mengamati dari dekat apakah air di saluran itu mengalir, airnya berwarna apa, dan melihat apakah terdapat tumpukan sampah di dalam saluran air tersebut. Sedangkan saluran air yang memadai ditandai dengan aliran air yang lancar, warna air cenderung bening atau bersih, dan tidak adanya tumpukan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
36
KABUPATEN MAJENE
sampah di dalamnya. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa untuk pembuangan air bekas cucian Kec. Banggae 53,5 % memiliki, Kec. Banggae Timur 63,8 %. Kebiasaan masyarakat dalam hal mencuci tangan pakai sabun merupakan salah satu survey EHRA yang bertujuan untuk mengetahui perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kebiasaan mencuci tangan yang dilakukan oleh masyarakat dalam survey EHRA sangat berhubungan erat dengan kesehatan. Kebiasaan tidak mencuci tangan pada waktu-waktu penting merupakan salah satu faktor penyebab masuknya penyakit ke dalam tubuh, misalnya diare. Balita sangat rawan terkena diare. Bila kebiasaan mencuci tangan diterapkan pada waktu penting oleh masyarakat, khususnya yang memiliki anak Balita maka resiko Balita terkena penyakit-penyakit yang berhubungan dengan diare dapat berkurang. Waktu cuci tangan yang penting diterapkan oleh masyarakat yang memiliki anak antara lain adalah : 1. Sesudah buang air besar, 2. Sesudah menceboki pantat anak, 3. Sebelum makanan, 4. Sebelum menyuapi anak, 5. Sebelum menyiapkan makanan. 3.1.2 Tatanan Sekolah Seperti halnya dengan tatanan rumah, kesadaran guru dan siswa akan kesehatan lingkungan sekolah pada umumnya masih rendah sehingga masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya program yang sesuai, ditambah lagi dengan kondisi fasilitas yang tidak lengkap. Kesehatan guru dan siswa terkait erat dengan kondisi kesehatan lingkungan sekolah serta perilaku sehat dari dalam lingkungan tersebut. Kondisi sarana sanitasi di sekolah ini akan menunjang proses belajar dan mengajar disekolah. Berikut gambaran kondisi sanitasi di sekolah :
DOKUMEN
37
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.1 : Rekapitulasi kondisi Fasilitas Sanitasi di sekolah/Pesantren (tingkat sekolah : SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK) (Toilet dan tempat cucu tangan No
Nama Sekolah
Jumlah Siswa
Jumlah Guru
Sumber Air Bersih PDAM SPT SGL S K T S K T S K T
Jumlah Toilet/WC Guru
L
P
Jumlah Tempat Kencing
L
P
L
P
Guru
298
265
11
25
Ya
1
1
177
202
1
18
Ya
1
1
1
Banggae timur SDN NO. 2 KAMPUNG BARU
2
SDN NO. 3 KAMPUNG BARU
3
SDN NO. 4 TANJUNG BATU
4
SDN NO. 6 KAMPUNG BARU
5
SDN NO. 8 BUTTU SAMANG
18
7
1
8
1
1
6
SDN NO. 9 TANDE
22
22
6
3
Ya
1
1
7
SDN NO. 11 BAURUNG
69
81
2
10
Ya
2
8
SDN NO. 12 PANGALE
45
59
3
6
Ya
1
9
SDN NO. 14 BARUGA
56
47
7
4
Ya
1
1
10
SDN NO. 15 SEGERI
55
46
4
5
Ya
1
1
11
SDN NO. 28 INP. TAMO
131
112
3
13
Ya
2
2
12
SDN NO. 29 INP. PURRAU
41
26
4
4
Ya
1
1
13
SDN NO. 30 INP. LEMBANG
18
22
4
5
Ya
2
2
14
SDN NO. 32 INP. BARANE
92
86
4
8
Ya
1
1
15
SDN NO. 36 INP. BARUGA
25
22
5
4
Ya
1
1
16
SDN NO. 37 INP. PUAWANG
33
31
5
2
Ya
1
1
17
SDN NO. 40 INP. PAPPOTA
18
SDN NO. 43 INP BUTTU SAMANG
19
SDN NO. 44 INP. BUTTU
45
45
7
8
Ya
1
1
20
SDN N0. 56 INP. KAMPUNG BARU
21
SDN NO. 58 INP. PANGALE
64
59
2
7
Ya
1
22
SDN NO. 59 LIMBORO
36
30
5
10
Ya
1
1
23
SDN NO. 60 INP. LEMBANG
167
177
6
10
Ya
1
1
24
SDN NO. 57 TANGNGA-TANGNGA
89
86
-
9
Ya
-
-
Ya
1
L
P
DOKUMEN
38
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
25
MIN SUMULLU
26
MI PPTI TAMO
27
MIS DDI LIPU
28
MIS GUPPI TANGNGA-TANGNGA
31
Kec. PAMBOANG SDN NO. 07 SALABOSE
62
119
93
2
10
Ya
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
29
SDN NO. 1 LUAOR SDN NO. 1 SALEPPA
32
SDN NO. 10 GALUNG
70
SDN NO. 10 RATTE
Ya
71
SDN NO. 11 GALUNG
Ya
72
SDN NO. 12 TIMBOGADING
Ya
73
SDN NO. 13 PALLARANGAN
Ya
1
1
74
SDN NO. 14 SIMBANG
Ya
1
1
75
SDN NO. 15 PARALLITANG SDN NO. 16 GAROGO
Ya
-
-
Ya
-
-
33 76 34 77
SDN NO. 16 PUARE SDN NO. 17 CAMBA
Ya 39
54
55
59
3
3
10
8
Ya
Ya
2
2
Ya
2
2
35
SDN NO. 17 INP. GALUNG-GALUNG SDN NO. 18 DETENG-DETENG
78
SDN NO. 18 INP. BABABULO
Ya
79
SDN NO. 19 INP. LUAOR
63 80 37 81 38 82 39
Ya
Ya
1
1
Ya
1
1
Ya
-
-
SDN NO. 2 BABABULO
Ya
1
1
SDN NO. 20 INP. AMBAWE SDN NO. 20 RANGAS
Ya
1
1
Ya
1
1
Ya
1
1
Ya
1
1
Ya
-
-
SDN NO. 21 INP. TINAMBUNG SDN NO. 21 PAMBOBORANG SDN NO. 22 INP. BALOMBONG SDN NO. 22 SOREANG
70
79
3
4
Ya 76 83
77 92
5 3
4 6
DOKUMEN
39
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
83
SDN NO. 23 INP. SIRINDU SDN NO. 23 MANGGE
43
30
5
1
41
SDN NO. 24 INP. LUAOR SDN NO. 24 INP. SALEPPA
92
95
2
10
85
SDN NO. 25 INP. GALUNG-GALUNG
86
SDN NO. 26 INP. ADOLANG SDN NO. 26 INP. PAKKOLA
40 84
42 87
Ya
-
-
Ya
1
1
Ya Ya Ya 130
108
3
13
Ya
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
SDN NO. 27 INP. PALLARANGAN SDN NO. 27 INP. PANGALI-ALI
89
31
3
7
Ya
1
1
44
SDN NO. 28 LUAOR SDN NO. 31 INP. TEPPO
64
51
3
7
Ya
1
0
45
SDN NO. 34 INP. DETENG-DETENG
46
SDN NO. 35 INP. PANGGALO
49
52
1
6
Ya
1
0
47
SDN NO. 38 INP. KOTA
20
18
2
7
Ya
1
0
48
SDN NO. 39 CILALLANG
108
100
2
8
Ya
1
0
65 49
SDN NO. 4 GALUNG-GALUNG SDN NO. 41 INP. RANGAS
87
86
3
7
Ya
1
0
50
SDN NO. 42 INP. MANGGE
51
SDN NO. 48 INP. GALUNG UTARA
63
69
4
6
Ya
1
0
61
SDN NO. 49 PASANGGARAHAN
69
84
2
11
Ya
1
0
30
SDN NO. 5 PANGALI-ALI
129
122
4
11
Ya
1
0
54
SDN NO. 52 INP. PALIPI
76
47
3
7
Ya
1
0
55
SDN NO. 54 INP. RANGAS
142
136
3
10
Ya
1
0
56
SDN NO. 55 INP. DETENG-DETENG
77
86
3
5
Ya
1
0
66 57
SDN NO. 6 BALOMBONG SDN NO. 61 COPALA
24
22
2
7
Ya
1
0
58
SDN NO. 62 INP. SALABOSE
50
43
4
7
Ya
1
0
59
SDN NO. 63 INP. DETENG-DETENG
55
43
3
8
Ya
1
0
60
SDN NO. 65 INP. GALUNG
50
39
2
10
Ya
1
0
43 88
Ya
DOKUMEN
40
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
67
SDN NO. 7 ULU BALOMBONG
68
SDN NO. 8 SIRINDU
69
SDN NO. 9 PESAPOANG SDN NO.19 RANGAS
105
126
3
9
Ya
1
0
52
SDN NO.3 TINAMBUNG SDN NO.50 INP. KONJA
46
50
4
3
Ya
1
0
53
SDN NO.51 INP. GALUNG PAARA
52
59
2
3
Ya
1
0
89
Kec. SENDANA SDN NO. 1 MOSSO
90
SDN NO. 48 TULLU BULAN
91
SDN NO. 3 SOMBA
92
SDN NO. 4 LAKKADING
93
SDN NO. 5 TAPPAGALUNG
94 95
36 64
Ya 57
48
6
2
Ya
1
0
112
120
5
8
Ya
1
0
62
68
4
7
Ya
1
0
SDN NO. 6 TINGGAS
61
33
2
11
Ya
1
0
SDN NO. 7 BINANGA
80
86
7
3
Ya
1
0
96
SDN NO. 8 TOTOLISI
52
47
3
5
Ya
2
1
97
SDN NO. 9 BANUA
98
SDN NO. 10 PALLA-PALLANG
80
58
0
9
Ya
1
0
99
SDN NO. 18 PUTTADA
67
59
5
4
Ya
1
0
100
SDN NO. 19 LIMBORO
73
60
3
5
Ya
1
1
101
SDN NO. 20 INP. SOMBA
52
67
4
6
Ya
1
0
102
SDN NO. 21 INP. TOTOLISI
103
SDN NO. 25 INP. APOANG
51
31
5
2
Ya
1
0
104
SDN NO. 28 INP. PUTTADA
45
33
4
5
Ya
0
0
105
SDN NO. 29 INP. TOTOLISI
106
SDN N0. 35 INP. PUMBALLAR
31
25
5
0
Ya
1
0
107
SDN NO. 36 INP. SOMBA
92
105
4
7
Ya
1
1
108
SDN NO. 41 PAMINGGALAN
109
SDN NO. 42 INP. PALIPI
0
0
Ya
Ya 48
46
4
0
Ya
DOKUMEN
41
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
110
SDN NO. 45 PARASSANGAN
111
SDN NO. 47 INP. LABUANG
112
SDN NO. 11 KAREMA
113
SDN NO.12 PELLATTOANG
114
SDN NO. 13 ULIDANG
115 116 117
SDN NO. 30 INP. ULIDANG
118 119 120
64
35
3
2
50
33
2
6
Ya
1
0
1
0
Kec. Tammeroddo Sendana 94
69
4
1
1
0
107
99
8
3
1
0
SDN NO. 22 INP. PELLATTOANG
57
43
3
6
2
1
SDN NO. 23 INP. SEPPONG
93
66
6
2
1
0
SDN NO. 31 RATTE PADANG
66
45
7
2
1
0
SDN NO. 38 PANGALEROANG
100
108
5
2
SDN NO. 39 INP. MANYAMBA
91
116
3
1
121
SDN NO. 44 INP. LEBA-LEBA
85
72
4
5
122
SDN NO. 49 RATTETARRING
123
SDN NO. 50 TALONGGA
37
49
2
6
124
Kec.Tubo Sendana SDN NO. 14 SUMAKUYU
115
91
2
2
125
SDN NO. 15 BELALANG
65
59
1
3
126
SDN NO. 16 BATURORO
82
87
6
2
127
SDN NO. 33 RAWANG-RAWANG
90
110
2
5
128
SDN NO. 34 INP. TARAWEKI
40
24
1
4
Ya
129
SDN NO. 43 INP. KULASI
130
SDN NO. 46 INP. TUBO
67
61
5
2
Ya
131
SDN NO. 24 INP. BATUTAKU
167
174
2
2
132
Kec. Malunda SDN NO. 1 SASENDE
171
149
3
7
133
SDN NO. 2 DEKING
145
135
6
1
134
SDN NO. 3 MOSSO
135
SDN NO. 4 MEKKATTA
Ya
Ya Ya
1
0
0
0
2
2
1 Ya Ya Ya
Ya Ya
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
Ya 98
109
3
6
Ya
DOKUMEN
42
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
136
SDN NO. 5 BAMBANGAN
57
39
4
1
137
SDN NO. 9 INP. SASENDE
113
107
2
6
138
SDN NO. 11 INP. MALIAYA
202
206
4
5
139
SDN NO. 12 INP. PETTABEANG
69
92
8
0
Ya
140
SDN NO. 14 INP. BAMBANGAN
86
88
3
3
Ya
141
SDN NO. 16 INP. TANISI
7
13
142
SDN NO. 18 INP. BANUA
143
SDN NO. 21 INP. SALUTAHONGAN
144
Ya
Ya
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
Ya
52
61
2
3
121
124
5
0
SDN NO. 25 INP. LOMBANG
69
39
6
145
SDN NO. 28 AHOLEANG
30
37
4
146
SDN NO. 31 RATTEPUNAGA
67
71
4
1
147
SDN NO. 32 KAYUANGIN
40
41
6
1
148
SDN NO. 33 BUTTU TALA
27
25
4
1
149
SDN NO. 35 JOLENG MEA
49
54
5
2
150
SDN. NO. 38 PAO - PAO
33
25
3
0
150
Kec. Ulumanda SDN NO. 6 KABIRAAN
27
26
5
2
151
SDN NO. 7 TAUKONG
82
77
4
4
152
SDN NO. 8 SEPPONG
36
29
4
153
SDN NO. 10 INP. SALUTAMBUNG
84
75
3
154
SDN NO. 13 INP. KABIRAAN
60
67
2
155
SDN NO. 15 INP. ULUMANDA
5
7
156
SDN NO. 17 INP. KOLEHALANG
51
55
4
1
157
SDN NO. 19 INP. TAMMERIMBI
42
45
4
0
158
SDN NO. 20 INP. SAMBABO
55
50
5
159
SDN NO. 22 INP. RURA
50
35
4
160
SDN NO. 23 INP. TAMMAJANNANG
55
51
161
SDN NO. 24 INP. PAKU
34
70
162
SDN NO. 26 PANGGALO
50
41
Ya
1
0
1
0
0
0
0
2
1
Ya
Ya
1
1
1
0
Ya
1
1
Ya
0
0
Ya
0
0
Ya
3
0
Ya
1
0
2
Ya
1
0
5
Ya
1
1
6
Ya
0
0
Ya
1
0
Ya
0
0
4
Ya
0
0
4
Ya
0
0
3
2
Ya
1
1
5
1
Ya
0
0
6
0
Ya
1
1
Ya
DOKUMEN
43
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
163
SDN NO. 27 TATIBAJO
37
31
5
1
Ya
1
1
164
SDN NO. 29 KALAUSU
21
25
4
3
Ya
1
0
165
SDN NO. 30 BA'BASONDONG
166
SDN NO. 34 UDUNG LEMO
3
1
Ya
1
1
167
SDN NO. 36 PUPENGA
168
SMP NEGERI
169
SMP NEGERI SATU ATAP BAMBANGAN
170
SMP NEGERI SATU ATAP 8 MAJENE
7
6
171
SMPN 1 MAJENE
86
127
Ya
172
SMPN 2 MAJENE
101
113
Ya
173
SMP NEGERI 3 MAJENE
100
108
Ya
174
SMPN 4 MAJENE
26
25
Ya
175
SMPN 5 MAJENE
14
17
Ya
176
SMPN 6 MAJENE
33
65
Ya
177
SMPN 7 SATAP MAJENE
10
10
Ya
178
SMP NEGERI TERBUKA
179
SMP NEG. TERBUKA 2 MJ
180
SMP NEG. TERBUKA 3 MJ
4
181
SMPN 1 PAMBOANG
48
182
SMPN 2 PAMBOANG
52
48
Ya
183
SMPN 3 PAMBOANG
41
48
Ya
184
SMPN 4 PAMBOANG
26
25
Ya
185
SMPN 5 PAMBOANG
18
20
Ya
186
SMP NEG. TERBUKA 4 MJ
5
10
Ya
187
SMP NEG. 1 SENDANA
63
102
Ya
188
SMP NEG. 2 SENDANA
52
48
Ya
189
SMP NEG. 3 SENDANA
16
18
Ya
190
SMP NEG. 4 SENDANA
74
94
Ya
3
5
29
27
Ya Ya
2
4
9
Ya
Ya
10
10
Ya
Ya
5
Ya
Ya
44
Ya
DOKUMEN
44
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
191
SMP NEG. 5 SENDANA
22
29
Ya
192
SMP NEG. 6 SENDANA
32
24
Ya
193
SMP NEG. 7 SATAP SD
5
15
194
SMP NEG. 1 MALUNDA
69
87
195
SMP NEG 3 MALUNDA
51
52
Ya
196
SMP NEG. 4 MALUNDA
34
49
Ya
197
SMP NEG 5 MALUNDA
12
16
198
SMP NEG. 6 MALUNDA
14
16
199
MTS NEG. BANGGAE
29
27
Ya
200
MTS NEG. BONDE
21
13
Ya
201
SMP ISLAM TANDE
5
5
Ya
202
MTS DDI MAJENE
15
12
Ya
203
MIS GUPPI TANGNGA - TANGNGA
4
8
Ya
204
MIS DDI SEGERI
4
11
Ya
205
MIS PPTI TAMO
5
2
Ya
206
MI GUPPI PESOLOANG
3
3
Ya
207
MIS AL-FATAH SIIYANG
5
6
Ya
208
MIS GUPPI TAMMERO`DO
4
2
Ya
209
MIS DDI LOMBO`NA
8
7
Ya
210
MI LSMMI PAGA
211
SLB ABCD AISYIYAH BANGGAE
2
2
Ya
212
MI GUPPI SALEPPA
4
3
Ya
213
MI GUPPI GALUNG
1
5
Ya
214
MI GUPPI TEPPO
5
2
Ya
215
MI GUPPI P3A RANGAS
13
13
Ya
216
MI GUPPI BINANGA
6
2
Ya
217
SMA NEGERI
218
SMA 1 MAJENE
209
278
75
95
219
SMA 2 MAJENE
222
309
60
87
Ya 14
5
28
Ya
0
0
0
0
Ya
1
1
Ya
1
3
6
Ya Ya
DOKUMEN
45
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
220
SMA 3 MAJENE
194
184
79
90
1
0
221
SMA 1 PAMBOANG
272
328
69
81
Ya
1
0
222
SMA 1 SENDANA
328
465
89
133
Ya
1
1
223
SMA 1 MALUNDA
98
157
9
10
Ya
1
0
224
SMA PRGI SENDANA
47
51
0
0
Ya
1
0
225
SMKN 1 MAJENE
111
213
226
SMKN 2 MAJENE
600
774
20
31
Ya
1
0
227
SMKN 3 MAJENE
91
10
12
16
Ya
1
0
228
SMKN 4 MAJENE
144
97
229
SMKN 5 MAJENE
329
229
22
10
Ya
0
0
230
SMKN 6 MAJENE
226
460
Ya
231
SMKN 7 MAJENE
82
114
Ya
232
SMK BINA BANGSA
14
55
Ya
1
0
233
SMK BUNGA SEJAHTERA
35
88
Ya
1
0
234
SMK KEPERAWATAN CERDAS SULBAR
8
23
Ya
235
SMK ISLAM
45
56
Ya
236
SMK KOTA TINGGI
14
9
Ya
Dinas Pendidikan, Tahun 2012
Ya
Ya
Ya
3
8
DOKUMEN
46
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
Banggae timur SDN NO. 2 KAMPUNG BARU
Ya
ya
Ya
Ya
1
Ya
ya
Ya
Ya
2
SDN NO. 3 KAMPUNG BARU
Ya
ya
Ya
Ya
3
SDN NO. 4 TANJUNG BATU
Ya
ya
Ya
Ya
4
SDN NO. 6 KAMPUNG BARU
Ya
ya
Ya
Ya
5
SDN NO. 8 BUTTU SAMANG
Ya
ya
Ya
Ya
6
SDN NO. 9 TANDE
Ya
ya
Ya
Ya
7
SDN NO. 11 BAURUNG
Ya
ya
Ya
Ya
8
SDN NO. 12 PANGALE
Ya
ya
Ya
Ya
9
SDN NO. 14 BARUGA
Ya
ya
Ya
Ya
10
SDN NO. 15 SEGERI
Ya
ya
Ya
Ya
11
SDN NO. 28 INP. TAMO
Ya
ya
Ya
Ya
12
SDN NO. 29 INP. PURRAU
Ya
ya
Ya
Ya
13
SDN NO. 30 INP. LEMBANG
Ya
ya
Ya
Ya
14
SDN NO. 32 INP. PANGALE
Ya
ya
Ya
Ya
15
SDN NO. 36 INP. BARUGA
Ya
ya
Ya
Ya
16
SDN NO. 37 INP. PUAWANG
Ya
ya
Ya
Ya
17
SDN NO. 40 INP. PAPPOTA
Ya
ya
Ya
Ya
18
SDN NO. 43 INP BUTTU SAMANG
Ya
ya
Ya
Ya
19
SDN NO. 44 INP. BUTTU
Ya
ya
Ya
Ya
20
SDN N0. 56 INP. KAMPUNG BARU
Ya
ya
Ya
Ya
21
SDN NO. 58 INP. PANGALE
Ya
ya
Ya
Ya
22
SDN NO. 59 LIMBORO
Ya
ya
Ya
Ya
23
SDN NO. 60 INP. LEMBANG
Ya
ya
Ya
Ya
24
SDN NO. 57 TANGNGA-TANGNGA
Ya
ya
Ya
Ya
25
MIN SUMULLU
Ya
ya
Ya
Ya
26
MI PPTI TAMO
Ya
ya
Ya
Ya
27
MIS DDI LIPU
Ya
ya
Ya
Ya
28
MIS GUPPI TANGNGA-TANGNGA
Ya
ya
Ya
Ya
29
Kec.Banggae SDN NO. 1 SALEPPA
Ya
ya
Ya
Ya
30
SDN NO. 5 PANGALI-ALI
Ya
ya
Ya
Ya
31
SDN NO. 07 SALABOSE
Ya
ya
Ya
Ya
32
SDN NO. 10 GALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
33
SDN NO. 16 GAROGO
Ya
ya
Ya
Ya
34
SDN NO. 17 CAMBA
Ya
ya
Ya
Ya
35
SDN NO. 18 DETENG-DETENG
Ya
ya
Ya
Ya
36
SDN NO.19 RANGAS
Ya
ya
Ya
Ya
37
SDN NO. 20 RANGAS
Ya
ya
Ya
Ya
38
SDN NO. 21 PAMBOBORANG
Ya
ya
Ya
Ya
39
SDN NO. 22 SOREANG
Ya
ya
Ya
Ya
Kapan Tangki Septik Dikosongkan
Dari Kamar Mandi
Dari Toilet
Dipisahkan
Dibuat Kompos
Dikumpulkan
Tabel 3.2 : Kondisi Sarana Sekolah (tingkat sekolah : SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK) (Pengelolaan sampah dan pengetahuan higiene) Apakah Cara Tempat Apakah Pengetahuan ttg dana Pengelolaan Buang Air Higiene dan Sanitasi diberikan untuk air Sampah Kotor bersih / Ya, saat Ya, saat sanitasi / No. Nama Sekolah Tid pertemuan mata pend. ak / pelajran Higiene Per Penyuluha Penjas nah Tid Ya n tertentu dikelas ak
Kondisi Higiene Sekolah
KABUPATEN MAJENE
DOKUMEN
47
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
40
SDN NO. 23 MANGGE
Ya
ya
Ya
Ya
41
SDN NO. 24 INP. SALEPPA
Ya
ya
Ya
Ya
42
SDN NO. 26 INP. PAKKOLA
Ya
ya
Ya
Ya
43
SDN NO. 27 INP. PANGALI-ALI
Ya
ya
Ya
Ya
44
SDN NO. 31 INP. TEPPO
Ya
ya
Ya
Ya
45
SDN NO. 34 INP. DETENG-DETENG
Ya
ya
Ya
Ya
46
SDN NO. 35 INP. PANGGALO
Ya
ya
Ya
Ya
47
SDN NO. 38 INP. KOTA
Ya
ya
Ya
Ya
48
SDN NO. 39 CILALLANG
Ya
ya
Ya
Ya
49
SDN NO. 41 INP. RANGAS
Ya
ya
Ya
Ya
50
SDN NO. 42 INP. MANGGE
Ya
ya
Ya
Ya
51
SDN NO. 48 INP. GALUNG UTARA
Ya
ya
Ya
Ya
52
SDN NO.50 INP. KONJA
Ya
ya
Ya
Ya
53
SDN NO.51 INP. GALUNG PAARA
Ya
ya
Ya
Ya
54
SDN NO. 52 INP. PALIPI
Ya
ya
Ya
Ya
55
SDN NO. 54 INP. RANGAS
Ya
ya
Ya
Ya
56
SDN NO. 55 INP. DETENG-DETENG
Ya
ya
Ya
Ya
57
SDN NO. 61 COPALA
Ya
ya
Ya
Ya
58
SDN NO. 62 INP. SALABOSE
Ya
ya
Ya
Ya
59
SDN NO. 63 INP. DETENG-DETENG
Ya
ya
Ya
Ya
60
SDN NO. 65 INP. GALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
61
SDN NO. 49 PASANGGARAHAN
Ya
ya
Ya
Ya
Kec. PAMBOANG 62
SDN NO. 1 LUAOR
Ya
ya
Ya
Ya
63
SDN NO. 2 BABABULO
Ya
ya
Ya
Ya
64
SDN NO.3 TINAMBUNG
Ya
ya
Ya
Ya
65
SDN NO. 4 GALUNG-GALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
66
SDN NO. 6 BALOMBONG
Ya
ya
Ya
Ya
67
SDN NO. 7 ULU BALOMBONG
Ya
ya
Ya
Ya
68
SDN NO. 8 SIRINDU
Ya
ya
Ya
Ya
69
SDN NO. 9 PESAPOANG
Ya
ya
Ya
Ya
70
SDN NO. 10 RATTE
Ya
ya
Ya
Ya
71
SDN NO. 11 GALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
72
SDN NO. 12 TIMBOGADING
Ya
ya
Ya
Ya
73
SDN NO. 13 PALLARANGAN
Ya
ya
Ya
Ya
74
SDN NO. 14 SIMBANG
Ya
ya
Ya
Ya
75
SDN NO. 15 PARALLITANG
Ya
ya
Ya
Ya
76
SDN NO. 16 PUARE
Ya
ya
Ya
Ya
77
SDN NO. 17 INP. GALUNG-GALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
78
SDN NO. 18 INP. BABABULO
Ya
ya
Ya
Ya
79
SDN NO. 19 INP. LUAOR
Ya
ya
Ya
Ya
80
SDN NO. 20 INP. AMBAWE
Ya
ya
Ya
Ya
81
SDN NO. 21 INP. TINAMBUNG
Ya
ya
Ya
Ya
82
SDN NO. 22 INP. BALOMBONG
Ya
ya
Ya
Ya
83
SDN NO. 23 INP. SIRINDU
Ya
ya
Ya
Ya
84
SDN NO. 24 INP. LUAOR
Ya
ya
Ya
Ya
85
SDN NO. 25 INP. GALUNG-GALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
86
SDN NO. 26 INP. ADOLANG
Ya
ya
Ya
Ya
87
SDN NO. 27 INP. PALLARANGAN
Ya
ya
Ya
Ya
DOKUMEN
48
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
88
SDN NO. 28 LUAOR
Ya
ya
Ya
Ya
89
Kec. SENDANA SDN NO. 1 MOSSO
Ya
ya
Ya
Ya
90
SDN NO. 2 APOANG
Ya
ya
Ya
Ya
91
SDN NO. 3 SOMBA
Ya
ya
Ya
Ya
92
SDN NO. 4 LAKKADING
Ya
ya
Ya
Ya
93
SDN NO. 5 TAPPAGALUNG
Ya
ya
Ya
Ya
94
SDN NO. 6 TINGGAS
Ya
ya
Ya
Ya
95
SDN NO. 7 BINANGA
Ya
ya
Ya
Ya
96
SDN NO. 8 TOTOLISI
Ya
ya
Ya
Ya
97
SDN NO. 9 BANUA
Ya
ya
Ya
Ya
98
SDN NO. 10 PALLA-PALLANG
Ya
ya
Ya
Ya
99
SDN NO. 18 PUTTADA
Ya
ya
Ya
Ya
100
SDN NO. 19 LIMBORO
Ya
ya
Ya
Ya
101
SDN NO. 20 INP. SOMBA
Ya
ya
Ya
Ya
102
SDN NO. 21 INP. TOTOLISI
Ya
ya
Ya
Ya
103
SDN NO. 25 INP. APOANG
Ya
ya
Ya
Ya
104
SDN NO. 28 INP. PUTTADA
Ya
ya
Ya
Ya
105
SDN NO. 29 INP. TOTOLISI
Ya
ya
Ya
Ya
106
SDN N0. 35 INP. PUMBALLAR
Ya
ya
Ya
Ya
107
SDN NO. 36 INP. SOMBA
Ya
ya
Ya
Ya
108
SDN NO. 41 PAMINGGALAN
Ya
ya
Ya
Ya
109
SDN NO. 42 INP. PALIPI
Ya
ya
Ya
Ya
110
SDN NO. 45 PARASSANGAN
Ya
ya
Ya
Ya
111
SDN NO. 47 INP. LABUANG
Ya
ya
Ya
Ya
Kec. Tammeroddo Sendana 112
SDN NO. 11 KAREMA
Ya
ya
Ya
Ya
113
SDN NO.12 PELLATTOANG
Ya
ya
Ya
Ya
114
SDN NO. 13 ULIDANG
Ya
ya
Ya
Ya
115
SDN NO. 22 INP. PELLATTOANG
Ya
ya
Ya
Ya
116
SDN NO. 23 INP. SEPPONG
Ya
ya
Ya
Ya
117
SDN NO. 30 INP. ULIDANG
Ya
ya
Ya
Ya
118
SDN NO. 31 RATTE PADANG
Ya
ya
Ya
Ya
119
SDN NO. 38 PANGALEROANG
Ya
ya
Ya
Ya
120
SDN NO. 39 INP. MANYAMBA
Ya
ya
Ya
Ya
121
SDN NO. 44 INP. LEBA-LEBA
Ya
ya
Ya
Ya
122
SDN NO. 49 RATTETARRING
Ya
ya
Ya
Ya
123
SDN NO. 50 TALONGGA
Ya
ya
Ya
Ya
124
Kec.Tubo Sendana SDN NO. 14 SUMAKUYU
Ya
ya
Ya
Ya
125
SDN NO. 15 BELALANG
Ya
ya
Ya
Ya
126
SDN NO. 16 BATURORO
Ya
ya
Ya
Ya
127
SDN NO. 33 RAWANG-RAWANG
Ya
ya
Ya
Ya
128
SDN NO. 34 INP. TARAWEKI
Ya
ya
Ya
Ya
129
SDN NO. 43 INP. KULASI
Ya
ya
Ya
Ya
130
SDN NO. 46 INP. TUBO
Ya
ya
Ya
Ya
131
SDN NO. 24 INP. BATUTAKU
Ya
ya
Ya
Ya
DOKUMEN
49
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
132
Kec. Malunda SDN NO. 1 SASENDE
Ya
ya
Ya
Ya
133
SDN NO. 2 DEKING
Ya
ya
Ya
Ya
134
SDN NO. 3 MOSSO
Ya
ya
Ya
Ya
135
SDN NO. 4 MEKKATTA
Ya
ya
Ya
Ya
136
SDN NO. 5 BAMBANGAN
Ya
ya
Ya
Ya
137
SDN NO. 9 INP. SASENDE
Ya
ya
Ya
Ya
138
SDN NO. 11 INP. MALIAYA
Ya
ya
Ya
Ya
139
SDN NO. 12 INP. PETTABEANG
Ya
ya
Ya
Ya
140
SDN NO. 14 INP. BAMBANGAN
Ya
ya
Ya
Ya
141
SDN NO. 16 INP. TANISI
Ya
ya
Ya
Ya
142
SDN NO. 18 INP. BANUA
Ya
ya
Ya
Ya
143
SDN NO. 21 INP. SALUTAHONGAN
Ya
ya
Ya
Ya
144
SDN NO. 25 INP. LOMBANG
Ya
ya
Ya
Ya
145
SDN NO. 28 AHOLEANG
Ya
ya
Ya
Ya
146
SDN NO. 31 RATTEPUNAGA
Ya
ya
Ya
Ya
147
SDN NO. 32 KAYUANGIN
Ya
ya
Ya
Ya
148
SDN NO. 33 BUTTU TALA
Ya
ya
Ya
Ya
149
SDN NO. 35 JOLENG MEA
Ya
ya
Ya
Ya
150
Kec. Ulumanda SDN NO. 6 KABIRAAN
Ya
151
SDN NO. 7 TAUKONG
Ya
ya
Ya
Ya
152
SDN NO. 8 SEPPONG
Ya
ya
Ya
Ya
153
SDN NO. 10 INP. SALUTAMBUNG
Ya
ya
Ya
Ya
154
SDN NO. 13 INP. KABIRAAN
Ya
ya
Ya
Ya
155
SDN NO. 15 INP. ULUMANDA
Ya
ya
Ya
Ya
156
SDN NO. 17 INP. KOLEHALANG
Ya
ya
Ya
Ya
157
SDN NO. 19 INP. TAMMERIMBI
Ya
ya
Ya
Ya
158
SDN NO. 20 INP. SAMBABO
Ya
ya
Ya
Ya
159
SDN NO. 22 INP. RURA
Ya
ya
Ya
Ya
160
SDN NO. 23 INP. TAMMAJANNANG
Ya
ya
Ya
Ya
161
SDN NO. 24 INP. PAKU
Ya
ya
Ya
Ya
162
SDN NO. 26 PANGGALO
Ya
ya
Ya
Ya
163
SDN NO. 27 TATIBAJO
Ya
ya
Ya
Ya
164
SDN NO. 29 KALAUSU
Ya
ya
Ya
Ya
165
SDN NO. 30 BA'BASONDONG
Ya
ya
Ya
Ya
166
SDN NO. 34 UDUNG LEMO
Ya
ya
Ya
Ya
167
SDN NO. 36 PUPENGA
Ya
ya
Ya
Ya
169
SMPN 2 SENDANA
Ya
Ya
Ya
170
SMP NEGERI 3 MAJENE
Ya
Ya
Ya
171
SMPN 3 PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
172
SMPN 3 SENDANA
Ya
Ya
Ya
173
SMPN 4 MAJENE
Ya
Ya
Ya
174
SMPN 4 MALUNDA
Ya
Ya
Ya
175
SMPN 4 PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
176
SMPN 4 SENDANA
Ya
Ya
Ya
177
SMPN 5 MAJENE
Ya
Ya
Ya
168
DOKUMEN
50
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
178
SMPN 5 MALUNDA
Ya
Ya
Ya
179
SMPN 5 SENDANA
Ya
Ya
Ya
180
SMPN 2 PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
181
SMPN 2 MAJENE
Ya
Ya
Ya
182
SMPN 1 SENDANA
Ya
Ya
Ya
183
SMPN 1 MAJENE
Ya
Ya
Ya
184
SMPN 1 MALUNDA
Ya
Ya
Ya
185
SMPN 1 PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
186
SMPN 6 MAJENE
Ya
Ya
Ya
187
SMP ISLAM TANDE
Ya
Ya
Ya
188
SMPN 3 MALUNDA
Ya
Ya
Ya
189
SMP Negeri 5 Pamboang
Ya
Ya
Ya
190
SMP Negeri 6 Malunda
Ya
Ya
Ya
191
SMPN NO. 6 TUBO SENDANA
Ya
Ya
Ya
192
SLB DDI BARUGA MAJENE
Ya
Ya
Ya
193
SMAN 1 MAJENE
Ya
Ya
Ya
194
SMAN 1 PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
195
SMAN 1 SENDANA
Ya
Ya
Ya
196
SMAN 2 MAJENE
Ya
Ya
Ya
197
SMK BINA BANGSA
Ya
Ya
Ya
198
SMKN 3 KELAUTAN MAJENE
Ya
Ya
Ya
199
SMKN 2 MAJENE
Ya
Ya
Ya
200
MAN MAJENE
Ya
Ya
Ya
201
MIS DDI SEGERI
Ya
Ya
Ya
202
MIS GUPPI BINANGA
Ya
Ya
Ya
203
MIS GUPPI GALUNG
Ya
Ya
Ya
204
MIS GUPPI TAMMERO`DO
Ya
Ya
Ya
205
MIS GUPPI TANGNGA - TANGNGA
Ya
Ya
Ya
206
MIS GUPPI TEPPO MAJENE
Ya
Ya
Ya
207
MIS NI GUPPI PESULOANG
Ya
Ya
Ya
208
MIS P3A GUPPI RANGAS
Ya
Ya
Ya
209
MIS PPTI TAMO
Ya
Ya
Ya
210
MIS GUPPI NO. II SALEPPA
Ya
Ya
Ya
211
MIS DDI LOMBO`NA
Ya
Ya
Ya
212
MIS DDI LIPU MAJENE
Ya
Ya
Ya
213
MIS AL-FATAH SIIYANG
Ya
Ya
Ya
214
MAS AL-MUAWANAH
Ya
Ya
Ya
215
MAS BPII PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
216
MAS DDI BARUGA
Ya
Ya
Ya
217
MAS DDI LIMBORO
Ya
Ya
Ya
218
MAS DDI LOMBONA
Ya
Ya
Ya
219
MAS DDI MAJENE
Ya
Ya
Ya
220
MAS DDI MALUNDA
Ya
Ya
Ya
221
MAS MIFTAHUL JIHAD TANDE
Ya
Ya
Ya
222
MAS PPPA - GUPPI
Ya
Ya
Ya
223
MIN PONIANG
Ya
Ya
Ya
224
MIN SIMULLU
Ya
Ya
Ya
225
MTSN BANGGAE
Ya
Ya
Ya
226
MTSS BPII PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
227
MTSS MUHAMMADIYAH
Ya
Ya
Ya
DOKUMEN
51
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
PELATTOANG 228
MTSS P3A GUPPI RANGAS MTSS PP IHYATUL ULUM DDI BARUGA
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
230
MTSS PPTI TAMO
Ya
Ya
Ya
231
MTSS GUPPI ULIDANG
Ya
Ya
Ya
232
MTSS GUPPI PESULOANG
Ya
Ya
Ya
233
MTSS GUPPI MEKKATA
Ya
Ya
Ya
234
MTSS DDI BANUA
Ya
Ya
Ya
235
MTSS DDI LIMBORO
Ya
Ya
Ya
236
MTSS DDI LOMBONA
Ya
Ya
Ya
237
MTSS DDI MAJENE
Ya
Ya
Ya
238
MTSS DDI MALUNDA
Ya
Ya
Ya
239
MTSS DDI PONIANG
Ya
Ya
Ya
240
MTSS DDI SOMBA
Ya
Ya
Ya
241
MTSS DDI TAUKONG
Ya
Ya
Ya
242
MTSS DDI TOTOLISI
Ya
Ya
Ya
243
MTSS GUPPI LUAOR
Ya
Ya
Ya
244
MTSS GUPPI MAJENE
Ya
Ya
Ya
245
MIS GUPPI LEMO MALUNDA
Ya
Ya
Ya
246
SDLB NEGERI LUTANG MAJENE
Ya
Ya
Ya
247
SMAN 1 MALUNDA
Ya
Ya
Ya
248
SMKN 1 MAJENE
Ya
Ya
249
SMKN 4 MAJENE
Ya
Ya
Ya
250
SMKN 5 MAJENE
Ya
Ya
Ya
251
SLB ABCD AISYIYAH BANGGAE
Ya
Ya
Ya
252
SLB NEGERI ABCD PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
253
MIS LSMII Kp.BARU MALUNDA
Ya
Ya
Ya
254
PP DARUT TAHDZIB SIMULLU
Ya
Ya
Ya
255
MTSS DDI SEPPONG
Ya
Ya
Ya
256
SMP ISLAM TANDE
Ya
Ya
Ya
257
SMPN 3 MALUNDA
Ya
Ya
Ya
258
MAS DDI BANUA
Ya
Ya
Ya
259
SMAN 3 MAJENE
Ya
Ya
Ya
260
SMK BUNGA BANGSA SEJAHTERA
Ya
Ya
Ya
261
SMPN No. 7 SATAP MAJENE
Ya
Ya
Ya
262
MI AL - IKHLAS
Ya
Ya
Ya
263
SMPLB NEG. ABCD PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
264
SMPLB ABCD AISYIYAH BANGGAE
Ya
Ya
Ya
265
SMALB NEG. ABCD PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
266
SMALB ABCD AISYIAH BANGGAE
Ya
Ya
Ya
267
SMK NEGERI 6 MAJENE
Ya
Ya
Ya
268
SMP NEG. 8 SATAP PAMINGGALAN
Ya
Ya
Ya
269
SMK ISLAM DDI PONIANG
Ya
Ya
Ya
270
SMP NEGERI 7 SATU ATAP
Ya
Ya
Ya
271
SMP NEGERI 8 SATU ATAP MAJENE
Ya
Ya
Ya
272
SMK KEP. SULBAR CERDAS
Ya
Ya
Ya
273
SMP NEGERI 9 SATAP PUMBALLAR
Ya
Ya
Ya
274
SMP NEGERI 9 SATAP PANGGALO SMP NEGERI 8 SATAP LOMBANG MALUNDA
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
229
275
Ya
DOKUMEN
52
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
276
SLB ABCD AISYIYAH PAMBOANG
277
SMP NEGERI 6 SATAP PAMBOANG
Ya
Ya
Ya
278
SMK KOTA TINGGI
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Dinas Pendidikan, Tahun 2012
3.2
Pengelolaan Air Limbah Domestik
3.2.1 Kelembagaan Kegiatan dan pengelolaan dan pengendalian limbah cair dalam penanganan permasalahan sanitasi di Kabupaten Majene, baik yang ditimbulkan oleh kegiatan industri maupun kegiatan rumah tangga di Kabupaten Majene merupakan tanggungjawab dari Pemerintah Kabupaten Majene yang dikelola oleh Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan, Dinas Pekerjaan Umum bidang Pengairan, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene, Dinas Kesehatan Kabupaten Majene, namun kerjasama tetap diperlukan dengan instansi lain seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di bawah pengawasan dari Badan Pengawas Dampak Lingkungan Hidup Daerah (Bapedalda) Propinsi Sulawesi Barat.
DOKUMEN
53
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.3 : Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Air Limbah Domestik PEMANGKU KEPENTINGAN No.
FUNGSI Pemerintah Kabupaten
• • • • • • • • • • • • • • • •
PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota Menyusun rencana program air limbah dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program air limbah domestik dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana pembuangan awal air limbah domestik Membangun sarana pengumpulan dan pengelolaan awal (Tangki Septik) Menyediakan sarana pengangkutan dari tangki septik ke IPLT (truk tinja) Membangun jaringan atau saluran pengaliran limbah dari sumber ke IPAL (pipa kolektor) Membangun sarana IPLT dan atau IPAL PENGELOLAAN Menyediakan layanan penyedotan lumpur tinja Mengelola IPLT dan atau IPAL Melakukan penarikan retribusi penyedotan lumpur tinja Memberikan izin usaha pengelolaan air limbah domestik, dan atau penyedotan air imbah domestik Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (tangki septik, dan saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB PENGATURAN DAN PEMBINAAN Mengatur prosedur penyediaan layana air limbah domestik (pengangkutan, personil, peralatan, dll) Melakukan sosialisasi peraturan dan pembinaan dalam hal pengelolaan air limbah domestik Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan air limbah domestik
Swasta
Masyarakat
√ √ √ √ √
√ √
√ √
√ √
√
√
√
√
√
DOKUMEN
54
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
MONITORING DAN EVALUASI •
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan air limbah domestik skala kab/kota
√
√
•
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan air limbah domestik
√
√
•
Melakukan monitoring dang evaluasi terhadap efektifitas layanan air limbah domestik, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan air limbah domestik
√
√
•
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap baku mutu air limbah domestik
√
Tabel 3.4 : Peta Peraturan Air Limbah Domestik Kabupaten Majene Ketersediaan No.
Peraturan
Ada (Sebutkan)
Tidak Ada
AIR LIMBAH DOMESTIK •
Target capaian pelayanan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten ini
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan air limbah domestik
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan air limbah domestik
√
Ketersediaan Efektif Dilaksanakan
Belum efektif Dilaksanakan
Tidak efektif Ket. Dilaksanakan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
55
KABUPATEN MAJENE
•
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik dihunian rumah
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi industri rumah tangga untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik ditempat usaha
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi kantor untuk menyediakan sarana pengelolaan air limbah domestik di kantor
√
•
Kewajiban penyedotan air limbah domestik untuk masyarakat, industri rumah tangga, dan kantor pemilik tangki septik
√
•
Retribusi penyedotan air limbah domestik
√
•
Tata cara perizinan untuk kegiatan pembuangan air limbah domestik bagi kegiatan pemukiman, usaha rumah tangga, dan perkantoran
√
DOKUMEN
56
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
3.2.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Cakupan Layanan Air Limbah Pengelola air limbah Pemerintah Kab. Majene Sejak tahun 2007, melalui Dinas Pekerjaan Umum mulai memberikan perioritas dan perhatian terhadap peningkatan prasarana air limbah domestik, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. Majene
diperoleh hasil bahwa pada tahun 2007, 2008, 2009 mulai di replikasi
Sanitasi
Berbasis
Masyarakat
program
(SANIMAS) di Kabupaten Majene sebanyak 2 kawasan
pertahunnya antara lain : 1. Tahun 2007 : -
Pembangunan
1
unit
MCK+
di
Lingkungan Deteng-deteng,
Kelurahan Totoli, Kec. Banggae melalui pembiayaan sharing
APBD
200 Jt. dan APBN 100 Jt. (Wilayah Kota Majene). -
Pembangunan 1 unit MCK+ di Kelurahan Labuang, Kec. Sendana melalui pembiayaan sharing APBD 200 Jt. dan APBN 100 Jt. (Diluar Wilayah Kota Majene).
2. Tahun 2008 : -
Pembangunan IPAL Komunal di Lingkungan Tamo 2, Kelurahan Baurung, Kec. Banggae Timur melalui pembiayaan sharing APBD 200 Jt. dan APBN 100 Jt. (Wilayah Kota Majene).
-
Pembangunan 1 unit MCK+ di Lingkungan Mangge, Kelurahan Totoli, Kec. Banggae melalui pembiayaan sharing APBD 200 Jt. dan APBN 100 Jt. (Wilayah Kota Majene).
3. Tahun 2009 : -
Pembangunan 1 unit MCK+ di Lingkungan Baruga, Kelurahan Baruga, Kec. Banggae Timur melalui pembiayaan sharing APBD 200 Jt. dan APBN 100 Jt. (Wilayah Kota Majene).
-
Pembangunan 1 unit MCK+ di Lingk. Balombong, Kel. Sirindu, Kec. Pamboang melalui pembiayaan sharing APBD 200 Jt. dan APBN 100 Jt. (Diluar Wilayah Kota Majene).
Selain pembangunan prasarana air limbah melalui program sanimas, pada tahun anggaran 2008, Satker Pengembangan PLP Sulawesi Barat, telah menginvestasikan pembangunan IPAL Komunal di Kawasan Perumahan Lembang Permata Sari, Kel. Tande, Kec. Banggae Timur yang dapat melayani sebanayk 45 Kepala Keluarga. Kemudian pada tahun anggaran 2010 melalui DAK PLP APBN, Dinas Pekerjaan Umum Kab. Majene juga memprioritaskan pada peningkatan akses pelayanan bidang air limbah.
DOKUMEN
57
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Sementara penduduk yang tidak mempunyai sarana sebagian besar masih menggunakan sarana penduduk terdekat atau membuang limbahnya ke sungai/ badan air terbuka terdekat. Sementara jika dilihat dari cakupan layanan sanitasi Kabupaten Majene sesuai hasil pendataan yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Majene untuk tahun 2006, persentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga sebesar 42,02%, yang sehat sebesar 41,95%. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat sampah sebesar 51,49% sedang yang sehat sebesar 19,48% dan Pengelolaan air limbah yang memiliki sebesar 55,06% serta yang sehat sebesar 30,77%. Untuk tahun 2007 persentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga sebesar 47,21%, yang sehat sebesar 42,65%. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat sampah sebesar 71,17% sedang yang sehat sebesar 60,06% dan Pengelolaan air limbah yang memiliki sebesar 59,92% serta yang sehat sebesar 58,41%. Pada tahun 2008, persentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga sebesar 52,14%, yang sehat sebesar 49,19%. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat sampah sebesar 61,29% sedang yang sehat sebesar 54,73% dan Pengelolaan air limbah yang memiliki sebesar 45,33% serta yang sehat sebesar 42,23%. Sedang tahun 2009, persentase rumah tangga yang memiliki jamban keluarga sebesar 52,65%, yang sehat sebesar 45,59%. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat sampah sebesar 76,11% sedang yang sehat sebesar 65,53% dan Pengelolaan air limbah yang memiliki sebesar 54,05% serta yang sehat 52,23%. Sementara target 7C MDGs (AMPL) di Kabupaten Majene dihitung dengan dengan menjumlahkan proporsi penduduk dengan akses pada tahun terakhir dengan setengah dari proporsi yang akan diturunkan sampai dengan 2015. Peta 3.1 Peta Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik -
TIDAK ADA DATA -
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Peta 3.2 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Air limbah Domestik
Tabel 3.5 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Tabel 3.6 Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Ada di Kabupaten Majene
Gambar IPAL Komunal di Lingkungan Tamo 2, Kelurahan Baurung, Kec. Banggae Timur menggunakan system Off Site
58
DOKUMEN
59
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Sistem Penanganan Air Limbah Air limbah yang di maksud adalah air limbah permukiman (kegiatan domestik) yang di hasilkan dari kegiatan rumah tangga dan bersumber dari sisa mandi, sisa cuci, dapur dan tinja manusia. Air limbah yang di hasilkan harus dilakukan pengololaan agar tidak mencemari air permukaan dan air tanah sehingga dapat mencegah terjadinya penyakit seperti diare, tipus kolera, gatal-gatal dll. Air kotor yang dihasilkan sebagai bahan ikutan aktifitas masyarakat tidak dapat dihindari keberadaannya. Jenis air kotor yang dihasilkan yaitu air kotor rumah tangga (mandi dan cuci, kakus) dan sumber-sumber lainnya. Di Kabupaten Majene belum mempunyai sistem penyaluran air limbah, kecuali untuk lingkungan-lingkungan tertentu yang prasarana air limbahnya dibiayai
melalui sharing dana APBD dan APBN
dalam program SANIMAS dan SLBM. Target dan sasaran pelayanan diukur berdasarkan kebutuhan nyata dan mendasar dari masyarakat, disamping melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui tingkat kesadaran dan pengertian masyarakat tentang pembuangan air limbah domestik yang sehat, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk mengadakan serta memelihara sarana yang dibutuhkan. Diantara prasarana dan sarana pengolahan air limbah yang ada, sebagian tidak berfungsi dengan baik walaupun jamban yang dipakai telah diperlengkapi dengan tangki septic. Ada pula sebagian masyarakat yang memiliki jamban pribadi, yang tidak diperlengkapi dengan tangki septic atau menampung air limbah/ tinja, tetapi membuang secara langsung ke badan air terbuka terdekat. Kondisi yang masih kurang layak seperti tersebut diatas masih diperparah lagi dengan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan, khususnya masalah pembuangan limbah domestik. Disamping itu, penanganan pembuangan air limbah domestik kurang mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan sehingga menduduki prioritas yang rendah dalam perencanaan dan pembangunan prasarana perkotaan. Fasilitas rumah tinggal yang lain yang berkaitan dengan kesehatan adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik. Sehubungan dengan itu pemerintah telah melaksanakan program sanitasi lingkungan, diantaranya beberapa pengadaan jamban keluarga. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat Kabupaten Majene terhadap sanitasi lingkungan tersebut terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai penampungan akhir walaupun perkembangannya masih relatif kecil.
DOKUMEN
60
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Pada umumnya masyarakat membuat saluran secara individu ke saluran yang dekat dengan lingkungannya yang akhirnya membawa air limbah ke
sungai
yang
ada.
Beberapa sungai yang menjadi badan air penerima antara lain ; sungai majene, sungai camba, sungai lembang, dan saluran-saluran primer lainnya yang langsung menuju ke laut. Permukiman di kawasan pantai menjadikan laut sebagai badan air penerima air kotor yang belum melalui proses pengolahan baik secara aerob maupun secara anaerob dari limbah domestik , demikian pula permukiman yang berada pada dataran tinggi, outlet air
limba langsung
diresapkan
kedalam
tanah,
atau
dialirkan
melalui
saluran
lingkungan. Berdasarkan kondisi saluran yang ada, maka diidentifikasikan bahwa sistem pengaliran air kotor yang ada saat ini belum memadai untuk melayani wilayah kota, hal ini karena penampang alur sungai dan saluran drainase primer maupun sekunder di sekitar
kota
tidak memadai untuk mengalirkan debit banjir. Akibatnya adanya beberapa
daerah rawan genangan terutama pada musim hujan, seperti Kawasan Lutang, Lingk. Binanga, dan kawasan lainnya. Limpasan
air
hujan
tidak
dapat
ditampung
dikarenakan
diameter saluran
drainase yang kecil, disamping itu karena daerah hunian yang lebih rendah dari permukaan air laut atau elevasi saluran lebih tinggi dibandingkan daerah hunian. Seperti dijelaskan di atas, untuk limbah domestik perumahan non padat, sistem pembuangannya dengan tangki septick baik individual maupun komunal model klaster. Untuk lingkungan perumahan dan bangunan yang relatif padat seperti di Lingkungan Tamo Kelurahan Baurung sudah menggunakan tangki septik komunal. Guna mendukung sistem pembuangan ini, perlu dikembangkan pula instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT) dan kendaraan penyedot lumpur tinja. Pembuangan air kotor masyarakat Kabupaten Majene (mandi dan cuci) belum adanya pemisahan dari saluran drainase dan pembatasan sehingga pembuangan air kotor langsung ke saluran drainase. Untuk itu pada saluran air kotor ini
selayaknya
dilengkapi dengan peralatan penangkap lemak dan sabun sehingga air yang diteruskan ke saluran drainase atau badan air menjadi lebih baik kualitasnya. Penerapan sistem ini dapat dimulai pada kompleks-kompleks perumahan yang baru dikembangkan dan pada peremajaan atau pemugaran lingkungan perumahan. Untuk pembuangan air limbah kegiatan industri harus dikembangkan instalasi
DOKUMEN
61
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
pengelolaan
air limbah (IPAL)
baik
secara individu
maupun secara terpadu antar
sejumlah industri. Air limbah yang diolah dalam IPAL ini harus memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan sebelum kemudian dialirkan ke badan air penerima (saluran/sungai/laut). Begitu juga dengan kegiatan lainnya yang potensial menimbulkan air limbah yang akan mencemari seperti Rumah Potong Hewan (RTH) dan lainnya harus melakukan pengolahan air limbahnya terlebih dahulu. Kalau ditinjau dari segi teknis, pengolahan Limbah Cair di Kabupaten Majene pada umumnya menggunakan pengolahan biologis memanfaatkan metabolisme mikroorganisme (bakteri, fungi, protozoa, algae) untuk menguraikan kandungan organik dalam limbah. Untuk suatu jenis limbah tertentu terdapat jenis dan macam mikroorganisme hidup spesifik, hal ini berhubungan dengan makanan yang terdapat dan tersedia di dalam air limbah maupun kondisi lingkungannya Dalam hal ini limbah sebagai merupakan sumber makanan bagi mikroorganisme tersebut. Bentuk pengolahan biologis sendiri dibagi dalam dua klasifikasi penting, yaitu aerobic dan anaerobik. Dalam perencanaan pembangunan IPAL komunal di Kabupaten Majene ini, jenis pengolahan yang dipakai ialah Anaerobic Baffle Reactor (ABR), salah satu pengolahan biologis secara anaerobik. Pengolahan biologis anaerobik merupakan pengolahan limbah yang dalam prosesnya mutlak tidak membutuhkan keberadaan oksigen sebagai syarat dapat hidupnya bakteri, sehingga bakteri yang bekerja disebut bakteri anaerob seperti yang terdapat di BTN Lembang Permatsari lino Maloga Lingkungan Talumung Kelurahan Tande Timur Kecamatan Banggae Timur. Adapun keuntungan dari sistem pengolahan anaerobik ini antara lain : -
Lumpur yang dihasilkan dari proses pengolahan relatif sedikit dan lumpur yang dihasilkan relatif stabil dibanding dengan pengolahan aerobik konvensional, sehingga tidak membutuhkan pengolahan lumpur lagi misalnya seperti sludge digester.
-
Dapat dihasilkan energi berupa gas methan, namun akan berfungsi efektif jika debit limbah cukup besar dan kandungan organik cukup tinggi.
-
Tahan terhadap flutuasi beban limbah yang besar, sebab debit aliran yang masuk relatif kecil dibanding dengan dimensi bangunan, yang disebabkan waktu tinggal yang lama. Sehingga proses anaerobik ini cocok sebagi pengolahan biologis awal untuk limbah dengan kandungan organik cukup tinggi sebelum diolah dalam pengolahan aerobik, yaitu
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
62
KABUPATEN MAJENE
dengan memanfaatkan proses penyerdehanaan rantai organic yang terjadi di proses anaerobik. -
Pada beberapa pengolahan dengan beban yang tidak terlalu besar dapat di desain dengan konsep free maintenance dan low energy cost.
Sedangkan kelemahan dari sistem pengolahan anaerobik ini antara lain : -
Membutuhkan waktu tinggal yang lama untuk dapat menguraikan limbah yang masuk, karena adanya tiga fase pengolahan yaitu hidrolisis, asidifikasi dan methanogenesis, untuk sistem pengolahan anaerobik konvensional waktu tinggal yang dibutuhkan antara 30 sampai 60 hari, sedangkan untuk sistem anaerobik yang high rate ± 15 hari. Namun saat ini telah banyak dikembangkan system pengolahan anaerobik dengan meminimalkan waktu tinggal sehingga dimensi tidak terlalu besar.(Tchobanoglous, 1995)
-
Perlu menjaga agar dalam reaktor tidak ada oksigen terlarut dan pH harus dalam range 6.6 -7.6, serta alkalinitas yang cukup agar pH tidak turun drastis setelah proses asifikasi, sebab dalam sistem ini bekerja dua bakteri yang saling berlawan, dimana salah satu bakteri menghasilkan asam (asidifikasi) sedangkan bakteri methanogenesis membutuhkan pH netral untuk dapat hidup.
-
Perlu mengkondisikan dan menjaga suhu reaktor pada kondisi minimal suhu mesophilic (30 – 380 C) agar bakteri dapat bekerja dengan baik.
DOKUMEN
63
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.5 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Produk Input
(A) User Interface
(B) Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal
(C) Pengangkutan / Pengaliran
(D) ( Semi/ Pengolahan akhir terpusat )
(E) Daur ulang dan atau pembuangan akhir
Black Water Tinja Urine
Badan air/ tanah
Air Pembersih
Bidang resapan
Air Penggelontor
SLBM Tinja, Urine dsb
Perpipaan
Tanah
Sanimas
Grey Water
Badan air/ tanah
BABS Sungai
Badan air/ tanah
Air cucian dapur
Air untuk mandi
Tempat cuci piring/ makanan
Air cucian
Drainase
Air kamar Tempat Cucian pakaian/ mobil
Badan air/ tanah
DOKUMEN
64
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.6 Sistem Pengelolaan Air Limbah yang Ada di Kabupaten Majene Kelompok Fungsi
Teknologi yang digunakan
Jenis Data Sekunder
(Perkiraan) Nilai Data
Sumber Data
A
B
c
d
e
User Interface
SLBM Komunal dan Sanimas WC Jongkok dan WC Duduk
User Interface BABS Sungai/ Laut/Kebun
Jumlah KK Pemanfaat, Jumlah SLBM Komunal Jumlah WC Jongkok dan WC Duduk
Tdk ada data Tempat cuci piring/ makanan Air kamar mandi
User Interface
User Interface Penampungan Awal Penampungan Awal
Tdk ada data
Jumlah rumah
User Interface
User Interface
Tdk ada data
Tempat cucian pakaian/ mobil dsb. Tangki septic
Jumlah ( kualitas)
Sungai
Pembuangan/ Daur Ulang
Tanah
Dinkes ( Laporan tahunan Puskesmas th 2011) Dinkes ( Laporan tahunan Puskesmas th 2011)
Tdk ada data
Jumlah ( kualitas)
Tdk ada data
Jumlah ( kualitas)
Tdk ada data
Jumlah Tangki septik
Tdk ada data
Jumbleng/ cemplung
Pembuangan/ Daur Ulang
PU
Dinkes ( Laporan tahunan Puskesmas th 2011)
Dinkes Dinkes PU, Dinkes
-
Dinkes
3.2.3. Kesadaran Masyarakat dan PMJK Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses dalam memberikan kesempatan dan memberdayakanmasyarakat melalui partisipasi, alih pengetahuan, keahlian dan keterampilan. Masyarakat yang merupakan komponen dalam suatu komunitas menempati posisi penting dalam pengelolaan sanitasi. Namun sejauh ini partisipasi mereka belum mendapat perhatian yang proporsional dari berbagai pihak. Disadari juga bahwa pembangunan air Limbah Domestik seringkali mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Demikian juga dengan aspek kesetaraan jender. Kita kerap kali tidak memasukkan aspek ini dalam proses pengambilan keputusan. Pengabaian
aspek
jender
dalam
perencanaan,
implementasi,
dan
pengawasan/pemantauan pembangunan fasilitas air limbah seringkali menimbulkan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
65
KABUPATEN MAJENE
ketimpangan penyediaan layanan bagi kelompok perempuan. Dengan Pemberdayaan, masyarakat menjadi lebih bertanggung jawab untuk mengidentifikasi permasalahan mereka, menentukan prioritas, memobilisasi sumber daya, memobilisasi kontribusi (in-cash dan inkind), bernegosiasi, menyusun perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Secara umum peran masyarakat terhadap penanganan limbah cair Kabupaten Majene relatif cukup baik. Secara umum di Kabupaten Majene dalam penanganan limbah cair tidak dipengaruhi oleh perbedaan gender. Dalam kultur masyarakat Kabupaten Majene, siapapun baik laki-laki maupun perempuan bisa mengelola dan menangani permasalahan limbah cair di lingkungan sekitarnya. Peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Majene pada umumnya telah muncul. Umumnya masyarakat telah berperan dalam hal penyediaan sarana WC / kakus, dan septictank untuk pengelolaan air limbah domestik, meski jumlahnya juga masih terbatas. Namun secara umum upaya pengelolaan air limbah domestik yang sudah dijalankan saat ini oleh Pemerintah Kabupaten Majene dan masyarakat belum optimal. Hal ini ditandai oleh : 1.
Praktik penanganan di sarana pengelolaan setempat yang belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum meratanya penyediaan sarana WC dan septictank yang sehat dan memenuhi standar / kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang benar.
2.
Praktik pengaliran air limbah domestik yang belum optimal. Hal ini dapat terlihat dari belum meratanya praktik penyediaan sarana pengaliran air limbah domestik yang benar dan juga belum memenuhi kaidah pengelolaan lingkungan hidup yang benar. Saat ini masih ada praktik pengaliran air limbah domestik pada media drainase lingkungan dengan sistem yang terbuka, yang potensial mencemari lingkungan.
3.
Belum adanya praktik pengelolaan daur ulang air limbah domestik di Kabupaten Majene.
DOKUMEN
66
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
1
Kec. Banggae Timur
2
Kec. Banggae
3
Kec. Pamboang
4
Kec. Sendana
5
Kec. Tammeroddo Sendana
6
Kec. Tubo Sendana
7
Kec. Malunda
8
Kec. Ulumanda
Dikelola Lainnya
Dikelola CBO
Keluarga
Tahun Dikelola RW
Miskin
Jumlah Sanimas
Dikelola RT
RW
Jamban
Dikelola Lainnya
RT
Penduduk
Dikelola CBO
Kecamatan
Dikelola RW
No.
Jumlah MCK
Dikelola RT
Jumlah
Tahun MCK Dibangun
Tabel 3.7 Pengelolaan Sarana Jamban Keluarga dan MCK oleh Masyarakat
MCK Dibangun
DOKUMEN
67
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.8 Kondisi Sarana MCK Ada
Lokasi
Jumlah Pemakai
MCK No.
Kecamatan R
R
T
W
MCK
Kec. Banggae Timur
2
Kec. Banggae
3
Kec. Pamboang
4
Kec. Sendana
5
Kec. Tammeroddo Sendana
6
Kec. Tubo Sendana
7
Kec. Malunda
8
Kec. Ulumanda
Keterangan : L
=
Laki - Laki
P
=
Perempuan
S
=
Selalu Tersedia Air
SPT
Jumlah
Fas.
Persedi
Biaya
Toilet/
Kamar
Cuci
aan
Pemaka
WC
Mandi
Tangan
Sabun
ian
SGL
Tempat Buangan Air Kotor
P
S
K
T
S
K
T
S
K
T
L
P
L
P
Y
T
Y
T
Y
T
Kapan Tangki Septik
MCK L
1
PDAM
Jumlah
Dikosongk Tangki
Cublu
Septik
k
an
DOKUMEN
68
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
T
=
Tidak Ada Persediaan Air
K
=
Kadang - Kadang
Y
=
Ya
T
=
Tidak
SPT
=
Sumur Pompa Tangan
SGL
=
Sumur Gali
Tabel 3.9 : Daftar Program/Proyek Berbasis Masyarakat
Nama Program / Sub-Sektor
No.
Tahun
Kondisi Sarana Saat Ini
Aspek PMJK
Pelaksana/PJ Proyek / Layanan
Mulai
Fungsi
Tidak
Rusak
PM
JDR
MBR
Fungsi 1
Air Limbah, Drainase, Persampahan
PNPM Perkotaan
Masyarakat
2
Air Limbah, Drainase
PNPM Perdesaan
Masyarakat
3
Air Limbah
SLBM (DAK)
Masyarakat
4
Air Limbah
SANIMAS (DAK)
5
Air Bersih
6
Drainase
Keterangan : PM
= Pemberdayaan Masyarakat
JDR
= Jender
MBR
= Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2007
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
2008
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Masyarakat
2006
Ya
Ya
Ya
Ya
PAMSIMAS
Masyarakat
2008
Ya
Ya
Ya
Ya
PPIP
Masyarakat
2012
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
69
KABUPATEN MAJENE
3.2.3
Pemetaan” Media Terdapat dua aspek dalam pembangunan sanitasi yaitu aspek teknis dan aspek non
teknis yang terkait satu dengan yang lain. Aspek teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan sanitasi yang terkait dengan pembangunan maupun pengelolaan secara fisik (infrastruktur sanitasi),misalnya pembangunan MCK, pembangunan IPAL, saluran drainase, dll. Sedangkan aspek non teknis adalah aspek pembangunan dan pengelolaan air limbah yang selain dari pembangunan dan pengelolaan secara fisik, misalnya pendanaan program/kegiatan pembangunan saran pengolahan air limbah, peningkatan kesadaran masyarakat, pembentukan lembaga pengelola sanitasi, dll termasuk proses dan kegiatan komunikasi serta peran media. Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan studi terhadap masyarakat maupun pemerintah terkait aspek kegiatan komunikasi serta melakukan pemetaan sampai sejauh mana peranserta media dalam menangani persoalan sanitasi. Studi komunikasi pada dasarnya adalah upaya pengumpulan dan analisis data primer dan sekunder dengan metoda tertentu yang akan melakukan penilaian kualitatif tentang potensi dan tantangan kebijakan dan pembangunan sanitasi, khususnya dari tinjauan aspek komunikasi, di tingkat kota melalui dukungan data primer dan sekunder yang relevan. Potret kegiatan komunikasi dan pemetaan media secara umum dan secara khusus tentang sarana air limbah serta segala informasi yang berguna bagi pembangunan air limbah menjadi salah satu data primer dan sekunder dalam Buku Putih sebagai bahan untuk merumuskan Strategi Sanitasi Kota.
DOKUMEN
70
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.10 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Majene
No
1
2
3
Kegiatan Sosialisai Pengelolaan limbah domestik Sosialisasi Pengelolaan limbah domestik Sosialisasi Pengelolaan limbah domestik
Tahun
Dinas Pelaksana
Tujuan Kegiatan
Khalayak
Pesan Kunci
Pembelajaran
Limbah rumah tangga
Limbah tidak
harus diolah sebelum di
dibuang langsung
limbah rumah tangga
buang ke lingkungan
ke lingkungan
Penyadaran masyarakat
Limbah rumah tangga
Limbah tidak
harus diolah sebelum di
dibuang langsung
limbah rumah tangga
buang ke lingkungan
ke lingkungan
Penyadaran masyarakat
Limbah rumah tangga
Limbah tidak
harus diolah sebelum di
dibuang langsung
buang ke lingkungan
ke lingkungan
Sasaran
Penyadaran masyarakat 2007
2010
2011
Dinas PU
Dinas PU
Dinas PU
dalam pengelolaan
dalam pengelolaan
dalam pengelolaan limbah rumah tangga
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
71
KABUPATEN MAJENE
3.2.5
Partisipasi Dunia Usaha Saat ini belum terdapat kerjasama penanganan antara Pemerintah Kabupaten, dan
swasta dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Majene. Penanganan Air Limbah Domestik hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene dan ada beberapa program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan air limbah domestik yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat masih belum memadai, dan peran serta masyarakat dan swasta terhadap program ini ternyata masih kurang dan belum termobilisasikan dengan baik. 3.2.6
Pendanaan dan Pembiayaan
Penanganan dan pengelolaan Air Limbah Domestik pada khususnya dan sanitasi pada umumnya di Kabupaten Majene telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Majene melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penganggaran dan pembiayaannya telah terakomodir dalam APBD Kabupaten Majene. Prinsip-prinsip perencanaan anggaran (budgeting) daerah didasarkan secara teknis oleh Permendagri 13/2006, selain itu memperhatikan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah APBD sebenarnya mempunyai fungsi sebagai berikut (dikutip dan dikembangkan dari Panduan Pengeloaan Keuangan Daerah - Depkeu, 2007); a.
Otorisasi; anggaran daerah menjadi dasar dalam melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya APBD, maka pemerintah daerah melalui SKPDnya mempunyai kewenangan dalam mengatur anggaran pendapatannya, dan mengatur kebutuhan anggaran belanjanya pada tahun yang berkenan.
b.
Perencanaan; anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Maksudnya adalah bahwa dengan adanya APBD, maka setiap SKPD bisa menggunakannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempunyai pegangan (tolok-ukur), terutama dalam hal pengeluaran (baik mencakup belanja langsung maupun tidak langsung).
c.
Pengawasan; anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelengaraan pemerintah daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
DOKUMEN
72
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Maksudnya adalah bahwa dengan adanya APBD, maka setiap SKPD bisa mengendalikan seluruh komponen, terutama komponen belanjanya dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik. d.
Alokasi; anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi penganguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Maksudnya adalah bahwa hendaknya APBD mampu menjadi stimulan dalam perekonomian daerah. Dengan demikian maka belanja dalam APBD idealnya diarahkan kepada belanja publik yang secara langsung berkenaan dengan pelayanan umum.
e.
Distribusi; kebijakan anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maksudnya adalah bahwa selain alokasinya harus termanfaatkan secara optimal, maka distribusi dan besaran anggaran belanja perlu berpedoman kepada norma-norma standar harga satuan belanja publik, disamping itu perlu memperhatikan fokus program kota yang tentunya akan diemban oleh masing-masing SKPD nya.
f.
Stabilisasi; anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah. Maksudnya adalah bahwa hendaknya APBD mampu menjadi pendorong, sebagaimana point a dan d di atas, terhadap jalannya roda perekonomian daerah jika pada suatu saat tertentu perekonomian daerah mengalami stagnasi akibat pengaruh krisis ekonomi misalnya. Meskipun pengaruhnya pasti tidak terlalu signifikan, akan tetapi, jika komposisi belanja publik (yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat) jauh lebih besar atas belanja aparaturnya/tidak langsung, maka akan menolong stabilitas perekonomian lokal. Besaran pembiayaan dan rincian program/kegiatan penanganan dan pengelolaan Air
Limbah Domestik Kabupaten Majene tahun 2007 – 2011 per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 3.15 : Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Sub-Sektor Pengelolaan Air Limbah Domestik No.
Sub-Sektor / SKPD
n-4
n-3
n-2
n-1
n
Rata Rata
Pertumbuhan
a
b
c
d
e
f
g
h
i
A B
Air Limbah Retribusi Limbah
(%)
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
73
KABUPATEN MAJENE
Sementara pembiayaan pembangunan IPAL Komunal bersifat sharing antara pemerintah dan masyarakat. Jaringan perpipaan yang dibangun oleh pemerintah hanya sampai pada jaringan induk yang berada di depan rumah. Pembiayaan yang menjadi tangung jawab masyarakat antara lain: -
Penyambungan dari Jaringan perpipaan induk yang berada di depan rumah sampai ke dalam rumah beserta kelengkapan closet;
-
Operasional dan perawatan IPAL.
3.2.7. Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Penanganan limbah cair tidak lepas dari cara berpikir dan kebiasaan/perilaku masyarakat. Disamping itu masalah ekonomi/tingkat kesejahteraan dan pengetahuan mendorong masyarakat melakukan hal-hal yang tidak ramah dan mencemari lingkungannya. Penduduk masih membuang limbah cair rumah tangganya ke saluran drainase yang pada ujungnya masuk/mengalir ke sungai. Bangunan septic tank yang sudah ada belum dikelola dengan benar. Sehingga secara teknis masih berfungsi seperti jamban cubluk. Di kawasan perkotaan Kabupaten Majene, dengan adanya tingkat kepadatan rumah tinggal menyebabkan air tanah rawan tercemar oleh limbah cair rumah tangga, karena kebanyakan rumah membuat septic tank yang jaraknya dengan sumber air tidak memenuhi syarat teknis (kurang dari 10 m). Perlu upaya-upaya secara teknis dan persuasif untuk memperbaiki kondisi ini. Pembuangan limbah cair secara komunal layak untuk dikedepankan disamping penyuluhan secara terus menerus. Kendala dalam proses pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Majene adalah: 1.
Kesadaran dan kepedulian berbagai pihak untuk terlibat dan melakukan pengelolaan air limbah domestik secara benar belum tumbuh secara optimal.
2.
Pola pembinaan yang dilakukan saat ini belum optimal.
3.
Keterbatasan lembaga teknis penunjang untuk menjalankan fungsi pengelolaan air limbah domestic di tingkat masyaakat.
4.
Belum memadainya instrument Perda untuk memastikan dukungan sarana dan kepastian pasokan bahan baku bagi sarana pengolahan air limbah domestik yang saat ini sudah terbangun di Kabupaten Majene.
DOKUMEN
74
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Selain dari empat permasalah di atas masalah lain yang perlu diatasi secepatnya adalah koordinasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi belum optimal. Hal ini dilihat dari : • Pada tahap perencanaan, koordinasi antar SKPD kunci dalam pengelolaan air limbah domestik masih menemui kendala. Demikian pula halnya kondisi koordinasi antara SKPD kunci dengan masyarakat terkait dalam proses perencanaan program pengelolaan air limbah domestik. Kendala koordinasi pada tahap perencanaan adalah: 1. Belum adanya kesepakatan pengelolaan air limbah domestik sebagai salah satu aspek prioritas yang akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Majene dalam kurun waktu tahun perencanaan yang telah berjalan. 2. Kesadaran masyarakat masih belum terbangun secara optimal, untuk turut serta mengusulkan rencana program pengelolaan air limbah domestic dalam
daftar usulan
kegiatan prioritas yang dihasilkan pada proses musrenbang kelurahan dan kecamatan. • Pada tahap pelaksanaan, koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program belum optimal. Sinergi dalam pelaksanaan program antar SKPD belum terbangun. Kendala koordinasi pada tahap pelaksanaan adalah: 1. Belum efektifnya pola dan media koordinasi horizontal yang digunakan saat ini. 2. Belum efektifnya pola sosialisasi tentang pedoman pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan kaidah pengelolaan lingkungan hidup 3. Belum efektifnya pola advokasi yang dijalankan dan digunakan oleh berbagai pihak di lingkungan Kabupaten Majene untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan air limbah domestik. • Pada tahap monitoring dan evaluasi, koordinasi antar SKPD belum optimal dapat dilihat dari : 1. Keterbatasan perangkat monitoring dan evaluasi yang telah dikembangkan di Kabupaten Majene. 2. Belum optimalnya hasil sosialisasi dari proses monitoring dan evaluasi pengelolaan air limbah domestik yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
75
KABUPATEN MAJENE
3.3
Pengelolaan Persampahan
3.3.1 Kelembagaan Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 22, Sistem pengelolaan sampah, meliputi : 1. Pemilahan dan pemisahan sampah sesuai jenisnya. 2. Pengumpulan dan pemindahan sampah dari sumber ke TPS atau TPST. 3. Pengangkutan dari TPS dan TPST ke TPA. 4. Pengolahan sampah. 5. Pemrosesan akhir (pengembalian sampah/residu ke media lingkungan secara aman). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 mengenai Kebijakan pengembangan sistem pengelolaan persampahan, adalah : 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha / swasta sebagai mitra pengelolaan. 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan. 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan. Dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2006 tersebut di atas serta peraturan-peraturan yang terkait pengelolaan persampahan, Kabupaten Majene memerlukan kelembagaan yang jelas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Selain menugaskan Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan dalam pelaksanaan pengelolaan persampahan, Pemerintah Kabupaten Majene juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti dunia usaha / swasta dan peran serta masyarakat. Pada Tabel 3.16 berikut ini akan ditunjukkan keikutsertaan berbagai pemangku kepentingan, dunia usaha / swasta dan masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan.
DOKUMEN
76
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.16 Daftar Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Persampahan PEMANGKU KEPENTINGAN FUNGSI
No.
Pemerintah Kabupaten
Swasta
Masyarakat
-
-
-
-
-
-
√
√
-
-
-
-
-
-
PERENCANAAN • •
Menyusun target pengelolaan sampah skala kab/kota Menyusun rencana program persampahan dalam rangka pencapaian target Menyusun
•
√
rencana
anggaran
√ program
persampahan dalam rangka pencapaian target
√
PENGADAAN SARANA • • • •
Menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah Menyediakan
√ sarana
pengumpulan
(pengumpulan dari sumber sampah ke TPS)
√
Membangun sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS)
√
Membangun sarana pengangkutan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir
√
•
Membangun sarana TPA
√
-
-
•
Menyediakan Sarana Komposting
√
√
√
PENGELOLAAN •
Mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS
√
√
-
•
Mengelola sampah di TPS
√
-
√
•
Mengangkut sampah dari TPS ke TPA
√
-
-
•
Mengelola TPA
√
-
-
•
Melakukan Pemilahan sampah
√
-
√
DOKUMEN
77
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
•
Memberikan izin usaha persampahan
√
PENGATURAN DAN PEMBINAAN
-
-
-
-
-
-
Mengatur prosedur penyediaan layanan •
sampah
(jam,
pengangkutan,
personil,
peralatan, dll)
√
PEMANGKU KEPENTINGAN No.
FUNGSI
Pemerintah
Swasta
Masyarakat
-
-
-
-
-
-
-
-
√
-
-
√
-
-
Kabupaten • •
Melakukan
sosialisasi
peraturan
dan
pembinaan dalam hal pengelolaan sampah
√
Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan sampah
√
MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap •
capaian target pengelolaan sampah skala kab/kota
√
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap •
kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan persampahan
•
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas layanan persampahan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas layanan persampahan
Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kab. Majene Pemerintah Kabupaten Majene dalam hal ini Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan merupakan institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan persampahan di Kota Kabupaten Majene. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majene No. 4 Tahun 1998
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
78
KABUPATEN MAJENE
tentang Penyelenggaraan Kebersihan / Tata Kota dan Pemungutan Retribusi Sampah dalam Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Majene. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene mempunyai fungsi dan kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah No. 13 Tahun 2008, sebagai berikut : Fungsi : 1. Melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan wilayah kabupaten. 2. Merumuskan pelayanan umum di Bidang Perumahan, Pemukiman wilayah kabupaten. 3. Memberi pelayanan umum bidang perizinan. 4. Memberi pelayanan umum di Bidang Kebersihan, Pemadam Kebakaran dan Penerangan Jalan dan Pertamanan. 5. Mengkoordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene. 6. Mengatur, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan di Bidang Perumahan dan Pemukiman. Kewenangan : 1. Penetapan penerbitan IMB. 2. Penyelenggaraan dan pengawasan pemeliharaan kendaraan operasional / roda empat milik pemerintah daerah kabupaten. 3. Penetapan kualitas material bangunan dan jalan lingkungan. 4. Penyelenggaraan / pelaksanaan diklat / pelatihan sumber daya manusia pada tiap bidang. 5. Pemanfaatan dan pengawasan pengelolaan urusan ketatausahaan dinas. 6. Penyelenggaraan dan pengawasan kebersihan, penerangan jalan dan pertamanan serta pemadam kebakaran. 7. Peningkatan pelayanan penanggulangan prasarana dan sarana pengembangan kawasan pemukiman. 8. Peningkatan dan pemeliharaan / perbaikan prasarana dan sarana perumahan, pemukiman. 9. Peningkatan dan pemeliharaan sarana penerangan jalan dan taman. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene memiliki struktur organisasi sesuai dengan yang tertuang pada
DOKUMEN
79
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Perda No. 13 Tahun 2008 tanggal 18 November 2008 seperti yang terlihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :
Kepala Dinas Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat
Subag. Umum & Kepegawaian
Bidang Perumahan & Pemukiman
Bidang Kebersihan
Seksi Penataan Perumahan & Pemukiman
Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman
Seksi Prasarana Pemukiman
Seksi Kebersihan Prasarana Umum
Subag. Keuangan
Bidang Pemadam Kebakaran
UPTD
Subag. Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
Bidang Penerangan Jalan & Pertamanan
Seksi Pemadam Kebakaran
Seksi Penerangan Jalan
Seksi Penelitian, Penyuluhan & Pelatihan
Seksi Pertamanan & Pemakaman
Penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan
Keterangan : Unit Pengelola Persampahan di Kabupaten Majene adalah berbentuk Sub-Seksi
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkimber Kab. Majene Pelaksana pengelolaan persampahan pada Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene diselenggarakan oleh Bidang Kebersihan. Bidang ini dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan kebersihan jalan, selokan dan lingkungan serta melakukan pengendalian penanggulangan sampai air kotoran, air limbah serta tinja. Bidang Kebersihan terdiri atas 2 seksi yang dipimpin oleh seorang kepala seksi, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
80
KABUPATEN MAJENE
Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional kebersihan lingkungan (kota), mempersiapkan peralatan dan armada pengangkutan yang ada, serta tempat penampungan dan pemanfaatan sampah. Adapun fungsi dari seksi ini adalah : a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman sebagai acuan pelaksanaan tugas, b. Membersihkan sampah-sampah pada lingkungan pemukiman / perumahan rakyat, c. Melaksanakan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), d. Penyelenggara fasilitas penyedotan dan pengangkutan tinja dari septik tank di lingkungan pemukiman ke lokasi pembuangan / pengelolaan limbah, e. Memantau, mengawasi serta bimbingan teknis terhadap penanganan air limbah masyarakat, f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas, g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Seksi Kebersihan Prasarana Umum. Memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional kebersihan prasarana umum, mempersiapkan peralatan dan armada pengangkutan yang ada, serta tempat penampungan dan pemanfaatan sampah. Adapun fungsi dari seksi ini adalah : a. Menyusun rencana dan program kerja Seksi Kebersihan Prasarana Umum sebagai acuan pelaksanaan tugas, b. Membersihkan sampah-sampah pada lingkungan perkotaan, jalan-jalan umum, lapangan, sekolah-sekolah, perkotaan dan pasar, taman-taman kota serta fasilitas-fasilitas umum lainnya, c. Melaksanakan pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), d. Menjaga serta merawat kebersihan fasilitas-fasilitas umum yang ada, e. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kebersihan Prasarana Umum dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugas, f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
DOKUMEN
81
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Dari tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene, dalam rangka menangani pengelolaan persampahan ternyata belum ada seksi yang bertanggung jawab langsung terhadap pengoperasian dan pengelolaan TPA. Saat ini Jumlah personil staf Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene adalah sebanyak 38 orang. Sedang jumlah personil yang khusus menangani pengelolaan persampahan adalah sebanyak 15 orang dan untuk personil lapangan sebanyak 92 orang, yang terdiri dari : a. Pejabat dan Staf : -
Kepala Dinas
:
1 Orang
-
Kepala Bidang
:
1 Orang
-
Kepala Seksi
:
1 Orang
-
Staf
:
12 Orang
Total
:
15 Orang
• Koordinator Sampah
:
1 Orang
• Operator Motor Sampah
:
5 Orang
• Pembersih Kantor
:
2 Orang
• Penyapu Jalan
:
5 Orang
• Buruh Penyapu Jalan
:
18 Orang
• Buruh Pembersih Drainase
:
19 Orang
• Operator Mesin Pemangkas Rumput
:
2 Orang
• Supir Dump Truck
:
7 Orang
• Supir Arm Roll Truck
:
1 Orang
:
27 Orang
• Operator Alat Berat Bulldozer
:
1 Orang
• Operator Alat Berat Excavator
:
0 Orang
• Petugas Pencatatan Sampah Masuk TPA
:
0 Orang
• Pengawas Area Pengurungan Blok Landfill
:
0 Orang
• Penjaga Malam TPA
:
0 Orang
b. Personil Lapangan, terdiri dari : -
-
Pengumpulan dan Pemindahan
Pengangkutan
Buruh Armada Pengangkut -
Pemrosesan Akhir
DOKUMEN
82
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
• Petugas Hanggar PSDU di TPA -
:
0 Orang
• Pemungut Retribusi
:
4 Orang
Total
:
92 Orang
Pemungutan Retribusi
Dalam hal pengelolaan persampahan di Kabupaten Majene keterlibatan dunia usaha / swasta masih rendah, dikarenakan sektor ini masih belum menarik pihak swasta untuk berinvestasi. Walaupun demikian telah ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat pada penyediaan sarana pewadahan sampah di sumber sampah, menyediakan sarana komposting, dan mengumpulkan sampah dari sumber ke TPS. Keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan di Kabupaten Majene walaupun masih rendah dapat dilihat pada keikutsertaannya menyediakan sarana pewadahan sampah di sumber sampah, menyediakan sarana komposting, mengelola sampah di TPS, dan melakukan pemilahan sampah. Aturan yang mengatur tentang persampahan di Kabupaten Majene yang meliputi target capaian pelayanan, kewajiban dan sanksi bagi pemerintah kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha, pembagian kerja, serta retribusi sampah dan kebersihan telah dibuat dalam peraturanperaturan daerah. Walaupun demikian dalam pelaksanaanya di lapangan masih harus ditingkatkan sehingga tujuan yang ingin dicapai dengan adanya peraturan tersebut dapat tercapai. Berikut adalah peraturan-peraturan persampahan di Kabupaten Majene yang telah diperdakan.
DOKUMEN
83
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.17 Daftar Peraturan Persampahan Kabupaten Majene Ketersediaan No.
Peraturan
Ketersediaan
Ada
Tidak
Efektif
Belum efektif
Tidak efektif
(Sebutkan)
Ada
Dilaksanakan
Dilaksanakan
Dilaksanakan
Ada
-
-
√
-
Ada
-
-
√
-
Ada
-
-
√
-
Ada
-
-
√
-
Ada
-
-
√
-
PERSAMPAHAN •
Target capaian pelayanan pengelolaan Persampahan di Kabupaten ini
•
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan pengelolaan persampahan
•
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dan badan usaha dalam pengelolaan persampahan
•
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat sampah dihunian rumah, dan membuang ke TPS
•
Kewajiban dan sanksi bagi kantor / unit usaha di kawasan komersial / fasilitas sosial / fasilitas umum untuk mengurangi sampah, menyediakan tempat
Keterangan
DOKUMEN
84
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
sampah, dan membuang ke TPS
•
Pembagian kerja pengumpulan sampah dari sumber ke TPS, dari TPS ke TPA, pengelolaan TPA, dan pengaturan waktu pengangkutan sampah dari TPS ke TPA
Ada (sesuai pembagian
-
√
•
Peraturan Kerjasama pemerintah Kabupaten dengan swasta atau pihak lain dalam pengelolaan persampahan
•
Retribusi sampah atau kebersihan
-
tugas)
Ketersediaan No.
-
Ketersediaan
Ada
Tidak
Efektif
Belum efektif
Tidak efektif
(Sebutkan)
Ada
Dilaksanakan
Dilaksanakan
Dilaksanakan
-
√
-
-
-
-
√
-
-
Ada (Target Rp. 75 Juta / Tahun)
Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kab. Majene Tahun 2012
Keterangan
DOKUMEN
85
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
3.3.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Sampah pada dasarnya dihasilkan oleh atau merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Hukum Termodinamika Kedua menyatakan bahwa hakikatnya proses perubahan materi atau proses produksi apapun tidak ada yang berjalan efesien 100 (seratus) persen. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah yang jumlah dan volumenya sebanding dengan tingkat konsumsi kita terhadap barang atau material yang kita gunakan sehari-hari. Demikian juga dengan sampah, sangat tergantung dari gaya hidup dan jenis material yang kita konsumsi. A. Cakupan Pelayanan Dalam Pedoman Pengelolaan Persampahan Perkotaan yang diterbitkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Dirjen Tata Perkotaan dan Tata Pedesaan (2003), maupun yang dinyatakan dalam SNI 19-3964-1994 serta SNI 03-32421994, klasifikasi sumber atau lokasi penimbul sampah adalah sebagai berikut : 1.
Permukiman
7.
Hotel / Restoran / Tempat Hiburan
2.
Terminal
8.
Jalan
3.
Pasar
9.
Drainase
4.
Rumah Sakit
10. Sungai
5.
Perkantoran
11. Taman Kota
6.
Pertokoan / Perdagangan
12. Industri
Untuk Kabupaten Majene, wilayah yang mendapatkan pelayanan persampahan adalah wilayah perkotaan dengan luas pelayanan sebesar 55,19 km2 dengan jumlah penduduk yang menerima pelayanan kebersihan sebanyak 61.499 jiwa dari jumlah penduduk kota sebesar 63.140 jiwa. Daerah pelayanan yang sudah dilayani oleh Sistem Pengelolaan Persampahan Kabupaten Majene saat ini meliputi daerah pemukiman penduduk, sarana perkotaan, pantai / saran wisata dan lain-lain yang berada di 2 (dua) wilayah kecamatan, yaitu : 1.
Kecamatan Banggae yang terdiri dari 4 kelurahan : -
Kelurahan Totoli
-
Kelurahan Baru
-
Kelurahan Pangali-ali
-
Kelurahan Banggae
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
2.
Kecamatan Banggae Timur yang terdiri dari 5 kelurahan : -
Kelurahan Labuang
-
Kelurahan Tande
-
Kelurahan Baurung
-
Kelurahan Baruga
-
Kelurahan Baruga Dhua
Peta 3.3 Peta Cakupan Layanan Persampahan
86
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
87
KABUPATEN MAJENE
Beberapa daerah khususnya kawasan kumuh dan padat, pelayanan pengumpulan sampah tidak dilakukan sebagaimana mestinya, karena kurang lebarnya jalan untuk kendaraan pengumpul sampah atau jauhnya jarak antara rumah yang merupakan sumber limbah dengan lokasi pengumpulan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan kebersihan. Sampah yang dihasilkan di lingkungan tersebut, sebagian dibakar, namun sebagian besar lagi dibuang di saluran drainase, sehingga menyebabkan tersumbatnya saluran drainase yang mengakibatkan terjadinya banjir. B.
Sistem Pengelolaan Persampahan
Berdasarkan sumber timbulan sampah yang dihasilkan di Kabupaten Majene, yakni dari perumahan / permukiman, sarana kota, tempat wisata dan lokasi lainnya, maka pola pengelolaan sampah yang dilaksanakan adalah seperti bagan 1 berikut ini:
DOKUMEN
88
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
POLA PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN Sumber Sampah Timbulan Sampah Pemilahan di Sumber
Daur Ulang dan Pengomposan di Sumber / Kawasan
Sampah Organik
Sampah Anorganik (Plastik, Kertas, Logam, Gelas dan Lainnya) Pewadahan
Individual
Komunal
Pengumpulan Gerobak
Pemulung
Tong Sampah Pemindahan Pengangkutan Pembuangan Akhir Sampah Bagan 1. Pola Pengelolaan Sampah di Kabupaten Majene 1. Sumber Sampah dan Timbulan Sampah Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene tahun 2011, sampah berasal dari 5 sumber dan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 96 m3 per hari. Berikut akan ditunjukkan klasifikasi sumber sampah dengan besaran timbulan sampah yang dihasilkan di kabupaten Majene.
DOKUMEN
89
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
No.
Lokasi
Timbulan (m3/hari)
1.
Permukiman / Perumahan
57
2.
Sarana Kota
24
3.
Perairan Terbuka
-
4.
Pantai Wisata
7
5.
Lokasi Lainnya
8
Total
96
2. Pemilahan di Sumber Manajemen persampahan yang terintegrasi akan mencakup klasifikasi limbah ke dalam Sampah Organik dan Sampah Anorganik, Sampah Beracun dan tidak Beracun, limbah bangunan, limbah daur ulang dan kompos, dengan penekanan utama operasionalisasi prinsipprinsip reduce, reuse, dan recycle (3R). Sampah Basah (Sampah Organik) adalah sampah dari sisa kegiatan manusia yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, rumput, daun, dan lain-lain. Sampah ini biasanya akan tertinggal di lokasi pengumpulan, TPS container dan TPS terbuka menunggu untuk diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sampah Kering (Sampah Anorganik) adalah sampah dari sisa kegiatan manusia yang sukar atau tidak dapat membusuk, seperti plastik, kaca, kaleng, dan lain-lain. Sebagian dari sampah ini akan dikumpulkan oleh pemulung di lokasi pengumpulan, TPS container dan TPS terbuka. Sampah ini kemudian dijual ke pedagang pengumpul sampah yang ada di Kabupaten Majene yang selanjutnya dikirim ke Makassar atau Surabaya melalui beberapa pedagang primer dan sekunder. Sampah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) adalah sampah yang berasal dari bahan berbahaya atau beracun, seperti balon lampu bekas, baterai, dan lain-lain.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
90
KABUPATEN MAJENE
3. Pewadahan Pewadahan sampah adalah suatu cara penampungan sampah sebelum dikumpulkan, dipindahkan, diangkut dan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Tujuan utama dari pewadahan adalah : a. Untuk menghindari terjadinya sampah yang berserakan sehingga mengganggu lingkungan dari kesehatan, kebersihan dan estetika, b. Memudahkan proses pengumpulan sampah dan tidak membahayakan petugas pengumpulan sampah, baik petugas kota maupun dari lingkungan setempat. Untuk Kabupaten Majene pola pewadahan di seluruh wilayah cakupan pelayanan belum menerapkan sistem operasional yang baik, sehingga sering dijumpai berbagai permasalahan di lapangan, misalnya masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, masih kurangnya pemilahan antara sampah organik dan sampah anorganik. Semua jenis sampah masih tercampur termasuk sampah bahan beracun dan berbahaya dari rumah tangga, seperti balon lampu bekas, baterai, dan lain-lain. 4. Pengumpulan Sistem pengumpulan sampah adalah cara atau proses pengambilan sampah mulai dari tempat pewadahan / penampungan sampah dari sumber timbulan sampah sampai ke tempat pengumpulan sementara / stasiun pemindahan atau sekaligus ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengumpulan umumnya dilaksanakan oleh petugas kebersihan kota atau swadaya masyarakat (sumber sampah, badan swasta atau RT/RW). Pada dasarnya pengumpulan sampah dapat dikelompokkan dalam 2 pola pengumpulan yang kemudian dijabarkan dalam 4 sub sistem antara lain : a. Pola individual langsung b. Pola individual tidak langsung c. Pola komunal langsung d. Pola komunal tidak langsung Pengumpulan sampah untuk rumah tangga dengan cara langsung yaitu pengumpulan sampah rumah tangga pada tong-tong sampah yang telah disediakan dengan menggunakan gerobak sampah yang selanjutnya dibawa ke TPS-TPS atau kontainer, dan penggunaan motor sampah dan dump truck dari TPS ke TPA.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
91
KABUPATEN MAJENE
Pola pengumpulan sampah pada daerah pasar dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu : a. Sampah dibawa / dibuang sendiri oleh masing-masing pedagang ke TPS atau kontainer kemudian diangkut ke lokasi TPA dengan menggunakan dump truck atau arm roll truck. b. Sampah dikumpulkan oleh petugas kebersihan kemudian diangkut dengan menggunakan gerobak atau motor sampah dan selanjutnya diangkut ke TPS atau kontainer terdekat. Untuk pola pengumpulan sampah di daerah-daerah perkotaan dan tempat-tempat hiburan / pariwisata, seperti : hotel / penginapan, rumah makan, dsb, sampah pada umumnya langsung diangkut dengan menggunakan dump truck kemudian langsung dibawa ke TPA. Untuk Kab. Majene dari 4 pola yang ada, pola operasional di lapangan efektif hanya digunakan 3 pola, yakni pola individual langsung, pola komunal langsung, dan pola komunal tidak langsung. Adapun pola operasional masing-masing pola sebagai berikut : a. Pola Individual Langsung Pengumpulan dilakukan oleh petugas kebersihan yang mendatangi tiap-tiap bangunan / sumber sampah (door to door) dan langsung diangkut untuk dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir. Pungumpulan ini menggunakan kendaraan dump truck sampah biasa sebanyak 6 unit (yang masih kondisi baik) dengan rute pengumpulan sebagai berikut : 1) Dump Truck 02, Nomor Polisi DC 4557 B, beroperasi pada daerah : - Pangali-ali - Tiimbo-timbo - Paleo - Sebagian daerah Pasangrahan 2) Dump Truck 03, Nomor Polisi DC 9008 B, beroperasi pada daerah : - Saleppa - Pakkola - Battayang - Assamalewuang 3) Dump Truck 04, Nomor Polisi DC 9005 B, beroperasi pada daerah : - Sebagian daerah Pasangrahan - Rangas - Sebagian Garo’go - Camba 4) Dump Truck 05, Nomor Polisi DC 9006 B, beroperasi pada daerah :
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
92
KABUPATEN MAJENE
- Kantor polisi (Polres Majene) - Baurung - Barane - Lutang - Kantor DPRD 5) Dump Truck 06, Nomor Polisi DC 9007 B, beroperasi pada daerah : - Labuang - Binanga - Sebagian Garo’go - Tanangan - Cilallang 6) Dump Truck 07, Nomor Polisi DC 9009 B, beroperasi pada daerah : - Parappe - Tanjung Batu - Sebagian wilayah Binanga b. Pola Komunal Langsung Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, dll) ke tempat-tempat penampungan sampah komunal yang telah disediakan atau langsung ke truck sampah yang mendatangi titik pengumpulan. TPS pasangan batu tersebar di seluruh wilayah cakupan pelayanan, dan dilayani oleh dump truck biasa. Sedangkan Arm Roll Truck melayani 5 (lima) titik TPS Container, yaitu : - Pertokoan - TPI - PLN - Depan Stadion - Lingkungan Binanga (pantai) c. Pola Komunal Tidak Langsung Pengumpulan sampah dilakukan sendiri oleh masing-masing penghasil sampah (rumah tangga, dll) ke tempat-tempat yang telah disediakan / ditentukan (bin / tong sampah komunal) atau langsung ke gerobak sampah yang mangkal pada titik-titik pengumpulan komunal.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
93
KABUPATEN MAJENE
Petugas kebersihan dengan menggunakan motor sampah kemudian mengambil sampah dari tempat-tempat pengumpulan komunal tersebut dan di bawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir dengan truck sampah. Motor sampah yang dimiliki Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene yang masih beroperasi dengan baik sebanyak 5 (lima) unit dengan daerah pelayanan sebagai berikut : - Motor sampah 01, beroperasi di Lingkungan Timbo-timbo - Motor sampah 02, beroperasi di Lingkungan BTN Pullewa - Motor sampah 03, beroperasi di Lingkungan Binanga - Motor sampah 04, beroperasi di Lingkungan Parappe - Motor sampah 05, beroperasi di Lingkungan Lipu - Kemudian setelah melayani lingkungan masing-masing, kelima motor sampah tersebut bertugas ke jalur Galung selatan sampai dengan Galung Utara. 5. Pemindahan dan Pengangkutan Sarana pemindahan sampah dari alat pengumpulan ke alat pengangkutan yang digunakan saat ini di Kabupaten Majene adalah container kapasitas 6 m3 dan TPS pasangan batu dengan kapasitas bervariasi mulai dari kapasitas 1 m3 sampai dengan kapasitas 3 m3. Sebagaimana dijelaskan di atas, jumlah container yang dimiliki Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan kabupaten Majene sebanyak 5 (lima) unit yang di tempatkan pada beberapa titik, yaitu : - Pasokan, 1 unit - TPI, 1 unit - PLN, 1 unit - Depan Stadion, 1 unit - Lingkungan Binanga, 1 unit Sedangkan TPS pasangan batu berjumlah ± 100 unit disebar di seluruh wilayah pelayanan untuk memudahkan proses pengumpulan. 6. Pembuangan Akhir Limbah padat yang dikumpulkan pada umumnya dibuang di TPA-TPA bersistem open dumping (selanjutnya disebut TPA). Untuk Kabupaten Majene Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berlokasi di Lingkungan Buttu Kelurahan Tande Kecamatan Banggae Timur dengan luas
DOKUMEN
94
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
± 5 Ha dan berada cukup jauh dari kawasan penduduk. Lokasi ini mulai difungsikan sejak 2009 setelah TPA lama yang berlokasi di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur tidak dapat difungsikan lagi. Sarana dan Prasarana TPA Tande yang ada saat ini , antara lain : a. Blok Landfill, luas 8.000 m2 atau 0,8 Ha. b. Kolam pengolahan Leachate / Lindi. c. Jalan Operasi Temporer (turunan), panjang 47 m dan lebar 6 m. d. Jalan Operasi Permanen, Panjang 40,5 m dan lebar 5 m. e. Pencucian kendaraan Full Body, kapasitas 3 kendaraan. f. Pencucian roda kendaraan tiap selesai dumping, ukuran 17 x 8 m. g. Bak Penampungan Air Bersih, ukuran 3 x 6 m dan tinggi 3 m. h. Sumur Bor, 1 unit. i. Mesin pompa resirkulasi, 1 unit kapasitas 20 PK. Untuk proses perataan dan pemadatan sampah serta proses pengurugan tanah penutup, telah tersedia peralatan pendukung berupa 1 unit Bulldozer dan 1 unit Excavator. 118°56'
118°58'
119°00'
3°28'
3°28'
400
#
DESA BETTENG 400
400
U
30 0
Lem
ba
ng
Sir up pa
300
Puawang
KELURAHAN SIRINDU
SKALA 1 : 30.000 INTERVAL KONTUR 25 M KELURAHAN BARUGA DHUA 500
0
500
1500 M
Kaloli Sondong BUTTU SIBUNUANG
3°30'
#
0 10
Limboro #
#
#
30
Purrau
0
# #
#
Ayulita
#
#
#
# #
#
#
Limboro Barat
#
20 0
3°30'
Lokasi Infrastruktur Utama
Segeri 281
Sibuonang Asi Asing 229
# # # #
#
200
BUTTU UJUNG
Abaga
238
Lembang #
KELURAHAN BARUGA
300
Tande
#
#
#
#
#
200
#
#
# #
#
Buttu
# #
#
# # #
Baruga
#
Tanete
#
# #
100
#
#
# #
#
#
#
#
#
#
# #
#
#
#
#
#
#
#
# #
# #
Simullu Kaloli
160 #
Buttusamang
Salombo # #
#
KELURAHAN TANDE
#
#
#
#
#
BUTTU PAKALATIKA
#
KELURAHAN BARU
34#
# #
#
#
80
# # #
#
#
#
#
# #
KEL. BENGGAE
# # #
Lutang
#
# # #
# #
#
# #
#
#
#
81
#
3°32'
3°32'
#
#
#
#
# #
#
#
#
#
# # # #
# #
#
#
# #
Pakkola Tulu
#
# #
#
#
# #
#
Saleppa
#
#
# #
#
# #
#
#
Barane
#
#
#
#
# # #
Lipu
#
# #
#
#
# #
#
#
# #
#
# # #
Lembang
KEL. PANGALI-ALI
# #
Barane 2
#
Kampung Baru
Tunda # #
Battayang
#
KEL. LABUANG
#
# #
# # #
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
KELURAHAN BAURUNG Tanjungbatu
# #
#
#
# #
# #
#
Pappota Binanga
#
#
#
#
#
Pangali-ali #
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
#
# # #
#
Tangnga-tangnga
# #
#
#
# # #
Baurung
Leppe Barat
#
Teluk Majene
# #
#
#
#
#
Leppe
#
#
#
Pangale
# # #
#
#
Tamo 2
# #
#
#
# #
#
#
#
#
Tamo
#
# #
# #
#
Ujung Baurung #
#
#
#
#
# #
118°56'
#
118°58'
119°00'
Peta 3.4 Peta Lokasi Infrastruktur Utama Pengelolaan Persampahan
DOKUMEN
95
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Untuk memahami Sistem Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Majene, berikut ini akan ditunjukkan Tabel 3.18 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan dan Tabel 3.19 Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kabupaten Majene Tabel 3.18 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Persampahan Input
User Interface
Penampungan Awal
Pengaliran
Pengelolaan Akhir
Pembuangan / Daur Ulang
Kode / Nama Aliran
Sumber sampah
-
Pemukiman / Sarana Umum
-
-
-
-
Timbulan Sampah
-
Pemukiman / Sarana Umum
-
-
-
-
Perolehan
-
Sampah Organik dan An Organik
-
-
Kompos Daur Ulang
-
Pewadahan
-
Tong Sampah dan TPS
-
Individual & Komunal
-
Pengumpulan
-
Gerobak Sampah Pemulung
-
-
-
Pengangkutan
-
Dump Truck Kontainer
-
-
-
Pembuangan Akhir Sampah
-
Bulduzer, excavator
-
TPA
Kompos
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 Tabel 3.19 Sistem Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kabupaten Majene Kelompok Fungsi a
Pewadahan Pengumpulan Pengolahan Pengangkutan Pengolahan Akhir -
Teknologi yang digunakan
Jenis Data Sekunder
(Perkiraan) Nilai Data
Sumber Data
b
c
d
e
-
-
Laporan Periodik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
T ong Sampah Bak Permanen Karung, dll Gerobak Sampah Pemulung Komposting Daur Ulang Dump T ruck Container Motor Sampah Buldozer Excavator
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012
-
DOKUMEN
96
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
3.3.3 Kesadaran Masyarakat dan PMJK Pada umumnya masyarakat Kabupaten Majene belum banyak berperan serta dalam pengelolaan persampahan di wilayahnya, hal ini terlihat dari belum adanya kelompok masyarakat yang secara rutin terlibat dalam pengelolaan sampah, masih banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase dan gorong-gorong di sekitar kota. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat yang ada hanya bersifat insidentil seperti kegiatan kerja bakti menjelang hari-hari besar tertentu. Melihat kondisi ini, kesadaran masyarakat (individu maupun kelompok) tentang kebersihan / persampahan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dimana peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan sampah sangat diharapkan. Salah satu bentuk Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kabupaten Majene adalah keterlibatan pengusaha pemulung (Pengepul) barang bekas yang sampai saat ini sudah terdiri dari 8 unit usaha. Usaha-usaha ini sangat membantu dalam penanganan sampah karena mereka mengumpulkan sampah dengan cara keliling door to door. Adapun tipe sampah / barang bekas yang dikumpulkan selama ini berupa : besi, plastik, botol, karton dan kertas. Dalam menjalankan usaha ini, para pengusaha penampung dalam memasarkan sampah / barang bekas atau materialnya tidak mengalami kesulitan, karena telah terorganisir oleh pengusaha luar Majene, mulai dari pengaturan transportasi sampai pada biayanya telah diatur antara pengusaha lokal penampung dan pengusaha penampung barang bekas daur ulang dari Polman dan Makassar. Tabel 3.20 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kelurahan/Kecamatan Dikelola Oleh Masyarakat No.
Jenis Kegiatan RT
1 2 3 4 5 6
Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah di TPA Para Penyapu Jalan
L 16 135 5 -
RW P 180 4 -
L -
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012
P -
Dikelola Oleh Sektor Formal di Tingkat Kelurahan / Kecamatan L -
P -
Dikelola Pihak Swasta
L 4 -
P -
Ket.
DOKUMEN
97
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.21 Pengelolaan Persampahan di Tingkat Kabupaten/Kota Dikelola Dikelola Oleh Dikelola Sektor Formal Oleh Oleh di Tingkat Kabupaten/ Masyarakat Kota Kabupaten
No.
Jenis Kegiatan
1 2 3 4 5 6
Pengumpulan Sampah dari Rumah Pemilahan Sampah di TPS Pengangkutan Sampah ke TPS Pengangkutan Sampah ke TPA Pemilahan Sampah di TPA Para Penyapu Jalan
L 5 33 5 17
P -
L 5 -
P 4 -
L -
P -
Dikelola Oleh Pihak Swasta L -
P -
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012
Adapun program/proyek layanan yang berbasis masyarakat yang sampai saat ini berjalan adalah Program Pengadaan Tong Sampah. Program ini pertama dilaksanakan pada tahun 2008 oleh KSM. Irmaraudha, selanjutnya dilaksanakan lagi pada tahun 2011 oleh CV. Rezky Nini, dan sampai saat ini kondisi sarana tong sampah yang telah disediakan sebagian berfungsi dengan baik walau sebagian yang lain juga sudah dalam kondisi rusak. Tabel 3.22 Daftar Program/Proyek Layanan yang Berbasis Masyarakat
No.
Sub Sektor
Nama Program / Proyek / Layanan
Pelaksana / PJ
Kondisi Sarana Saat Ini Tahun Mulai Fungsi Tidak Rusak Fungsi
Aspek PMJK PM
JDR MBR
Persampahan 1
Tempat Sampah
Pengadaan Tong Sampah
KSM. Irmaraudha
2008
√
-
√
√
-
-
2
Tempat Sampah
Pengadaan Tong Sampah
CV. Rezky Nini
2011
√
-
-
√
-
-
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 3.3.4 “Pemetaan” Media Media komunikasi yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan adalah Kegiatan Kerja Bakti (Jum’at Bersih) dengan sasaran PNS Kabupaten Majene, Masyarakat, LSM dan KSM dengan tujuan untuk menumbuhkan peran serta
DOKUMEN
98
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
masyarakat dalam hal kebersihan. Hal ini dinilai positif sehingga perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Tabel 3.23 Kegiatan Komunikasi yang ada di Kabupaten Majene No. Kegiatan Tahun
1.
Jum'at Bersih
Dinas Pelaksana
Dinas Perkimber 2011 Kab. Majene
Tujuan Kegiatan Menumbuhkan Peran Serta Masyarakat dalam Hal Kebersihan
Khalayak Pesan sasaran Kunci PNS Masyarakat LSM
Pembelajaran
Perlu terus Positif ditingkatkan dan berkesinambungan
KSM
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 Dalam menjalankan konsep, sasaran, membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan program, dimana salah satunya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama masalah kebersihan / persampahan Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kab. Majene juga tidak lepas dari mitra media yang selalu menyoroti kebersihan perkotaan, dalam rangka kebersihan lingkungan dan penilaian ADIPURA. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, baik Media Cetak Nasional SINDO dan Radar Mandar maupun Media Lokal Sandeq Pos sering mengangkat masalah sanitasi lingkungan, termasuk di dalamnya pengelolaan sampah individu dan komunal, pengelolaan sampah di TPA, Normalisasi drainase, Kerja bakti antara masyarakat dan pemerintah daerah serta Sosialisasi Peraturan Daerah Kab. Majene tentang Penetapan Retribusi Persampahan / Kebersihan.
DOKUMEN
99
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.24 Media Komunikasi yang Ada di Kabupaten Majene Jenis Acara
Isu yang Diangkat
Pesan Kunci
Pendapat Media
1
Radar Sulbar
Rubrik
Sosialisasi Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan
Sosialisasi dan peningkatan PAD
Mendukung, lebih mengenai sasaran melalui langganan media
2
Sindo
Artikel
Pengelolaan Sampah di TPA
Penataan yang lebih maksimal di TPS
Perlu pembenahan yang berkelanjutan
3
Sandeq Pos
Artikel
Kerja bakti bersama antara pemerintah dan masyarakat
Tanggung jawab pengelolaan kebersihan
Mendukung pertumbuhan partisipasi semua pihak
4
Radar Sulbar
Artikel
Pembagian Tong Sampah dan pemilahan sampah
Peningkatan retribusi persampahan
Positif
No.
Nama Media
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 Adapun kerjasama yang juga dilaksanakan terkait masalah persampahan adalah menggalakkan Kegiatan Kebersihan Kota dimana Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kab. Majene melibatkan mitra kerjasama yang terdiri atas mahasiswa dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Kegiatan ini berupa Pembersihan Jalan, Pantai, Taman dan Normalisasi Drainase. Tabel 3.25 Kerjasama Terkait Sanitasi No. 1
Nama Kegiatan Pembersihan Jalan, Pantai, T aman dan Normalisasi Drainase
Jenis Kegiatan Sanitasi Kebersihan Perkotaan
Mitra Kerjasama
Pendapat Media
Mahasiswa dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Positif
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 Keterlibatan mitra-mitra lain dalam hal mengsosialisasikan pentingnya kebersihan lingkungan melalui pemasangan reklame turut memberi dampak positif bagi suksesnya program-program yang ada. Beberapa mitra yang terlibat dan berpotensial antara lain Yayasan YPMM Sulbar, LSM – LKPI, LKM. Assamaturuang dan dari swasta/perusahaan.
DOKUMEN
100
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.26 Daftar Mitra Potensial No.
Nama Mitra
Jenis Kegiatan Sanitasi
Pendapat Media
1 2 3 4 5
KSM. Iramayudha Yayasan - YPMM SULBAR LSM - LKPI Swasta/Perusahaan LKM - Assamaturuang
Pembuatan T empat Sampah dari Ban Bekas Pemasangan Reklame tentang Kebersihan Pemasangan Reklame tentang Kebersihan Pemasangan Reklame tentang Kebersihan Pemasangan Reklame tentang Kebersihan
Positif Positif Positif Positif Positif
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 3.3.5 Partisipasi Dunia Usaha Sektor persampahan masih belum dapat menarik minat pihak swasta / dunia usaha. Keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah dikarenakan iklim yang tidak kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta merugikan investasi dunia usaha. Dengan kondisi ini peran dunia usaha untuk skala lokal pun belum tampak, walaupun sekarang sudah ada yang melibatkan diri dalam penanganan persampahan namun masih bersifat Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tabel 3.27 Penyedia Layanan Pengelolaan Persampahan yang Ada di Kab. Majene
No.
Nama Provider
Tahun Mulai Operasi
1. KSM. IRAMARAUDHA
2005
Jenis Kegiatan - Penyuluhan / Sosialisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat - Pengadaan tempat sampah dari ban bekas
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 3.3.6 Pendanaan dan Pembiayaan Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan persampahan Kabupaten Majene sampai saat ini hanya berasal dari 2 sumber, yaitu APBN dan APBD. Secara umum alokasi pembiayaan untuk sektor persampahan masih dibawah 5 % dari total anggaran APBD, rendahya biaya tersebut pada umumnya karena pengelolaan persampahan masih belum menjadi prioritas dan menggunakan pola penanganan sampah yang ala kadarnya tanpa memperhitungkan faktor keselamatan lingkungan kesehatan masyarakat.
DOKUMEN
101
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Anggaran yang adapun masih belum memadai bahkan masih serba kekurangan dalam Belanja Operasional dan Pemeliharaan. Bahkan dalam kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir persampahan, dilihat dari sumber pendanaan APBD Kabupaten Majene masih di bawah standar operasional pengelolaan, dimana persoalan persampahan masih belum menjadi prioritas dan masih menggunakan pola penanganan sampah kumpul – angkut dan buang. Tabel 3.28 Ringkasan Pendapan dan Belanja dari Subsektor Pengelolaan Persampahan Subsektor / Tahun No. SKPD Anggaran 1.
Retribusi sampah
2009 2010 2011 2012
Target Anggaran (Rp.) 35.000.000 55.000.000 75.000.000
Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Rata-Rata (%) (Rp.) 36.378.000 40.437.000 32.399.000
Sumber : Dinas Perkimber Kab. Majene Tahun 2012 3.3.7 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak a. Permasalahan Permasalahan pembangunan adalah selisih antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi. Berdasarkan pengertian tersebut maka identifikasi permasalahan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Majene adalah : 1. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan. 2. Masih rendahnya daya tampung TPSS. 3. Masih kurangnya sarana & prasarana pengangkutan dan pembuangan sampah. 4. Masih kurangnya pembiayaan operasional dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang ada. 5. Masih kurangnya jumlah petugas kebersihan dan rendahnya kesejahteraan para personil. 6. Masih terbatasnya lahan TPA dan fasilitas TPA serta rendahnya perlindungan terhadap lingkungan . 7. Kepadatan dan penyebaran penduduk semakin meningkat sehingga mengakibatkan makin besarnya timbulan sampah
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
102
KABUPATEN MAJENE
b. Isu Strategis Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah / masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi / kejadian penting / keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan permasalahan yang ada, visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, maka isu-isu strategis yang dihadapi dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Majene adalah : 1. Pembangunan Berkelanjutan.
3.4
Pengelolaan Drainase Lingkungan
3.4.1 Kelembagaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene sebagai salah satu SKPD dalam Pemerintahan Kabupaten Majene yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene adalah : perumusan dan penetapan kebijakan teknis pelaksanaan di bidang pekerjaan umum; pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan di bidang pekerjaan umum. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Majene diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008, seperti pada Gambar 3.3 berikut :
DOKUMEN
103
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Kepala Dinas Kelompok Jabatan Fungsional
Sekretariat
Subag. Umum & Kepegawaian
Bidang Bina Marga
Bidang Cipta Karya
Subag. Keuangan
Bidang Pengairan
Bidang Peralatan & Perbekalan
Seksi Jalan & Jembatan
Seksi Litbang & Pemanfaatan Tata Ruang
Seksi Irigasi
Seksi Pemeliharaan Jalan & Jembatan
Seksi Bangunan
Seksi Sungai dan Rawa
UPTD Wilayah I
UPTD Wilayah II
Subag. Perencanaan Evaluasi & Pelaporan
Seksi Peralatan, Workshop dan Laboratorium Seksi Perbekalan
Penyelenggaraan Pengelolaan Drainase Lingkungan
Keterangan : Unit Pengelola Drainase Lingkungan di Kabupaten Majene adalah berbentuk Sub-Seksi
Gambar 3.3 Bagan Struktur Organisasi Dinas PU Kab. Majene Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Pekerjaan Umum dijalankan dengan struktur organisasi, sebagai berikut : 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 3. Bidang Bina Marga : a. Seksi Jalan dan Jembatan b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
104
KABUPATEN MAJENE
4. Bidang Cipta Karya : Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di Bidang Cipta Karya. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi membantu mengkoordinir dan/atau memfasilitasi kegiatan di bidang cipta karya, meliputi : Pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam pemanfaatan ruang, Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan bangunan, Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. a. Seksi Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Tata Ruang Tugas pokok Kepala Seksi Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Tata Ruang adalah membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang penelitian pengembangan dan pemanfaatan tata ruang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Penelitian Pengembangan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang penelitian pengembangan dan pemanfaatan tata ruang, meliputi : Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dalam membuat dan menyusun harga satuan bahan, pembuatan rencana anggaran biaya (RAB) dan meningkatkan kemampuan teknis tenaga pengawas bangunan, Penelitian, pengoreksian dan pengawasan kemampuan konsultan dalam melaksanakan pekerjaan perencanaan, Penataan pengelolaan pemanfaatan ruang, Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. b. Seksi Bangunan Tugas pokok Kepala Seksi Bangunan adalah membantu kepala bidang dalam menyiapkan, menghimpun dan mengolah serta melaksanakan kegiatan di bidang bangunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Seksi Bangunan mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan di bidang bangunan, meliputi :
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
105
KABUPATEN MAJENE
Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara teknis pelaksanaan pekerjaan bangunan, Peningkatan, pengendalian dan analisa kegiatan bangunan, Peningkatan mutu bahan bangunan, Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan pemberian saran pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya. 5. Bidang Pengairan : a. Seksi Irigasi b. Seksi Sungai dan Rawa 6. Bidang Peralatan dan Perbekalan : a. Seksi Peralatan, Workshop dan Laboratorium b. Seksi Perbekalan
DOKUMEN
106
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.29 : Peta Pemangku Kepentingan dalam Pembangunan dan Pengelolaan Drainase Lingkungan PEMANGKU KEPENTINGAN No.
• • • • • • •
FUNGSI
PERENCANAAN Menyusun target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota Menyusun rencana program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target Menyusun rencana anggaran program drainase lingkungan dalam rangka pencapaian target PENGADAAN SARANA Menyediakan sarana drainase lingkungan PENGELOLAAN Membersihkan saluran drainase lingkungan Memperbaiki saluran drainase lingkungan yang rusak Melakukan pengecekan kelengkapan utilitas teknis bangunan (saluran drainase lingkungan) dalam pengurusan IMB
Pemerintah Kabupaten
√ √ √
Swasta
Masyarakat
√ √
√ √
√
√
√
PENGATURAN DAN PEMBINAAN •
Menyediakan advis planning untuk pengembangan kawasan permukiman, termasuk penataan drainase lingkungan di wilayah yang akan dibangun
√
•
Memastikan integrasi sistem drainase lingkungan (sekunder) dengan sistem drainase sekunder dan primer
√
• • •
Melakukan sosialisasi peraturan, dan pembinaan dalam hal pengelolaan dainase lingkungan Memberikan sanksi terhadap pelanggaran pengelolaan drainase lingkungan MONITORING DAN EVALUASI Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian target pengelolaan drainase lingkungan skala kab/kota
√
√
DOKUMEN
107
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
•
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kapasitas infrastruktur sarana pengelolaan drainase lingkungan
√
•
Melakukan monitoring dang evaluasi terhadap efektifitas layanan drainase lingkungan, dan atau menampung serta mengelola keluhan atas kemacetan fungsi drainase lingkungan
√
Tabel 3.30 : Peta Peraturan Drainase Lingkungan Kabupaten Majene Ketersediaan No.
Peraturan
Ada (Sebutkan)
Ketersediaan
Tidak Ada
DRAINASE LINGKUNGAN •
Target capaian pelayanan pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten ini
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan layanan drainase lingkungan
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi Pemerintah Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan drainase lingkungan
√
Efektif Dilaksanakan
Belum efektif Dilaksanakan
Tidak efektif Dilaksanakan
Keterangan
DOKUMEN
108
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
•
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat dan atau pengembang untuk menyediakan drainase lingkungan, dan menghubungkan dengan sistem drainase sekunder
√
•
Kewajiban dan sanksi bagi masyarakat untuk memelihara sarana drainase lingkungan sebagai saluran pematusan air hujan
√
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
109
KABUPATEN MAJENE
3.4.2 Sistem dan Cakupan Pelayanan Kondisi eksisting saluran drainase yang ada di Kabupaten Majene secara umum berupa saluran terbuka yang belum tertata dalam satu sistem pola drainase yang baik, saluran drainase terbangun nampaknya belum memenuhi suatu standar perencanaan teknis. Permasalahan drainase adalah akibat sistem yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara, sehingga pada waktu musim penghujan drainase yang ada macet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan pemukiman. Sistem jaringan drainase perkotaan umumnya dibagi atas 2 bagian, yaitu : 1. Sistem Drainase Mayor, Sistem drainase mayor yaitu sistem saluran/badan air yang menampung dan mengalirkan air dari suatu daerah tangkapan air hujan (Catchment Area). Pada umumnya sistem drainase mayor ini disebut juga sebagai sistem saluran pembuangan utama (major system) atau drainase primer. Sistem jaringan ini menampung aliran yang berskala besar dan luas seperti saluran drainase primer, kanal-kanal atau sungai-sungai. Perencanaan drainase makro ini umumnya dipakai dengan periode ulang antara 5 sampai 10 tahun dan pengukuran topografi yang detail mutlak diperlukan dalam perencanaan sistem drainase ini. 2. Sistem Drainase Mikro, Sistem drainase mikro yaitu sistem saluran dan bangunan pelengkap drainase yang menampung dan mengalirkan air dari daerah tangkapan hujan. Secara keseluruhan yang termasuk dalam sistem drainase mikro adalah saluran di sepanjang sisi jalan, saluran/selokan air hujan di sekitar bangunan, gorong-gorong, saluran drainase kota dan lain sebagainya dimana debit air yang dapat ditampungnya tidak terlalu besar. Pada umumnya drainase mikro ini direncanakan untuk hujan dengan masa ulang 2, 5 atau 10 tahun tergantung pada tata guna lahan yang ada. Sistem drainase untuk lingkungan permukiman lebih cenderung sebagai sistem drainase mikro.
DOKUMEN
110
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.31 Diagram Sistem Sanitasi Pengelolaan Drainase Lingkungan Kab. Majene
Produk Input
(A) User Interface
(B) Pengumpulan dan Penampungan/ Pengolahan Awal
(C) Pengangkutan/ Pengaliran
(D) ( Semi/ Pengolahan akhir terpusat )
(E) Daur ulang dan atau pembuangan akhir
Grey Water Badan air/ tanah
Air cucian dapur Tempat cuci piring/ Air untuk mandi Air cucian
Atap bangunan
Sungai
Badan air/ tanah Air kamar mandi
Tempat cuci baju/ mobil
Badan air/ tanah Sungai
Sungai
Talang Jalan /Ruang publik
Sungai
Tanah
Sungai
DOKUMEN
111
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.32 Sistem Pengelolaan Drainase yang Ada di Kabupaten Majene Input
User Interface
Air Cucian dapur
Tempat cuci piring/ makanan Tempat cuci piring/ makanan Tempat cuci piring/ makanan Kamar mandi Kamar mandi
Air untuk mandi Air cucian
Penampung an Awal -
Pengaliran -
Pengolahan Akhir -
Pembuangan/ Daur Ulang Tanah
Kode/Nama Aliran D1
-
-
-
Selokan
D2
-
Drainase/ Saluran air Drainase/ Saluran air -
-
Sungai
D3
-
D4 D5
-
Tanah Selokan/ Sungai Tanah
Drainase/ Saluran air Drainase/ Saluran air Drainase/ Saluran air
-
Sungai
D7
-
Tanah Sungai
D8 D9
-
Tanah Sungai Sungai
D 10 D 11 D 12
-
Atap Bangunan
Tempat cuci baju/ mobil Tempat cuci baju/ mobil Talang Talang
Jalan /Ruang publik
-
-
-
D6
3.4.3 Kesadaran Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Jender dan Kemiskinan (PMJK) Pada umumnya masyarakat Kabupaten Majene belum banyak berperan serta dalam pengelolaan drainase lingkungan di wilayahnya, hal ini terlihat dari belum adanya kelompok masyarakat yang secara rutin terlibat dalam pengelolaan drainase, masih banyaknya sampah yang menyumbat saluran drainase dan gorong-gorong di sekitar kota. Kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat yang ada hanya bersifat insidentil seperti kegiatan kerja bakti menjelang hari-hari besar tertentu. Melihat kondisi ini, kesadaran masyarakat (individu maupun kelompok) sektor dranase merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dimana peran dan partisipasi aktif masyarakat sebagai mitra dalam pengelolaan ataupun pemeliharaan saluran drainase sangat diharapkan.
DOKUMEN
112
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.33 : Kondisi Drainase di Tingkat Kelurahan/Kecamatan Jumlah No.
Kondisi Drainase Saat Ini
Pembersihan Drainase
Kelurahan/Desa RT RW
Lancar
Rutin
Mampet L
Tidak Rutin P
L
Bangunan Diatas Saluran
Pengelolaan Oleh
P
Pemerintah Kota
Kelurahan
Masyarakat (RT/RW) L P
Swasta
Ada
Tidak Ada
DOKUMEN
113
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.34 : Daftar Program/Proyek Berbasis Masyarakat
Sub-Sektor
No.
Nama Program / Proyek / Layanan
Tahun
Kondisi Sarana Saat Ini
Aspek PMJK
Pelaksana/PJ Mulai
Fungsi
Tidak
Rusak
PM
JDR
MBR
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Fungsi 1
Air Limbah, Drainase, Persampahan
2
Air Limbah, Drainase
3
Drainase
PNPM Perkotaan PNPM Perdesaan PPIP
Keterangan : PM = Pemberdayaan Masyarakat JDR = Jender MBR = Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Masyarakat
2007
Masyarakat Masyarakat
2012
Ya
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
114
KABUPATEN MAJENE
3.4.4 “Pemetaan” Media Media komunikasi yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum adalah Kegiatan Kerja Bakti (Jum’at Bersih) dengan sasaran PNS Kabupaten Majene, Masyarakat, LSM dan KSM dengan tujuan untuk menumbuhkan peran serta masyarakat dalam hal kebersihan. Hal ini dinilai positif sehingga perlu ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam menjalankan konsep, sasaran, membina, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan program, dimana salah satunya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat, terutama masalah drainase lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Majene juga tidak lepas dari mitra media yang selalu menyoroti kebersihan perkotaan, dalam rangka kebersihan lingkungan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini, baik Media Cetak Nasional SINDO dan Radar Mandar maupun Media Lokal Sandeq Pos sering mengangkat masalah sanitasi lingkungan, normalisasi drainase, Kerja bakti yang dilakukan antara masyarakat dan pemerintah.
DOKUMEN
115
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.35 : Kegiatan Komunikasi Yang Ada Di Kabupaten/Kota
No.
1
Kegiatan
Jumat Bersih
Dinas
Tujuan
Pelaksana
Kegiatan
Tahun
2011
DPU - CK
1
Sosialisasi Pembangunan Drainase
2012
DPU - CK
2
Review Master Plan Drainase
2012
Satker PPLP
Menumbuhkan Peran serta masyarakat dalam pemeliharaan Agar pembangunan drainase lancer dan terpeliharan Mengetahui kondisi riil drainase saat ini dan penanganannya
Khalayak Sasaran
Pesan
PNS, Masyarakat, LSM, KSM
Kebersihan tanggungjawab bersama
Perlu ditingkatkan
Masyarakat
Sukseskan Pembangunan Drainase
Pelibatan Masyarakat mulai perencanaan sampai pemeliharaan
Pemerintah dan Masyarakat
Kendala dan Target Capaian
Masyarakat mengetahui kondisi drainase saat ini
Pembelajaran Kunci
DOKUMEN
116
BUKU PUTIH SANITASI KABUPATEN (BPS)
KABUPATEN MAJENE
Tabel 3.36 : Media Komunikasi Yang Ada Di Kabupaten/Kota
No.
Nama Media
Jenis Acara
Isu Yang Diangkat
Pesan Kunci
Pendapat Media
1 2 3 4 5 6 7 8
Tabel 3.37 : Kerjasama Terkait Sanitasi Jenis Kegiatan No.
Nama Kegiatan
Mitra Kerjasama Sanitasi
1 2 3
Pendapat Media
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
117
KABUPATEN MAJENE
3.4.5 Partisipasi Dunia Usaha Saat ini belum terdapat kerjasama penanganan antara Pemerintah Kabupaten, dan swasta dalam pengelolaan drainase lingkungan di Kabupaten Majene. Penanganan permasalahan drainase lingkungan ini hanya dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Majene dan ada beberapa program kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Demikian pula halnya dengan pengelolaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana pembuangan drainase yang telah dibangun oleh Pemerintah daerah maupun masyarakat masih belum memadai, dan peran serta masyarakat dan swasta terhadap program ini ternyata masih kurang dan belum termobilisasikan dengan baik. 3.4.6 Pendanaan dan Pembiayaan Tabel 3.40 : Ringkasan Pendapatan dan Belanja dari Sub-Sektor Pengelolaan Drainase Lingkungan Sub-Sektor / SKPD
n-4
a
b
c
A
Drainase Retribusi Drainase Lingkungan
No.
B
n-3 d
n-2
n-1
e
f
n
Rata Rata
Pertumbuhan
h
i
g
(%)
3.4.7 Isu Strategis dan Permasalahan Mendesak Kondisi saluran drainase Kabupaten Majene sering menghadapi permasalahan yang di hadapi antara lain 1) Lemahnya kapasitas SDM manajemen sub sektor drainase. 2) Anggaran pengelolaan drainase yang bersumber dari APBD sangat kecil. 3) Kapasitas saluran drainase masih kurang sehingga berakibat terjadinya luapan. 4) Belum semua kawasan perkotaan memiliki saluran drainase.. 5) Banyak terjadi pendangkalan pada saluran drainase. 6) Sudah terbangunnya sarana drainase tetapi sebagian besar sudah rusak dan belum berfungsi secara optimal. 7) Lahan pembangunan drainase terkendala karena melintasi tanah milik warga. 8) Saluran drainase digunakan untuk pembuangan limbah rumah tangga.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
KABUPATEN MAJENE
118
9) Sebagian wilayah terjadi genangan pada saat musim penghujan.
3.5
Pengelolaan Komponen Terkait Sanitasi
3.5.1 Pengelolaan Air Bersih Penyediaan pengelolaan air bersih di Kabupaten Majene, bersumber dari dua system yaitu non perpipaan dan system perpipaan. Sistim penyediaan air bersih perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Majene secara teknis dan pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut : •
Aspek Teknis Air Baku bersumber dari bangunan penangkap (intake) dengan system gravitasi berlokasi di sungai Abaga dengan pengolahan lengkap berkapasitas 40 l/dtk dan di lokasi sungai Mangge dengan system pengolahan sederhana (bronkaptering) berkapasitas 5 l/dtk. Sistem pengolahan air bersih instalasi (WTP) Galong Lombok berkapasitas 20 l/dtk dengan type pengolahan lengkap system pemompaan malai dati intake ke instalasi pengolahan berjarak 650 M dan didistribusikan ke reservoir rusung-rusung (kap. 300 m3) juga denga sistim pemompaan.
•
Aspek Pelayanan Sistim pelayan air bersih di ibu kota Kabupaten Majene sudah mencakup semua desa kelurahan kecuali sebagian Kelurahan Totoli, sebagian Kelurahan Tande dan Kelurahan Baruga yang belum terjangkau jaringan distribusi. Sementara tingkat pelayanan dan unit sambungan : 1. Saat ini pelayanan mencakup 48 % dari jumlah penduduk Kota Majene (2 Kecamatan) melalui sistim perpipaan dan terminal air. 2. Kapasitas terpasang IPA Abaga = 40 l/dtk sementara kapasitas produksi = 20 l/dtk pada musim hujan dan menurun drastis sampai 20 l/dtk pada musim kemarau. 3. Kapasitas produksi bronkaptering Mangge = 10 l/dtk 4. IPA Galung Lombok kapasitas terpasang = 60 l/dtk dan kapasitas produksi 16 l/dtk hanya bias diproduksi 16 jam.hari. 5. Tingkat Kebocoran 29 % 6. Unit Sambunagn Rumah (SR) = 5.015 Unit 7. HU / TA / KU = 84 Unit
Permasalah Prioritas
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
119
KABUPATEN MAJENE
Instalasi Abaga (Lengkap Pengolahan) yang dibangun pada tahun 1979 – 1980 tidak mampu lagi berproduksi sesuai dengan kapasitas terpasang yang disebabkan penurunan debat air pada sumbenya dengan rata-rata 20 – 25 l/dtk bahkan dapat mencapai 10 l/dtk pada musim kemarau. Kapasitas air baku pada Sungai Mangge yang telah dieksplaoitasi PDAM Majene sebanyak 10 l/dtk masih memungkinkan untuk dikembangkan di wilayah 1 PDAM Majene meliputi Kelurahan Baru, Kelurahan Totoli, Kelurahan Rangas, Kelurahan Baru, Kelurahan Pangali-ali, Desa Pambo;boring dan Desa Palipi Soreang, tetapi sistim Pengolahan yang ada masih menggunkan pengolahan sederhana (SAringan Pasir Lambat) sehingga pada musim hujan air baku mengalami kekeruhan yang tinggi. Istalasi Galung Lombok sangat diharapka untuk menunjang pemenuhan kebutuhan air bersih pada Wilayah IV Pelayan PDAM Majene, sumber air bakunya dari Sungai Tinambung dengan debit 1060 l/dtk pada musim hujan dan 600 l/dtk sehingga sangat memungkinkan sarani ini dikembangkan. Saat ini telah dibangun IPA dengan kapasitas 20 l/dtk sebagai tambahan kapasitas namun belum juga dapat dimaksimalkan disebabkan masih menunggu penyelesaian jaringan pipa ke Kota Majene. Sedangkan IPA lama 20 l/dtk yang menglami peningkatan kapasitas (apreting dari 20 l/dtk menjadi 40 l/dtk) belum juga dapat di fungsikan akibat pompa lama semuanya mengalami kerusakan sementara apreting tidak disertakan penggantian pompa sesuai dengan kapasitasnya. Tabel 3.41 : Sistem Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih Kebupaten Majene No.
Uraian
Satuan
Sistem Perpipaan
1
Pengelola
PDAM
2
Tingkat Pelayanan
%
22.48
3
Kapasitas Produksi
Ltr/dtk
70
4
Kapasitas Terpasang
Ltr/dtk
145
5
Jumlah Sambungan Rumah (Total) - Aktif
Sambungan
6334
- Tidak Aktif
Sambungan
4695
6
Kehilangan Air (UFW)
%
22.96
7
Retribusi/Tarif (rumah tangga)
M3
700
Keterangan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
120
KABUPATEN MAJENE
8
Jumlah Pelanggan Perkecamatan - Banggae Timur
Pelanggan
2045
- Banggae
Pelanggan
1891
- Pamboang
Pelanggan
142
- Sendana
Pelanggan
393
- Tammaroddo Sendana
Pelanggan
-
- Tubo Sendana
Pelanggan
-
- Malunda
Pelanggan
224
- Ulumanda
Pelanggan
-
Sumber : PDAM Kabupaten Majene, Tahun 2012 3.5.2 Pengelolaan Air Limbah Industri Rumah Tangga Untuk pengelolaan limbah industri rumah tangga di Kabupaten Majene bias dianggap tidak ada disebabkan industri rumah tangga yang ada juga masih relatif kurang dan limbah yang dihasilkanpun dibuang langsung ke tong sampah ada container. Berikut daftar indutri rumah tangga yang memungkinkan menghasilkan limbah dalam produksinya : Tabel 3.42 : Pengelolaan Limbah Industri Rumah Tangga Kabupaten Majene
Jenis Industri Rumah Tangga
Indutri Furnitur dari Kayu
Industri Percetakan
Industri Pakaian Jadi dari Tekstil dan Perlengkapannya
Lokasi
Lingk. Lipu Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Jalan. Gatot Subroto Kel. Banggae Kec. Banggae Jalan Lanto Dg. Pasewang (Komp. Pasar Sentral) Kel. Banggae Kec.
Jumlah Industri RT
27
20
20
Jenis Pengelolaan
Kapasitas (m3/hari)
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
121
KABUPATEN MAJENE
Banggae
Lingk. Leppe Industri Batu Bata dari Tanah Kel. Baurung Liat/Keramik Kec. Banggae Timur Lingk. Rangas Industri Kapal/Perahu Kel. Rangas Kec. Banggae Jalan Saleh Banjar Kel. Industri Minyak Goreng/Kelapa Labuang Utara Kec. Banggae Timur Jalan A. P. Pettarani Kel. Labuang Utara Industri Penerbitan Lainnya Kec. Banggae Timur Jalan Lanto Industri Barang - Barang dari Dg. Pasewang Semen Kel. Banggae Kec. Banggae Lingk. Binanga Kel. Labuang Industri Penggergajian Kayu Kec. Banggae Timur Lingk. Tamo Industri Pengolahan dan Kel. Baurung Pengawetan Lainnya untuk Ikan Kec. Banggae dan Biota Perairan Lainnya Timur Dsn. Salutambung Industri Pengolahan Rotan Kec. Ulumanda Jalan Poros Industri Penggilingan Padi dan Majene Penyosohan Beras Mamuju Kec. Malunda Jalan Gatot Subroto No. Industri Furnitur yang belum 179 Kel. tercakup dalam kelompok 36101 Pangali-Ali Kec. Banggae
16
15
11
6
5
5
5
4
3
3
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
122
KABUPATEN MAJENE
Industri Roti dan Sejenisnya Indutri Berbagai Macam Tepung dari Padi-Padian, Biji-Bijian, Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Sejenisnya Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan Lainnya Industri Barang dari Logam bukan Aluminium siap pasang untuk bangunan Indutri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya
Industri Tali
Industri Alat Pemotong dan alatalat lainnya yang digunakan dalam Rumah Tangga
Reproduksi Media Rekaman
Industri Furnitur dari Logam
Industri Tempe dan Tahu
Daur Ulang Barang-Barang Logam
Jalan Jend. Sudirman Kel. Labuang Kec. Banggae Timur Jalan Lanto Dg, Pasewang Kel. Banggae Kec. Banggae Soreang Desa Soreang Palipi Kec. Banggae Jalan Poros Majene Mamuju Lakkadding Kec. Sendana Lingk. Camba Kel. Baru Kec. Banggae Lingk Rangas Pa'besoang Kel. Rangas Kec. Banggae Jalan Poros Majene Mamuju Desa Pambo'borang Kec. Banggae Jalan A. P. Pettarani Kel. Labuang Utara Kec. Banggae Timur Jalan Pasar Ikan No. 15 Battayang Kel. Banggae Kec. Banggae Jalan Atjo Benya No. 12 Saleppe Kel. Banggae Kec. Banggae Luaor Desa Bonde Kec. Banggae
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
123
KABUPATEN MAJENE
Lingk. Teppo Kel. Baru Kec. Banggae Lingk. Baruga Industri Furniture dari Rotan, dan Kel. Baruga atau Bambu Kec. Banggae Timur Pelabuhan Majene Kel. Industri Es Banggae Kec. Banggae Lingk. PaoIndutri Pengolahan Teh dan Kopi Pao Kec. Malunda Lingk. Rusung Industri Barang-Barang dari Tanah Kel. PangaliLiat/Keramik untuk Keperluan Ali Kec. Rumah Tangga Banggae Soreang Desa Industri Pupuk Alam/Non Sintetis Soreang Palipi Hara Makro Primer Kec. Banggae Industri Alat Pertanian dari Logam
1
1
1
1
1
1
Industri Sabun dan Bahan Lingk. PaoPembersih Keperluan Rumah Pao Kec. 1 Tangga, Kosmetik dan Sejenisnya Malunda Sumber : Dinas Koperasi, UK , Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Majene, Tahun 2012 3.5.3 Pengelolaan Limbah Medis Untuk mengetahui jumlah fasilitas medis dan rata-rata kapasitas buangan air limbah medis khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene sulit dilakukan karena RSUD Majene belum memiliki fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat, namun dimasing masing-masing unit telah dilengkapi dengan fasilitas bak resapan tertutup. Karakteristik dari limbah medis yang ada antara lain : •
Limbah Benda Tajam, adalah obyek atau alat yang memiliki sudut, sisi tajam atau bagian yang menonjol yang dapat menusuk atau memotong kulit, seperti : jarum hipodermik, perlengkapan intravena, pipet Pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Benda seperti ini terbuang dan kemungkinan terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif.
•
Limbah infeksius, mencakup limbah yang berkaitan dengan pasien yang memerlukan isolasi penyakit menular (perawatan intensif) dan limbah laboratorium yang berkaitan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
KABUPATEN MAJENE
124
dengan pemeriksaan mikrobiologi dari poliklinik dan ruang perawatan atau isolasi penyakit menular. •
Limbah Jaringan Tubuh, meliputi organ, anggota badan, darah dan cairan tubuh, biasanya dihasilkan pada saat pembadahan atau otopsi.
•
Limbah Sitotoksik, yaitu bahan yang terkontaminasi atau mungkin terkontaminasi dengan abat sitotoksik selama percikan, pengangkutan atau tindakan terapi sitotoksik.
•
Limbah Farmasi, beral dari obat-obat yang kadaluarsa, atau obat yang terbuang karena tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan obat yang terkontaminasi dan sebagainya.
•
Limbah Kimia, adalah limbah yang dihasilkan dari penggunaan bahan kimia dalam tindakan medis, laboratorium, proses sterilisasi dan riset.
•
Limbah Radio Aktif, adalah bahan yang terkontaminasi dengan bahan isotop yang berasal dari penggunaan medis atau riset radio nukleida. Untuk sampah/limbah yang dihasilkan setiap hari di ruang perawatan yang tidak berbahaya
sistim pembuangannya melalui TPS yang telah disediakan dan pengangkutannya dilakukan setiap hari oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene. Sedangkan untuk sampah/limbah berbahaya (infeksius dan Limbah Farmasi) sistim pengolahannya menggunakan Incenerator di Rumah Sakit.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
125
KABUPATEN MAJENE
BAB IV PROGRAM PENGEMBANGAN SANITASI SAAT INI DAN YANG DIRENCANAKAN 4.1
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Promosi Higiene Perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan membuka jalur komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku guna membantu masyarakat mengenali dan mengatasi masalahnya sendiri sehingga masyarakat sadar, mau dan mampu mempraktekkan PHBS melalui pendekatan: 1.
Pimpinan (Advokasi),
2.
Bina suasana (Sosial Support)
3.
Pemberdayaan masyarakat (Empowerment).
Untuk menumbuhkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) dapat dilakukan dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, selain itu Dinas Kesehatan juga berupaya untuk meningkatkan system pengawasan lingkungan pemukiman, sarana air bersih, makanan dan minuman serta tempat-tempat umum. Kampanye PHBS di Kabupaten Majene diarahkan untuk: 1.
Mengembangkan kebijaksanaan guna mewujudkan masyarakat yang sehat.
2.
Membina suasana, iklim dan lingkungan yang mendukung
3.
Memperkuat, mendukung, dan mendorong kegiatan masyarakat.
4.
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan perorangan.
5.
Mengupayakan pembangunan kesehatan yang lebih memberdayakan masyarakat.
Meskipun nilai pembiayaan pada sektor PHBS ini masih sangat minim tetapi diharapkan mampu mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam Tahun 2012 tercatat penganggaran seperti table 4.1 berikut :
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
126
KABUPATEN MAJENE
Tabel 4.1 : Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Yang Sedang Berjalan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Tahun 2012*⁾
No.
Nama Program / Kegiatan
Sat
Vol
Biaya (Rp.)
Sumber
Lokasi
Pelaksana
Dana
Kegiatan
Kegiatan
Malunda,
Sie
Totoli,
Promkes -
Lembang,
Dinkes
Pembinaan dan 1.
Pengembangan
4x
Rp 3,500,000.00
APBD
UKBM
Banggae II Penyuluhan 2.
Masyarakat Pola Hidup
12 x
Bersih Sehat (PHBS berbagai tatanan)
Rp 12,200,000.00
APBD
SLTP, SLTA,
Sie
Banggae,
Promkes -
Pamboang,
Dinkes
Sendana
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2012
Tempat-tempat umum merupakan sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta, atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti sarana pariwisata, transportasi umum, sarana ibadah, sarana olahraga, sarana perdagangan, dsb. PHBS di tempat-tempat umum adalah upaya untuk memberdayakan masyarakat pengunjung dan pengelola tempat-tempat umum agar tahu, mau dan mampu untuk mempraktikkan PHBS serta berperan aktif dalam mewujudkan tempat-tempat umum yang ber-PHBS. Melalui penerapan PHBS di tempat umum ini, diharapkan masyarakat yang berada di tempat-tempat umum akan terjaga kesehatannya dan tidak tertular atau menularkan penyakit.. PHBS pada institusi kesehatan adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah/swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik swasta. PHBS di institusi kesehatan merupakan upaya untuk memberdayakan pasien, masyarakat pengunjung, dan petugas agar tahu, mau, dan mampu berperan aktif mempraktikkan hidup perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam Renja SKPD (Dinas Kesehatan) mengalokasi anggaran mengalami peningkatan, seperti terlihat pada table 4.2 berikut :
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
127
KABUPATEN MAJENE
Tabel 4.2 : Rencana Program dan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Tahun 2013 Rencana Program dan Kegiatan PHBS dan Promosi Higiene Tahun 2013*⁾ Nama No.
Program /
Sat
Vol
Indikasi Biaya (Rp.)
Kegiatan
1.
2.
Pembinaan PHBS RT
Pembinaan PHBS Sekolah
4x3 OH
x 11 PKM
OH
49 x
OH
44 x
OH
48 x
Sumber Pendanaan / Pembiayaan
Rp 26,400,000.00
Rp 8,800,000.00
SKPD Penanggungjawab
Sumber Dokumen Perencanaan
APBD
Dinkes
Renstra SKPD
APBD
Dinkes
Renstra SKPD
APBD
Dinkes
Renstra SKPD
APBD
Dinkes
Renstra SKPD
Pembinaan 3.
PHBS Institusi dan Tempat
Rp 8,800,000.00
Umum
4.
Penyuluhan Kelompok
Rp 17,400,000.00
Sumber : Dinas Kesehatan Tahun 2012
4.2
Peningkatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Limbah perkotaan sebagian besarl dari berasal kegiatan rumah tangga (limbah domestik) sementara untuk limbah industri bisa dianggap masih kurang. Penyelesaian permasalahan pengelolaan limbah rumah tangga di Kabupaten Majene dapat diatasi dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pembuangan air limbah rumah tangga yang benar. Di sinilah letak peran Pemerintah Kabupaten, dimana pemerintah berkewajiban untuk menjadi fasilitator baik alam proses sosialisasi demi meningkatkan kesadaran masyarakat maupun bertindak aktif dalam pembangunan MCK Umum dan IPAL/septictank komunal untuk wilayah yang sangat memerlukan. Proses sosialisasi harus terus dilakukan terutama kepada masyarakat yang masih belum memiliki pengetahuan atau kesadaran yang cukup mengenai permasalahan air limbah rumah tangga. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal yang dibangun di dua kawasan
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
128
KABUPATEN MAJENE
pertahunnya dimulai tahun 2007 sampai sekarang dinilai sangat membantu dalam menyelesaikan persoalan air limbah domestik ini. Tabel 4.3 : Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Tahun 2012*⁾ Nama No.
Program /
Satuan
Volume
Paket
5
Biaya (Rp.)
Kegiatan
1
SLBM
251,600,000.00
Sumber
Lokasi
Pelaksana
Dana
Kegiatan
Kegiatan
5 Kecamatan
KSM
DAK & APBD
Sumber : Dinas PU Tahun 2012 Rencana program peningkatan pengolahan limbah cair di Kabupaten Majene adalah memperbaiki sanitasi di wilayah kota Kabupaten Majene khususnya di daerah pemukiman kumuh, setiap tahun secara bertahap rencana akan dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal skala kecamatan. Dalam Renja Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 Dinas Pekerjaan Umum merencanakan pembangunan IPAL Komunal di 5 (lima) kecamatan dan tetap melanjutkan Program SLBM Tahun 2013. Pada Tabel berikut memuat rincian Program dan Kegiatan khususnya pada penanganan limbah cair : Tabel 4.4 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik tahun 2013 Rencana Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik Tahun 2013*⁾ Nama No.
Program /
Satuan
Volume
Kegiatan
Indikasi Biaya (Rp.)
1
Pemb. IPAL
Pkt
9
5.000.000.000
2
Sanimas
Pkt
1
410.000.000
Sumber : Dinas PU Tahun 2012
Sumber
SKPD
Sumber
Pendanaan /
Penanggung
Dokumen
Pembiayaan
jawab
Perencanaan
DAU+DAK
Dinas PU
RKA Dinas PU
APBD+APBN
Dinas PU Prop
Renja Dinas PU Prop
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
129
KABUPATEN MAJENE
4.3
Peningkatan Pengelolaan Persampahan Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yakni: pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir. Tahapan kegiatan tersebut merupakan suatu sistem, sehingga masing-masing tahapan dapat disebut sebagai sub sistem. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, maka sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle) harus sudah diterapkan sejak dari sumber sampah. Minimnya armada pengangkut sampah dan keterbatasan anggaran serta kurangnya kesadaran masyarakat menjadi menjadi penghambat utama kebersihan kota. Berikut adalah beberapa kegiatan program pengelolaan sampah di Kabupaten Majene yang sudah dianggarkan tahun 2012 :
Tabel 4.5 : Kegiatan Pengelolaan Persampahan Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2012 No.
Nama Program / Kegiatan
Sat
Vol
Biaya (Rp.)
Sumber
Lokasi
Pelaksana
Dana
Kegiatan
Kegiatan
Perencanaan Teknis Pengelolaan 1
Sampah Terpadu Berbasis
Paket
1
APBD200,000,000.00
DAU
Masyarakat dengan
Kec. Banggae Timur
Dinas Perkimber
Metode
3R 2
Pengadaan Alat Persampahan - Pengadaan Skop
Buah
100
- Pengadaan Sisir
Buah
8
- Pengadaan Sepatu Boat - Pengadaan Gerobak - Pengadaan Tempat Sampah
Buah
55
Buah
5
Buah
1
9,000,000.00
APBD-
Dinas
DAU
Perkimber
APBD800,000.00
DAU APBD-
5,500,000.00
DAU APBD-
1,750,000.00 46,500,000.00
DAU
Kec. Banggae dan Kec. Banggae Timur
Dinas Perkimber Dinas Perkimber Dinas Perkimber
APBD-
Dinas
DAU
Perkimber
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
130
KABUPATEN MAJENE
Sumber : Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kab. Majene Tahun 2012
Untuk Tahun Anggaran 2013 Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan merencanakan pengalokasikan pembiayaan untuk peningkatan sarana dan prasarana sanitasi yang akan dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai berikut:
Tabel 4.6 : Rencana Program dan Kegiatan Pengelolaan Persampahan Tahun 2013 Rencana Program dan Kegiatan Persampahan Tahun 2013
No.
1
2
3
4
Nama Program / Kegiatan
Pengadaan Dump Truck
Sat
Vol
Indikasi Biaya (Rp.)
Sumber
SKPD
Pendanaan /
Penanggung
Pembiayaan
jawab
Unit
6
2,670,000,000.
Pengadaan Bechol Loader Pengadaan Bak Kontainer
Rp Unit
1
1,000,000,000.
APBN
00 Rp Unit
20
300,000,000.0
DAU
0
Pengadaan Arm Roll
Rp Unit
3
1,155,000,000.
APBN
00
Peralatan
Pake
(Handstools)
Pengadaan Tong Sampah
an
t
1
Rp 70,000,000.00
APBN
Rp Buah
1500
300,000,000.0
Tenaga
Pake t
1
Rp 50,000,000.00
Dinas Perumahan
Renja /
Pemukiman
RPJM
dan Kebersihan
APBN
0
Kebersihan/Persa mpahan
n
00
Bimbingan/Pelatih 7
Perencanaa
APBN
Persampahan 6
Dokumen
Rp
Pengadaan 5
Sumber
APBD
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
131
KABUPATEN MAJENE
Kegiatan Tanggap 8
Darurat
Pake
Kebersihan/Persa
t
Rp 1
Penyusunan 9
Pake
Pengelolaan
t
Rp 1
Penyediaan 10
Prasarana Persampahan
&
Pake t
150,000,000.0
DAU
0
Persampaan Sarana
DAU
0
mpahan Sistem
100,000,000.0
Rp 1
500,000,000.0 0
APBN
BLHP
Renstra BLHP
Sumber : Dinas Perkimber dan BLHP, Tahun 2012
4.4
Peningkatan Pengelolaan Drainase Lingkungan Pembangunan rencana sistem drainase saat ini dinilai cukup memadainya jaringan drainase dari segi jumlah tetapi bertolak belakang dari segi kapasitas drainase itu sendiri. Sistem drainase eksisting sudah mencakup sebagian besar dari daerah pelayanan dan sebagian besar berada di daerah pusat kegiatan. Dapat dikatakan banyak terdapat fungsi saluran drainase yang masih digunakan bersama-sama dengan sistem penyaluran air limbah baik domestik sehingga terjadi penurunan kapasitas aliran pada saat musim hujan. Rencana pengembangan prasarana drainase disesuaikan dengan tingkat perkembangan kawasan terbangun dan prasarana jalannya serta terintegrasi dengan pengendalian banjir dan program perbaikan jalan. Pengembangan prasarana drainase ini masih mengacu pada Master Plan Drainase Tahun 2007 yang sementara ini dilakukan review. Perencanaan sistem drainase di Kabupaten Majene meliputi pembuatan sistem saluran primer, sekunder, dan tersier (kawasan permukiman), rehabilitasi saluran yang kondisinya buruk. Saluran drainase primer mengikuti jalan utama (arteri primer, arteri sekunder dan kolektor primer), sedangkan saluran drainase sekunder mengikuti jalan kolektor sekunder dan jalan lokal, sementara saluran drainase tersier mengikuti jalan lingkungan permukiman penduduk.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
132
KABUPATEN MAJENE
Tabel 4.8 : Kegiatan Pengelolaan Drainase Yang Sedang Berjalan Kegiatan Pengelolaan Drainase Tahun 2012 No
Nama Program
.
/ Kegiatan
Sat
Vol
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Biaya (Rp.)
Sumber
Lokasi
Pelaksana
Dana
Kegiatan
Kegiatan
Pemb. Drainase 1
Jalan Tadolo Desa Buttu
45,000,000.00
DAK
Baruga Pemb. Drainase 2
Desa Adolang Dhua
45,000,000.00
DAK
Pemb. Drainase 3
Jalan Desa Kabiraan
45,000,000.00
DAK
Pemb. Drainase 4
Jalan Desa Ulidang
36,000,000.00
DAK
Pemb. Drainase 5
Jalan Lingk. Sasende
45,000,000.00
DAK
Malunda Pemb. Drainase 6
Jalan Lingk. Karewaca
45,000,000.00
DAK
Malunda 7
Pemb. Drainase Somba Utara
36,000,000.00
DAK
Pemb. Drainase 8
Jalan Depan Rumah Kepala
42,500,000.00
DAK
Lingk. Tulu Pemb. Drainase 9
Jalan Ba'ba Piri Malunda
67,500,000.00
DAK
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
133
KABUPATEN MAJENE
Pemb. Drainase 10
Rusung -
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Rusung
11
Pemb. Drainase Camba Utara
90,000,000.00
71,280,000.00
DAK
DAU
Pemb. Drainase 12
Petudang Ulidang
53,460,000.00
DAU
Pemb. Drainase 13
Dusun Ratte Tallambalao
14
Pemb. Drainase Somba
71,280,000.00
53,460,000.00
DAU
DAU
Pemb. Drainase 15
Lullung Dusun Manyamba
44,550,000.00
DAU
Tengah Pemb. Drainase 16
Dusun Onang Desa Onang
106,920,000.00
DAU
Utara Pemb./Rehab. 17
Drainase Paku Desa Tandeallo
62,370,000.00
DAU
Pemb./Rehab. 18
Drainase Taukong Desa
44,550,000.00
DAU
Tandeallo 19 20
Pemb. Drainase D Karondongan Pemb. Drainase Lingk. Garo'go
44,550,000.00 66,825,000.00
DAU DAU
Pemb. Drainase 21
Bag. Utara Lap. Sepak Bola
66,825,000.00
DAU
Lalattedong 22
Pemb. Drainase Lingk. Lembang
64,350,000.00
DAU
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
134
KABUPATEN MAJENE
Rehab. 23
Drainase Lingk.
Pkt
1
Pkt
1
P Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Balombong
59,400,000.00
DAU
Rehab. 24
Drainase Lingk. Kamp. Baru
53,460,000.00
DAU
Pemb. /Pemasangan 25
Penutup Saluran
44,550,000.00
DAU
Drainase dalam Kota Majene Pemb. Rehab. 26
Duicker Lingk. Binanga
57,915,000.00
DAU
Pemb./Rehab. 27
Drainase Lingk. Battayang
57,915,000.00
DAU
Pemb./Rehab. 28
Jalan Uwaiturang
66,825,000.00
DAU
Para'bae Pemb./Rehab. 29
& Duicker di Saleppa
66,825,000.00
DAU
Pemb./Rehab. 30
Drainase Salutakaan
31
Pemb./Rehab. Drainase tabojo
53,460,000.00
57,915,000.00
DAU
DAU
Pemb./Rehab. 32
Drainase Sulai Selatan
57,915,000.00
DAU
Pemb./Rehab. 33
Drainase Lingk. Barane Dhua
44,550,000.00
DAU
Pemb./Rehab. 34
Drainase Banua Malunda
66,825,000.00
DAU
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
135
KABUPATEN MAJENE
Pemb./Rehab. 35
Drainase
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Pkt
1
Galung
160,380,000.00
DAU
Pemb./Rejab. + 36
Duicker Lingk. Copala
37
Pemb. Drainase Deteng-Deteng
62,370,000.00
53,460,000.00
DAU
DAU
Pemb./Rehab. 38
Drainase Desa Limbua
39
Pemb. Drainase Dusun Totolisi
53,460,000.00
44,550,000.00
DAU
DAU
Sumber : Dinas Perkimber, Tahun 2012 4.5
Peningkatan Komponen Terkait Sanitasi Sistem pelayanan air bersih di Kabupaten Majene dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majene. Sumber air bersih ini berasal dari dua sistem yaitu non perpipaan dan perpipaan. Untuk melayani kebutuhan konsumsi air bersih yang masih sangat kurang untuk kebutuhan kota terutama daerah pusat Kota Kabupaten Majene, maka rencana pendistribusian air bersih di masa mendatang akan dilakukan dengan sistem bercabang dengan menambah langganan dan jaringan terutama pada wilayah yang belum terjangkau oleh sistem distribusi. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Majene melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan telah mengalokasikan pendanaan untuk sektor air bersih tahun 2012 seperti tabel berikut :
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
136
KABUPATEN MAJENE
Tabel 4.9 : Rencana Program dan Kegiatan Saat Ini Rencana Program dan Kegiatan Sanitasi Sub-Sektor Air Bersih Tahun 2012
No.
Nama Program / Kegiatan
Sat
Vol
Indikasi Biaya (Rp.)
Sumber
SKPD
Sumber
Pendanaan /
Penanggung
Dokumen
Pembiayaan
jawab
Perencanaan
Pembangunan 1
Infrastruktur Air
Pkt
1
Rp 247,500,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 126,500,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 192,500,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 150,513,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 247,500,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 93,500,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 49,500,000.00
DAK
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 40,500,000.00
DAU
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 40,500,000.00
DAU
Dinas PU
DPA 2012
Bersih Pangali-Ali Pembangunan 2
Infrastruktur Air Bersih Ds. Betteng Pembangunan
3
Infrastruktur Air Bersih Kel. Mosso Dhua Pembangunan
4
Infrastruktur Air Bersih Desa Tallu Banua Pembangunan
5
Infrastruktur Air Bersih Desa Sulai Pembangunan
6
Infrastruktur Air Bersih Desa Tandeallo Pembangunan
7
Infrastruktur Air Bersih Dsn. Bawappu Pembangunan
8
Bak. Penampungan Air di Rusung Pemb./Rehab.
9
Perpipaan Air Bersih Pokka
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
137
KABUPATEN MAJENE
Tandiallo Pemb. Sarana Air 10
Bersih Dusun Petudang Ds.
Pkt
1
Rp 62,370,000.00
DAU
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 53,460,000.00
DAU
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 81,180,000.00
DAU
Dinas PU
DPA 2012
Pkt
1
Rp 24,750,000.00
DAU
Dinas PU
DPA 2012
Ulidang 11 12
Pemb. Sumur Bor BTN Leppe Pemb. Saluran Air Pesuloang Pemb. Jaringan Air
13
Bersih di Lembang Somba Tenggara
Dinas PU dan Dinas Perkimber, Tahun 2012 Dan Rencana Kegiatan Sub-Sektor Air Bersih Tahun 2013 dapat dilihat dalam tabel berikut : Tabel 4.10 : Kegiatan Sub-Sektor Air Bersih Tahun 2013 Kegiatan Sanitasi Sub-Sektor Air Bersih Tahun 2013 No. 1 2
Nama Program / Kegiatan Program Penyehatan PDAM Peningkatan SPAM di Ibu Kota Kecamatan
Sat
Vol
Biaya (Rp.)
Sumber Dana
di Ibu Kota Pembangunan SPAM PDT
Kegiatan
Kegiatan
1
2500.000.000
APBN
IPA Abaga
1
1
9.246.699.000
APBN
IKK Mangge
1
1
4.200.000.000
APBN
1
1
1.552.000.000
APBN
Kecamatan 4
Pelaksana
1
Peningkatan SPAM 3
Lokasi
Satker PKPAM Satker PKPAM
IKK
Satker
Pamboang
PKPAM
Desa Sulai
Satker PKPAM
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
138
KABUPATEN MAJENE
BAB V INDIKASI PERMASALAHAN DAN POSISI PENGELOLAAN SANITASI 5.1
Area Berisiko Sanitasi Pemetaan kelurahan beresiko dilakukan untuk mendapatkan 4 klasifikasi desa/kelurahan, berdasarkan resiko sanitasi. Sifatnya masih ‘draf’, sebab masih menunggu hasil analisis Studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA) yang dilakukan oleh Tim EHRA Pusat. Tetapi dengan data yang telah tersedia, sudah bisa diperoleh gambaran desa/kelurahan beresiko di Kabupaten Majene. Hasil analisis studi EHRA kemudian akan dijadikan sebagai bahan informasi dari menjadi bahan masukan untuk menentukan hasil final desa/kelurahan beresiko. Area beresiko dibagi atas 4 klasifikasi yaitu: • Resiko tinggi • Resiko sedang • Resiko rendah • Resiko sangat rendah/tidak berisiko Area ‘beresiko tinggi’ adalah desa/kelurahan yang dianggap memiliki resiko kesehatan lingkungan yang tinggi karena buruknya kondisi sanitasi. Apabila tidak segera dilakukan intervensi tertentu, akan memperbesar potensi terjadinya kasus kejadian penyakit. Hal ini perlu dibedakan dengan ‘dampak’ yang dinyatakan dengan kasus kejadian penyakit. Oleh karenanya, angka kejadian penyakit seharusnya tidak dijadikan sebagai salah satu indikator untuk penentuan area berisiko tinggi, sebab hal ini akan mencampurkan antara ‘risiko’ dengan ‘dampak’. Membandingkan informasi tentang ‘resiko’ dengan ‘dampak’ yang ada di suatu dea/kelurahan, hasilnya bisa memberikan tambahan informasi berguna tentang penyebab timbulnya kasus penyakit di kelurahan tersebut. Tujuan dari Pemetaan Area Berisiko adalah memetakan area area yang memiliki tingkat resiko sanitasi dan klasifikasi area berdasarkan tingkat resiko kesehatan lingkungan akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas program pembangunan dan pengembangan sanitasi. Area berisiko sanitasi ditentukan berdasarkan tingkat resiko sanitasi dengan menggunakan data sekunder, data primer hasil studi EHRA, serta hasil penilaian oleh SKPD terkait sanitasi.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
KABUPATEN MAJENE
139
Penentuan area berisiko sanitasi berdasarkan data sekunder adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat risiko sebuah area (kelurahan/desa) berdasarkan data yang telah tersedia di SKPD. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data mengenai ketersediaan layanan fasilitas air bersih, sanitasi, data umum meliputi Sambungan Rumah dan Hidran Umum (PDAM/BPAM/HIPPAM); jumlah jamban; nama kelurahan, jumlah RT & RW, jumlah populasi, luas administratif, luas terbangun; Jumlah KK miskin; serta luas genangan. Penentuan area berisiko berdasarkan Penilaian SKPD diberikan berdasarkan pengamatan, pengetahuan praktis dan keahlian profesi yang dimiliki individu anggota pokja kota/kabupaten yang mewakili SKPD terkait sanitasi, seperti Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Badan Lingkungan Hidup dan Pertamanan, Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan Kabupaten Majene. Adapun penentuan area berisiko berdasarkan hasil studi EHRA adalah kegiatan menilai dan memetakan tingkat resiko berdasarkan: kondisi sumber air; pencemaran karena air limbah domestik; pengelolaan persampahan di tingkat rumah tangga; kondisi drainase; aspek perilaku (cuci tangan pakai sabun, higiene jamban, penangan air minum, buang air besar sembarangan). Proses penentuan area berisiko dimulai dengan melakukan analisis terhadap data sekunder, diikuti dengan penilaian atau persepsi SKPD, dan analisis data primer berdasarkan hasil studi EHRA. Penentuan area berisiko dilakukan bersama-sama seluruh anggota Pokja menentukan kesepakatan-kesepakatan berdasarkan hasil dari ketiga data tersebut. Kabupaten Majene membagi menjadi 4 zona berdasarkan tingkat resiko sanitasi yaitu : 1.
Risiko Sangat Tinggi , yang meliputi Kelurahan Totoli dan Kelurahan Rangas.
2.
Risiko Tinggi, meliputi Kelurahan Labuang, Kelurahan Baurung, Kelurahan Labuang Utara, Kelurahan Banggae, Kelurahan Galung, Kelurahan Baru dan Desa Pambo’borang.
3.
Risiko Sedang, meliputi Kelurahan Baruga, Kelurahan Baruga Dhua, Desa Buttu Baruga, Kelurahan Tande, Kelurahan Tande Timur, dan Desa Soreang Palipi.
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
140
KABUPATEN MAJENE
4.
Kurang Berisiko, meliputi Kelurahan Lembang.
Penentuan penyebab utama uta risiko pada masing- masing desa/kelurahan ditentukan melalui hasil Studi EHRA (data primer). Dari uraian di atas ada fenomena dimana untuk area beresiko sangat tinggi dan sedang, PHBS menjadi isu prioritas untuk ditangani, kemudian diikuti upaya penanganan penanganan masalah sumber air bersih. Sedangkan untuk area beresiko tinggi penanganan masalah air limbah menjadi isu utama penanganan dan diikuti masalah air limbah domestik dan genangan air, sedangkan untuk area kurang beresiko penanganan PHBS menjadi isu utama diikuti penanganan masalah persampahan. Selanjutnya Grafik Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Majene sebagai berikut : Grafik Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Majene 2012 300 250 63.281 200 58.125 150 100 50
40
50.406
64.974
4. GENANGAN AIR.
51.25
49.5
47.1875
39.125
48.333
69.167
51.5625
36.875
22.083 48.854
3. PERSAMPAHAN.
42.5 23.333 49.375
5. PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT.
2. AIR LIMBAH DOMESTIK.
54.306
1. SUMBER AIR
0 CLUSTER 0 CLUSTER 2 CLUSTER 3 CLUSTER 4
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
141
KABUPATEN MAJENE
Penyebaran Area Beresiko Sanitasi dapat dilihat pada peta berikut :
a bag gA ban Lem
Pasangkayu
KAB. MAMUJU UTARA
KAB. MAMUJU
Le mb an gS iru pp a
Galung
Mamuju
Mamasa
KAB. MAMASA
AB. MAJENE
Puawang
KAB. POLEWALI MANDAR Majene
Lemban g Piung Pallarangan Kaloli Sondong Simbang
Desa Buttu Baruga Kel. Baruga Dhua Sibunoang
Segeri
Limboro Ayulita
Purrau
Kel. Tande Limboro Barat Buttu Ujung
Abaga
Buttu Baruga
Kel. Baruga
Tanete
Simullu
Kaloli
a SaluCamb
Galung Pa'ara Galung Utara
ajene Salu M
Mangge
Desa Pambo'borang Rusung
Buttusamang
Kel. Tande Timur Kel. Galung
Kel. Banggae
Lutang
Copala
Galung Selatan Saleppa Tulu
Salabose Teppo
Kp. Baru
Kel. Pangali-Ali Palipi
Kel. Baru
Paccambuang
Battayang
Cilallang Camba
Pappota Tanjung Batu Tangnga-Tangnga
Tanangan
Leppe Timur Baurung
Leppe Barat
Deteng-Deteng Passarang
Kel. Lembang
Kp. Baru
Kel. Labuang
Pa'leo
Kel. Totoli
Barane Dhua
Kel. Labuang Utara
Binanga
Desa Soreang Palipi Soreang
Barane
Lipu
Konja
Teluk Majene
Kel. Baurung
Tamo Dhua
Pangale Tamo Ujung Baurung
Kel. Rangas
Ujung Rangas
5.2
Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat ini Pada pertemuan pemetaan dan penilaian kondisi sanitasi teridentifikasikan
Aspek
pemberdayaan masyarakat, jender dan kemiskinan di Kabupaten Majene dalam berbagai program dan kegiatan, sebagai berikut: 1. Program pengelolaan limbah domestik •
Tidak ada pengelolaan terhadap limbah rumah tangga
•
Jambanisasi oleh Dinkes
•
Pembangunan MCK + oleh Dinas PU
2. Program pengelolaan sampah
DOKUMEN BUKU PUTIH SANITASI (BPS)
KABUPATEN MAJENE
142
•
Pemilahan dan pengolahan sampah padat sudah mulai dilakukan
•
Penyuluhan STBM oleh Dinkes
•
Kebersihan sampah dan pertamanan oleh Dinas Perkimber dan BLHP
•
Pemilahan sampah oleh masyarakat (ada pembinaan tetapi warga belum begitu sadar)
3. Program drainase lingkungan •
Pembangunan drainase lingkungan dilakukan oleh Dinas PU dan Dinas Perkimber (berdasar usulan warga)
•
Perbaikan drainase lingkungan oleh PNPM (berdasar usulan warga)
Program pengentasan kemiskinan sudah melibatkan aspek jender, seperti pada program Pamsimas, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Perdesaan, PPIP dan SLBM yang mensyaratkan keterlibatan masyarakat miskin dan perempuan sejumlah minimal 30% dari jumlah kehadiran dalam musyawarah perencanaan kegiatan. Tetapi belum terlihat keterlibatan sektor swasta dalam mendukung program/ kegiatan di tingkat masyarakat.
