Buku Panduan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga WARGA MANDIRI - RT.01 RW.08
Disiapkan oleh:
KETUA RT01 – RW08 Untuk warga Mandiri
1|P a g e
RT 01-RW 08, KELURAHAN LAWANG, KECAMATAN LAWANG 2016
Buku Panduan
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga WARGA MANDIRI - RT.01 RW.08
Dipandang perlu, adanya Pedoman didalam upaya menciptakan suasana lingkungan di RT.01 RW 08 yang aman,tentram, guyub dan bersih lingkungan, maka perlu dibuat suatu aturan atau rambu-rambu yang jelas yang menjadi pegangn kita bersama. Untuk masud tersebut kami menyiapkan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga RT.01 RW 08 di lingkungan Komplek / Perumahan Mandiri Kelurahan Lawang, sebagai berikut : ANGGARAN DASAR BAB I PENDAHULUAN
Warga Perumahan / Komplek Mandiri RT 01 RW 08 adalah warga yang menetap di wilayah RT 01 yang diresmikan, diputuskan dan ditetapkan oleh Kepala Kelurahan Lawang, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. Wilayah RT 01 RW 08 meliputi seperti tertera pada gambar (1) dan mempunyai ____ unit rumah, 1 pabrik usaha kecil(sepatu), 1 unit Sekolah Madrasah Tsanawiyah, 1 unit gudang Toko, 1 unit Pegadaian dan beberapa bidang sawah. Bagian barat dan Selatan berbatasan dengan Kelurahan Kalirejo, Bagian Utara berbatasan dengan RT 02 Lawang View sedang bagian Timur berbatasan dengan jalan Surabaya Malang. Dengan total 80 unit ru-mah dan 1 (satu) unit se-kolah MTs, maka program kerja kepengurusan RT 01 RW 08 periode 2016 – 2018 diharapkan seluruh warga dapat memiliki ke-pedulian untuk saling menghargai dan menya-yangi sesama, sebagai satu keluarga besar untuk men-capai tujuan hidup aman, tentram dan sejahtera.
2|P a g e
BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS WARGA
2.1. RT 01 berada dibawah RW 08 berkedudukan di Perumahan Komplek Mandiri Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang. 2.2 Warga RT 01 adalah warga yang menetap dan tinggal di wilayah RT 01, baik dirumah milik sendiri atau pun dengan status meng kontrak. 2.3 Instansi Pemerintah/Swasta, Perusahaan/Pabrik, Rumah Usaha/Ruko, Sekolah/Yayasan yang berada di lingkungan Mandiri menjadi bagian dari Warga Mandiri BAB III HAK DAN KEWAJIBAN WARGA
3.1 HAK WARGA a. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan kepada pengurus RT b. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan-kegiatan dilingkungan RT 01- RW 08. c. Setiap warga berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus RT 01- RW 08. d. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan dan kas RT 01- RW 08. 3.2 KEWAJIBAN WARGA a. Warga yang menetap diwajibkan memiliki identitas diri (KTP) permanent dan untuk warga yang mengontrak diwajibkan memiliki KTP musiman atau yang ditentukan lain. b. Setiap warga (KK /rumah, dan yang disebutkan didalam pasal 3.1.) berkewajiban membayar iuran keamanan, kebersihan dan kas yang besarnya ditentukan oleh pengurus RT yang disetujui dalam rapat pengurus RT. c. Iuran dimaksud akan dikumpul oleh petugas pengumpul / Kordinator yang ditunjuk, dan disetor ke Bendahara paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya. d. Besarnya iuran ditentukan dalam rapat pengurus RT yang disetujui didalam musyawarah warga. e. Setiap warga (Kepala Keluarga) berkewajiban untuk memberikan data atau identitas diri ke pengurus RT yang akan dimasukkan dalam DATA BASE RT. f. Setiap warga baru berkewajiban melaporkan ke Ketua RT dengan membawa fotocopy KK atau fotocopy identitas diri lainnya. g. Setiap warga tamu atau anggota keluarga baru atau pembantu yang bekerja menginap, menetap atau tinggal di wilayah RT 01, kepala keluarga berkewajiban melaporkannya ke pengurus RT dengan membawa fotocopy identitas diri. h. Setiap warga berkewajiban untuk mematuhi hasil rapat pengurus RT dengan warga keseluruhan (pleno) termasuk hasil musyawarah warga. i. Setiap warga berkewajiban mematuhi Peraturan Anggaran Dasar dan Peraturan /Anggaran Rumah Tangga RT 01 RW 08.
3|P a g e
j.
Setiap warga diwajibkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, aman dan tentram. BAB IV PINDAHAN
4.1 Warga yang pindah keluar wilayah RT 01 RW 08 diwajibkan melapor ke pengurus RT 01 RW 08 dan membuat atau mengurus surat pindahnya dari RT 01 RW 08 4.2 Warga yang pindah keluar dari wilayah RT 01, bukan lagi sebagai warga RT 01.
4.3 Warga yang masih memiliki kartu tanda penduduk RT 01, tetapi tidak lagi tinggal di wilayah RT 01 bukan lagi sebagai warga RT 01. Dalam hal-hal tertentu ketua RT berhak mengambil kebijakan BAB V MUSYAWARAH
5.1 MUSYAWARAH WARGA a. Hasil musyawarah Warga, wajib dipatuhi dan dijalankan oleh pengurus dan setiap warga. b. Merupakan forum musyawarah untuk mencari mufakat warga c. Diadakan setiap kwartal dan bila ada masalah yang membutuhkan mufakat seluruh warga. d. Warga mendapatkan undangan musyawarah, selambat-lambatnya 1 hari sebelum hari pelaksanaan. 5.2 MUSYAWARAH PENGURUS a. Musyawarah meliputi koordinasi dan evaluasi program kerja kepengurusan RT, yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. b. Pengurus RT akan mengadakan musyawarah jika ada hal-hal yang bersifat mendesak BAB VI PEMILIHAN KETUA RT
6.1 KUALIFIKASI CALON a. Calon ketua RT adalah warga yang bersikap jujur dan ramah terhadap sesama serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi. b. Calon ketua RT diharuskan warga yang menetap dan tinggal di rumah milik sendiri sekurangkurangnya selama 1 tahun. c. Calon ketua RT dapat diikuti 2 (dua) calon atau lebih di dalam pemilihan. d. Calon pengurus RT dapat ditunjuk warga yang mengontrak yang menetap sekurangkurangnya 1 tahun 6.2 MASA JABATAN a. Masa kepengurusan RT adalah 3 (tiga) tahun b. Ketua RT maksimum menjabat 2 (dua) periode.
6.3 TATA CARA PEMILIHAN a. Pemilihan ketua RT dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. b. Setiap KK memliki 2 (dua) suara yaitu suami dan istri c. RT inkumben membentuk Panitia Pemilihan RT yaitu 2orang dari pengurus RT dan 3 (tiga) dari warga dan mengatur cara pemilihannya. 4|P a g e
d. Calon ketua yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua yang terpilih. e. Ketua mempunyai hak untuk menyusun kepengurusan RT BAB VII KEPENGURUSAN
7.1 Kengurusan yang baru mulai berjalan apabila : a. Adanya serah terima secara adminitratif dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru, b. berupa penyerahan saldo uang kas, pembukuan laporan keuangan yang ada, data warga, serta berkas-berkas RT dan inventaris RT. c. Susunan kepengurusan harus telah dibuat paling lambat 2 minggu setelah hasil pemilihan dan diumumkan atau ditempel pada papan-pan pengumuman. d. 7.2 Anggota kepengurusan harus bertanggung jawab secara moral untuk melaksanakan tugasnya. 7.3 Pengurus yang tidak menjalankan tugasnya dapat diberikan teguran oleh ketua.
7.4 Pengurus yang melaksanakan manipulasi, korupsi dan bertindak buruk dapat diberhentikan oleh ketua melalui rapat pengurus. 7.5 Pengurus wajib menghadiri rapat koordinasi dan evaluasi yang diadakan setiap 3 bulan sekali. BAB VIII TUGAS KEPENGURUSAN
8.1 KETUA Bertanggung jawab untuk : a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah; b. Memelihara kerukunan bertetangga di lingkungan warga; c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat d. Mengarahkan dan mengkoordinir warga untuk mencapai tujuan bersamadidalam memajukan lingkungan. e. Memilih anggota dan merubah struktur kepengurusan RT. f. Memimpin rapat pengurus dan rapat warga. g. Dengan suatu pertimbangan pengurus RT menetapkan warga yang perlu di subsidi didalam pengumpulan iuran dengan membayar setengahnya. h. Mengontrol pemasukan dan pengeluaran dana RT yang dituangkan dalam program kerja. i. Menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada musyawarah umum warga pada akhir masa jabatan. 8.2 SEKRETARIS Bertanggung jawab untuk : a. Menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan RT; b. Mengatur / mengkoordinir jadwal kegiatan tahunan. 5|P a g e
c. d. e. f.
Menyiapkan dan mendistribusikan agenda rapat pengurus Mempubikasikan hasil musyawarah Mengatur administrasi dan Mengatur data warga Mengatur pubikasi dan dokumentasi kegiatan insidential.
8.3 BENDAHARA Bertanggung jawab untuk : a. Mengatur dan melakukan management atas semua transaksi kegiatan b. Melakukan monitoring dan kontrol terhadap semua anggaran kegiatan. c. Mengkoordinir dana sosial warga duka cita / kematian. d. Membuat laporan keuangan secara rutin setiap bulan.
8.8 SEKSI KEAMANAN KETERTIBAN MASYARAKAT ( KAMTIBMAS ) Bertanggung jawab untuk : a. Menyusun rencana penanggulangan keamanan lingkungan di dalam dan di luar RT 01. b. Membina kerjasama keamanan lingkungan dengan tokoh masyarakat dan kepolisian setempat. c. Mengontrol dan memberdayakan petugas keamanan.
8.9 SEKSI SOSIAL Bertanggung jawab untuk : a. Memberdayakan warga untuk menciptakan budaya saling membantu sesama di lingkungan warga RT 01 serta pembinaanKarang Taruna. b. Sebagai koordinator apabila ada yang sakit atau melahirkan. c. Menginformasikan dan menyiapkan sarana dan prasarana apabila ada warga yang meninggal dunia. d. Mengkordinasikan dengan RW/kelurahan dalam program Raskin dari pemerintah e. Menyiapkan dan memberikan dana sosial bagi warga yang meninggal dan melakukan kordinasi dengan bendahara termasuk pengurusan selanjutnya. f. Mengumpulkan Iuran dan menyetornya ke Bendahara 8.10 SEKSI PERLENGKAPAN dan PEMBANGUNAN Bertanggung jawab untuk : a. Menginventarisir aset RT (bekerjasama dengan sekretaris) b. Menyusun rencana pemeliharaan dan rehabilitasi fasilitas RT. c. Menjaga dan menyimpan inventaris RT d. Membuat dan mempersiapkan rencana kerja yang berhubungan dengan lingkungan e. (bekerjasama dengan keua RT) f. Mengatur lingkungan agar tertata rapi, aman, nayaman dan sehat g. Melakukan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya. 6|P a g e
8.12 PKK Bertanggung jawab untuk : a. Memberdayakan segala kebutuhan warga RT 01 untuk pelaksanaan kegiatan RT 01, seperti HUT RI dan lainnya b. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati; c. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati; d. Menggali, menggerakan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan; e. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera; f. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja; g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan; h. membuat laporan basil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kelurahan i. melaksanakan tertib administrasi; dan BAB IX PENUTUP
Kebijakan Ketua RT : Kegiatan / acara yang diadakan di lingkungan RT adalah : Melaksanakan Perayaan Tahunan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Menyiapkan proposal untuk paving pada semua jalan dilingkungan Mandiri Termasuk pengaturan parit. Melaksanakan pendataan (data base) warga RT Mandiri. Melakukan perbaikan sistim administrasi yang baik dan transparans. Meningkatkan peningkatan keamanan lingkungan Menyiapkan pengadaan TV di POS #1 Menyiapkan Papan Informasi untuk ajang Komunikasi pengurus dan warga. Ketua RT harus memberikan kebijakan mengenai dana financial bagi warga yang perlu subsidi.
Hal-hal yang belum diatur dalam panduan warga ini akan diatur secara tersendiri di kemudian hari, sesuai dengan kebutuhan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Agar setiap warga mengetahui seluruh peraturan ini, maka pengurus RT memberikan 1 (satu) salinan.
ANGGARAN RUMAH TANGGA
1. BIAYA ADMINITRASI Pengurusan surat pengantar, surat domisili atau surat yang lainnya bagi warga tidak dikenakan biaya administrasi (gratis). Bagi yang bukan warga dan yang bukan warga tetap dimasukkan ke dalam KK salah satu keluarga dikenakan biaya administrasi secara sukarela Seluruh biaya tersebut akan dimasukkan ke dalam kas RT.
7|P a g e
2. KAS RT Kas RT diperoleh dari iuran RT dan usaha lain yang halal. Usaha lain dimaksud adalah dengan usaha2 mengadakan pertunjukan , bazar juga sumbangan sukarela dari pemasang papan Reklame/ Baner dilingkungan Mandiri. Kas RT akan digunakan untuk kepentingan warga dan penggunaannya akan dilaporkan secara bulanan pada Warning Board serta dilaporkan pada rapat tahunan. Besar kas akan dievaluasi setiap tahun melalui rapat seluruh warga. 3. PENGURUSAN SURAT2 / ADMINITRASI Pengurusan administrasi untuk KK, KTP dan lain2 harus diurus oleh kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya tidak boleh diwakilkan. Pengurusan administrasi bila yang bersangkutan berhalangan, dianjurkan untuk melalui salah seorang pengurus RT dengan melampirkan identitas diri (KTP dan KK).
4. PERAYAAN, HAJATAN DAN ACARA KELUARGA Apabila salah satu warga mengadakan perayaan, hajatan atau acara keluarga, diwajibkan memberitahu ketua RT dan tetangga sekitarnya. Didalam acara dilarang menyediakan barang-barang yang dilarang oleh pemerintah seperti minuman keras atau Narkoba atau yang semacam dengan itu. Apabila terjadi keributan di dalam acara tersebut, ketua RT berhak memberhentikan acara termasuk meminta bantuan Polisi.. 5. DANA SOSIAL WARGA Alokasi dana sosial dibicarakan lewat musyawarah warga Warga yang berhak mendapatkan dana sosial adalah apabila : Salah satu keluarganya Meninggal Dunia Rp. 300.000,-
6. FASILITAS SOSIAL DAN FASILITAS UMUM Di Pos #1 dilengkapi dengan TV, yang dimaksudkan agar dapat mengurangi kenyamanan yang hilang bagi warga selama melakukan tugas jaga / Ronda. Untuk Setiap warga memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas umum dimaksud maupun fasilitas sosial yang ada di dalam lingkungan perumahan. Setiap warga wajib memilihara dan menjaga, agar fasilitas lingkungan terawat dengan baik. 7. KERJA BAKTI Dalam rangka menjaga kebersihan lingkungan dan menumbuhkan kebersamaan diantara warga dengan melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan perumahan dan seluruh fasiltas yang tersedia sesuai berdasarkan amanat warga, pengurus RT menjadwalkan KERJA BAKTI yang akan ditetapkan kemudian secara berkesinambungan. Kesadaran untuk mendukung program ini sabgat dihargai sebagai bentuk kebersamaan dan sumbangsih dalam bernegara. Diharapkan setiap warga membawa peralatan untuk kerja bakti yang diperlukan Lawang, 1 Mei 2016
8|P a g e
KETUA
SEKRETARIS
Hadi Mujayadi
Agung Primawan
8.SUSUNAN PENGURUS & No. KOMUNIKASI NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9|P a g e
NAMA
Hadi Mujayadi Agung Priawan Sutrisno Ghulam Darman Sariati H Suwardi Kridono Andi S Yono Suprapto Bambang IS Riza M Azis Ismianto Budi Noto Bayu Basuki Heri Yusak T Purba Toko Langgeng SMANELA Bambang T Bu Har Winarko A Munif Bambang W Sumarno Hashim H Luthfi Didiek S Sumarno Rudi Slamet TeguhW Munir Hariono B Eri Winarko Bambang H Setya budi Wiwit Anthon N Supandri Aditya Ibu Peni Robert Y
NO HP
081241525057
NO
KETERANGAN
Ketua Sekretaris Bendahara Sie Keamanan Sie Pembangunan Sie SOSKEM Penasehat Penasehat Penasehat Penasehat Penasehat
NO 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
10 | P a g e
NAMA
NO HP
NO
KETERANGAN
Lampiran –Lampiran:
1. Cara membuat Kartu Keluarga dengan cepat dan mudah Ternyata membuat kartu keluarga itu mudah,hemat dan tidak ribet
Buat warga negara Indonesia,kartu keluarga atau biasa di sebut KK adalah syarat dan wajib dipunyai oleh setiap kepala keluarag yang bernaung di wilayah NKRI. Kartu keluarga adalah syarat dalam pengurusan segala hal yang ada di negara ini. mulai dari mengurus kartu tanda penduduk,surat nikah,hingga akte kelahiran anak. Buat yang baru menikah kartu keluarga sangat diperlukan. Kartu keluarga juga menjadi acuan dalam menentukan daftar pemilih tetap pemilu di Indonesia. Nah buat anda yang bingung dalam mencari kartu keluarga baru, berikut tata cara membuat kartu keluarga :
1. Minta surat pengantar dari pak RT Surat pengantar dari pak rt merupakan syarat pertama dalam segala pengurusan surat surat yang ada di indonesia. 2. Minta tanda tangan ketua rw ( wilayah kota ) Tanda tangan ini sebagai pengesahan surat pengantar ke kelurahan setempat. 3. Mengisi blangko yang ada di kelurahan Di kelurahan nanti disediakan blangko untuk mengisi anggota dari keluarga yang akan kita masukkan. Blangko diisi sendiri,jelas. perlu diketahui,untuk calon anggota yang akan dimasukkan di Kartu Keluarga (KK) yang baru,harus disertakan surat pindah dari kecamatan/kabupaten/kota/propinsi. Adapun syarat dalam pembuatan kartu keluarga yang baru adalah sebagai berikut :
KTP yang akan dimasukkan di kk yang baru ( asli dan fotokopi ) Kartu keluarga yang lama ( biasanya kepunyaan orang tua ) Surat pengantar dari ketua RT, diketahui RW setempat. Surat pindah buat calon yang baru dari luar kecamatan tempat pembuatan kk baru
4. Setelah selesai di tingkat kelurahan,langkah selanjutnya adalah menuju ke kantor kecamatan. Setelah berkas di cek oleh petugas kecamatan,dan dirasa cukup. Kartu keluarga yang baru akan segera diterbitkan oleh kecamatan. Tinggal tunggu 3-4 hari, kk yang baru jadi.
Nah mudah kan tata cara pembuatan kk yang baru. Semoga buat anda yang mau membuat kk, lancar tanpa halangan.
2. e-KTP Hilang, Ini Cara dan Syarat Mengurusnya
Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan kartu identitas resmi penduduk Indonesia. KTP yang beredar di masyarakat sudah berbentuk elektronik KTP (e-KTP) sejak 2011. Sebagai kartu identitas jati diri warga negara Indonesia, e-KTP kini berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) - yang memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data diri penduduk. NIK yang tertera pada e11 | P a g e
KTP menjadi dasar identitas seseorang dalam penerbitan berbagai dokumen penting lain seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Paspor, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan dokumen penting lainnya.
Memiliki e-KTP menjadi wajib bagi semua penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun, sudah atau pernah menikah. E-KTP berlaku secara nasional dan seumur hidup. Namun bagaimana jika Anda terkena musibah kehilangan KTP? atau KTP versi non-elektronik Anda rusak? Apa yang harus dilakukan? Tidak perlu panik, tetap tenang. Pengurusan kembali KTP/eKTP yang hilang/rusak tidak rumit. Pengurusan KTP yang hilang/rusak dilakukan di kantor kelurahan, kecamatan atau di kantor suku dinas kependudukan. Adapun payung hukum prosedur pengurusan kartu identitas hilang/rusak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Berikut hal yang perlu dilakukan untuk mengurus KTP yang hilang/rusak: Segera Laporkan Kehilangan
Siapkan Berkas Pendukung
Upayakan sesegera mungkin melaporkan kehilangan KTP ke kantor Kepolisian Sektor (Polsek) atau Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes). Mintalah surat keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian. Persyaratan yang harus di bawa saat melapor adalah fotokopi KTP/e-KTP (jika ada). Pelaporan kehilangan tidak dipungut biaya dan dapat diwakilkan. Masa berlaku surat kehilangan sekitar 2 bulan sejak tanggal penerbitan. Selalu Miliki Fotokopi Cadangan KTP
1. Surat Pengantar RT/RW. Mintalah surat pengantar pembuatan e-KTP yang ditandatangani ketua RT dengan cap stempel RT setempat, dan ditandatangani ketua RW setempat.
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dan fotokopi KTP/e-KTP (jika ada). Sebaiknya Anda selalu menyimpan beberapa lembar fotokopi KK dan KTP. Hal ini berguna untuk keperluan mengurus dokumen yang hilang/rusak.
3. Pas foto untuk persyaratan administrasi. Sifatnya tidak wajib, hanya antisipasi sebab beberapa kelurahan/kecamatan akan meminta pas foto Anda untuk keperluan data administrasi. Persiapkan pas foto ukuran 3x4 sebanyak dua lembar untuk persyaratan di kantor kelurahan/kepala desa; dan pas foto ukuran 4x6 sebanyak dua lembar untuk persyaratan di kecamatan. Perhatikan latar belakang pas foto, warna merah untuk tahun kelahiran ganjil dan warna biru untuk tahun kelahiran genap. Proses di Kelurahan
1. Datangilah kantor kelurahan/kepala desa setempat. Mintalah surat pengantar untuk mengurus e-KTP yang hilang. Petugas kelurahan akan meminta Anda mengisi formulir permohonan pembuatan e-KTP baru karena hilang/rusak.
2. Serahkan berkas yang terdiri dari surat pengantar dari RT/RW, fotokopi satu lembar surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi satu lembar KTP (jika ada) dan KK, pas foto 3x4 sebanyak dua lembar. Petugas registrasi kelurahan akan melakukan verifikasi dan validasi data. 12 | P a g e
3. Lurah atau kepala desa akan menandatangi formulir permohonan e-KTP baru Anda. Petugas menyerahkan formulir permohonan dan berkas Anda untuk di proses ke Kantor Kecamatan. Proses kerja di kelurahan sekitar 1-2 hari kerja, dan tidak dipungut biaya.
Proses di Kecamatan
1. Datangilah kantor kecamatan atau kantor suku dinas kependudukan setempat. Serahkan berkasberkas pendukung untuk membuat KTP/e-KTP yang hilang di tempat yang sudah disediakan.
2. Petugas kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data penduduk. Petugas akan memanggil nama Anda dan memberikan tanda terima berkas permohonan permintaan KTP/e-KTP baru. 3. Waktu kerja proses e-KTP/KTP baru bervariasi, umumnya 7 hari kerja. Informasi waktu tertera di bukti tanda terima dari kecamatan atau kantor suku dinas kependudukan.
4. Pengambilan e-KTP tidak bisa diwakilkan. Bagi Anda yang telah memiliki e-KTP, diperlukan verifikasi data sidik jari dari database kependudukan. Namun, jika KTP masih versi lama, non elektronik, maka diperlukan proses perekaman data sekitar 10-15 menit. Data meliputi pengambilan foto secara digital, tanda tangan pada alat perekam elektronik, perekaman data sidik jari tangan (sidik jempol tangan kanan dan kiri, jari telunjuk kanan dan kiri), lalu proses scan retina (iris) mata. 5. Biaya gratis. Pembuatan e-KTP yang hilang/rusak tidak dipungut biaya sepeserpun. Hasil cetak eKTP baru Anda bisa langsung jadi.
Segera Urus e-KTP yang Hilang/Rusak
3. Kartu tanda pengenal/identitas diri menjadi salah satu dokumen penting. Semua warga negara Indonesia wajib memiliki KTP. Fungsi KTP kian lengkap, mulai untuk pengurusan administrasi, perbankan, berbisnis, hingga tanda bukti untuk penggunaan alat transportasi umum seperti kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut. Jika Anda kehilangan KTP atau KTP versi non-elektronik Anda sudah rusak, segera persiapkan berkas-berkas yang diperlukan. Sebaiknya, jangan ditunda, segera lakukan proses pengurusan di kelurahan/kecamatan setempat.
3. Cara
Mengurus Kartu Trisakti KIS, KKS, KIP
Presiden Jokowi merealisasikan janji kampanye dengan menerbitkan Kartu Tri Sakti. Kartu Sakti tersebut adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Untuk memperoleh kartu tersebut, masyarakat terlebih dahulu harus menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang masih aktif. Namun, bagi yang masih bingung dengan KPS itu, berikut tata cara untuk mendapatkan KPS sebagai syarat awal memperoleh KIS, KIP, dan KKS. 13 | P a g e
KPS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin. KPS memuat informasi nama kepala rumah tangga, nama pasangan kepala rumah tangga, nama anggota rumah tangga lain, alamat rumah tangga, nomor kartu keluarga, dilengkapi dengan kode batang (barcode) beserta nomor identitas KPS yang unik. Bagian depan bertuliskan Kartu Perlindungan Sosial dengan logo Garuda, dan masa berlaku kartu.
Sebagai penanda rumah tangga miskin, KPS ini berguna untuk mendapatkan manfaat dari Program Subsidi Beras untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau dikenal dengan Program Raskin. Selain itu KPS dapat juga digunakan untuk mendapatkan manfaat program Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). KPS, sekarang digunakan serbagai syarat untuk memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Persyaratan Memperoleh Kartu Perlindungan Sosial Mengajukan permohonan ke RT, RW, kemudian kelurahan. Nantinya, akan digelar musyawarah desa/musyawarah kelurahan untuk menentukan keluarga yang layak mendapatkan KPS. Nantinya, kepala lurah/kepala desa akan melaporkan hasil ini ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). Setelah syarat dipenuhi, nantinya KPS dikirimkan langsung ke alamat RTS oleh PT Pos Indonesia. Rumah tangga beserta seluruh anggota berhak menerima program perlindungan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Penerima program bantuan sosial harus dapat menunjukkan kartu ini pada saat pengambilan manfaat program. Ketidaksesuaian nomor Kartu Keluarga tidak membatalkan pengambilan manfaat program. Kartu ini harus disimpan dengan baik. Kehilangan atau kerusakan kartu menjadi tanggung jawab pemegang kartu. Apabila KPS hilang, sertakan identitas lain dan surat keterangan kepala desa/ lurah. Kartu tidak dapat dipindahtangankan.
14 | P a g e
Tata Cara Mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Berikut tahapan mengurus Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS): Datang ke kantor pos terdekat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang masih berlaku. Jika KPS hilang, akan dilakukan proses pemeriksaan tambahan oleh Dinas Sosial (Dinsos) atau aparat atau petugas pemda yang ditunjuk. Petugas kantor pos kemudian akan memverifikasi data yang bersangkutan dengan data milik kantor pos. Jika cocok, maka petugas akan langsung memberikan KIS, KIP, dan KKS, dan satu SIM card untuk diaktifkan pada telepon seluler yang mereka miliki. Jumlah kartu juga akan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga. Misal, untuk satu keluarga dengan anggota seorang bapak, ibu, dan dua anak usia sekolah, akan diberikan satu KKS, empat KIS, dan dua KIP. Apabila anak yang masih bersekolah belum menerima KIP, maka orang tua cukup membawa identitas diri/KTP dan KKS, ke pihak sekolah, dan pihak sekolah akan meneruskan data itu ke dinas pendidikan hingga kementerian pendidikan. Petugas akan memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Simcard atau e-Cash Mandiri yang berisi uang elektronik.Juga diberikan KIS dan KIP. Masyarakat akan tahu saldo simpanan dari handphone miliknya. Nomor telepon di SIM card berfungsi ganda sebagai nomor rekening untuk penyaluran simpanan keluarga sejahtera (KKS). Setiap keluarga mendapat dana Rp 200.000 per bulan yang disalurkan melalui nomor rekening tersebut. Jika warga ingin mengambil dana tersebut secara tunai, mereka bisa datang ke kantor pos atau ke beberapa agen yang ditunjuk nantinya seperti minimarket atau sejenisnya. Warga bisa melihat penyaluran dana tersebut melalui aplikasi *141*6# dari ponsel masing-masing. Tip : Gunakan uang bantuan simpanan secara bijak untuk kegiatan produktif, misal untuk sekolah dan menjaga kesehatan anggota keluarga dan sisakan sebagian untuk simpanan.
15 | P a g e
