BID KUM
BIDANG HUKUM POLDA D.I. YOGYAKARTA Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidkum dipimpin oleh Kabidkum yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda.
A. VISI, MISI DAN TUJUAN
1. Visi Mewujudkan Bidkum sebagai perisai dalam pengembangan hukum kepolisian untuk kepentingan tugas Polri yang berperspektif HAM. 2. Misi a) Menyelenggarakan bantuan/nasehat hukum, penyuluhan hukum , memberikan nasehat dan pertimbangan hukum berkenaan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas kepolisian; b) Menyelenggarakan pembinaan hukum dengan instansi terkait dalam rangka penerapan hukum/perda. 3. Tujuan a) terwujudnya tata kelola yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government) di Subsatker Bidkum Polda D.I. Yogyakarta
b). terwujudnya perubahan pola pikir
(mind set) dan budaya kerja (culture set) personel Sub satker Bidkum Polda D.I. Yogyakarta sesuai reformasi Polri (RBP); c) terwujudnya personel Sub satker Bidkum Bidkum Polda D.I. Yogyakarta
BID KUM
yang profesional, bermoral, modern, unggul dan berkepribadian, terpercaya dan semakin dicintai masyarakat; d) terwujudnya pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan alat sarana dan prasarana materiil maupun almatsus Polri guna mendukung penguatan tupoksi Polri; e) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, anti KKN dan anti kekerasan serta memenuhi rasa keadilan dengan mengedepankan HAM melalui pembinaan, bimbingan, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum.
B. TUGAS DAN FUNGSI
1. Tugas Bidkum Polda D.I.Yogyakarta
Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 Pasal 78 (2) Bidkum bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan hukum, dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah.
2. Fungsi Bidkum Polda I.Yogyakarta:
Dalam melaksanakan tugas Bidkum Polda D.I.Yogyakarta menyelenggarakan fungsi : pembinaan hukum dan HAM di lingkungan Polda; pensosialisasian dan penyuluhan hukum; penerapan hukum, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkaitan
BID KUM
dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat, dan bantuan hukum terhadap anggota, pengemban fungsi kepolisian lainnya; pembinaan hukum, beserta unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat; pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam , personel, dan logistik di lingkungan Bidkum; pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi, dan pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.
C. SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
1. Kebijakan Sub satker Bidkum Polda D.I. Yogyakarta memberikan bantuan hukum terhadap institusi dan anggota Polri, PNS dan keluarga secara obyektif, transparan profesional dan proporsional; penyelenggaraan pembinaan/penyuluhan hukum dengan memperhatikan asas legalitas yaitu ketentuan hukum perundang- undangan yang berlaku, asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
2. Sasaran Strategis Sub Satker Bidkum Polda D.I. Yogyakarta
Terbangunnya personel bidang hukum Polda D.I. Yogyakarta yang profesional, kompeten, bermoral, modern, unggul dan berkepribadian dengan melakukan perubahan mind set dan culture set (penggerak revolusi mental) dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum,
BID KUM
penerapan dan penyuluhan hukum dan turut serta dalam pengembangan hukum dan peraturan daerah; Guna mendukung tercapainya kebijakan Polda D.I. Yogyakarta dapat dilakukan strategi sebagai berikut : 1. memberikan bantuan hukum terhadap institusi dan anggota Polri, PNS dan keluarga secara obyektif, transparan profesional dan proposional; 2. terbangunnya personel Sub satker Bidkum Polda D.I.Yogyakarta yang profesional, kompeten, bermoral, modern, unggul dan berkepribadian dengan melakukan perubahan mind set dan culture set ( penggerak revolusi mental) dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAK Asasi Manusia (HAM) meliputi bantuan dan nasehat hukum penerapan dan penyuluhan hukum dan turut serta dalam pengembangan hukum dan Peraturan Daerah
D. STRUKTUR ORGANISASI Bidkum terdiri dari:
1. Unsur pimpinan Kabidkum
2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan Subbag Renmin terdiri dari : a. Ur ren b. Ur Min c.
Ur Tu
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
BID KUM
a.
Subbid Sunluhkum terdiri dari :
1) Ur Sunkum; 2) Ur Kermalem; 3) Ur Luhkum. b.
Subbid Bankum :
1) Ur Rapkum; 2) Ur HAM; 3) Ur Banhatkum.
