LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI III DPR RI DENGAN KEJAKSAAN RI, KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI ---------------------------------(BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN) Tahun Sidang Masa Persidangan Rapat ke Sifat Jenis Rapat Hari/tanggal Pukul Tempat Ketua Rapat Sekretaris Rapat Hadir Ijin Acara
I.
: : : : : : : : : : : : :
2012-2013 I Terbuka Rapat Kerja Kamis, 11 Oktober 2012 14.00 – 17.00 WIB. Ruang Rapat Komisi III Nasir Djamil / Ketua Komisi III DPR RI. Endah Sri Lestari, SH / Kepala Bagian Set.Komisi III DPR-RI. orang Anggota dari 51 Anggota Komisi III DPR-RI. orang anggota. Pembahasan Realokasi Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas ke Belanja Modal dalam RKA KL Tahun Anggaran 2013
PENDAHULUAN Rapat Kerja Komisi III DPR RI dibuka pukul .00 WIB oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, dengan agenda rapat sebagaimana tersebut diatas.
II. POKOK-POKOK PEMBAHASAN 1. Hal-hal yang disampaikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut : Pagu anggaran POLRI T.A. 2013 sebesar Rp.43.402.286.051.000,- dijabarkan kedalam 13 program terutama untuk pencapaian sasaran prioritas POLRI T.A. 2013 yang dilaksanakan oleh 1.203 satker di lingkungan POLRI, dengan rincian per program sebagai berikut: (dalam ribuan rupiah) PAGU NO PROGRAM INDIKATIF 2013 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1. 22.569.043.685 Lainnya 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur POLRI 7.056.099.272 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 3. 300.768.019 POLRI 4. Program Penelitian dan Pengembangan POLRI 14.501.789 5. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur POLRI 677.127.251 1
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia POLRI Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi Program Pengembangan Hukum Kepolisian TOTAL
3.071.931.278 474.943.032 79.921.938 271.545.926 5.492.289.237 1.501.689.882 1.865.592.671 26.832.071 43.402.286.051
Target PNBP POLRI pada RAPBN tahun 2013 sebesar Rp.5,075 triliun yang terdiri dari : 1. PNBP Umum sebesar Rp.66,194 miliar. Penerimaan diperoleh dari sewa rumdin, sewa gedung, jasa giro, denda kepada pihak ke III). 2. PNBP Fungsional sebesar Rp.4,735 triliun. Penerimaan diperoleh dari bidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB, dsb) dan bidang intel (senpi, SKCK dan SKLD) 3. BLU sebesar Rp.265,798 milyar. Penerimaan diperoleh dari Rumah Sakit Polri yang telah menjadi pengelola keuangan badan layanan umum (PK BLU) Usulan Tambahan : Kebutuhan tambahan anggaran untuk POLRI sebesar Rp.3,105 triliun pada penetapan alokasi anggaran RAPBN T.A. 2013 1. Penambahan 20.000 brigadir POLRI sebesar Rp.801,881 miliar 2. Pengamanan KTT APEC ke-21 pada tahun 2013 Rp.17,619 miliar. 3. Akselerasi kesiapan peralatan dalmas, PHH, almatsus penegakan hukum dan peralatan pendukungnya sesuai sasaran tahapan postur POLRI tahun 2012-2014 dan renstra POLRI tahun 2010-2014 sebesar Rp.2,286 triliun. Sesuai Surat Dirjen Anggaran terkait pemerintah mengenakan pemotongan perjalanan dinas sebesar 10%-15% untuk direalokasi ke belanja modal. Maka gambaran realokasi anggaran Perjalanan Dinas ke Belanja Modal Polri adalah sebagai berikut : Alokasi anggaran Perjalanan Dinas sebesar Rp.142,579 milyar. (Tidak termasuk Perjalanan Dinas Pengawasan sebesar Rp.19,585 milyar). Efisiensi Perjalanan Dinas 10% sebesar Rp.14,257 milyar Realokasi ke Belanja Modal sebesar Rp.14,257 milyar : 1. Pembangunan Mapolres Jayawijaya 1 unit Rp.12,456 milyar. 2. Pembangunan Mapolsek Tabukan Polres Sangihe 1 Unit Rp.1,112 milyar 3. Rehabilitasi Rumdin Polsek Nanusa Polres Sangihe 8 pintu Rp.688 juta. 2. Hal-hal yang disampaikan oleh Kejaksaan RI adalah sebagai berikut : Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2013 sebesar Rp.4.127.216.106.000,- dengan rincian sebagai berikut : 1). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp.2.393.196.967.000,2). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 532.402.272.000,3). Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Rp.21.411.300.000,4). Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Rp.129.342.090.000 5). Program Penyelidikan / Pengamanan / Penggalangan Kasus Intelijen Rp.148.252.816.000,6). Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Rp.498.636.904.000,7). Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Korupsi, dan perkara tindak pidana khusus lainnya Rp. 370.188.857.000,8). Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara Rp.33.784.900.000, Kejaksaan memerlukan tambahan anggaran Rp.1.374.895.725.000,- untuk : 1). Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.228.191.000.000,2
Pembangunan ruang pemeriksaan berstandar internasional Rp.82.260.000.000,Pembangunan ruang koordinasi dan ruang konsultasi disetiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Rp.31.875.000.000,- Pembangunan ruang Jaksa Fungsional Rp.37.736.000.000,- Standarisasi ruang tahanan (sel tahanan terpisah untuk laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak) Rp. 76.320.000.000,2). Penambahan alokasi anggaran untuk penyelesaian perkara tindak pidana umum sebesar Rp.1.126.704.725.000,3). Tambahan lainnya untuk belanja pegawai (pembayaran gaji, tunjangan, remunerasi) sebesar Rp.20.000.000.000,-
Alokasi Belanja Perjalanan Dinas Kejaksaan RI sebesar Rp.171.339.579.000,- atau sebesar 4,5% dari keseluruhan anggaran Kejaksaan RI. Belanja perjalanan dinas yang dilakukan Kejaksaan RI adalah untuk kegiatan operasional, sehingga tidak dapat dilakukan pergeseran ke belanja modal. 3. Hal-hal yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: 229/KMK.02/2012 tentang Pagu Anggaran K/L Tahun Anggaran 2013, KPK mendapat alokasi dana sebesar Rp.720.704.429.000,00 dengan rincian per program kegiatan sebagi berikut : NO
(dalam ribuan Rupiah) PAGU 2013
URAIAN PROGRAM / KEGIATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1 Perancangan Hukum, Litigasi, dan Bantuan Hukum 2 Penyelenggaraan Humas dan Protokoler 3 Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan 4 Manajemen Sumber Daya Manusia 5 Penyelenggaraan Operasional Perkantoran (KPK) Program Pemberantasan Tindak Pidana Khusus 1 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Penindakan 2 Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi 3 Penyidikan Tindak Pidana Korupsi 4 Penuntutan dan eksekusi Tindak Pidana Korupsi 5 Koordinasi dan Supervisi Penindakan Tindak Pidana Korupsi 6 Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Pencegahan 7 Pengelolaan LHKPN 8 Pengelolaan Gratifikasi Penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi, dan kampanye anti 9 korupsi Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan KPK, serta 10 pengkajian sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Informasi dan 11 Data (INDA) 12 Pengembangan dan pemeliharaan sistem dan teknologi informasi Pengembangan dan pemanfaatan jaringan kerjasama antara 13 Lembaga/Instansi (PJKAKI) 14 Penyediaan data dan informasi untuk pemberantasan korupsi Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Pengawasan 15 Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) 16 Pengawasan Internal KPK 17 Penanganan Pengaduan Masyarakat TOTAL
507.300.399 2.450.000 6.675.493 1.125.200 349.599.127 147.450.579 213.404.030 1.233.100 8.133.300 8.001.100 17.231.400 26.598.000 801.304 6.720.156 3.945.846 34.133.970 5.365.608 280.000 75.640.774 14.918.900 5.400.000 451.027 1.227.045 3.322.500 720.704.429 3
Direktur Jenderal Anggaran selaku koordinator Panja Belanja Pemerintah Pusat RUU APBN 2013, melalui surat nomor S-2516/AG/2012 tanggal 2 Oktober, meminta Kementerian / Lembaga untuk melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas sebesar 5% sampai 10% dari total alokasi beanja perjalanan dinas pada RKA/KL yang telah disusun berdasarkan Pagu Anggaran tahun 2013 (Pagu Sementara). Dalam RKA KPK rtahun 2013 (Pagu Sementara), telah dialokasikan anggaran perjalanan dinas sebesar Rp.82.656.666.000,- (11,4% dari pagu total sebesarRp.720.704.429.000,- terdiri dari : a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp.66.943.337.000,b. Perjalanan Dinas Luar Negeri Rp.15.713.329.000, Anggaran Perjalanan dinas KPK sebagian besar dipergunakan untuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, koordinasi dan supervise, dan pencegahan dari tindak pidana korupsi yang merupakan tugas utama KPK, Sehingga bila dilakukan pemotongan dikhawatirkan akan mengganggu kinerja KPK. Sehingga KPK tidak mengusulkan relokasi belanja perjalanan dinas ke belanja modal sebagaimana permintaan Direktur Jenderal Anggaran S-2156/ AG/ 2012. Akan tetapi KPK mengusulkan pengurangan anggaran Rp.22.000.000.000,- yang berasal dari belanja barang pada Biro Umum – Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diperkirakan tidak akan terpakai pada 2013, karena walaupun gedung KPK disetujui oleh DPR, maka pada tahun 2013, anggaran tersebut belum diperlukan untuk pengadaan peralatan untuk pegawai, tetapi baru pada tahap pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung. Disamping itu, keterbatasan gedung KPK dalam menampung SDM dan peralatan menyebabkan KPK tidak dapat lagi menambah barang modal untuk peralatan. Sehingga KPK merasa terdapat kelebihan anggaran sebesar Rp.22.000.000.000,- yang akan diserahkan (dikembalikan) kepada Negara melalui persetujuan DPR. Sehingga bila usulan pengurangan anggaran sebesar Rp. 22 milyar tersebut dapat disetujui oleh DPR, maka pagu anggaran KPK Tahun 2013 menjadi Rp.698.704.429.000, Alokasi Anggaran KPK yang tidak disetujui antara lain : 1. Pembangunan Gedung KPK 2. Pembentukan Komunitas Beberapa hal lainnya yang menjadi pokok-pokok pembahasan, diantaranya sebagai berikut : 1. M.Nurdin / F. PDI Perjuangan : a. POLRI Terkait pengalihan belanja perjalanan dinas ke belanja modal agar pengadaan dilaksanakan secara hati-hati sesuai dengan kepentingannya (apa yang dibutuhkan apa yang memang diperlukan oleh satuan kerja). Pada Polri banyak dialihkan ke Huru-hara, ini mengingatkan bahwa tidak hanya masalah penindakan tetapi juga masalah pencegahan dan preemptive juga perlu mendapatkan perhatian. Kalau misalnya Polsek basis deteksi sedangkan Polres basis operasional. Tolong anggaran dibesarkan tidak hanya dibesarkan hanya ditingkat mabes Polri dan Polda. Proporsi agar diatur sehingga terlihat karena penyidikan tingkat polda, intelijen tingkat polsek sangat kecil anggarannya. Padahal di media sering dikemukakan intel kecolongan dan preventif tidak jalan. Saat ini yang terlihat partsnership building tidak berjalan dengan baik, ada gesekan dengan instansi lain. Partnership Building hendaknya dibangun dan dikelola dengan baik, jadi harus ada komunikasi yang baik dalam pelaksanaannya. Terkait anggaran untuk dalmas hendaknya dialokasikan tidak hanya kepada senjata tetapi dilihat juga apakah dapur-dapur lapangan masih bias dipakai. Karena ketika mengendalikan massa yang jumlahnya ribuan harus menyiapkan makanan bagi ribuan pasukan. Hal lainnya yang harus diperhatikan adalah kendaraan untuk pasukan, kesejahteraan parjurit dilapangan. Tidak hanya dalam penindakan, namun pergeseran jaldis ke belanja modal ini diberikan juga kepada pecegahan dan preemptive, binmas, sabhara, dan Polair. PNBP yang banyak bersumber dari lalu lintas, agar tidak hanya digunakan untuk lalu lintas. Proporsi penggunaan PNBP untuk lalu lintas terlalu besar. Selain itu agar dikaji 4
kembali perolehan PNBP yang seharusnya lebih besar dari yang ada saat ini, seperti dari tilang, perpanjangan izin senpi, dsb. Terkait anggaran APEC, apakah dana ini sudah ada atau khusus diberikan untuk APEC. Jangan sampai setiap ada event besar minta lagi untuk dihabiskan pada 1 kasus. Hendaknya asset yang sudah ada ditambah sehingga dapat dimanfaatkan untuk event besar lainnya. b. Kejagung Terkait Anggaran perjalanan dinas yang dialihkan ke balanja modal, apabila tidak biasa dihindari. Bagaimana hasil perburuan asset diluar negeri, yangmana Kejaksaan pernah minta anggaran cukup besar, apakah berjalan efektif atau tidak. Permasalahannya agak kesulitan dalam memperoleh asset tersebut karena perbedaan sistem hukum di Negara kita dengan Negara tempat asset itu berada. c. KPK Setiap ketemu masalah anggaran, penyerapan anggaran diharapkan lebih baik lagi. Sekarang sudah bulan Oktober namun penyerapan masih 23% dalam penindakan dan pencegahan. Hendaknya ada prioritas baru. Anggaran KPK ditahun 2012 bertambah dari tahun sebelumnya. Namun anggaran yang tida terpakai tersebut, walaupun dikembalikan namun dinilai bahwa antara perencanaan dengan pelaksanaan tidak berjalan dengan baik. Hendaknya ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan penindakan dan pencegahan. Terkait bidang pencegahan ataupun Korsub yang anggarannya cukup besar, bagaimana efektifitas pelaksanaannya. Hendaknya anggaran tersebut bisa terpakai karena sudah disetujui. Sehingga bisa lebih meningkatkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Penjelasan terkait apa saja kegiatan manajemen sdm karena memakan biaya cukup besar Rp.349milyar. 2. Syarifudin Sudding / F. Hanura : a. Perbandingan antara anggaran KPK dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI mencakup : untuk Penyidikan, Penyelidikan, b. Asumsi penanganan perkara di KPK pada direktorat penyelidikan dan penyidikan Rp.16,1 milyar untuk 12 kasus atau Rp1,3milyar/kasus. Perbandingan dengan Kepolisian dalam penanganan perkara korupsi Rp6,7m untuk 40 kasus atau Rp 150juta/kasus. Sementara di Kejaksaan untuk tahap penyelidikan dan penyidikan Rp.12 milyar untuk 80 perkara atau Rp.150juta/kasus. c. Dalam konteks meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan menguatkan lembaga penegakan hukum dalam pemberatasan tindak pidana korupsi maka dari sisi anggaran di bidang penyidikan dan penyelidikan terpaut sangat jauh, sehingga tidak bisa berharap banyak terhadap institusi yang diberikan anggaran kecil untuk penanganan perkara. Seharusnya ketiga institusi ini diberikan anggaran penegakan hukum (bidang tindak pidana korupsi) yang sama dan seimbang. Diminta kepada pemerintah (Kemenkeu) agar Ketiga institusi ini hendaknya sama-sama dikuatkan dalam penegakan hukum pada pemberatasan tindak pidana korupsi. d. Sedangkan dibidang penuntutan diKejaksaan Rp.2,7 milyar untuk 80 perkara atau Rp.33Juta per perkara , dan di KPK sebesar Rp.12,7milyar untuk 12 perkara atau Rp. 1,? milyar per perkara. e. Selain itu KPK juga diminta penjelasan terkait struktur organisasi dan gaji untuk seluruh pegawai di KPK mencakup eselon pejabat dan karyawan yang ada di KPK. Jawab : klarifikasi bahwa dalam Usulan RKA KL TA 2013 KPK yang disampaikan p’Sudding adalah per bulan Mei/Juli 2012 tertera 12 perkara, kemudian dalam rapat ini KPK menyampaikan Usulan RKA KL TA 2013 KPK (per Oktober 2012) adalah 75 perkara dengan biaya Rp.16,1milyar. Namun data tersebut baru diserahkan ke Komisi III sesaat sebelum Rapat ini dimulai. Penjelasan : Rp.114 milyar dibagi 321 rata-ratanya 429. Perjalanan dinas yang memakan waktu kurang dari 2 jam akan memakai kelas ekonomi. Uang saku Rp.100.000,- lokal, luar negeri US$20. Transportasi keluar kota dipertanggungjawabkan secara ketat. Lingkup wilayah kerja KPK tidak hanya di KPK tetapi juga ke daerah yang memakan banyak biaya operasional. f. Harus disamakan pemberian dukungan kepada KPK, POLRI, dan Kejaksaan RI baik dalam dukungan anggaran, dsb. 5
g. Untuk tahun 2013 anggaran untuk Koordinasi dan Supervisi sebesar Rp. 26,5 milyar. Untuk pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya, pencapaian KPK hingga saat ini dinilai belum maksimal. Yangmana sesuai UU tugas Koordinasi dan Supervisi KPK adalah untuk memperkuat Kejaksaan RI dan Kepolisian RI. Pencapaian bukan diukur dari penyelesaian kasus namun dari aspek-aspek yang bisa memperkuat Polri dan Kejaksaan RI. 3. Koerdi Moekri / F. PPP : a. POLRI Himbauan untuk berhemat dalam penggunaan anggaran serta diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. b. KPK Penjelasan terkait at cost. Berdasarkan pengalaman, apakah pernah dalam penanganan perkara memakan biaya tidak sesuai dari yang sudah ditentukan baik itu lebih ataupun kurang. Penjelasan terkait Realisasi, sampai dengan oktober ini realisasi KPK hanya 34,30%, bagaimana pencapaian realisasi ini. Penjelasan lebih detil terkait besarnya kebutuhan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. c. Mendukung agar disamakan anggaran penanganan perkara di KPK, POLRI, dan Kejaksaan RI. 4. Nudirman Munir / F. PG : a. Pemerintah memiliki anggaran ang terbatas. Selain itu, dari pemerintah belum ada peningkatan anggaran untuk justice system. Komisi III DPR RI telah mencoba untuk mengadakan rapat dengan kementerian Keuangan, Bappenas, dan Kemenkopolhukam serta mitra kerja Komisi III namun masih belum ditemukan kesepakatan. Hendaknya dimengerti terkait anggaran pembangunan gedung memang disetujui namun secara keseluruhan anggaran tidak ditambah. Hal ini berakibat ada yang dikorbankan di Kejaksaan dan Kepolisian RI. Sehingga ini akan memicu permasalahan terkait criminal justice system. Untuk itu, hendaknya agar dijadwalkan kembali pembahasan dengan Kementerian keuangan, Bappenas, Kemenkopolhukam, dan mitra kerja yang diperlukan hadir dalam rapat Komisi III. Anggaran disektor penegakan hukum sangat kecil dibandingkan dengan sektor lain seperti ekonomi, dsb. Ketimpangan ini menimbulkan permasalahan sehingga terkesan belum ada keberpihakan (dukungan anggaran) dari pemerintah dalam pemberantasan korupsi.Kementerian Keuangan ketika diundang rapat tidak pernah hadir. b. Terkait pencapaian dari program Koordinasi dan Supervisi selama beberapa tahun sebelumnya, namun hingga saat ini belum ada klarifikasi dari KPK. c. Terkait Aliran dana KPK ke berbagai LSM, dinilai bukan termasuk pencegahan namun kampanye anti korupsi. Seharusnya KPK memberikan supervisi agar tidak terjadi Korupsi dan bukan beriklan di LSM. KPK diminta untuk menyerahkan data LSM mencakup dana yang diberikan, ataupun programprogram yang dijalankan di LSM-LSM tersebut. 5. Aboe Bakar Alhabsy / F. PKS : a. Rapat dengan kehadiran Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemenkopolhukam dan mitra kerja Komisi III menjadi urgent. b. Menghadapi berbagai kendala dalam penegakan hukum, perlu dukungan dari berbagai pihak termasuk dukungan pemerintah dalam anggaran. c. POLRI Perlunya penguatan SDM karena dari sisi sdm, antara teori yang diberikan dengan aplikasi di lapangan seringkali berbeda. Apalagi jika sudah mennyangkut kasus terorisme, menghadapi permasalahan di lapangan, dsb. Sebagai usul, hendaknya ada sebuah konsep kurikulum yang manusiawi dalam menuntaskan persoalan namun tetap merangkul masyarakat. Berdasarkan hasil dari kunker ke daerah-daerah, perlunya penguatan dalam pengamanan wilayah perairan di NKRI. 6
d. KPK Sepakat dengan p’nurdin, Hendaknya bisa tercapai dengan baik antara perencanaan dengan pelaksanaan. Sehingga anggaran bisa termanfaatkan dengan optimal. e. Kejagung Hendaknya lebih diperhatikan lagi kebutuhan dilapangan. 6. Khotibul Umam Wiranu / F. PD : a. POLRI Masyarakat sangat mengharapkan rasa tentram dan keamanan. Cerminnya antara lain telah dianggarkan dalam stabilitas keamanan dan ketertiban, ada kerjasama dalam rangka stabilitas keamanan dan ketertiban. Hampir di setiap daerah Kabupaten / Kota baik sebelum ataupun sesudah masa pilkada yang perlu diperhatikan adalah : o Polri kurang mampu memperisai diri dengan kemampuan politik kemasyarakatan dan deteksi akar-akar konflik horizontal. Polri perlu melakukan pendekatan ke masyarakat. o Polri memerlukan belanja pegawai yang besar Perlu ada alokasi anggaran khusus untuk penanganan konflik tanah, karena konflik tanah ini selalu ada hampir diseluruh wilayah Indonesia. kelemahan Polri adalah selalu terlambat dalam menangani kasus konflik tanah dan selalu berpihak pada pemilik modal karena pemahaman rasional dalam penanganan kasus tersebut mungkin dibantu oleh pemilik modal. Maka dengan dinaikkan anggarannya, Polri akan memiliki pemahaman yang baik dan independen terhadap kasus / konflik tanah dimanapun Polri akan berpihak kepada rakyat. Apakah Polri punya kewenangan untuk menilang dimana masyarakat juga tahu bahwa Jalan Tol adalah fasilitas yang publik juga membayar. Misalnya pelanggaran menggunakan bahu jalan. b. KPK Perlunya peningkatan Kinerja KPK dalam Koordinasi dan Supervisi. Penjelasan rinci terkait kegiatan Koordinasi dan Supervisi, termasuk rencana kedepan dan pencapaian dari tahun-tahun sebelumnya. 7. Halimatul Alliyah / F.PD : a. POLRI Terkait usulan tambahan anggaran untuk pengamanan KTT APEC pada tahun 2013, berupa penanganan official meeting. Kegiatan ini merupakan kerjasama dengan luarnegeri apakah tidak bisa sumber anggarannya dari luar negeri khususnya pada kerjasama pengamanan dengan luar negeri. Perlu penguatan sdm Polri, khususnya di Kota Tangerang dan membangun Polsek diwilayah tersebut. Penjelasan terkait penambahan personil Polri. Penjelasan terkait cakupan pelayanan psikologi Polri. b. KPK Apakah KPK punya program khusus yang langsung mengarah kepada kerjasama dengan masyarakat dalam penanganan korupsi. Penjelasan terkait bentuk koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan pengembangan dan pemanfaatan jalinan kerjasama antara lembaga dan instansi. Apakah program ini masuk didalam usulan anggaran KPK. Penjelasan terkait bentuk penyediaan data informasi pemberantasan korupsi. Apa bentuk data informasi yang dimaksud? c. Kejagung Penjelasan terkait Usulan tambahan anggaran untuk penambahan ruangan baru, sementara ruangan yang sudah ada digunakan untuk apa. Apakah pemeriksaan harus berstandar Internasional seperti yang dimintakan Kejaksaan RI. 7
Apakah peningkatan anggaran penyelesaian perkara tindak pidana umum cukup siginfikan.
8. Bahruddin Nashori / F.PKB : a. Rapat anggaran ini melakukan pembahasan pemotongan belanja perjalanan dinas dalam RKA KL TA 2013. Namun ada beberapa instansi yang tidak berkenan terkena pemotongan perjalanan dinas dengan alasan masing-masing, antara lain KPK, Kejaksaan RI, dsb. Hal ini akan disampaikan dalam rapat di Badan Anggaran selanjutnya. b. Dalam rangaka keberhasilan penegakan hukum khususnya dalam bidang tindak pidana korupsi, hendaknya dukungan pemerintah terhadap penyidik di KPK, Polri, dan Kejaksaan sama. Untuk itu perlu pembahasan yang hadiri Kementerian Keuangan, Bappenas, Kemkopolhukam, dsb. Terkait kinerja personil Polri semestinya di institusi manapun mereka bekerja harus sama dedikasinya, jangan sampai terjadi perbedaan dalam gaji (penghasilan) antara personil yang bekerja di Polri dan KPK. Karena dengan tingginya gaji di KPK dibandingkan institusi lain akan memberikan dampak terhadap institusi lainnya. Lebih baik disamakan perlakuannya. Diharapkan kesetaraan terhadap POLRI, KPK dan Kejagung. 9. Gede Pasek Suardika / F. PD : a. POLRI Masih membutuhkan dukungan pemerintah khususnya dari sisi anggaran untuk penegakan hukum. Kendala yang masih dihadapi hingga saat ini adalah belum terlihat keseriusan dari pemerintah, tercermin dari ketidak hadiran Menteri Keuangan dan Menkopolhukam Rendahnya anggaran untuk penyidikan ditingkat Polsek, hanya sebesar Rp.500rb / bulan dibagi ke 10 orang. Berbeda jauh dengan anggaran yang diberikan untuk penyidikan di KPK. Hal ini tentu saja menghambat kinerja intelijen Polri. Sehingga jika kita semua menginginkan peningkatan dalam pencegahan dan deteksi dini maka harus disesuaikan sebaik-baiknya. Politik anggaran harus berperan maksimal karena ditahun mendatang dinamika politik akan semakin tinggi akan mengakibatkan potensi-potensi kerawanan juga meningkat. Usul penghematan misalnya dalam Pengadaan intercept di bedakan bidang-bidangnya, penghematan bisa dilakukan dengan menyatukan pengadaan yang alat-alatnya bisa dimanfaatkan untuk seluruh bidang. Dijadikan satu dengan dibuat prosedur dan protap yan tepat sehingga alat-alat tersebut bisa digunakan oleh masing-masing bidang. Pengadaan di Brimob di Sampang, Madura untuk antisipasi konflik horizontal ke depan. APEC di Bali, terkait persoalan bom Bali direncanakan ada 2.000-3.000 orang Australia yang akan ke Bali. Usulan anggaran hendaknya mencakup operasional, senjata dan sarana prasarana. Hendaknya diperhatikan anggaran untuk pendidikan personil Polri. b. KPK Perlunya dukungan yang setara kepada setiap institusi- institusi penegak hukum dalam bidang tindak pidana korupsi. Komisi III meminta agar segera diserahkan data komunitas secara lengkap beserta posisi (alamat), alokasi anggaran dan programnya dalam perkembangannya dari tahun-tahun sebelumnya hingga sekarang dan rencana di masa mendatang. Komisi III meminta penjelasan rinci mengenai Pusat Studi Anti Korupsi dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini serta rencana kedepan Dengan penanganan 70 perkara untuk 1 tahun, rumah tahanan menjadi tanggungjawab Kementerian Hukum dan HAM dan tidak memerlukan kerjasama dengan TNI. Diharapkan terwujud suritauladan atas terjalinnya kerjasama yang baik dan harmonis antara KPK, Polri dan Kejaksaan RI. c. Kejagung Terkait penyampaian dari Kejaksaan RI bahwa perjalanan dinas tidak bisa digeser, maka disarankan agar dilakukan penyesuaian karena hal ini sudah merupakan komitmen bersama. 8
10. Ahmad Yani / F. PPP : a. Dalam rangka pemberantasan korupsi, anggaran harus disetarakan antara Kepolisian RI, KPK dan Kejaksaan RI b. POLRI Perlu ada peningkatan anggaran di tingkat Polsek, Polmas, dsb c. KPK Merumuskan anggaran harus sesuai dengan Tupoksi KPK, khususnya pada kegiatan Koordinasi dan Supervisi. 11. Nasir Djamil / F. PKS : a. Mitra kerja akan memberikan Jawaban tertulis. III. PENUTUP Rapat ditutup tepat pukul 17.00 WIB
PIMPINAN KOMISI III DPR RI WAKIL KETUA,
NASIR DJAMIL
9