BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

7.1

Kebijakan Umum Kebijakan umum untuk pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dikelompokkan sesuai bidang utama pengembangan program pembangunan, yaitu: (i) Bidang Ekonomi; (ii) Bidang Sosial Budaya; (iii) Bidang Fisik dan Prasarana; dan (iv) Bidang Pemerintahan. Secara rinci, gambaran kebijakan umum pembangunan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut : 7.1.1 Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Ekonomi Kebijakan

umum

pemberdayaan merupakan

pembangunan

dan

jantung

penguatan

di

bidang

pembangunan

kehidupan

masyarakat

ekonomi ekonomi Klaten,

berorientasi

pada

kerakyatan

yang

dengan

penerapan

manajemen ilmiah serta peningkatan etos kerja diharapkan kebijakan umum di bidang ekonomi dapat terukur dan berdaya guna secara nyata secara perlahan membangun masyarakat dengan kekuatan kemandirian secara ekonomi dalam menghadapi perdagangan bebas sebagai dampak liberalisme dunia. Adapun kebijakan pembangunan bidang ekonomi sebagai berikut : 1.

Meningkatkan revitalisasi pertanian yang produktif, unggul dan kompetitif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Klaten dan wilayah sekitarnya.

2.

Pengembangan dan dukungan terhadap kemajuan pembangunan di sektor Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Koperasi dan UMKM), berbasis klaster untuk mengoptimalkan pengembangan potensi unggulan daerah dan pemenuhan kebutuhan pangan dan ketahanan pangan.

3.

Fasilitasi

kemitraan

pelaku

usaha

besar

dan

menengah

untuk

mengembangkan kemajuan di sektor Koperasi dan UMKM, kerjasama dan kemitraan dengan dunia usaha dan pihak ketiga. 4.

Meningkatkan sarana dan prasarana serta layanan perdagangan yang mampu mendukung kemajuan sektor pariwisata pada khsusunya dan sektor jasa pada umunya.

5.

Penciptaan dan pengembangan wirausaha baru guna meningkatkan daya saing standar mutu dan kualitas pendidikan ketrtampilan tenaga kerja;

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

- 180 -

6.

Peningkatan

investasi

dalam

rangka

perluasan

dan

peningkatan

penyerapan tenaga kerja pengembangan kerjasama dengan pihak ketiga guna peningkatan kapasitas keuangan daerah. 7.

Peningkatan kapasitas tata kelola ekonomi daerah.

8.

Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan ekonomi daerah secara lintas sektor dan lintas wilayah.

9.

Peningkatan daya saing antar daerah dan kemitraan pemerintah-swasta dalam upaya pengembangan ekonomi lokal dan daerah.

10. Peningkatan pemerataan akses terhadap infrastruktur ekonomi maupun sosial sebagai faktor pendukung kegiatan ekonomi lokal dan daerah. 11. Pengembangan kawasan andalan dan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang berbasis keunggulan komparatif. 7.1.2. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Sosial Budaya Kebijakan umum pembangunan di bidang sosial budaya berorientasi kepada upaya pembentukan manusia Klaten yang sehat lahir batin, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berpendidikan, memiliki keterampilan dan IPTEK, memiliki mentalitas etos kerja, kreatif, inovatif serta memiliki kepribadian dalam kebudayaan, serta menumbuhkembangkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan PANCASILA sebagai pandangan hidup dan jiwa kepribadian bangsa. Adapun kebijakan pembangunan bidang sosial budaya sebagai berikut : 1.

Memperluas akses dan meningkatkan mutu serta relevansi

pelayanan

pendidikan sampai tingkat pendidikan menengah (wajib belajar 12 tahun), termasuk upaya peningkatan kualitas

dalam pemerataan pelayanan

pendidikan non formal. 2.

Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat dengan pembangunan perpustakaan daerah yang modern.

3.

Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum,

penataan

sistem

pembiayaan dan peran serta masyarakat. 4.

Meningkatkan potensi dan peran serta pemuda dengan mengembangkan kesempatan

pendidikan

ketrampilan,

kewirausahaan

dan

kecakapan

pemuda serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-nilai moral.


- 181 -

5.

Mengembangkan prestasi olahraga, kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat dengan fasilitasi pembinaan dan sarana prasarana olah raga yang memadai.

6.

Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri.

7.

Perluasan kesempatan kerja, pengembangan informasi dan bursa kerja serta deregulasi perijinan pro investasi;

8.

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.

9.

Meningkatkan peningkatan

kualitas manajemen,

pelayanan sarana

kesehatan

prasarana,

dengan

tenaga

dukungan

kesehatan

dan

pembiayaan kesehatan. 10. Fasilitasi untuk pengembangan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani semua kelompok masyarakat (ibu, bayi, balita, anak, lansia, perempuan, laki-laki, diffabel/berkebutuhan khusus) tanpa diskriminasi. 11. Fasilitasi pengembangan keamanan, ketertiban, kerukunan dan solidaritas antar umat beragama, suku, dan ras dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Klaten. 12. Fasilitasi

pengembangan

Kesejahteraan

Sosial

jaminan (PMKS),

sosial

bagi

termasuk

Penyandang

Masalah

pengembangan

sistem

peningkatan

kualitas

perlindungan sosial. 13. Meningkatkan

kualitas

hidup

PMKS

dengan

pelayanan sosial, pembinaan dan pemberdayaan PMKS. 14. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat termasuk masyarakat mampu,

dunia

usaha,

perguruan

tinggi,

dan

Orsos/LSM

dalam

penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 15. Pengembangan

tertib

administrasi

kependudukan

untuk

menjamin

persamaan hak dan kewajiban sebagai warga negara dan hak-hak asasi manusia serta pengendalian masalah kependudukan. 16. Menyelenggarakan pengiriman calon transmigran yang terlatih. 17. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan.


- 182 -

18. Meningkatkan pembinaan organisasi kemasyarakatan, Partai Politik dan pelayanan sosial. 19. Meningkatkan kerukunan toleransi inter dan antar umat beragama. 20. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang terpenuhi kebutuhannya

terhadap

pelayanan

pendidikan,

kesehatan

dan

pembangunan ekonomi. 21. Meningkatkan pelestarian nilai budaya. 22. Pengendalian pertumbuhan penduduk, melalui jejaring pelayanan keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas. 23. Memperkuat kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang. 24. Meningkatkan pengawasan perlindungan kerja, kesejahteraan tenaga kerja dan Hubungan Industrial Pancasila (HIP). 25. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan

lainnya

untuk

mempertinggi

kualitas

hidup

dan

sumberdaya perempuan. 7.1.3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Kebijakan umum pembangunan

di

bidang

pembangunan

bidang fisik

prasarana berorientasi kepada pembangunan fisik – sarana dan prasarana yang menguasai hajat hidup orang banyak serta membawa citra kabupaten Klaten

,

mengurangi

pembangunan

dan

kesenjangan

hasil

–

antar

hasilnya

wilayah

dengan

dengan

pemerataan

menitikberatkan

pada

pengendalian pengawasan dan peningkatan kualitas. Adapun kebijakan pembangunan bidang fisik dan prasarana sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan transportasi dan sarana dan prasarana perhubungan. 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi, termasuk dalam pengelolaan sungai dan sumber daya air lainnya; 3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana permukiman perkotaan dan perdesaan; 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana drainase.


- 183 -

5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penataan tata ruang, termasuk peningkatan dalam pengelolaan pertanahan. 6. Peningkatan

pengelolaan

dan

konservasi

Sumber

Daya

Alam

dan

Lingkungan Hidup (SDA – LH), termasuk upaya dalam pengendalian dampak lingkungan. 7. Meningkatkan kelembagaan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup. 8. Meningkatkan

perencanaan,

pengembangan

serta

pengendalian

pemanfaatan energi dan sumber daya mineral. 9. Pembangunan fasilitas, sarana, dan prasarana wilayah yang ramah lingkungan, ramah anak, ramah diffable, ramah investasi, ramah wisata, mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM-pendapatan, pendidikan, kesehatan). 7.2

Program Pembangunan Daerah Program

pembangunan

Pemerintah

Kabupaten

Klaten

dalam

RPJMD

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, meliputi : 1.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, adalah merupakan program-program yang tercantum dalam Rencana Strategis - SKPD dan merupakan program yang telah diselaraskan dengan Program RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 atau Program Kabupaten diselaraskan dengan ketentuan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.

Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, yang dimaksud adalah beberapa Program Kabupaten yang telah diselaraskan dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta didukung oleh kegiatan beberapa SKPD.

3.

Program Kewilayahan Program Kewilayahan merupakan program kerja sama dengan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Adapun program kewilayahan dengan penekanan, sebagai berikut:


- 184 -

a. Perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul adalah rintisan jalur selatan Yogya-Sukoharjo-Pacitan, dan mitigasi kawasan rawan bencana tanah longsor dan banjir. b. Perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo adalah yudifikasi batas wilayah, pengembangan kawasan pemukiman dan IKM, dan mitigasi kawasan banjir. c. Perbatasan dengan Kabupaten Boyolali adalah antisipasi kebutuhan kawasan industri cepat tumbuh. d. Perbatasan dengan Kabupaten Sleman adalah penataan jalur evakuasi bencana dan pengembangan kepariwisataan.

7.3

Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 7.3.1 Pentahapan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Untuk mewujudkan visi Kepala Daerah Terpilih pada periode Tahun 2016-2021 yakni terwujudnya Kabupaten Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing telah ditetapkan 8 ( delapan) butir misi sebagai penjabaran atas visi dalam rangka perwujudan ultimate goal. Maka agar ultimate goal ini jelas sasarannya, dan dapat diimplemtasikan perlu disusun pentahapan pembangunan daerah sebagai milestone (sasaran antara) dalam mewujudkan visi. Adapun pentahapan pembangunan daerah Kabupaten Klaten Tahun 20162021 dibagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan, sebagai-berikut; 1. TAHAP KONSOLIDASI (2016-2017) Tahap Konsilidasi untuk

menjamin

adalah tahapan penyelarasan, penajaman

keberlanjutan

dan

kesinambungan

dalam

mengimplementasikan rencana strategis Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2021 sebagai kerangka dasar pembangunan lima tahun ke depan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005 – 2025 serta visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Pada tahapan konsolidasi ini perlunya membangun kerangka kesepahaman dan kesepakatan untuk memanfaatkan secara optimal potensi

yang

dimiliki

dan

prasarana

terbangun


- 185 -

pada

tahapan

sebelumnya (tahun 2010 -2015), serta perlunya meletakkan kerangka landasan yang kokoh untuk terpenuhinya kebutuhan pelayanan sosial dasar masyarakat, serta berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis kemandirian

desa

dan

sinergi

dengan

perkembangan

ekonomi

perkotaan. Urusan terkait dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan sosial dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, ketertiban dan keamanan, pekerjaan umum dan perumahan, serta sosial harus lebih berperanan pada tahapan konsolidasi ini. Demikian pula yang terkait dengan kemandirian desa, dalam hal ini Urusan Pemerintahan umum dan serta urusan yang terkait dengan perkembangan perekonomian daerah, harus saling mendukung. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya 5 (lima) butir tujuan, meliputi: a. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat b. Mewujudkan kualitas derajat kesehatan bagi masyarakat c. Mewujudkan

peningkatan kualitas SDM yang berkarakter dan

menjunjung nilai-nilai budaya. d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah. e. Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor pertanian dan ketahanan pangan. 2. TAHAP PEMANTAPAN ( 2018-2019) Pada

tahapan

pemantapan

ini

diperlukan

langkah

untuk

peningkatan kualitas pelayanan yang dilaksanakan pemerintah daerah dalam mewujudkan citra positif pelayanan publik sebagai perwujudan clean dan good govermance. . Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya 6 (enam) butir tujuan, meliputi: a. Meningkatkan

kapasitas

pengelolaan keuangan daerah dan

pendapatan daerah. b. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat.


- 186 -

c. Meningkatkan mutu dan kualitas lingkungan hidup. d. Mewujudkan pengurangan resiko bencana. e. Menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. f. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 3. TAHAP PERCEPATAN (2020-2021) Pada

tahapan

percepatan

merupakan

upaya

peningkatan

kecepatan dibandingkan dengan tahap sebelumnya untuk menjamin mutu dan kualitas lingkungan hidup, pemenuhan hak anak, semakin tingginya

kesetaraan

gender,

semakin

tingginya

keberdayaan

perempuan, dan mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing. Tahapan ini terutama untuk mendukung (fokus) pada tercapainya 6 (enam) butir tujuan, meliputi: a. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan b. Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas c. Mewujudkan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum d. Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Indagkop, UMKM dan PM e. Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Ketenagakerjaan f. Meningkatkan dan mengembangkan produktifitas, nilai tambah dan daya saing sektor Kepariwisataan 4. TAHAP PERWUJUDAN (2021) Tahap ini adalah merupakan tahapan perwujudan visi yang telah ditetapkan yaitu terwujudnya masyarakat Kabupaten Klaten yang maju, mandiri dan berdaya saing ditandai dengan kondisi aman, pemerintahan yang bersih dan efektif, serta masyarakat yang menjunjung nilai-nilai sosial keagamaan dan mengedepankan nilai-nilai moralitas. Peningkatan kondisi ini ditandai dengan tercapainya indikator-indikator agregatif pembangunan daerah yaitu meningkatnya IPM, semakin kecilnya kesenjangan antar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan


- 187 -

berpenghasilan tinggi, semakin rendahnya kesenjangan antar wilayah, semakin tingginya nilai tukar petani, semakin tingginya pertumbuhan perekonomian daerah, semakin kecilnya disparitas desa-kota, semakin kecilnya angka inflasi, semakin berkurang angka kemiskinan dan pengangguran serta semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah untuk terwujudnya kemandirian daerah. Tahapan

ini

terutama

untuk

mendukung

(fokus)

pada

tercapainya. 3 (tiga) tujuan, meliputi: a. Mewujudkan perlindungan anak b. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan berkualitas c. Menjamin keberadaan budaya Meskipun

masing-masing

tahapan

mendukung

tercapainya

tujuan tertentu, namun bukan berarti tujuan tersebut masing-masing berdiri sendiri, melainkan hanya merupakan focussing (pemusatan perhatian).Dengan demikian masing-masing kegiatan untuk saling mendukung kelompok tujuan untuk bisa dilaksanakan selama periode 2016 – 2021 dengan fokus perhatian pada periode tertentu.

7.3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2016 - 2021 Mempertimbangkan serta berdasar pada tujuan, sasaran, strategi pembangunan

dan

arah

kebijakan

pembangunan,

maka

Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2016-2021 adalah Tabel 7.1


- 188 -

Tabel 7.1 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Misi ke 1 :

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berbudaya Tujuan 1 Mewujudkan pemenuhan pendidikan bagi masyarakat Sasaran 1 Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat Urusan Pendidikan, dengan program prioritas : a Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b c d Sasaran 2

dasar

Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Pendidikan Menengah Pendidikan Non Formal

Terwujudnya peningkatan mutu SDM tenaga kependidikan Urusan Pendidikan, dengan program prioritas : a Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan b Manajemen Pelayanan Pendidikan Urusan Perpustakaan, dengan program prioritas : a Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan


- 189 -

bagi

Tujuan 2

Mewujudkan kualitas derajat kesehatan bagi masyarakat Sasaran 1 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat Urusan Kesehatan, dengan program prioritas : a Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin b Upaya Kesehatan Masyarakat c Standarisasi Pelayanan Kesehatan d Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Pustu dan Jaringannya e Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan f Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita g Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat h Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat i Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan j Perbaikan Gizi k Pengembangan Lingkungan Sehat l Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular m Pengawasan Obat dan Makanan n Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera , dengan program prioritas : a Pelayanan Kontrasepsi b Pengembangan Pusat Pelayanan dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja C Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyandang Masalah Kesejahteran Sosial (PMKS), termasuk HIV/AIDS d Pembinaan Peranserta Masyarakat dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) yang Mandiri Urusan Kepemudaan dan Olahraga, dengan program prioritas : a Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga b Pembinaan dan Pemasyarakat Olahraga c Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Tujuan 3

Menciptakan ketentraman kehidupan beragama dan budaya dalam masyarakat Sasaran 1 Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama dan pelestarian budaya dalam masyarakat Urusan ketentrama, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat , dengan program prioritas: Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat Peningkatan Partisipasi dan Kesadaran Hukum Kepada Masyarakat Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Peningkatan Pengelolaan Administrasi Organisasi Kemasyarakatan Peningkatan Koordinasi, Konsolidasi,Revitalisasi, Refungsionalisasi, Profesionalisasi Pemerintahan Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

Urusan budaya, dengan program prioritas : Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Misi 2

Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Tujuan 1 Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah Sasaran 1 Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pemerintah


- 190 -

Urusan pemerintahan Umum, dengan program prioritas : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Peningkatan disiplin aparatur Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Sasaran 2

Misi 3

Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja birokrasi Urusan pemerintahan Umum, dengan program prioritas : Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan

Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal Meningkatkan Mutu dan kualitas produk klaster UMKM Tujuan 1 Sasaran 1 Terwujudnya kawasan agropolitan berbasis kecamatan dengan menggali keunggulan potensi yang dimiliki Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dengan program prioritas : Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM Peningkatan Manajemen dan permodalan koperasi Peningkatan program dan kerjasama investasi

Tujuan 2

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan dukungan bidang pertanian yang tangguh Sasaran 1 Meningkatnya nilai tukar petani Urusan Pertanian, dengan program prioritas : Peningkatan Ketahanan Pangan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian Peningkatan Produksi Pertanian Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Peningkatan Kesejahteraan Petani Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian / Perkebunan Lapangan Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Urusan Kelautan dan Perikanan, dengan program prioritas : Pengembangan Budidaya Perikanan Urusan Ketahanan Pangan , dengan program prioritas : Peningkatan Diversifikasi Ketahanan Pangan Masyarakat Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan) Sasaran 2

Meningkatnya kesempatan kerja dan daya beli masyarakat Urusan Koperasi dan UMKM, dengan program prioritas : Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Urusan ketenagakerjaan, dengan program prioritas : Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Perluasan Kesempatan Kerja Misi ke 4

Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial


- 191 -

masyarakat Tujuan 1

Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi masyarakat Terwujudnya pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sosial dasar Sasaran 1 masyarakat Urusan pekerjaan umum, dan perumahan dengan program prioritas : Pembangunan jalan dan jembatan Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan energi Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program 100 0 100

Sasaran 2

Terpenuhinya sarana prasarana kebutuhan air bersih, sanitasi dan drainase Urusan pekerjaan umum, dan perumahan dengan program prioritas : Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah Pembangunan Drainase / Gorong-gorong Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Misi ke 5

Meningkatkan ruang wilayah Tujuan 1

Sasaran 3

Terpenuhinya kebutuhan ruang terbuka hijau Urusan Penataan Ruang, dengan program prioritas : Perencanaan Ruang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Sasaran 4

Terpenuhinya kelaikan layanan transportasi Urusan perhubungan, dengan program prioritas : Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata Menjaga mutu dan kualitas lingkungan hidup Sasaran 1 Peningkatan pengendalian dan penurunan tingkat kerusakan lingkungan hidup Urusan Lingkungan hidup, dengan program prioritas : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Peningkatan Pengendalian Polusi Pengendalian Kebakaran Hutan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan program prioritas : Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Urusan Kehutanan, dengan program prioritas :


- 192 -

Sasaran 2

Misi ke 6

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) Urusan Lingkungan Hidup, dengan program prioritas : Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Urusan pemerintahan umum, dengan program prioritas: Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian Tujuan 1

Menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat Sasaran 1 Terwujudnya Keamanan dan ketertiban bagi masyarakat Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan program prioritas : Pengembangan Wawasan Kebangsaan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Pemelihaan Kamtranstibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Sasaran 2 Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Urusan pemerintahan umum, dengan program prioritas : Penataan Peraturan Perundang-undangan Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) Penyuluhan,Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM Sasaran 3

Tujuan 2

Terwujudnya jaminan sosial bagi penyandang kesejahteraan masyarakt Urusan Sosial, dengan program prioritas : Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks NAPI, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sasaran 1

Terwujudnya keharmonisan kehidupan beragama dan pelestarian budaya dalam masyarakat Urusan Sosial, dengan program prioritas : Peningkatan Koordinasi Bidang Sosial dan Keagamaan Urusan kebudayaan, dengan program prioritas : Pengembangan Nilai Budaya Pengelolaan Kekayaan Budaya Pengelolaan Keragaman Budaya

Misi ke 7

Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Tujuan 1

Mewujudkan perlindungan anak dan perempuan


- 193 -

Sasaran 1

Meningkatnya perlindungan terhadap anak dan perempuan untuk mewujudkan kabupaten layak anak Urusan kesehatan dengan program prioritas : Perbaikan Gizi Masyarakat Kesehatan Reproduksi Remaja Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Urusan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan, dengan program prioritas: Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pembinaan Anak Terlantar Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS

Tujuan 2

Misi ke 8

Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Sasaran 1 Peningkatan partisipasi perempuan dalam segala bidang pembangunan daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan program prioritas:

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Program Pengendalian dan Pengawasan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera Meningkatkan kapasitas pelayanan publik Tujuan 1 Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan Sasaran 1 Terwujudnya pelayanan publik tepat waktu, dan tepat manfaat Urusan pemerintahan umum, dengan program prioritas : peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Kerjasama informasi dengan mass media Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan program prioritas : Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat Urusan Statistik, dengan program prioritas : Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah Tujuan 2

Penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja birokrasi Sasaran 2

Terwujudnya peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan kinerja birokrasi Urusan pemerintahan umum, dengan program prioritas : Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan program prioritas : Penataan Administrasi Kependudukan Urusan Pemberdayaan Masyarakat, dengan program prioritas: Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan


- 194 -

Sedangkan untuk memberikan gambaran selengkapnya mengenai hubungan antara kebijakan umum daerah dan program pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2021 adalah sebagaimana Tabel 7.2 di bawah ini :


- 195 -

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents