BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Sesuai dengan Visi RPJP Kabupaten Agam untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri, Berprestasi yang Madani, yang mengandung dua tujuan utama yaitu untuk mewujudkan Kabupaten Agam yang Mandiri dan Kabupaten Agam yang Berprestasi dengan landasan masyarakat yang Madani. Visi ini sejalan dengan amanat UUD 45 untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Maka sesuai dengan prioritas pembangunan, secara garis besarnya strategi pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 sebagai berikut: 1. Membangun, mengembangkan dan memelihara seluruh asset dan sumber daya Kabupaten Agam mencakup sumber daya manusia, sosio-kultur, nilainilai intelektual dan kreatifitas lingkungan hidup dan infrastruktural. 2. Peningkatan kearifan lokal sebagai basis bagi penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang dilandasi oleh falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. 3. Pemerataan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah guna mendorong kemandirian melalui peningkatan keunggulan dan daya saing sesuai dengan semangat otonomi daerah. 4. Pengembangan kapasitas daerah sesuai dengan potensi daerah dan peluang
dasar
yang
dilandasi
oleh
mekanisme
untuk
penguatan
kelembagaan dan sumber daya manusia. 5. Pengembangan jejaring kerjasama (networking) regional, nasional dan internasional dalam kerangka peningkatan daya saing produktivitas daerah. Visi, misi, tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Agam periode Tahun 2010-2015, strategi dan arah kebijakan tergambar dalam tabel di bawah ini.
VI - 1 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Tabel VI.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional TUJUAN 1.1
Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Lembaga Pemerintahan Daerah
SASARAN
STRATEGI
Meningkatnya kapasitas dan kinerja aparatur pemerintah daerah
Peningkatkan kapasitas aparatur dan budaya kerja untuk peningkatan kinerja aparatur
KEBIJAKAN Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dan ketatalaksanaan Meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur
Terwujudnya pelayanan yang profesional dalam mendukung kegiatan DPRD
Peningkatan pelayanan yang profesional dalam mendukung kegiatan DPRD
Meningkatkan dan Menguatkan kapasitas pelayanan pada kegiatan DPRD
Penataan SKPD sejalan dengan prinsip structure follow function
Peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
Meningkatkan ketatalaksanaan organisasi pemerintahan yang efektif dan efisien Meningkatkan pelayanan kedinasan KDH
Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan
Peningkatan pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan pemerintahan
Meningkatan akuntabilitas kinerja SKPD Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM Pemeriksaan Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pembangunan
Perbaikan kualitas pelayanan publik.
Peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektivitas dan akuntabilitas
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
Peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi dalam penyampaian informasi
Meningkatkan transparansi, partisipasi dan mutu layanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi
Menyusun standar pelayanan yang cepat, murah dan mudah dalam setiap produk layanan pemerintah
Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi Menyiapkan kelompok informasi masyarakat di setiap kecamatan Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
Penataan kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil
VI - 2 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil
Sambungan Tabel VI-1 TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Meningkatnya penyelesaian permasalahan dalam masyarakat melalui pendekatan persuasif dan musyawarah
Meningkatkan penyelesaian konflik dengan dan diantara masyarakat
Peningkatan penyelesaian konflik di tengah masyarakat
penyediaan tanah untuk kepentingan umum dan pemerintah
Pembangunan fasilitas pelayanan pemerintah dan umum di atas lahan milik pemerintah
Menyediakan dan membangun fasilitas pelayanan pemerintah dan umum
Meningkatnya tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah
Peningkatan pengelolaan tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah
Meningkatkan pengelolaan tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah
Penguatan administrasi tata pemerintahan nagari
Meningkatkan administrasi tata pemerintahan nagari
Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten, meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan
Sinkronisasi kebijakan bagi perwujudan pakta integritas dalam urusan pemerintahan
Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan / pembangunan
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan
Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan
Mewujudkan perpustakaaan dan kearsipan sebagai sumber rujukan informasi.
Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan
Melaksanakan pembinaan teknis kearsipan secara profesional
Menjadi fasilitator mediator penyelesaian konflik di tengah masyarakat
Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan pembangunan dengan instansi vertikal
Melaksanakan pelatihan petugas kearsipan SKPD/Kec/ Nagari Menyusun Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kepegawaian, Keuangan dan Umum
VI - 3 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-1 TUJUAN
1.2
Pelaksanaan supremasi hukum
SASARAN
STRATEGI
Melakukan pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah/peraturan daerah dan produk hokum nagari sebelum ditetapkan sehingga produk hukum tersebut lebih aspiratif dan akomodatif sesuai dengan kewenangan/urusan dan norma hukum yang berlaku
Peningkatan pengkajian dan pembuatan produk hukum yang aspiratif dan akomodatif
Terlaksananya penegakan perda, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
Peningkatan penerapan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
KEBIJAKAN Menyusun dan menata produk hukum daerah dan produk hokum nagari yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional Mewujudkan supremasi hukum dan hak azazi manusia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Menyusun, menyiapkan dan melengkapi Peraturan/ ketentuan, SDM dan sarana prasarana pendukung terhadap penyelenggaraan kententraman dan ketertiban umum Meningkatkan koordinasi, sosialisasi, patroli dan razia terhadap peraturan dan ketentuan yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban umum,
1.3
Meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan
Terwujudnya optimalisasi pendapatan daerah dan pendapatan nagari
Peningkatan PAD dan pengelolaan keuangan
Meningkatkan pengelolaan PAD dan nagari, Keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel
Tersedianya dokumen dan pertanggungjawaban anggaran
Menyiapkan dokumen dan pertanggungjawaban anggaran
Menyediakan dan melengkapi dokumen dan petanggungjawaban anggaran
Terwujudnya pengelolaan aset daerah dan nagari yang akurat dan akuntabel
Peningkatan Pengelolaan aset daerah sesuai aturan perundang-undangan
Meningkatkan pengelolaan asset daerah dan nagari secara benar dan akurat
VI - 4 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
6.1 Strategi
Misi 1: Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional
Dari tabel yang akan dipaparkan berikut telihat bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati kepala daerah terpilih, khusus misi pertama untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik, Bersih dan Profesional dengan 3 tujuan dan 15 sasaran. Untuk mencapai tujuan pertama yaitu meningkatkan kemampuan pelayanan lembaga pemerintahan daerah dilakukan dengan strategi : 1.
Peningkatan kapasitas dan budaya kerja aparatur.
2.
Peningkatan pelayanan profesional dalam mendukung kegiatan DPRD.
3.
Peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tupoksi.
4.
Peningkatan
pengawasan
internal
dan
pengendalian
pelaksanaan
pemerintahan. 5.
Peningkatan kualitas, efektifitas dan akuntabilitas pelayanan publik.
6.
Peningkatan sarana, prasarana dan sistem pelayanan publik.
7.
Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
8.
Peningkatan pendekatan persuasif dan musyawarah dalam mengatasi konflik di tengah masyarakat.
9.
Penyediaan bangunan sarana parasarana fasilitas pelayanan pemerintah dan umum.
10. Peningkatan pengelolaan tata administrasi pemerintahan dan otonomi daerah. 11. Peningkatan sinkronisasi kebijakan bagi perwujudan pakta integritas dalam urusan pemerintahan. 12. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan untuk tujuan kedua meningkatkan kemampuan dan pengelolaan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan dilakukan dengan strategi antara lain ; 1. Peningkatan pengelolaan perpustakaan dan kearssip an daerah 2. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan pengunaan keuangan daerah secara efisien dan efektif 3. Peningkatan pendataan dan pengelolaan sumber pendapatan keuangan daera 4. Peningkatan pendataan dan pengelolaan asset daerah secara akurat 5. Penyediaan dokumen administrasi keuangan daerah
VI - 5 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sementara untuk mecapai tujuan ketiga dalam meningkatkan pelaksanaan supremasi hukum dilakukan dengan strategi ; 1. Peningkatan pengkajian dan pembuatan produk hukum yang aspiratif dan akomodatif 2. Penegakan supermasi hukum dan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat 3. Peningkatan kemampuan profesionalisme aparat penegak ketentraman dan ketertiban 4. Peningkatan kerjasama dengan kepolisian dalam penegakan perda dalam upaya perlindungan masyarakat
Dengan strategi yang telah ditetapkan dalam menjalan misi mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional dilakukan dengan arah kebijakan sebagai berikut ; 1. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam aspek kelembagaan dan ketatalaksanaan 2. Meningkatkan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan aparatur 3. Meningkatkan dan menguatkan kapasitas pelayanan pada kegiatan DPRD 4. Meningkatkan ketatalaksnaan organisasi perangkat pemerintah daerah yang lebih efektif dan efisien 5. Meningakatkan akuntabilitas kinerja SKPD 6. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengawas/pemeriksa 7. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dengan evaluasi pelaksanaan pembangunan 8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik secara prima dan profesional 9. Melengkapi dan memperbaiki standar pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah 10. Membentuk kelompok-kelompok pelayanan dan akses informasi masyarakat 11. Meningkatkan tranpormasi atau akses dan tranparansi layanan melalui elektronik 12. Meningkatkan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informasi pelayanan 13. Menata kelembagaan dan sistem informasi administrasi kependudukan dan catatan sipil 14. Meningkatkan sosial kontrol untuk mengurangi komflik di tengah masyarakat
VI - 6 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
15. Menjadi fasilitator dan mediator penyelesaian komflik di tengah masyarakat 16. Membangun
dan
menyediakan
sarana
prasarana faslitas
pelayanan
pemerintahan dan umum 17. Meningkatkan pengelolaan tata administrasi pemerintahan danotonomi daerah 18. Meningkatkan administrasi tata pemerintahan nagari 19. Meningkatkan
koordinasi
integritas
dan
singkronisasi
perencanaan/
pembangunan daerah dengan seluruh perangkat daerah dan pelaku pembangunan daerah 20. Meningkatkan koordinasi perencana an, pelaksanaan pembangunan daerah dengan instansi vertikal 21. Meningkatkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 22. Meningkatkan
dan
menggalakkan
animo
baca
masyarakat
melalui
perpustkaan daerah 23. Mempersiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas kearsipan di SKPD dan Nagari 24. Meningkatkan pengelolaan dan pengawasan pengunaan keuangan daerah secara efisien dan efektif 25. Meningkatkan pendataan dan pengeolaan sumber - sumber pendapatan keuangan daerah 26. Meningkatkan pendataan dan pengelolaan asset-asset daerah secara akurat 27. Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen administrasi keuangan daerah 28. Menyusun dan mendata produk hukum daerah sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 29. Meningkatkan penerapan supermasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam mewujutkan masyarakat yang adil dan aman 30. Meningkatkan kemampuan profesionalisme aparat penegak ketentraman dan ketertiban umum 31. Meningkatkan kerjasama dengan kepolisian dalam penegakan perda dalam upaya perlindungan Masyarakat
VI - 7 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Tabel VI.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 2: Mewujudkan Masyarakat Agamis Dan Beradat Tujuan
Sasaran
2.1 Meningkatkan peran dan fungsi alim ulama dalam penerapan kehidupan sesuai dengan norma agama
80% Para Da'i, Imam dan Khatib yang mendapat pembekalan dan pelatihan sampai akhir tahun 2015
2.2 Meningkatkan peran dan fungsi ninik mamak dalam penerapan kehidupan masyarakat yang dilandasi dengan ABS-SBK
80% para ninik mamak, bundo kanduang dan pemuda sudah mendapatkan pelatihan sampai akhir Tahun 2015
2.3 Meningkatkan pembinaan akhlakul karimah diseluruh lapisan masyarakat Agam
Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan peran tokoh agama dalam aspek pembangunan derah
mewujudkan peningkatan kapasitas tokoh agama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat
Peningkatan dan pemberdayaan lembaga keagamaan
mewujudkan peningkatan fungsi dan peran lembaga keagamaan
Peningkatan peran tokoh adat, cerdik pandai dalam pembangunan
mewujudkan peningkatan kapasitas tokoh adat dalam memberikan pemahaman adat kepada masyarakat
Peningkatan dan pemberdayaan lembaga adat
mewujudkan peningkatan fungsi dan lembaga adat
Terlaksananya pelatihan/training ESQ pada 50% pimpinan dan staf SKPD
Peningkatan pemahaman nilai-nilai moral dan agama bagi aparatur pemerintah daerah
Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan agama bagi aparatur pemerintah
Terlaksananya pesantren kilat remaja /pemuda dan pesantren Ramadan/ESQ disetiap sekolah sebanyak 75% dari sekolah yang ada
Peningkatan pemahaman nilai-nilai moral dan agama bagi remaja dan pemuda
Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan agama bagi remaja/pemuda
VI - 8 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-2 Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
2.4 Meningkatkan dan memantapkan program MDW/MDA plus dalam upaya pembinaan ABSSBK
Terlaksananya sertifikasi guru 10% dari guru MDA/TPA
Peningkatan kompetensi guru MDA/TPA
Mewujudkan peningkatan kompetensi guru MDA/TPA melalui ujian sertifikasi
Terentaskannya buta huruf Alquran sebesar 25% sampai tahun 2015
Peningkatan kemapuan baca Alquran bagi masyarakat
Mewujudkan peningkatan dan pengembangan MDA/TPA
2.5 Meningkatkan peranpondok pesantren dan Islamic center sebagai pencetak kader ulama/Dai
Berdirinya 2 unit pondok pesantren/Islamic Boarding school bertaraf nasional sharing dengan perantau
Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan
Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan yang bertaraf nasional dan bermutu
Berdirinya 1 unit Islamic center daerah yang bertaraf nasional
VI - 9 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Tabel VI.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 3: Mewujudkan Kemandirian Sosial Dan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia TUJUAN 3.1
Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai MDGS 2015
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Angka Kelangsungan Hidup Bayi dari 969/1.000 pada Tahun 2010 menjadi 983/1.000 pada Tahun 2015
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita serta keluarga
mewujudkan peningkatan pembinaan dan pelayanan kesehatan masyarakat
Meningkatnya umur harapan hidup dari 68,5 pada Tahun 2010 menjadi 72 Tahun 2015;
Peningkatan promosi kesehatan dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat
mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan
Menurunnya persentase balita gizi buruk dari 13,65% pada Tahun 2010 menjadi 9,75% pada Tahun 2015
Peningkatan Status Gizi Masyarakat
mewujudkan peningkatan pembinaan dan penyuluhan gizi bagi masyarakat
Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 150 pada Tahun 2010 menjadi 102 pada Tahun 2015
Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita serta keluarga
Meningkatnya Indikator Pelayanan; BOR dari 36,72% Pada Tahun 2010 menjadi 75% pada tahun 2015,LOS dari 3 hari tahun 2010 menjadi 6 hari tahun 2015,TOI dari 3,06 hari tahun 2010 menjadi 2,5 hari tahun 2015,BTO dari 58 kali tahun 2010 menjadi 40 kali tahun 2015
3.2
Meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai Target MDGs 2015
Menurun prevalensi gizi kurang dari 17% pada Tahun 2010 menjadi < 15% pada Tahun 2015
Peningkatan Status Gizi Masyarakat
Meningkatnya Angka Melek Huruf dari 99.53% pada Tahun 2010 menjadi 99.98% pada Tahun 2015
Peningkatan dan Perluasan Jangkauan Pelayanan Pendidikan
mewujudkan peningkatan ketersediaan layanan pendidikan
Meningkatnya Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) dari 8.3 tahun pada Tahun 2010 menjadi 12 tahun pada Tahun 2015
Peningkatan Kualitas, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan
mewujudkan peningkatan keterjangkauan layanan pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar dari 94,21% pada Tahun 2010 menjadi 94,51% pada Tahun 2015
Peningkatan Profesionalisme dan Distribusi Tenaga Guru
mewujudkan peningkatan kualitas/mutu dan relevansi pelayanan pendidikan
Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dari 77,31% pada tahun 2010 menjadi 90% pada Tahun 2015
Peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Yang Berkualitas
mewujudkan peningkatan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan
Meningkatnya Angka Pendidikan yang Ditamatkan dari 21,51% pada tahun 2010 menjadi 30,60% pada tahun 2015
VI - 10 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-3 TUJUAN
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya angka partisi-pasi murni (APM) jenjang : SMA/ SMK/MA/Paket C dari 64,24 % pada Tahun 2010 menjadi 69.24 % pada Tahun 2015 Meningkatnya angka partisi-pasi kasar (APK) jenjang SMA/AMK/MA/Paket C dari 80,57% pada Tahun 2010 menjadi 85,37 % pada Tahun 2015 Meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS) dari 81,46% pada Tahun 2010 menjadi 91,46% pada Tahun 2015 3.3
Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Pengarus utamaan Gender dan Anak
Meningkatnya persentase perempuan di lembaga pemerintah dari 18.30% pada tahun 2010 menjadi 24.90% tahun 2015
Peningkatan efektivitas kelembagaan PUG dalam manajemen kebijakan program pembangunan yang responsif gender
Peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait akan pentingnya pembangunan responsif gender.
Menurunnya angka pengangguran terbuka perempuan dasri 7 % tahun 2010 menjadi 6% tahun 2015
Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam sektor pembangunan
Mewujudkan peningkatan akses dan kualitas layanan perlindungan terbaik perempuan
Meningkatnya akses dan kualitas layanan perempuan dan anak korban tindak kekerasan dari 5 orang tahun 2010 menjadi 17 orang tahun 2015
Peningkatan upaya pendidikan pelatihan dan peran serta kesejahteraan gender dalam pembangunan
Terfasilitasinya forum anak daerah kebupaten agam
Peningkatan upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi dalam proses keberlangsungan kehidupan anak serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
Meningkatnya peran forum anak dalam pembangunan
Terkoordinasinya upaya kesejahteraan dan perlindungan anak dengan SKPD terkait dalam rangka pemenuhan hak-hak anak
Peningkaatan koordinasi pelaksanaan dan sinkronisasi kebijakan yang terkait dengan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak
Mewujudkan anak yang berakhlakmulia, cerdas, sehat, berkualitas dan mampu berperan serta secara optimal dalam pembangunan
VI - 11 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-3 TUJUAN 3.4
3.5
Meningkatkan pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Meningkatkan cakupan pelayanan angkatan kerja
SASARAN
STRATEGI
ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya rata-rata jumlah anak per keluarga dari 3,8 pada Tahun 2010 menjadi 3,4 pada Tahun 2015
Pengendalian laju pertum-buhan dan pertambahan jumlah penduduk
Mewujudkan peningkatan pengendalian pertambahan penduduk
Meningkatnya rasio akseptor KB dari 845/1.000 pada Tahun 2010 menjadi 870/1.000 pada Tahun 2015
Peningkatan kepesertaaan dan akses pelayanan serta penyediaan pelayanan KB bagi penduduk miskin
mewujudkan peningkatan mutu pelayanan KB terutama bagi penduduk miskin
Meningkatnya cakupan peserta KB aktif dari 63,21% pada Tahun 2010 menjadi 66,00% pada Tahun 2015
Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan penyediaan layanan KB dan kesehatan reproduksi.
mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dan pelayanan kesehatan reproduksi
Menurunnya jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari 28,351 pada Tahun 2010 menjadi 26,926 pada Tahun 2015
Peningkatan akses dan kualitas keluarga pra sejahtera dan Keluarga Sejahtera I
mewujudkan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I
Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja dari 67,59% pada Tahun 2010 menjadi 75.00% pada Tahun 2015
Peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja
Mewujudkan peningkatan peluang kesempatan kerja bagi penduduk usia produktif
Meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja dari 78,20% pada Tahun 2010 menjadi 85.00% pada Tahun 2015
Peningkatan partisipasi angkatan kerja
Mewujudkan dan mendorong pembentukan peluang kerja bagi masyarakat
VI - 12 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Tabel VI.4 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Kemajuan Daerah Dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah kebijakan
4.1 Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah dan kawasan
Meningkatnya Pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh
Pemantapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan
Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh
Meningkatnya Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah
Peningkatan infrastruktur Daerah
Pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan
Meningkatnya infrastruktur ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan
Peningkatan akses pemukiman dan Perbaikan akses ke pusat-pusat pelayanan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jalan dan jembatan
Meningkatnya pengembangan perumahan dan permukiman
Pengembangan perumahan dan permukiman.
Peningkatan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana kebinamargaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Irigasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan/ perkantoran Pembangunan sarana dan prasarana Drainase perkotaan Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi perkotaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air bersih Perkotaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perkotaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Perkotaan : (Jaringan penerangan Umum, Telekomunikasi, Listrik) Pembangunan jalan dan jembatan pedesaan/pemukiman Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pemukiman pembangunan sarana dan prasarana sanitasi pemukiman
VI - 13 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-4 Tujuan 4.2 Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, kawasan dan pusat pelayanan
Sasaran Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana perhubungan
Strategi Pembenahan sistem transportasi daerah
Arah kebijakan Penyusunan pedoman dan arahan perencanaan pembangunan perhubungan daerah
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi
Meningkatkan ketersediaaan sarana dan prasarana Lalu lintas
Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal
Rehabilitasi & Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Membangun sistem pelayanan perizinan yang memperlancar, mempermudah dan memberi kepastian Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan perintis Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan Perbaikan sistem dan manajemen Transportasi
VI - 14 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
MISI.4: Mewujudkan Kemajuan Daerah Dan Keseimbangan Pembangunan Antar Kawasan Dan Wilayah. Berdasarkan tabel diatas Untuk Mewujudkan kemajuan daerah dan keseimbangan pembangunan antar kawasan dan wilayah. Secara ringkas strategi dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pemantapan pusat-pusat pengembangan kawasan untuk percepatan pembangunan, 2. Peningkatan Infrastruktur untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang jalan di Kabupaten Agam, dihadapkan pada kondisi adalah sebagai berikut: a.
Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana jalan dan jembatan
b.
Masih adanya wilayah yang masih terisolir, yang belum bisa ditempuh kendaraan roda 4.
c.
Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan.
3. Peningkatan akses pemukiman dan Perbaikan akses ke pusat-pusat pelayanan, Dalam rangka peningkatan infrastruktur untuk mendorong Percepatan Pembangunan bidang jalan 4. Pengembangan
perumahan
dan
permukiman,
Pengembangan
perumahan dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (bedah rumah). Melalui program peningkatan sarana dan prasarana telah dilaksanakan pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman seperti pembangunan jalan lingkungan pada kawasan tertentu 5. Pembenahan sistem transportasi daerah, Dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana perhubungan khususnya pembangunan terminal Simpang Gudang Manggopoh, karena lahan masih belum seluruhnya bebas, maka diupayakan fasilitasi penyelesaian pembebasan tanah dengan pemilik lahan, namun sampai akhir Tahun Anggaran 2009 masih dapat terselesaikan. Sedangkan untuk Tempat Pengujian Kendaraan bermotor, sebagaimana disampaikan diatas, fasilitas yang ada sekarang di Gadut merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang dipinjamkan ke Pemerintah Kabupaten Agam. Pemerintah Kabupaten Agam sudah merencanakan untuk pembangunan Tempat Pengujian sendiri, namun masih terkendala dengan pembebasan lahan. VI - 15 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Misi.5: Mewujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyakat. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam periode 2005 – 2010 pernah mencapai tingkat yang cukup baik, bahkan melampaui target nasional, namun kemudian kembali melambat disebabkan karena pengaruh ekonomi global dan dampak bencana alam yang menimpa Sumatera Barat. Untuk mengembalikan tingkat pertumbuhan ekonomi ke 6,3 sampai 7,2 pada Tahun 2015 Pemerintah Daerah harus mampu merumuskan strategi yang jelas, logis dan berdampak nyata terhadap peningkatan produksi dan nilai tambah
produk
yang
selanjutnya
akan
meningkatkan
pendapatan
masyarakat, lebih luas diharapkan ndapat mendukung kemandirian daerah. Melihat potensi berbagai sektor dan kenyataan bahwa Kabupaten Agam
adalah
daerah
Agraris
maka
aspek
peningkatan
produksi,
produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian dengan sub-sub sektornya menjadi fokus pengembangan ekanomi. Disamping itu pengembangan usaha mikro, industri kecil dan menengah terutama yang bergerak dalam pengeolahan hasil pertanian diharapkan akan mampu meningkatkan nilai tambah produk yang didukung dengan peranan
koperasi dan lembaga-
lembaga keuangan masyarakat. Selanjutnya pengembangan industri ini diharapkan juga mampu mendukung berkembangnya industri pariwisata dan jasa-jasa lainnya. 1. Strategi dan Arah Pengembangan Sektor Pertanian. Sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam
membentuk
PDRB
mempunyai
potensi
yang
besar
untuk
dikembangkan. Selama kurun waktu 2005 – 2009 meskipun pertumbuhan ekonomi berfluktuasi namun kontribusi sektor pertanian terus meningkat oleh karena itu peningkatan nilai tambah sektor pertanian akan memberi dampak yang nyata terhadap total nilai PDRB dan produktivitas Daerah. Disamping peningkatan kontribusi terhadap PDRB pembangunan sector pertanian diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
khusunya
petani,
serta untuk
mendorong
tumbuhnya industri pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta menyerap tenaga kerja. Dari segi penyerapan tenaga kerja pada Tahun 2009 sektor pertanian menyerap 46,22 persen penduduk yang bekerja.
VI - 16 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Hampir semua sub sektor lingkup pertanian berpeluang besar untuk dikembangkan seperti tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Intensifikasi, ekstensifikasi dan optimalisasi penggunaan lahan pekarangan, lahan tidur serta pengaturan alih fungsi lahan merupakan langkah-langkah yang perlu terus ditingkatkan dan didukung dengan peningkatan sarana prasarana serta ifrastruktur. 2. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura. Pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan (lahan basah) erat kaitannya dengan ketersediaan air yang diperoleh secara alamiah maupun teknis. Rencana peruntukan lahan pertanian lahan basah di Kabupaten Agam hingga Tahun 2015 tersebar di berbagai kecamatan, yaitu : 1) Kecamatan Lubuk Basung, 2) Kecamatan IV Nagari, 3) Kecamatan Palembayan. 4) Kecamatan Tanjung Raya, 5) Kecamatan IV Koto, 6) Kecamatan Banuhampu, 7) Kecamatan Sei Puar, 8) Kecamatan Tilatang Kamang, 9) Kecamatan Kamang Magek, 10) Kecamatan Baso, 11) Kecamatan IV Angkek, 12) Kecamatan Canduang Dari hasil analisis terkait kebutuhan lahan pertanian, memperlihatkan berdasarkan asumsi laju perubahan fungsi lahan sawah 0,40 % per tahun, IP 0,80 % /tahun, peningkatan produktifitas 0,1 KU/HA, peningkatan luas panen 15,44 Ha/Th dan peningkatan luas tanam 16,99 ha/Th maka pada Tahun 2015 dapat diproyeksi bahwa perubahan fungsi lahan terhadap produksi Tahun 2010 – 2015 sebagai berikut : Tabel VI.5 Proyeksi Perubahan Fungsi Lahan Pertanian terhadap Produksi Sawah Tahun 2010-2015 Tahun
Luas Baku Sawah (Ha)
Luas Tanam (Ha)
Luas Panen (Ha)
IP
Produktivitas (KU/Ha)
Produksi (Ton)
2008
28,682
51,471
51,462
179,42
47,22
243,004
2009
28,652
54,005
52,787
184,23
51,03
269,372
2010
28,537
58,084
52,803
185,03
51,13
269,984
Sumber : Hasil analisa data Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura
Dari Tabel diatas terlihat bahwa penyusutan luas baku sawah pasti terjadi sepanjang tahun, maka perlu regulasi tentang alih fungsi lahan dan antisipasi penyusutan produksi, karena kebutuhan akan bahan pangan tidak akan menurun tetapi akan selalu meningkat. Disamping itu kebutuhan akan stok bahan pangan terutama beras menjadi sangat penting disebabkan VI - 17 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
adanya perubahan iklim yang ekstrim yang dapat mempengaruhi pola tanam dan untuk antisipasi kebutuhan bahan pangan ketika terjadi bencana alam yang datang tidak terduga. Oleh karena itu peningkatan produktifitas menjadi fokus pengembangan pertanian melalui pemanfaatan teknologi, penggunaan bibit unggul serta penggunaan pupuk yang tepat, diringi dengan usaha menekan kehilangan hasil pasca panen. Pengembangan tanaman hortikultura yang meliputi tanaman sayursayuran, buah-buahan dan bunga-bungaan diarahkan ke Kecamatan Ampek Angkek, Baso, Canduang, Sungai Pua, Banuhampu, IV Koto dan Matur, juga diarahkan
untuk
pembentukan
kawasan
sentra
produksi,
kawasan
pengembangan pertanian organik, pemanfaatan lahan terlantar, pemanfaatan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga terhadap kebutuhan pangan dan gizi. Pengembangan
kawasan
sentra
produksi
diantaranya
kawasan sentra produksi jagung di Kecamatan IV Nagari,
adalah
kangkung di
Kecamatan Lubuk Basung, ubi jalar di Kecamatan Baso . 3. Peternakan. Pembangunan sub sektor peternakan pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan asal hewan yang ASUH ( Aman, Sehat, Utuh dan Halal), meningkatkan mutu genetik, populasi dan produksi daging ternak. Disamping itu juga diharapkan untuk dapat meningkatkan tabungan masyarakat, karena pada umumnya di Kabupaten Agam usaha peternakan lebih bersifat sampingan karena waktu yang digunakan untuk usaha ini tidak banyak, namun karena itu pula kebanyakan berskala kecil. Pengembangan peternakan menyebar hampir merata di wilayah Kabupaten Agam. Kawasan peruntukan peternakan dapat dibagi menurut jenis ternak sebagai berikut : a. Ternak besar (sapi, kerbau dan kuda) Ternak sapi berkembang di seluruh Kabupaten Agam terutama di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan IV Nagari merupakan kawasan pengembangan Sapi Bali. Kecamatan IV Angkek, Tilatang Kamang dan Baso, lebih banyak dikembangkan sapi hasil persilangan yaitu
Simental,
Brahman,
PO
(Peranakan Ongole),
Limousine,
sedangkan di Kecamatan Tanjung Raya dan Malalak dikembangkan Sapi PO dan Brahman. Ternak kerbau dikembangkan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Matur, Palembayan,
Lubuk Basung
dan IV Koto.
Kuda di Palupuh, VI - 18
RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Palembayan (digunakan untuk kuda beban) Tilatang Kamang, dan IV Angkek banyak digunakan untuk transportasi/bendi dan sebagai kuda pacu. b. Ternak kambing dikembangkan di Kecamatan Kamang Magek, IV Nagari dan Lubuk Basung. c. Ternak Unggas Ayam buras dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Lubuk Basung dan Tanjung Mutiara, Ayam ras petelur dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso dan IV Angkek, Ayam ras pedaging dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, Kamang Magek dan Lubuk Basung, Itik dikembangkan di Kecamatan Tilatang Kamang dan Kamang Magek dengan sistem mina juga mempunyai peluang besar untuk lebih dikembangkan. Sistem integrasi peternakan dengan perkebunan terutama di wilayah Barat Agam dan integrasi peternakan dengan kebun sayuran di wilayah Timur Agam. Program
pengembangan
usaha
peternakan
khususnya
usaha
peternakan sapi, dalam peningkatan populasi secara umum dapat dilakukan melalui
bioteknologi
reproduksi
kawin
suntik/inseminasi
buatan
(IB),
merupakan upaya penerapan teknologi tepat guna yang dalam peningkatan mutu genetik dan jumlah ternak serta pembentukan bibit ternak yang berkualitas. Fokus pengembangan ternak di Kabupaten Agam diarahkan untuk pengembangan sapi, kambing dan itik, dengan alasan sistem pengembangannya berbasis masyarakat Pembangunan peternakan di Kabupaten Agam dikembangkan melalui kebijakan pengembangan kawasan/wilayah, yaitu : 1. Kawasan Integrasi ternak – sayuran 2. Kawasan Integrasi ternak – sawit 3. Kawasan Village Breeding Center (VBC) Kawasan Integrasi ternak dengan sayuran, yaitu pengembangan usaha peternakan yang dilakukan untuk kecamatan-kecamatan yang merupakan penghasil sayuran, antara lain Baso, Ampek Angkek, Tilatang Kamang, Canduang, Kamang Magek, Banuhampu dan Sungai Puar. Kawasan Integrasi ternak dengan sawit, yaitu pengembangan usaha peternakan yang dilakukan untuk kecamatan-kecamatan yang merupakan penghasil sawit, antara lain Lubuk Basung, Tanjung Mutiara dan Ampek Nagari.
VI - 19 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
4. Perkebunan Sub sektor perkebunan di Kabupaten Agam potensinya cukup besar karena didukung oleh lahan yang cukup luas dan iklim yang sesuai. Komoditi tanaman yang dominan dan prospektif untuk dikembangkan di Kabupaten Agam diantaranya adalah kelapa sawit, kelapa dalam, gambir, tebu dan kakao.
Namun
untuk
perkebunan
rakyat
yang
terus
diupayakan
pengembangannya adalah untuk komoditi adalah kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kulit manis dan gambir. Pembudidayaan komoditi perkebunan Kabupaten Agam selain diusahakan oleh masyarakat, juga dikelola oleh Perusahaan Perkebunan Besar swasta nasional (PBSN) yaitu untuk kelapa sawit dan kakao. Sebaran lokasi rencana peruntukan kawasan perkebunan di Kabupaten Agam yaitu : Karet di Kecamatan Ampek Nagari, Palembayan; Kelapa dalam di Kecamatan Tanjung Mutiara, Ampek Nagari, Lubuk Basung; Cengkeh di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak; Casiavera di Kecamatan Tanjung Raya, Matur, Malalak; Pala di Kecamatan Tanjung Raya; Gambir di Kecamatan Palupuh; Kakao tersebar di seluruh Kabupaten Agam. Tabel VI.6
Rencana Luas Peruntukan Perkebunan di Kabupaten Agam Sampai Tahun 2015. komoditi
luas ( ha )
Karet Kelapa Dalam Kelapa Sawit Cengkeh Casivera Kopi Pala Gambir Kakao Vanile
perkebunan rakyat
973 11.363 31.571 418 7.585 3.394 1.046 348 4.682 200
973 11.363 16.738 418 7.585 3.394 1.046 348 3.003 0
PBSN 0 0 14.833 0 0 0 0 0 1.629 0
Sumber ; Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Agam.
5. Perikanan Pengembangan perikanan terutama perikanan budidaya baik di laut maupun di darat sangat berpeluang karena Kabupaten Agam telah ditetapkan sebagai kawasan sentra produksi perikanan untuk Propinsi Sumatera Barat dengan target produksi perikanan budidaya 90.837 ton dan perikanan tangkap sebesar 3.136 ton pada Tahun 2015. Mengoptimalkan pemanfaatan kolam-kolam rakyat yang selama ini dibiarkan terlantar, air payau, daerah VI - 20 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
aliran sungai dan lain-lain berpeluang hampir di seluruh kecamatan di Kabupaten Agam terutama kecamatan Tanjung Raya. Sistem Mina Padi dikembangkan dalam rangka mendukung program Nasional ; Mina Padi Satu Juta Hektar diarahkan ke kecamatan Tilatang Kamang, Kamang Magek, Palupuah, Baso, Lubuk Basung dan Palembayan, dan system Mina Kebun Rakyat diarahkan di Kecamatan Tanjung Mutiara, Lubuk Basung dan Palembayan. Perikanan tangkap di Kecamatan Tanjung Mutiara dengan panjang pantai 43 Km dan luas laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Agam 313,04 Km2 dapat ditingkatkan dengan pembenahan sarana prasarana alat tangkap. Rencana pengembanngan perikanan budidaya ikan air tawar di Kabupaten Agam meliputi ; a. Pusat Kawasan Minapolitan terdapat di kawasan Maninjau b. Sentra pengembangan unit pembenihan rakyat (UPR) Majalaya, Nilem dan pengembangan budidaya minapadi di Kecamatan Ampek Angkek. c. Sentra Budidaya Ikan Air tawar: nila, patin dan majalaya serta Pengembangan Keramba Jaring Apung (KJA) Ramah Lingkungan dan UPR Nila dan Majalaya di sekitar kawasan Danau Maninjau. Untuk pengembangan budidaya di sekitar Danau Maninjau, harus mengacu pada Peraturan Bupati No.22 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Danau Maninjau (jarak KJA dari pantai 50-100 m dan 200 m dari objek wisata), dan adanya zonasi. d. Sentra budidaya ikan patin dan pengolahan lele di Kecamatan Tanjung Raya. e. Sentra pengembangan nila, mas dan lele serta pengembangan UPR di Kecamatan Lubuk Basung Secara
keseluruhan
sektor
pertanian,
perikanan
dan
kelautan
diharapkan dapat tumbuh mencapai 62.% sehingga akan mendorong tumbuhnya sektor lain seperti industri pengolahan, transportasi, perdagangan dan jasa. Diharapkan dapat meningkatkan peyerapan tenaga kerja sampai 50.% dari jumlah penduduk yang bekerja. Pencapaian sasaran dan target-target pembangunan pertanian dan perikanan sebagaimana diuraikan lebih rinci pada BAB VII akan sangat ditentukan oleh peranan Penyuluh Pertanian dan Perikanan. Oleh karena itu VI - 21 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
pemberdayaan penyuluh baik dari segi sumber daya manusianya maupun dukungan
operasionalnya
menjadi
sangat
penting.
Disamping
itu
perberdayaan kelompok tani serta lembaga-lembaga lainnya seperti P3A, HKTI, Taruna Tani dan lain-lain juga perlu ditingkatkan. 6. Industri Pengolahan Selanjutnya sektor yang juga sangat potensial untuk dikembangkan adalah sektor industri pengolahan. Sektor ini potensial karena ketersediaan bahan baku, tenaga kerja dan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk terutama produk pertanian. Penumbuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan dan peternakan sangat penting seiring dengan peningkatan target produksi, serta penumbuhan industri pengolahan sawit untuk menampung hasil kebun rakyat. Pengembangan industri juga diarahkan pada industri makanan ringan dan industri pengolahan tekstil menjadi barang jadi. Walaupun di Kabupaten Agam industri pengolahan masih di dominasi oleh industri kecil dan rumah tangga tetapi industri ini terbukti lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global. Perhatian dan dorongan dari pemerintah daerah sangat penting terutama untuk aspek promosi, peningkatan kemampuan manajerial dan kerwira usahaan serta fasilitasi permodalan. Kebijakan yang mengarahkan masyarakat untuk menggunakan produksi sendiri sangat baik untuk membantu peningkatan produksi dan sekaligus media promosi. Penyerapan tenaga kerja pada sektor ini di Tahun 2009 sebesar 12,36.% dari total jumlah penduduk yang bekerja diharapkan meningkat menjadi 20 persen di Tahun 2015. Peningkatan skala industri dari kecil menjadi menengah menjadi indikator sasaran RPJM. 7. Perdagangan dan Pasar. Sub sektor perdaganngan dikelompokkan ke dalam dua jenis kegiatan yaitu perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar meliputi kegiatan pengumpulan dan penjualan kembali barang baru atau bekas oleh pedagang dari produsen atau importer ke pedagang besar lainnya, pedagang eceran, perusahaan dan lembaga lainnya yang tidak mencari untung. Sedangkan perdagangan enceran mencakup kegiatan pedagang yang umumnya melayani konsumen perorangan atau rumah tangga tanpa merubah sifat, baik barang baru maupun barang bekas. Kontribusi sector perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB
VI - 22 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Kabupaten Agam Tahun 2009 menurut harga berlaku sebesar 14,99.% didominasi oleh sub sector perdagangan yaitu sebesar 14,22 %. Pengembanngan perdagangan sangat penting dan diarahkan untuk mendukung kelangsungan produksi, diantaranya peningkatan nilai ekspor produk-produk perkebunan seperti casiavera, gambir, pinang, kakao dan produk pertanian lainnya dan perikanan serta produk-produk industri rumah tangga dan kerajinan. Dukungan tersebut berupa fasilitasi akses pemasaran produk ke luar negeri maupun dalam negeri, promosi, pengawasan peredaran barang, informasi harga dan perlindungan konsumen. Untuk meningkatkan daya saing produk di pasar regional maupun internasional diperlukan peningkatan dan pengawsan kualitas seperti kadar air, bebas dari mikroorganisme, standar gizi, keamanan dari bahan-bahan kimia berbahaya, kebersihan dan diiringi dengan pengepakan/kemasan yang baik dan menarik dengan informasi produk yang lengkap serta sertifikasi halal. Pasar
merupakan infrastruktur perdagangan yang sangat penting.
Pada umumnya pasar-pasar tersebut masih tradisional. Peranan lembaga pengelola pasar sangat mempengaruhi perkembangan pasar. Sampai tahun 2010 baru 13 pasar yang sudah mempunyai Badan Pengelola Pasar. Pembinaan
terhadap
pengelola/pengurus
pasar
perlu
ditingkatkan
diantaranya bagaimana memanajemen pasar dengan baik seperti penataan tempat berdagangan, aspek kebersihan, kesehatan dan kehalalan barang dagangan, keamanan dan kenyamanan, pemeliharaan pasar, pengelolaan sampah, parkir, pemungutan retribusi, pengelolaan keuangan pasar dan lain sebagainya.
Namun terhadap pembangunan sarana fisik pasar intervensi
Pemerintah Daerah pada umumnya terkendala oleh kepemilikan asset. Mendorong partisipasi pihak ke tiga untuk membangun pasar merupakan salah satu strategi yang perlu ditingkatkan serta memanfaatkan sumbersumber dana lainnya. 8. Koperasi dan Lembaga Keuangan Masyarakat Koperasi adalah badan usaha dan organisasi yang modern yang dikendalikan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Berbagai ketentuan pemerintah tunduk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengelolaan koperasi yang mengikuti kaidah-kaidah tersebut akan menjadikan koperasi yang sehat dan kompetitif di tengah beragamnya VI - 23 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
badan usaha. Di tengah kehidupan masyarakat koperasi berfungsi sebagai alat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan bidang koperasi diarahkan agar koperasi dapat berperan dalam berbagai program pembangunan seperti pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan kebutuhan masyarakat local dan alat pengendalian harga untuk stabilisasi dan dinamisasi perekonomian. Pengembangan koprasi dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pelatihan terhadap pengurus. Selanjutnya peranan perbankkan dan Lembaga Keuangan Masyarakat perlu terus dibina dan didorong agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Kabupaten Agam telah mempunyai BMT (Baitul Mal Watamwil ) di 82 Nagari, 16 diantaranya sudah mempunyai badan hukum. Ke depan diharapkan semua BMT sudah mempunyai badan hukum dan peranannya perlu ditingkatkan untuk mendorong ekonomi masyarkat. Peranan pemerintah terutama dalam bentuk pembinaan dan pengawasan sangat penting dan perlu ditingkatkan. 9. Pariwisata Pengembangan sektor industri pengolahan haruslah diringi dengan pengembangan sektor perdagangan , hotel dan restoran. Sektor ini saling berkaitan terutama dari apek pemasaran produk dan daya tarik terhadap wisatawan. Dari aspek pemasaran Kabupaten Agam diuntungkan dengan letaknya yang strategis di tengah propinsi Sumatera Barat dan keberadan kota Bukittinggi di pusat Kabupaten Agam. Industri
pariwisata
Kabupaten
Agam
seharusnya
sudah
dapat
memberikan nilai tambah yang semakin besar terhadap PDRB Kabupaten Agam, karena sudah menjadi prioritas destinasi wisata Propinsi Sumatera Barat. Namun Pemerintah Kabupaten Agam harus memberikan perhatian yang lebih terhadap aspek pelayanan dan kenyamanan wisatawan. Sarana prasarana pariwisata harus dibenahi sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan untuk tinggal lebih lama di Kabupaten Agam. Tidak hanya menjadi persinggahan saja. Pembenahan lingkungan Danau Maninjau sebagai icon Pariwisata Kabupaten Agam bahkan Sumatera Barat harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan, dengan memperhatikan keterkaitan fungsifungsi Danau Maninjau sebagai destinasi wisata alam dan budaya, sentra produksi perikanan budidaya dan tangkap, sentra produksi tanaman pangan, sumber energi pembangkit listrik dan kelestarian lingkungan serta sumber air VI - 24 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
untuk daerah bagian hilirnya, sehingga pengembangan salah satu fungsi tidak mengganggu atau kontra produktif dengan fungsi yang lain. Kerja sama dengan daerah tetangga terutama Kota Bukittinggi dapat mengangkat peluang promosi pariwisata Kabupaten Agam. 10. Investasi Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA skala nasional sampai Tahun 2010 sebesar Rp. 1.441.507.5490.000,- dan jumlah investor PMDN dan PMA skala nasional yang telah berproduksi komersial sebanyak 7 investor, sedangkan yang dalam tahap persiapan sebanyak 2 perusahaan, dengan rasio daya serap tenaga kerja 676.3, maka untuk percepatan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan terbukanya kesempatan kerja, diperlukan strategi dan kebijakan yang mendukung agar investor berminat berusaha dan menanamkan modalnya di Kabupaten Agam. Kebijakan yang dikembangkan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif diantaranya adalah peningkatan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investor dan pemberian insentif, fasilitasi dan informasi potensi investasi bagi investor. Disamping itu untuk mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penting serta manfaatnya investasi dalam peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, perlu
dilakukan
upaya-upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap investasi di daerah. Pemerintah disamping mendorong investasi PMDN dan PMA skala Nasional juga akan terus mendorong investasi PMDN skala lokal . 11. Penanggulangan Kemiskinan. Pada periode pembangunan lima tahun yang lalu (RPJMD 2006-2010) telah
banyak
program-program
pengentasan
kemiskinan
yang
telah
dilaksanakan. Jumlah rumah tangga miskin hasil pendataan BPS Tahun 2007 sebanyak 22.647 telah berkurang menjadi 18.686 rumah tangga di Tahun 2010. Tetapi pada kenyataannya angka kemiskinan tersebut belum benarbenar berkurang. Diantara rumah tangga miskin menurut data tersebut (yang masuk Data Base) memang ada yang sudah meningkat taraf hidupnya, namun banyak pula rumah tangga yang dulu hampir miskin sekarang ini malah menjadi miskin. Untuk itu diperlukan pemutakhiran data rumah tangga miskin.
VI - 25 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Dalam perumusan strategi penanggulangan kemiskinan Tahun 2011 – 2015 digunakan data rumah tangga miskin dari BPS sebagai angka awal (Tahun 2010) yaitu sebanyak 18,686 KK . Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab semua pihak. Tidak mungkin dikatakan bahwa pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab sebuah SKPD. Karena itu untuk efektifnya program-program pengentasan kemiskinan sangat diperlukan sinergisitas dan keterpaduan agar program-program tersebut tepat sasaran. Pemerintah Nagari menjadi ujung tombak suksesnya program pengentasan kemiskinan. Perusahaan perusahaan melalui CSR nya (Coorporate Social Responsibility) dan perantau selama ini ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan. Ke depan peranan ini harus tetap didorong untuk lebih aktif. Target penurunan angka kemiskinan lima tahun ke depan sebesar 2,5% pertahun dari data awal 18.686 KK diharapkan dapat tercapai. Beberapa program yang sudah dilaksanakan selama ini dapat dilanjutkan seperti penanggulangan kemiskinan berbasis masjid, pembebasan biaya berobat, beasiswa, jaminan kesehatan, beras murah, rehab rumah dan lain-lain. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana program-program yang disusun pemerintah daerah mampu meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin, sehingga tidak selalu atau terbiasa bergantung kepada berbagai macam bantuan.
VI - 26 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Tabel VI.7 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Misi 5 : Merwujudkan Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Tujuan 5.1
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Pertanian, perikanan dan kelautan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung ketahanan dan keamanan pangan
Sasaran Meningkatnya Produksi dan produktivitas komoditi Tanaman Pangan
Meningkatkan kawasan Sentra Produksi Sayuran, Buah- buahan dan tanaman hias
Meningkatnya kelompok usaha pengolahan hasil pertanian
Strategi
Arah Kebijakan
Penerapan sistem pertanian modern, intesifikasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar dan pekarangan serta penerapan berbagai teknologi pertanian
Mengembangkan sistem pertanian modern, intesifikasi dan optimalisasi pemanfaatan lahan terlantar dan pekarangan serta penerapan berbagai teknologi pertanian
Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasana pendukung lainnya.
Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasana pendukung
Meningkatkan kemampuan usaha tani
Penguatan akses petani terhadap IPTEK dan Permodalan
Meningkatkan peranan penyuluh , dalam penerapan IPTEK serta pembinaan kelembagaan petani
Pemberdayaan penyuluh dan kelembagaan petani
Penumbuhan dan pengembangan Kawasan hortikultura
Pengembangan pertanian organic
Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
Pembangunan kawasan komoditas unggulan
Pembinaan dan pendampingan bagi kelompokkelompok usaha pengolahan
Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat petani miskin
Memberikan bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan
Pemberdayaan masyarakat petani miskin
Meningkatnya penerapan manjemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance
Penyediaan dokumen rencana pembangunan pertanian daerah
Meningkatkan manajemen pembangunan pertanian
VI - 27 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-7 Tujuan
Sasaran Meningkatnya produksi perkebunan yang berkelnjutan dan berwawasan lingkungan
Strategi Pembinaan dan penyuluhan terhadap petani pekebun
Arah Kebijakan Meningkatkan luas panen, peremajaan dan perbaikan teknologi budidaya tanaman perkebunan rakyat Peningkatan dan penyediaan infrastruktur perkebunana Meningkatkan dan mendukungpenggunaan bibit unggul dan bersertifikat
Meningkatkan pengelolaan pasca panen dan kases pemasaran hasil produksi perkebunan
Peningkatan dan pengembagan pengolahan produk perkebunan
Peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok usaha tani perkebunan Meningkatnya PNBP sektor perkebunan
Meningkatkan nilai tambah komoditi perkebunan Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar dan permodalan
Optimalisasi PNBP sektor perkebunan
Adanya regulasi dalam optimalisasi PNBP sektor perkebunan
Meningkatkan kulaitas dan penyediaan infrastruktur peternakan Meningkatnya populasi dan produksi daging
Pemantauan bahan pangan asal hewan di pasar-pasar
Meningkatkan bahan pangan asal hewan
Pengendalian dan pengawasan produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan
Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran komoditi peternakan
Optimalisasi rumah potong hewan dan pasar ternak
Meningkatkan sumberdaya dan kelembagaan peternak
Pembinaan dan pelatihan bagi petani peternak
Memberdayakan peternak dan kelembagaanya
Perlindungan masyarakat dari resiko penyakit Zoonosis
Penyuluhan dan pemberantasan penyakit rabies dan flu burung
Peningkatan upaya pencegahan & penanggulangan rabies dan flu burung
Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah
Program Pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman
Peningkatan produksi komoditi pangan utama
Meningkatkan sarana prasarana pengolahan dan penyimpanan bahan pangan
pengawasan dan Pengendalian terhadap mutu pangan, distribusi dan pengolahan bahan pangan
VI - 28 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Penyediaan cadangan pangan daerah yang berkualitas
Sambungan Tabel VI-7 Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Peningkatan kesejahteraan dan kelembagaan petani
Penumbuhan kelembagaan tani
peningkatan peranan penyuluh pertanian
Meningkatkan produksi perikanan budidaya dan
Optimalisasi kawasan budidaya ikan
Penyediaan bibit ikan unggul
Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya peningkatan luas sarana
Optimalisasi usaha perikanan tangkap
Pembedayaan masyarakat dalam menjaga kelestarian sumberdaya dan ekosistem laut
Peingkatan peranan masyarakat dalam pengwelolaan dan pengawasan kelestarian ekosisten kelatan
Peningkatan upaya perbaikan ekosistem laut yang rusak
Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka pelestarian sumberdaya keklautan dan periukanan
Membina dan pendampingan usaha pengolahan hasil ikan
Penumbuhan usaha pengolahan hasil ikan
Peningkatan kelas kemampuan kelompok tani
tangkap
Meningkatkan pelestarian dan pengawasan terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan
Meningkatkan pengelolaan pasca panen
5.2
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, menengah dan Koperasi
Meningkatnya keteranpilan dan kewirausahaan pelaku usaha (kemampuan manajerial, kualitas produk, pakcaging , TTG dll) Meningkatnya kemitraan antara UMKM dengan pengusaha besar
Peningkatan keterampilan pelaku usaha dan mendorong semangat kewirausahaan pelaku usaha Meningkatkan kemampuan SDM dan Finansial UKM melalui Fasilitasi Kerjasama dengan BUMN dan perusahaan swasta
Meningkatnya jumlah pelaku usahakecil pengolahan sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan penyerapan tenaga kerja Meningkatkan akses pemasaran produk UMKM
Mendorong terbentuknya bapak angkat dari usaha besar terhadap UMKM. ( alih teknologi, penyerapan produk, pelatihan, magang dll Mendorong dan memfasilitasi usaha kecil untuk meningkat menjadi usaha menengah.
Peningkatan fasilitasi bagi UMKM untuk dapat mengikuti event-event promosi dalam dan luar negeri
Mencari informasi/peluang dan memfasilitasi UMKM untuk dapat mengikuti even-even promosi baik di dalam negeri maupun luar negeri dan membuka akses promosi melalui jaringan teknologi informasi Mendorong kalangan menengah ke atas untuk menggunakan produk UMKM
VI - 29 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-7 Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap permodalan
Mendorong lembaga keuangan yang ada untuk menyediakan kredit dengan persyaratan dan bunga yang ringan
Tersusunnya Road Map industri kecil dan Menengah dan dibentuknya kawasan sentrasentra produksi.
Tersusunnya Road Map industri kecil dan menengah untuk memfasilitasi bantuan dari sumber-sumber dana lainnya.
Meningkatnya peran koperasi dalam mendukung usaha kecil dan ekonomi rakyat di Nagari
Meningkatkan pemberdayaa
Membina dan mendorong berperannya koperasi dalam mendukung UMKM
Meningkatnya pemberdayaan koperasi
Mendorong peranan koperasi dalam mendukung UMKM
Mendorong peranan koperasi dalam mendukung UMKM
Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi Meningkatknya peranan Lembaga Keuangan Masyarakat dalam mendukung peningkatan usaha rumah tangga/kelompok masysyarakat
5.3
Revitalisasi pasar tradisional
Meningkatkan peranan BMT dan LKM dalam mendukung ekonomi rumah tangga dan kelompok masyarakat.
Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap BMT LKM lainnya.
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap BMT dan LKM lainnya
Peningkatan Pembinaan dan pengawasan BMT dan LKM lainnya
Meningkatkan kapasitas BMT dan LKM lainnya.
Peningkatan akses permodalan BMT dan LKM dan jaminan pembiayaan oleh BMT dan LKM lainnya.
Meningkatnya peran pengelola pasar dalam memanajemen pasar.
Mendorong dan memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Pasar.
Peningkatan pembinaan dan mendorong pengelola pasar untuk mampu mengelola pasar dengan baik.
Meningkatnya sarana prasarana pasar
Mendorong partisipasi pihak ketiga untuk membangun pasar dan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi terkait pendanaan pembangunan pasar.
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pasar
Meningkatkan perlindungan konsumen
Meningkatkan perlindungan konsumen
Peningkatan perlindungan dan keamanan bagi konsumen
Meningkatkan pengawasan terhadap distribusi barang dan jasa.
VI - 30 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-7 Tujuan 5.4
Pengembangan pariwisata Daerah
Sasaran Meningkatnya jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Agam
Strategi Meningkatkan manajemen dan rencana pengelolaan pariwisata Daerah
Meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Agam
Arah Kebijakan Pembenahan obyek wisata unggulan
Peningkatan promosi melalui pameran serta event kebudayaan dan pariwisata. peningkaran sarana dan prasarana kepariwisataan
5.5
Peningkatan Investasi daerah
Meningkatnya jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Agam
Mewujudkan iklim investasi yang kondusif
Peningkatan jaminan keamanan dan kepastian hokum bagi investor
Meningkatnya nilai investasi
Meningkatkan pelayanan investasi melalui penyederhanaan dalam proses perizinan
Pemberian insentif, fasilitasi dan informasi potensi investasi bagi investor
Menyediakan bahan promosi investasi yang tepat dan akurat 5.6
Penurunan jumlah Rumah tangga miskin
Berkurangnya jumlah rumah tangga miskin Kabupaten Agam
Melaksanakan program terpadu penanganan rumahtangga miskin
Peningkatan keakuratan arah sasaran program-program penanggulangan kemiskinan.
Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendampingan, dan bantuan sarana usaha / produk
Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan.
VI - 31 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Misi. 6: Mewujudkan
Pembangunan
Yang
Berkelanjutan
Berwawasan
Lingkungan Dan Ramah Bencana Sehubungan visi Kepala Daerah terpilih yang menyatakan ”lestari” dan kata ”Indah” sangat erat kaitannya dengan masalah lingkungan dan penataan. Disatu sisi proses pembangunan Kabupaten Agam relatif cepat baik yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemerintah, disisi lain percepatan pembangunan tersebut tidak diiringi dengan kesiapan daerah dalam mengawasi dan mengendalikan laju pembangunan sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah maupun isu pembangunan berkelanjutan. Hal ini lebih diperparah dengan seringnya Daerah Kabupaten Agam dilanda bencana alam mulai dari gempa, abrasi pantai, bahkan tanah longsor dan banjir sudah menjadi langganan tahunan yang sering melanda beberapa kawasan di Kabupaten Agam. Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat keterbatasan daerah serta beratnya beban pembangunan yang harus diemban maka tidak semua strategi dapat dilaksanakan. Namun dalam periode RPJMD Tahun 20102015 ini pembangunan bidang lingkungan lebih banyak dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam mengatasi dan menanggulangi permasalahan lingkungan yang muncul dalam proses pembangunan dimaksud. Lebih lanjut RPJM menititikberatkan pembangunan bidang lingkungan dengan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut. 1. Strategi dan Arah Pembangunan dalam Penataan Ruang Beberapa hal yang menjadi fokus kebijakan penataan ruang adalah mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan saat ini. Mulai dari regulasi, kelembagaan, sampai pada pengawasan dan pengendalian yang juga harus disertai dengan penertiban. Kondisi produk tata ruang saat ini belum lagi mengacu pada peraturan perundangan terbaru. Karena RTRW sebagai regulasi induk penataan ruang di daerah masih dalam proses legalisasi. Sampai akhir Tahun 2010 tahapan yang dilalui baru pada pembahasan di tingkat BKPRD Propinsi. Saat ini masih menunggu rekomendasi Gubernur Sumatera Barat untuk dapat dilanjutkan dalam proses persetujuan substansi di Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah ini dokumen perencanaan tata VI - 32 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
ruang lainnya akan diperbaharui guna menyelaraskan dengan amanat UU Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007. Disisi kelembagaan, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) juga akan diubah sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan ruang Daerah. Selanjutnya BKPRD ini akan bekerja secara ad-hoc dalam merencanakan, mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang guna menjamin pelaksanaan pembangunan mengacu pada produk perencana daerah. Permasalahan lain yang dihadapi adalah tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan secara administratif. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 1. masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan pemanfaatan ruang. 2. lemahnya pertimbangan aspek-aspek teknis penataan ruang dan lingkungan
dalam
sistem
perizinan
pemanfaatan
ruang
yang
disebabkan lemahnya SDM petugas pengelola perizinan dalam memahami
aspek-aspek
teknis
yang
seharusnya
menjadi
pertimbangan pengeluaran izin. 3. Sistem
dan
mekanisme
perizinan
IMB
yang
kurang
mempertimbangkan luas kawasan sehingga tidak terjangkau oleh petugas yang jumlahnya terbatas. 4. Lebih lanjut tindakan pengawasan, pemantauan dan pengendalian ini belum dibarengi dengan tindakan penertiban untuk lebih menguatkan sikap Pemerintah Daerah dalam menjamin terlaksananya penataan ruang dan lingkungan, sehingga tercapai kondisi ideal yang diinginkan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Semua itu bermuara pada rendahnya rasio ketaatan terhadap rencana tata ruang dan rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan. 2. Strategi dan Arah Pembangunan dalam Pelestarian Sumberdaya Alam dalam
rangka
Melaksanakan
Pembangunan
Berkelanjutan
dan
Berwawasan Lingkungan Lingkungan yang lestari pada hakekatnya adalah mengelola interaksi antara manusia dan lingkungan , dalam suatu proses koordinasi dengan VI - 33 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
melakukan
pendekatan
secara
holistik
dan
adaptif,
dalam
konteks
desentralisasi, globalisasi dan good environment governance dengan tujuan akhir keseimbangan antara kualitas lingkungan dan kehidupan. Untuk mencapai lingkungan yang lestari diperlukan proses yang menerus,
intervensi
publik
dalam
pengalokasian
dan
pemanfaatan
lingkungan dan sumber daya alam, untuk memecahkan persoalan lingkungan saat ini dan untuk menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ada beberapa aspek yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Beberapa strategi dan kebijakan bidang lingkungan dititikberatkan pada pelaksanaan program-program penanggulangan permasalahan yang sedang terjadi diantaranya adalah upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup seperti penanggulangan pencamaran Danau Maninjau dan sungai-sungai utama Kabupaten Agam yaitu Batang Agam, Batang Sianok, Batang Antokan, Batang Kalulutan, Batang Tiku, Batang Masang dan Batang Dareh. Permasalahan penurunan tingkat kualitas lingkungan di kawasan Danau Maninjau sudah sampai pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari beratnya beban yang harus ditanggung oleh danau, yang telah melebihi daya dukungnya. Mulai dari pencemaran air oleh aktivitas ekonomi yang ada di danau dan sekitar sampai pada rusaknya cacthmen area yang disebabkan bencana gempa dan longsor. Kemudian dalam rangka antisipasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim dilakukan peningkatan konservasi dan mengurangi tekanan terhadap
lingkungan.
Upaya-upaya
yang
harus
dilakukan
dalam
mengantisipasi dampak pemanasan global tersebut antara lain adalah melaksanakan pengelolaan pemanfaatan air; pengadaan sistem transportasi masal dalam rangka mengurangi emisi gas buang; mencegah kerusakan hutan (penebangan dan kebakaran), melaksanakan penghijauan kembali lahan kritis, serta peningkatan sistem pengolahan sampah. Penanggulangan
lahan
kritis
yang
secara
akumulatif
berada
dikawasan hutan dan non hutan seluas 87.174 Ha perlu mendapatkan perhatian semua pihak dan semaksimal mungkin memberdayakan seluruh sumberdana kegiatan yang ada pada SKPD terkait antara lain Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Lingkungan Hidup dan lain-lain.
VI - 34 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Kemudian dalam rangka pemeliharaan dan perlindungan sumberdaya alam, strategi yang dilaksanakan adalah konservasi sumberdaya air, hutan serta ekosistem laut , pesisir dan pulau-pulau kecil. 3. Strategi dan Arah Kebijakan Dalam Mewujudkan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Merujuk pada visi kepala Daerah yang dengan jelas menyebutkan kata ”Indah” tentu tidak terlepas dari masalah kebersihan, pertamanan dan perilaku
seimbang
masyarakat
dalam
kehidupan
sehari-hari.
Untuk
mewujudkan hal tersebut perlu dorongan dan arahan pembentukan perilaku masyarakat melalui regulasi dan sosialisasi serta pengawasan yang intens tentang pola hidup bersih dan indah. Peningkatan sistem pengelolaan persampahan perlu dibenahi dan ditingkatkan. Hal ini dapat dilaksanakan melalui pembenahan manajemen persampahan,
peningkatan
kemampuan
personil
pengelola,
serta
pemenuhan prasarana dan sarana yang memadai guna mendukung terciptanya lingkungan yang bersih. Menfasilitasi penyediaan TPS dan membudayakan pengolahan sampah ditempat secara mandiri merupakan upaya mengurangi timbulan sampah yang harus diangkut ke TPA. Disamping itu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga secara mandiri merupakan sebuah keharusan. Memisahkan sampah organik dan non organik agar dapat didaur ulang sehingga dapat menjadi barang produktif. Kemudian dalam rangka mewujudkan kota hijau yang asri dan produktif dilaksanakan dengan strategi pembuatan taman kota dan menggerakkan masyarakat guna memanfaatkan semua lahan yang ada untuk menanam tanaman produktif seperti buah-buahan bebagai jenis. Gerakan ini termasuk salah satu cara mewujudkan OBIT (one billion tree) dengan menggalakkan penanaman pohon buah dimanapun dan oleh siapapun. Disamping itu ditingkat rumah tangga juga ditingkatkan kesadaran menanam bunga untuk mewujudkan keindahan lingkungan serta dapur dan apotik hidup untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga. 4. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten Agam merupakan daerah yang sangat rawan bencana, dimana terdapat potensi bencana gempa, gunung meletus, abrasi, akresi, tsunami dan yang paling sering terjadi adalah banjir dan tanah longsor yang VI - 35 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
hampir selalu ada setiap tahun. Untuk itu permasalahan penanggulangan bencana merupakan hal yang mutlak bagi Kabupaten Agam. Strategi penanggulangan bencana disasarkan pada tiga tahapan yaitu kesipsiagaan dan mitigasi, pelaksanaan koordinasi dan tindakan kedaruratan pada saat kejadian bencana serta pelaksanaan recovery pasca bencana berupa rehabilitasi dan reconstruksi prasarana dan sarana ekonomi dan sosial serta rumah-rumah masyarakat. Kebijakan penanggulangan bencana lebih dititk beratkan pada kesiapsiagaan dan mitigasi, dimana 70% dari bobot program penanggulagan bencana merupakan tindakan prefentif antara lain kesiapan bidang regulasi, penguatan kelembagaan peningkatan kapasitas masyarakat dan aparatur dalam menghadapai potensi bencana serta pemenuhan prasarana dan sarana kebencanaan. Sementara 30% lainnya terbagi dalam programprogram kedaruratan serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tabel berikut menyajikan sistematika dan hubungan simetris antar strategi dan arah kejiakan daerah bidang lingkungan hidup
VI - 36 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Tabel VI.8 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Yang Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Dan Ramah Bencana TUJUAN 6.1 Meningkatkan penataan ruang daerah
SASARAN
STRATEGI
KEBIJAKAN
Pemantapan regulasi penataan ruang daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan
Peningkatan penataan ruang daerah
Penyusunan regulasi penataan ruang daerah
Terwujudnya konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan perencaan daerah
Penataan kebijakan daerah
Penerapan kebijakan daerah yang mengacu pada perencanaan Meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang
Terlaksananya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang daerah melalui pengawasan dan pengendalian
Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang
peningkatan peran aktif masyarakat dalam penata ruang dan pertanahan Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peruntukan Penertiban penyalahgunaan peruntukan ruang
6.2 Terwujudnya peningkatan kelestarian sumber daya alam
Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup
Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Melakukan pemantauan kualitas lingkungan Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan berkelanjutan Penyediaan data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup Penyusunan regulasi bidang lingkungan hidup Pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan
Peningkatan perlindungan dan konservasi sumberdaya alam dalam rangka menanggulangi pemanasan global dan dampak perubahan iklim
Penanggulangan lahan kritis
Rehabilitasi lahan kritis melalui reboisasi/penghijauan kembali Pengembangan kebun bibit dan tanaman hutan rakyat Peningkatan pengamanan dan perlindungan hutan
VI - 37 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Sambungan Tabel VI-8 TUJUAN
SASARAN
STRATEGI Konservasi sumberdaya air
KEBIJAKAN Memelihara daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air Membangun tampungan air guna menahan air hujan dan mengurangi air limpasan Peningkatan pengelolaan danau, sungai dan rawa
Konservasi sumberdaya hutan
Penataan batas kawasan hutan
Konservasi ekosistim laut, pesisir dan pulaupulau kecil
Mencegah kerusakan terumbu karang Pelestarian hutan mangrove Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan memelihara ekosistim laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
6.3 Terwujudnya kebersihan dan keindahan lingkungan
Terpeliharanya kebersihan lingkungan melalui peningkatan pengelolaan persampahan
Konservasi kawasan rawa gambut
Perlindungan kawasan gambut
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik
Penetapan regulasi tentang pengelolaan persampahan masyarakat Peningkatan pengawasan terhadap pembuangan sampah ke sungai Pemberian penghargaan atas upaya penciptaan keindahan dan kebersihan lingkungan Peningkatan kemampuan pelayanan persampahan (pengangkutan sampah ke TPA)
Pemenuhan sarana prasarana persampahan
Pembangunan TPA sampah modern Pengadaan utilitas/sarana persampahan
Terwujudnya kota hijau yang asri dan produktif
Pembuatan taman kota
Pembangunan Ruang Terbuka hijau Pembuatan taman pada lokasi-lokasi strategis kota
Menggerakkan masyarakat memanfaatkan lahan yang tersedia dengan menanam tanaman produktif
VI - 38 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015
Membudayakan penanaman pohon/buah-buahan disetiap tanah yang tersedia Membudayakan penanaman bunga, dapur hidup dan apotik hidup di tingkat rumah tangga
Sambungan Tabel VI-8 TUJUAN 6.4 Meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana
SASARAN terlaksananya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana
STRATEGI Menyiapkan acuan dan pedoman penanggulangan bencana
KEBIJAKAN Penyusunan regulasi pengurangan resiko kebencanaan Penyusunan kajian dan pembuatan peta resiko
Melaksanakan upaya Mitigasi /Pengurangan Resiko
Penyusunan kontigensi bencana Penguatan kelembagaan dan sistem koordinasi Peningkatan kesiapsiagaan dan kemampuan SDM pelaksana penanggulangan bencana Penyediaan prasarana dan sarana kebencanaan
terlaksananya penanganan tanggap darurat bila terjadi bencana
Melaksanakan koordinasi tindak tanggap darurat
Penyelamatan korban Pendistribusian logistik, peralatan dan bahan Pelaksanaan pencatatan
meningkatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca bencana
Membangun kembali infrastruktur yang rusak
Pelaksanaan rehab rekon, rumah, infrastruktur, sosial budaya dan ekonomi pada wilayah pasca bencana
Penanganan pengungsi pasca bencana
Mengupayakan relokasi dalam daerah atau transmigrasi ke daerah lain
Menfasilitasi pelaksanaan relokasi dalam daerah secara swadaya atau transmigrasi
VI - 39 RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015