BAB IV PENUTUP A. KESIMPULAN PBB pada saat ini memiliki keanggotaan sebanyak 193 negara. Dengan keanggotaan yang hampir semua dari jumlah negara di dunia ini, maka perdamaian seharusnya semakin lebih baik daripada saat masa era perang dunia. Kemunculan Piagam PBB dan 111 artikelnya diharapkan untuk dapat membawa cara-cara pencapaian perdamaian. Pada tahun 1958, muncullah sebuah proposal perdamaian yang bernama World Peace through World Law, yang diprakarsai oleh Grenville Clark dan Louis Sohn. Grenville Clark adalah seorang pengacara Wall Street dan seorang warga negara yang aktif. Pengaruhnya pada kebijakan publik sangat dirasakan hingga saat ini. Setelah ia pensiun, Clark memfokuskan perhatiannya pada isu-isu perdamaian dunia. 86 Grenville Clark mempunyai hubungan dekat dengan pejabat-pejabat negara, seperti Franklin D. Roosevelt, Woodrow Wilson, Henry Stimson, Frank Frankfurter, dan John Foster Dulles. Hubungan ini membuat ia mempunyai pengaruh baik pada kebijakan administrasi presidensial maupun PBB. Keterlibatannya dalam dunia militer memberikan kesadaran bahwa persenjataan dapat membahayakan manusia bahkan dapat merenggut nyawa. Dari kesadaran inilah ia memulai memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan persengketaan internasional. Louis Sohn adalah seorang Profesor di Harvard Law School Amerika. Ia sangat berperan dalam perkembangan hukum internasional dan formasi institusi internasional. Ia bekerja untuk membangun sebuah sistem internasional yang akan 86
G. Dunne. 1986. Grenville Clark: Public Citizen. New York: Farrar Straus Giroux. Hal xi‐xiii.
106
melindungi hak manusia dan menyediakan solusi-solusi perdamaian untuk perselisihan internasional. 87 Peranannya ada pada banyak area hukum internasional, seperti HAM, hukum lingkungan internasional, hukum laut, organisasi internasional, pengendalian dan pelucutan senjata, serta penyelesaian sengketa internasional. Louis Sohn juga membuat pergeseran dari aturan yang bersifat state-centric ke sebuah kerangka kerja hukum yang dibangun dalam institusi dan konstitusi, yaitu institusi internasional yang diatur oleh kesepakatan multilateral untuk menyelesaikan adanya serangan-serangan di tingkat global. Pengaruh yang diberikan oleh Louis Sohn terkadang bersifat langsung tapi kadang juga tidak bisa terlihat. Hal ini dikarenakan Louis Sohn bersama dengan pengacara-pengacaranya lebih sering berada di ‘belakang layar’ sehingga pengaruhnya menjadi tidak terlalu terlihat, misalnya melalui ide-ide yang ia sarankan kepada pejabat atau melalui dampak dari berbagai karya akademisnya. Pengaruh yang dapat dilihat secara langsung misalnya melalui partisipasi dalam negosiasi antar pemerintahan. Pengaruh lainnya dapat langsung terlihat, misalnya dalam hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam menegosiasikan hukum laut. Grenville Clark bertemu dengan Profesor Louis Sohn di Harvard Law School sebelum resmi pensiun. Setelah bertemu beberapa kali, Clark dan Sohn merasa mempunyai satu visi dalam membuat tulisan yang dituangkan dalam sebuah buku A Plan for Peace dan dipublikasikan pada tahun 1950. Rencana pencapaian perdamaian tersebut kemudian dikembangkan menjadi lebih detail dalam World Peace through World Law.
87
Jo M. Pasqualucci. 1998. Louis Sohn: Grandfather of International Human Rights Law in the United States. Human Rights Quarterly, vol. 20, no. 4, pp. 924‐944.
107
World Peace through World Law ini berisi revisi terhadap Piagam PBB dan 111 artikelnya, serta penambahan 7 annex, yaitu: 1. pelucutan senjata, 2. United Nations Peace Force, 3. Sistem Yudisial dan Konsiliasi PBB, 4. Otoritas Pengembangan Dunia, 5. Sistem Pendapatan PBB, 6. hak istimewa dan kekebalan, dan 7. RUU HAM atau Bill of Rights. Untuk Piagam PBB dan 111 artikelnya memang menggunakan apa yang sudah ada pada masa penciptaannya di tahun 1945. Hal ini dikarenakan PBB yang sudah ada sebelum proposal World Peace through World Law diterbitkan sudah diterima oleh negara-negara merdeka yang secara otomatis menjadi negara anggota PBB. Alasan lainnya adalah percuma saja bila Piagam PBB dan artikelnya diubah sesuai dengan proposal akan tetapi tidak ada pelaksanaan yang disesuaikan. Hal ini juga disebabkan karena dibutuhkan persyaratan yang lebih komprehensif lagi untuk penerimaan proposal World Peace through World Law. Persyaratan agar World Peace through World Law ini dapat diterima adalah 88 : 1. diratifikasi oleh minimal 5 per 6 dari semua negara di dunia. Pada bulan Juli 1957 berarti hal ini membutuhkan ratifikasi oleh minimal 78 dari 93 negara merdeka. 2. Populasi perkiraan dari negara-negara yang meratifikasi harus minimal 5 per 6 dari total perkiraan populasi dunia. 3. Negara-negara yang meratifikasi harus termasuk negara-negara dengan populasi lebih dari 40 juta. 88
G. Clark & Louis Sohn, World Peace Through World Law, Harvard University Press, Cambridge, 1958, p. 197.
108
4. Ratifikasi yang dibutuhkan harus diberitahukan kepada Majelis Umum dalam waktu 7 tahun dari penyerahan Piagam yang direvisi untuk diratifikasi. Hal ini berarti bahwa jika proposal World Peace through World Law ini diterima untuk dijadikan dasar hukum internasional, maka PBB harus mengatur semua hal dari awal seperti ketika tahun 1945. Dengan kata lain, membutuhkan waktu yang lebih lama lagi untuk melaksanakan hukum internasional dalam PBB. Grenville Clark dan Louis Sohn memberikan pengenalan bahwa hukum internasional harus bergerak keluar dari aktivitas antar negara. Hal ini dilakukan untuk memberikan aspek signifikan pada hubungan yang kompleks antara aktor-aktor non negara, seperti individu, perusahaan transnasional, organisasi non pemerintah, dan organisasi pemerintahan. Clark dan Sohn mempertimbangkan hubungan saling ketergantungan dari semua elemen-elemen sistem legal. Karena ketergantungan ini dipandang sebagai satu kesatuan, maka perlu adanya hukum dan kerja sama internasional. Salah satu aktor non negara pemecah perdamaian pada masa modern adalah teroris. Ancaman terorisme tidak muncul dari sebuah negara akan tetapi dari komunitas yang kemudian membuat jaringan global. Ancaman terorisme mulai menjadi keprihatinan yang sangat mendalam ketika terjadi pengeboman gedung World Trade Centre di Amerika yang menewaskan puluhan ribu orang. Terkait hal ini, PBB bekerja sama dengan negaranegara anggotanya hendaknya dapat memerangi terorisme yang sudah menjadi ancaman global. Inilah perlunya World Peace through World Law untuk menciptakan perdamaian dunia. Pengaruh World Peace through World Law dalam artikel-artikel Piagam PBB dapat disimpulkan sebagai berikut:
109
1. Pengajuan konsep kesetaraan dalam hukum bagi semua negara diadopsi dengan adanya Permanent Observers yang dimiliki PBB sekarang. Permanent Observers PBB sekarang adalah Holy See dan Palestina serta beberapa organisasi regional dan internasional. 2. Fungsi Majelis Umum diperkuat sesuai dengan proposal Clark dan Sohn, yaitu mengarahkan dan mengontrol semua organ dan agen dalam PBB. Perubahan fundamental yang juga diadopsi adalah Majelis Umum tidak hanya berhubungan langsung dengan persengketaan, tetapi juga ancaman terhadap perdamaian serta memberikan sanksi rekomendasi dalam usaha mencapai perdamaian. 3. Majelis Umum saat ini memiliki organ-organ subsidiari yang bisa menggantikan fungsi Dewan Eksekutif yang diajukan dalam proposal. Organ-organ tersebut adalah Dewan Pengurus, Komisi, Komite, Dewan (Council) dan Panel, serta kelompok kerja. 4. Dewan Keamanan tetap ada, tetapi jumlahnya ditingkatkan karena jumlah negara merdeka sudah bertambah. 5. Hal-hal yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dikontrol oleh Badan yang memiliki perwakilan dari seluruh negara anggota, yaitu Majelis Umum. 6. Dewan Ekonomi dan Sosial pada saat ini mempunyai lebih dari satu organ subsidiari dengan tugas dan fungsi yang lebih detail dari Otoritas Pengembangan Dunia yang diajukan dalam proposal. 7. Jumlah kursi yang ada dalam Dewan Ekonomi dan Sosial dibagi berdasarkan perwakilan geografis. Hal ini berhubungan dengan prinsip kesetaraan yang diajukan Clark dan Sohn. 8. Sistem Perwakilan Internasional dan Dewan Perwakilan sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu mengawasi administrasi dari trust territories untuk
110
mempromosikan kemajuan agar memiliki pemerintahan sendiri (self government) dan menjadi merdeka. 9. Sekjen dipilih oleh Majelis Umum atas rekomendasi dari Dewan Keamanan.
Pengaruh World Peace through World Law terhadap PBB juga bisa dilihat dari Badan-badan PBB yang sudah ada sekarang, dan membandingkannya dengan yang ada di proposal, yaitu pada bagian annexnya. Pada annex pertama mengenai pelucutan senjata, ada kesamaan konsep dengan Badan PBB yang sudah ada dalam PBB saat ini, yaitu Komite Pelucutan Senjata dan Keamanan Internasional. Komite ini bekerja sama dengan Komisi Pelucutan Senjata dan bekerja berdasarkan pada Konferensi Pelucutan Senjata di Geneva. Kesamaan konsepnya adalah penghilangan senjata secara total. Karena senjata modern sudah banyak berkembang, maka konsep penghilangan senjata ini mengacu pada senjata nuklir. Akan tetapi, bukan berarti bahwa penggunaan nuklir untuk tujuan damai dilarang, karena nuklir bisa juga dipakai sebagai pembangkit listrik alternatif. Kesamaan konsep lainnya adalah bahwa pelucutan senjata harus dilakukan melalui tahapan-tahapan yang komprehensif sehingga dapat diterima oleh negara-negara. Tahapan ini tidak persis sama dengan yang ada di proposal mengingat jenis senjatanya berbeda dan waktu yang dibutuhkan harus lebih cepat dari yang diajukan. Butuh waktu 10 tahun untuk melaksanakan pelucutan senjata dalam konsep World Peace through World Law. Jika dalam pelucutan senjata nuklir membutuhkan waktu yang sama, yaitu 10 tahun, maka diperkirakan perkembangan senjata nuklir dalam kurun waktu tersebut sudah sangat meningkat. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang lebih cepat dalam pelucutan senjata nuklir. Majelis Umum juga mendirikan United Nations Disarmament Commission sebagai tahapan untuk melakukan pelucutan senjata. Selain
111
itu, ada juga Advisory Board on Disarmament Matters yang bertugas mengawasi pelucutan senjata. Untuk mengeliminasi senjata nuklir ini, maka didirikanlah Nuclear Weapon Free Zones untuk mencegah penyebaran senjata nuklir ke area-area yang tidak mempunyai senjata nuklir. Pada masa ini, berkembang juga senjata jenis baru yaitu pesawat tanpa awak atau disebut juga dengan drone. Pesawat tanpa awak ini digunakan dalam suatu situasi di mana penerbangan dengan awak dianggap mempunyai resiko tinggi. Pesawat tanpa awak ini bisa digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi damai, seperti mengecek keberadaan bom dan sarana berbahaya lainnya, mengumpulkan informasi melalui jaringan telepon atau komputer
dengan tujuan
untuk mengantisipasi adanya ancaman, serta mengamati lalu lintas dan perilaku publik. Akan tetapi, pesawat tanpa awak ini juga dapat mengancam kehidupan manusia jika digunakan untuk sarana penyerangan terhadap target-target tertentu karena dampaknya bisa bersifat masif. Untuk menindaklanjuti hal ini, Majelis Umum mengeluarkan suatu resolusi terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam memerangi terorisme terkait dengan pesawat tanpa awak ini. Pada annex ketiga, yaitu mengenai Sistem Yudisial dan Konsiliasi PBB, dalam World Peace through World Law diajukan tiga model pengadilan yang baru, yaitu World Equity Tribunal, Badan Konsiliasi Dunia, dan Pengadilan Regional PBB. Pada kenyataannya sekarang, Pengadilan Internasional yang berbasis di Belanda ini sudah mencakup fungsi-fungsi yang diajukan untuk tiga pengadilan baru tersebut. Dengan kata lain, tidak dibutuhkan pengadilan yang baru, karena dapat menyebabkan tumpang tindihnya fungsi dan tugas pokok satu dengan yang lain. Selain itu, ada juga organ subsidiari yang berada di bawah Dewan Keamanan, yaitu International Criminal Tribunal yang berfungsi membantu Pengadilan Internasional dalam penyelesaian
112
kasus tertentu. Implementasinya misalnya adalah International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia dan International Criminal Tribunal for Rwanda. Pada annex kelima, mengenai Sistem Pendapatan PBB, dalam World Peace through World Law diajukan agar PBB memiliki pendapatan yang dikelola oleh Badan ini. Tujuan dari perencanaan ini adalah agar PBB didukung dengan sistem yang dapat dipercaya dan akuntabel untuk meningkatkan jumlah pendapatan. PBB beserta agennya di masa sekarang menghabiskan dana sekitar $30 miliar per tahun. Jumlah ini sangat kecil jika dibanding dengan budget pemerintahan negara. Karena jumlah ini kecil, maka PBB melalui agen khususnya harus mencari sumbangan alternatif yang biasanya berasal dari sponsor perusahaan. Annex ke tujuh, yaitu RUU HAM yang diajukan oleh Clark dan Sohn mempunyai fungsi yang sama dengan Human Rights Council yang bersifat intergovernment dalam sistem PBB yang ada sekarang. Anggota Dewan HAM ini bertanggung jawab terhadap HAM di seluruh dunia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia ini adalah inovasi yang disampaikan oleh Louis Sohn pada saat pembentukan draft Piagam PBB. Dalam perkembangan waktu, inovasi ini kemudian disusun secara lebih detail dalam Bill of Rights bersama Grenville Clark dalam World Peace through World Law. Dalam Dewan HAM yang sudah ada sekarang ini, terdapat Advisory Committee, yang bertugas untuk memberikan masukan-masukan pada masalahmasalah HAM. Terdapat juga complaint procedure yang memberikan sarana bagi individu-individu dan organisasi-organisasi untuk membawa masalah kekerasan HAM pada PBB.
113
B. SARAN Negara-negara di dunia sangat menggantungkan pencapaian perdamaian dunia pada organisasi internasional, seperti PBB. Mengingat tujuan awal didirikannya PBB adalah untuk menyatukan semua negara agar tercipta masyarakat internasional, bukan lagi masyarakat negara. Masyarakat internasional tentunya memerlukan perlindungan hukum dari entitas yang ada di atas mereka, yaitu organisasi internasional. Maka diharapkan organisasi internasional seperti PBB dapat memberikan payung hukum bagi mereka dalam bentuk-bentuk aturan hukum internasional. Masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan bagi PBB saat ini, misalnya konflik Israel dan Palestina yang sudah berlangsung lama. Ditambah lagi dengan munculnya paham-paham yang meresahkan masyarakat tidak hanya dalam satu negara tetapi sudah merembet ke negara lain. Hal ini berarti bahwa permasalahan paham-paham radikal, seperti ISIS, sudah menjadi permasalahan internasional. ISIS termasuk dalam aktor non negara yang mengancam perdamaian. Hal ini membuktikan bahwa konflik tidak lagi terjadi antar negara melainkan juga bisa muncul dari aktor non negara. Meskipun ISIS ini mengatasnamakan Islam Irak dan Suriah, akan tetapi mereka sebenarnya adalah jaringan yang sudah mulai meluas sampai ke level internasional. Ditambah lagi konflik internal Suriah. Walaupun konflik ini bersifat internal, tetapi jika negara sudah tidak bisa mengatasi, maka penyelesaiannya seharusnya diserahkan pada organisasi internasional seperti PBB. Terkait dengan rencana-rencana detail dalam proposal World Peace through World Law, PBB sebaiknya melihat kembali proposal tersebut. Jika ada hal relevan yang dapat diadopsi, maka tidak ada salahnya jika hal-hal tersebut dimasukkan dalam PBB untuk tujuan perdamaian internasional. Penulis menganggap bahwa proposal World Peace through World Law sangat baik dalam hal substansi. Semua 114
pengajuannya disampaikan secara rinci. Hal-hal yang sudah ada dalam perencanaan PBB tetapi meleset, seharusnya dievaluasi kembali, seperti penggunaan bahan nuklir di Iran. Iran seharusnya tidak diijinkan menggunakan bahan nuklir, akan tetapi sampai sekarang mereka mengembangkannya dengan alasan untuk tujuan damai. Hal ini harus mendapat pengawasan serius dan berkelanjutan. Hal lain yang menjadi perhatian penulis adalah mengenai hak veto. Proposal World Peace through World Law mengajukan revisi untuk dihapuskannya hak veto yang dimiliki oleh 5 anggota tetap PBB. Alasan penghapusan hak veto ini dikarenakan adanya ketidakadilan jika mayoritas suara bisa dikalahkan oleh satu suara saja dari salah satu negara yang dikenal dengan sebutan The Big Five tersebut. PBB juga tidak memberikan penjelasan mengenai alasan pemberian hak veto kepada 5 negara anggota tetap tersebut. Penulis berharap agar PBB dapat mengevaluasi kembali mengenai pemberian veto ini. Terkait persenjataan modern yang ada pada saat ini, seperti pesawat tanpa awak atau yang lebih dikenal dengan nama drone, penulis mengharapkan agar pesawat tanpa awak ini hendaknya dapat menjalankan fungsi damai untuk keamanan masyarakat internasional. Jika pesawat tanpa awak ini digunakan sebagai senjata, maka dampak yang dihasilkan bisa bersifat masif. Hal ini berarti penggunaan pesawat tanpa awak dapat mengancam kehidupan manusia. Negara-negara hendaknya mempertimbangkan terlebih dahulu penggunaan pesawat ini agar tidak berdampak negatif bagi kehidupan. Akhirnya, penulis mengharapkan agar dengan kehadiran PBB dan organisasi internasional lainnya, dunia ini semakin menuju ke arah perdamaian yang berkelanjutan. Kepentingan nasional pada tiap-tiap negara pasti tetap menjadi
115
prioritas, akan tetapi kepentingan nasional tersebut tetap harus didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan. 116
