BAB IV ANALISIS PERAN DAN FUNGSI DPS PADA OPERASIONAL KOSPIN JASA SYARIAH PEKALONGAN
Dalam analisis ini penulis akan memaparkan mengenai peran dan fungsi dewan pengawas syariah dalam operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Agar dapat memahami secara menyeluruh, penulis akan menguraikan tidak hanya sebatas peran dan fungsi DPS saja, tetapi juga letak kedudukan DPS dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan, serta perbandingan peran dan fungsi DPS dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan DPS yang sesuai dengan SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001 sehingga tujuan dari penelitian ini dapat dijawab. A. Kedudukan DPS dalam Kospin Jasa Syariah Pekalongan Dalam konteks lembaga keuangan syariah di Indonesia, pembahasan pengawasan dilakukan oleh dua lembaga primer yaitu Dewan Syariah Nasional ( DSN ) dan Dewan Pengawas Syariah ( DPS ). Meskipun tidak memiliki hubungan struktural akan tetapi terdapat hubungan koordinatif antara DSN dengan DPS.1Dewan Pengawas Syariah yang merupakan sebuah badan yang memberikan rekomendasi
dan
kebijakan
kepada
lembaga
keuangan
syariah
dalam
melaksanakan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah juga melakukan kegiatan pengawasan kepada manajemen dalam kaitan dengan implementasi
1
Rinda Asytuti, “Laporan Hasil Penelitian Individual Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan”, (Pekalongan: P3M STAIN Pekalongan, 2008), hlm44
60
61
sistem dan produk-produk agar tetap sesuai dengan syariah Islam. Kita mengetahui bahwa kedudukan DPS dalam perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah yang lain diletakkan pada posisi satu tingkat dengan Dewan Komisaris. Begitu pula dengan Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang meletakkan DPS sejajar dengan Pengurus / Supervisi Syariah. Berikut ini adalah gambar struktur manajemen Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Gambar 4.1 Struktur Manajemen Kospin Jasa Syariah Pekalongan Pengurus / Supervisi Syariah
Dewan Penasehat Syariah & Dewan Pengawas Syariah
General Manager
Manager Operasional
Manager Pembiayaan
Manager Dana
Manager Pengawasan & Kepatuhan
Kabag Pembiayaan
Kabag Dana
Kabag Pengawasan
Hukum & admin Pembiayaan
Marketing
Kasie Pengawasan
Kasi Umum & SDM
Kasie TI
Kabag Operasional
TI
SDM
Pengelolaan Dana
Umum
Pembukuan
Fiskal
Analis Pembiayaan Pengembangan Usaha
Garis Instruksi
Hukum & admin Pembiayaan
Garis Koordinasi/Komunikasi
Inspektur
Pengawasan Intern & Informasi
Kepatuhan
Monitoring
Penyelesaian pembiayaan bermasalah
Pelepasan
ICU Cabang
62
Melihat gambar struktur manajemen Kospin Jasa Syariah Pekalongan terdapat sedikit perbedaan yang mendasar jika dibandingkan pada struktur manajemen lembaga keuangan syariah lainnya yaitu adanya Dewan Penasehat Syariah pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Diadakannya Dewan Penasehat Syariah ini disebabkan syarat untuk mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI yaitu adanya dewan pengawas yang sudah memiliki reputasi tingkat nasional. Oleh karena itu Kospin Jasa Syariah memilih Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Yaqub, MA (Imam besar Masjid Istiqlal ke-4) dan Prof. Drs. H.M. Nahar Nahrawi, SH,MM (Pengurus MUI Pusat) sebagai Dewan Penasehat Syariah Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Secara garis besar peran dan fungsi Dewan Penasehat Syariah sama dengan peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Namun yang membedakan keduanya adalah jangkauan tugas mereka. Dewan Penasehat Syariah bertugas dalam lingkup nasional yaitu di kantor pusat maupun di seluruh kantor cabang Kospin Jasa Syariah yang ada di Indonesia. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah hanya bertugas dalam lingkup lokal saja.2 Dewan Pengawas Syariah pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh 2 anggota yang diangkat oleh RAT. Berikut data diri DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan. 1. Nama
: K.H. Moch. Akrom Shofwan
Jabatan : Ketua 2. Nama 2
: H. Abdul Aziz Chudhori
Hasil wawancara dengan Raharjo selaku Kabag Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 7 Oktober 2014 pukul 14.30 WIB
63
Jabatan : Anggota 3. Nama
: H. Abdul Rosyad
Jabatan : Anggota Menurut K.H. Moch. Akrom Shofwan DPS di Kospin Jasa Syariah Pekalongan tidak berkuasa penuh dalam mengawasi kegiatan operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Hal ini dikarenakan menunggu perintah dari Pengurus / Supervisi Syariah untuk mengawasi kegiatan operasional yang biasanya dilaksanakan setiap 1 bulan sekali. DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan juga tidak pernah mengeluarkan fatwa untuk dijadikan sebagai landasan hukum Kospin Jasa Syariah karena ini adalah tugas dari Dewan Penasehat Syariah Kospin Jasa Syariah. Selain mengawasi kegiatan operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan, DPS juga menjadi tempat berkonsultasi pengelola terkait kesyariahan suatu produk yang akan diluncurkan.3 B. Peran dan Fungsi DPS pada Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan Menurut Agustianto seorang Pakar Ekonomi Islam, setidaknya ada delapan tugas Dewan Pengawas Syariah.4
3
Hasil wawancara dengan Ketua DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan K.H. Moch. Akrom Shofwan pada tanggal 3 September 2014 pukul 09.30 WIB 4 Rifka Dejavu,”Syariah Compliance”, http://www.rifkadejavu.com/index.php/2010/01/syariah-compliance/ diakses pada tanggal 16 September 2014
64
1) DPS adalah seorang ahli (pakar) yang menjadi sumber dan rujukan dalam penerapan prinsip-prinsip syariah termasuk sumber rujukan fatwa. 2) DPS mengawasi pengembangan semua produk untuk memastikan tidak adanya fitur yang melangar syariah. 3) DPS menganalisa segala situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak didasari fatwa di transaksi perbankan untuk memastikan kepatuhan dan kesesuaiannya kepada syariah. 4) DPS menganalisis segala kontrak dan perjanjian mengenai transaksi-transaksi di bank syariah untuk memastikan kepatuhan kepada syariah. 5) DPS memastikan koreksi pelanggaran dengan segera (jika ada) untuk mematuhi syariah. Jika ada pelanggaran, anggota DPS harus mengkoreksi penyimpangan itu dengan segera agar disesuaikan dengan prinsip syariah. 6) DPS memberikan supervisi untuk program pelatihan syariah bagi staff bank Islam. 7) DPS menyusun sebuah laporan tahunan tentang neraca bank syariah tentang kepatuhannya kepada syariah. Dengan pernyataan ini seorang DPS memastikan kesyariahan laporan keuangan perbankan syariah.
65
8) DPS melakukan supervisi dalam pengembangan dan penciptaan investasi yang sesuai syariah dan produk pembiayaan yang inovatif. Dari beberapa acuan tugas diatas, maka seorang DPS bukanlah orang sembarangan dan haruslah memiliki kualifikasi tertentu. Secara ilmiah, seorang DPS merupakan orang-orang yang memahami tentang ilmu keuangan, perbankan, hukum, fiqih dan ilmu lainnya atau minimal orang-orang yang telah mendedikasikan dirinya pada penelitian-penelitian dibidang keuangan syariah. Kemampuan pemahaman fiqih harus juga diimbangi dengan pengetahuan ilmu perbankan yang memadai, saat ini kemajuan dunia pendidikan telah melahirkan banyak ilmuan ekonomi Islam yang cukup berkompeten, dan bisa di ”eksploitasi” untuk membangun sebuah sistem perekonomian syariah yang lebih memiliki diversifikasi pemikiran. Berikut adalah secara garis besar peran dan fungsi DPS pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. 1.
Perbaikan produk dan rekomendasi yang sudah dilakukan. Sebagian besar produk yang ada di Kospin Jasa Syariah Pekalongan sebenarnya merupakan produk-produk yang ada pada Kospin Jasa Konvensional. Namun sudah disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Menurut Raharjo selaku Kabag Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan, DPS belum pernah melakukan perbaikan pada produk baru yang akan diluncurkan maupun produk yang sudah berjalan.
66
Kesalahan yang secara syar’i memang belum pernah terjadi dalam produk Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Oleh sebab itu Kospin Jasa Syariah Pekalongan telah mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI. Otomatis
seluruh
kegiatan
operasional
Kospin
Jasa
Syariah
Pekalongan sudah terjamin kesyariahannya. Namun ada beberapa rekomendasi yang pernah dilakukan oleh DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan diantaranya adalah dalam produk Simpanan Berjangka Mudharabah. Jika jumlah nisbah yang telah disepakati tidak mencapai dikarenakan pendapatan sedang minim maka boleh menambahkan nisbah tersebut dari biaya promosi yang ada agar sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Kemudian
dalam
produk
Tabungan
Safari
Mudharabah
diperbolehkan memberi hadiah utama kepada anggota yang baru melakukan setoran sekali. Karena biaya hadiah utama tersebut tidak diambil dari tabungan anggota lainnya melainkan dari biaya khusus yang sudah dipersiapkan oleh pengurus Kospin Jasa Syariah Pekalongan untuk biaya hadiah utama tersebut.5
2.
Proses yang dilakukan pengurus Kospin Jasa Syariah dalam melahirkan produk-produk baru. Dalam melahirkan sebuah produk baru Kospin Jasa Syariah Pekalongan tidak pernah ditolak oleh DPS karena semua produk yang
5
Hasil wawancara dengan Raharjo selaku Kabag Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan pada tanggal 18 September 2014 pukul 14.00 WIB
67
ada memang sudah sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini dikarenakan produk yang dilahirkan merupakan adopsi dari produk Kospin Jasa Konvensional yang sudah benar-benar disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan fatwa DSN-MUI. Produk tersebut diambil dari produk Kospin Jasa Konvensional yang kemudian oleh tim yang ditunjuk sebagai tim yang bisa merubah produk konvensional menjadi produk syariah. Tim tersebut adalah Ardiansyah selaku Kabag Operasional Kospin Jasa Pusat, Imammudin selaku Manager Pembiayaan Kospin Jasa Syariah Pekalongan dan konsultan dari KBC (Karim Business Consulting) serta konsultan dari Pondok Pesantren TAZAKKA. Mereka bekerja sama dalam membuat produk konvensional menjadi produk yang syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Produk tersebut akan disampaikan kepada pengurus dan diminta Surat Keputusan untuk segera diluncurkan. DPS juga akan meneliti dan mengkaji produk tersebut agar mendapatkan stempel halal dan produk siap dipasarkan.6
C. Perbandingan Peran dan Fungsi DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan DPS sesuai SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001 Uraian terkait peran dan fungsi DPS pada operasional Kospin Jasa Syariah dengan peran dan fungsi DPS sesuai SK DSN-MUI sudah penulis jabarkan diatas
6
Ibid
68
dan bab-bab sebelumnya. Secara garis besar keduanya memiliki banyak kesamaan. Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan dari keduanya. Berikut perbandingan antara DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan dengan DPS sesuai SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001. DPS sesuai SK DSN-MUI
DPS Kospin Jasa Syariah
No.98/MUI/III/2001
Pekalongan
Mengawasi
jalannya
Lembaga Mengawasi
kegiatan
operasional
Keuangan Syariah sehari-hari agar Kospin Jasa Syariah Pekalongan selalu
sesuai
dengan
ketentuan- dalam jangka 1 bulan sekali.
ketentuan syariah. Membuat pernyataan secara berkala Membuat pernyataan bahwa Kospin (biasanya tiap tahun) bahwa Lembaga Jasa
Syariah
Pekalongan
Keuangan Syariah yang diawasinya melaksanakan
kegiatan
telah berjalan sesuai dengan ketentuan operasionalnya syariah.
telah
sesuai
dengan
ketentuan syariah setiap tahun.
Meneliti dan membuat rekomendasi Meneliti produk baru yang akan produk baru dari Lembaga Keuangan dilahirkan Syariah yang diawasinya.
Kospin
Jasa
Syariah
Pekalongan agar sesuai dengan nilainilai Islam.
DPS bersama Komisaris dan Direksi, DPS Dan Pengurus bersama-sama bertugas
untuk
terus-menerus mengawasi
kegiatan
operasional
mengawal dan menjaga penerapan Kospin Jasa Syariah Pekalongan nilai-nilai Islam dalam setiap aktivitas agar sesuai dengan nilai-nilai Islam
69
yang dikerjakan Lembaga Keuangan dalam waktu 1 bulan sekali. Syariah. Melakukan
sosialisasi
masyarakat
tentang
kepada Tidak pernah melakukan kegiatan Lembaga lain
selain
mengawasi
kegiatan
Keuangan Syariah, melalui media- operasional Kospin Jasa Syariah media
yang
sudah
berjalan
dan Pekalongan.
berlaku di masyarakat.
Untuk melakukan tugas-tugasnya, anggota DPS harus memiliki kualifikasi keilmuan yang integral, yaitu ilmu fiqih muamalah dan ilmu ekonomi keuangan Islam modern. Kesalahan besar lembaga keuangan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah. Masih banyak anggota DPS yang belum mengerti tentang teknis perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya, apalagi ilmu ekonomi keuangan Islam, seperti akuntansi dan lain-lain. Akibatnya pengawasan dan peran-peran strategis lainnya sangat tidak berjalan optimal. DPS juga harus memahami ilmu yang terkait dengan perbankan syariah seperti ilmu ekonomi moneter, misalnya dampak bunga terhadap investasi, produksi, unemployment. Dampak bunga terhadap inflasi dan volatilitas currency.Dengan memahami ini, maka tidak ada lagi anggota DPS yang menyamakan margin jual beli murabahah dengan bunga. Tetapi faktanya, masih banyak anggota DPS yang tidak bisa membedakan margin murabahah dengan bunga, karena minimnya ilmu yang mereka miliki.
70
Menurut Rifka Dejavu dalam tulisan artikelnya disebutkan bahwa secara kasat mata dan dari beberapa diskusi yang telah dilakukan dengan beberapa praktisi perbankan syariah didapatkan kesimpulan bahwa, tugas dan fungsi DPS yang
telah
di
atur
oleh
DSN
dalam
Surat
Keputusan
DSN-MUI
No.98/MUI/III/2001 belum berjalan sebagaimana mestinya. Terkadang ada DPS yang mengunjungi lembaga keuangan syariah tempat mereka bekerja hanya satu kali dalam sebulan, ada juga yang hanya bisa dihubungi via telepon. Karena kesibukan mereka di dunia luar, fungsi-fungsi yang harusnya dijalankan tidak bisa dilaksanakan.DPS hanya dijadikan sebagai objek pelengkap pada sebuah institusi lembaga keuangan syariah sehingga struktur yang telah ada bisa terisi dengan baik.7 Bahkan penulis telah menemukan fakta dalam hasil penelitian Rinda Asytuti yang berjudul “Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan” menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Pekalongan masih lemah. Hal ini terbukti dengan jadwal dan laporan kinerja DPS yang tidak jelas.8
Begitu juga yang terjadi pada DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang peran dan fungsinya kurang berjalan maksimal. DPS hanya mengawasi kegiatan operasional Kospin Jasa Syariah dalam jangka waktu sebulan sekali. Sedangkan yang disebutkan dalam SK DSN-MUI No.98/MUI/III/2001 yaitu DPS harus 7
Rifka Dejavu,”Dewan Pengawas Syariah Gaji Butakah dan Apakah Sekedar Pajangan?”, http://www.rifkadejavu.com/index.php/2009/06/dewan-pengawas-syariah-gaji-butakah-danapakah-sekedar-pajangan/ diakses pada tanggal 28 Oktober 2014 8 Rinda Asytuti,”Implementasi Corporate Governance di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Pekalongan”,(Pekalongan: Jurnal Penelitian Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan,2008)
71
mengawasi jalannya kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Dalam melaksanakan tugas sebagai pengawas syariah, DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan tidak mempunyai kekuasaan penuh sebelum mendapat perintah dari supervisi syariah / pengurus syariah Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Padahal seorang anggota DPS dalam melaksanakan tugasnya tidak perlu menunggu perintah dari pengurus atau siapapun. Karena DPS bukan staff di lembaga keuangan syariah tersebut, dalam arti tidak tunduk dibawah kekuasaan administratif.
Sebelumnya penulis telah menyebutkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kabag Operasional Kospin Jasa Syariah Pekalongan selama ini memang pelanggaran secara syar’i belum pernah terjadi pada Kospin Jasa Syariah Pekalongan. Tetapi alangkah baiknya jika peran dan fungsi DPS lebih dioptimalkan lagi walaupun Kospin Jasa Syariah Pekalongan telah mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI.
Selain masalah tugas dan peran, DPS juga mempunyai tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah tersebut dalam artian luas, baik untuk lembaga keuangan syariah yang mereka awasi dan juga untuk pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut.Sehingga bisa dikatakan bahwa, DPS yang menjabat di sebuah lembaga keuangan syariah (yang pada umumnya adalah ulama) minimal menyampaikan materi-materi keuangan syariah dalam setiap dakwah dan pengajian yang dilakukannya agar masyarakat lebih memahami tentang hukum islam dalam lembaga keuangan syariah. Namun yang
72
terjadi pada DPS Kospin Jasa Syariah Pekalongan justru sama sekali tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang apa dan bagaimana sebenarnya hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini sangat disayangkan sekali mengingat pentingnya masyarakat awam mengetahui tentang nilai-nilai Islam yang ada di lembaga keuangan syariah.
Selain itu perlu dicermati bahwa DPS tidak cukup hanya mengerti ilmu keuangan dan lembaga keuangan syariah sebagaimana juga tidak bisa hanya ulama dan cendekiawan muslim yang tak mengerti operasional perbankan dan ilmu ekonomi keuangan. Dengan demikian, seorang
DPS seharusnya adalah
sarjana (ilmuwan) yang memiliki reputasi tinggi dengan pengalaman luas di bidang hukum, ekonomi dan sistem perbankan dan khusus dalam bidang hukum dan keuangan. Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Mereka yang banyak mengambangkan kajian dan penelitian ilmiah di bidang syariah. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.
Ada beberapa faktor utama penyebab peran dan fungsi DPS di Indonesia belum optimal, antara lain sebagai berikut.9
9
Adrian Sutedi, Perbankan Syariah:Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, cetakan pertama, 2009), hlm150
73
1.
Lemahnya status hukum hasil penilaian kepatuhan syariah oleh DPS akibat ketidakefektivan dan ketidakefisienan mekanisme pengawasan syariah dalam perbankan syariah di Indonesia saat ini.
2. Terbatasnya keterampilan sumber daya DPS dalam masalah audit, akuntansi, ekonomi dan hukum bisnis. 3. Belum adanya mekanisme dan struktur kerja yang efektif dari DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal syariah dalam perbankan syariah Akibat dari ketiga faktor diatas menjadikan peran DPS pada saat ini lebih banyak sebagai penasihat syariah bagi manajemen, alat komunikasi dan marketing bagi bank syariah dan sebagai legislator produk bank syariah. Fungsi pengawasan terhadap proses operasional yang merupakan aktivitas sharia review ex post auditing jarang dilakukan oleh DPS. Salah satu alternatif untuk mengoptimalkan peran DPS dalam bank syariah Di Indonesia adalah dengan mengembangkan fungsi pendukung DPS berupa staf yang memadai untuk membentuk DPS melakukan tugas pengawasan. Kredibilitas suatu lembaga keuangan syariah ditentukan oleh kredibilitas DPS dalam masalah kinerja, independensi dan kompetensi sehingga peran dan fungsi DPS harus dioptimalkan dalam pengawasan internal syariah untuk membangun jaminan kepatuhan syariah bagi seluruh stakeholder lembaga keuangan syariah tersebut.
74
Langkah optimalisasi peran dan fungsi DPS dalam pengawasan internal syariah adalah dengan memperbaiki lingkungan eksternal dan internal DPS. Perbaikan lingkungan eksternal DPS menjadi tanggung jawab utama Bank Indonesia sebagai regulator, yaitu menciptakan mekanisme pengawasan syariah yang efektif dan efisien sehingga terbentuklah lembaga keuangan syariah yang sehat,efisien dan sesuai syariah. Sedangkan tanggung jawab perbaikan lingkungan internal DPS menjadi tanggung jawab DPS dan manajemen lembaga keuangan syariah untuk menciptakan sistem jaminan kepatuhan syariah yang efektif dan efisien untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.10 Implementasi syariah compliancedi lembaga keuangan syariah menjadi keniscayaan yang tak terbantahkan. Pelanggaran syariah compliance yang dibiarkan DPS atau luput dari pengawasan DPS, jelas akan merusak citra dan kredibilitas lembaga keuangan syariah di mata masyarakat dan sangat memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko lembaga keuangan syariah, yakni risiko reputasi, yang selanjutnya berdampak pada risiko lainnya, seperti risiko likuiditas sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan syariah baik yang bank maupun yang bukan bank. Untuk itulah peran DPS di lembaga keuangan syariah harus benar-benar dioptimalkan, kualifikasi menjadi DPS harus diperketat, dan formalisasi perannya harus diwujudkan di lembaga keuangan syariah tersebut. Pemberian sertifikasi DPS tidak boleh asal-asalan. Kualifikasinya harus diperketat dan benar-benar 10
Ibid
75
memenuhi standar yang telah dirumuskan. Setiap manajemen lembaga keuangan syariah harus melakukan
formalisasi peran dan keterlibatan DPS dalam
memastikan pengelolaan risiko ketidakpatuhan atas peraturan dan prinsip syariah. DPS wajib diberikan ruang kantor yang di dalamnya terdapat staf yang dapat memberikan pelayanan data-data keuangan, laporan keuangan, redaksi akad-akad, proses penerapan akad-akad, dan sebagainya. Namun harus diakui, bahwa sebagian DPS di lembaga keuangan syariah sudah berperan secara optimal, tetapi masih lebih banyak lagi yang belum optimal. Inilah yang harus ditangani Bank Indonesia, DSN MUI dan lembagalembaga keuangan syariah sendiri. Oleh karena itu, undang-undang yang memposisikan DPS yang demikian strategis, harus diimplementasikan dengan tepat dan cepat demi tegaknya syariah compliance di lembaga keuangan syariah.Sudah sewajarnya DPS berkomitmen dan mengoptimalkan kinerjanya dalam rangka mengawal kepatuhan syariah atau syariah compliance untuk membangun
kepercayaan
dari
masyarakat,
sehingga
keberadaanlembaga
keuangan syariah akan digambarkan sebagai hasil racikan sempurna dari instrumen syariah yang ada di negeri ini.
