BAB III OBJEK PENELITIAN
III.1
Latar Belakang Objek Penelitian
III.1.1 Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasararkan asas desentralisasi serta otonomi fiskal maka daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak/retribusi (tax assignment) dan pemberian bagi hasil penerimaan (revenue sharing) serta bantuan keuangan (grant) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekosentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dam Belanja Daerah (APBD) sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara legal dituangkan dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selain itu, terdapat juga Undang-undang
28
Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk memungut pajak (taxing power) dan transfer ke daerah.
Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 45 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok yaitu:
1. membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah 2. mengatur dan mengurus kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Kebijakan Bupati, pelaksanaan pengembangan program Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, pelaksana pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah juga memiliki fungsi diantaranya:
29
1. pengaturan dan pengurusan kegiatan teknis operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan kebijakan Bupati; 2. pelaksanaan pengembangan program pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. pelaksana pelayanan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
III.1.2 Visi dan Misi
Dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan visi sebagai berikut yaitu:
“peningkatan pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan, akuntabel, reliable, dan ditunjang aparat yang profesional dan bertanggung jawab”.
Dalam mencapai tujuan tersebut maka Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menetapkan misi sebagai berikut yaitu:
1. menyelenggarakan peningkatan pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terencana dan berkelanjutan; 2. memantapkan fungsi koordinasi, fasilitasi, mediasi peningkatan pendapatan pengelolaan keuangan dan asst daerah; 3. menyelenggarakan pengkajian, penelitian dan pengembangan; serta
30
4. meningkatkan profesionalisme di bidang peningkatan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis kompetensi dengan memberikan pelayanan prima.
III.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas dipimpin oleh Setya Dharma, SH, MM; b. Sekretariat dipimpin oleh Ir. Uus Hasanudin;
1. Sub Bagian Program dan Pelaporan dipimpin oleh Acep Kartina, SH; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Utin Nuraeni, SH; 3. Sub Bagian keuangan dipimpin oleh H.M Jamil, SH;
c. Bidang Pajak Daerah dipimpin oleh H.Endang Yusuf, SH, M.Si;
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh Dikhy Prayoga, SH; 2. Seksi Penetapan dipimpin oleh Nana Maulana, S.Sos; 3. Seksi Penagihan dipimpin oleh Agus Hidayat, ZA;
d. Bidang PBB dan bagi hasil dipimpin oleh Drs. Asep Maulana M;
31
1. Seksi Bagi Hasil Pajak dipimpin oleh H.Tosim Subagja, BSc; 2. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak dipimpin oleh Mulyadi Apandi; 3. Seksi PBB dipimpin oleh Drs. Ade Permana;
e. Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional dipimpin oleh Arod Rodiat Nur W,SE;
1. Seksi Perencanaan dan Pengkajian dipimpin oleh Ir. Setya Saptana; 2. Seksi Pengendalian Operasional dipimpin oleh Hj. Hermawati Nurhamah, SE;
f. Bidang Anggaran dipimpin oleh Wahidin, SE, M.Si;
1. Seksi Anggaran Pegawai dipimpin oleh H. Iwa Ruhimat; 2. Seksi Anggaran Non Pegawai dipimpin oleh Inan, S.Sos; 3. Seksi Pembiayaan dipimpin oleh Widiantara Prawira Kusumah, SE;
g. Bidang Aset dipimpin oleh H. Panji Santoso, BA;
1. Seksi Perencanaan Kebutuhan dipimpin oleh H.Agoes Noerdin; 2. Seksi Pemeliharaan dan Sumber Lain dipimpin oleh Asep Muhtar; 3. Seksi Inventarisasi dan Penghapusan dipimpin oleh H. Sujana, SH;
h. Bidang Akuntansi dipimpin oleh Maksum Hambali, SE;
1. Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh H.Asep Mulyanto, SE; 2. Seksi Investasi dipimpin oleh Dra. Yayat Rohayati; 3. Seksi Verifikasi dan Pembukuan dipimpin oleh Titin Sumartini, SE; 32
i. Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) j. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat dalam tampilan berikut:
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Beberapa contoh tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 33
a. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. menetapkan kebijakan teknis operasional dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah; c. menetapkan rencana dan program kerja dinas sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melaksanakan pengelolaan keuangan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; e. memberikan
saran,
pertimbangan
dan
rekomendasi
mengenai
situasi
perkembangan penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah; f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas; g. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk bahan perbaikan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dinas sebagai bahan informasi dan pertanggungg jawaban kepada pimpinan; i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
2. Bidang Pajak Daerah
Bidang Pajak Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
34
a. menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pajak daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Pajak Daerah; c. melaksanakan dan menyiapkan petunjuk teknis dan administrasi pengelolaan pajak daerah; d. melaksanakan dan menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan pendataan obyek dan subyek pajak daerah; e. melaksanakan dan menyiapkan petunjuk teknis pengelolaan pendaftaran, penetapan dan penagihan pajak daerah; f. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah; g. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan Bidang Pajak Daerah; h. melaksanakan evaluasi dan laporan dalam pelaksanaan tugas; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
Dalam bidang Pajak Daerah terbagi menjadi tiga seksi yaitu:
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 35
b. melaksanakan rencana dan program kerja tahunan Seksi Pendaftaran dan Pendataan; c. melaksanakan petunjuk teknis pendaftaran dan pendataan pengelolaan pajak daerah; d. melaksanakan pendaftaran objek dan subjek pajak; e. melaksanakan pendataan potensi pajak baru; f. menghimpun dan mengolah data objek dan subjek pajak; g. melaksanakan pemeriksaan objek pajak; h. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan pendaftaran dan pendataan; i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pendaftaran dan Pendataan; j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
2. Seksi Penetapan
Seksi Penetapan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penetapan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan rencana dan program kerja tahunan Seksi Penetapan; c. melaksanakan petunjuk teknis penetapan pajak;
36
d. melaksanakan pengelolaan data objek dan subjek pajak yang berkaitan dengan penetapan pajak; e. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan teknis administrasi bidang penerimaan daerah lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada dinas instansi yang melaksanakan pungutan; f. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan kegiatan penetapan; g. melaksanakan penetapan besarnya tagihan pajak daerah; h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penetapan; i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
3. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penagihan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan rencana dan program kerja tahunan Seksi Penagihan; c. melaksanakan petunjuk teknis operasional penagihan pajak; d. melaksanakan pengelolaan data objek dan subjek yang berkaitan dengan penagihan pajak;
37
e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan kegiatan penagihan pajak; f. melaksanakan penagihan pajak daerah; g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Penagihan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bidang Pajak Daerah.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional
Bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a.
menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan, pengendalian operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.
menyusun rencana dan program kerja tahunan Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
c.
melaksanakan penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian operasional;
d.
melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan tugas;
e.
melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan pengendalian operasional;
f.
melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas hasil kegiatan perencanaan dan pengendalian operasional;
38
g.
melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.
Dalam bidang Perencanaan, Pengendalian Operasional terbagi menjadi dua seksi yaitu:
1.
Seksi Perencanaan dan Pengkajian
Seksi Perencanaan dan Pengkajian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang perencanaan dan pengkajian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Perencanaan dan Pengkajian Operasional; c. menyusun juknis perencanan dan pengkajian kebijakan; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dan pengkajian kebijakan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil; e. melaksanakan tugas pembantuan dalam penyusunan petunjuk teknis, pendataan potensi dan evaluasi serta pelaporan realisasi pajak daerah, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil; f. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan urusan perencanaan dan pengkajian operasional pajak daerah; 39
g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan urusan perencanaan dan pengkajian pajak daerah; h. melaksanakan perumusan usulan keberatan atas penetapan pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan; i. melaksanakan pengkajian terhadap kebijakan dan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang pajak daerah, pajak bumi dan bangunan serta bagi hasil; j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
2.
Seksi Pengendalian Operasional
Seksi Pengendalian Operasional mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang pengendalian operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun rencana dan program kerja tahunan Seksi Pengendalian Operasional; c. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengendalian operasional pengelolaan pajak bumi dan bangunan; d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk merumuskan dalam pemecahan masalah yang timbul dalam pengelolaan pajak daerah, pajak bumi dan bangunan;
40
e. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi yang berhubungan dengan pengendalian operasional pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan; f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan urusan pengendalian operasional daerah; g. melaksanakan
pengendalian
operasional
yang
berhubungan
dengan
pengelolaan pajak daerah serta pajak bumi dan bangunan; h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
III.1.4 Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Status Kepegawaian
Pendidikan PNS
Kontrak Kerja
Sukarelawan
S2
7
S1
40
2
D3
5
1
SMA/STM/SMEA
50
9
3
SMP
3
SD
1 12
3
Total
106
Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 41
III.2
Metode Penelitian
III.2.1 Jenis Penelitian dan Jenis Data Penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Jenis datanya yaitu data primer dimana data diperoleh langsung dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah seperti: data hasil penerimaan pajak daerah serta hasil wawancara dengan pimpinan maupun karyawan yang bekerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui website Pemerintah Daerah.
III.2.2 Metode Pengumpulan Data
Dalam mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan maka digunakan beberapa metode pengumpulan data diantaranya:
1. Penelitian Kepustakaan
Dalam penelitian kepustakaan, penulis mengumpulkan informasi dan data yang dijadikan sebagai bahan acuan atau dasar penyusunan skripsi. Informasi tersebut dapat diperoleh baik melalui pembelajaran dari buku ataupun informasi yang berasal dari website.
42
2. Penelitian Lapangan
Dalam penelitian lapangan, penulis melakukan peninjauan langsung ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan melalui:
a. Dokumentasi
Dokumen-dokumen dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi serta data yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas seperti laporan hasil penerimaan pajak daerah dalam jangka waktu 2008-2010, kebijakan yang dikeluarkan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
Karawang
terkait
dengan
pemungutan pajak daerah.
b. Inquires of the client
Metode penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi mengenai latar belakang dari objek penelitian seperti struktur organisasi, sejarah dari objek yang akan diteliti serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.
c. Wawancara
Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai penerapan dan pemungutan pajak daerah yang ada di Kabupaten Karawang melalui proses tanya jawab dengan pimpinan maupun karyawan yang bekerja di
43
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang pajak daerah maupun di bidang perencanaan, pengendalian operasional.
III.2.3 Metode Analisis Data
Analisis data dilakukan untuk mengukur seberapa besar kontribusi dari pajak penerangan jalan, pajak hotel serta pajak sarang burung walet terhadap hasil pajak daerah serta guna menentukan seberapa besar tingkat pencapaian target atas penerimaan pajak penerangan jalan, pajak hotel serta pajak sarang burung walet. Oleh sebab itu, metode analisis data yang digunakan adalah:
1. Tingkat Pencapaian Target
2. Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Hasil Pajak Daerah
44
