BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG
A. Dasar Hukum Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Undang-undang pengangkutan Indonesia menggunakan istilah “orang” untuk pengangkutan penumpang. Akan tetapi, rumusan mengenai “orang” secara umum tidak diatur. Dilihat dari pihak dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar tarif pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Adapun dasar hukum penetapan tarif angkutan penumpang yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut
penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu
perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.29 Kegiatan angkutan udara terdiri atas angkutan udara niaga; dan angkutan udara bukan niaga.30 Angkutan udara niaga terdiri atas angkutan udara niaga dalam negeri dan angkutan udara niaga luar negeri.31 Kegiatan angkutan udara niaga dapat dilakukan secara berjadwal dan/atau tidak berjadwal oleh badan usaha angkutan udara niaga nasional dan/atau asing untuk mengangkut
penumpang dan kargo atau khusus mengangkut
kargo.32 Angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan
29
Pasal angka 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Ibid, Pasal 83 ayat (1) 31 Ibid, Pasal 83 ayat (2) 32 Ibid, Pasal 83 ayat (3) 30
Universitas Sumatera Utara
udara niaga.33Angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah mendapat izin usaha angkutan udara niaga berjadwal.34 Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat persetujuan dari Menteri.35 Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang bersifat sementara dapat dilakukan atas inisiatif instansi Pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
niaga nasional.36
Kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya. 37 Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional dan/atau perusahaan angkutan udara
niaga berjadwal asing untuk mengangkut
penumpang dan kargo berdasarkan perjanjian bilateral atau multilateral. Dalam hal angkutan udara niaga berjadwal luar negeri merupakan bagian dari perjanjian multilateral yang bersifat multisektoral, pelaksanaan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri tetap harus diatur melalui perjanjian bilateral. Perjanjian bilateral atau multilateral dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan kepentingan nasional berdasarkan prinsip keadilan (fairness) dan timbal balik (reciprocity). Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal nasional harus merupakan badan usaha
33
Ibid, Pasal 84 Ibid., Pasal 85 ayat (1) 35 Ibid., Pasal 85 ayat (2) 36 Ibid., Pasal 85 ayat (3) 37 Ibid, Pasal 85 ayat (4) 34
Universitas Sumatera Utara
angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia dan mendapat persetujuan dari negara asing yang bersangkutan. Perusahaan angkutan udara niaga berjadwal asing harus merupakan perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.38 Tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri terdiri atas tarif angkutan penumpang dan tarif angkutan kargo. Tarif angkutan penumpang terdiri atas golongan tarif pelayanan kelas ekonomi dan non-ekonomi. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi dihitung berdasarkan komponen yaitu tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi dan biaya tuslah/tambahan (surcharge).39 Dalam penetapan golongan tarif angkutan udara niaga berjadwal domestik, Menteri memperhatikan kepentingan keselamatan dan keamanan penerbangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan penyelenggara angkutan udara niaga. Yang dimaksud dengan “tarif jarak” adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli. Tarif jarak terdiri dari biaya pokok rata-rata ditambah dengan keuntungan wajar. Yang dimaksud dengan “biaya tuslah/tambahan (surcharge)” adalah biaya yang dikenakan karena terdapat biaya-biaya tambahan yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan udara di luar perhitungan penetapan tarif jarak antara lain biaya fluktuasi harga bahan bakar (fuel surcharge) dan biaya yang ditanggung oleh perusahaan angkutan
38 39
Ibid, Pasal 86 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 126 ayat (1), (2) dan
(3)
Universitas Sumatera Utara
udara karena pada saat berangkat atau pulang penerbangan tanpa penumpang, misalnya pada saat hari raya. Hasil perhitungan merupakan batas atas tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri. Tarif batas atas ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan aspek perlindungan konsumen dan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari persaingan tidak sehat. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri yang ditetapkan oleh Menteri harus dipublikasikan kepada konsumen. Badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dilarang menjual harga tiket kelas ekonomi melebihi tarif batas atas yang ditetapkan Menteri. Badan usaha angkutan udara yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan dan/atau pencabutan izin rute penerbangan.40 Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi merupakan harga jasa maksimum pada suatu rute tertentu di dalam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan asosiasi penerbangan nasional dengan mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengguna jasa penerbangan. Pelayanan kelas ekonomi adalah jasa angkutan udara yang disediakan oleh badan usaha angkutan udara niaga dengan pelayanan minimal yang memenuhi aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Perlindungan konsumen merupakan melindungi konsumen dari pemberlakuan tarif tinggi oleh badan usaha angkutan udara niaga dan melindungi konsumen dari informasi/iklan tarif penerbangan yang berpotensi merugikan/menyesatkan sehingga ditetapkan tarif batas atas. Perlindungan 40
Ibid, Pasal 127 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5)
Universitas Sumatera Utara
dari persaingan tidak sehat merupakan melindungi badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dari penetapan tarif rendah oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal lainnya yang bertujuan untuk mengeluarkan badan usaha angkutan udara niaga berjadwal pesaing dari rute yang dilayani. Dipublikasikan merupakan dilakukan penyebarluasan tarif batas atas yang telah ditetapkan oleh Menteri, baik yang dilakukan Menteri maupun oleh badan usaha angkutan udara niaga, antara lain, melalui media cetak dan elektronika dan/atau dipasang pada setiap tempat penjualan tiket pesawat udara. Tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar. Tarif angkutan udara niaga untuk penumpang dan angkutan kargo tidak berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.41 Tarif penumpang angkutan udara niaga dan angkutan kargo berjadwal luar negeri ditetapkan dengan berpedoman pada hasil perjanjian angkutan udara bilateral atau multilateral.42 Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.43 2. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandaraudaraan Tarif jasa kebandarudaraan di bandar udara umum ditetapkan berdasarkan pada struktur dan golongan tarif serta dengan memperhatikan kepentingan pelayanan umum, peningkatan mutu pelayanan jasa, kepentingan pemakai jasa,
peningkatan
kelancaran
pelayanan,
pengembalian
biaya
dan
41
Ibid., Pasal 128 ayat (1) dan (2) Ibid., Pasal 129 43 Ibid., Pasal 130 42
Universitas Sumatera Utara
pengembangan usaha.44 Struktur tarif jasa kebandarudaraan merupakan kerangka tarif yang dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis jasa yang diberikan oleh penyelenggara bandar udara. Golongan tarif jasa kebandarudaraan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan jasa kebandarudaraan, klasifikasi, dan fasilitas yang tersedia di bandar udara. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan golongan tarif jasa kebandarudaraan ditetapkan dengan Keputusan Menteri.45 Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan
oleh
pemerintah
Kabupaten/Kota
ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah. Besaran tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan setelah dikonsultasikan dengan Menteri.46 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Fourmulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif batas Atas dan Batas Bawah penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu did alam negeri atas
44
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandaraudaraan, Pasal 32 Ibid., Pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) 46 Ibid., Pasal 34 ayat (1), (2), (3) dan (4) 45
Universitas Sumatera Utara
pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.47 Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.48 Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli. 49 Tarif batas atas adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak.50 Tarif batas bawah adalah harga jasa terendah/minimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.51 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Fourmulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif batas Atas dan Batas Bawah penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri adalah harga jasa pada suatu rute tertentu did alam negeri atas pelayanan angkutan penumpang kelas ekonomi.52 Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah.53 Tarif jarak adalah besaran tarif per rute penerbangan per satu kali penerbangan, untuk setiap penumpang yang merupakan hasil perkalian antara tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli. 54 Tarif batas atas
47
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Fourmulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif batas Atas dan Batas Bawah penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Pasal 1 angka 1 48 Ibid., Pasal 1 angka 2 49 Ibid., Pasal 1 angka 3 50 Ibid., Pasal 1 angka 5 51 Ibid., Pasal 1 angka 6 52 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme Fourmulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif batas Atas dan Batas Bawah penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, Pasal 1 angka 1 53 Ibid., Pasal 1 angka 2 54 Ibid., Pasal 1 angka 3
Universitas Sumatera Utara
adalah harga jasa tertinggi/maksimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal, yang dihitung berdasarkan komponen tarif jarak.55 Tarif batas bawah adalah harga jasa terendah/minimum yang diijinkan diberlakukan oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal.56 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Perhubungan Udara Tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) merupakan besaran satuan biaya atas pelayanan penumpang pesawat udara yang dihitung sejak memasuki beranda (curb) keberangkatan, pintu keberangkatan, sampai dengan pintu kedatangan (arrival gate) dan beranda (curb) kedatangan penumpang di bandar udara tujuan. Tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) berdasarkan waktu pembelian tiket pada saat berlakunya peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Tatanan waktu dan satuan ukuran tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) yaitu satuan waktu dihitung 1 (satu) kali proses perjalanan angkutan udara dan satuan ukuran adalah per penumpang berangkat untuk 1 kali penerbangan yang telah melakukan check-in.57 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2017 tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis
55
Ibid., Pasal 1 angka 5 Ibid., Pasal 1 angka 6 57 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Perhubungan Udara, Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) 56
Universitas Sumatera Utara
Tarif penumpang angkutan udara perintis dihitung berdasarkan atas penggunaan pesawat udara jenis propeller dengan kapasitas tempat duduk sampai dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk, total biaya operasi pesawat udara berdasarkan biaya penuh (full costing) termasuk tingkat keuntungan (margin) paling banyak sebesar 10% (sepuluh perseratus) dan daya beli masyarakat dengan data komponen biaya yang digunakan dalam perhitungan mendasar pada data PDRB dari Badan Pusat Statistik (BPS), data realisasi penerbangan perintis pada tahun sebelumnya dan data keuangan badan usaha angkutan udara dengan memperhatikan tingkat akurasi, kewajaran dan efiseinsi biaya serta dapat dipertanggungjawabkan. 58 Tarif penumpang angkutan udara perintis tahun 2017 untuk setiap rute penerbangan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Besaran tarif penumpang angkutan udara perintis belum termasuk pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan iuran wajib dana pertanggungan dari PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Badan usaha angkutan udara yang mengenakan pungutan dan atau biaya tambahan, termasuk juga biaya tambahan dengan sifat alternatif pilihan oleh penumpang diluar ketentuan Peraturan Menteri ini wajib mendapat persetujuan dari Menteri. Tarif penumpang angkutan udara perintis yang belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini, berpedoman pada tarif yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.59
58
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2017 tentang Formulasi Biaya Operasi Penerbangan Angkutan Udara Perintis dan Tarif Penumpang Angkutan Udara Perintis, Pasal 5 59 Ibid., Pasal 6 ayat (1), (2), (3) dan (4)
Universitas Sumatera Utara
Pelaksanaan pungutan Tarif Pelayananan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.60 Dalam hal terdapat rute baru dan tarif angkutan udara perintis yang belum ditetapkan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dapat memberlakukan tarif sementara sampai dengan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.61 B. Hak dan Kewajiban Penumpang Dalam undang-undang pengangkutan dipakai istilah penumpang untuk pengangkutan orang tetapi rumusan mengenai penumpang secara umum tidak diatur dan dalam Undang-undang No.1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Seorang penumpang dalam perjanjian angkutan udara tentunya mempunyai hak untuk diangkut ke tempat tujuan dengan pesawat udara yang telah ditunjuk atau dimaksudkan dalam perjanjian angkutan udara yang bersangkutan. Di samping itu juga penumpang atau ahli warisnya berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya sebagai akibat adanya kecelakaan penerbangan atas pesawat udara yang bersangkutan. Selain itu hak-hak penumpang lainnya adalah menerima dokumen yang menyatakannya sebagai penumpang, mendapatkan pelayanan yang baik, memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam proses pengangkutan dan lain-lain. Hak penumpang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu : 1. Penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak di bawah usia 12 (dua belas) tahun, dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa
60 61
Ibid., Pasal 7 Ibid., Pasal 8
Universitas Sumatera Utara
perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga. (Pasal 134) 2. Yang berhak menggunakan tiket penumpang adalah orang yang namanya tercantum dalam tiket yang dibuktikan dengan dokumen identitas diri yang sah. (Pasal 151) 3. Dalam hal seorang penumpang meninggal dunia berhak menerima ganti kerugian adalah ahli waris penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 173) 4. Penumpang, pemilik bagasi kabin, pemilik bagasi tercatat, pengirim kargo, dan/atau ahli waris penumpang, yang menderita kerugian berhak dapat mengajukan gugatan terhadap pengangkut di pengadilan negeri di wilayah Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia, (Pasal 176) 5. Hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan. (Pasal 177) 6. Penumpang yang berada dalam pesawat udara yang hilang, dianggap telah meninggal dunia, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal pesawat udara seharusnya mendarat di tempat tujuan akhir tidak diperoleh kabar mengenai hal ihwal penumpang tersebut, tanpa diperlukan putusan pengadilan. Hak penerimaan ganti kerugian dapat diajukan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan. (Pasal 178 ayat (1) dan (2)) 7. Penyandang cacat, orang sakit, lanjut usia, dan anak-anak berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara. (Pasal 239)
Universitas Sumatera Utara
Adapun kewajiban penumpang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan: 1. Penumpang pesawat udara yang membawa senjata wajib melaporkan dan menyerahkannya
kepada
badan usaha angkutan udara
yang akan
mengangkut penumpang tersebut. (Pasal 337) 2. Pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. (Pasal 138) 3. Surat muatan udara wajib dibuat oleh pengirim kargo. (Pasal 155) 4. Menunjukan tiketnya kepada pegawai-pegawai pengakut udara setiap saat apabila diminta 5. Memberitahukan kepada pengangkut tentang barang–barang berbahaya atau terlarang yang dibawa naik sebagai bagasi tercatat atau sebagai bagasi tangan, termasuk pula barang-barang terlarang yang ada pada dirinya. Kewajiban-kewajiban tersebut sangat berguna bagi penumpang agar selalu berhati-hati dalam melakukan transaski ekonomi dan hubungan dagang. Dengan cara seperti itu, setidaknya penumpang dapat terlindungi dari kemungkinankemungkinan masalah yang bakal menimpanya. Untuk itulah, perhatian terhadap kewajiban sama pentingnya dengan perhatian terhadap hak-haknya sebagai penumpang. C. Konsep Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Tiket Pesawat Konsekuensi dari penerapan kelompok pelayanan ini adalah adanya pembatasan maksimal tarif yang diperbolehkan dari tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah. Ketentuannya mengacu pada Keputusan Menteri
Universitas Sumatera Utara
Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme formulasi perhitungan dan penetapan tarif batas atas dan batas bawah penumpang pelayanan kelas ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri. Formula penerapan besaran tarif berdasarkan kelompok pelayanan ditetapkan sebagai berikut: 1. Penerapan tarif 100% dari tarif maksimum untuk full services. 2. Setinggi-tingginya 90% dari tarif maksimum untuk medium services 3. Setinggi-tingginya 85% dari tarif maksimum, untuk pelayanan dengan standar minimum (no frills services). Permenhub No.14/2016 yang berlaku efektif mulai tanggal 28 Januaari 2016 menetapkan formulasi baru dengan menyesuaikan tarif batas atas kelas ekonomi. Kebijakan menaikkan tarif batas atas berkaitan dengan dampak perubahan kurs Dollar. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi tidak boleh melebihi tarif jarak tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan sesuai kelompok pelayanan yang diberikan. Tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi pesawat dihitung berdasarkan komponen
tarif
jarak,
pajak,
iuran
wajib
asuransi,
dan
biaya
tuslah/tambahan (surcharge). Tarif jarak merupakan hasil perkalian tarif dasar dengan jarak serta dengan memperhatikan kemampuan daya beli. Tarif dasar adalah besaran tarif per penumpang kilometer yang dinyatakan dalam rupiah. Tarif dasar diperoleh dari hasil perhitungan biaya pokok per satuan unit produksi ditambah keuntungan. Komponen pajak di sini termasuk airport tax (passenger service charge/ PSC) yang sudah masuk dalam satuan tarif atau tidak dibayarkan di bandara seperti dulu. Sesuai ketentuan besaran airport tax wajib dicantumkan di
Universitas Sumatera Utara
dalam tiket. Ketika musim mudik lebaran tiba, maskapai dilarang menaikkan tiket di atas tarif batas karena komponen tuslah sudah termasuk dalam harga tiket. Kementerian Perhubungan menetapkan batas bawah tiket penerbangan 40 persen dari tarif batas atas setiap rute penerbangan. Pemerintah beralasan, harga tiket yang sangat murah membuat maskapai tidak mengabaikan aspek keselamatan. Penerapan tarif batas bawah akan mengurangi insentif maskapai penerbangan untuk lebih efisien. Konsumen tidak akan bisa memperoleh pilihan jasa layanan penerbangan yang kompetitif dengan harga yang relatif murah, dengan tanpa mengurangi jaminan keamanan dan keselamatan penerbangan, khususnya pada maskapai berbasis Low Cost Service (LCC). Dengar pendapat tersebut, diatur untuk mendengarkan kepentingan stakeholder baik Kementerian Perhubungan,
asosiasi
penerbangan
(INACA),
maupun
pengamat
yang
berkecimpung di bidang tersebut atas rencana kebijakan penetapan tarif batas bawah penerbangan.
Universitas Sumatera Utara
