BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Audit Operasional

2.1.1

Pengertian Audit Operasional Begitu banyak definisi audit operasional yang mencakup penyebutan

efisiensi (pengeluaran yang minimum dari sumber daya), efektifitas (pencapaian hasil yang diinginkan), ekonomi, atau kinerja dari suatu entitas. Dengan demikian, banyak yang berpendapat bahwa audit operasional berhubungan dengan apa penyebab transaksi dapat terjadi, dan apakah terdapat alternatif yang lebih ekonomis. Maka dari itu, ada beberapa pengertian audit operasional yang diungkapkan oleh para ahli auditing, antara lain: The Institute of Internal Auditor (IIA 1195:3) dan Rattliff, dkk (1996:52), mengemukakan bahwa: Internal auditing is an independent appraisal function established within organization to examine and evaluate its activities as a service to the organization. Menurut Hiro Tugiman (2001:11), mengemukakan bahwa: Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.

Menurut Ruchyat Kosasih (1992:3-4), mengemukakan bahwa: Operation audit (Pemeriksaan Operasi) merupakan suatu review yang mencakup suatu hal atau operasi tertentu. Dalam hal ini pemeriksa menilai cara bagaimana suatu operasi/aktivitas diatur dan dilaksanakan, apakah tujuannya telah ditetapkan dengan jelas sesuai dengan tujuannya, apakah prosedur yang digariskan telah diikuti dan sebagainya.

16

Universitas Widyatama


17

Pendapat Arens & Loebbecke, seperti yang dikutip oleh Amin Widjaja (1992:2), mengenai audit operasional, bahwa: “An operational audit is review of any parts of organizations operating procedures and methods for the purpose of evaluating efficiency and effectiveness.”

Audit operasional merupakan review atas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas kegiatan atau program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Walaupun audit operasional umumnya dipahami sebagai penyelesaian atas masalah efisiensi dan efektifitas, ternyata hanya ada sedikit kesepakatan dalam penggunaan istilah tersebut. Banyak orang lebih suka menggunakan istilah audit manajemen atau audit kinerja (performance audit) daripada audit operasional untuk menggambarkan penelaahan perusahaan atas efisiensi dan efektifitas. Penilaian operasi organisasi didasarkan pada suatu kriteria yang ditetapkan atau yang disetujui (established atau agreed-upon criteria). Dalam audit operasional, kriteria sering dinyatakan dalam standar kinerja (performance standards) yang ditetapkan oleh manajemen. Kriteria dalam audit operasional sering kurang jelas untuk didefinisikan daripada kriteria yang digunakan dalam audit laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena audit operasional lebih mengukur kepada tingkat hubungan kinerja aktual dengan kriteria. Sedangkan pengertian audit operasional seperti yang dipublikasikan AIIA: “Operational auditing is a systematic process of evaluating an organization’s effectiveness, efficiency, and economy of operations under management’s control and reporting to appropriate persons the result of the evaluation along with recommendations for improvement.” (Walter G. Kell, 2001:987) Seluruh definisi audit operasional dari beberapa ahli auditing di atas dapat kita ambil salah satunya sebagai pengertian dari audit operasional. Namun, dapat disimpulkan bahwa, inti dari seluruh definisi di atas adalah: 1. Proses yang sistematis sebagaimana audit laporan keuangan, audit operasional melibatkan berbagai langkah atau prosedur yang logis,



18

terstruktur, dan terorganisasi. Aspek tersebut melibatkan perencanaan yang tepat seperti perolehan dan evaluasi secara objektif bukti-bukti yang berhubungan dengan aktivitas yang diaudit. 2. Evaluasi operasi organisasi. Evaluasi ini biasanya didasarkan pada beberapa kriteria yang telah ditetapkan atau disepakati. Dalam audit operasional, kriteria biasanya dinyatakan dalam bentuk standar yang ditetapkan oleh manajemen. Audit operasional mengukur derajat hubungan antara kinerja aktual dengan kriteria. 3. Efektifitas, efisiensi, dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen objek audit untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan kehematan operasi. Oleh karena itu, audit operasional berorientasi ke masa depan. Hal ini bertentangan dengan audit keuangan yang berorientasi ke masa lalu. 4. Laporan pada organisasi-organisasi yang tepat. Pihak yang tepat untuk menerima laporan audit operasional adalah manajemen atau individu atau pihak yang meminta dilakukannya audit. 5. Rekomendasi untuk perbaikan. Tidak seperti audit keuangan, audit operasional tidak diakhiri hanya dengan laporan mengenai temuan saja tetapi juga dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

2.1.2. Perbedaan Audit Operasional dan Audit Keuangan Terdapat tiga perbedaan utama antara audit operasional dan audit keuangan, yaitu dalam tujuan audit, distribusi laporan, dan dimasukannya area non-keuangan dalam audit operasional. Perbedaan utama antara audit operasional dan audit keuangan adalah tujuan pengujiannya. Audit keuangan menekankan apakah informasi historis dicatat secara benar, sedangkan audit operasional menekankan pada ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas. Audit keuangan berorientasi dan menguji catatan historis dari kinerja masa lalu, sedangkan audit operasional menilai dan menelaah performa kinerja operasi masa lalu dan juga melihat performa kinerja pada masa yang akan datang.



19

Pada audit keuangan, laporan biasanya didistribusikan kepada banyak pemakai laporan keuangan seperti pemegang saham dan bankir, sedangkan laporan audit operasional dimaksudkan terutama untuk manajemen. Pemilihan kata-kata yang tepat perlu ditentukan dalam laporan audit keuangan operasional, karena laporan-laporan itu akan didistribusikan secara luas. Karena terbatasnya distribusi laporan operasional dan beragamnya sifat audit untuk efektifitas dan efisiensi, laporan audit operasional sangat berbeda dari satu audit ke audit lainnya. Perbedaan antara Audit Keuangan dan Audit Operasional dapat diikhtisarkan pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Karakteristik 1. Tujuan

Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional Audit Keuangan

Audit Operasional

Menyatakan pendapat tentang Menilai

dan

laporan keuangan dan menilai meningkatkan keefektifan sistem

pengendalian dan

akuntansi

dalam

keefisienan

suatu

menjaga pengelolaan perusahaan.

keamanan aktiva perusahaan. 2. Ruang Lingkup

Data/catatan keuangan

3. Orientasi

Urusan

keuangan

Operasi atau fungsi dalam Urusan operasional yang

periode yang sudah lalu

sudah lalu, sekarang, dan yang akan datang

4. Standar Penilaian

Prinsip-prinsip yang berlaku umum

5. Metode

akuntansi Prinsip-prinsip manajemen operasi

Standar-standar audit yang Teknik-teknik berlaku umum

manajemen operasi

6. Presisi

Absolut

Relatif

7. Penerima

Terutama pihak luar, yaitu: Biasanya

intern

pemegang saham, pemerintah, (umumnya pimpinan) dan publik 8. Realisasi

Aktual

9. Keharusan

Diharuskan

Potensial oleh

undang/peraturan

Undang- Tidak

harus

merupakan

(terutama prerogatif



20

pimpinan) 10. Sejarah

Sudah berusia lama

Belum lama, berkaitan dengan adanya approach system

11. Katalisator

Tradisi

Terutama atas permintaan pimpinan

12. Frekuensi

Teratur (paling sedikit per Periodik, tahun)

tetapi

kebanyakan saatnya tidak tentu/tegas

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional Audit operasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kehematan di dalam suatu program, kegiatan, atau fungsi yang dilaksanakan. Dimana efektifitas merujuk kepada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi mengacu kepada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Amin Widjaja Tunggal (2001:12), tujuan audit operasional dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Untuk mengungkapkan kekurangan dan ketidakberesan dalam setiap unsur yang diuji oleh auditor operasional dan untuk menunjukkan perbaikan apa yang dimungkinkan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari operasi yang bersangkutan. 2. Untuk membantu manajemen mencapai administrasi operasi yang paling efisien. 3. Untuk mengusulkan kepada manajemen cara-cara dan alat-alat untuk mencapai

tujuan

apabila

manajemen

organisasi

sendiri

kurang

pengetahuan tentang pengelolaan yang efisien. 4. Audit operasional bertujuan untuk mencapai efisiensi dari pengelolaan. 5. Untuk membantu manajemen, auditor operasional berhubungan dengan setiap fase dari aktivitas usaha yang dapat menjadi dasar pelayanan kepada manajemen.



21

6. Untuk membantu manajemen pada setiap tingkat dalam pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien dari tujuan dan tanggung jawab mereka.

Manfaat audit operasional menurut M.Gunawan (1997:7) antara lain adalah sebagai berikut: 1. Teridentifikasinya tujuan, kebijakan, sasaran, dan prosedur organisasi yang sebelumnya tidak jelas. 2. Teridentifikasinya kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan organisasi dan menilai kegiatan manajemen. 3. Dapat memberikan evaluasi yang independen dan objektif atas suatu kegiatan tertentu. 4. Penetapan apakah organisasi sudah mematuhi prosedur, peraturan, kebijakan, serta tujuan yang telah ditetapkan. 5. Penetapan efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian manajemen. 6. Penetapan tingkat keandalan dan pemanfaatan dari berbagai laporan manajemen. 7. Teridentifikasinya daerah-daerah permasalahan dan mungkin juga penyebabnya. 8. Teridentifikasinya berbagai kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan laba, mendorong pendapatan dan mengurangi biaya atau hambatan dalam organisasi.

Menurut Lindberg dan Caln, audit operasional dilakukan karena adanya beberapa alasan, yaitu: 1. Manajemen puncak ingin mendapatkan kepastian tentang keefektifan unit, fungsi atau bagian perusahaan, walaupun semua terlihat dalam keadaan baik, seperti halnya para pimpinan menjalani ”medical check-up” secara rutin. 2. Audit operasional dilakukan karena ditemukan atau dirasakan adanya masalah. Misalnya:

Penurunan laba perusahaan secara terus-menerus.

Turn over karyawan yang tinggi.



22

Prestasi atau performa suatu departemen di bawah standar.

Adanya kebutuhan untuk menemukan suatu daerah atau area yang mana penghematan biaya yang terinci dan penelitian efisiensi akan membawa hasil yang baik.

Ada petunjuk bahwa aspek manajemen kegiatan operasi menuntut adanya perbaikan.

Ada alasan untuk mencurigai bahwa laporan mengenai masalah yang besar dalam area fungsional dan operasional tidak mengungkapkan semua fakta.

Adanya suatu rencana membeli usaha atau perusahaan lain dan perlu diketahui masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan tersebut dan prospek masa depannya (Acquisition Audit).

3. Pihak luar (misalnya penyumbang atau kreditor) ingin mendapat kepastian bahwa dana yang diberikan digunakan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang telah disetujui oleh penerima dana. 4. Badan pemerintah yang mengelola peraturan memerlukan laporan audit operasional sebagai masukan/dasar tambahan untuk menilai prestasi operasi dan posisi keuangan dari suatu lembaga.

Menurut Rob Reider (1999:6), yaitu: Operational review procedures embrace the concepts of conducting operation for economy, efficiency, and effectiveness. 1. Economy (or the cost of operations). Is the organization carrying out its responsibilities in the most economical manner-that is, through due conservation of its resources? In appraising the economy of operations and related allocation and use of resources. 2. Efficiency (or methods of operations). Is the organization carrying out its responsibilities with the minimum expenditure of effort? 3. Effectiveness (or results of operations). Is the organization achieving results or benefits based on stated goals and objectives or some other measurable criteria?

2.1.4. Ruang Lingkup Audit Operasional Audit operasional harus meliputi semua aspek yang penting dari kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, audit operasional tidak terbatas kepada masalah



23

akuntansi, catatan dan dokumen-dokumen saja, seperti yang diungkapkan oleh Irsan Yani, bahwa ruang lingkup audit yang menyeluruh atas kegiatan, program, dan fungsi perusahaan harus mencakup audit terhadap: 1. Keuangan dan Ketaatan pada Peraturan Tujuan audit ini adalah untuk menilai apakah: -

Perusahaan melaksanakan program yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mengenai penerimaan, pengeluaran, dan penggunaan dana.

-

Perusahaan mengendalikan dan mempertanggung jawabkan dana, aktiva, maupun hutang secara efektif.

-

Semua penerimaan yang timbul dari operasi telah diterima dan dipertanggung jawabkan secara tepat.

-

Perusahaan menyelenggarakan catatan akuntansi yang memadai sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan atau yang lazim.

-

Laporan keuangan menunjukkan keadaan keuangan yang wajar dan jelas.

2. Efisiensi dan Kehematan Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai apakah: -

Sumber-sumber yang dimiliki instansi seperti dana, harta, dan tenaga kerja diawasi dengan baik dan dimanfaatkan secara hemat, efisien, dan efektif.

-

Kegiatan diatur dan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Hasil Program Tujuan dari audit ini adalah untuk menilai apakah: -

Kelemahan-kelemahan

manajemen

mempunyai

pengaruh

dalam

pencapaian hasil yang dikehendaki. -

Ada alternatif lain untuk mencapai tujuan program dengan lebih efektif atau dengan biaya yang lebih rendah.

-

Ada manfaat atau kerugian dari kegiatan yang tidak diperhitungkan pada saat penetapan program.



24

Adapun menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, dan Mark S.Beasley (2001:498), terdapat tiga kategori luas audit operasional, yaitu: Audit Fungsional/Penugasan Fungsional, Audit Organisasional, dan Penugasan Khusus. Audit fungsional membahas satu atau lebih fungsi dalam organisasi. Fungsi itu dapat membahas misalnya, fungsi penggajian untuk divisi tertentu atau untuk perusahaan keseluruhan. Audit fungsional memiliki keunggulan karena memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Mereka dapat lebih efisien dalam menggunakan seluruh waktunya untuk memeriksa bidang tersebut. Sedangkan kekurangan audit fungsional ini adalah tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan. Audit organisasional menekankan seberapa efisiensi dan efektifnya fungsi-fungsi itu berinteraksi. Rencana organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada sangat penting dalam audit jenis ini. Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi audit seperti ini. Contohnya adalah, mencakup penentuan penyebab tidak efektifnya sistem teknologi informasi, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam divisi tertentu, dan pembuatan rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang.

2.1.5. Standar Audit Operasional Standar audit operasional adalah ukuran mutu pelaksanaan tugas dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur audit tertentu. Adapun standar audit operasional terdiri dari:

2.1.5.1. Standar Umum (General Standard) Standar umum adalah standar yang mengatur tentang mutu profesional auditor atau persyaratan pribadi auditor apabila akan melaksanakan tugas audit. Standar umum tersebut meliputi:



25

1. Staf yang ditugasi untuk melaksanakan audit secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. 2. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit, dan auditor harus independen (secara organisasi maupun secara pribadi), bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. 4. Setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit harus memiliki sistem pengendalian intern yang memadai, dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten.

2.1.5.2. Standar Pekerjaan Lapangan (Standard of Field Work) Standar pekerjaan lapangan adalah standar yang mengatur berbagai pertimbangan yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan pekerjaan audit. Standar pekerjaan lapangan tersebut meliputi: 1. Pekerjaan harus direncanakan secara memadai. 2. Staf harus diawasi dengan baik. 3. Apabila

hukum,

peraturan

perundang-undangan,

dan

persyaratan

kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan audit, auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai keputusan tersebut. 4. Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen yang relevan dengan audit. Apabila pengendalian manajemen signifikan terhadap tujuan audit, maka auditor harus memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung pertimbangannya mengenai pengendalian tersebut. 5. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan kesimpulan auditor. Suatu catatan mengenai pekerjaan auditor harus dibuat dalam bentuk kertas kerja audit.



26

2.1.5.3. Standar Pelaporan (Standard of Reporting) Standar pelaporan adalah standar yang mengatur berbagai pertimbangan yang harus dipergunakan dalam menyusun laporan audit. Standar pelaporan tersebut meliputi: 1. Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat mengkomunikasikan hasil setiap audit. 2. Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk menyediakan informasi yang dapat digunakan secara tepat waktu oleh manajemen dan pihak lain yang berkepentingan. 3. Auditor harus melaporkan tujuan, lingkup, dan metodologi audit. 4. Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan. 5. Laporan tertulis audit harus diserahkan oleh organisasi atau lembaga audit kepada: a) Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang diaudit. b) Pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang meminta atau mengatur audit, termasuk organisasi luar yang memberikan dana, kecuali bila peraturan perundang-undangan melarangnya. c) Pejabat lain yang mempunyai tanggung jawab atas pengawasan secara hukum atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan tindak lanjut berdasarkan temuan dan rekomendasi audit. d) Pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk menerima laporan tersebut. (M.Gunawan, 1997:11)

2.1.6. Sasaran Audit Dalam audit operasional, hasil akhir yang ingin dicapai adalah perbaikan atas pengelolaan kegiatan dan pencapaian hasil dari objek audit. Hal itu dicapai melalui rekomendasi dan saran perbaikan berupa upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kehematan, efisiensi, dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya.



27

Fokus perhatian diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang diidentifikasikan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, untuk mencapai tujuan di atas perlu ditentukan dengan jelas sasaran auditnya. Sasaran audit adalah dugaan atau hipotesis dalam benak auditor yang masih memerlukan pembuktian. Dalam suatu audit manajemen, sasaran audit harus dirumuskan dalam bentuk kriteria, sebab, dan akibat.

2.1.6.1. Kriteria Kriteria adalah standar, ukuran, dan ketentuan yang seharusnya ditaati di dalam penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien serta pencapaian tujuan secara efektif. Kriteria ini harus layak dan jelas, ditetapkan dengan baik oleh ketentuan maupun diperoleh atas dasar pengamatan auditor yang akan digunakan sebagai pedoman atau acuan penilaian kinerja suatu kegiatan. Setiap kegiatan mempunyai kriteria masing-masing, oleh karena itu tidak ada kriteria umum yang dapat dipakai atas setiap jenis kegiatan yang diaudit. Menurut Arens dan Loebbecke, ada beberapa sumber yang dapat dimanfaatkan auditor operasional dalam mengembangkan kriteria evaluasi spesifik, yaitu:

Prestasi Historis. Seperangkat kriteria yang sederhana dapat didasarkan pada hasil sebenarnya dari periode sebelumnya. Gagasan di balik penggunaan kriteria ini adalah menjadi “lebih baik” atau ”lebih buruk” dalam perbandingan. Manfaat kriteria ini adalah bahwa hal itu mudah diturunkan, namun mungkin tidak memberikan pandangan mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnya kesatuan yang diaudit dalam melakukan sesuatu.

Prestasi yang dapat diperbandingkan. Sebagian besar kesatuan yang terkena audit operasional tidak bersifat unik; terdapat banyak kesatuan yang sama di dalam atau di luar keseluruhan organisasi. Dalam hal demikian, data prestasi dari kesatuan yang dapat diperbandingkan merupakan sumber yang sangat baik untuk mengembangkan kriteria. Untuk kesatuan intern yang dapat diperbandingkan, datanya biasanya siap tersedia. Bila kesatuan yang dapat diperbandingkan berada di luar organisasi, mereka seringkali bersedia



28

menyediakan informasi seperti itu. Data ini seringkali tersedia pada kelompok industri dan lembaga pemerintah yang berwenang.

Standar terekayasa (engineered standard). Dalam banyak jenis penugasan audit operasional, adalah mungkin dan layak untuk mengembangkan kriteria berdasarkan standar rekayasa, misalnya studi waktu dan gerak untuk menentukan tingkat keluaran produksi. Kriteria ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar dalam pengembangannya, karena memerlukan banyak keahlian; akan tetapi, hal itu mungkin sangat efektif dalam memecahkan masalah operasional yang besar dan biaya yang dikeluarkan akan berharga. Beberapa standar dapat juga dikembangkan oleh kelompok industri untuk digunakan oleh semua anggota mereka, sehingga dengan demikian dapat menyebarkan biaya dan mengurangi beban untuk setiap partisipan. Hal ini merupakan organisasi kelompok industri menurut subyek atau kelompok fungsional seperti organisasi pemakai teknologi informasi.

Pembahasan dan persetujuan. Adakalanya kriteria obyektif sangat sulit atau memakan biaya untuk mendapatkannya, dan kriteria dikembangkan melalui pembahasan dan persetujuan yang sederhana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini harus meliputi manajemen kesatuan yang diaudit, auditor operasional dan kesatuan atau orang-orang yang akan mendapat laporan tentang temuan-temuan yang didapat.

2.1.6.2. Penyebab Penyebab adalah tindakan manajemen dan atau pegawai yang telah melakukan sesuatu yang sesuai dengan kriteria.

2.1.6.3. Akibat Akibat adalah hasil pengukuran dan perbandingan secara kuantitatif antara penyebab dan kriteria yang terkait. Akibat biasanya berupa penyimpangan dari kriteria atau kerugian yang disebabkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang harus dicapai. Akibat biasanya dijabarkan dan diukur atau dinilai dalam bentuk uang.



29

2.1.7. Faktor-Faktor Audit Operasional 2.1.7.1. Independensi Independensi merupakan suatu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor.

Artinya,

auditor

harus

senantiasa

membebaskan

diri

dari

pengaruh/kepentingan pihak-pihak tertentu baik dalam pelaksanaan audit maupun dalam pelaporan temuan-temuan serta dalam pemberian pendapat/rekomendasi. Menurut The Institute of Internal Auditors yang dikutip oleh Chambers (1981:332), mengemukakan bahwa: “Internal auditor are independent when they can carry out their work freely and objectivity, independence permits internal auditor to render the impartial and unbiased judgements essential to the proper conduct of audits it is achieved through organizational status objectivity.” Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chambers di atas, audit internal dapat melaksanakan tugasnya dengan bebas jika bagian ini diberikan kedudukan atau status dalam organisasi perusahaan dan tidak dibebankan pekerjaan yang menjadi objek auditnya, dengan demikian objektivitas dapat terjamin. Dalam Standar Audit Pemerintahan (SAP) yang dikeluarkan oleh (BPKRI, 1995:20), terdapat suatu pernyataan mengenai standar umum seorang auditor, yakni: “Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi atau lembaga audit, dan auditor harus independen (secara organisasi maupun secara pribadi), bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen.” Standar di atas tersebut menyatakan bahwa seorang auditor maupun organisasi harus memenuhi dua macam independensi, yaitu: a. Independensi dalam sikap mental (“in fact”), yang berarti dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus benar-benar bersikap independen

dengan

memelihara

objektivitas

pelaksanaan

audit.

Independensi ini sulit diketahui oleh masyarakat, karena independensi tersebut tidak terlihat langsung dalam pelaksanaan audit.



30

b. Independensi dalam penampilan (“in appearance”), yang berarti auditor dipandang independen dan bersikap objektif, sehingga masyarakat cenderung menilai independensi auditor dari penampilannya.

Selanjutnya Tuannakota (1982:5), mengemukakan: “Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pemeriksa intern banyak tergantung dari kedudukan pemeriksaan intern dalam bagan organisasi, tanggapan pimpinan perusahaan terhadap hasil-hasil penemuan pemeriksaan intern dan pengertian dari bagian-bagian yang diperiksa mengenai tugas pemeriksaan intern, disamping itu tentunya keahlian dan pengalaman pemeriksaan intern itu sendiri.” Dengan kedudukan yang tepat, bagian audit operasional dapat melakukan tugasnya sebaik mungkin dan untuk menjamin objektivitas hasil audit, maka bagian audit tidak dilibatkan dalam tugas operasional. Selanjutnya, Chambers (1981:349) memberikan definisi sehubungan dengan objektivitas hasil audit sebagai berikut: “Objectivity essential to the audit function. There for, an internal auditor should not develope an install procedures prepare record, or engage in and other activity which he would could reasonably be construed to compromise his independence, his objectivity need not be adversely effected, however, by his determination and recommendation of the standards of control to be applied in the development of systems and procedures undress his review.” Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh Chambers di atas dapat disimpulkan bahwa objektivitas sangat perlu dalam melaksanakan fungsi audit. Oleh sebab itu, setiap kali audit operasional dilakukan maka auditor tidak boleh melakukan aktivitas yang diauditnya, sehingga auditor dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menghasilkan audit yang objektif, serta informasi yang disampaikan bermanfaat bagi perusahaan untuk menilai pelaksanaan kebijakan, prosedur, dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.

2.1.7.2. Kemampuan Profesional Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diharapkan, maka audit operasional harus terdiri dari tenaga-tenaga yang cakap, mempunyai pengetahuan dan kemampuan teknis audit dengan standar yang tinggi, memiliki



31

daya imajinasi serta berinisiatif, dan mampu berhubungan dengan bagian lainnya dalam organisasi perusahaan tersebut. Menurut Lawrence B.Sawyer yang disadur oleh PPA-STAN (1982:2): “Pemeriksaan intern yang baik adalah mereka yang mempunyai kesanggupan teknis, dan pendidikan yang memadai disamping kemampuan untuk menyesuaikan diri, bijaksana, mempunyai ketegasan sikap, jujur, independen, objektif, dan mempunyai rasa tanggung jawab.” Dalam menilai kemampuan seseorang perlu ditinjau latar belakang pendidikan. Simanjuntak (1983:67), menyatakan bahwa: “Pendidikan membentuk dan menambah pengetahuan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan lebih baik dan tepat. Latihan untuk membentuk dan meningkatkan keterampilan kerja. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan serta latihan seseorang, semakin tinggi pula kemampuan kerjanya.” Berdasarkan pernyataan di atas, maka seorang auditor harus senantiasa menggunakan seluruh kemampuan, pengetahuan, kompetensi, dan keahliannya dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas kerja auditor yang bersangkutan.

2.1.7.3. Lingkup Kerja Lingkup kerja audit internal menunjukkan luasnya pekerjaan audit operasional dalam tugas audit. Dalam lingkup kerja ini dijelaskan tujuan dilakukannya audit, apakah untuk mengidentifikasikan dan melaporkan hal-hal yang memerlukan perhatian dan perbaikan, atau untuk mengevaluasi bidangbidang yang diaudit. Berikut ini Holmes dan Burns (1979:149) mengemukakan tentang lingkup kerja audit, yaitu: “The internal auditor is concerned with any phase of business activity where he or she can be of service to management. This involves going beyond the accounting and financial record to obtain a full understanding of the operations under review.” Menurut Statement of Responsibilities of Internal Auditing (Ratliff, dkk, 1996:53) lingkup kerja audit internal adalah:



32

1. Reviewing the reliability and integrity of financial and operating information and the means used to identify, masure, classify, and report such information. 2. Reviewing the system established to ensure compliance with those policies, plans procedures, laws, and regulation which could have a significant impact on operations and reports, and determining whether the organizations is in compliance. 3. Reviewing the means of safeguarding assets and as appropriate, verifying the existence of such assets. 4. Appraising the economy and efficiency with which resources are employed. 5. Reviewing operations or programs to ascertain whether results are consistent with established objectives and goals and whether the operations or programs being carried out as planed.

Definisi di atas mengemukakan bahwa lingkup kerja audit adalah: a. Menelaah keandalan dan integritas dari informasi keuangan, operasi, dan penggunaan

harta

kekayaan

guna

mengidentifikasi,

mengukur

pengklasifikasian, serta pelaporan informasi yang bersangkutan. Sistem informasi menyediakan data bagi pengambilan keputusan, pengendalian, dan memenuhi kewajiban yang diperlukan dari pihak luar perusahaan. Oleh karenanya audit harus menilai semua sistem informasi tersebut dan memastikan bahwa catatan dan pelaporan tentang keuangan dan nonkeuangan memuat informasi yang dapat dipercaya, akurat, lengkap, tepat waktu, dan berguna. Adapun pengendalian atas kegiatan pencatatan dan pelaporan tersebut adalah cukup serta efektif. b. Menelaah kembali sistem-sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan kebijakan-kebijakan; rencanarencana; prosedur-prosedur; serta hukum dan peraturan-peraturan, apakah mempunyai perbedaan yang berarti, serta menetapkan apakah perusahaan masih berada dalam kondisi-kondisi yang telah ditetapkan.



33

c. Audit harus menilai cara-cara perlindungan harta kekayaan perusahaan dari berbagai macam kecurangan, kecurian, kebakaran, penggelapan, maupun kehilangan. Untuk itu audit harus melakukan verifikasi atas keberadaan harta perusahaan dengan menggunakan prosedur audit yang sesuai. d. Menilai tingkat efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimanfaatkan. Audit juga harus menilai apakah sumber daya ekonomi telah digunakan secara efektif dan efisien. e. Audit juga harus menelaah operasi atau program untuk meyakinkan apakah hasil yang diperoleh dari operasi sesuai dengan yang telah ditetapkan, dan apakah pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Menurut Hiro Tugiman (1997:6), kegiatan-kegiatan audit meliputi: a. Cukup tidaknya pengendalian manajemen; b. Kualitas pelaksanaan dalam menjalankan tanggung jawab yang diberikan; c. Reliabilitas dan integritas informasi keuangan dan operasional, yaitu untuk membantu para anggota organisasi agar dapat menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. Untuk tugas tersebut pengawasan internal menyediakan bagi mereka berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi, sehubungan dengan aktivitas yang diperiksa; d. Kesesuaian dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan pengaturan; e. Verifikasi dan perlindungan baru; f. Keekonomisan dan efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya.

2.1.7.4. Pelaksanaan Pekerjaan Audit Dalam pelaksanaan audit, auditor harus mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan. a. Mengidentifikasi Informasi Auditor harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.



34

b. Analisis dan Evaluasi Auditor harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat. c. Dokumentasi Informasi Auditor harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan. d. Supervisi Penugasan Dalam melaksanakan pekerjaan audit, auditor boleh memperkerjakan pembantu-pembantunya (asisten-asistennya). Namun demikian, tanggung jawab akhir tetap berada di tangan auditor. Oleh karena itu, auditor dituntut untuk melakukan supervisi terhadap pelaksanaan pekerjaan para asistennya dengan sebaik-baiknya. Artinya, auditor harus senantiasa mengarahkan; mengendalikan; dan mengawasi pekerjaan para asistennya agar bekerja sebagaimana mestinya untuk memastikan tercapainya sasaran, terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.

2.1.7.5. Pengelolaan Bagian Audit Operasional Penanggungjawab bagian audit operasional harus mengelola bagian audit operasional secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Suatu audit operasional yang dilakukan secara tepat harus dapat memberikan manajemen sejumlah manfaat, yakni mencakup:

Kemampuan menghasilkan laba yang meningkat bagi perusahaan;

Alokasi sumber daya yang lebih efisien;

Identifikasi masalah pada tahap awal; dan

Komunikasi yang lebih baik.

Dalam mengelola bagian audit operasional terdiri dari beberapa tahap, yaitu:



35

1. Perencanaan Penanggung jawab audit operasional harus menyusun perencanaan yang berbasis resiko (risk-based plan) untuk menetapkan prioritas kegiatan audit konsisten dengan tujuan organisasi. Rencana penugasan audit harus berdasarkan penilaian resiko yang dilakukan paling sedikit setahun sekali. Masukan dari Pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi serta perkembangan teknisi harus juga dipertimbangkan dalam proses ini. Rencana penugasan audit harus mempertimbangkan potensi untuk meningkatkan pengelolaan resiko, memberikan nilai tambah, dan meningkatkan kegiatan organisasi. Dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan audit akan dapat dilakukan dengan efektif. Selain mendorong efektifitas pelaksanaan pekerjaan audit, perencanaan pekerjaan audit yang baik juga akan mendorong tercapainya biaya audit yang rasional dan ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan audit.

2. Komunikasi dan Persetujuan Penanggungjawab bagian audit operasional harus mengkomunikasikan rencana kegiatan audit, dan kebutuhan sumber daya kepada pimpinan dan dewan pengawas organisasi untuk mendapat persetujuan. Penanggungjawab

bagian

audit

operasional

juga

harus

mengkomunikasikan dampak yang mungkin timbul karena adanya keterbatasan sumber daya.

3. Pengelolaan Sumber Daya Penanggungjawab bagian audit operasional harus memastikan bahwa sumber daya bagian audit operasional telah sesuai, memadai, dan dapat digunakan secara efektif untuk mencapai rencana-rencana yang telah disetujui.

4. Kebijakan dan Prosedur Penanggungjawab bagian audit operasional harus menetapkan kebijakan dan prosedur sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan bagian audit



36

operasional agar tidak keluar dari konteks rencana yang telah direncanakan dan disetujui.

5. Koordinasi Penanggungjawab bagian audit operasional harus berkoordinasi dengan pihak internal dan eksternal organisasi yang melakukan pekerjaan audit untuk memastikan bahwa lingkup seluruh penugasan tersebut sudah memadai dan dapat meminimalkan duplikasi.

6. Laporan kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas Penanggungjawab bagian audit operasional harus menyampaikan laporan secara berkala kepada pimpinan dan dewan pengawas mengenai perbandingan rencana dan realisasi yang mencakup sasaran, wewenang, dan tanggung jawab dari kinerja bagian audit operasional. Laporan ini harus memuat permasalahan mengenai resiko, pengendalian, proses governance, dan hal lainnya yang dibutuhkan atau diminta oleh pimpinan dan dewan pengawas.

2.2.

Good Corporate Governance Konsep Good Corporate Governance yang kini muncul ke permukaan

sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan yang tidak sehat, merupakan konsep yang diimpor dari luar negeri. Hingga kini belum ditemukan padanan verbal yang sesuai untuk bahasa Indonesia, sehingga Good Corporate Governance paling sering diartikan sebagai Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Proses dari corporate governance meliputi empat prinsip aktivitas, yaitu:

Direction, yang berfokus pada formulasi arah strategi untuk masa depan perusahaan secara jangka panjang.

Executive action, yang diaplikasikan dalam pengambilan keputusan.

Pengawasan, yang meliputi monitoring performance dari manajemen.

Akuntabilitas, yang berfokus pada pertanggung jawaban pihak-pihak yang membuat keputusan.



37

Isu seputar corporate governance ini tidak hanya berkaitan dengan masalah bisnis dan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial-politik. Corporate

governance

sangat

membantu

mendorong

transparansi

dan

akuntabilitas para komunitas bisnis. Hal ini memberi keuntungan secara keseluruhan bagi masyarakat karena adanya pengaruh atas transparansi dan akuntabilitas di sektor-sektor publik.

2.2.1. Sejarah Good Corporate Governance Lahirnya Good Corporate Governance berawal dari pengelolaan perusahaan yang menuntut pertanggung jawaban kepada pemilik yang dahulu dikenal dalam agency theory atau stewardship, kemudian dikembangkan dalam teori Birokrasi Weber. Dalam sejarah peradaban dunia bisnis, Good Corporate Governance sudah dipraktikkan di lingkungan perusahaan di Amerika kurang lebih 200 tahun yang lalu. Pada masa itu, perusahaan-perusahaan kurang mempunyai kinerja yang baik serta memberikan keuntungan yang maksimal kepada pemegang sahamnya, maka perusahaan dikelola seperti halnya mengelola sebuah negara. Pola Good Corporate Governance diikuti negara-negara di Eropa hingga ke seluruh penjuru dunia. Kemudian Good Corporate Governance kembali mencuat ketika terjadi reaksi dari para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980-an yang terancam kepentingannya. Sekedar menyegarkan ingatan kita, kala itu di AS sedang terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa. Banyak perusahaan melakukan restrukturisasi dengan menghalalkan segala cara untuk merebut kontrol atas perusahaan lain seperti akuisisi internal, corporate divesture, leverage buy out, hingga hostile takeover. Perilaku seenaknya ini menimbulkan protes keras dari publik, yang menilai manajemen perusahaan mengabaikan kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik perusahaan. Memang, badai merger dan akuisisi di era 1980-an banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam mengambil keputusan.



38

Untuk menjamin dan mengamankan kepentingan pemegang saham, misalkan: muncul gagasan pemberdayaan komisaris sebagai salah satu wacana penegak Good Corporate Governance. Seperti di negara lainnya, umumnya perkembangan Good Corporate Governance terjadi ketika krisis ekonomi melanda suatu negara, jawaban atas reaksi perilaku para pengelola perusahaan yang tidak memperhitungkan stakeholdernya. Itulah yang terjadi di Australia, New Zealand, dan juga di Indonesia. Konsepsi Good Corporate Governance baru dikenal baik di Indonesia melalui kondisi yang berbeda. Yaitu semenjak terjadinya krisis ekonomi-moneter. Terlebih semenjak “sang dokter” Dana Moneter International (International Monetary Fund) masuk ke Indonesia dengan serangkaian program terapinya. Mendadak sontak kosakata ini naik daun, dan menjadi istilah “gaul” yang ngetrend di kalangan pelaku bisnis di Indonesia. Kini konsep Good Corporate Governance dengan cepat dapat diterima oleh kalangan bisnis maupun masyarakat luas. Bahkan bagus-tidaknya kinerja suatu perusahaan kini ikut ditentukan berdasarkan sejauh mana keseriusannya menerapkan Good Corporate Governance.

2.2.2. Pengertian Good Corporate Governance Terdapat beberapa definisi untuk Good Corporate Governance, menurut jurnal World Bank dalam makalah Indrajanto (2000), Good Corporate Governance didefinisikan: “The blend of law, regulation and appropriate voluntary private sector practices which enable a corporation to attract financial and human capital perform efficiently and thereby perpetuale itself by generating long-term economic value for its shareholders and society as a whole.” Secara umum Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Sedangkan Jan Husada (Media Akuntansi, 2000) mendefinisikan:



39

“Good Corporate Governance sebagai pertanggung jawaban resmi manajemen kepada stakeholders yang meliputi semua hubungan formalinformal sektor korporasi dan konsekuensinya bagi masyarakat umum”.

Dari beberapa pengertian itu, I Nyoman Tjager (2003) menyimpulkan, Good Corporate Governance dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk mengelola perusahaan agar lebih efisien dan profitable, namun tetap memperhatikan perlindungan terhadap pemegang saham dengan empat pilar, yaitu: Keadilan, Transparansi, Akuntabilitas, dan Tanggung Jawab. Good Corporate Governance merupakan sistem tentang bagaimana suatu usaha dikelola dan diawasi, seharusnya struktur Good Corporate Governance mencakup pengertian sebagai berikut: 1. Adanya pemisahan antara hak dan pertanggung jawaban antara pelaku dalam

perusahaan,

seperti

manajemen,

pemegang

saham,

dan

stakeholders. Disamping itu, harus terdapat pemisahan yang jelas pula antara manajemen dan pemilik perusahaan. 2. Adanya landasan dan norma yang jelas dari pemilik perusahaan (pemegang saham) untuk menyadari bahwa manajemen perusahaan harus tunduk pada prosedur dan ketentuan yang mengikat khususnya yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan perusahaan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan: “Good Corporate Governance sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. Good Corporate Governance berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam Good



40

Corporate Governance adalah mencari cara untuk memaksimumkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan biaya yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

2.2.3. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance 2.2.3.1 Tujuan Good Corporate Governance Adapun tujuan

yang ingin dicapai dalam penerapan Good Corporate

Governance dalam sebuah usaha yang ingin dicapai, yaitu: 1. Memaksimalkan nilai perseroan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan

empat prinsip Good Corporate Governance (Fairness,

Transparency, Accountability, dan Responsibility) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, serta dengan demikian dapat menciptakan iklim yang mendukung investasi. 2. Mendorong pengelolaan perseroan secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian komisaris, direksi dan RUPS. 3. Mendorong pemegang saham, anggota komisaris, dan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap undang-undang/ketentuan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2.3.2 Manfaat Good Corporate Governance Good Corporate Governance yang baik diakui membantu “mengebalkan” pihak perbankan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal Good Corporate Governance yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% di atas tingkat kembalian (rate of return) yang normal.



41

Penerapan Good Corporate Governance yang baik dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Perbaikan dalam komunikasi; 2. Meminimisasi potensial benturan; 3. Fokus pada strategi-strategi utama; 4. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi; 5. Kesinambungan manfaat (sustainability of benefits); 6. Promosi citra korporat (corporate); 7. Peningkatan kepuasan pelanggan; 8. Perolehan kepercayaan investor.

Menurut The Forum for Corporate Governance in Indonesia, kegunaan dari Corporate Governance yang baik adalah: 1. Lebih mudah memperoleh modal; 2. Biaya modal (cost of capital) yang lebih rendah; 3. Memperbaiki kinerja usaha; 4. Mempengaruhi harga saham; 5. Memperbaiki kinerja ekonomi.

Good Corporate Governance yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (market confidence) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Agar dapat mencapai fungsi penciptaan kemakmuran (wealth creating function), perusahaan fokus kepada tujuannya dan akuntabel untuk tindakannya. Dengan kata lain, perusahaan perlu menetapkan aturan tata kelola perusahaan yang memadai dan kredibel. Banyak negara melihat praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik sebagai suatu cara untuk memperbaiki dinamika ekonomi dan dengan demikian dapat memperkuat kinerja ekonomi secara keseluruhan.



42

2.2.4. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terdapat beberapa sumber-sumber yang memberikan acuan konsep yang prinsipal terhadap perwujudan Good Corporate Governance antara lain Cadbury (1992), menyebutkan bahwa prinsip utama Good Corporate Governance adalah Keterbukaan, Integritas, dan Akuntabilitas. Selanjutnya, Robert A.G.Monks dan Nell Minow (1993) menambahkan prinsip ini dengan Keadilan, dan Responsibilitas. Sedangkan, menurut Organization for Economic Corporation and Development (OECD) menyatakan: Lima prinsip Good Corporate Governance, yaitu: “Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham; Perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham; Peranan stakeholders dalam Good Corporate Governance; Keterbukaan dan Transparansi; serta Peranan Board of Directors dalam perusahaan”. I Nyoman Tjager (2003) menyimpulkan: “Corporate Governance pada dasarnya meliputi empat prinsip utama, yaitu: Fairness, Transparency, Accountability, dan Responsibility”.

2.2.4.1. Fairness Fairness adalah prinsip yang memberikan perlakuan sama terhadap semua pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham maupun investor, baik yang mayoritas maupun minoritas. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan membuat peraturan korporasi yang melindungi kepentingan minoritas; membuat pedoman perilaku perusahaan (corporate conduct); dan atau kebijakan-kebijakan yang melindungi korporasi terhadap perbuatan buruk orang dalam, self-dealing, dan konflik kepentingan; menetapkan peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite Audit, termasuk remunerasi; menyajikan informasi secara wajar/pengungkapan penuh material apapun; mengedepankan Equal Job Opportunity. Hak-hak para pemegang saham itu antara lain: 1. Metode

yang

aman

dalam

pencatatan

kepemilikan

(ownership

registration); 2. Mengalihkan (convey) atau pemindahan saham;



43

3. Memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan pada waktu yang tepat dan berkala; 4. Berpartisipasi dan memberi suara dalam rapat umum pemegang saham; 5. Memilih anggota Dewan Komisaris (board of directors); 6. Mendapatkan pembagian laba perusahaan.

Keadilan itu dapat diwujudkan dengan cara: 1. Kesetaran dalam pemuasan keluhan. 2. Kesamaan dalam memperoleh informasi tentang perusahaan. 3. Pelarangan insider trading serta kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

2.2.4.2. Transparency Transparency adalah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pemegang saham atau investor dan stakeholders lainnya dalam mengelola perusahaan. Hal-hal yang seharusnya diungkapkan, yaitu: 1. Financial dan Operating Result; 2. Tujuan Perusahaan; 3. Kepemilikan Perusahaan; 4. Anggota Dewan Eksekutif berikut daftar gaji; 5. Faktor-faktor resiko yang dapat diduga material; 6. Isu-isu material yang berkenaan dengan kepegawaian dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya; 7. Struktur pengendalian kebijakan.

Setiap informasi yang diungkapkan harus mencerminkan keadilan, ketepatan waktu, dan efisiensi dari segi biaya serta diaudit terlebih dahulu agar kualitas informasinya dapat lebih diandalkan. Kemudian audit tahunan secara berkala dilakukan oleh auditor independen untuk memberikan informasi yang independen bagi pihak eksternal.



44

2.2.4.3. Accountability Accountability adalah setiap langkah yang diambil manajemen dalam mengelola perusahaan, dan harus dapat dipertanggung jawabkan. Kerangka kerja Good Corporate Governance memastikan sistem pengendalian strategis dan monitoring berjalan dengan baik serta memastikan akuntabilitas dewan eksekutif pada perusahaan, pemegang saham, serta stakeholdes. Dewan Eksekutif bertanggung jawab untuk memantau kinerja pencapaian target return bagi pemegang saham, sekaligus mencegah berlarutnya konflik kepentingan serta menjaga kompetisi yang fair dalam perusahaan. Untuk mewujudkan akuntabilitas yang baik, anggota dewan harus berlaku sebagai berikut: 1. Anggota dewan harus bertindak didasari informasi yang lengkap. 2. Dewan harus memuaskan keluhan pemegang saham. 3. Dewan harus menjamin ketaatan pada hukum yang diterapkan dan perlindungan terhadap para pemegang saham. 4. Dewan harus melakukan beberapa fungsi, yaitu: a). Melakukan review atas strategi perusahaan, pelaksanaan rencana utama, kebijakan resiko, anggaran tahunan dan rencana bisnis, pemantauan kinerja perusahaan dan mengawasi harta utama, pembelanjaan, serta akuisisi. b). Menyeleksi, memberikan penghargaan, dan memantau, seperti succession planning. c). Melakukan review atas gaji eksekutif dan memastikan proses pencalonan anggota dewan terbuka. d). Memantau dan mengelola konflik kepentingan dari manajemen, dewan, dan pemegang saham termasuk penyalahgunaan harta dan penyalahgunaan transaksi dengan berbagai pihak. e). Memastikan integritas dari sistem pelaporan akuntansi dan finansial perusahaan, melalui audit yang independen, dan sistem pengendalian yang tepat berada ditempatnya. f). Mengawasi proses transparansi dan komunikasi. 5. Dewan harus mampu memberikan pertimbangan yang objektif.



45

2.2.4.4. Responsibility Responsibility adalah tanggung jawab perusahaan pada masyarakat luas. Terlepas dari kebijakan pajak suatu negara, konsep tanggung jawab sosial kini diadopsi oleh perusahaan-perusahaan dengan asumsi dasarnya bahwa sebuah perusahaan semestinya juga berlaku sebagai warga negara yang baik, asumsi inilah yang kemudian membawa bersamanya sejumlah tanggung jawab di luar kegiatan bisnisnya yang harus dipikul oleh perusahaan didepan publik. Argumen yang dikemukakan disini adalah perusahaan tidak dapat dipisahkan dari individu yang terlibat didalamnya. Para pemiliknya jelas memiliki tanggung jawab sosial kepada publik. Sebab masyarakat adalah sumber dari segala sumber daya yang dimiliki dan direproduksinya. Para profesional yang bekerja untuknya pun memiliki tanggung jawab ganda, selain kepada pemilik, juga kepada publik yang telah menyediakan sumber daya yang telah dikemukakan di atas. Konsep ini disebut non-fiduciary responsibility. Pengembangan konsep ini dikemukakan oleh Archi B. Carol dan Zaim (2000) dengan membentuk piramida tanggung jawab sosial perusahaan yang terdiri atas 4 (empat) jenjang tanggung jawab perusahaan sebagai berikut: 1. Tanggung jawab Ekonomis. Ringkasnya sebuah perusahaan haruslah menghasilkan laba. 2. Tanggung jawab Legal. Ini berarti dalam mencapai tujuannya mencari laba, sebuah perusahaan harus menaati aturan hukum yang berlaku. 3. Tanggung jawab Etis. Yang berarti dalam mengelola perusahaanya harus secara baik, benar, dan adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi langkah-langkah bisnis perusahaan. 4. Tanggung jawab Filantropis. Ini mensyaratkan bahwa perusahaan harus

memberikan

kontribusi

kepada

publik,

dengan

tujuan

meningkatkan kualitas kehidupan semua komponenya.



2.3.

46

Persepsi Menurut Thoha (1990:138), pengertian persepsi adalah sebagai berikut: “Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh

setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman.”

Kemudian pengertian persepsi secara ringkas menurut Knoch (1962), adalah: “Suatu proses kognitif yang kompleks dan yang menghasilkan suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali berbeda dari kenyataan.”

Adapun pengertian persepsi menurut Gibson (1996:134), adalah: “Proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman psikologis”.

Persepsi membantu individu dalam memilih, mengatur, menyimpan, dan menginterpretasikan rangsangan menjadi gambaran dunia yang utuh dan memiliki arti. Dengan demikian, persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses seseorang mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan-kesan inderanya sehingga ia dapat memberikan arti kepada lingkungannya. Namun demikian, dalam kehidupan sehari-hari apabila kita mengatakan persepsi, orang lebih mengidentikkan dengan kata pandangan. Artinya, bagaimana pandangan seseorang terhadap objek atau kejadian pada saat tertentu. Persepsi terjadi ketika rangsangan mengatifkan indera. Persepsi berperan dalam

penerimaan

rangsangan,

mengaturnya

dan

menerjemahkan

atau

menginterpretasikan rangsangan yang sudah teratur itu untuk mempengaruhi perilaku dan membentuk sikap. Terdapat beberapa subproses dalam persepsi yang menunjukkan bahwa persepsi bersifat kompleks dan interaktif , yaitu:



47

Subproses persepsi yang pertama dapat terdiri dari suatu situasi yang hadir pada seseorang yang harus dilihat dan diartikan. Subproses yang kedua adalah registrasi, interpretasi, dan umpan balik. Setelah seseorang mengerti keadaan lingkungan atau situasinya, semua keterangan tersebut didaftar dalam ingatan dan pikirannya. Berikutnya mengartikan atau menginterpretasikan tentang semua informasi yang didaftar tentang lingkungan yang muncul. Proses terakhir adalah, seseorang tersebut akan memberikan umpan balik. (Thoha, 1990:14). Persepsi yang baik terhadap suatu objek dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu: Stereotype, Selektivitas, Konsep Diri, Keadaan, Kebutuhan, dan Emosi seseorang. (Gibson, 1996:135).


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Recommend Documents