BAB II PROSEDUR HUKUM PENDAFTARAN AKTA FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2013

27

BAB II PROSEDUR HUKUM PENDAFTARAN AKTA FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2013

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan Fidusia 1. Sejarah dan Pengertian Jaminan Fidusia Fidusia berasal dari kata “fiduciair” yang berarti ‘secara kepercayaan’, ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh suatu pihak kepada pihak yang lain bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam (intern) hanya suatu jaminan saja untuk utang.49 Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia. Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, dan telah menjadi yurisprudensi serta sekarang ini diformalkan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan 49

Bambang Riswanto, Sejarah dan Pengertian Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005,

hal. 15

27

Universita Sumatera Utara

28

perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law. Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam Burgelijk Wetboek (BW). Dengan berkembangnya gadai dan hipotik, lembaga fidusia yang berasal dari Romawi ini tidak popular dan tidak digemari lagi hilang dari lalu lintas perkreditan.50 Namun demikian setelah sekian lama praktek jaminan fidusia tidak lagi digunakan, pada abad ke-19 di Eropa terjadi kelesuan ekonomi akibat kemerosotan hasil panen, sehingga semua perusahaan-perusahaan pertanian membutuhkan modal, sementara lembaga hipotik tidak dapat diandalkan sebab para petani mempunyai luas tanah yang sangat terbatas untuk dapat dijadikan jaminan hutang. Disisi lain agar petani dapat mengambil kreditnya pihak perbankan juga meminta jaminan lain dalam bentuk gadai, akan tetapi para petani tidak dapat menyerahkan barang-barang karena dibutuhkan untuk proses produksi pertanian, di sisi lain pihak bank juga tidak membutuhkan barang-barang tersebut untuk diserahkan kepada pihak bank sebagai jaminan hutang. Konsekusni dari statisnya sektor hukum perkreditan dan lembaga jaminan tersebut melahirkan upaya-upaya untuk mencari jalan keluar dan terobosan secara yuridis, maka di Belanda mulailah dihidupkan kembali konstruksi hukum pengalihan hak kepemilikan secara kepercayaan atas barang-barang bergerak sebagaimana telah dipraktekkan oleh masyarakat Romawi yang dikenal dengan fiducia cum ceditore. 50

Ibid, hal. 16


29

Pengakuan terhadap eksistensi jaminan fidusia bermula dari adanya yurisprudensi melalui putusan pertamanya tentang fidusia dalam perkara yang dikenal dengan nama Bier Brouwrij Arrest tanggal 25 Januari 1929 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia tidak dimaksudkan untuk menyelundupkan / menggagalkan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang dengan secara tidak pantas. Sistem hukum Indonesia mempunyai hubungan yang erat dengan hukum Belanda karena adanya pertautan sejarah yang didasarkan kepada asas konkordasi (concordantie beginsel).51 Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia juga diakui oleh yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerrecht Hof (HGG) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus sebagai berikut :52 “Pedro Clignett meminjam uang dari Batafsche Petroeum Maatschapji (BPM) dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil berdasarkan kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika Clignent lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil BPM. Ketika Clignent benar-benar tidak melunasi utang-utangnya pada waktu yang ditentukan, BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan perjanjian yang dibuat tidak sah. Menurut Clignett perjanjian yang ada adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap dalam kekuasaan debitur maka gadai tersebut menjadi tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Dalam

51

C.S.T Kansil,Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 198 52 Gunawan Darwanto, Sistem Hukum di Indonesia Suatu Tinjauan Sejarah, Salemba Empat, Jakarta, 2007, hal. 51


30

putusannya HGH menolak alasan Clignent bahwa peristiwa tersebut bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah diakui oleh Hooggerrecht Hof dalam BIerbrouwerij Arrest, Clignent diwajibkan untuk menyerahkan jaminan itu kepada BPM. Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan akan teatpi sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitur, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek jaminan fidusia. Mengenai objek jaminan fidusia ini, Hoogerrad Belanda maupun Mahkamah Agung Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya dapat dilakukan terhadap barang-barang bergerak saja. Namun pada praktek kemudian orang juga melakukan fidusia terhadap barang tidak bergerak, apalagi sejak diberlakukannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA Nomor 5 Tahun 1960), perbedaan antara benda bergerak dan benda tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah. Lahirnya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 terjadi perbedaan yang meliputi benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah yang


31

tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996. Pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 1 butir 1 dan 2 UU Nomor 42 Tahun 1999). Dalam Pasal 9 Undang-Undang Fidusia dikatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu benda atau lebih satuuan atau jenis benda, termasuk piutang baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun tidak terdaftar (termasuk dalam dan surat-surat berharga), yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam pengertian benda termasuk pula piutang atas nama yang dahulu dilaksanakan pengikatannya dengan cara gadai tetapi dalam praktik perbankan biasa dikenal dengan pengalihan secara cessie (Pasal 613 KUH Perdata) yang kemudian dalam perkembangannya menjadi obyek jaminan fidusia.


32

Objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat menggantikan cessie jaminan atas piutang ataupun yang disebut dengan Suijling sebagai Fiduciaire Cessie yang banyak dipergunakan dalam praktek pemberian kredit di bank-bank. Selanjutnya objek jaminan fidusia dapat berupa benda yang sudah dimiliki oleh pemberi fidusia pada saat pembebanannya, tetapi dapat pula dimasukkan benda yang akan diperoleh kemudian.53 Untuk menghindari kesulitan dikemudian hari, dalam Pasal 10 UndangUndang Fidusia sudah ditetapkan bahwa jaminan fidusia meliputi semua hasil dari jaminan fidusia dan juga klaim asuransi apabila objek jaminan fidusia tersebut musnah didalam pelaksanaan eksekusinya. Menurut Munir Fuady, ketentuan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdapat antara lain dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Fidusia. Benda-benda yang dapat menjadi objek jaminan fidusia tersebut antara lain :

54

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan

secara hukum, 2. Atas benda berwujud, 3. Benda tidak berwujud, 4. Benda bergerak, 5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikatkan dengan hak tanggungan, hipotik, 6. Benda yang sudah ada dan yang aka ada dikemudian hari yang tidak diperlukan sebuah akta pembebanan, 7. Dapat satuan atau jenis benda, 8. Dapat lebih dari satuan

53

Arie S. Hutagalung, Analisa Yuridis Mengenai Pemberian dan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 3 54 Munir Fuady, Ketentuan Benda yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam UndangUndang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 57


33

jenis atau satuan benda, 9. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, 10. Hasil klaim asuransi, 11. Benda persediaan. Pengalihan hak kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan atas dasar kepercayan dengan cara constitutum possessorium yang artinya pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda kepada penerima fidusia dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersbeut yang berakibat bahwa pemberi fidusia seterusnya akan menguasai benda dimaksud untuk kepentingan penerima jaminan fidusia, yang pengalihannya harus didaftarkan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Pengalihan hak kepemilikan tersebut berada dari pengalihan hak milik sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 584 jo. Pasal 612 ayat (1) KUH Perdata). Dalam hal jaminan fidusia, pengalihan hak kepemilikan dimaksudkan semata-mata sebagai jaminan / agunan bagi pelunasan hutang, bukan untuk seterusnya dimiliki oleh penerima fidusia. Dalam Pasal 5 sub 1 Undang-undang Fidusia bahwa bentuk akta perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia. Perjanjian jaminan fidusia baik berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO) maupun cessie jaminan atas piutang yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang fidusia tidak diwajibkan dengan akta notaris. Alasan undang-undang menerapkan akta bentuk notaris adalah :55

55

Ratnawati W. Prasodjo, Pokok-pokok Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Mitra Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 16


34

1. Akta notaris adalah akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. 2. Objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda bergerak. 3. Undang-undang melarang adanya fidusia ulang. Isi dari akta perjanjian fidusia yang dibuat oleh debitur dengan krediturnya adalah bahwa debitur akan mengalihkan kepemilikannya atas suatu benda kepada krediturnya sebagai jaminan untuk utangnya dengan kesepakatan bahwa kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur bilamana utangnya sudah dibayar lunas. Isi akta jaminan fidusia dalam Pasal 66 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor

42 Tahun 1999 ditentukan minimum yang harus termuat didalamnya,

diantaranya : 56 1. Identitas pemberi dan penerima fidusia Mengingat akta tersebut merupakan akta notariil maka identitas para pihak secara otomatis harus sudah disebutkan secara lengkap didalamnya (Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Jabatan Notaris) 2. Data Perjanjian Pokok Sesuai dengan sifat assesoir daripada perjanjian penjaminan, maka kita perlu mengetahui dengan pasti perjanjian pokok sebagai dasar dari pemberian penjaminan, karena eksistensi perjanjian penjaminan sangat bergantung kepada perjanjian pokoknya. 3. Data benda jaminan Hak jaminan kebendaan muncul apabila kreditur memperjanjikan suatu jaminan khusus terhadap satu atau lebih benda tertentu, yang memberikan kedudukan yang didahulukan menurut Undang-Undang di dalam pelunasannya dari hasil eksekusi atas benda tersebut. Jadi sangatlah logis bahwa di dalam akta pemberian jaminan fidusia harus terdapat uraian tentang benda jaminan yang bersangkutan. 56

J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Cetakan 5, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 191


35

4. Nilai penjaminan Nilai penjaminan adalah jumlah maksimal kreditur preferen atas hasil eksekusi benda jaminan. Hak preferen kreditur tidak bisa lebih dari jumlah nilai penjaminan, tetapi bisa kurang. Hal itu berkaitan dengan sifat assesoir dari perjanjian jaminan. 5. Tanggal dan Nomor Meskipun di dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 tidak disyaratkan penyebutan tanggal dan nomor akta penjaminan, namun karena akta tersebut dituangkan secara notariil maka secara otomatis sudah ada dengan sendirinya, karena tanggal dan nomor digunakan sebagai dasar untuk mengetahui siapakah yang berhak sebagai pihak pertama atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia (Pasal 25 sub d P.J.N) Sifat Jaminan fidusia sejalan dengan sifat dari jaminan hak kebendaan, ini dikarenakan jaminan fidusia merupakan bagian dari jaminan khusus yang bersifat hak kebendaan yang mempunyai sifat yang memberikan perlindungan hukum secara penuh bagi pihak kreditur diantaranya : 1. Mempunyai sifat absolute (mutlak), yaitu dapat dipertahankan atau dilindungi terhadap setiap gangguan dari pihak ketiga. 2. Mempunyai sifat mengikuti bendanya (droit de suite) misalnya hak sewa senantiasa mengikuti bendanya, dan perjanjian tidak akan putus dengan berpindahnya atau dijualnya barang yang disewa. 3. Mempunyai sifat prioritas (droit de preferen) yaitu bahwa hak kebendaan lebih mendahulukan hak yang lebih dulu terjadi daripada hak yang terjadi kemudian. 4. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sebagai implikasi dari sifat droit de suite dari jaminan fidusia tersebut sehingga mengikat pihak ketiga dan


36

memberikan

jaminan

kepastian

hukum

kepada

pihak-pihak

yang

berkepentingan.57 5. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya 2. Prinsip-prinsip Hukum Jaminan Fidusia Jaminan fidusia sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, pembentuk undang-undang tidak mencantumkan secara tegas asas-asas hukum jaminan fidusia yang menjadi fundamen dari pembentukan norma hukumnya. Oleh karena itu untuk menemukan asas-asas hukum jaminan fidusia dicari dengan jalan menelaah pasal demi pasal dari Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Adapun asas pokok dalam jaminan fidusia, yaitu : a) Asas spesialitas atas Fixed Laon Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada

57

Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Jaminan : Komentar Pasal Demi Pasal Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hal. 45


37

penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (verrekiningbaar, deductable). b) Asas Accesoir Menurut Pasal Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (principal agreement). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok. c) Asas Droit de Suite Menurut Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor

42

Tahun 1999, dinyatakan jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun berada, kecuali keberadaanya pada tangan pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau cessie berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak kebendaan mutlak atau in rem bukan hak in personam. d) Asas Preferen (Droit de Preference) Pengertian asas preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek


38

fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia, tidak hapus meskipun debitur pailit atau dilkuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Sebelum berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor

42 Tahun

1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan, benda dalam dagangan, piutang, peralatan mesin dan kendaraan bermotor. Namun dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor

42

Tahun 1999, yang dapat menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 20 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah : 1. Benda yang dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum 2. Dapat berupa benda berwujud 3. Benda berwujud termasuk piutang 4. Benda bergerak 5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan ataupun hipotek 6. Baik benda yang ada ataupun akan diperoleh kemudian 7. Dapat atas satu satuan jenis benda 8. Dapat juga atas lebih dari satu satuan jenis benda 9. Termasuk hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia 10. Benda persediaan


39

Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan disini dalam kaitannya dengan rumah susun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Yang dapat menjadi pemberi fidusia adalah orang perorang atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. (Pasal 5 ayat (1) UUJF). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenak waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat : a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan pekerjaan data perjanjian pokok yang dijamin fidusia yaitu mengenai macam perjanjian dan utang yang dijamin dengan fidusia. b. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio efek, maka dalam akta


40

jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut. c. Nilai penjaminan d. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Adapun utang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa: a. Utang yang telah ada b. Utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu c. Utang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Utang yang dimaksud adalah utang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian. Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberi fidusia kepada lebih dari satu penerima fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium. Yang dimaksud dengan “kuasa” dalam ketentuan ini adalah orang yang mendapat kuasa khusus dari penerima fidusia untuk mewakili kepentingannya dalam penerimaan jaminan fidusia dari pemberi fidusia. Sedangkan hukum dianggpa mewakili penerima fidusia dalam penerimaan jaminan fidusia, misalnya wali amanat yang mewakili kepentingan pemegang obligasi.


41

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 menetapkan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Ini berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat Belanda dimaksud menjadi milik Pemberi Fidusia. Pembebanan tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan “sekarang untuk nantinya” ketentuan dalam pasal ini penting dipandang dari segi komsial. Ketentuan ini secara tegas memperbolehkan jaminan fidusia mencakup benda yang dapat dibebani jaminan fidusia bagi pelunasan utang. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia ini meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dan meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Yang dimaksud dengan hasild ari benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah segala sesuatu yang diperoleh dan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila benda diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia sendiri cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia merupakan benda dalam persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi atau portofolio perusahaan efek, maka


42

dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut. B. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Manual Sebelum Berlakunya Permenkumham Nomor 9 Tahun 2013 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur jaminan fidusia adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tenjang Jaminan Fidusia, yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 LN. 168, TLN. 3889 dan berlaku pada saat diundangkan, berikut peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan pendaftaran jaminan fidusia LN Nomor

170, TLN 4005, Keputusan

Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.UM.01.06 Tahun 2000 tanggal 30 Oktober 2000 tentang Bentuk Formulir dan Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia, Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR C.UM.01.10-11 tanggal 19 Januari 2001 tentang Penghitungan Penetapan Jangka Waktu Penyesuaian dan Pendaftaran Perjanjian Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia pada awalnya hanya benda bergerak saja. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 158/1950/Pdt tanggal 22 Maret 1950 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 372K/Sip/1970 tanggal 1 September 1971, yang menyatakan bahwa fidusia hanya sah sepanjang mengenai barang-barang bergerak. Dalam perkembangannya objek fidusia tidak hanya benda bergerak saja, tetapi juga meliputi benda tidak bergerak. Ketentuan ini sebagaimana


43

dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF) Nomor

42 Tahun 1999, yang pada intinya menyebutkan bahwa objek

jaminan fidusia adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan maupun hipotik.58 Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 3 UUJF Nomor 42 Tahun 1999 menyatakan bahwa jamiinan fidusia tidak berlaku terhadap: a. Hak

tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang

peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas bendabenda tersebut wajib didaftar. b. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih c. Hipotik atas pesawat terbang d. Gadai Prinsip utama dari jaminan fidusia adalah : a. Bahwa secara riil, pemegang fidusia hanya berfungsi sebagai pemegang jaminan saja, bukan sebagai pemilik yang sebenarnya b. Hak pemegang fidusia untuk mengeksekusi barang jaminan baru ada jika ada wanprestasi dari pihak debitur c. Apabila hutang sudah dilunasi, maka obyek jaminan fidusia harus dikembalikan kepada pihak pemberi fidusia 58

J. Satrio, Hukum Jaminam Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 41


44

d. Jika hasil penjualan (eksekusi) barang fidusia melebihi jumlah hutangnya, maka sisa hasil penjualan harus dikembalikan kepada pemberi fidusia. Menurut Pasal 5 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999 bahwa, pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Pengertian akta otentik sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, bahwa : “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Dalam fidusia, pendaftaran merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai syarat lahirnya jaminan fidusia untuk memenuhi asas publisitas. Ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999 berbunyi : “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Pendaftaran tersebut memiliki arti yuridis sebagai suatu rangkaian yang tidak terpisah dari proses terjadinya perjanjian jaminan fidusia, dan selain itu pendaftaran jaminan fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum.59 Hal ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) UUJF Nomor 42 Tahun

59

Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2006, hal. 213


45

1999, bahwa jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Prosedur pendaftaran jaminan fidusia secara manual dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Proses pendaftaran jaminan fidusia melakukan melalui kantor pendaftaran jaminan fidusia di Kanwil Departemen Hukum dan HAM (Kasubid Pendaftaran Jaminan Fidusia) 2. Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dokumen fisik yang harus di bawa adalah akta notariil jaminan fidusia berikut dokumendokumen yang menyertai. 3. Setelah dokumen fisik pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap maka notaris diwajibkan mengisi formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia yang berdasarkan akta jaminan fidusia disertai uraian objek jaminan fidusia. 4. Setelah pengisian formulir pernyataan pendaftaran jaminan fidusia dinyatakan lengkap dan benar maka pihak KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia) mengeluarkan / mencetak sertipikat jaminan fidusia yang disertai dengan uraian objek jaminan fidusia. 5. Setelah itu ditandatangani oleh kepala kantor pendaftaran fidusia secara manual. Dalam sistem hukum yang ada, dikenal dua jenis pendaftaran yaitu : a. Pendaftaran benda Pendaftaran suatu benda yang merupakan suatu pembukuan / registrasi benda tertentu, dimana dalam buku register tersebut dicatat dengan teliti ciri-ciri benda dan


46

pemilik benda yang bersangkutan, dan benda yang telah didaftarkan tersebut disebut dengan istilah benda terdaftar atau benda atas nama. Berdasarkan keterangan di atas, maka orang yang namanya terdaftar dalam buku pendaftaran benda/register menjadi pemilik dari benda yang bersangkutan. Dengan demikian hak dari pemilik benda menjadi terdaftar yang kemudian terhadap pemilik benda terdaftar tersebut akan dikeluarkan bukti kepemilikan. Selain itu karena hak yang terdaftar adalah hak si pemilik atas suatu benda, maka berdasarkan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hak si pemilik merupakan hak kebendaan, suatu hak yang bersifat absolute, sehingga bisa ditujukan dan dipertahankan terhadap siapa saja. Hal lain yang juga berkaitan dengan sifat kebendaan adalah droit de suite. Terhadap benda yang telah didaftarkan atau benda terdaftar dalam penyerahan dan pembebanannya dilakukan dengan mendaftarkan kata peralihannya atau akta pembebanannya dalam buku register yang bersangkutan. Terhadap benda terdaftar ini, bagi pihak ketiga yang melakukan pengoperan atau melakukan pemindahan hak dari pihak yang tidak berhak, tidak dapat membenarkan perolehannya hanya berdasarkan itikad baik semata. b. Pendaftaran ikatan jaminan Pendaftaran ikatan jaminan yang berlaku dalam sistem hukum kita adalah pendaftaran ikatan jaminan atas benda terdaftar. Contohnya adalah ikatan jaminan yang ada pada hipotik dan hak tanggungan, dimana ikatan jaminannya merupakan ikatan jaminan terhadap benda terdaftar. Keadaan yang sama juga berlaku terhadap


47

tanah dimana tanah yang akan dijadikan jaminan harus didaftarkan dahulu baru bisa dijadikan jaminan. Pendaftaran fidusia yang diatur dalam UUJF Nomor

42 Tahun 1999

dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak yang terkait dalam fidusia. Karena sebelum keluarnya UUJF Nomor 42 Tahun 1999 pendaftaran fidusia tidak diwajibkan Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh pihak penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pertanyaan Pendaftaran Jaminan Fidusia, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Kantor Pendaftaran Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran fidusia dilakukan oleh penerima fidusia atau wakilnya atau kuasanya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, yang memuat : 1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia 2. Tanggal, nomor, akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia 3. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia


48

4. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia 5. Nilai penjaminan 6. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Sebagai bukti bahwa kreditur telah melakukan pendaftaran jaminan fidusia adalah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia oleh Kantor Pertanahan Fidusia, pada hari pendaftaran dilakukan. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya bahwa sertipikat jaminan fidusia dapat langsung dipakai sebagai alat eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan, bersifat final dan mengikat. Apabila setelah didaftarkan terjadi perubahan dalam hal jaminan fidusia, maka penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan perubahan tersebut tidak perlu dilakukan dengan akta notaris. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 12 UUJF Nomor 42 Tahun 1999. Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang bertempat di Jakarta. Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan untuk pertama kali di Jakarta dan secara bertahap sesuai keperluan akan didirikan di ibukota di seluruh Wilayah Negeri Republik Indonesia. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah


49

Negara Republik Indonesia, bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di setiap ibukota propinsi dan berad dalam lingkup Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sedangkan untuk pendirian Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah tingkat II dapat disesuaikan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hal ini sesuai dengan keterangan dalam penjelasan Pasal 12 UUJF Nomor 42 Tahun 1999. Dengan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia serta diterbitkannya sertipikat jaminan fidusia, maka benda atau obyek yang menjadi jaminan fidusia juga beralih kepemilikannya dari pemberi kepada penerima fidusia, walaupun penguasaanya diberikan secara sukarela kepada pemberi fidusia. Pemberi fidusia tidak lagi berhak untuk memperjualbelikan atau memindahtangankan obyek jaminan fidusia tersebut, kecuali untuk obyek jaminan fidusia yang berupa benda persediaan / stok barang dagangan (inventory). Pemberi fidusia bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan obyek jaminan fidusia sebagai akibat pemakaian dan keadaan obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaanya karena obyek jaminan fidusia sepenuhnya berada dalam penguasaan pemberi fidusia termasuk memperoleh manfaat dari obyek jaminan fidusia tersebut. Bagi penerima fidusia setelah dilakukan pendaftaran jaminan fidusia, maka penerima fidusia menjadi kreditur preferen atau mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutang atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan diterbitkannya sertipikat jaminan fidusia, maka penerima fidusia


50

mempunyai hak eksekutorial yaitu penerima fidusia langsung dapat melaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji terhadap pelunasan utang yang dijamin dengan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tanpa harus melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakannya. Jaminan fidusia hapus karena beberapa hal, yaitu : a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia b. Adanya pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia Dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah, dan apabila terdapat jaminan asuransinya maka klaim asuransi tersebut menjadi hak dari penerima fidusia. Penerika fidusia mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Dengan hapusnya jaminan fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia akan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertipikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. C. Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 Perkembangan teknologi informasi memberikan perubahan terhadap tatanan hidup manusia. Jaminan fidusia juga merasakan perubahan tersebut, dimana


51

sekarang ini tata cara pendaftaran jaminan fidusia sudah beralih dari yang secara manual atau konvensional menjadi secara elektronik. Hal ini semakin nyata dirasakan setelah dikeluarkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AU-06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik. Surat Edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka melaksanakan amanat yang terkandung dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (2) UUJF Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta untuk memberikan pelayanan yang aman, nyaman, cepat dan bersih dalam pelaksanaan sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia. Dalam sistem administrasi pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik sudah tidak diberlakukan lagi seperti yang telah disampaikan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.06.OT.03.01 pada angka 2 (dua), yaitu Kantor Pendaftaran Fidusia diseluruh Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak lagi menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara manual dan turut menginformasikan kepada pemohon untuk melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.06.OT.03.01 pada angka 4 (empat) menjelaskan


52

bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang telah diajukan kepada kantor pendaftaran jaminan fidusia dan telah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB). Sebelum berlakunya elektronik pendaftaran jaminan fidusia, maka kantor pendaftaran fidusia wajib menyelesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berlakunya sistem administrasi pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.06.OT.03.01 pada angka 5 (lima) disebutkan bahwa terhadap permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat), tidak dapat terlesaikan maka permohonan harus dilakukan secara elektronik.

Dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2013, maka pelayanan hukum di bidang pendaftaran jaminan fidusia sudah meninggalkan cara manual atau konvensional dan sudah beralih secara elektronik. Menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor

9 Tahun 2013 tentang

Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik disebutkan bahwa, “Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi aplikasi secara elektronik”. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik disebutkan bahwa, “Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik meliputi: a) pendaftaran permohonan jaminan fidusia, b) pendaftaran perubahan jaminan fidusia dan c) penghapusan jaminan fidusia.” Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor


53

9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik disebutkan bahwa, “Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diseluruh kantor pendaftaran fidusia.” Dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik tentunya kepastian hukum harus dapat dijamin baik itu bagi pemberi fidusia, penerima fidusia maupun bagi pihak ketiga. Memberikan kepastian hukum sebagai tujuan dari dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia, dan yang menjadi fokus utama dalam pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah menyangkut benda yang menjadi objek jaminan. Tata cara pendaftaran permohonan jaminan fidusia secara elektronik diatur di dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor

10 Tahun 2013 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia secara

elektronik. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, “Permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diajukan kepada menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM RI”. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, “Pendaftaran Permohonan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi”.


54

Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa pertama-tama membuka halaman login pendaftaran jaminan fidusia, dan pengguna wajib mengisi user name dan password sesuai dengan user name dan password yang telah diberika oleh Dirjen AHU setelah itu klik tombol submit (dilakukan oleh notaris). Untuk masuk pada menu pemohon maka notaris membuka tampilan menu pemohon yang terdiri dari 3 (tiga) pilihan menu, 1) menu pendaftaran digunakan untuk melakukan pengisian formulir pendaftaran jaminan fidusia, 2) menu perubahan digunakan untuk melakukan perubahan terhadap sertipikat jaminan fidusia, 3) menu daftar transaksi digunakan untuk melihat daftar transaksi yang telah dilakukan. Apabila melakukan pendaftaran secara elektronik maka notaris wajib membuka tampilan halaman formulir pendaftaran dengan mengklik menu pendaftaran, dan akan muncul halaman berbentuk formulir pendaftaran secara elektronik. Setelah itu isikan informasi secara bertahap mengenai pemohon yakni identitias pemberi dan penerima fidusia dapat berupa perusahaan atau perseorangan. Tampilkan kolom identitas penerima dan pemberi fidusia dengan cara mengklik tampilan kolom identitas penerima dan pemberi fidusia. Setelah halaman kolom identitas penerima dan pemberi fidusia muncul pada layar, klik untuk menambahkan nama penerima dan pemberi fidusia jika penerima dan pemberi fidusia lebih dari 1 (satu) orang / 1 (satu) pihak. Semua kolom harus diisi sesuai dengan identitas


55

penerima. Notaris mengisikan nomor akta jaminan fidusia, tanggal, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia tersebut. Tampilkan tampilan kolom perjanjian pokok dimana terdapat 3 (tiga) keterangan fasilitas yang tersedia 1) pilihan untuk nilai hutang, apabila hanya menggunakan 1 (satu) mata uang, 2) pilihan untuk nilai hutang, apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) mata uang, 3) pilihan untuk mengganti mata uang dari negara lain. Notaris mengisikan uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada kolom uraian objek jaminan fidusia dan mengisikan nilai penjaminan pada kolom nilai penjaminan. Setelah itu notaris melanjutkan akses dengan membuka tampilkan nomor nilai objek jaminan fidusia, menyetujui ketentuan peringatan yang terdapat pada formulir isian dengan cara menandai pernyataan. Mengklik proses untuk menyimpan ke dalam basis data dan melanjutkan proses berikutnya atau menekan tombol ulangi untuk kembali proses sebelumnya. Setelah melakukan submit maka akan muncul konfirmasi bahwa data berhasil diproses lalu klik OK. Notaris

mencetak

bukti

permohonan

pendaftaran

untuk

melakukan

pembayaran ke bank persepsi. Apabila tidak melakukan pembayaran selama 3 (tiga) hari maka data permohonan pendaftaran akan dibatalkan / dihapus dari data base. Setelah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia di bank persepsi dan memperoleh bukti register pendaftaran jaminan fidusia dari bank persepsi maka notaris mengklik tanda cetak untuk mencetak bukti pendaftaran fidusia. Klik pernyataan untuk mencetak klik mencetak pernyataan pendaftaran fidusia. Klik sertipikat untuk mencetak sertipikat jaminan fdusia. Tombol sertipikat akan muncul


56

jika pemohon sudah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia. Klik sertipikat untuk melihat tampilan cetak sertipikat, lalu klik tanda cetak untuk mencetak sertipikat. Pasal 3 ayat (4) menyebutkan bahwa bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat : a. nomor pendaftaran, b. tanggal pengisian aplikasi, c. nama pemohon, d. nama kantor pendaftaran fidusia, e. jenis permohonan, dan f. biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berlaku”.

Pasal

ayat

(5)

menyebutkan

bahwa,

“berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran permohonan jaminan fidusia melalui bank persepsi.” Pasal 3 ayat (6) menyebutkan bahwa, “setelah melaukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pemohon mencetak sertipikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia.” Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa, “pendaftaran perubahan jaminan fidusia secara elektronik dilakukan dengan mengisi formulir aplikasi perubahan”. Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Untuk dapat mengisi formulir aplikasi pendaftaran perubahan jaminan fidusia, pemohon mengisi : a. nomor, tanggal, bulan dan tahun sertipikat jaminan fidusia terakhir dan b. nama dan kedudukan notaris sebelum perubahan.” Pasal 4 ayat (3)menyebutkan bahwa, “pemohon mengisi aplikasi pendaftaran


57

perubahan jaminan fidusia sesuai dengan yang tertuang dalam akta perubahan jaminan fidusia.” Pasal 4 ayat (4) menyebutkan bahwa, “pemohon mencetak bukti pendaftaran perubahan jaminan fidusia setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi perubahan”. Pasal 4 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Bukti pendaftaran perubahan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat : a. nomor pendaftaran, b. tanggal pengisian aplikasi, c. nama pemohon, d. nama kantor pendaftaran fidusia, e. jenis permohonan,

dan f. biaya pendaftaran perubahan

jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 4 ayat (6) menyebutkan bahwa, “berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia melalui bank persepsi”. Pasal 4 ayat (7) menyebutkan bahwa, “setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mencetak sertipikat perubahan jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat”. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik disebutkan bahwa, “Dalam hal pendaftaran perubahan jaminan fidusia dilakukan terhadap pendaftaran jaminan fidusia yang belum dilakukan secara elektronik, maka pemohon mengisi data terbaru pada aplikasi pendaftaran”. Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa, “perubahan jaminan fidusia secara elektronik melalui formulir aplikasi pendaftaran perubahan yang meliputi a. identitas pemohon, b. identitas pemberi fidusia, c. identitas penerima fidusia, d. akta jaminan fidusia, e. perjanjian pokok, f. nilai penjaminan, g. nilai benda


58

yang menjadi obyek jaminan fidusia.” Pasal 5 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Pemohon mencetak bukti pendaftaran setelah selesai melakukan pengisian formulir aplikasi.” Pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa, “Bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat : a. nomor pendaftaran, b. tanggal pengisian aplikasi, c. nama pemohon, d. nama kantor pendaftaran fidusia, e. jenis permohonan dan f. biaya pendaftaran perubahan jaminan fisuai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal 5 ayat (5) menyebutkan bahwa, “Berdasarkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemohon melakukan biaya pendaftaran perubahan jaminan fidusia melalui bank persepsi”. Pasal 5 ayat (6) menyebutkan bahwa, “Setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon mencetak sertipikat jaminan fidusia yang telah ditanda tangani secara elektronik oleh pejabat”. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Permohonan Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyebutkan bahwa, “jaminan fidusia hapus karena : a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia dan c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia” Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa, “Dalam hal terjadi penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan penghapusan sertipikat jaminan fidusia secara tertulis kepada menteri”. Pasal 6 ayat (3) menyebutkan bahwa, “Permohonan penghapusan jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan “ a. surat keterangan lunas


59

yang berasal dari penerima fidusia atau surat keterangan pelepasan hak atau surat keterangan musnahnya objek jaminan fidusia, b. sertipikat jaminan fidusia, c. bukti pembayaran biaya penghapusan sertipikat jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 6 ayat (4) menyebutkan bahwa, “dalam hal pemohon telah melakukan pembayaran biaya penghapusan sertipikat jaminan fidusia, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertipikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak berlaku lagi”. Dalam menu pemohonan pendaftaran pada poin D mengenai Uraian Objek Jaminan Fidusia dan poin F yaitu mengenai Nilai Objek Jaminan Fidusia. Karena dalam kedua poin tersebut tidak diberikan penjelasan yang lebih spesifik mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia serta penjelasan mengenai seberapa besar nilai dari benda tersebut. Hal tersebut memperoleh jawaban dengan merujuk kepada kata autentik yang dibuat oleh notaris sebagaimana yang dimaksud dalam poin B. Sehingga kemungkinan bagi pemberi fidusia untuk melaksanakan pendaftarkan fidusia kedua kalinya dapat dicegah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 UUJF Nomor 42 Tahun 1999. Dan juga untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pihak, notaris sendiri yang akan melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan menginput data sesuai dengan akta pembebanan yang dibuatnya tentunya dengan mendapat kuasa dari penerima fidusia dan juga karena mengingat

username dan password untuk masuk ke dalam menu layanan

pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik hanya dimiliki oleh notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.


60

Dengan didaftarkannya suatu jaminan fidusia tentunya dapat dengan mudah mengenai informasi mengenai ikatan jaminannya serta obyek yang mengatur jaminan, mengingat hal tersebut juga diatur dalam Pasal 13 UUJF Nomor 42 Tahun 1999. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik dapat memberikan informasi mengenai pemberi dan penerima fidusia, perjanjian pokok yang dijamin, nilai penjaminan serta obyek jaminan yang sesuai dengan akta notaris. Setelah pengisian data selesai dilakukan oleh notaris yang mendapatkan kuasa akan diperoleh bukti pendaftaran jaminan fidusia dan diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran di bank yang sudah ditentukan. Kemudian setelah itu sertipikat dapat dicetak dari menu daftar transaksi dalam fidusia elektronik. Dan dalam sertipikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang bisa disebut irah-irah, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, sebagaimana yang tertulis di dalam Pasal 15 ayat (1) UUJF Nomor 42 Tahun 1999, sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia, sehubungan dengan penyerahan hak milik atas benda bergerak dari pemberi fidusia secara kepercayaan kepada penerima fidusia. Lalu selanjutnya diikuti mengenai informasi mengenai identitas pemberi dan penerima fidusia, perjanjian pokok yang dijamin, nilai penjaminan serta objek jaminan yang sesuai dengan akta notaris begitu juga dengan Kantor Pendaftaran Fidusia beserta pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah tentunya dengan atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.


BAB II PROSEDUR HUKUM PENDAFTARAN AKTA FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS SETELAH TERBITNYA PERMENKUMHAM NOMOR 9 TAHUN 2013

Recommend Documents