BAB I Permasalahan Umum Persampahan 1.1. Timbulan Sampah Permasalahan yang berhubungan dengan timbulan sampah antara lain sebagai berikut: Produksi sampah setiap orang rata-rata terus meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat ekonomi penduduk, disamping penduduk kota secara keseluruhan bertambah.
itu
populasi
Komposisi sampah rumah tangga dan komersial selalu berubah dengan kecenderungan komponen sampah basah relatif berkurang, sedangkan kertas, kaca, plastik, logam, dan berbagai macam benda lain bertambah. Sampah tidak dipilah dari sumbernya sehingga pemanfaatan kembali sampah menjadi sulit dan kurang ekonomis karena membutuhkan waktu, tenaga dan biaya. Penggunaan sampah secara tradisional untuk membuat kompos telah banyak berkurang karena tingkat kepadatan penduduk yang tinggi sudah tidak memungkinkan untuk membuat kompos serta kebutuhan pertanian akan kompos belum maksimal. Masih ditemukan pembuangan sampah ditempat terbuka, sehingga menimbulkan bau kurang sedap, mengganggu estetika, menimbulkan banjir, menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit dan tikus yang dapat mengancam kesehatan masyarakat.
1.1. Pengelolaan Sampah Permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan sampah antara lain sebagai berikut: a. Pewadahan dan Pengumpulan • Masih ditemukan sebagian kecil warga kota yang membuang sampah secara sembarangan, tanpa berfikir bagaimana sampah tersebut akan dipindahkan/diangkut. • Masih ada warga kota yang secara sengaja membuang sampah ke
CSS Bjm.Vol 3
1/23
• saluran air dengan maksud agar cepat hanyut. Namun pada kenyataannya sampah mengendap dan menyumbat saluran drainase serta mengganggu aliran sungai. • Fasilitas umum pewadahan sampah belum memadai secara kualitas dan kuantitas. • Pengumpulan sampah hanya dilakukan pada wilayah kota yang padat penduduk, sedangkan pada wilayah yang jarang penduduknya, pengelolaan sampah dilakukan oleh masing-masing keluarga menurut kehendak sendiri. • Kegiatan penyapuan dan pengumpulan sampah di tempat-tempat • •
•
•
•
fasilitas umum (jalan, taman, trotoar, dan lain-lain) masih kurang. Sistem pengelolaan sampah yang ada belum dapat mencapai targettarget pekerjaan yang diharapkan. Dengan tingginya kepadatan penduduk dan semakin rapatnya bangunan, maka tidak banyak tersedia ruang untuk fasilitas umum persampahan, seperti tempat container, tempat pembuangan sementara (TPS), dan transfer station. Disamping itu masyarakat cenderung menolak keberadaan fasilitas tersebut di lingkungannya. Jadwal pengumpulan sampah dari rumahtangga ke tempat pembuangan sementara (TPS) dengan grobak tidak teratur waktunya sehingga sampah menginap, akibatnya dalam jangka panjang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Tempat menyimpan (wadah) sampah di masing-masing rumah tangga masih banyak yang belum memenuhi persyaratan (kesehatan dan teknis pengelolaan). Proporsi jumlah kendaraan pengumpul dengan jumlah produksi
sampah belum berimbang. • Disain transfer station sebagian besar secara teknis belum ideal. b. Pengangkutan • Transfer station yang diharapkan dapat mempercepat • pengangkutan sampah, ternyata masih berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah sementara (TPS), karena jumlah container dan truk pengangkut masih sangat kurang.
CSS Bjm.Vol 3
2/23
• Disain tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang ada kurang mendukung untuk mempercepat pemuatan sampah ke atas kendaraan yang digunakan. • Ketersediaan alat angkut untuk mengangkut sampah dari sumber, tempat pembuangan sementara (TPS), dan transfer depo ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) tidak sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh Kota Banjarmasin. • Pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) masih menggunakan kendaraan yang konstruksi dan sarananya belum seluruhnya memperhatikan resiko pencemaran lingkungan di sepanjang perjalanan. • Lokasi TPS sebagian besar menempati lahan yang tidak memenuhi persyaratan. c. Pembuangan dan Pemusnahan • Pembuangan/pemusnahan sampah di TPA Basirih belum menggunakan teknologi ramah lingkungan. • Pengelolaaan lindi (leachate) dan gas yang dihasilkan dari TPA belum sempurna sehingga dapat mencemari air permukaan, air tanah, dan udara • Pembuangan sampah secara terbuka di TPA memungkinkan sampah berserakan oleh angin, pemulung dan binatang serta menyebabkan berkembangnya vector penyakit yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. • Pembakaran sampah yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dan kesehatan masih dilakukan oelh sebagian warga. •
•
CSS Bjm.Vol 3
Pembuangan sampah secara sembarangan yang dapat menyebabkan gangguan terhadap lingkungan masih dilakukan oleh sebagian warga. Belum ada upaya pengurangan timbunan sampah di TPA dalam skala besar yang dapat memperpanjang usia pakai TPA tersebut.
3/23
d. Sampah Sebagai Sumberdaya • Sebagian bahan kering dalam sampah dikumpulkan oleh pemulung dan dijual kepada pedagang dan industri untuk digunakan kembali. Namun masih banyak bahan yang berpotensi tidak diambil karena tidak memiliki nilai ekonomi tinggi. • Ada sebagian profesi pemulung yang disalahgunakan untuk tindak kriminal, dan pekerjaannya sering mengganggu kegiatan operasional pengelolaan sampah di TPS dan TPA. •
•
•
Informasi mengenai usaha sampah yang dapat didaur ulang (kaca, kertas, kain, logam, dan plastik) dan pemasarannya belum tersebar luas. Tindakan mendaur ulang (Recycling) dan menggunakan kembali (Reuse) komponen sampah yang efektif tidak dapat berkembang sebab penduduk tidak memilah sampah di rumah sebelum dibuang, dan mereka sangat resistant terhadap ide sampah sebagai sumberdaya potensial. Masyarakat belum mengetahui tentang limbah padat B3 yang dihasilkan dari rumahtangga seperti batu baterai dan obat-obatan kadaluwarsa.
e. Sistem Pengelolaan Sampah • Pengelolaan sampah masih dilakukan secara parsial oleh banyak lembaga (tidak terpadu). • Secara umum pemerintah kota belum memiliki rencana strategi, rencana induk, dan rencana operasional penanganan sampah skala kota. • • • •
CSS Bjm.Vol 3
Pemerintah kota belum memiliki standar pelayanan minimum persampahan. Teknologi pengumpulan dan pembuangan sampah yang digunakan belum tepat guna dan belum efektif, sehingga merupakan pemborosan. Pengawasan terhadap sistem pengelolaan sampah masih lemah dalam sarana maupun mekanismenya.
4/23
•
•
Mereka yang menerima manfaat dari sistem pengelolaan sampah secara formal belum seluruhnya membayar jasa pelayanan/retribusi. Sistem tarif dikembangkan alakadarnya, dan pungutan jasa pelayanan/retribusi tidak terkumpulkan sepenuhnya. Peraturan daerah (Perda) tentang persampahan belum cukup efektif untuk mengatur persampahan, dan penegakan hukumnya belum berjalan. Partisipasi swasta dalam pengelolaan sampah belum berkembang
•
secara optimal. Gerakan kebersihan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.
•
CSS Bjm.Vol 3
5/23
BAB II Kondisi Yang Diharapkan (Prioritas Perbaikan) Disebabkan sangat beragamnya permasalahan yang dihadapi pada subsektor pesampahan, maka prioritas perbaikan diutamakan untuk menyelesaikan permasalahan yang perlu dilaksanakan segera. 2.1. Timbulan Sampah • Mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan dari setiap sumber penghasil sampah. • Memisahkan sampah basah, sampah kering, dan B3 dari sumbernya agar pengambilan kembali sumberdaya dari sampah menjadi mudah dan ekonomis. • Melakukan pembuatan kompos di setiap sumber penghasil sampah dan menggunakannya kembali untuk pertanian. • Mengingatkan warga kota untuk memelihara kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, memberikan penghargaan kepada mereka yang bertugas menangani sampah, serta menegakkan hukum persampahan. 2.2.
Pengelolaan Sampah a. Pewadahan dan Pengumpulan • Setiap rumahtangga dan tempat usaha harus memiliki wadah sampah yang sesuai dengan standar. • Mencegah warga kota membuang sampah ke saluran air, dan mengajak warga untuk membersihkan sampah dari saluran tersebut. • Setiap rumahtangga dan tempat usaha mendapat pelayanan langsung dari petugas kebersihan pemerintah kota. • Menyediakan ruang terbuka untuk penempatan fasilitas umum persampahan, seperti tempat container, tempat pembuangan sementara (TPS), dan transfer depo.. • Mengatur batas waktu pengumpulan sampah dari rumahtangga dan tempat usaha.ke tempat pembuangan sementara (TPS).
CSS Bjm.Vol 3
6/23
•
Menambah dan mengganti alat angkut pengumpulan sampah dari rumah ke tempat pembuangan sementara (TPS).
b. Pengangkutan • Mengatur waktu kedatangan gerobak pengumpul dan kendaraan pengangkut sampah ke transfer depo agar tepat waktu. • Merancang ulang (Redesign) tempat pembuangan sampah sementara (TPS) sehingga dapat mempercepat pemuatan sampah •
•
ke atas kendaraan pengangkut yang digunakan. Menambah jumlah dan mengganti armada pengangkut sampah agar pengangkutan dari sumber, tempat pembuangan sementara (TPS), dan transfer depo ke tempat pembuangan akhir (TPA) agar sebanding dengan jumlah sampah yang dihasilkan dari seluruh kota Banjarmasin. Pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) menggunakan kendaraan yang memperhatikan aspek pemeliharaan lingkungan dan keamanan selama di perjalanan.
c. Pembuangan/Pemusnahan • Pembuangan/pemusnahan sampah dengan cara menggunakannya sebagai bahan untuk pengurugan dan perataan lahan harus melalui pengkajian secara menyeluruh terhadap tempat yang akan diurug dan menggunakan metoda pengurugan yang memadai agar tidak menimbulakan pencemaran dan kerusakan lingkungan. • Mencegah pembuangan sampah yang dilakukan secara tidak tepat, karena disamping akan menghasilkan lindi (leachate) yang dapat
•
•
CSS Bjm.Vol 3
mencemari air permukaan dan air tanah, juga menyebakan berkembangbiaknya sumber penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Segera meningkatkan lokasi tempat pembuangan akhir(TPA) sampah untuk dikembangkan menjadi tempat pembuangan akhir sampah milik kota yang memenuhi persyaratan. Mencegah kegiatan pembakaran sampah di daerah perkotaan karena menimbulkan gangguan kesehatan.
7/23
•
Mencegah pembuangan sampah secara sembarangan karena dapat menyebabkan gangguan terhadap lingkungan dan lingkungan.
d. Sampah Sebagai Sumberdaya • Meningkatkan pemanfaatan sampah rumahtangga untuk dibuat menjadi kompos, mendaur ulang plastik, kaca, dan bahan lainnya. • Mendorong para petani untuk menggunakan pupuk organik agar •
struktur tanah yang rusak dapat diperbaiki. Mengembangkan pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil kembali dari sampah.
e. Sistem Pengelolaan Sampah • Menyusun rencana strategi, rencana induk, dan rencana operasional pengelolaan sampah skala kota, dan melakukan pembagian tanggung jawab secara formal untuk melakukan pekerjaan antara pemerintah kota dan organisasi masyarakat. • Membuat standar pelayanan minimum persampahan. • Memperbaiki teknologi pengumpulan dan pembuangan sampah agar lebih efektif dan ekonomis. • Meningkatkan keterampilan petugas pengelolaan sampah dan meningkatkan pengawasan. • Meningkatkan penyebaran informasi dan keterbukaan. • Meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan sampah dan menyeimbangkan tarif agar sesuai dengan kebutuhan nyata pengelolaan sampah. •
CSS Bjm.Vol 3
Mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah (Perda) tentang persampahan sehingga menjadi lebih efektip untuk mengatur pengelolaan persampahan, dan melaksankan penegakan hukumnya.
8/23
BAB III Tindakan Yang Dilakukan 3.1.
Timbulan Sampah • Percontohan pemilahan sampah organik dan anorganik • Gerakan Banjarmasin bersih • Percontohan pembuatan kompos • Kegiatan dalam rangka Adipura • Kegiatan dalam rangka apresiasi kebersihan lainnya
3.2.
Pengelolaan Sampah a. Pewadahan dan pengumpulan • Pengadaan tempat sampah • Pengadaan gerobak dorong • Pengadaan gerobak motor sampah (Germosa) • Pengoperasian dan pemeliharaan kontainer b. Pengangkutan • • • • • • •
Pengadaan dump truck Pengadaan armroll truck Pengadaan tempat pembuangan sementara (TPS) Pengadaan transfer station Pengadaan container Pengadaan Kelengkapan Sarana Kerja Kebersihan Perawatan transfer station , tempat pembuangan sementara (TPS), dan landasan kontainer • Kendaraan bermotor roda 2 c. Pembuangan • Pengadaan alat berat (buldozer, back-hoe, wheel loader) d. Sampah sebagai sumberdaya • Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan sampah e. Perencanaan pengelolaan sampah Evaluasi dan Monitoring Pelayanan Persampahan serta Kebersihan
CSS Bjm.Vol 3
9/23
BAB IV Kondisi Yang Diharapkan Kondisi pengelolaan sampah saat ini masih jauh dari keadaan yang ingin dicapai. Adapun kondisi persampahan yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat kota Banjarmasin adalah sebagimana yang diuraikan dibawah ini. 4.1 Timbulan Sampah • Berkurangnya jumlah sampah kota yang harus dikelola. • Terpeliharanya kebersihan dan keindahan kota. • Tercegahnya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. • Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. 4.2 Pengelolaan Sampah a. Pewadahan dan Pengumpulan • Tercegahnya warga kota membuang sampah sembarangan. • Meningkatnya layanan pengumpulan sampah rumahtangga di setiap wilayah kota. • Meningkatnya efisiensi dan efektifitas layanan pengumpulan sampah • Terpilahnya sampah organik dan anorganik di tingkat rumahtangga. b. Pengangkutan • Meningkatnya jumlah pengangkutan sampah dari sumber, tempat pembuangan sementara (TPS), dan transfer station . • Meningkatnya tingkat keamanan sarana dan prasaran pengangkutan sampah. • Meningkatnya efisiensi dan efektifitas layanan pengangkutan sampah. c. Pembuangan dan Pemusnahan • Sistem pembuangan dan pemusnahan sampah menjadi lebih baik. • Terpenuhinya standar sarana dan prasarana pembuangan dan pemusnahan sampah. • Terkendali dan terpantaunya dampak pembuangan dan pemusnahan sampah.
CSS Bjm.Vol 3
10/23
d. Sampah Sebagai Sumberdaya • Meningkatnya usaha daur ulang sampah. • Meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan pendapatan masyarakat dari usaha persampahan. e. Sistem Pengelolaan Sampah • Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah baik dari aspek teknik dan keuangan. • Tersedianya dokumen yang menjadi pegangan bagi operasionalisasi pengelolaan sampah skala kota. • • • •
CSS Bjm.Vol 3
Terciptanya kelembagaan pengelolaan sampah yang terpadu. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Tegaknya peraturan daerah (Perda) tentang persampahan. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dan pengelola bidang persampahan.
11/23
BAB V Hambatan Utama 5.1. Kebijakan • Kebijakan nasional berkenaan dengan pelimpahan fungsi serta tanggungjawab persampahan belum pernah diberikan kepada pemerintah kota • Pelimpahan peran dan tanggunjawab pada tingkat nasional tidak meliputi seluruh stakeholder • Kerangkakerja hukum dan peraturan kurang efektip • Pemerintah kota memiliki keterbatasan kemampuan untuk meningkatkan penerimaan daerah • Kebijakan subsidi kurang terencana dengan baik. 5.2. Kelembagaan • Lembaga-lembaga pemerintah pusat tidak dapat menyediakan sanitasi secara efektip di kota • Secara umum terdapat pemahaman yang sangat terbatas terhadap model pengelolaan yang sangat efektip untuk menyediakan layanan persampahan • Pemerintah kota saat ini kurang memiliki kemampuan untuk mengelola persampahan secara mandiri • Pengalaman swasta dalam menyediakan pelayanan persampahan terkendala oleh aturan pemerintah pusat. 5.3. Keuangan • Swasta dan rumahtangga masih banyak yang tidak mau membayar biaya pengelolaan sampah • Sistem pengelolaan sampah masih menjadi beban pemerintah kota • Pemerintah kota tidak memiliki akses terhadap pinjaman • Swasta tidak bisa berperan lebih besar dalam pendanaan persampahan.
CSS Bjm.Vol 3
12/23
5.4. Teknologi • Terdapat kebimbangan pilihan teknologi pengelolaan sampah antara profit centre dan cost centre • Norma-norma dan standar-standar teknologi, lingkungan hidup, dan kesehatan yang mendukung penyelesaian secara teknik belum bisa disediakan. 5.5. Partisipasi • Keterlibatan konsumen dan masyarakat umum dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah pusat tidak diterima selebar-lebarnya sebagai sesuatu yang penting untuk keberhasilan program persampahan • Keterlibatan lembaga-lembaga stakeholder memerlukan pendekatan yang berbeda dari pendekatan yang tepat untuk rumahtangga • Kota kurang memiliki kapasitas dalam partisipasi dan promosi pengelolaan sampah. 5.6. Lingkungan Hidup • Kebutuhan dana untuk pengelolaan sampah dalam rangka melestarikan lingkungan hidup bersaing dengan kebutuhan dana untuk keperluan lain. 5.7. Kesehatan • Perubahan perilaku bersih dan sehat kurang karena kurang promosi dan sosialisasi.
CSS Bjm.Vol 3
13/23
BAB VI TARGET PERSAMPAHAN KOTA BANJARMASIN 6.1. Target Persampahan Kota Banjarmasin s/d Tahun 2012 Data persampahan ini diambil dari Buku Putih menurut data tahun 2006 antara lain mencakup jumlah penduduk tahun 2006, laju generasi sampah, timbulan sampah, kapasitas sampah terangkut, sampah yang dimanfaatkan dan sampah yang tidak terangkut. Tabel Target Persampahan kota Banjarmasin s/d tahun 2012 Tahun 2006
Tahun 2007
Tahun 2008
Tahun 2010
Tahun 2011
Tahun 2012
0.0027
0.0027
0.0028
0.0029
663,998
696,932
731,500
767,783
805,865
1,726
1,882
1,975
2,150
2,337
No
Uraian
Satuan
1
Laju generasi sampah
m3/hari
0.0025
0.0026
0.0026
2
Jumlah penduduk
jiwa
602,725
632,620
1,507
1,645
3 4 5 6
7
Kapasitas sampah Kota/hari Persen sampah terangkut Kapasitas sampah terangkut Kapasitas sampah tak terangkut Sampah yg dimanfaatkan
CSS Bjm.Vol 3
m3/hari
Tahun 2009
%
50%
55%
60%
63%
m3/hari
753
905
1036
%
40%
30%
25%
20%
15%
12%
10%
%
10%
15%
15%
17%
19%
20%
20%
1,185
66% 1,304
68% 1,462
14/23
70% 1,636
6.2. Target Kapasitas Sampah Terangkut s/d Tahun 2012 A. Tabel Kapasitas Sampah Terangkut s/d Tahun 2012 No
Tahun
Jumlah penduduk (jiwa)
Kapasitas sampah Kota (L/hari)
Kapasitas sampah terangkut (L/hari)
1
2006
602,725
1,506,813
753,406
2
2007
632,620
1,644,812
904,647
3
2008
663,998
1,726,395
1,035,837
4
2009
696,932
1,881,718
1,185,482
5
2010
731,500
1,975,051
1,303,533
6
2011
767,783
2,149,792
1,461,858
7
2012
805,865
2,337,008
1,635,905
B. Grafik Kapasitas Sampah Terangkut s/d Tahun 2012 Target kapasitas sampah terangkut s/d th 2012 2,500,000
2,000,000 Jumlah penduduk (jiw a) 1,500,000
Kapasitas sampah Kota (L/hari) Kapasitas sampah terangkut (L/hari)
1,000,000
500,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
tahun
CSS Bjm.Vol 3
15/23
BAB VII PROGRAM & RENCANA KEGIATAN PERSAMPAHAN KOTA BANJARMASIN 7.1. Tahun 2008 A. DKPS NO
PROGRAM
KEGIATAN
1 Program Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Sarana Pengelolaan Kinerja Persampahan 1 Pengelola Persampahan 1.1 Komposter Aerob 1.2 Rehabilitasi TPS Kota Banjarmasin 1.3 Pengadaan Motor/Becak/Gerobak Sampah
Waktu Pelaksanaan
Alokasi Dana x1000
Sumber Dana
DKPS
6 Bln
115,000
APBD kota
DKPS
6 Bln
115,000
APBD kota
DKPS
6 Bln
170,000
APBD kota
DKPS
3 Bln
1,100,000
APBD Kota
DKPS
3 Bln
1,000,000
APBD Kota
DKPS
3 Bln
150,000
APBD Kota
DKPS
12 Bln
6,693,939
APBD Kota
DKPS
12 Bln
2,850,000
APBD Kota
Pelaksana
Instansi Terkait
1.4 Pengadaan Alat Angkut Sampah a. Kendaraan Roda 2 1.5 Pengadaan Alat Berat a. Loader 1 Unit 1.6 Pengadaan Tong Sampah 2 Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 3 Kerjasama Pengelolaan Sampah
CSS Bjm.Vol 3
DKPS
16/23
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1 Program 4 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sampah Kinerja (Penegakkan Hukum Pengelola Yustisi Perda No.4 Tahun Persampahan 2000) 5 Penyusunan Kebijakkan Kerjasama Pengelolaan Sampah 6 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
CSS Bjm.Vol 3
Pelaksana
Instansi Terkait
DKPS
DKPS
DKPS
LSM, Infokom
Waktu Pelaksanaan
Alokasi Dana x1000
Sumber Dana
6 Bln
160,000
APBD Kota
6 Bln
754,700
APBD kota
6 Bln
167,866
APBD kota
TOTAL
13,276,505
17/23
7.2. Tahun 2009 A. DKPS NO
PROGRAM
KEGIATAN
1 Program 1 Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Sarana Pengelolaan Kinerja Persampahan Pengelola Persampahan 1.1 Komposter Aerob 1.2 Pengadaan Tanah Untuk Transfer Station di 5 Kecamatan 1.3 Rehabilitasi TPS Kota Banjarmasin 1.4 Pengadaan Motor/Becak/Gerobak Sampah 1.5 Pengadaan Alat Angkut Sampah
a. Compector b. Kendaraan Roda 3 1.6 Pengadaan Tong Sampah 1.7 1.8
Rehabilitasi Tanggul air Lindi TPA Basirih
Rehabilitasi TPA Basirih Tahap I 2 Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
CSS Bjm.Vol 3
Waktu Pelaksanaan
Alokasi Dana x1000
Sumber Dana
DKPS
6 Bln
126,500
APBD kota
DKPS
6 Bln
1,000,000
APBD kota
DKPS
6 Bln
126,500
APBD kota
DKPS
3 Bln
187,000
APBD kota
DKPS
3 Bln
800,000
APBD Kota
DKPS
3 Bln
1,210,000
APBD Kota
DKPS
3 Bln
165,000
APBD Kota
DKPS
6 Bln
1,000,000
APBD Kota
20,000,000
APBD kota
12,923,469.9
APBD Kota
Pelaksana
Instansi Terkait
DKPS
DKPS
12 Bln
18/23
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1 Program 3 Kerjasama Pengelolaan Pengembangan Sampah Kinerja 4 Sosialisasi Kebijakan Pengelola Pengelolaan Sampah Persampahan (Penegakkan Hukum Yustisi Perda No.4 Tahun 2000) 5 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan
CSS Bjm.Vol 3
Waktu Pelaksanaan
Alokasi Dana x1000
Sumber Dana
DKPS
12 Bln
3,135,000
APBD Kota
DKPS
6 Bln
176,000
APBD Kota
DKPS
6 Bln
887,553
APBD kota
TOTAL
41,737,023
Pelaksana
Instansi Terkait
19/23
7.3. Tahun 2010 A. DKPS NO
PROGRAM
Waktu Pelaksanaan
Alokasi Dana x1000
Sumber Dana
DKPS
6 Bln
139,150
APBD kota
DKPS
6 Bln
1,250,000
APBD kota
DKPS
6 Bln
139,150
APBD kota
DKPS
3 Bln
205,700
APBD kota
DKPS
3 Bln
1,331,000
APBD Kota
DKPS
3 Bln
1,000,000
APBD Kota
1.6 Pengadaan Tong Sampah
DKPS
3 Bln
181,500
APBD Kota
1.7 Rehabilitasi Tanggul air Lindi TPA Basirih
DKPS
6 Bln
1,000,000
APBD Kota
1.8 Rehabilitasi TPA Basirih Tahap II
DKPS
29,000,000
APBD kota
KEGIATAN
1 Program 1 Penyediaan Prasarana dan Pengembangan Sarana Pengelolaan Kinerja Persampahan Pengelola 1.1 Komposter Aerob Persampahan 1.2 Pembangunan Transfer Station Di 5 Kecamatan 1.3 Rehabilitasi TPS Kota Banjarmasin 1.4 Pengadaan Motor/Becak/Gerobak Sampah
Pelaksana
Instansi Terkait
1.5 Pengadaan Alat Angkut Sampah a. Kendaraan Roda 3 b. Dump Truck
2 Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 3 Kerjasama Pengelolaan Sampah
CSS Bjm.Vol 3
DKPS
12 Bln
DKPS
12 Bln
12,582,306
3,448,500
20/23
APBD Kota APBD Kota
NO
PROGRAM
KEGIATAN
1 Program 4 Sosialisasi Kebijakan Pengembangan Pengelolaan Sampah Kinerja (Penegakkan Hukum Pengelola Yustisi Perda No.4 Tahun Persampahan 2000)
CSS Bjm.Vol 3
Pelaksana
DKPS
Instansi Terkait
Waktu Pelaksanaan
Alokasi Dana x1000
Sumber Dana
6 Bln
193,600
APBD Kota
TOTAL
50,470,906
21/23
BAB VIII LEMBAGA PELAKSANAAN 8.1. Pemerintah Pusat Pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah berperan sebagai lembaga pengatur dengan tugas: • membuat undang-undang dan peraturan tentang sanitasi secara umum yang mengatur kesehatan dan kebersihan di rumahtangga; dan • membuat undang-undang dan peraturan tentang sumberdaya yang mengatur tata-cara pengelolaan dan menanfaatan sumberdaya termasuk sampah. • Membuat undang-undang dan peraturan tentang pengelolaan limbah rumahtangga. 8.2. Pemerintah Kota Pemerintah kota dalam pengelolaan sampah berperan sebagai lembaga pengatur dan sekaligus pelaksana pengelolaan sampah dengan tugas: • Membuat peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di kota • Melaksanakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah • Menyediakan layanan pengelolaan sampah; • Melakukan pengawasan pengelolaan sampah. Pemerintah kota dalam menjalankan fungsinya telah melimpahkan wewenang kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan untuk melaksanakan dan pengawasan peraturan pengelolaan sampah tersebut. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kebersihan dan Pertamanan didukung oleh Dinas-dinas lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan pengelolaan sampah. 8.3. Lembaga Usaha Swasta Lembaga usaha swasta berperan sebagai mitra pemerintah kota dalam pengelolaan sampah, baik sebagai investor yang mendanai kegiatan pengelolaan sampah, termasuk daur ulang, maupun sebagai kontraktor
CSS Bjm.Vol 3
22/23
pelaksana pengelolaan sampah dari satuan kerja pemerintah daerah (SKPD). 8.4. Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai mitra pemerintah kota dalam pengelolaan sampah, baik sebagai perintis kegiatan maupun sebagai donor dalam penyediaan dana bagi kegiatan yang mendukung pengelolaan sampah, meliputi pengumpulan, pengangkutan, atau daur ulang, maupun sebagai pelaksana pengelolaan sampah. 8.5. Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Kelurahan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dan Kelurahan berperan sebagai mitra pemerintah kota, baik sebagai kepanjangan tangan pemerintah kota dalam penyediaan layanan pengelolaan sampah, maupun kegiatan kemasyarkatan termasuk penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, daur ulang, maupun sebagai pelaksana pengelolaan sampah. 8.6. Masyarakat Masyarakat berperan sebagai pelaku pengelolaan sampah yang sebenarnya. Penyediaan layanan oleh pemerintah kota, atau pihak lain tidak melepaskan tanggungjawab masyarakat secara keseluruhan dari pengelolaan sampah. Masyarakat secara umum akan menanggung resiko secara langsung dari dampak yang ditimbulakan akibat pengelolaan sampah yang buruk atau tidak memenuhi syarat keamanan lingkungan.
CSS Bjm.Vol 3
23/23
