BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD)
merupakan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangan di instansi pemerintahan. Paradigma pengelolaan keuangan BLUD ini pada dasarnya mengandung tiga kaidah manajemen keuangan negara yaitu berorientasi pada hasil, profesionalisme, serta akuntabilitas dan transparansi. Tiga kaidah manajemen keuangan negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik oleh pemerintah dan untuk memangkas ketidakefisienan. Selama ini instansi pemerintah dipandang tidak memiliki keleluasaan dalam mengelola keuangan ditambah dengan birokrasi yang rumit. Dengan diterapkannya pengelolaan keuangan BLUD tersebut instansi pemerintah sebagai pemberi layanan publik diharapkan dapat menerapkan pola keuangan yang lebih fleksibel sehingga dapat memaksimalkan mutu layanan (Armen & Azwar, 2013). Salah satu instansi di lingkungan pemerintah yang dapat menerapkan PPK BLUD adalah rumah sakit. Rumah sakit sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berperan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Terdapat beberapa tuntutan yang harus dipenuhi dalam mengelola rumah sakit diantaranya kepuasan pasien dan pengendalian biaya (Wildana dkk, 2012). Disisi lain rumah sakit sebagai organisasi besar yang padat karya memerlukan biaya operasional yang besar. Hal ini menyebabkan pengendalian biaya perlu dilakukan oleh rumah sakit agar biaya dapat digunakan seefektif mungkin (Armen & Azwar, 2013) 1
2
Rumah sakit pemerintah yang bersifat non-profit yang belum mendapatkan status BLUD dihadapkan pada keterbatasan penganggaran dan pengelolaan keuangan serta tidak memiliki kebebasan untuk meningkatkan pendapatan. Padahal rumah sakit merupakan organisasi besar yang harus terus beroperasi setiap harinya. Hal ini menyebabkan rumah sakit pemerintah tidak dapat berkembang dan tidak dapat bersaing dengan rumah sakit lain yang sudah berstatus BLUD ataupun rumah sakit swasta (Armen & Azwar, 2013). Oleh karena itu rumah sakit perlu dikelola dengan PPK BLUD. Namun belum semua rumah sakit siap dan sanggup menerapkan PPK BLUD tersebut. Peraturan mengenai PPK BLUD ini salah satunya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Salah satu rumah sakit pemerintah yang telah mendapatkan status BLUD adalah Rumah Sakit Indera Provinsi Bali. Rumah Sakit Indera merupakan salah satu Rumah Sakit Khusus kelas A yang baru mendapatkan status BLUD penuh pada tahun 2013. Karena baru berjalan selama dua tahun maka diperlukan kajian atau penelitian mengenai pelaksanaan PPK BLUD di Rumah Sakit Indera terutama peran PPK BLUD tersebut dalam meningkatkan pelayanan. Isu mengenai dampak pelaksanaan PPK BLUD terhadap mutu pelayanan di instansi pemerintahan telah banyak dibuktikan dalam beberapa penelitian. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa PPK BLUD berdampak positif terhadap kinerja instansi pemerintah terutama rumah sakit baik dari aspek keuangan maupun aspek non keuangan. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian terhadap dampak PPK BLUD terhadap kinerja rumah sakit di Rumah Sakit Indera. Pada tahun 2013 telah dilakukan evaluasi oleh pihak eksternal terkait PPK BLUD di Rumah Sakit Indera. Dalam evaluasi tersebut ditemukan beberapa temuan
3
yang perlu mendapat perhatian dari manajemen. Hasil temuan evaluasi tersebut diantaranya penyusunan RBA yang belum mengacu ketentuan, aset yang belum tercatat, pelaporan dan pencatatan keuangan yang belum didukung sistem dan prosedur yang memadai, Satuan Pengawas Internal (SPI) yang belum berfungsi, dan penatausahaan persediaan yang belum memadai. Rekomendasi terhadap hasil evaluasi tersebut dapat digunakan pihak manajemen untuk memperbaiki pelaksanaan PPK BLUD di Rumah Sakit Indera. Sehingga hasil perbaikan tersebut dapat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan sebagai tujuan dari pelaksanaan PPK BLUD itu sendiri. Disisi lain evaluasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Indera pada tahun 2013 tersebut belum sesuai dengan aturan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007. Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 evaluasi BLUD dilakukan dengan mengukur aspek keuangan dan non keuangan. Yang termasuk dalam aspek non keuangan antara lain perspektif pelanggan, perspektif proses pelayanan internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk mengukur kinerja rumah sakit baik dari kedua aspek yaitu aspek keuangan dan aspek non keuangan.
1.2
Rumusan Masalah PPK BLUD merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan selama dua tahun
oleh Rumah Sakit Indera. Evaluasi kinerja PPK BLUD menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 dilakukan dengan menilai kinerja aspek keuangan dan non keuangan. Oleh karena itu yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali setelah penerapan PPK BLUD baik dari aspek keuangan maupun aspek non keuangan?”
4
1.3
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai
berikut: 1.
Bagaimana gambaran kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif keuangan setelah pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah?
2.
Bagaimana gambaran kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif pelanggan setelah pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah?
3.
Bagaimana gambaran kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif proses internal pelayanan setelah pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah?
4.
Bagaimana gambaran kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan setelah pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah?
1.4
Tujuan Penelitian
1.4.1
Tujuan Umum Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali setelah pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 1.4.2
Tujuan Khusus Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.
Untuk menggambarkan kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif keuangan setelah pelaksanaan PPK BLUD
5
2.
Untuk menggambarkan kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif pelanggan setelah pelaksanaan PPK BLUD
3.
Untuk menggambarkan kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif proses internal layanan setelah pelaksanaan PPK BLUD
4.
Untuk menggambarkan kinerja Rumah Sakit Indera Provinsi Bali dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan setelah pelaksanaan PPK BLUD
1.5
Manfaat Penelitian
1.5.1
Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat
digunakan oleh Rumah Sakit Indera Provinsi Bali sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan atau mempertahankan kinerja yang ada sehingga dapat membawa Rumah Sakit Indera ke arah yang lebih baik. 1.5.2
Manfaat Teoritis Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini dapat
dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai evaluasi kinerja rumah sakit dan sebagai dasar penelitian selanjutnya.
1.6
Ruang Lingkup Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah semua manajemen rumah sakit yang
berkaitan dengan evaluasi kinerja di Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
