BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Lembaga swadaya masyarakat1 adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan
kepada masyarakat umum
tanpa
bertujuan
untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM adalah salah satu bagian yang memiliki peranan didalam struktur kemasyarakatan, dimana jika salah satu struktur itu tidak berjalan maka akan menggangu jalannya struktur secara keseluruhan. Sehingga LSM sebagai organisasi yang menjalankan fungsi-fungsinya. Harus mampu berperan dengan baik guna berjalannya struktur kemasyarakatan itu secara keseluruhan. Maka dengan berjalannya fungsi dari LSM yakni dalam hal ini perberdayaan dalam masyarakat akan memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan kesejahteraan masyarakat. Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasi anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan. Kemunculan berbagai LSM
yang memobilisasikan isu-isu perempuan
menunjukan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat. Di Indonesia kelahiran dari beberapa masyarakat,oleh masyarakat dan untuk masyaakat atau yang popular di sebut LSM pada tahun 1970-an dilihat dari 1
Selanjutnya akan penulis singkat menjadi LSM
krisis yang terjadi pada Negara Indonesia, kemiskinan, kerusakan lingkungan, pelarian politik, kekerasan oleh Negara, pada dasaranya tidak berbeda dengan kelahiran LSM inernasonal.2 Sejak awal kelahirannya pada hakikatnya para aktivis LSM Indonesia sepakat bahwa LSM adalah suatu wadah/media/alat, untuk memperjuangkan suatu perubahan yang mendasar bagi masyarakat. LSM bukan suatu tujuan, berada dalam suatu LSM adalah suatu pilihan, bukan karna terjerembab apalagi karna mencari nafkah. Suara
LSM diniatkan merupakan hentakan dan gaung dari
“silent majority” yang telah dibisukan dan distigmegasi pada masa krisis kemanusiaan terbesar di Indonesia tahun 1065.3 Berakhirnya pemerintahan orde baru membawa atmosfer baru bagi kehidupan berorganisasi di Indonesia. LSM juga organisasi non pemerintahan, sebagai salah satu bentuk organisasi telah leluasa muncul dan berkembang demikian pesat. Baik ditinjau dari organisasi maupun dari segi program kegiatan. Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakannya, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuan utamanya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam menggambil dan menjalankan keputusan. Sehingga tidak ada lagi kesewenangan dalam mengambil dan menjalankan keputusan.
2
Ichsan Malik, 2004, Lembaga Swadaya Masyarakat Menyuarakan Nurani Menggapai Kesetaraan, Jakarta: Buku Kompas. Hlm.6 3 Ibid, Hlm.7
Pada
awal
tahun
1990-an
LSM
Indonesia
mengalami
puncak
perkembangannya, jumlah LSM seluruh Indonesia 13.500. Jaringan internasional berfungsi dengan optimal. Para saat bersamaan jurnalis muda Indonesia yang awalnya adalah aktivis kampus atau aktivis LSM, bangkit, berkembang biak dengan cepat, dan mulai meraung serta bahu membahu dengan seluruh aktivis LSM. Gabungan
kekuatan ini mengantarkan LSM pada puncak kegiatannya
sebagai kelompok penekan dominasi Negara, serta dominasi kekuatan kapitalisme ekonomi.4 Akan tetapi puncak kejayaan LSM ini tidak berusia lama, baik karna digerogoti faktor internal, Indonesia memasuki masa reformasi setelah kejatuhan rezim otoriter milieristik Soeharto pada tahun 1997. Dengan kondisi sebagai Negara yang bangkrut secara ekonomi, diserbu globalisasi, serta mengalami sebagai kerentanan di bidang social budaya.5 Berbagai situasi eksernal ini mengantarkan LSM Indonesia hingga awal 2000-an mencapai puncak kegagapannya, limbung dan disorentasi. Dari sekian banyak pasang surut perkembangan LSM di Indonesia dan banyaknya perubahan, LSM Indonesia terus berubah menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Namun, prinsip dasarnya harus tetap konsisten yaitu sebagai wadah memperjuangkan aspirasi masyarakat korban, dan merenkonstruksi serta menentukan arah perubahan masa depan bangsa. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat ornop atau ONP (Bahasa 4 5
Ibid, Hlm.8 Ibid, Hlm.9
Inggris: non-governmental
organization; NGO).
Organisasi
tersebut
bukan
menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sbb :
Bukan bagian dari pemerintah dan birokrasi baik pemerintahan pusat, provinsi, kota hingga pemerintahan desa (baca : struktur organisasi pemerintahan desa) Tujuan didirikan organisasi tersebut tidaklah mencari keuntungan Memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk kepentingan masyarakat umum bukan hanya untuk kepentingan beberapa golongan saja6 Aswab Mahasin tentang LSM dalam skripsi Riko Antoni, dengan judul peran LSM dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di kota Padang, menyebutkan Lembaga Swadaya Masyarakat atau sering juga di sebut Organisasi Non Pemerintahan merupakan terjemahan dari asal kata non government organization. Di lihat dari ciri-cirinya LSM umumnya kecil, tidak birokratis, independent dan bersifat nirbala. Dari ciri-ciri tersebut lembaga swadaya masyarakat secara sederhana didefinikasikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan dengan tujuan meningkatkan kesahjetraan rakyat. Pada dasarnya kemunculan LSM adalah dalam rangka menciptakan kesahjetraan masyarakat sendiri.7 Kehadiran LSM semakin diperlukan sebagai bagian dari masyarakat. Pandangan atau aspirasinya serta program yang dilaksanakan, membuat lembaga masyarakat ini tampil sebagai salah satu organisasi yang menyuarakan hati nurani masyarakat. Salah satu tujuannya adalah menagih rasa tanggung jawab para penyelenggara Negara dalam mengambil dan menjalankan keputusan sehingga
6
http://guruppkn.com/ fungsi-lembaga-swadaya-masyarakat diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 13.20 WIB 7 Di kutip dari Riko Antoni peran LSM dalam melakukan pemberdayaan politik perempuan di kota padang dalam buku Aswab Mahasin. 1989. Pola gerakan pinggiran
tidak lagi kesewenangan-wenengan dalam bertindak. Masyarakat bukanlah sekedar objek pennderita, melainkan setara dalam kehidupan bangsa ini.8 Berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk LSM, telah memainkan peranan yang sangat penting dalam memobilisasi anggapan umum tentang isu-isu penting tentang perempuan, dengan tujuan akhir memberdayakan perempuan. Kemunculan berbagai LSM yang memobilisasi isu-isu perempuan menunjukan bahwa besarnya perhatian dari masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarat (LSM) adalah sebuah lembaga non Pemerintah yang mempunyai peranan sebagai jembatan dari masyarakat terhadap Pemerintah. Sehingga dari hal tersebut lembaga ini mempunyai peranan yang sangat kuat sebagai kekuatan politik di Indonesia yang dapat melakukan pengawasan sehingga menciptakan check and balances, dan juga memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan Pemerintah dan berhak melakukan protes bila hal tersebut dinilai tidak baik dan tidak sejalan dengan tujuan masyarakat. Pemberdayaan adalah suatu yang muncul dalam pendekatan pembangunan ketika masyarakat marginal memerlukan bantuan proses kegiatan ekonomi dan sosial dalam konteks kesejahteraan kehidupan masyarakat. Istilah pemberdayaan saat ini sudah sangat popular sebagai suatu pendekatan yang dilakukan pemerintah maupun LSM. Di Indonesia istilah pemberdayaan atau empeworment pada mulanya dilakukan LSM untuk memperkuat masyarakat baik secara sosial, ekonomi dan politik agar dapat merubah dan memperbaki posisi mereka ketika
8
Mansour, fakih, Masyarakat sipil untuk tranformasi social pergolakan ideology LSM Indonesia, pustaka pelajar, Yogyakarta, 1996. Hlm. 146
berhadapan dengan kelompok yang kuat secara social. Inti dari pemberdayaan adalah masyarakat marginal tertentu mempunyai posisi tawar sehingga menjadi proses pelaku pembangunan yang partisipatif dan aktif dan bukan hanya sebagai objek pembangunan. Dalam isu pemberdayaan ini tidak terepas pula isu pemberdayaan perempuan yang menjadi isu dalam kajian perempuan dan pembangunan. Program pemberdayaan perempuan di Indonesia pada hakekatnya telah dimulai sejak tahun 1978. Dalam perkembangannya upaya dalam kerangka pemberdayaan perempuan ini secara kesat mata telah menghasilkan suatu proses peningkatan dalam berbagai hal, seperti peningkatan dalam kondisi derajat dan kualitas hidup kaum perempuan di berbagai sektor trategis seperti bidang pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, kesehatan dan politik.9 LSM memiliki fungsi sebagai kekuatan politik, sudah dapat dilihat dari masa Orde Baru. Namun dimasa itu peran dan fungsinya masih minim sehingga lembaga ini tidak bisa berjalan dengan baik. Namun di awal reformasi sampai sekarang lembaga ini seperti jamur ditengah masyarakat, artinya sudah sangat banyak sekali berada ditengah masyarakat. Ada yang bergerak dibidang politik dan juga sosial ataupun ekonomi. Terlihat pada orde baru, rekayasa politik yang dilakukan untuk mengendalikan asosiasi profesi ini berhasil dilaksanakan sehingga legitimasi rezim orde baru semakin kuat. Kecuali itu LSM juga diawasi secara ketat untuk memastikan agar organisasi tidak mengancam agenda pembangunan orde baru. 9repository.usu.ac.id
pdf. Pemberdayaan perempuan (studi kasus pedagang jamu digedung Johor Medan), di akses pada tanggal 12 April 2014 pukul 1246 WIB
Jika diamati ternyata aktivis LSM asosiasi profesi berasal dari kelas menengah. Kemunculan secara tidak langsung berkenan dengan aktivitas ekonomi Negara. Namun, kemunculan mereka di Indonesia sebenarnya memang sudah difasilitsi oleh pemerintah, karena pemerintah mengharap agar agenda pembangunan mendapat dukungan dari LSM dan asosiasi profesi. Keterbatasan pemerintah dalam hal sumber daya manusia, keuangan, dan waktu juga menjadi perimbangan pemerintah untuk melibatkan kedua kelompok tersebut. Oleh karena itu pemerintah menyediakan kemudahan, perlindungan, dan bantuan sebagai kompensasi. Akibatnya, LSM dan asosiasi profesi tidak dapat berfungsi bagaimana layaknya organisasi semacam itu di Negara demokrasi. Dalam beberapa hal, hubungan antara pemerintah dengan organisasi ini adalah hubungan patronase. Pasca oerde baru jatuh, perkembangan LSM dan asosiasi profesi berlangsung cepat. Khusus LSM, perkembangan sebagai kekuatan politik mulai dapat dilihat, terutama dalam memengaruhi kebijakan publik. Menariknya, hampir disetiap daerah di Indonesia muncul banyak LSM baik yang bersifat lokal aupun yang memiliki jaringan internasional. Kemunculan LSM ini juga mencerminkan bahwa proses demokratisasi yang dilaksanakan pemerintah berhasil mendorong dinamika politik masyarakat. Keterlibatan masyarakat di LSM tidak saja dalam rangka menguatkan peran masyarakat, tetapi juga memobilisasi massa terkait dengan isu-isu tertentu. Dan yang paling penting, LSM dapat mendorong masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan
fungsi pemerintahan. Ini hal yang tidak dijumpai di pemerintahan masa orde baru.10 Kekuatan politik yang terjadi bukanlah sebuah sebab namun tecipta atas akibat rezim yang berkuasa pada saat itu, disanalah dinamika politik bergulir. Rezim yang datang sebagai pemicu dinamika politik itu, juga memiliki depedensi terhadap partisipasi dan budaya politik yang ada didalam masyarakat tersebut. Dalam meletakan sebuah pengaruh dalam kekuatan politik yang telah tertata dalam sistem, kekuatan politik dapat dibagi kedalam dua variable yakni, variable bebas dan tertutup. Variable bebas dalam dinamika dinamika politk Karena ia dapat
mendorong
kemunculan
institusi
kekuatan
politik
yang
selalu
bersinggungan dengan aktivitas politik dan pemerintahan dalam masyarakat. Selanjutnya, dalam sistem politik yang demokratis maka institusi kekuatan politik juga dipengaruhi oleh dinamika didalam sistem politik dan dapat dijadikan sebagai variable terikat didalam dinamika politik itu sendiri.11 Peran LSM penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan hal itu, Afan Gaffar menjelaskan bahwa kehadiran LSM adalah dalam rangka membantu pemerintahan yang memiliki kemampuan yang terbatas. Apalagi dalam konteks demokrasi, LSM sudah menjadi alternatif bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan pemerintahan. Walaupun LSM bergerak pada satu aspek yang penting, namun kebanyakan LSM tidak sepenuhnya bergerak didunia politik. Bratton mengungkapkan bahwa dalam
Asrinaldi, “kekuatan kekuatan politik indonesia”, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2014, hal 162 Lihat skripsi Dicki Andrika, kekuatan politik niniak mamak dalam pemerintahan nagari koto tangah dikabupaten tanah datar. Skripsi, Fisip, Unand. Hal.2 10 11
keadaan tertentu institusi ini dapat
menggeser fungsinya dari organsasi
masyarakat sipil menjadi organisasi masyarakat politik.12 Dinamika persoalan baru LSM nasional ternyata juga merembes ke semangat dan perjalan LSM lokal, karena tidak bisa di nafikan LSM di daerah berawal dari kehadirannya di ibu kota Negara. Namun satu hal yang menjadi catatan penting bahwa ide-ide kebenaran, keadilan dan menjunjung demokras sudah lama dilaksakan dan muncul di daerah-daerah. Di Sumatra Barat dinamika LSM pun terlihat awal tahun 1980-an dengan berdirinya lembaga-lembaga diskusi, konsuling, dan analisa seperti PKPI yang sudah lama ada di Indonesia. Salah satu sebabnya adalah kepulangan beberapa anak rantau yang pernah kuliah di Jawa lalu menyebarkan paham demokrasi dan HAM. Seperti kepulangan beberapa aktivis ITB san Institut Teknologi tekstil yang memulai aktivitasnya Institut Nasional Syafei (INS) Kayu Tanam. Mereka memulai pergerakan dengan mengadakan seminar dan mengajak anak muda hadir.13 Sampai saat ini ada beberapa LSM yang masih aktif di Sumbar di antaranya Yayasan Citra Mandiri, LBH Padang, PBHI Sumbar, Nurani Perempuan, LP2M dan lain-lain, yang masing-masingnya berbeda orientasi, salah satu yang paling menarik perhatian peneliti adalah LSM Nurani Perempuan yang berorientasi pada permasalahan perempuan di Sumbar, seperti permasalahan
12
Ibid, hal, 163 Dikutip dari skripsi Diana Pertiwi, Peran LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dalam menangani kekerasan terhadap perempuan (kasus: Nurani Perempuan Woman’s crisis centre), Hlm. 14. Fisip. Unand 13
kekerasan terhadap perempuan, pemberdayaan perempuan dan perempuan dalam politik. Women’s Crisis Center Nurani Perempuan berdiri sejak tahun 1999 di Kota Padang, yang nama wilayah kerjanya untuk Provinsi Sumatra Barat ini selalu berpijak pada visi misi yang selalu dijadikan acuan bagi setiap relawan yang terabung di dalamnya. Adapun visinya menciptakan dunia tanpa kekerasan khususnya perempuan, karena segala bentuk kekerasan adalah pelangaran HAM di sebut Crisis Center karna biasanya perempuan korban kekerasan berada dalam kondisi krisis atau genting secara fisik maupun psikologis terkait dengan keamanan dirinya seperti lika-luka, pendarahan dan trauma. 14 Nurani Perempuan adalah salah satu lembaga pengadalayanan untuk perempuan korban kekerasan di Sumatra Barat juga tempat perempuan bisa memperoleh penanganan yang tepat diperlukan, sedangkan kegiatan nurani perempuan umumnya meliputi serangkaian kegiatan pendampingan atau memberikan layanan yang dibutuhkan oleh perempuan korban kekerasan. Selain di dalam pendampingan korban kekerasan nurani perempuan juga mempunyai perhatian tehadap perempuan dan politik. Pembicaraan tentang perempuan penulis tertarik tentang masalah keterwakilan perempuan dalam perpolitikan di Indonesia, hal ini menjadi hal yang penting dalam upaya meningkatkan peran politik (Political Reresentative), di artikan sebagai terwakilinya kepentingan anggota masyarakat di institusi-institusi perwakilan DPRD melalui proses politik tersebut. Keterwakilan politik
14ibid,
Hal. 6
perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran politik perempuan secara umum. Telah diketahui, bahwa Indonesia selama ini telah memiliki catatan panjang dalam upaya pemberdayaan perempuan melalui berbagai ketentuan perundangundangan. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan politik, kerena masih banyaknya anggapan bahwa politik adalah dunia laki-laki. Perlu peningkatan pendidikan politik bagi perempuan, terutama di daerah pedesaan. Sedikinya jumlah perempuan menduduki jabatan sebagai pengambil keputusan di lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perlu ditingkatkan berbagai upaya aksi afirmasi guna meningkatkan kualitas perempuan, dan berbagai peraturan yang menghambatnya perlu di sempuranakan.15 pada prakteknya ternyata partisipasi dari perempuan untuk berperan di bidang politik masih sangat terbatas dan jauh dari yang diharapakan. Pada masa periode legislatif tahun 2004, 2009 dan 2014, sesuai dengan landasan hukum dalam meningkatkan partisipasi perempuan dengan kuota sekurang-kurangnya 30%, namun dalam data yang di temukan hanyalah 11%. Pada artinya perempuan masih belum dapat menyukseskan landasan hukum yang telah dibuat. Pada saat ini sebenarnya hak-hak politik perempuan sudah diakui dan mendapatkan respon yang positif oleh orang-orang yang berkegiatan dalam dunia politik, namun dalam pengaplikasiannya dan pelaksanaanya hak-hak tersebut belum memberikan jaminan dengan adanya pemerintahan yang demokratis.16
15Jurnal
afirmasi vol 01, oktober 2011, representasi politik perempuan, Women Research institute, 2011, hal, 4 16 www.rumahpemilu.org, Buku Panduan Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Melalui Kajian Kasus-Kasus. Di akses pada tanggal 24 April 2016 Pada pukul 13.30 WiB
Dengan sistem Pemilu proporsional yang digabungkan dengan afirmasi berupa angka kuota minimal dan sistem zipper system atau sistem selang seling. Dengan menekankan kuota lebih dari 30% sampai dengan 40% dapat meningkatkan angka kuota agar dapat kemungkinan terpilihnya perempuan semakin baik dan mudah. Walaupun pada dasarnya lebih menekankan kepada tujuan akhir yaitu kuota 30% itu dapat terpenuhi tanpa ada yang kurang. Karena angka 30% dianggap masih tergolong angka kritis untuk mempengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, untuk mencapai kuota 30% perempuan didalam pencalonan anggota legislatif (DPRD), maka pada tahap pencalonan diperlukan representasi lebih dari 30% yakni 40% dengan demikian sistem proporsional kuota 30% akan dapat tercapai.17 Rendahnya perwakilan perempuan
tidak semata-mata merugikan
kelompok perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Kepedulian perempuan terhadap isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, anti kekerasan, dan lingkungan, tidak bisa berbuah menjadi kebijakan selama mereka tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Pengalaman hidup dan kepedulian perempuan yang khas menjadikan mereka harus memperjuangkan sendiri apa yang diinginkannya. Penerapan aturan affirmative action belum berjalan maksimal. Partai politik belum mampu melepaskan diri sepenuhnya dari kooptasi nilai-nilai partriakis yang tumbuh dan mengakar di masyarakat. Partai politik, misalnya,
17
http://repository.unej.ac.id, Rizal Am, rekrutmen partai politik terhadap keterwakilan perempuan dalampencalonan anggota DPRD pada pemiihan umum diakses pada hari jumat tanggal 1 oktober 2015 pukul 13.20 WIB
cendrung enggan merekrut perempuan kader untuk menjadi teras yang memiliki privilege terlibat dalam pembuatan keputusan partai, termasuk dalam pencalonan sebagai anggota legislatif untuk pemilihan umum. Tidaklah mengherankan jika partai politik terkesan setengah hati dalam melaksanakan tindak afirmasi 30 persen untuk keterwakilan perempuan. Dalam penerapan tindak afirmasi zipper system pun, partai politik umumnya meletakan perempuan calon di nomor-nomor kelipatan tiga. Kebijakan afirmasi memang ditujukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Beberapa pengamat menyatakan secara kritis bahwa tindak afirmasi seharusnya tidak mengejar jumlah semata demi meningkatkan keterwakilan perempuan. Komitmen perempuan anggota lembaga legislatif terhadap perjuangan perbaikan permasalahan perempuan dan kesetaraan gender pun dipermasalahkan. Tindak afirmatif dilakukan karena kelompok minoritas tidak memiliki kondisi yang seimbang dengan kelompok dominan untuk bisa ikut serta berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan. Keterwakilan perempuan di lembaga legilatif sebagai suatu solusi kolektif (yang memenuhi kuota 30 persen dan mampu berkontribusi positif dalam pembuatan kebijakan yang responsive gender) bisa didapatkan hanya dengan suatu kerja kolektif yang melibatkan pihak di luar kelompok perempuan yang sangat mungkin memakan waktu lama.18 Mayoritas laki-laki di DPR sulit diharapkan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan sebab mereka tidak mengalami dan memahami apa yang 18
Afirmasi, Jurnal pengembangan pemikir feminis, Women Research Institute vol. 01, Jakarta, 2011, hal 9
dirasakan dan diinginkan perempuan.Sebagai bagian gerakan demokrasi, perjuangan perempuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen harus dilakukan dengan cara-cara demokratis, yakni melalui pemilu yang jujur dan adil. Di sinilah perlunya gerakan peningkatan keterwakilan perempuan memilih sistem pemilu yang memberi kesempatan lebih terbuka bagi para calon perempuan untuk memasuki parlemen. Dalam pemilihan sistem pemilu, konstitusi sesungguhnya sudah berpihak kepada perempuan. Hal ini terlihat dari penggunaan sistem pemilu proporsional untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 1.2 RUMUSAN MASALAH LSM di tengah-tengah kehidupan masyarakat, di satu sisi di akui sangatlah memberi dampak positif karena banyak membantu rakyat kecil dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun disisi lain, kehadiran LSM tidak jarang jadi bahan olokan. Ini Karena di antara LSM ada yang tidak jelas orientasi, visi dan misi (kalaupun ada Cuma diatas kertas dan bersifat normatif), bahkan cendrung didirikan hanya untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu. Kenyataan adanya LSM yang berdiri hanya untuk mencari keuntungan sesaat, cukup menonjol. Sejauh ini menerapan kebijakan ini telah dilaksanakan dengan baik oleh partai politik dengan adanya pengawasan dari pemerintah daerah. Namun Seperti halnya hasil pemilu legislatife di Sumbar Pada 2009, di DPRD provinsi, kabupaten dan kota di Sumbar, dari 540 kursi ada 47 kursi untuk perempuan. Pada 2014, dari 585 total kursi, hanya 49 kursi untuk perempuan.
Pada Pemilu 2014
dimana Jumlah kursi di DPRD Provinsi dan 6
kabupaten/kota di Sumbar bertambah sampai 40 kursi. DPRD Sumbar, misalnya bertambah 10 kursi dari sebelumnya 55 menjadi 65 kursi. Sementara, 6 kabupaten bertambah masing-masing 5 kursi. Dari 540 kursi sebelumnya, menjadi 585 kursi, atau naik 8,3 persen. 45 kursi bertambah, 43 milik laki-laki, dan perempuan hanya bertambah 2 kursi.19 Meski sedikit bertambah dari segi jumlah, namun dari sisi persentase semakin berkurang. Berikut datanya jumlah kursi di tiap Kabupaten/Kota Sumbar Tabel 1:1 Anggota DPRD Propinsi, dan Kabupaten/Kota di Sumatra Barat Hasil Pemilu 2014 2009
2010
DPRD NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Provinsi Sumbar Kota padang Kab. Padang pariaman Kota Pariaman Kota Padang Panjang Kab. Tanah datar Kab. Agam Kota Bukittinggi Kab. Pasaman Barat Kab. Pasaman Kota Payakumbuh Kab. Lima Puluh Kota Kab. Pesisir Selatan Kab. Mentawai Kota Solok Kab. Solok Kab. Solok Selatan Kab. Dhamasraya Kab. Sijunjung
P 7 3 3 2 4 3 3 4 1 1 2 2 0 0 2 1 2 1 2 47
Kursi 55 45 35 20 20 35 40 25 35 30 25 35 40 20 20 35 25 25 25 545
% 12,7 6,7 8,6 10 20 8,6 7,5 16 2,8 3,3 8 5,7 0 0 10 2,8 8 4 8 8,6
P 6 7 2 1 4 3 1 2 0 2 2 4 3 0 1 3 0 1 3 49
Kursi 65 45 40 20 20 35 45 25 40 35 25 35 45 20 20 35 25 25 30 585
% 9,2 15,5 5 5 20 8,6 2,2 8 0 5,7 8 11,4 6,7 0 5 8,6 0 4 10 8,4
JUMLAH
19
http://wccnuraniperempuan.blogspot.co.id tingkatkan-kapasitas-perempuan-diparlemen di akses pada tanggal 1 Oktober 2015 pada pukul 13.13 WIB
*sumber: Data Nurani Perempuan 2014 Dari data tabel di atas dapat dilihat jumlah keterwakilan perempuan meningkat dari hasil pemilu 2009 yang 47 kursi perempuan menjadi 49 kursi di pemilu 2014. Dari tabel diats penulis tertarik pada peningkatan jumlah persentase di Kota Padang dimana pada thun 2009 hanya 6,7% menjadi 15,5% pada tahun 2014. Meskipun untuk sebahagian daerah persentase perempuan relatif baik, namun masih relatif banyak daerah yang keterwakilan perempuannya sangat rendah. Kondisi ini akan sangat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan dan keputusan yang dihasilkan. Dominasi laki-laki yang cenderung patriarkhis dan biasa gender senantiasa akan mengabaikan isu-isu perempuan seperti kesehatan reproduksi, kekerasan seksual, kesehatan ibu dan anak, dll. Kebijakan yang yang telah
ada selama ini tidak benar-benar menjawab kebutuhan dari kaum
perempuan. Salah satu peluang dalam melakukan peningkatan representatif perempuan adalah dengan memberdayakan politk perempuan melalui organisasi perempuan, maraknya organisasi perempuan dan forum-forum yang berperspketif perempuan, dimana anggota didominasi oleh kaum perempuan, merupakan salah satu indikator bahwa potensi perempuan sangat besar. Forum ini mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan menjadi satu wadah bagi perempuan untuk mengembangkan pemahaman akan pentingnya peran perempuan di segala aspek kehidupan. Kehadiran berbagai organisasi dan kelompok perempuan merupakan suatu peluang yang sangat bagus dalam upaya pemberdayaan terhadap perempuan memiliki peranan yang cukup besar dalam melakukan pemberdayaan perempuan.
Peranan politik perempuan di Minangkabau adalah suatu hal yang vital untuk
masyarakat
Minangkabau. Peranan tersebut
bukan hanya
untuk
mempertahakan prestize zaman kejayaan adat Minangkabau, akan tetapi merupakan fungsi dasar yang menjamin keberlakuan sistem matrilineal tetap dipertahankan dan dibela oleh masyarakat. Dengan pertimbangan arti pentingnya tersebut maka masuknya perempuan Minangkabau kedalam formasi politik adalah realistik. Pengingkaran atau penolakan terhadap peranan politik perempuan Minangkabau, berarti penghapusan salah satu elemen kekuatan sosial dan politik yang paling memiliki alasan rasional, untuk mencegah kerusakan-kerusakan kultural dan material di tanah Minangkabau.20 Peran dan partisipasi politik perempuan Minangkabau khusunya dalam lembaga formal dan informal harus diakui masih sering terabaikan. Salah satu wujud keterabaian tersebut misalnya misalnya tercermin dari angka-angka partisipasi perempuan dalam lembaga informal, apalagi lembaga informal yang terekam dalam angka-angka statistik yang sering memimbulkan pertanyaan karena dihadapkan dengan kenyataan yang ada, angka-angka itu terlalu kecil.21 Adanya kekuatan politik tidaklah terlepas dari berbagai macam unsur partisipasi politik yang muncul mencoba mendominasi pengaruh dan kekuatan kelompoknya baik itu kelompok yang bersifat formal maupun informal. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa apapun usaha dan tindakan sebuah kelompok dalam memperjuangkan kepentingannya adalah sebuah tindakan kekuatan politik
20
Alfian Miko dan Asmawi, 1996. Wanita di Sumatra Barat, Padang; lembaga penelitian Universitas Andalas. Hlm.56 21 Setyati, sri, 2006, Dari pedalaman Minangkabau ke Pelosok Mentawai perempuan, politik dan pemberdayaan masyarakat adat, Padang. Andalas university Press. Hlm. 13
baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung, dengan kata lain kekeuatan politik memunculkan kelompok-kelompok yang akan menguasai dan dikuasai, yang berpengaruh dan dipengaruhi baik itu adalah penahan oposisi ataupun penentang oposisi.22 Rendahnya keterwakilan perempuan di bidang politik ini, tentu memberikan implikasi yang lebih luas pada kehidupan perempuan. Padahal, kehadiran perempuan di parlemen disadari akan membawa cara pandang dan tindak yang berbeda. Kehadiran perempuan di parlemen sangat diharapkan dapat membawa berbagai isu yang hadir dalam kehidupan perempuan. Misalnya semakin meningkatkan angka kekerasan terhadap perempuan, baik di ranah domestik maupun publik, rendahnya kesempatan kerja bagi perempuan (isu trafficking, PRT, eksploitasi seksual) dan lainnya. Berbagai penyebab mengapa angka keterwakilan perempuan di legislatif masih sangat rendah. Budaya patriarkhi yang masih mengakar dan relasi kuasa yang sangat timpang antara perempuan dan laki-laki, merupakan akar persoalannya. Adanya kepercayaan bahwa perempuan hanya bertugas di ranah domestik menghambat mereka untuk memasuki ranah publik yang selama ini dikuasai oleh laki-laki. Karena itu, kesempatan luas yang dibuka oleh adanya aksi afirmasi di legislatife harus bermanfaat bagi perempuan untuk lebih meningkatkan keterwakilan mereka dan membawa berbagai isu yang selama ini tak dapat disuarakan oleh laki-laki. Namun, ini tentu tidak akan mudah bagi perempuan jika tak ada kesempatan yang adil dan proses percepatan dalam peningkatan
22
lihat skripsi Dicki Andrika, kekuatan politik niniak mamak dalam pemerintahan nagari koto tangah dikabupaten tanah datar. Skripsi Fisip Unand. hal.
pemahaman dan keterampilan dalam menguasai ruang politik (legislatif) ini. Karena itu, upaya peningkatan kapasitas calon legislatif perempuan menjadi upaya yang strategis untuk dapat meningkatkan keterwakilan ini. Di samping upaya dari pemerintahan dan partai politik disamping itu juga ada organisasi non pemerintahan yang menggunakan kekuatan politik dan menggambil peran yang besar terhadap permasalahan ini yaitunya Lembaga Swadaya Masyarakat Nurani Perempuan Sumatra barat. Salah satu LSM yang mempunyai perhatian terhadap permasalahan ketidakadilan gender terutama yang dialami oleh perempuan. Lembaga ini memiliki ideoloi gender dalam konteks pemberdayaan masyarakat dengan nilai-nilai kesetaraan gender. Fokus kerja dari Nurani Perempuan adalah pemberdayaan kelompok perempuan yang dilakukan pada kelompok-kelompok perempuan di beberapa daerah. Dengan melakukan kegiatan pembekalan pada calon anggota legislatif perempuan, Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan perempuan yang tidak hanya peka terhadap isu kesetaraan gender saja tetapi juga mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan rakayat serta meminimalisir KDRT terhadap kaum perempuan. Selanjutnya nurani perempuan mengadakan acara seminar sehari refleksi perolehan suara perempuan dalam pemilihan legislatif 2014 di Provinsi Sumatra Barat, seminar ini merupakan titik lanjut dari pelatihan bagi para caleg perempuan, temu konstituen dan radio talkshow di beberapa kota yang sudah dilakukan sejak akhir 2013 lalu.nurani perempuan mengambil andil yang cukup besar dalam upaya pemberdayaan politik perempuan, Dengan bekerja sama dengan LSM perempuan lainnya seperti LP2M, PBHI, KPPI, PPDI Kota Padang,
Komunitas Seni Nan Tumpah serta The Asia Foundatiion, Puskapol Universitas Indonesia dan beberapa komunitas dan masyarakat dampingan Nurani Perempuan. Pemberdayaan politik perempuan yang dilakukan oleh Nurani Perempuan didasari oleh kenyataan adanya ketidakadilan yang terjadi pada perempuan, perempuan adalah kelompok yang termarjinalkan dalam politik. upaya yang dilakukan ini terhadap perempuan sangatlah penting sekali untuk dilakukan dalam upaya menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan adanya kesetaraan ini maka perempuan akan memiliki akses untuk ikut berperan serta dalam kehidupan bernegara. Dari penjelasan di atas berikut adalah rumusan masalah yang ingin di teliti oleh penulis yaitu: Bagaimana peran Nurani Perempuan dalam pemberdayaan politik calon legislatif perempuan pada pemilu 2014? 1.3 TUJUAN PENELITIAN Adapun tujuan penelitian ini adalah: Untuk menganalisis peran Nurani Perempuan dalam pemberdayaan politik calon legislatif perempuan pada pemilu 2014. I.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memenuhi 2 aspek signifikan penelitian yakni : 1. Manfaat akademis Secara akademis, penelitian ini diharapkan bisa menjelaskan/ menggambarkan peran Nurani Perempuan dalam pemberdayaan politik calon
legislatif perempuan pada pemilu 2014, sehingga penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya. 2. Manfaat praktis Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pedoman atau masukan kepada Nurani Perempuan ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat lain dalam menjalankan pelaksanaan pemberdayaan politik perempuan.
