BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Auditor adalah seseorang yang profesional dan memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi, perusahaan, atau instansi. Auditor dapat dibedakan menjadi tiga yaitu auditor pemerintah, auditor intern, dan auditor independen. Fungsi dan peran masing-masing auditor berbeda. Auditor pemerintah dibedakan menjadi dua yaitu auditor eksternal dan internal yang bertugas melakukan audit atas laporan keuangan. Kegiatan audit merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi akuntansi oleh seorang yang kompeten yaitu auditor. Dalam melakukan audit intern, auditor harus mampu menemukan bukti-bukti yang dapat menguatkan atau mendukung kesimpulan yang akan diambil. Tanpa bukti yang cukup laporan auditor tidak akan ada gunanya dan tidak akan dipercaya oleh pihak yang membutuhkan. Di Indonesia kegiatan audit intern pemerintah merupakan salah satu tanggung jawab Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. APIP terdiri dari Badan
1
Pengawasan
Keuangan
dan
Pembangunan
(BPKP),
Inspektorat
Jenderal/Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kementerian/Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran APIP semakin lama semakin strategis dan mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bertanggung jawab dan mengutamakan transparansi dalam setiap kegiatan pemerintah. Peran APIP yang baik dapat diwujukan dengan adanya auditor yang profesional, independen, dan kredibel yang mampu menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan suatu ukuran kualitas atau mutu yang sesuai dengan penugasan masing-masing APIP. Dalam PP No. 60 Tahun 2008, Pasal 1 pada bagian keempat disebutkan bahwa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pelaksanaan pengawasan dilakukan secara umum melalui kegiatan audit. Audit
2
yang dilakukan oleh BPKP dilakukan oleh seorang auditor yang kompeten. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya BPKP memerlukan standar audit intern pemerintah Indonesia yang wajib dipatuhi auditor. Standar audit intern pemerintah Indonesia bertujuan agar perlaksanaan audit intern dapat berkualitas siapapun auditornya. Salah satu bidang di BPKP DIY yang melakukan audit adalah bidang Pengawas Instansi Pemerintah Pusat. Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat (IPP) merupakan bagian atau tim kerja di BPKP DIY yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, program,
pelaksanaan
pengawasan
instansi
pemerintah
pusat,
dan
pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat serta pengawasan penyelenggaraan akuntabilitas instansi pemerintah pusat dan evaluasi hasil pengawasan. Sebagai auditor presiden, auditor di bidang IPP harus memiliki kredibilitas, independesi, serta persyaratan yang baik. Dalam hal pelaksanaan audit yang dilakukan IPP, ada yang menarik perhatian penulis yaitu audit atas laporan keuangan. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan IPP agak berbeda dengan audit atas laporan keuangan perusahaan, yaitu audit atas laporan keuangan loan. Laporan keuangan loan merupakan laporan keuangan khusus yang dibuat sehubungan dengan tanggung jawab penerima dana hibah bantuan luar negeri kepada pihak pemberi bantuan (lander). Dalam hal ini BPKP dimintai oleh pemerintah pusat dan lander untuk mengaudit laporan keuangan atas loan yang diberikan. Menurut keterangan kepala bidang IPP, format laporan keuangan biasa dengan laporan keuangan loan agak berbeda.
3
Format laporan auditnya juga akan berbeda tetapi opini audit tetap akan disertakan di dalamnya. Audit atas laporan keuangan sangat diperlukan untuk instansi pemerintah dalam hal ini khususnya audit atas laporan keuangan loan. Hal ini disebabkan pihak lander ingin mengetahui bagaimana dana yang mereka berikan dipergunakan. Lander akan meminta pertanggungjawaban manajemen dalam bentuk laporan keuangan. Tidak hanya itu, lander ingin mengetahui hasil audit atas laporan keuangan tersebut maka mau tidak mau laporan audit akhir yang disajikan juga harus memenuhi standar yang diakui secara internasional yaitu ISA atau dikenal di Indonesia sebagai SA. Manajemen bertanggung jawab membuat dan menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan perlu diaudit oleh pihak ketiga yang independen yaitu auditor internal pemerintah. Pertama hal ini disebabkan dana loan diberikan pada instansi pemerintah di daerah-daerah dan bukan ke perusahaan publik. Kedua, ada kemungkinan laporan keuangan yang disajikan mengandung kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ketiga, laporan keuangan yang sudah diaudit dan mendapat opini unqualified, diharapkan para pemakai laporan keuangan dapat yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Materialitas merupakan dasar penetapan standar auditing tentang standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Oleh karena itu, materialitas memiliki
4
pengaruh yang mencakup semua aspek audit dalam audit atas laporan keuangan. Suatu jumlah yang material dalam laporan keuangan suatu entitas atau instansi tertentu mungkin tidak material dalam laporan keuangan entitas atau instansi lain yang memiliki ukuran dan sifat yang berbeda. Begitu juga, kemungkinan terjadi perubahan materialitas dalam laporan keuangan dari periode akuntansi satu ke periode akuntansi yang lain. Materialitas dapat diketahui atau dihitung dari laporan keuangan pada tahun tersebut sehingga sifatnya dinamis. Pada saat instansi pemerintah menerbitkan laporan keuangannya, instansi tersebut ingin menggambarkan kondisinya dalam keadaan yang terbaik. Laporan keuangan menyajikan informasi lebih dari sekedar angka-angka karena harus mencakup informasi yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja instansi. Hal ini dapat menimbulkan potensi kecurangan pada laporan keuangan yang akan menyesatkan pengguna laporan keuangan. Seperti kita ketahui sekarang sering terjadi tindak korupsi di berbagai instansi pemerintah. Lemahnya pengawasan dan adanya kesempatan memicu sebagian kalangan untuk mencari keuntungan pribadi. Ketika terdapat salah saji material dalam laporan keuangan, maka informasi yang disajikan menjadi tidak relevan untuk dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan karena analisis yang dilakukan tidak berdasarkan informasi yang sebenarnya. Materialitas merupakan nilai salah saji informasi akuntansi yang dapat dihitung. Salah saji informasi ini dapat mempengaruhi pihak-pihak yang memakai informasi akuntansi tersebut.
5
Informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, karena hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan berlawanan. Informasi yang disajikan atas dasar kebutuhan dan keinginan pihak tertentu menimbulkan risiko kecurangan (fraud) karena laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi keuangan instansi yang sebenarnya. Inilah yang akhirnya mengharuskan auditor memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan. BPKP sebagai auditor intern yang bertanggung jawab langusng dibawah presiden juga memperhatikan kualitas audit. Tidak sedikit kita ketahui dari berbagai media adanya auditor yang melakukan kecurangan dalam memeriksa laporan keuangan. Ada banyak hal yang bisa membuat auditor terlibat dalam kecurangan. Oleh karena itu profesionalisme serta kepatuhan pada standar audit yang berlaku sangat dibutuhkan. Sebagai contoh, dalam SA 700 disebutkan bahwa Auditor harus mengevaluasi apakah laporan keuangan disusun, dalam semua hal yang material, sesuai dengan ketentuan dalam kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pengevaluasian tersebut harus mencakup pertimbangan atas aspek kualitatif praktik akuntansi entitas, termasuk indikator kemungkinan penyimpangan dalam pertimbangan manajemen.1 Oleh karena itu tidak hanya profesionalitas maupun independensi auditor, mengikuti standar audit yang ada juga sangat penting.
1
SA 700, Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan Atas Laporan Keuangan, no 12, halaman 6
6
Ada beberapa standar audit yang pernah diterapkan di Indonesia seperti standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang kini menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kemudian ada juga Standar Profesional Akuntan Publik (PSAP) dan International Standard on Audit (ISA). Pada dasarnya standar-standar itu mirip. BPKP merupakan auditor intern sehingga mempunyai standar tersendiri. Namun bukan berarti standar BPKP berbeda dengan standar yang lainnya. Setelah dilakukan wawancara, dapat diketahui secara umum BPKP khususnya bidang IPP dalam melaksanakan audit keuangan menerapkan standar dari Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) sebagai pedoman audit yang dilakukan. Standar ini memang memiliki kesamaan pada umumnya dengan standar audit oleh IAI maupun IAPI, tetapi pada poin ketiga terdapat sedikit perbedaan yakni standar komunikasi, namun pada dasarnya adalah sama yakni mengkomunikasikan hasil temuan dalam bentuk tertulis atau dengan kata lain laporan tertulis. Setelah dilakukan wawancara dengan kepala bidang IPP diketahui juga bahwa audit atas laporan keuangan loan oleh BPKP DIY merupakan sebuah audit dukungan. Audit dukungan ini ditujukan kepada BPKP pusat, karena selanjutnya BPKP pusat yang akan meneruskan laporan audit kepada pihak lander dalam standar yang memenuhi keinginan lander. Standar audit yang diterapkan bidang IPP di BPKP DIY dalam melakukan audit laporan keuangan loan mengadopsi Standar AAIPI yang mempunyai isi pokok standar umum, standar pelaksanaan audit intern, dan standar komunikasi audit intern. Kemudian ditambah lagi dengan adanya pedoman mengenai audit loan dari BPKP Pusat. Seperti telah dijelaskan di
7
atas bahwa loan merupakan dana bantuan luar negeri, maka pihak lander menginginkan laporan hasi audit yang diterimanya berstandar internasioanl. Oleh karena itu BPKP terutama BPKP Pusat juga menggunakan Standar ISA terutama SA 700 tentang Perumusan suatu opini dan pelaporan atas laporan keuangan. Dari alasan-alasan tersebut, mengikuti standar audit akan bermanfaat dalam
menghasilkan
laporan
audit
yang
dapat
dipercaya
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Standar audit sendiri selama ini sudah mengalami perkembangan dan berbagai macam revisi. Tim IPP di BPKP DIY juga seharusnya memenuhi standar audit yang diterapkan dalam melaksanakan kewajibannya sebagai auditor. Inilah yang menjadi alasan mengapa penulis mengambil judul “Analisis Penerapan Standar Audit atas Audit Laporan Keuangan Loan oleh BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”.
1.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang tersebut dapat diketahui mengenai pentingnya sebuah standar dalam auditing. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk menganalisa bagaimana Standar Audit telah diterapkan di BPKP DIY khususnya oleh bidang IPP ?
8
1.3 Tujuan Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bahwa BPKP DIY sudah memenuhi standar audit AAIPI dalam melakukan audit atas laporan keuangan loan di wilayah kerja BPKP DIY.
1.4 Manfaat Manfaat dari analisis standard audit yang diterapkan Bidang Instansi Pemerintah Pusat di BPKP DIY antara lain: 1. Bagi Pihak BPKP DIY Dengan adanya analisis ini dapat diketahui apakah BPKP DIY sudah mematuhi standar yang digunakan selama dengan baik atau belum. 2. Bagi Penulis Untuk menambah wawasan terutama implementasi dari apa yang sudah dipelajari di Universtias Gadjah Mada selama menempuh kuliah di jurusan Diploma Akuntansi. 3. Bagi Penulisan Selanjutnya Analisis ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi para penulis yang terkait dengan hal-hal mengenai standar auditing.
9
1.5 Kerangka Penulisan Bab I Pendahuluan Dalam bab pendahuluan berisi tentang pendahuluan dari penulisan tugas akhir. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan, tujuan, manfaat, dan kerangka penulisan. Bab II Tinjauan Umum dan Landasan Teori Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai kondisi umum tentang topik penulisan. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai metodologi penulisan. Bab III Pembahasan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai Analisis Penerapan Standar Audit atas Audit Laporan Keuangan Loan oleh BPKP Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bab IV Penutup Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tugas akhir yang berisikan mengenai kesimpulan dari pokok pembahasan yang ditulis serta akan dilanjutkan dengan pemberian saran.
10
