BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Kawasan perdesaan sebagai basis utama dan bagian terbesar dalam wilayah
Kabupaten Lebak, sangat membutuhkan percepatan pembangunan secara bertahap, proporsional dan berkelanjutan. Berbagai keterbatasan kapasitas dan ketertinggalan kondisi wilayah yang terdapat di perdesaan, senantiasa dihadapkan pada isu disparitas regional yang bersifat makro bahwa Kabupaten Lebak adalah salah satu dari 183 Daerah Tertinggal di Indonesia, yang sekaligus merupakan daerah terluas dalam wilayah Propinsi Banten. Hal ini tentu berimplikasi terhadap kebutuhan mendasar atas ketersediaan suatu sistem perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin keseimbangan antar sektor dan regional, yang berorientasi kepada pembangunan perdesaan. Bertitik tolak dari pola pikir integrasi perencanaan pembangunan daerah dalam suatu kerangka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kabupaten Lebak telah berupaya untuk mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta RTRW dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten yang kemudian diwujudkan dalam dokumen RTRW dan RPJPD Kabupaten Lebak, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008. Selanjutnya dengan berlandaskan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
sebagaimana
telah
dijabarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, serta mencermati amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lebak siap mengimplementasikannya melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Pada penghujung tahun 2008, warga masyarakat Kabupaten Lebak telah berhasil melalui suatu proses demokrasi rakyat dalam bentuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara aman, lancar dan tertib. Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-1
Konsekuensi logis atas penetapan Bupati dan Wakil Bupati Lebak terpilih oleh Menteri Dalam Negeri, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pelantikan oleh Gubernur Banten atas nama Presiden Republik Indonesia, mengamanatkan penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014. Dokumen RPJMD termaksud merupakan penjabaran dari Visi–Misi dan Program Kerja Bupati / Wakil Bupati Lebak terpilih, yang kemudian dituangkan ke dalam Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Proses penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 dilaksanakan secara terpadu dengan metode teknokratik dan partisipatif, serta senantiasa mengacu kepada RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Banten. Upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, sangat memerlukan langkah-langkah strategis secara sistematis guna tercapainya sasaran dan tujuan yang telah menjadi komitmen serta kesepakatan dari seluruh komponen warga masyarakat selaku para pemangku kepentingan (multi–stakeholders) untuk mengantisipasi dinamika kebutuhan pembangunan daerah. Hal ini secara khusus dituangkan dalam jangka waktu lima tahunan yang disesuaikan dengan periode dan
masa
jabatan
Kepala
Daerah
Tahun
2008–2013
untuk
kemudian
memperhitungkan waktu transisi kepemimpinan, sehingga RPJMD memiliki periode tahun 2009–2014. Substansi dokumen RPJMD ini, diarahkan untuk dapat mengukur capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Lebak beserta Aparat Pemerintahnya sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian dokumen RPJMD dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) hingga RAPBD serta penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan tolok ukur kinerja Kepala Daerah. Oleh karena itu, RPJMD ini akan memuat Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan indikatif
yang akan dilaksanakan di
Kabupaten Lebak,
dengan
menguraikan berbagai Program yang diusulkan rencana indikatif pendanaannya melalui APBD Kabupaten Lebak dan/atau sumber–sumber dana lainnya. Secara umum, kondisi Kabupaten Lebak memiliki posisi strategis dalam jalur mobilisasi dan distribusi barang dan jasa yang didukung Sumber Daya Alam yang cukup potensial. Hal ini berimplikasi terhadap keperluan daya dukung kebijakan
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-2
dan upaya nyata yang cukup signifikan (Political Will) yang bersumber dari Pemerintah
beserta
multi–stakeholders
untuk
melaksanakan
percepatan
pembangunan Kabupaten Lebak. Hal ini perlu terus didorong dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik demi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat, sehingga seluruh simpul–simpul pembangunan yang meliputi WPU (Wilayah Pengembangan Utama) dan WPP (Wilayah Pengembangan Penunjang) dapat berkembang sesuai rencana yang telah ditetapkan. Selain itu seluruh Kebijakan Daerah yang direncanakan senantiasa diselaraskan dengan Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Banten dan Pemerintah Pusat. Selama
kurun
waktu
2009-2010,
penyelenggaraan
tata
kelola
pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lebak mengalami dinamika perkembangan yang dipengaruhi oleh perubahan kebijakan yang terjadi baik pada tataran Regional maupun Nasional. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan maka pada tahun 2011 terjadi dinamika penambahan SOTK dengan dibentukanya 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu : 1. Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Perda Nomor 3 tahun 2011; 2. Satuan
Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian,
Perikanan
dan
Kehutanan Kabupaten Lebak (BP4K) dengan Perda Nomor 4 tahun 2011. sehingga sampai saat ini Kabupaten Lebak memiliki 34 SKPD dan 28 Kecamatan. Disamping juga mengintegrasikan Standar Pelayanan Minimal ke dalam perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan dilakukan perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut : (1) Berdasarkan evaluasi hasil capaian indikator kinerja program pembangunan, terdapat beberapa target indikator kinerja program pembangunan yang ditetapkan perlu disesuaikan; (2) Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010; (3) Terbitnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (4)Terbitnya Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-3
Pembangunan
Nasional/Kepala
BAPPENAS
dan
Menteri
Keuangan
tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014; serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (5) Orientasi Pencapaian MDGs (INPRES No 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan) serta Sasaran Indikator Pembangunan RPJMN 2010 – 2014 pada setiap provinsi. Perubahan dokumen RPJMD ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada pasal 50 ayat (1) bahwa rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal : (1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; (2) terjadi perubahan yang mendasar; dan (3) merugikan kepentingan nasional.
1.2.
Dasar Hukum Penyusunan Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014
antara lain sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4.
Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-4
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
kepada
Pemerintah,
Laporan
Keterangan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Lebak
Nomor
6
Tahun
2004
tentang
Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lebak; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025.
1.3.
Hubungan RPJM Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dalam
kaitan
dengan
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka keberadaan RPJM Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 merupakan satu bagian yang utuh dan merupakan kerangka acuan dalam mewujudkan kinerja pemerintahan, khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan rencana pembangunan yang telah dan atau akan ditetapkan serta keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk penyusunan Renstra SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009–2014 ini merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Lebak 2005–2025 yang telah memasuki Tahapan Kedua yang akan direalisasikan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai suatu kesatuan langkah akselerasi pencapaian Visi Kabupaten Lebak Tahun 2025.
Selain itu,
RPJMD Kabupaten Lebak juga memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-5
Banten dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan Pusat. Dalam
kaitannya
dengan
Sistem
Keuangan
Negara
sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran RPJMD ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Lebak untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak. Gambaran hubungan RPJMD Kabupaten Lebak dengan perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :
Gambar 1.1 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
1.4.
Sistematika Penulisan Dokumen
Revisi
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-6
Pada bagian ini memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dan sistematika penulisan BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bagian ini menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing yang selaras dan mendukung isu strategis, permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan kebutuhan perumusan strategi.
BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN
DAERAH
SERTA
KERANGKA
PENDANAAN Berisikan tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah sekurangkurangnya tiga tahun terakhir dan prakiraan lima tahun ke depan, untuk memperoleh gambaran kapasitas kemampuan keuangan daerah untuk mendanai program pembangunan jangka menengah daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan program kepala daerah. BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Memuat
penjelasan
terhadap
permasalahan
aktual/krusial
yang
dihadapi masyarakat maupun pemerintah daerah yang diidentifikasi dengan pendekatan ilmiah melalui analisis data dan informasi yang diungkapkan dalam gambaran umum dan kondisi daerah guna merumuskan
isu-isu
strategis
jangka
menengah
yang
dapat
dipecahkan sesuai kewenangan. BAB V
PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Menjelaskan tentang visi dan misi kepala daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai selama lima tahun ke depan yang dirumuskan bersama dengan para pemangku kepentingan.
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menjelaskan tentang strategi dan arah kebijakan yang merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-7
jangka menengah sebagai dasar perumusan program berdasarkan fungsi/bidang/sub-bidang/ sub-sub bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Pada bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, serta penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.
BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Selain itu ditetapkan pula rencana program prioritas yang menjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan yang disertai kebutuhan pendanaan. BAB IX
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Memuat penjelasan pedoman transisi terkait dengan masa berlakunya RPJMD ini sampai dengan ditetapkannya RPJMD periode berikutnya, serta penjelasan tentang kaidah pelaksanaan yang memuat perintah kepada seluruh pemangku kepentingan untuk wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran programprogram yang tertuang dalam RPJMD.
BAB X
PENUTUP
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-8
1.5.
Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun
2009–2014 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, ditetapkan dengan maksud
memberikan Arah Kebijakan Keuangan, Strategi
Pembangunan, Kebijakan Umum dan Program Percepatan Pembangunan beserta sasaran–sasaran strategis yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya, dokumen RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009-2014 dapat mengalami revisi sesuai dengan dinamika yang terjadi. Revisi
RPJMD
tersebut
dimaksudkan
untuk
menyelaraskan
dengan
peraturan perundangan yang berlaku setelah RPJMD ditetapkan dan hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah selama dua tahun terakhir. Konsekuensi logis atas hal ini mengakibatkan RPJMD Kabupaten Lebak harus menjadi landasan utama bagi semua dokumen perencanaan, yang meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Pemerintah Daerah (RKPD, KUA dan PPAS) maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Renstra-SKPD dan Renja-SKPD). Tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Lebak adalah tersedianya dokumen RPJMD Kabupaten Lebak yang dapat didayagunakan sebagai : 1. Penjabaran Visi-Misi dan Program Kerja Kepala Daerah terpilih dengan mempedomani RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Banten. 2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 3. Pedoman
bagi
seluruh
pemangku
kepentingan
(multi–stakeholders)
pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Revisi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2009 – 2014
I-9
