BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kota Bogor telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut tugas pokok dan fungsi Bappeda bertambah luas, yaitu tidak saja mencakup perencanaan pada bidang pembangunan, namun mencakup aspek perencanaan daerah secara utuh dan menyeluruh. Sejalan dengan Peraturan Daerah tersebut maka pada tahun anggaran 2009 merupakan masa transisi perubahan tatanan kelembagaan dan terjadi penyesuaian tugas pokok dan fungsi Bappeda. Disamping itu permasalahan pembangunan saat ini semakin kompleks sejalan dengan pertumbuhan penduduk, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu maka perlu disusun perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Sebagai
tindak
lanjut
dengan
telah
tersusunnya
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun 2010-2014. 1
Renstra SKPD Bappeda ini mengandung substansi suatu perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui serangkaian pilihan-pilihan dalam rangka : -
Menentukan : Menemukan (mengungkapkan dan meyakinkan)
-
Tindakan : Spesifik dan berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan
-
Tepat : Dikaitkan dengan tindakan
-
Pilihan-pilihan : (1) Pemilihan tujuan dan kriteria, (2) Identifikasi seperangkat alternatif yang konsisten dengan preskripsi pemilihan alternatif yang memungkinkan, (3) Arahan tindakan mengenai tujuan yang telah ditentukan.
B. Maksud dan Tujuan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan dan pedoman kepada seluruh pegawai Bappeda Kota dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan di Kota Bogor yang berkelanjutan di Kota Bogor. Dalam
upaya
mewujudkan maksud
tersebut maka
tujuan
penyusunan Renstra SKPD Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014, yaitu : 1.
Menetapkan Visi, Misi, Strategi, Program
dan Indikasi Kegiatan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2010-2014).
2
2.
Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (Renja SKPD) Bappeda Kota Bogor setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan (Tahun 2010-2014)
3.
Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu sebagaimana
tercantum dalam Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014
C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014, yaitu : 1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008.
3.
Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
3
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8.
Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2005
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 9.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa barat Tahun 2008-2013. 11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor. 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 20102014.
4
D. Kedudukan dan Peranan Perencanaan Daerah.
Renstra
SKPD
Bappeda
dalam
Renstra-SKPD Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2010-2014. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :
RPJM KOTA BOGOR 2010-2014
RENSTRA-SKPD BAPPEDA KOTA BOGOR
VISI
KONDISI UMUM & KENDALA ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS (SWOT)
MISI Tim Anggaran Eksekutif Pemda Panitia Anggaran Legislatif dan Tim Anggaran Eksekutif
STRATEGI UMUM FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
TUJUAN SASARAN STRATEGI
5
E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN Berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Kedudukan dan Peranan Renstra SKPD dalam Perencanaan Daerah, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD Berisi Struktur Organisasi, Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan, Tugas Pokok dan Fungsi, Sistem, Prosedur dan Mekanisme.
BAB III
PROFIL KINERJA SKPD Berisi Kinerja Pelayanan Masa Kini, Kelemahan dan Kekuatan, Peluang dan Tantangan, Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi Masa Kini, Rumusan Perubahan, Kecenderungan Masa Depan yang berpengaruh pada Tupoksi SKPD, Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan untuk lebih efisien dan efektif.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Berisi rumusan Visi SKPD, Misi SKPD, Tujuan, Strategi, dan Kebijakan. 6
BAB V
PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Berisi Program SKPD, Program Lintas SKPD, Program Lintas Kewilayahan,
Pagu
Indikatif
dan
Indikasi
Sumber
Pendanaan. BAB VI
PENUTUP
7
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD A. Struktur Organisasi Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari : 1.
Kepala Badan
2.
Sekretariat, membawahkan : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian b. Sub Bagian Keuangan c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
3.
Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan : a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup b. Sub Bidang Sarana dan Prasarana kota
4.
Bidang Sosial dan Budaya membawahkan : a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial b. Sub Bidang Pendidikan, Seni dan Budaya
8
5.
Bidang Anggaran, Statistik dan Pelaporan membawahkan : a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan b. Sub Bidang Anggaran
6.
Bidang Ekonomi, Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan, membawahkan : a. Sub Bidang Ekonomi dan Pemerintahan b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
Struktur organisasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :
9
KEPALA BADAN
SEKRETARIAT
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG FISIK DAN PRASARAN
SUB BIDANG TATA RUANG DAN LINGKUNGAN
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
SUB BAGIAN KEUANGAN
BIDANG ANGGARAN STATISTIK DAN PELAPORAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN
BIDANG EKONOMI, PEMERINTAHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL
SUB BIDANG ANGGARAN
SUB BIDANG EKONOMI DAN PEMERINTAHAN
SUB BIDANG PENDIDIKAN SENI DAN BUDAYA
SUB BIDANG STATISTIK DAN PELAPORAN
SUB BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
HIDUP
SUB BIDANG SARANA DAN PRASARANA KOTA
Sumber : Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah
10
B. Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan Ditinjau dari kondisi kepegawaian Bappeda Kota Bogor saat ini memiliki pegawai yang secara kuantitas dapat dikatakan cukup memadai yaitu sejumlah 65 orang terdiri dari 62 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Sukwan. Menurut tingkat pendidikannya terdiri dari 1 orang berpendidikan Sekolah Dasar (SD),
12 orang berpendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), 2 orang berpendidikan Diploma III (D-III), 31 orang berpendidikan Sarjana (S-1), dan 19 orang berpendidikan Magister (Strata-2). Sedangkan menurut jenis kelaminnya, 46 orang lakilaki dan 19 orang perempuan. Dengan kuantitas yang cukup memadai tersebut ternyata belum diimbangi dengan kualitas. Hal ini ditunjukkan dengan
belum
terciptanya
keseimbangan
antara
pegawai
yang
berkualifikasi pendidikan yang memadai dengan tuntutan tugas sebagai perencana. Dalam hal kelengkapan sarana Bogor memiliki
dan prasarana, Bappeda Kota
bangunan kantor yang cukup repreresentatif, namun
prasarana kerja dirasakan masih kurang memadai untuk menunjang kegiatan bidang maupun sub bidang yang ada, seperti komputer desk top, komputer lap top, in-focus, dan sarana mobilitas. Dengan demikian masih perlu adanya peningkatan prasarana kerja, mengingat beban kerja yang diemban Bappeda Kota Bogor saat ini cukup tinggi.
11
C. Tugas Pokok dan Fungsi Menurut Pasal 21, Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa Badan merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Menurut Pasal 22, Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, bahwa tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan darah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Badan Perencanaan Pembangunan daerah menyelenggarakan fungsi: 1.
Permusan kebijakan teknis perencanaan.
2.
Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan.
3.
Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah. 4.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5.
Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
12
D. Nilai-Nilai Nilai merupakan disposisi yang lebih luas dan sifatnya mendasar. Nilai berakar lebih dalam karenanya lebih stabil dibandingkan sikap individu Azwar (2003:h.9). Lebih daripada itu, nilai dianggap sebagai bagian dari kepribadian individu yang dapat mewarnai kepribadian kelompok atau kepribadian bangsa. Jadi nilai lebih bersifat mendasar dan stabil sebagai bagian dari ciri kepribadian, sikap bersifat evaluatif dan berakar pada nilai yang dianut dan terbentuk dalam kaitannya dengan suatu obyek. Dalam upaya untuk mencapai Visi dan Misi Bapeda Kota Bogor, maka diperlukan nilai-nilai yang harus tertanam pada setiap pegawai Bappeda Kota Bogor sebagai landasan dedikasi, prestasi, dan partisipasi. Nilai-nilai tersebut, yaitu : 1. Jujur : menjunjung tinggi obyektifitas dalam membangun persepsi dengan pendekatan yang komprehensif, lintas disiplin, dan lintas sektoral; 2. Efektif : mengutamakan kerja keras dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara terencana untuk mencapai standar produktifitas; 3. Realistis : mempertimbangkan segala tindakan dengan mengukur kemampuan
potensi
sumber
daya
yang
dimiliki
serta
13
memperhatikan dan mampu menyiasati perkembangan kondisi lingkungan eksternal; 4. Normatif : merumuskan perencanaan dengan kerangka berfikir dan ide yang bisa diterima berbagai kalangan serta bertumpu pada norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Inovatif : mengembangkan kreatifitas yang tidak pernah surut sesuai
dengan
situasi
dan
kondisi
zaman
dan
tuntutan
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 6. Harmonis : mengembangkan hubungan interaktif dengan berbagai stakeholder tanpa mengesampingkan penghargaan pada perbedaan pendapat yang berkembang dalam mengembangkan networking serta kerjasama kemitraan. Nilai–nilai tersebut di atas selanjutnya dijadikan landasan kerja Bappeda Kota Bogor dengan diikuti rasa keikhlasan, kebersamaan, keuletan, dan keberanian dalam mengemukakan kebenaran fakta sehingga tercipta keharmonisan perencanaan yang inovatif secara terbuka dan transparan guna mendorong kinerja Bappeda Kota Bogor.
14
BAB III PROFIL KINERJA SKPD
A. Kinerja Masa Kini Kinerja SKPD Bappeda Kota Bogor masa kini didasarkan pada pengukuran pencapaian sasaran secara umum telah menunjukkan kinerja yang “cukup baik”. Keadaan ini ditunjukkan dengan hasil pengukuran pencapaian sasaran pada
Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah (Lakip) Bappeda Kota Bogor Tahun 2009 sebagai berikut : 1. Meningkatnya
persentase
sistem
prosedur
dan
standarisasi
perencanaan daerah dengan capaian kinerja sebesar 81,25% atau kategori ‘Cukup’. 2. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang aplikatif dan aspiratif capaian kinerja sebesar 75,00% atau kategori ‘Cukup’. 3. Meningkatnya persentase informasi perencanaan dan pembangunan daerah dengan capaian kinerja sebesar 75,00% atau kategori ‘Cukup’. 4. Meningkatnya persentase keberhasilan kinerja pembangunan daerah dengan capaian kinerja sebesar 87,50% atau kategori ‘Baik’.
B. Analisis Lingkungan Strategis Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal meliputi faktor 15
lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi, yang pada umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar kendali organisasi tetapi sangat mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Untuk merumuskan analisis lingkungan strategis digunakan teknik analisis SWOT
dari sudut pandang Bappeda Kota Bogor yaitu analisis
lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan), dan analisisi lingkungan eksternal meliputi Opportunity (Peluang), dan Threat (Ancaman). Tahapan dalam melakukan analisis lingkungan strategis dimulai dengan identifikasi lingkungan strategis dan dilakukan pembobotan, rating dan penilaian (scoring) terhadap masing-masing sehingga dapat diketahui nilai masing-masing unsur yang perlu mendapat prioritas dan posisi Bapeda Kota Bogor dalam kuadran SWOT. Urutan unsur secara prioritas tersebut digunakan untuk menentukan strategi yang tepat. Strategi tersebut meliputi strategi umum berupa strategi mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang, strategi menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman, strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang, dan strategi mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman. Masing-masing strategi yang dirumuskan ini kemudian dikaitkan dengan perumusan visi, misi, dan nilai-nilai luhur Bappeda Kota Bogor untuk menentukan faktor-faktor 16
penentu keberhasilan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Faktor-faktor penentu keberhasilan ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan strategis dengan menggunakan analisis SWOT (Strength,
Weaknesses,
menganalisis
Opportunities,
lingkungan
internal
dimaksudkan
Threats), (Strength
dan
untuk
Weaknesses)
dan
lingkungan eksternal (Opportunities dan Threats) pada Bappeda Kota Bogor. 1. Analisis Lingkungan Internal (ALI) 1) Kekuatan (Strength) Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “Kekuatan” sebagai berikut: a. Jumlah sumber daya manusia memadai b. Kewenangan di bidang perencanaan jelas c. Motivasi sumber daya manusia yang tinggi d. Kerjasama dan koordinasi internal Bapeda cukup baik. 2) Kelemahan (Weaknesses) Berdasarkan
identifikasi,
ditemukan
beberapa
“Kelemahan"
sebagai berikut : a. Kemahiran (skills) sumber daya manusia kurang memadai. b. Prasarana dan sarana kerja kurang memadai. c. Disiplin dan etos kerja masih kurang. 17
d. Sistem informasi perencanaan tidak memuaskan. Tabel 1 Skoring Faktor–Faktor Strategis Internal Faktor – Faktor Strategis I. Kekuatan (S) 1. Jumlah SDM 2. Kewenangan 3. Motivasi 4. Kerjasama & koordinasi Skor sub total II. Kelemahan (W) 1. Kemahiran SDM 2. Prasarana & sarana 3. Biaya Ops & penelitian 4. Sistem informasi Skor Sub Total SKOR TOTAL
Bobot
Rate
Bobot x Rate
Ranking
10 12 13 11
2 4 4 2
20 48 52 22
4 2 1 3
46
3
142
15 12 14 13 54 100
4 2 3 4 3,25
60 24 42 52 178
1 4 3 2 -
2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) 1) Peluang (Opportunity) Berdasarkan
identifikasi,
ditemukan
beberapa
“Peluang”
sebagai berikut : a. Otonomi Daerah yang lebih jelas berdasarkan UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004 b. Dukungan pimpinan daerah yang kuat; c. Adanya dukungan lembaga ilmiah; d. Adanya bantuan luar negeri; 2) Ancaman (Threat) Berdasarkan identifikasi, ditemukan beberapa “Ancaman” sebagai berikut:
18
a. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah. b. Ego sektoral masih kuat. Tabel 2 Skoring Faktor–Faktor Strategis Eksternal Faktor–Faktor Strategis I. Peluang (O) 1. Otonomi Daerah 2. Dukungan pimpinan 3. Koordinasi Eksternal 4. Dukungan lembaga ilmiah/konsultan 5. Dukungan BLN Skor Sub Total II. Ancaman (T) 1. Krisis kepercayaan 2. Ego Sektoral. Skor Sub Total SKOR TOTAL
Bobot
Rate
Bobot x Rate
Ranking
15 16 12 12
4 4 3 2
60 64 36 24
2 1 4 5
14 69
3 3,2
42 226
3
18 13 31 100
4 3 3,5
72 39 111
1 2 -
Keterangan :
“Bobot” menggambarkan tingkat penting/ tidak pentingnya faktor – faktor strategis terhadap pencapaian visi dan misi (skor 0 – 100, semakin penting mendekati skor 100).
“Rate” menggambarkan perkiraan besar kecilnya pengaruh terhadap pencapaian visi dan misi (skor 1 – 4, semakin besar pengaruhnya mendekati 4). Dari tabel 1 dan 2 di atas, diketahui skor 4 (empat) kelompok strategis yaitu : - Kelompok SO : 142 + 226 = 368 - Kelompok ST
: 142 + 111 = 253
- Kelompok WO : 178 + 226 = 404 19
- Kelompok WT : 178 + 111 = 289 Berdasarkan ALI dan ALE diatas, diperoleh asumsi sebagai berikut : 1.
Kelompok WO memiliki skor tertinggi (404), dengan demikian strategi generik yang paling optimistik dapat digunakan untuk mewujudkan visi adalah menanggulangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
2.
Kelemahan yang paling pokok terletak pada kemahiran personil yang kurang, sedangkan kelemahan yang paling kecil pada prasaranadan sarana kerja yang memadai.
3.
Kekuatan terbesar terletak pada motivai personil yang tinggi, sedangkan kekuatan terkecil terletak pada jumlah personil.
4.
Peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan adalah dukungan dari pimpinan daerah, sedangkan peluang yang terkecil adalah dukungan dari lembaga ilmiah.
5.
Ancaman yang terbesar adalah krisis kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintah, sedangkan yang terkecil adalah adanya ego sektoral yang kuat. Berdasarkan ALI, ALE dan asumsi di atas dilakukan Analisis
Strategi dan Pilihan yang dimuat dalam Tabel 3 berikut ini :
20
Tabel 3 Analisis Strategi dan Pilihan Faktor–Faktor Penentu Keberhasilan Lingkungan Internal 1. 2. 3. 4.
Lingkungan Eksternal PELUANG (O)
1. 2. 3. 4. 5.
Otonomi Daerah. Dukungan Pemda. Koordinasi Ekst Dukungan lembaga ilmiah B L N.
2.
Kelemahan (W) 1. Kemahiran Personil. 2. Prasarana & sarana 3. Etos kerja dan disiplin 4. Mekanisme perencanaan 5. Sistem Informasi.
Strategi S - O (Menggunakan S untuk memanfaatkan O). 1.
2.
1.
Kekuatan (S) Jumlah personil. Kewenangan. Motivasi Kerjasama/ Koordinasi
Gunakan motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan dukungan pimpinan daerah, otonomi daerah, bantuan luar negeri, koordinasi dengan lembaga ilmiah/ konsultan Gunakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal/horisontal, luar negeri dan lembaga ilmiah.
Ancaman (T)
Strategi S – T (Manfaatkan S untuk T)
Krisis kepercayaan Masyarakat. Ego sektoral
1. Tingkatkan motivasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. 2. Optimalisasi koordinasi dengan intansi vertikal/horizontal
Strategi W – O (Tanggulangi W memanfaatkan O) 1.
Tingkatkan keahlian personil dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 2. Tata sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 3. Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana. 4. Terapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah. Strategi W - T (Perkecil W & hindari T) 1. Tingkatkan motivasi pelayanan data & informasi perencanaan. 2. Tingkatkan keterpaduan pendekatan sektoral dan perwilayahan.
21
3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Berdasarkan ASAP di atas, berikut ini dilakukan skoring setiap strategi berdasarkan tingkat
keterkaitannya dengan visi,
misi dan nilai sebagaimana tertuang dalam tabel 3.4 berikut ini. Tabel 4 Menetapkan Urutan Faktor Penentu Keberhasilan Strategi
Keterkaitan Dengan Visi Misi Nilai
Jumlah
Ranking
Strategi S – O 1. Gunakan motivasi yang tinggi untuk memanfaatkan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan koordinasi dengan lembaga ilmiah 2. Tingkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal/horisontal, luar negeri dan lembaga ilmiah Strategi W – O 1. Tingkatkan keahlian personil dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 2. Tata sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 3. Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana. 4. Tetapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Pelayanan Publik).
3
2
2
7
8
3
2
1
6
10
3
2
2
7
7
3
4
2
9
3
3
2
2
7
9
4
3
4
11
1
22
Strategi S – T 1. Tingkatkan motivasi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. 2. Optimalkan koordinasi dengan instansi vertikal /horizontal Strategi W – T
3
4
3
10
2
4
3
2
9
5
1. Tingkatkan pelayanan data informasi perencanaan. 2. Tingkatkan keterpaduan pendekatan sektoral dan perwilayahan.
3
3
2
8
6
4
3
2
9
4
Keterangan : 1 2 3 4
= Tidak terkait. = Kurang terkait. = Terkait. = Sangat terkait.
Menurut rankingnya, Faktor Penentu Keberhasilan adalah sebagai berikut: 1. Penerapan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Pelayanan Publik). 2. Peningkatan motivasi kerja untuk meningkatkan produktivitas dan
kualitas
kerja
guna
mengembalikan
kepercayaan
masyarakat. 3. Penataan sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 4. Peningkatan
keterpaduan
pendekatan
sektoral
dan
perwilayahan. 23
5. Optimalisasi koordinasi dengan instansi vertikal dan horizontal. 6. Peningkatan
pelayanan
permintaan
data
dan
informasi
perencanaan. 7. Peningkatan kemahiran personil dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, Otonomi Daerah, bantuan luar negeri, koordinasi dengan lembaga ilmiah. 8. Penggunaan motivasi kerja yang tinggi untuk memanfaatkan dukungan pimpinan daerah, Otonomi Daerah, bantuan luar negeri, koordinasi dengan lembaga ilmiah. 9. Peningkatan biaya operasionaldan optimalisasi penggunaan prasarana dan sarana kerja. 10. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi vertikal/ horizontal, luar negeri dan lembaga ilmiah di berbagai level.
C. Rumusan Permasalahan Strategis Yang Dihadapi Masa Kini dan Masa Depan
Dengan kondisi Kota Bogor yang letaknya berdekatan dengan Ibu Kota, maka konstelasi tersebut berdampak terhadap situasi dan kondisi di Kota Bogor. Dengan kondisi tersebut maka Bappeda Kota Bogor sebagai institusi perencana dihadapkan pada tantangan yang relevan dengan masa kini dan yang akan datang yaitu : 1.
Perencanaan yang didorong oleh semangat untuk meningkatkan Ekonomi dan Polkam maupun Pelayanan Publik; 24
2.
Perencanaan yang sesuai dengan perubahan paradigma pemerintahan dari mengayuh (rowing) menjadi mengendalikan (steering);
3.
Perencanaan yang berorientasi kepada hasil daripada input;
4.
Perencanaan
yang
berorientasi
pada
pemberdayaan
seluruh
komponen daerah (stakeholder); 5.
Perencanaan yang mendorong terwujudnya good local governance;
6.
Perencanaan yang lebih menitikberatkan pada proses bottom up daripada
top
down
seirama
dengan
semangat
desentralisasi
pemerintahan; 7.
Perencanaan
yang
lebih
memadukan
lintas
sektoral,
lintas
perwilayahan dan keterpaduan sektor dan wilayah; 8.
Perencanaan yang mencerminkan keterbukaan dan trasparan;
9.
Perencanaan yang dapat mendorong meningkatnya daya saing daerah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah.
D. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal Yang Perlu Dilakukan Untuk Lebih Efisien dan Efektif
Perubahan internal dan eksternal yang perlu dilakukan dalam upaya untuk lebih efisien dan efektif, yaitu : 1. Tingkatkan keahlian sumber daya manusia dengan pemanfaatan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 2. Tingkakan sistem informasi perencanaan dengan dukungan pimpinan daerah, bantuan luar negeri dan lembaga ilmiah. 25
3. Tingkatkan biaya operasional dan optimalkan penggunaan prasarana dan sarana. 4. Terapkan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan daerah sesuai dengan semangat Otonomi Daerah (Pelayanan Publik).
26
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi SKPD Visi adalah cara pandang jauh ke depan, kemana organisasi harus dibawa, agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan. Dengan demikian visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang ingin dicapai serta merupakan pandangan yang kuat mengarah ke
depan yang
memberi
keyakinan
bahwa
suatu
perkembangan akan terjadi atau suatu kondisi ideal tentang masa depan yang realistik, dapat dipercaya, meyakinkan, mengandung daya tarik, serta mendorong motivasi. Visi yang dibuat berkehendak : (a) mencerminkan apa yang ingin dicapai sebuah organisasi, (b) memberikan arah dan fokus strategis yang jelas, (c) mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang terdapat dalam sebuah organisasi, (d) memiliki orientasi terhadap masa depan sehingga segenap jajaran harus berperan dalam mendefinisikan dan membentuk masa depan organisasi, (e) mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi, dan (f) mampu menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
27
Selanjutnya visi tersebut diharapkan mampu : (a) menarik komitmen dan menggerakkan orang, (b) menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, (c) menciptakan standar keunggulan, dan (d) menjembatani keadaan sekarang dan keadaan masa depan. Visi tersebut selanjutnya ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Visi Bapeda Kota Bogor yang mengacu kepada Visi Kota Bogor adalah “Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Partisipatif Dalam Mendukung Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani Dan Pemerintahan Amanah“. Pernyataan Visi diatas menggambarkan tekad pimpinan dan staf Bappeda Kota Bogor untuk dapat menghasilkan rencana yang kondusif
bagi
aktivitas
perencanaan
umum
yang
menunjang
keberhasilan perwujudan Visi Kota Bogor.
B. Misi SKPD Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik. Perumusan misi ini diharapkan agar seluruh anggota organisasi dan
pihak-pihak
yang
berkepentingan
(stakeholders)
dapat
berpartisipasi dan dapat mengenal peran organisasi lebih baik serta 28
mendorong keberhasilannya. Dengan demikian misi merupakan suatu pernyataan mengenai hal yang harus dicapai oleh suatu organisasi pada masa yang akan dating. Perwujudan misi harus diupayakan oleh semua pihak yang berkepentingan dalam organisasi yang bersangkutan. Dalam rangka mewujudkan Visi Bapeda Kota Bogor, maka Misi yang akan diemban adalah : 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana; 2. Meningkatkan kualitas perencanaan yang partisipatif; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil perencanaan. Tujuan Misi kesatu adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia perencana sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Misi kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan yang dapat lebih meningkatkan partisipasi berbagai komponen daerah. Tujuan Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil perencanaan dan transparansi hasil perencanaan.
C. Tujuan Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan 29
mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya masing-masing.
Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai
dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi organisasi. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi
pemerintah
ataupun
dalam rangka
kerjasama
dengan
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam upaya mencapai Visi dan Misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor Tahun 2010-2014 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan. 30
Tujuan Misi kesatu adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia perencana sesuai tugas pokok dan fungsinya. Tujuan Misi kedua adalah meningkatkan kualitas perencanaan yang dapat lebih meningkatkan partisipasi berbagai komponen daerah. Tujuan Misi ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil perencanaan dan transparansi hasil perencanaan. D. Sasaran Tujuan Misi Kesatu dengan Sasaran :
Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia perencana sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Tujuan Misi Kedua dengan Sasaran :
Terwujudnya sistem prosedur dan standarisasi perencanaan daerah.
Terwujudnya
dokumen
perencanaan
pembangunan
sebagai
pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tujuan Misi Ketiga dengan Sasaran :
Meningkatnya kualitas hasil perencanaa dan pembangunan daerah
Terukurnya keberhasilan perencanaan dan pembangunan daerah
E. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 1. Kebijakan Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh 31
yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai keterpaduan dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran. (1) Pemberian kesempatan pendidikan aparatur (2) Peningkatan koordinasi perencanaan daerah (3) Peninkatan perencanaan yang partisipatif (4) Peingkatan informasi perencanaan dan pembangunan daerah (5) Peningkatan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah
32
BAB V PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN
A. Program Program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi terkait dalam rangka kerjasama dengan masyarakat yang merupakan partisipasi masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 adalah sebagai berikut : (1) Program Pengembangan Data dan Informasi, dengan Sasaran : (a)
Meningkatnya
ketersediaan
dibutuhkan dalam penyusunan
data/informasi
yang
perencanaan (data dasar
spasial dan tabuler serta data kegiatan pembangunan), (b) Meningkatnya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembangunan (2) Program
Kerjasama
Pembangunan,
dengan
Sasaran
:
Meningkatnya sinkronisasi pembangunan antar daerah. (3) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sasaran : (a) Meningkatnya
33
kualitas aparat perencana, (b) Tersosialisasinya kebijakankebijakan perencanaan. (4) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan Sasaran : Meningkatnya sinergitas perencanaan pembangunan daerah (5) Program
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi,
dengan
Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan ekonomi. (6) Program Perencanaan Sosial Budaya, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan sosial budaya. (7) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam, dengan Sasaran : Meningkatnya kualitas perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam. (8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana, dengan
Sasaran
:
Meningkatnya
kualitas
perencanaan
pembangunan daerah rawan bencana. Matrik program dan indikasi kegiatan dalam kurun waktu Tahun 2010-2014 selengkapnya adalah sebagai berikut :
34
BAB VI PENUTUP
Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 ini, telah diupayakan menampung substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD)
Kota
Bogor
Tahun 2010-2014
yang
memberikaan arahan bagi seluruh pegawai Bappeda Kota Bogor untuk membangun daerah berdasarkan visi, misi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan
masyarakat
dalam
seluruh
proses
perencanaan
pembangunan. Renstra-SKPD Bappeda Kota Bogor Tahun 2010-2014 ini merupakan dokumen perencanaan stratejik lima tahunan sebagai acuan dalam memaduserasikan seluruh rencana kerja yang ada. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Rencana Stratejik ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak. Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan Bappeda Kota Bogor dalam upaya mewujudkan Visi Bappeda Kota Bogor, yaitu : “Terwujudnya Perencanaan Daerah Yang Partisipatif Dalam Mendukung Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani Dan Pemerintahan Amanah“. 35
DAFTAR PUSTAKA
Departemen Keuangan. 2004. Pokok-Pokok Arahan Menteri keuangan Pada Musrenbangda, 4 April 2005, Jakarta Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. Pedoman dan Modul Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Jakarta Lembaga Administrasi Negara. 2000. Panduan Teknis Agenda Manajemen Strategis Bagi Siswa Spamen Angkatan VI/2000, Jakarta Sumodiningrat, Gunawan. 2000. Makalah Ceramah Pemberdayaan Rakyat bagi Siswa Spamen Angkatan VI/2000, Jakarta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
36
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 20 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP dan RPJM Daerah. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa barat Tahun 20082013. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Bogor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 20102014.
37
