BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meniggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.1 Berdasarkan penelusuran yang dilakukan hukumonline, kewarisan menempati posisi nomor dua buku tahunan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) hampir setiap edisi terbitan dari tahun per tahun mengutip putusan perkara waris. Hal tersebut menunjukkan pentingnya masalah waris mendapat perhatian. Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam di mana saja di dunia ini.
Dasar pokok dari semuanya adalah hukum
kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah kemudian yang diterapkan di dalam masyarakat seperti peraturan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, sumber utama terdapat dalam AlQuran dan As-Sunnah. Allah SWT berfirman pada surat An-Nisa’ (4):11 yaitu:
فَ ْو َق لِ ُكل
ِ ِ ِ ًَحظ ْاْلُنْثَيَ ْْي فَإ ْن ُك َّن ن َساء ِ ف َوِْلََبَ َويِْه ُ ص ْ َواح َدةً فَلَ َها الن
1
َّ ِل لذ َك ِر ِمثْ ُل ت ْ ََوإِ ْن َكان
ِ ي وصي ُك ُم اللَّهُ ِِف أ َْوََل ِد ُك ْم ُ ِ ْ َاثْنَت ْي فَلَ ُه َّن ثُلُثَا َما تََرَك
A. Rofiq, 1998, Hukum Islam di Indonesiacet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm 356.
1
2
ِ اح ٍد ِمن هما السد ِو ُّ ْ ُ ُس ِمَّا تََرَك إِ ْن َكا َن لَهُ َولَ ٌد فَِإ ْن ََلْ يَ ُك ْن لَهُ َولَ ٌد َوَوِرثَه ُ َ َ ُ ِ ِ ِ الس ُدس ِمن َب ع ِد و ِصيَّ ٍة ي ِ ِ ُ ُأََب واهُ فَِِلُم ِه الثُّل وصي ُ َ ْ َ ْ ُ ُّ ث فَإ ْن َكا َن لَهُ إ ْخ َوةٌ فَِلُمه ََ ِ يضةً ِم َن َ ب لَ ُك ْم نَ ْف ًعا فَ ِر ُ ِبَا أ َْو َديْ ٍن آََبَا ُؤُك ْم َوأََبْنَا ُؤُك ْم ََل تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَقْ َر ِ ِ ِِ يما ً يما َحك ً اللَّه إ َّن اللَّهَ َكا َن َعل
Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagianpembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Surat tersebut menjelaskan secara rinci tentang sebagian ahli waris yang berhak untuk menerimanya (anak laki-laki, anak perempuan, ibu, bapak, saudara) dan menjelaskan syarat-syarat serta orang yang berhak mendapatkan warisan. Kewarisan (al-mirats) yang disebut sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur’an dan Al-Hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang ditetapkan dalam nash-nash baik Al-
3 Qur’an dan Al-Hadits.2 Ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur tentang kewarisan antara lain: QS. An-Nisa ayat 7
ِ دان و ْاْلَقْ رَبو َن و لِلن ِ ِجال نَصيب ِِمَّا تَرَك الْوال ِ لِلر صيب ِِمَّا تََرَك ن ساء َ ُ ٌ ٌ َ َ َ َ ِ ِالْوال ًدان َو ْاْلَقْ َرَبُو َن ِِمَّا قَ َّل ِمْنهُ أ َْو َكثَُر نَصيباً َم ْفُروضا
Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabat karib; dan bagian perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” Hadits Nabi Muhammad SAW pada Kitab Fara’idh Sohih Al Bukhori yang secara langsung mengatur kewarisan Hadits Nomor 6228 yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Muhammad bin Al Munkadir, ia mendengar Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma mengatakan; aku pernah sakit, Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam dan Abu Bakar menjengukku dengan berjalan kaki. Keduanya mendatangiku ketika aku sedang pingsan, maka Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam berwudhu', dan sisa wudhunya beliau guyurkan kepadaku sehingga aku siuman (sadar). Maka aku bertanya; 'Bagaimana yang harus aku lakukan terhadap hartaku?, bagaimana yang harus aku putuskan terhadap hartaku?” Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam sama sekali tidak menjawab sepatah kata pun hingga turun ayat waris.3 Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia selain dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah serta Hadist waris 2
Habiburrahman, 2011, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, Hlm. 16-17. 3 Amir Syarifuddin, 2008, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, Hlm.6.
4
juga diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hakhaknya. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan
untuk
keperluan
pewaris
selama
sakit
sampai
meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.4 Salah satu pembahasan dalam ilmu waris adalah pembahasan tentang penyebab kewarisan dan penghalangnya. Penyebab seseorang berhak menerima warisan adalah adanya hubungan perkawinan, kekerabatan, dan kemerdekaan budak. Sedangkan penghalang kewarisan salah satunya adalah perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Dengan kata lain, penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.5 Dalam hubungannya dengan waris mewarisi pada keluarga beda agama, maka ini menunjukkan adanya anggota keluarga yang beragama Islam dan anggota keluarga yang beragama non Islam. Dalam kondisi seperti ini 4
Tim Redaksi Fokus Media, 2014, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, Hlm.56. 5 Ahmad Azhar Bazhar, 1990, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, Hlm.16.
5
akan bersentuhan dengan persoalan waris beda agama bila pihak pewaris meninggal dunia. Dalam hukum Islam telah ditentukan bahwa berlainan agama bisa menjadi penghalang mewaris.6 Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW sebagai berikut:
....ولن جيعل اهلل للكافرين على املؤمنْي سبيال Artinya: ”Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang kafir (untuk menguasai orang mukmin) (QS. An-Nisa: l4l)”.7 Firman Allah SWT menunjukkan bahwa orang-orang mukmin tidak boleh tunduk pada orang kafir, dan orang kafir tidak boleh menaklukkan orang mukmin, dan Allah tidak akan memberi akses ke arah itu.
و عن أسامة َبن زيد رضي اهلل عليه وسلم قال "َلير املسلم الكافر وَل الكافر املسلم Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih). Terlihat jelas dalam pengertian ahli waris menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang mensyaratkan harus beragama Islam. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. 6
T.M Hasbi Ash Shiddieqy, 19997, Fiqh Mawaris, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Hlm. 46-48. Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 1986, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Depag RI, Hlm.103
7
6
Hadits di atas merupakan salah satu dasar para ulama dalam menetapkan kesepakatan mengenai ketentuan bahwa keluarga dekat (suami atau istri, bahkan anak sekalipun) yang tidak muslim/muslimah bukan merupakan ahli waris. Meskipun ada ketentuan yang menyatakan bahwa seorang ahli waris harus beragama Islam dan telah dikuatkan dengan hadits yang menyatakan bahwa tidak adanya hubungan waris mewaris antara seorang muslim dengan non muslim, tetapi pada praktiknya masih ada putusanhakim yang memberikan hak waris kepada seorang ahli waris non muslim melalui wasiat wajibah. Hal ini sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj, yang memberikan hak waris kepada anak yang berbeda agama (non-muslim). Membaca putusan diatas menurut penulis adanya kesenjangan antara harapan (das sollen) dengan kenyataan (das sein), maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat suatu judul dalam skripsi ini mengenai “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS KEPADA AHLI WARIS YANG BEDA AGAMA MELALUI WASIAT WAJIBAH”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Membatasi permasalahan dalam suatu penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian pelaksanaan penelitian ilmiah guna menghindari terjadinya kekaburan dan penyimpangan terhadap pokok permasalahan, juga mengingat akan kemampuan, biaya, tenaga, dan
7
waktu yang relatif kurang pada diri penulis. Oleh sebab itu perlu kiranya penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti. Sesuai dengan judul skripsi penulis maka penulis di sini akan membatasi penelitian pada Tinjauan Yuridis terhadap pembagian harta waris kepada ahli waris yang beda agama dengan pewaris. Jadi hanya kepada anak kandung yang berbeda agama (murtad) dengan pewaris. Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut: 1. Bagaimanakah kedudukan ahli waris beda agama dengan pewaris dalam kompilasi hukum Islam? 2. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai wasiat wajibah untuk memutus perkara Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Suatu penelitian harus mempunyai suatu tujuan dan manfaat tertentu yaitu sesuatu yang di harapkan atau suatu manfaat tertentu dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris beda agama dengan pewaris dalam kompilasi hukum Islam. 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai wasiat wajibah untuk memutus perkara Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj.
8
Manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Teoritis a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. b. Untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif hukum Islam. 2. Secara Praktis Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai ilmu tambahan dan masukan bagi aparat penegak hukum, mahasiswa, masyarakat umum dan khususnya bagi penulis sendiri.
D. Kerangka Pemikiran Berbicara pembagian waris berarti membicarakan faraidh atau kewarisan dan berarti pula membicarakan hal ihwal peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Fiqh mawarits mengandung arti ketentuan yang berdasar kepada wahyu Allah yang mengatur hal ihwal peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada orang yang masih hidup.8 Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk Al-Qur’an dan Hadist, kepastian bagian masing-masing ahli waris di dalam Al-Qur’an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal. Khusus mengenai 8
Amir Syarifuddin, 2003, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Prenada Media, Hlm. 147
9
keseluruhan harta warisan terdapat ketentuan yang menyangkut bagian tertentu yang dapat diwasiatkan oleh seseorang.9 Timbulnya sengketa kewarisan adanya keadaan berlainan agama sebagai penghalang (mamnu’) untuk menerima warisan, dalam hal ini sering menjadi konflik di antara para ahli warisnya.10 Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini, untuk Terjadinya gugat waris di
pengadilan,
baik
Pengadilan Agama maupun Pengadilan
Negerimenunjukkan fenomena ini.11 Sedangkan dalam masalah gugatan waris seorang muslim dengan non-muslim dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama karena pewaris adalah seorang muslin, dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama mengatakan bahwa Pengadilan Agama berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing. Penghalang-penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan atau hal-hal yang dapat mengugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta
9
Sudarsono, 1992, Pokok-pokok Hukum Islam, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, Hlm. 288 Zakiah Darajat, 1995, Ilmu Fiqh Jilid III, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, Hlm. 27 11 A. Rofiq, 1998, Hukum Islam di Indonesia cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 356 10
10 peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.12 Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga, yaitu: a. Pembunuhan, b. Berlainan agama, c. Perbudakan, dan yang tidak disepakati ulama adalah berlainan negara.13 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata dalam bukunya Fiqh Mawaris, Hukum Kewarisan Islam, menjelaskan bahwa kedudukan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan telah menjadi ijma’ seluruh umat Islam. Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam. Namun apabila di antara orang yang berlainan agama tersebut mewasiatkan kepada yang lainnya untuk menerima hartanya setelah kematiannya, maka wasiat tersebut apabila tidak lebih dari sepertiga dapat dilaksanakan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris, sebab perbedaan agamaitu hanya menghalangi pewarisan tidak menghalangi wasiat. 14 Dasar hukumnya adalah Al-Qur’an dan Hadist Rasulullah SAW sebagai berikut:
اليرث المسلم"و عن أسامة بن زيد رضي هللا عليه وسلم قال الكافر وال الكافر المسلم Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi SAW., Bersabda: Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim” (Muttafaq 'alaih).
12
Ahmad Azhar Bazhar Basyir, 1990, Hukum Waris Islam, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia,Hlm.16 13 Muslich Maruzi, 1981, Pokok-pokok Ilmu Waris, Semarang: Pustaka Amani, Hlm. 13 14 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 1997, Fiqh Mawâris, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, Hlm.37.
11
Demikian juga hadis riwayat Ashhab al-Sunah(penulis kitab-kitab alSunah) yaitu Abu Dawud, al-Tirmizi, al-Nasa'i, dan Ibn Majah sebagai berikut:
و عن عبدهللا بن عمر رضي هللا عنهما قال ال يتوارث أهل ملتين"رسول هللا عليه وسلم Artinya: "dan dari Abdullah bin Umar RA., mengatakan: Rasulullah SAW bersabda: tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, dan Ibnu Majah. Nasa’i juga meriwayatkan dari Usamah bin Zaid).15 Hadist di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada waris mewarisi antara muslim dengan orang kafir, demikian juga sebaliknya. Demikian juga jumhur ulama sepakat bahwa berlainan agama menjadi penghalang mewarisi.16 Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah antara ahli waris dan muwarris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwarris meninggal, karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku. Jadi misalnya ada seorang muslim meninggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir, kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan si mati, dan bukan pada saat pembagian warisan yang dijadikan pedoman, demikian kesepakatan mayoritas ulama.17
15
Salim Bahreisy dan Abdullah Bahreisy, 2005, Tarjamah Bulughul Maram, Surabaya: Balai Pustaka, Hlm. 476. 16 Abul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibnu Rusyd, 1409/1989, Bidayat alMujtahid Wa Nihayat al-Muqtasid, Beirut: Dar al- Jiil, Hlm. 413-417 17 Saekan dan Erniati Effendi, 1997, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Surabaya: Arkola, Hlm.36
12
Sering terjadi saat ini jika ahli waris beda agama banyak para hakim menggunakan atau memutuskan dengan memberikan wasiat yang berupa wasiat wajibah kepada ahli waris yang berbeda agama. Istilah wasiat itu sendiri diambil dari washaitu-ushi ashi syai’a (aku menyambun sesuatu) dalam syariat, wasiat adalah penghibahan benda, piutang, atau manfaat oleh seseorang kepada orang lain dengan ketentuan bahwa orang yang diberi wasiat memiliki hibah tersebut setelah kematian orang yang berwasiat.18 Sementara ini wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.19 Menurut suparman wasiat wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Wasiat tetap harus dilaksanakan baik diucapkan atau tidak diucapkan baik dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh si yang meninggal dunia, jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan atau ditulis atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alsan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.20 Ketentuan wasiat wajibah diatas merupakan hasil ijtihad para ulama dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah: 180
ُ ْض َر أَ َح َد ُك ُم ْال َمو ت إِ ْن َ ب َعلَ ْي ُك ْم إِ َذا َح َ ُِكت ْ ْ ْ َ ُوف ِ صيَّةُ لِل َوالِ َدي ِْن َو ْاْل ْق َربِينَ بِال َم ْعر ِ ت ََركَ خَ ْيرًا ال َو ََحقًًّا َعلَى ْال ُمتَّقِين
18
Sayyud Sabiq,2008, Fiqih Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara Jilid 4, Hlm.523 Fatchur Rahman, 1979, Ilmu Waris, Jakarta: Bulan Bintang,Hlm.63 20 Suparman usman, yusuf somawinata, 2002, Fiqih Mawaris, Jakarta: Gaya Media Pratama, Hlm.163 19
13 Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggal harta banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa (Q.S al-baqarah: 180)”. Definisi secara formal mengenai wasiat wajibah dalam sistem hukum Islam Indonesia tidak diatur secara jelas. bahkan dalam fiqh merupakan fenomena yang masih terjadi perdebatan, maksudnya semua fuqaha dalam ilmu fiqh mengakui adanya wasiat wajibah hanya beberapa saja yang mengakui bahwa wasiat wajibah itu ada. Menurut sebagian ulama yang berpendapat bahwa wasiat wajibah dalam Fiqh tidak ada dasar hukumnya. Wasiat wajibah tersirat mengandung unsur-unsur yang dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu ““Subyek hukumnya adalah anak angkat terhadap orangtua angkat atau sebaliknya, orang tua angkat terhadap anak angkat. Tidak diberikan atau dinyatakan oleh pewaris kepada penerima wasiat akan tetapi dilakukan oleh Negara”. Wasiat wajibah diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk penyelesaian permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya sebaliknya anak angkat selaku pewaris dengan orangtua angkat.21 Dalam ilmu Figh Mawaris juga mendefinisikan dasr hukum wasiat wajibah itu sendiri seperti bukunya Suparman yang mendefinisikan wasiat wajibah yaitu sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia.22
21
Destri Budi Nuraheni dkk, 2010, Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia, Mimbar Hukum Vol. 22 Nomor 2, Hlm. 132 22 Suparman, Op.Cit, Hlm.163
14
E. Metode Penelitian Pembahasan dalam penelitian seperti dikemukakan penulis diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam menganalisa dan mengembangkan
permasalahan
dalam
skripsi
ini
adalah
metode
pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dapat digunakan dalam suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.23 Dalam hal ini penulis menggunakan cara dengan menguji secara yuridis mengenai permasalahan yang diteliti dalam putusan Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA.Kbj, yang dikaji dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, As-Sunnah serta Hadist. Sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti dalam skripsi ini. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif Analitis ialah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisa permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan kepada
23
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 160.
15 teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan.24Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengkaji peraturan yang terkait dengan putusan Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj, peraturan tersebut seperti Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an, As-Sunnah (Hadist) dan pendapat para ulama. 3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dalam pembuatan skripsi ini dilakukan pada Direktorat Putusan Mahkamah Agung. 4. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data Untuk penelitian ini diperlukan data primer dan data sekunder, adapunjenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden di lokasi penelitian. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. b. Data Sekunder Data sekunder adalah datayang berupa bahan kepustakaan. Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan studi atau penelitian 24
Martin Steinman dan Gerald Willen, 1974, Metode Penulisan Skripsi dan Tesis, Bandung: Angkasa, Hlm.97.
16
kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari peraturanperaturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 1) Bahan hukum primer: a) Al-Qur’an dan As-Sunnah b) Hadist dan pendapat ulama c) Instruksi Presiden No. 1 tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam. 2) Bahan hukum sekunder: 1) Referensi, yaitu buku-buku perpustakaan yang berkaitan dengan sengketa waris beda agama. 2) Tulisan atau artikel yang berkaitan dengan judul skripsi. 3) Bahan hukum tersier: 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia; 2) Kamus Hukum. 5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung-
17
jawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kaliamat yang sistematis. 6. Metode Analisis Data Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan peraturan secara tertulis yang berkaitan dengan sengketa waris beda agama.
F. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I berisi Pendahuluan yang di dalamya menguraikan tentang latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang di dalamnya menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Waris yang meliputiPengertian Hukum kewarisan, Sumber Hukum Waris, Asas-asas Hukum Waris, Sebab dan Penghalang Waris dan Macam-macam Ahli Waris dan Bagiannya. Kedua Tinjauan Umum
18
Tentang Wasiat meliputi Pengertian Wasiat, Sumber-sumber Wasiat, Asas Wasiat dan yang Tiga Tinjauan Umum Tentang Wasiat Wajibah. Bab III berisi Hasil Pelitian dan Pembahasan yang di dalamya menguraikan tentang penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari putusan Nomor 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj yang dianalisis sesuai dengan Al-Qur’an dan As-Sunah, Hadist, Pendapat para ulama serta Instruksi Presiden No 1 Tahun 1990 Tentang Kompilasi Hukum Islam sehingga terjawabnya bagaimana kedudukan ahli waris beda agama serta pertimbangan hakim mengenai wasiat wajibah dalam perkara Nomor: 2/Pdt. G/2011/PA. Kbj. Bab IVberisi Penutup yang di dalamnya menguraikan tentang kesimpulan umum yang didasarkan pada analisis data dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.
