BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dibebankan hak dan kewajiban atau sesuatu yang berdasarkan hukum dapat memiliki hak dan kewajiban.Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah subjek hukum dapat melakukan hubungan hukum atau dapat bertindak melakukan kewenangan hukumnya berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Menurut hukum ada dua subjek hukum yaitu pertamamanusia (person), di dalam hukum, perkataan seseorang atau orang (person) berarti pembawa hak dan kewajiban. Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia.Kedua badan hukum (rechtpersoon), selain orang (person) badan atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan hukum seperti halnya manusia.Badan atau perkumpulan itu memiliki harta kekayaan sendiri, ikut serta dalam persoalan hukum dan dapat juga digugat atau menggugat di pengadilan dengan perantaraan pengurusnya, badan yang demikian disebut badan hukum (rechtpersoon).Perkumpulan sebagai badan hukum tentu tidaklah semua jenis perkumpulan, perkumpulan yang dapat dinamakan badan hukum apabila perkumpulan tersebut diciptakan sesuai ketentuan yang berlaku (hukum). 1
Perkumpulan dapat dimintakan pengesahan sebagai badan hukum dengan cara sebagai berikut:2 1.
Didirikan dengan akta notaris.
2.
Didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri (PN) setempat.
1
H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 61 2 Advendi Simangunsong dan Elsi Kartika Sari, 2004, Hukum dalam Ekonomi, Penerbit Grasindo, Jakarta, hal 8
1
2
3.
Dimintakan pengesahan Anggaran Dasar (AD) kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan khusus untuk badan hukum Dana Pensiun, pengesahan AD dilakukan oleh Menteri Keuangan.
4.
Diumumkan dalam Berita Negara. Berbicara korporasi tidak bisa melepas pengertian tersebut dari hukum
perdata, sebab korporasi merupakan terminologi yang erat kaitan dengan badan hukum (rechtpersoon) dan badan hukum itu sendiri terminologi yang erat kaitannya dengan hukum perdata. Secara etimologi tentang kata korporasi dalam bahasa Belanda disebut corporatie, Inggris: corporation, berasal dari kata corporation dalam bahasa Latin yang diartikan sebagai badan dalam bahasa Indonesia. Korporasi adalah suatu badan hasil cipta hukum dan kematiannya pun diciptakan oleh hukum.3Sedangkan menurut beberapa ahli yaitu Utrecht/Moh.Soleh Djindang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama
sebagai
suatu
subjek
hukum
tersendiri
suatu
personifikasi.Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban anggota masing-masing.4A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk
3
Soetan K. Malikoel Adil, 1955, Pembaharuan Hukum Perdata Kita, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, hal 83 4 Chidir Ali, 1987, Badan Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, hal 64
3
tujuan tertentu.5 Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah memberikan batasan mengenai korporasi yang diatur dalam pasal 1 angka 21 menyatakan “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Selain UU di atas, UU Nomor 7 Drt. Tahun 1955 pasal 15 ayat (1) juga memberikan batasan mengenai korporasi sebagai subjek tindak pidana yang berbunyi “jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana dan tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”. Diakuinya badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum sehingga memiliki kewenangan bertindak dalam hukum sebagaimana manusia maka konsekwensi logisnya korporasi pun akan sebagai subjek tindak pidana meskipun dalam hal ini masih menuai perdebatan. Pandangan mengenai korporasi sebagai subjek hukum pidana mengemukakan argumentasinya sebagai berikut:6 1. Ternyata dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik yang dilakukan oleh atau dengan suatu 5
A. Z. Abidin, 1983, Bunga Rampai hukum pidana, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hal
54 6
Tongat, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif pembaharuan, Penerbit UMM Press, Malang, hal 121
4
korporasi. Karenanya diperlukan pula untuk dimungkinkan memidana korporasi, korporasi dan pengurus atau pengurus saja. 2. Mengingat dalam kehidupan sosial dan ekonomi ternyata korporasi semakin memainkan peranan yang penting pula. 3. Hukum pidana harus mempunyai fungsi dalam masyarakat yaitu melindungi masyarakat dan menegakkan norma-norma dan ketentuanketentuan yang ada dalam masyarakat. Kalau hukum pidana hanya ditekankan pada segi perorangan, yang hanya berlaku pada manusia, maka tujuan itu tidak efektif, oleh karena itu tidak ada alasan untuk selalu menekan dan menentang dapat dipidananya korporasi. 4. Dipidananya korporasi dengan ancaman pidana adalah salah yaitu upaya untuk menghindarkan tindakan pemidanaan terhadap para pegawai korporsi itu sendiri. Kejahatan adalah salah satu jenis tindak pidana yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat meskipun perbuatan tersebut belum dirumuskan dalam hukum tertulis (UU) sebagai tindak pidana.Artinya perbuatan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat telah meciderai rasa keadilan meskipun belum adanya UU yang mengaturnya, sehingga patut dicelanya perbuatan tersebut
berdasarkan
nilai-nilai
yang
masih
hidup
dalam
masyarakat.Kejahatan korporasi pun demikian namun lemahnya perhatian penegak hukum dalam hal ini, penegak hukum terlihat pasif dalam menanggulangi kejahatan ini.
5
Kejahatan korporasi adalah kejahatan yang bersifat organisatoris dan salah satu bentuk kejahatan White collar crime (kejahatan kerah putih), bentuk-betuk kejahatan dan korban kejahatan korporasi ini sangat beraneka ragam pada umumnya bernilai ekonomis. Bentuk kejahatan korporasi lazimnya seperti pelanggaran hak-hak konsumen, kejahatan lingkungan hidup, melakukan suap, kejahatan di bidang perpajakan dengan skala dan ruang lingkungan korban yang sangat luas yaitu konsumen, masyarakat dan Negara. Beberapa kejahatan yang dilakukan korporasi di Indonesia antara lain PT. Indosat Mega Media (IM2) ditetapkan sebagai tersangka dengan surat perintah penyidikan yang ditanda tangani 3 januari 2013. Ditetapkan sebagai tersangka karena PT. IM2 menyalah gunakan jaringan bergerak seluler frekuensi 3G dengan menggunakan
jaringan tersebut tanpa seizin
pemerintah.7Tidak hanya kasus IM2, kejahatan korporasi juga terjadi di Riau mengenai dugaan pembakaran hutan yang dilakukan oleh tiga perusahaan yaitu PT. TFDI, PT. TKWL dan PT. SGP.8 Berdasarkan uraian singkat di atas mengenai peristiwa hukum yang terjadi, peneliti menganggap sangatlah menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.Sehingga nantinya menjadi pengetahuan baru bagi peneliti.Peneliti mencoba
mengangkat
sebuah
judul
“ANALISIS
TENTANG
7
Perusahaan Indosat dan IM2 jadi tersangka, 5 januari 2013, kompas.com, diakses 18 juni
2015 8
Tiga perusahaan jadi tersangka kasus pembakaran lahan, 8 agustus 2014, Antaranews.com, diakses 18 juni 2015
6
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DI DALAM KEJAHATAN KORPORASI”. B. Rumusan Masalah Dari uraian singkat latar belakang di atas, maka peneliti menegaskan akan perlunya penelitian ini dengan mengangkat rumusan permasalahan yaitu Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana didalam kejahatan korporasi?
C. Tujuan Penelitian Ada pun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana di dalam kejahatan korporasi. D. Manfaat Penelitian Sementara manfaat dari penelitian ini, secara sederhana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: a. Bagi mahasiswa dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bagaimana bentuk peertanggungjawaban pidana di dalam kejahatan korporasi. b. Bagi penegak hukum diharapkan hasil penelitian ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan memberikan wacana baru terkait bagaiamana bentuk pertanggungjawaban pidana di dalam kejahatan korporasi.
7
c. Bagi peneliti, penelitian ini selain dapat memberikan wawasan baru mengenai
bentuk
pertanggungjawaban
pidana
didalam
kejahatan
korporasi, juga sebagai penulisan tugas akhir yang merupakan syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. E. Kegunaan Penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi teoritis tentang bentuk pertanggungjwaban pidana di dalam kejahatan korporasi, mengingat kajian dalam hukum pidana terkait bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi masih sangat minim. F. Metode Penelitian Metode penelitian merupakan prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali suatu kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang mendekati kebenaran optimal. 1. Metode pendekatan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konseptual (conceptual approach).Pendekatan konseptual beranjak dari pandanganpandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.9 2. Jenis bahan hukum10 a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari 9
Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, penerbit Kencana Prenada Meia Group, Jakarta, hal 95 10 Ibid, hal 141
8
perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku hukum, skripsi, tesis, dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, serta komenta-komentar atas putusan pengadilan. 3. Teknik pengumpulan bahan hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (library research), yang dimaksud adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normative, yakni penulisan yang didasari pada data-data yang dijadikan objek penelitian seperti buku-buku pustaka, jurnal, artikel ilmiah, internet, dan segala yang berkaitan dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji secara komprehensif. 4. Analisa bahan hukum Tahap analisa bahan hukum yaitu menguraikan bahan hukum dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sedangkan analisa yang digunakan adalah analisa kritis terhadap perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sesuai yang akan diteliti juga menganalisa literatur-literaturyang diperoleh sehingga penelitian ini terarah sesuai tujuan studi analisis yang dimaksud secara normative. G. Rencana Sistematika Penulisan
9
Penulisan hukum ini dibagai dalam 4 (empat) bab, yang mana akan dibagi kembali menjadi sub bab. Ada pun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, permaslahan yang mendasari pemilihan judul penelitian, tujuan, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan pertanggungjawaban pidana di dalam kejahatan korporasi yaitu diantaranya; teori hukum pidana, teori pidana dan pemidanaan, dan teori-teori lain yang berkaitan dengan permaslahan. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Bab yang akan memuat isi dari pembahasan dari objek kajian yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana di dalam kejahatan korporasi. BAB IV PENUTUP Bab penutup ada dua sub bab yang perlu dimasukan di dalamnya yaitu kesimpulan dan saran. Pada dasarnya yang disampaikan penulis dalam bab ini merupakan hasil analisa Bab III. Kesimpulan jawaban harus sesuai dengan permasalahan yang dikaji/teliti yakni pertanggungjawaban pidana di dalam kejahatan korporasi
