BAB I
PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi Pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) sebagai upaya untuk meningkatkan manajemen pemerintah terutama melalui manajemen kinerja yang berorentasi pada hasil serta untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan dan memperlihatkan kinerjanya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja, yaitu pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan /sasaran startegis instansi pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga. LAKIP juga menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Lakip harus mempertanggungjawabankan kinerja yang telah diperjanjikan/ditetapkan dalam PK dan terkait dengan rencana kinerja yang telah direncanakan dalam rencana jangka menengah (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
maka
Direktorat
Kesehatan
Hewan
1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
1
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberatnsan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan;
3. Penyusunan norma,standar, prosedur dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberatnsan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberatnsan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan, dan pengawasan obat hewan; 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
C. Struktur Organisasi
Direktorat Kesehatan hewan terdiri atas (1) Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan; (2) Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasanan Penyakit Hewan; (3) Subdirektorat Perlindungan Hewan; (4) Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; (5) Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan; (6) Subdirektorat Tata Usaha dan (6) Kelompok Jabatan Fungsional.
2
Tugas masing-masing Subdirektorat sebagai berikut :
1. Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan mempunyai tudas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengamatan penyakit hewan. Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
subdirektorat
Pengamatan
Penyakit
Hewan
(1).
Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang epidemologi, ekonomi veteriner
(2).
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang epidemologi, ekonomi veteriner
(3).
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang epidemologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan;
(4).
dan penyidikan penyakit hewan; dan penyidikan penyakit hewan;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang epidemologi, ekonomi veteriner dan penyidikan penyakit hewan;
2. Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksananan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan. Dalam melaksanakan tugas subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan menyelenggarakan fungsi : (1). (2). (3). (4).
Penyiapan penyusunan kebijakan pemberantasan penyakit hewan;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan pemberantasan penyakit hewan;
di
bidang
pencegahan
dan
di
bidang
pencegahan
dan
Penyiapan penyusunan norma,standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
3. Subdirektorat Perlindungan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan hewan.
3
Dalam melaksanakan tugas subdirektorat Perlindungan Hewan menyelenggarakan fungsi : (1).
(2). (3). (4).
(5).
Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang analisa risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan; Penyiapan pelaksanaan analisa risiko penyakit hewan eksotik dan
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang analisa
risiko penyakit eksotik dan kesiagaan darurat penyakit hewan;
4. Subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan Dalam melaksanakan tugas subdirektorat Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi : (1) (2) (3) (4)
Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan; Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi kebijakan di bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan;
5. Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusnan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan obat hewan. Dalam melaksanakan tugas Subdirektorat Pengawasan Obat Hewan
menyelenggarakan fungsi :
(1).
Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang mutu dan peredaran obat hewan;
4
(2). (3). (4).
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan peredaran obat hewan; Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan peredaran obat hewan;
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan peredaran obat hewan;
6. Subbagian Tata Usaha menpunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Kesehatan hewan. 7. Kelompok Jabatan Fungsional mempuyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
5
BAB III
TINJAUAN TERHADAP EVALUASI SAKIP 2011
Evaluasi Atas Penerapan Sistem AKIP 1.
Dari segi perencanaan, Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2012 telah melengkapi Renstra dengan formulir Rencana strategis yang berisi tujuan, sasaran dan indikator sasaran, target yang akan dicapai mulai tahun pertama sampai
2.
3. 4.
dengan tahun kelima, serta program yang akan dilaksanakan (terlampir)
Sasaran renstra sudah bersifat kuantitatif telah terukur target dan pencapaian kinerja per tahun (terlampir).
Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA 2011 sudah dibuat (terlampir).
Sistem informasi pengumpulan data untuk memonitor pencapaian outcome s/d impact sudah dilaksanakan namun belum di susun dalam bentuk SOP.
4. Renstra Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2010-2014 sudah dilengkapi dengan formulir renstra yang berisi tujuan, sasaran dan indicator sasaran (terlampir).
5. Penetapan Kinerja (PK) sudah disesuaikan dengan sasaran dalam renstra, dengan menyebutkan jumlah anggaran yang disebutkan dalam PK (terlampir).
6. Pengukuran kinerja yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan PK sudah mencantumkan target secara kuantitatif (terlampir).
7. Form pengukuran kinerja telah mengacu kepada form yang seharusnya untuk tingkat eselon II meliputi : sasaran strategi, indikator kinerja, target, realisasi dan prosentase.
8.
Pelaporan kinerja akan disempurnakan dengan memuat ringkasan eksekutif (executive summary), permasalahan dan antisipasi penanggulangan masalah pada
tahun berikutnya, evaluasi kecukupan anggaran dana dalam pencapaian tujuan dan sasaran, dan akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahun berikutnya.
9. Evaluasi kinerja akan disempurnakan dengan mengevaluasi permasalahan terhadap
program dan permasalahan/kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat diidentifikasi perbaikan yang akan dilaksanakan tahun berikutnya.
10. Pada tahun 2012 sudah dilakukan revisi terhadap sasaran yang dicapai sehingga bersifat
kuantitatif
dan
terukur
(terlampir).
6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis Direktorat Kesehatan Hewan mengaju pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2010-2014 Visi
Mewujudkan Direktorat Kesehatan Hewan yang profesional, modern, maju, efektif dan efisien dalam pelayanan kesehatan hewan menuju status kesehatan hewan yang ideal.
Misi
1. Melindungi manusia/masyarakat dari resiko yang berkaitan dengan hewan dan produknya (aspek kesehatan dan kesejahteraan manusia sebagai sasaran akhir) dan memberikan sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan biologik dan medik. 2. Melindungi hewan dari penyakit yang mengancam kelestarian sumberdaya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Melindungi ekosistem serta mempertahankan kelestarian sumberdaya genetik. 4. Memberikan jaminan kesehatan hewan untuk mendukung kestabilan usaha bidang peternakan dan kesehatan hewan yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan menggunakan sumberdaya lokal. 5. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan hewan yang maju dan terarah bertumpu pada teknologi modern 6. Meningkatkan profesionalisme, kesisteman, penganggaran, kelembagaan, sarana dan prasarana. Tujuan
1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan hewan. 2. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti. 3. Meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kredibilitass monitoring, surveilans, penyidikan dan pengujian serta diagnosa penyakit hewan. 4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular. 5. Meningkatkan kapabilitas kesiagaan darurat terhadap penyakit hewan menular dan eksotik. 6. Meningkatkan jaminan mutu dan ketersediaan komoditas hewan dan obat hewan. 7
7. Meningkatkan status kesehatan hewan nasional. Sasaran
1. Indonesia tetap bebas PMK dan bebas penyakit eksotik lainnya, 2. Bagian wilayah Indonesia bebas penyakit strategis, 3. Pengamanan dan Penanganan Penyakit Hewan Baru (New Emerging Animal Disease) dan Muncunya lagi Penyakit Hewan dan (Re-Emerging Animal Disease), 4. Penguatan Sistem Pengamatan dan Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional, 5. Pemantapan Kelembagaan dan Sumber Daya Lembaga, 6. Peningkatan Jaminan Mutu dan Kapasitas Produksi Obat Hewan Indonesia 7. Pemantapan Regulasi B.
Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran (Strategi dan Kebijakan) Agar supaya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan hewan dapat dicapai, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategi secara menyeluruh sebagai berikut :
a. Menyusun perencanaan program pembangunan kesehatan hewan nasional yang sifatnya
top-down policy berdasarkan periode pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang yang implementasi pembangunannya mengakomodir kepentingan dan situasi kondisi status kesehatan hewan daerah sehingga model pembangunan kesehatan hewannya bersifat buttom-up planning.
b. Penataan ulang dan penegasan kembali kewenangan urusan kesehatan hewan antara c.
pusat dan daerah.
Pendegelasian sebagian kewenangan veteriner (veterinary authority) kepada dokter hewan swasta (praktisi, mandiri dan technical service) dengan akreditasi.
d. Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner. e. Mengembangkan jejaring laboratorium veteriner. f.
Mengembangkan sistem akreditasi laboratorium veteriner.
g. Mengembangkan program surveilans yang mempunyai target peluang pasar (market requirement).
h. Meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat (public awareness) dan proposi secara berkelanjutan.
8
i.
j.
Menyusun rencana dan kewajiban bersama antara pusat dan propinsi dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular dan urusan kesehatan hewan lainnya.
Mengembangkan program biosekuriti berdasarkan resiko (riks based).
k. Mengembangkan integrasi sektor swasta dalam pembiayaan dan penyediaan sarana untuk
kesiagaan darurat dan pemberantasan penyakit hewan menular. Mengembangkan sistem
l.
sertifikasi penerapan Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB).
Mengembangkan sistem akreditasi penerapan manajemen kesehatan hewan dan biosekuriti di peternakan berdasarkan kompartemen (compartment based).
m. Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan.
9
C.
NO
6.4
SASARAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
INDIKATOR
Pengendalian dan ►1. Meningkatnya Penguatan penanggulangan pelaksanaan sistem penyakit hewan Pencegahan dan kesehatan menular strategis Pemberantasan PHMhewan dan penyakit (vaksin/obat zoonosis (Prioritas dlm dosis) Nasional dan Bidang)
► Meningkatn ya pelayanan kesehatan hewan
Penyediaan tenaga/petu gas medik/para medik serta sarana kesehatan hewan
OUTPUT/SUB OUTPUT
TARGET
SATUA N
Pengendalian, pencegahan dan pemberantasa n Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
dosis
Pembinaan dan koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan hewan
Lapora n
ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS
201 2
TOT AL
(Milyar Rp)
2010
2011
2013
100,0 00,00 0
1,450, 000
1,7 40, 000
2,088 ,000
33
33
33
33
201 4
2010
201 1
2012
2013
2014
2,5 05, 600
177.1 3
87. 58
100.2 8
115.02
132.19
612 .21
33
9.97
142 .91
157.2 0
172.92
190.21
673 .21
Sub total
10
D. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
NO 6.4
PROGRAM/K EGIATAN PRIORITAS Pengendalia n dan penanggula ngan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)
Pelaksaan vaksinasi dan pengobatan
INDIKATOR Penguatan sistem kesehatan hewan (vaksin/oba t dlm dosis)
JENIS OUTPUT RKAKL SATUAN Pengendalian, dosis pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
lt
Penguatan pkt Puskeswan Penanggulangan dosis gangguan reproduksi
Komponen 1) Anthrax
2) Rabies 3) Brucellosis; 4) Hog Cholera 5) Jembrana 6) Pemeriksaan, identifikasi dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet 7) operasional desinfektan Puskeswan
DK/TP/K D DK
DK DK DK DK DK
DK TP
1) Operasional DK penanganan gangguan reproduksi 2) Pemerikasaan DK akseptor terhadap status Brucellosis
2011 (000) 500
2012 (000) 600
600 200 100 50 3,06
720 240 120 60 3,672
240
288
24
2011 (000) 3.25
6.05 2.95 0.78 0.41 1.91
2012 (000) TOTAL 3.90 194.5 8 7.26 32.48 3.54 15.84 0.93 4.16 0.49 2.17 2.29 10.26
9.10
10.92
48.85
2.07
2.48
11.10
103,4
29
124,08
12.00
1,221
1,465
0.32
14.40
0.39
11
64.42
1.74
Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik
Pengawasan obat hewan Peningkatan produksi dan distribusi vaksin Penyediaan Pembinaan dan tenaga/pet koordinasi ugas lapang peningkatan seperti, pelayanan medik kesehatan paramedik hewan Penguatan pengujian dan penyidikan veteriner
Sub total
Laporan Laporan Laporan
Laporan
3) Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi 4) monitoring, evaluasi dan pelaporan penanggulangan gangguan reproduksi 5) obat dan hormon Pengawasan obat hewan Peningkatan produksi dan distribusi vaksin 1) Pembinaan dan koordinasi 2)Perlindungan hewan dari penyakit hewan eksotik Penguatan pengujian dan penyidikan veteriner
DK
DK
103,4
124,03
DK
0.00
0.00
0.52
0.62
2.77
10.08
11.09
46.78
13.59
14.95
63.08
84.92
BPMSOH
1
1
DK
33
33
16.15
17.77
DK
32
32
0.45
0.50
2.09
BBVet dan BPPVR
8
8
126.3 1
138.94
586.2 0
Pusvetm a
24.56
230.4 9
27.02
257.48 12
113.9 8
1,285. 42
PENETAPAN KINERJA SASARAN STRATEGIS
Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
INDIKATOR
SATUAN Dosis
8.521.777
Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan
unit
136
Laporan
153
dosis
11.697.825
Dokumen
22
laporan
160
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Penguatan surveilans penyakit hewan
Produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan
Perlindungan hewan dari penyakit eksotik Dukungan manajemen teknis keswan
TARGET
Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis Anggaran : Rp. 362.114.508.000
13
IV. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Nilai dan predikat ukuran keberhasilan pencapaian sasaran program tahun 2012 dengan merujuk pada LAKIP Kementerian Pertanian, ke dalam empat kategori, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian>100%), (2) berhasil (80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-79 persen), dan 4) kurang berhasil (capaian<60%), terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
B. Realisasi, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2012 Program Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2012 yang merupakan bagian dari Rencana Stratejik (Renstra) Kesehatan Hewan tahun 2010-2014 sesuai tugas pokok dan fungsinya terdiri
atas: Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya
Keswan, Penguatan Surveillans Penyakit Hewan, Peningkatan Produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan, perlingdungan hewan dari penyakit eksotik dengan dukungan manajemen teknis kesehatan hewan.
Target yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2012 adalah:
1. Penanggulangan Penyakit Hewan Menular dilakukan dengan vaksinasi dan pengobatan hewan antara lain vaksin rabies, brucellosis, anthrax, hog cholera, jembrana, obat gangguan reproduksi, obat parasit, avian influenza dan disinfektan. Dari target 8521777 dosis terealisasi sebanyak 8361777 dosis atau 98%
2. Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan dilakukan dengan Rekruitment dan bimbingan teknis Tenaga Harian Lepas Medik dan Paramedis, Bimbingan Teknis Petugas
Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Fasilitasi Puskeswan, Penilaian, Sosialisasi dan pembinaan jabatan fungsional medik dan paramedik veteriner, Pelatihan dan pembinaan
Petugas National Veterinary Services (NVS), Penilaian Petugas Puskeswan Berprestasi dan monitoring rumah sakit dan klinik hewan. Dari target 136 unit terealisasi 134 unit atau 98,5%
3. Perlindungan hewan dari penyakit eksotik dengan penyusunan pedoman perlindungan kesehatan hewan dan analisa resiko importasi hewan, monitoring dan evaluasi penyakit
eksotik, harmonisasi persyaratan kesehatan hewan (ASWGL) dan penyusunan pedoman kesiagaan darurat veteriner. Target 22 dokumen terealisasi sebanyak 22 dokumen atau 100%
14
4. Penguatan Surveillans Penyakit Hewan dengan pengembangan sistem deteksi dini penyakit hewan menular, penyusunan pedoman surveilans dan penataan laboratorium, pertemuan ilmiah dan laboratorium kesehatan hewan dan Pengembangan SIKHNAS. Dari target 153 laporan terealisasi 153 laporan atau 100%
5. Peningkatan Produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan dilakukan melalui pendaftaran, penilaian dan pengujian obat hewan yang beredar di Indonesia; penilaian dan evaluasi
penerapan CPOHB di produsen obat hewan, evaluasi ekspor obat hewan dan penyusunan dan penyempurnaan peraturan di bidang obat hewan. Dari target 11697825 terealisasi sebanyak 6.
11406549 atau 97,5%
Dukungan Manajemen Teknis Kesehatan Hewan dari target 160 laporan terealisasi 160 laporan atau 100%
Target dan Realisasi Kegiatan berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2012
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR
SATUAN
TARGET
REALISASI
Terkendali dan tertanggulanginya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
Dosis
8.521.777
8.361.777
Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Keswan
unit
136
Penguatan surveilans penyakit hewan
Laporan
Produksi, sertifikasi dan pengawasan obat hewan
Perlindungan hewan dari penyakit eksotik Dukungan manajemen teknis keswan
Capaian Kinerja
PRESEN TASE
Kategori
98%
Berhasil
134
98,5%
Berhasil
153
153
100%
Berhasil
dosis
11.697.825
11.406.549
97,5%
Berhasil
Dokumen
22
22
100%
Berhasil
laporan
160
160
100%
Berhasil
99%
berhasil
15
Sasaran strategis (1)
Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasa n PHM
Realisasi berdasarkan sasaran strategis Direktorat Kesehatan Hewan
Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan
Indikator Kinerja
Program
(2)
(7)
Penguatan Sistem Kesehatan Hewan (vaksin/ob at dalam dosis)
Pengenda lian, pencegahan dan pemberantas an Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Komponen
Antrax
Target
Satuan
Reali sasi
%
(3)
(4)
(5)
(6)
(000)
680
Dosis
66,6
20
66,6
2.282.600
23.784.597
20.008.080
84,12
19,3
100
5.281.030
4.729.905
89,56
119,397
100
2.214.091
2.117.230
95,63
1740
Hog Cholera
856
Dosis
856
Jembrana
Pemeriksaan identifikasi dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet Operasional desinfektan SE, Surra
Pengendalian AI
30
Dosis Dosis
108
Dosis
19,3
Dosis
119,397 5
LAP
108
84,75
100
26.256.592
22.924.462
87,31
100
5.497.699
4.854.305
88,3
100
5
6.634.939
(10)
200
Dosis
7.829.065
(9)
%
91,2
1740 300
(8)
Realisasi (000)
620
Rabies
Brucellosis
Pagu (000)
Anggaran
100
6.178.800
2.762.272
4.380.433
1.788.129
2.046.721
16
70,89
78,34
74,1
Penguatan Puskeswan
Puskeswan
136
Unit
134
98,5
42.172.415
36.706.552
104
Ekor
104
100
39.413.880
33.154.867
84,12
Pengawasan Obat Hewan
Operasional Penanganan Gangguan Reproduksi
Pengawasan Obat Hewan
2
100
14.503.509
14.291.755
98,54
11.406.54 9
97,5
27.089.430
24.116.732
89,03
Penanggulan gan Gangguan Reproduksi
Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan
Penyediaa n tenaga/pe tugas lapang seperti medik dan paramedik
Peningkatan produksi dan distribusi vaksin
2 11.697.82 Dosis 5
87,04 0
Pembinaan dan koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan hewan
Pembinaan dan koordinasi peningkatan pelayanan kesehatan hewan
160
lap
160
100
82.663.367
47.693.650
57,7
Penguatan Surveillans penyakit
Penguatan pengujian dan penyidikan
153
Lap
153
100
86.378.143
81.730.256
94,62
( termasuk hibah KFW dan JICA)
17
hewan
veteriner
Penyediaan tenaga/petug as lapang seperti medik dan paramedik
Rekrutmen tenaga harian lepas dokter hewan dan paramedik veteriner
Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik
Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik
22
Dok
22
100
2.301.904
1.253.168
54,44
650
Orang
636
97,8
18.466.606
16.480.816
89,25
Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 395.076.000.000. Realisasi Pagu Anggaran Tahun :
18
Peran masing-masing kegiatan dalam mendukung outcome (dua sasaran strategis) yaitu Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan PHM dan Meningkatnya pelayanan kesehatan hewan didukung oleh kegiatan penting yaitu
Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS), Penguatan Puskeswan, Penanggulangan Gangguan Reproduksi, Pengawasan Obat Hewan,
Peningkatan produksi dan distribusi vaksin, Penguatan Surveillans penyakit hewan, Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti medik dan paramedik, Pembinaan dan koordinasi peningkatan
pelayanan kesehatan hewan, Penguatan surveillans penyakit hewan, Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik dan rekrutmen tenaga harian lepas dokter hewan dan paramedik veteriner.
Dukungan dalam pencapaian target output dalam bentuk standar, norma, kriteria dan pedoman yang disusun Direktorat Kesehatan Hewan tahun 2012 sejumlah ... NSPK dengan perincian : SUB DIREKTO RAT P2H KSKH PH POH TU CMU jumlah
PP
Peraturan Menteri
KepDirjen
SK Direktur
2 4
1 1 2
Telah diterbit kan
3
Telah disebarkan ke propinsi kab/kota
Draft 2
3 6
2
C. Capaian Kinerja Program dan Kegiatan dalam Mencapai Sasaran Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2012. 1.
Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Indikator kinerja kegiatan ini adalah Penguatan Sistem Kesehatan Hewan (vaksin/obat dalam dosis). Kegiatan ini terdiri dari 9 komponen yaitu pengadaan vaksin Anthrax, Rabies, Brucellosis, Hog Cholera, Jembrana, Pemeriksaan identifikasi dan pemetaan kasus parasit internal dan kematian pedet, operasional desinfektan, SE, Surra dan pengendalian AI.
Dari target fisik vaksinasi dan pengobatan sejumlah 8.521.777 dosis terealisasi sebesar 8.361.777 dosis atau 98%. Dibandingkan dengan tahun 2011 terjadi peningkatan sebanyak 21,7%. Vaksin dan obat tidak terealisasi 100% dikarenakan obat tidak tersedia di pasar, adanya 19
revisi anggaran dan di beberapa daerah tidak perlu dilakukan vaksinasi dikarenakan kasus terbatas atau sedikit sehingga tidak perlu dilakukan strategi vaksinasi. Vaksin/Obat SE, SURRA Rabies Hog cholera Obat Parasit dan Kematian Pedet Obat dan hormon penanggulangan gangguan reproduksi Jembrana Anthrax Brucellosis Disinfektan AI
2011 Realisasi -
-
1.000.000 100.000 45.000
191.400 30.000 500.000
Target 119397 1740000 856000 108000
2012 Realisasi 119397 1740000 856000 108000
Presentase Realisasi 100 100 100 100 100
5000 5.000.000
54000 170000 680000 300000 19301 4475079
54000 170000 620000 200000 19301 4475079
100 91 67 100 100
6.871.400
8.521.777
8.361.777
98%
Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2011 dengan jumlah vaksin dan obat 6.716.400 dosis maka mengalami kenaikan sebesar 17,4%. Upaya Pengendalian Avian Influenza Dalam upaya pengendalian AI Direktorat Kesehatan Hewan melalui Unit Pengendali Avian Influenza telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut diantaranya : a.
Penyusunan Roadmap Indonesia Bebas AI 2012
Penyusunan roadmap dilakukan bersama-sama dan berdasarkan kesepakatn dengan Dinas Peternakan atau yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan seluruh indonesia. Dasar Penyusunan Road Map Menuju Indonesia Bebas AI tahun 2020 merupakan penjabaran dari kesepakatan seluruh Menteri Pertanian Negara ASEAN dalam forum AMAF tahun 2011 yang merencanakan ASEAN bebas AI tahun 2020. Roadmap menuju Indonesia bebas AI tahun 2020 saat ini dalam tahap finalisasi untuk kemudian akan disosialisasikan mulai tahun 2013. Dalam Road Map tersebut pencapaian status bebas dibagi berdasarkan wilayah risiko rendah (2014), wilayah risiko sedang 2015-2017, wilayah risiko tinggi (2019), dan seluruh Indonesia (2020) dengan mempertimbangkan aspek geografis dan epidemiologis. Sejak awal disusunnya draf roadmap ini tahun 2011 yang di Sosialisasikan dalam Rakornas AI 2011, hingga 2012 Draf Roadmap sudah mencapai tahap finalisasi akhir.
20
b.
Koordinasi Pusat dan Daerah
1.
Hasil surveilans BBVet Maros di provinsi Papua dan Papua Barat untuk tujuan mengukur prevalensi menunjukkan bahwa prevalensi AI di provinsi tersebut mendekati nol. Dengan demikian dapat dilanjutkan dengan rancangan deteksi penyakit (detect disease) pada tahun 2013. Rencana sampling selanjutnya perlu dikonsolidasikan dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota. Arahan dari Pusat diperlukan terkait evaluasi rancangan sampling dan pengujian sampel. Diperlukan fasilitasi pusat untuk surveilans pada peternakan pembibitan dengan pendekatan kompartemen bebas AI
2.
Hasil surveilans oleh BPPV Regional II Bukittinggi khususnya untuk Provinsi Kepri dalam rangka pembebasan Kepri tahun 2015 menunjukkan hasil negatif dan provinsi Kepri dinyatakan sebagai wilayah risiko rendah. Namun karena pemasukan produk unggas ke provinsi Kepri cukup tinggi maka digolongkan sebagai wilayah risiko sedang. Dalam rangka pembebasan AI tersebut diperlukan langkah koordinasi khususnya dalam rangka pengawasan pemasukan unggas dan produk unggas, terutama oleh karantina hewan melalui penambahan pos/stasiun karantina hewan.
3.
Dalam rangka mempertahankan status bebas di daerah diperlukan koordinasi antar instansi terkait, partisipasi masyarakat, penegakan hukum, komitmen pemerintah daerah, konsistensi dalam pelaksanaan strategi pengendalian dan pedoman yang jelas dalam rangka pembebasan dan mempertahankan status bebas. Ketentuan pengawasan lalu lintas ungas dan produk unggas antar daerah dalam rangka pengendalian AI masih tetap mengacu pada SOP Pengendalian AI tahun 2010.
4.
Guna meminimalisir risiko penyebaran virus AI dari wilayah risiko tinggi ke wilayah risiko sedang atau wilayah risiko rendah khususnya melalui lalu lintas Day Old Chick (DOC) yang masih ketergantungan dari perusahaan pembibitan di pulau Jawa, harus segera dilakukan percepatan sertifikasi Kompartemen Bebas AI sebagai syarat dilalulintaskannya DOC. Untuk itu perlu segera ditambah jumlah auditor dan auditor pendamping dengan melibatkan unsur BBV/BPPV dan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi kesehatan hewan.
Telah dilaksanakan dengan sukses pertemuan koordinasi antara pusat dan daerah dalam rangka pengendalian AI pada tanggal 10-12 November 2012 di Makasar. Adapun salah satu hasilnya adalah :
B.
Surveilan Partisifatif Salahsatu strategi pengendalian AI adalah melalui pelaksanaan surveilan secara partisifatif yang dilaksanakan oleh petugas PDSR di 29 provinsi, 33 LDCC dan 395 Kabupaten kota dengan jumlah petugas sebanyak 2300 orang pada peternakan backyard, petugas PVUK (Petugas Veteriner Unggas Komersial) 62 orang pada 12 kabupaten kota di 6 provinsi (Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Lampung, Sumatera Barat) yang melakukan surveilan pada peternakan komersial serta 21
petugas Surveilan Pasar (PSP) di tingkat pasar JAGODETABEK dengan tujuan untuk mengetahui jalur perdagangan unggas hidup dan Mengetahui prevalensi virus H5 yang menkontaminasi Pasar Tradisional secara terus menerus sejak Maret 2009 pada 261 sampel pasar tradisional di Jabodetabek. C.
Biosekurity Penerapan Biosekurity yang telah dilaksankan diantaranya :
1. Pembersihan dan Disinfeksi (Cleaning and Disinfection) tahun 2012 pada 22 Pasar
Tradisional, 43 Tempat Penampungan Unggas dan Rumah Pemotongan Unggas, 4 Cleaning Station di Jabodetabek.
2. Penerapan biosekurity peternakan (sektor 1,2,3) dan rantai pemasaran unggas
3. Pelatihan praktek biosekuriti yang hemat biaya dan efektif pada peternakan unggas
komersial sektor-3
D.
Keberlanjutan Petugas Pengendalian AI di Lapangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Peternakan
Dalam rangka keberlanjutan petugas PDSR setelah berakhirnya bantun operasional pengendalian AI oleh FAO yang dimulai bulan Januari 2013, Direktorat Kesehatan Hewan dalam hal ini melakukan Advokasi ke Dinas Peternakan Provinsi agar menyelenggarkan alokasi APBD Provinsinya guna pengendalian AI di Lapangan. Beberapa provinsi yang telah di advokasi selama tahun 2013 adalah provinsi Banten, Lampung, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Selain itu guna tercapainya kesepakan bersama antara Pusat dan daerah tentang keberlanjutan petugas lapangan maka telah dilaksanakan workshop Transisi PDSR 29 November – 1 Desember 2012 yang salah satu hasilnya adalah : 1. 2.
3.
Kementerian Dalam Negeri mendukung keberlanjutan PDSR di semua daerah, baik sebagai metode dan system dalam pelayanan veteriner diantaranya melalui pemberdayaan masyarakat. Proyek percontohan National Veterinary Services Replikasi proyek percontohan dapat direplikasikan untuk PHMSZ lainnya dengan anggaran nasional, ada cost sharing pemerintah, pemerintah prov dan kab/kota. Serta menunjukkan kapasitas surveilans dan respon. Dalam rangka pelaksanaan NVS terkait dengan transisi PDSR dialokasikan melalui kegiatan penguatan Puskeswan Pusat maupun Propvinsi dengan komponen kegiatan sesuai kebutuhan Daerah.
Keberlanjutan petugas PDSR ke dalam Layanan Veteriner Nasional secara terintegrasi telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 976/Kpts/OT.160/F/2011 tentang Pedoman Pelayanan Veteriner dan Peraturan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 977/Kpts/OT.160/F/2011 tentang Pedoman Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular strategis. Untuk pelaksanaan
22
dilapangan diatur dalam petunjuk teknis peyelenggaran Kesehatan Hewan dalam Perwujudan Kewenangan Veteriner tahun 2012. E.
Restrukturisasi Perunggasan
Sebagai salah satu 9 langkap pengendalian AI pelaksanaan Restrukturisasi perunggasan yang telah dilaksanakan selama 2012 adalah Penataan Kawasan Pembibitan Perunggasan Penataan Pasar Unggas Hidup Renovasi dan Rehabilitasi Zona Penjualan Unggas dan daging unggas pada pasar tradisional Relokasi terintegrasi antara Tempat Penampungan Unggas (TPnU) dengan Rumah Pemotongan Unggas (RPU) dengan menerapkan stándar minimal higiene dan sanitasi melalui : 1. Komite Daerah (Provinsi, Kab/Kota) Pengendalian Zoonosis Pakar/Akademisi Memberikan pertimbangan teknis ilmiah terhadap penyusunan kebijakan dan evaluasi pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan AI pada hewan 2. Komite Kesehatan Unggas Nasional (KKUN) yang merupakan forum kemitraan 3 pilar (Pelaku usaha perunggasan, pemerintah dan pakar/akademisi) dengan tugas melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam aspek teknis ilmiah dan bisnis terhadap penerapan strategi pengendalian dan penanggulangan AI pada unggas. 3. Komisi Ahli Kesehatan Hewan Melakukan review dan memberikan rekomendasi kebijakan dalam aspek teknis ilmiah terhadap program pengendalian dan penanggulangan AI pada hewan 4. Organisasi Profesi (PDHI, ADHPI dan organisasi profesi lainnya) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Dokter Hewan di bidang kesehatan hewan khususnya dalam mendukung program pengendalian dan penanggulangan AI pada hewan 5. Asosiasi Perunggasan (FMPI, GOPAN, GPPU, GPMT, HIMPULI, ASOHI, PINSAR dll) 2. Penguatan Puskeswan
Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan dan sumber daya keswan adalah 134 unit ( 98,5%) dari 136 unit. Output dari kegiatan pengembangan kelembagaan dan Sumber Daya Keswan ada 2 yaitu pembangunan Puskeswan dan Fasilitasi Peralatan Puskeswan
Pengembangan Pembangunan Kelambagaan dan Puskeswan Sumber D ay a K e s wa n Fasilitasi
Target
Realisasi
Presentase
99 unit
99 unit
100%
37 unit
35 unit
94,6%
23
total
Peralatan
136
134
98,5 %
Data jumlah Puskeswan sampai dengan bulan Desember 2012 tercatat 963 unit Puskeswan yang tersebar di 351 kabupaten/kota. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan jumlah puskeswan sebesar 3,2 % yaitu dari 933 Puskeswan menjadi 963 puskeswan. Ke depan, masih diperlukan penambahan jumlah puskeswan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada populasi ternak yakni 1 (satu) puskeswan menangani 3 kecamatan atau 2.000 satuan ternak (animal unit), jumlah kecamatan di Indonesia saat ini sebanyak 6487 maka kebutuhan puskeswan sebanyak 2.162 buah, sedangkan kebutuhan sdm puskeswan tang terdiri dari dokter hewan dan paramedik veteriner, dari jumlah yang ada saat ini yaitu dokter hewan sebanyak 661 orang dan paramedik sejumlah 1719 masih jauh dari jumlah ideal yaitu dalam 1 puskeswan minimal ada 1 dokter hewan dan 3 paramedik veteriner, jadi masih dibutuhkan 2162 dokter hewan dan 6486 paramedik veteriner. Grafik Data Puskeswan Tahun 2010 - 2012
3. Penanggulangan Gangguan Reproduksi
Kegiatan ini terdiri dari 5 komponen yaitu Operasional Penanganan Gangguan Reproduksi, Pemeriksaan akseptor terhadap status brucellosis, Penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi, Monitoring dan evaluasi dan pelaporan penanggulangan gangguan reproduksi dan pengadaan Obat dan hormon dan pelatihan petugas penanggulangan gangguan reproduksi. Program
Komponen
T ar g e t
Realisasi
Presentase 24
Penanggulangan Gangguan reproduksi
Operasional Penanganan 104000 Gangguan Reproduksi
104000
100%
18900
73,5%
Penanganan ternak yang 104000 mengalami gangguan reproduksi
106734
102,6%
20
74%
SDM Penanggulangan 100 Gangguan Reproduksi
100
100%
Pemeriksaan terhadap Brucellosis
Akseptor 25700 status
Monitoring dan evaluasi 27 dan pelaporan penanggulangan gangguan reproduksi
total
9 0 .0 2 %
Dari hasil penanganan gangguan reproduksi dari target 104.000 ekor terealisasi sebanyak 106.734 ekor , dengan hasil pemeriksaan 30.952 ekor (28%) didiagnosa kasus hypofungsi ovaria, hal ini menunjukkan faktor manajemen pakan yang kurang bagus karena penyakit ini disebabkan malnutrisi. Faktor manajemen sangat erat hubungannya dengan faktor pakan/nutrisi. Jika tubuh kekurangan nutrisi terutama untuk jangka waktu yang lama maka akan mempengaruhi fungsi reproduksi, efisiensi reproduksi menjadi rendah dan akhirnya produktifitasnya rendah. Kekurangan nutrisi akan mempengaruhi fungsi hipofisis anterior sehingga produksi dan sekresi hormon FSH dan LH rendah (karena tidak cukupnya ATP), akibatnya ovarium tidak berkembang (hipofungsi). Kegiatan monev penanggulangan gangguan reproduksi terlaksana di 20 provinsi dan pada tahun 2013 telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Petugas Penanggulangan Gangguan Reproduksi dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari 28 Provinsi (NAD, Sumut, Riau, Banten, Jateng, DIY, Kalsel, Sumbar, Bengkulu, Jatim, NTB, NTT. Jambi, Lampung, Sumsel, Jabar, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Maluku, Papua, Malut, Sulut, Sultra, Gorontalo). No 1
Jumlah peserta
2011
2012
80
112
25
2
Asal
Kendala
20 Prov (NAD, Sumut, Riau, 28 Prov (NAD, Sumut, Riau, Sumbar,Lampung, Sumsel, Jambi, Banten, Jateng, DIY, Kalbar,Jabar, Kalsel, Sumbar, Bengkulu, Sulteng, Jatim, NTB, NTT. Jambi, Gorontalo, Sultra, Jateng, Lampung, Sumsel, Jabar, DIY, Jatim, Kalsel, Bali, Kalbar, Kalteng, NTB, NTT, Sulsel) Kaltim, Sulteng, Sulbar, Sulsel, Maluku, Papua, Malut, Sulut, Sultra, Gorontalo)
1. Masih kurang adanya pelatihan teknis bagi dokter hewan dalam kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi
2. Sarana dan prasarana operasional petugas dokter hewan dalam kegiatan penanggulangan reproduksi masih belum memadai
3. Dari kegiatan yang dilaksanakan baik di Dinas Kabupaten maupun Propinsi laporan belum secara rutin dilaporkan
Tindak Lanjut
1. Pada Tahun 2013 dilakukan penambahan jumlah peserta bimbingan teknis tenag penanggulangan gangguan reproduksi
2. Pemantauan Pelaksanaan penanggulangan gangguan reproduksi
3. pengadaan sarana dan obat-obatan penanggulangan gangguan reproduksi
4.
Pengawasan Obat Hewan
Dalam rangka penjaminan kualitas obat hewan maka sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) merupakan salah satu rambu pengaman dan sebagai salah satu bentuk sistem pengawasan kualitas secara dini sejak proses produksi. Dengan menerapkan CPOHB akan diperoleh jaminan mutu obat hewan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing obat hewan produk dalam negeri. Jumlah Produsen Obat Hewan di Indonesia sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan yang telah mendapat sertifikat CPOHB sebanyak 26 (dua puluh enam) Perusahaan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 23,8%. Sebagai salah satu bentuk pengawasan peredaran obat hewan adalah dengan pemrosesan dokumen-dokumen permohonan penerbitan surat rekomendasi ekspor dan impor obat hewan dan pendaftaran obat hewan. Tahun 2012 obat hewan yang telah terdaftar sebanyak 450 terdiri dari 65 obat hewan biologik, 269 farmasetik dan 116 premiks, dibandingkan dengan tahun 2011 sebanyak 298 mengalami kenaikan sebesar 51%. Pengawasan 26
5.
juga dilakukan terhadap perusahaan obat hewan yang dilaksanakan dalam bentuk penerbitan izin usaha obat hewan, pada tahun 2012 telah diterbitkan 14 Ijin Usaha Importir Obat Hewan, 9 Ijin Usaha Produsen Obat Hewan dan 1 Ijin Usaha Eksportir Obat Hewan Peningkatan produksi dan distribusi vaksin
Pusvetma sebagai salah satu Produsen Obat Hewan pada tahun 2012 telah memproduksi
11.406.549 dosis vaksin antara lain vaksin rabies, SE, Brucella, Anthrax, Jembrana dan Hog Cholera, ND dan antigen Pullorum, RBT, AI, ND (New Castle Disease), MG (Mycoplasma Gallinarum). Dibandingkan tahun 2011 produksi Pusvetma mengalami peningkatan produksi sebanyak 7,6%.
Dalam rangka penjaminan kualitas obat hewan maka sertifikasi Cara Pembuatan Obat Hewan yang Baik (CPOHB) merupakan salah satu rambu pengaman dan sebagai salah satu bentuk
sistem pengawasan kualitas secara dini sejak proses produksi. Dengan menerapkan CPOHB akan diperoleh jaminan mutu obat hewan sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing
obat hewan produk dalam negeri. Jumlah Produsen Obat Hewan di Indonesia sebanyak 48 (empat puluh delapan) perusahaan, dan yang telah mendapat sertifikat CPOHB sebanyak 26 (dua puluh enam) Perusahaan, dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan 6.
sebesar 23,8%.
Penguatan Surveillans penyakit hewan
Kegiatan Penguatan Surveillans Penyakit Hewan berupa laporan surveillan penyakit hewan menular antara lain Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza, Hog Cholera, Jembrana, SE, Surra dll. Dari target 153 laporan surveillans penyakit hewan menular terealisasi 153 laporan atau 100%. Dibandingkan dengan tahun lalu dengan target 8 laporan maka terjadi peningkatan target karena pada tahun 2012 kegiatan surveillan dilakukan perjenis penyakit. Sedangkan tahun 2011 target berdasarkan pada laporan pelaksanaan surveillan di BPPV/BBVet. Adapun kegiatan pendukung penguatan surveillan : Target
Realisasi
Ratekpil
25 makalah
41 Judul
Pembinaan sistem informasi dan pelaporan
29 lokasi
19 lokasi
SIKHNAS Laporan Hewan
Tahunan
93 orang
Penyakit 1 laporan
85 orang
1 Laporan
Presentase 164% 92 % -
100 %
27
Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (RATEKPIL)
Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah (Ratekpil) Kesehatan Hewan merupakan kegiatan yang dilakukan secara rutin tiap tahun dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan penulisan karya
ilimiah, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta mewujudkan koordinasi yang baik
antara pusat dan daerah. Adapun sasarannya yaitu pemaparan hasil penyidikan dan penelitian terbaru dari BBVet/BPPV, Pusvetma, BBPMSOH, Bbalitvet, serta laboratorium kesehatan hewan type B.
Hasil evaluasi capaian kinerja Ratekpil dengan Indikator kinerja yaitu : a.
Peningkatan Jumlah pemaparan pada tahun 2011 sebanyak 23 judul makalah dan 12 poster,
b.
Tersedianya dokumentasi pemaparan hasil penyidikan dan penelitian laboratorium veteriner
sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 31 judul makalah dan 13 poster.
disusun dan dicetak dalam bentuk buku Prosiding Penyidikan Penyakit Hewan tahun 2012
sebanyak 500 buah (100%). Buku ini dapat dijadikan sebagai wacana ilmu pengetahuan dan
acuan dalam melakukan penyidikan dan penellitian lanjutan serta kebijakan dalam c.
penanggulangan penyakit hewan.
Tersusunnya rekomendasi hasil diskusi/rapat sebagai bahan evaluasi dan upaya tindak lanjut bagi pusat, daerah dan laboratorium kesehatan hewan.
Kerjasama dan partisipasi aktif pikah-pihak yang terkait pada Rapat Teknis dan Pertemuan Ilmiah merupakan faktor keberhasilan terlaksananya kegiatan.
Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (SIKHNAS)
Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan status kesehatan hewan maka diperlukan kebijakan dan tindakan yang tepat dengan pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Informasi diperoleh dari pengumpulan, pengiriman,
manajemen, serta
analisa data yang baik. Data dan informasi tersebut berasal dari peternak, puskeswan, petugas lapangan, PDSR, dan lain-lain yang dikumpulkan oleh dinas tingkat kabupaten/kota, lalu dikirim ke dinas tingkat provinsi, dan selanjutnya dikirim ke pusat.
Program SIKHNAS merupakan program aplikasi komputer yang digunakan sebagai database penyakit hewan sebagai salah satu bentuk monitoring terhadap situasi kesehatan hewan di
28
Indonesia. Program SIKHNAS telah dibuat dan terus dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dengan
sasaran meningkatnya kualitas data, manajemen data, serta percepatan alur data. Selain itu dilaksanakan workshop SIKHNAS dengan sasaran meningkatnya kualitas SDM petugas data SIKHNAS.
Adapun hasil evaluasi capaian kinerja SIKHNAS dengan indikator kinerja yaitu :
a.
Kualitas program SIKHNAS 2012 meningkat 80% melalui optimalisasi fungsi-fungsi aplikasi
pada program SIKHNAS tersebut. Adapun perkembangan Program SIKHNAS dapat dilihat pada tabel berikut.
NO
1.
2.
sistem
SIKHNAS Tahun 2011 program
SIKHNAS
SIKHNAS Tahun 2012
dibuat sistem program SIKHNAS berbasis semi
berbasis semi web yaitu export-import web yaitu export-import data via email. data via email.
Lingkup database hanya sampai pada Lingkup database semakin luas yaitu dari tingkat propinsi.
tingkat
kecamatan
propinsi,
kabupaten/kota,
sampai
kelurahan/desa.
Sehingga untuk keperluan ini dilakukan koordinasi propinsi 3.
4.
Database
mengenai
antara
untuk
pusat
dan
sinkronisasi
pusat dengan database daerah.
laboratorium, Tersedia
Database
sampel, jenis pengujian, serta hasil
laboratorium,
Laporan SIKHNAS mencakup :
Selain laporan E1, E2, dan E29,
pengujian belum tersedia.
• Situasi Umum penyakit hewan menular (E1)
• Kejadian Penyakit Hewan Menular (E2)
• Daftar Kegiatan Laboratorium (E29)
dinas
database
mengenai
sampel, jenis pengujian,
serta hasil pengujian.
dilakukan penambahan laporan yaitu E2A (Kejadian Penyakit Menular) yang berisi laporan data-data dari kegiatan PDSR
dalam rangka pengalihan fungsi PDSR dari FAO ke Kementerian Pertanian.
29
b. Kualitas pemahaman SDM petugas data meningkat 90% dalam penggunaan program SIKHNAS versi terbaru (2012) melalui workshop SIKHNAS.
c. Antusiasme
Dinas
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota
meningkat
80%
untuk
menggunakan aplikasi program SIKHNAS di daerahnya. Beberapa Provinsi sudah
mengirimkan data via email yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Tenggah, Nusa Teggara Barat, Sulawesi selatan, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Barat,
Maluku, Banten, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Bengkulu.
SIKHNAS merupakan kegiatan yang memberikan outcome berupa terselenggaranya alur pelaporan
penyakit hewan antara daerah (provinsi, kabupaten/kota), Pemerintah pusat, tingkat ASEAN (ARAHIS) dan tingkat dunia/OIE (WAHID/WAHIS).
Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah komitmen daerah
(Dinas provinsi/Kabupaten/Kota) untuk terus mengirimkan pelaporan data situasi penyakit hewan
yang akurat dari daerah ke Pusat, serta menggunakan fasilitas aplikasi program SIKHNAS untuk keperluan tersebut.
Hambatan/kendala yang dihadapi dalam Program SIKHNAS ini adalah :
a. Adanya fungsi-fungsi aplikasi program yang masih belum dapat digunakan, diantaranya yaitu fungsi grafik/peta.
b. Tidak semua Provinsi mengirimkan laporan secara rutin per bulan misalnya ada yang mengirimkan laporan tiga bulanan atau enam bulanan.
c. Adanya petugas data dengan pengetahuan komputer yang minim. d. Terjadi pergantian personel pengoperasian program SIKHNAS. Oleh karena itu strategi pencapaian yang dilakukan yaitu :
a. Perbaikan dan pengembangan Program SIKHNAS akan terus dilakukan, serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pengembang program (progammer).
b. Koordinasi lebih lanjut antara tingkat Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam
pelaksanaan
perkembangannya.
sistem
informasi
dan
pelaporan
kesehatan
hewan
serta
30
Pembinaan Sistem Informasi dan Pelaporan
Pembinaan sistem informasi dan pelaporan dilakukan dalam rangka meningkatkan koordinasi,
manajemen dan kinerja sistem informasi dan pelaporan dari Dinas tingkat Provinsi maupun laboratorium kesehatan hewan ke Pusat dengan sasaran pembinaan optimalisasi arus informasi
dan pelaporan dan penggunaan program SIKHNAS untuk Dinas tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota dan Program Infolab untuk BBVet/BPPV.
Adapun hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja yaitu :
a. Pada tahun 2011 telah dilakukan pembinaan sistem informasi dan pelaporan pada 9 lokasi
(Dinas provinsi/laboratorium) di Indonesia sedangkan pada tahun 2012 dilakukan pada 19 lokasi (Dinas provinsi/laboratorium) di Indonesia.
b. Kualitas pemahaman SDM petugas data meningkat 90% dalam penggunaan program SIKHNAS dan Infolab.
Adanya pembinaan sistem informasi dan pelaporan ini bermanfaat dalam sinkronisasi data, evaluasi, dan memberikan masukan mengenai program SIKHNAS dan Infolab.
Fakor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang terkait terutama Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, serta BPPV/BBVet.
Laporan Tahunan Penyakit Hewan di Indonesia
Laporan Tahunan Penyakit Hewan di Indonesia tahun 2012 telah disusun dengan tujuan untuk
memberikan informasi mengenai mengenai bidang kesehatan hewan dan penyakit hewan dengan sasaran tersedianya bahan informasi mengenai situasi perkembangan penyakit hewan di
Indonesia, unit pelayanan teknis kesehatan hewan, kumpulan kegiatan kesehatan hewan, serta kegiatan dan kerjasama luar negeri di Indonesia pada tahun 2011.
Adapun hasil evaluasi capaian kinerja dengan indikator kinerja yaitu :
a. Tersusunnya laporan tahunan penyakit hewan di Indonesia dengan capaian kinerja 100%.
b. Tersedianya laporan tahunan penyakit hewan dengan dicetak sebanyak 500 buku (100%).
Laporan ini dapat memberi manfaat untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kebijakan di bidang kesehatan hewan di Indonesia.
Fakor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah kerjasama yang baik
dengan instansi kesehatan hewan seperti Laboratorium Kesehatan Hewan Regional maupun
31
Provinsi, serta Dinas terkait yang telah berpartisipasi aktif memberikan informasi kesehatan hewan.
7.
Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik
8.
rekrutmen tenaga harian lepas dokter hewan dan paramedik veteriner
Realisasi kegiatan perlindungan hewan dari penyakit eksotik adalah 22 laporan (100%) dari target 22 laporan. Dibandingkan dengan tahun 2011 target sebanyak 2 laporan maka terjadi kenaikan secara signifikan karena pada tahun 2011 target kegiatan hanya pada analisa resiko dan kesiagaan darurat veteriner. Sedangkan tahun 2012 target terdiri dari kegiatan Pengawasan Penyakit Eksotik; Analisa Risiko; KIATVETINDO Nipah; KIATVETINDO BSE; Simulasi PMK; Penghentian Pemasukan Unggas dan atau Produk unggas dari Negara Australia ke dalam W ilayah Negara Republik Indonesia; Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan serta Pengawasan Penggunaan Bahan Pakan Asal Hewan. Perekrutan THL sejak tahun 2006 hingga 2012 sudah mencapai 636 orang yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Rekapitulasi jumlah THL untuk setiap provinsi dapat terlihat pada tabel No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Jambi Riau Kepulauan Riau Bangka Belitung Bengkulu Sumatera Selatan Lampung DKI Jakarta Pusat Banten Jawa Barat Jawa Tengah D.I Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Timur Kalimantan Barat
Dokter Hewan 17 6 11 7 16 6 3 3 5 24 6 20 6 30 29 19 32 28 18 10 10 7
Paramedis 2 15 11 4 3 4 3 3 13 22 1 14 7 33 15 4 13 2 22 30 12 2
Jumlah 19 21 22 11 19 10 6 6 18 46 7 34 13 63 44 23 45 30 40 40 22 9
32
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Barat Sulawesi Tenggara Gorontalo Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat
6 2 7 3 1 2 1 0 3 1 1
5 0 14 7 0 1 0 1 0 2 17
11 2 21 10 1 3 1 1 3 3 18 628
Pada tahun 2012 rekrutmen THL sebanyak 220 orang yaitu 101 orang dokter hewan dan 119 orang paramedik veteriner. Namun selama perjalanan tugas, terdapat beberapa THL yang mengundurkan diri. Tahun 2012 ini terdapat 14 orang THL yang mengundurkan diri yaitu THL yang bertugas di Provinsi Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Barat serta Kalimantan Tengah. Sehingga jumlah THL di akhir tahun 2012 hanya 628 orang. Permasalahan dan kendala yang masih dihadapi di lapangan dalam rangka penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan adalah : a.
b.
c. d. e. f.
g.
h. i.
Masih kurangnya lengkapnya sarana dan prasarana serta peralatan di Puskeswan untuk mengoptimalkan kegiatan Puskeswan. Terbatasnya persediaan obat-obatan sehingga pelayanan kesehatan hewan kurang maksimal seperti obat-obat yang bersifat Long acting, antipiuretik, analgesik dan obat-obatan lain yang diperlukan dalam pelayanan kesehatan hewan. Jarak tempuh Puskeswan dengan lokasi yang sangat jauh kadang mengakibatkan kurang efektifnya pelayanan terutama bila dalam keadaan darurat.
Untuk beberapa daerah tidak disediakan biaya operasional untuk menunjang kegiatan Puskeswan. Tidak adanya pemantauan yang intensif terhadap kegiatan THL Laporan THL tidak dikirimkan secara kontinyu
Kuitansi tidak dikirimkan atau hanya dikirim 1 lembar /tanpa materai Banyak permintaan mutasi atau mengundurkan diri
Ada THL yang mengikuti program lain (SMD, THL Penyuluh dll)
33
Prestasi dan Keberhasilan
Beberapa keberhasilan Direktorat Kesehatan Hewan pada tahun 2012 antara lain swasembada
Vaksin AI, pembebasan Rabies di pulau Jawa dan tetap dapat dipertahankannya status bebasnya 9
(sembilan) provinsi wilayah bebas Rabies di Indonesia seperti Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Papua dan Papua Barat serta dapat dikendalikannya Rabies
di Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang tertular Rabies pada tahun 2005. Serta
program pemberantasan Rabies di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Provinsi NTT, Maluku dan Maluku Utara walaupun banyak ditemui kendala dalam pelaksanaannya di lapangan
yaitu keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana/prasarana sehingga pencapaian target pembebasan mengalami penundaan.
Dalam rangka pendukungan terhadap program swasembada daging sapi/kerbau tahun 2014 dilakukan melalui kegiatan penanggulangan gangguan reproduksi dan penanganan penyakit ekonomis tinggi. Dalam kaitan penyakit ekonomis tinggi Direktorat Kesehatan Hewan menyediakan stok obat anti
parasit, vitamin dan obat penunjang lainnya untuk dapat digunakan sebagai pencegahan dan
pengobatan penyakit parasit sehingga dapat meningkatkan produksi ternak dan menekan angka
kematian terutama pada ternak muda. Capaian identifikasi, pemeriksaan dan pengobatan penyakit parasit pada tahun 2012 mencapai angka 57.857 ekor dari target 20.393 ekor atau 283%.
Untuk penanggulangan gangguan reproduksi dalam rangka mendukung program swasembada daging
dari target 104.000 ekor terealisasi sebanyak 106.734 atau sebesar 102,6%. Dukungan lain dilakukan
dengan peningkatan pelayanan kesehatan hewan untuk penjaminan status kesehatan hewan dengan
peningkatan dukungan sarana prasarana dan sumber daya kesehatan hewan. Khusus di daerah prioritas PSDSK telah tersedia sebanyak 788 unit Puskeswan dengan jumlah tenaga medik veteriner/Dokter Hewan sebanyak 434 orang dan paramedik sebanyak 1.070 orang.
Akuntabilitas Keuangan Pada tahun anggaran 2012, Direktorat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kegiatan mendapatkan dana dari APBN sebesar Rp. 362.114.508.000 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus
Empat Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut data sementara sampai dengan Desember 2012 terealisasi sebesar Rp. 302.098.904.853 (Tiga Ratus Dua Milyar
34
Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) atau terserap sebesar 83,42 %.
35
BAB V
KESIMPULAN Dari uraian capaian kegiatan yang telah digambarkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.
Secara umum kegiatan Direktorat Kesehatan hewan telah memenuhi tugas pokok dan
fungsi yang dibebankan pada tahun 2012. Kegiatan seperti penyiapan perumusan
kebijakan, penyiapan perumusan standar, norma, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis, evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan, Penguatan kelembagaan dan sumber daya keswan dan pengawasan obat hewan, telah dilaksanakan dengan baik. Demikian juga kegiatan teknis yang menjadi tanggung jawab pusat terkait penanggulangan penyakit hewan menular juga telah dilaksanakan dengan baik. Dari target kinerja Direktorat Kesehatan Hewan telah 2.
terealisasi 96,52% sedangkan dari target anggaran terealisasi sebesar 83,42% atau berhasil.
Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja tersebut meliputi permasalahan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring. Segi Perencanaan :
1). Perencanaan yang belum sesuai
2). Pengalokasian anggaran yang tidak tepat
3). Proses revisi anggaran yang memerlukan waktu Segi Pelaksanaan :
1). Sebagian besar anggaran merupakan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. 2). Keterlambatan proses pengadaan
3). Kesulitan memenuhi spesifikasi barang tertentu. Segi Monitoring dan Pelaporan :
1). Masih rendah dan kurang tertibnya penyampaian laporan realisasi fisik maupun keuangan.
2). Monitoring belum berjalan sesuai dengan target dan belum adanya
mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas.
3.
Dari permasalahan yang ada maka rencana tindaklanjut yang akan dilakukan Ke depan dalam rangka menghadapi permasalahan yang ada akan dilakukan perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta pelaporan yang bersinergi serta dengan mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang jelas. 36
BAB VI
PENUTUP Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Kesehatan Hewan Tahun 2012 dibuat sebagai kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Kesehatan Hewan.
37
