BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
LATAR BELAKANG Dalam rangka pembangunan good governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, terpercaya serta berorientasi pada hasil (result oriented government). Sehubungan dengan itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate, diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan berbasis kinerja sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) yang juga merupakan
instrument
SAKIP
(Sistem
Akuntabilitas
Kinerja
Instansi
Pemerintah). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu untuk mempertanggungjawabkan hasil kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan .
1.2.
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
1
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
2015
kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Tujuan Penyusunan LAKIP Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Tahun 2015 adalah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 1.3.
GAMBARAN UMUM BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG 1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi a. Tugas Pokok Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung, bahwa tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian. b. Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan penyusunan program; b. Penyelengaraan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan; c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan; d. Menerima
pengaduan,memonitoring
dan
mengevaluasi
terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan; e. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Badan; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
2
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
2015
1.3.2 Struktur Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung. Gambar 1 Struktur Organisasi SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BAGIAN TATA USAHA
KA.SUB. BAG.UMUM
BIDANG BINA PROGRAM DAN INFORMASI
TIM TEKNIS
KA.SUB. BAG.KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN EKONOMI, KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN NON PERIZINAN
TIM TEKNIS
TIM TEKNIS
KA.SUB. BAG. KEUANGAN
BIDANG PENGADUAN, MONITORING DAN EVALUASI
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
TIM TEKNIS
3
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
2015
Struktur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor : 4 Tahun 2013 seperti pada bagan organisasi pada gambar 1, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang membawahi Bagian Tata Usaha dan beberapa bidang sebagai berikut : a. Bidang Bina Program dan Informasi b. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan c. Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Non Perizinan d. Bidang Pengaduan, Monitoring dan Evaluasi. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian serta membawahi 3 (tiga) Ka.Sub.Bagian.Sedangkan Bidang tersebut dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan langsung membawahi Tim Teknis sesuai dengan Gambar 1.
1.4
Sumber Daya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung Sumber Daya SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari Sumber Daya Manusia selaku aparatur dan Asset/Inventaris Kantor yang bergerak maupun tidak bergerak. 1. Sumber Daya Manusia SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan struktur organisasinya memiliki jumlah pegawai 110 orang terdiri dari: pejabat eselon II b 1 (satu) orang, eselon III a 1 (satu) orang, eselon III b 4 (empat) orang, eselon IV a 3 (tiga) orang dan staf 101 (seratus satu) orang. Proporsi jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal adalah Pasca Sarjana/S2 8 (delapan) orang, Sarjana/S1 55 (lima puluh lima) orang,SMA/SLTA 45(empat puluh lima)orang SMP 1 (satu) orang dan 1 ( satu ) orang THL.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
4
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
2015
8 1 SMP SMA S1
55
S2 45
Gambar 1.1. Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan 2.
Inventaris Kantor
Selanjutnya menyangkut inventaris Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Badung sampai akhir tahun 2015 terdiri dari Inventaris kantor yang berupa Kendaraan Roda empat 11 (sebelas) unit sepeda motor 5 (lima) unit, Komputer 43 (empat puluh tiga) unit,laptop 18 ( delapan belas ) unit, printer 43 (empat puluh tiga) unit faximili 1 (satu) unit dan Mesin penghancur kertas (satu) unit, yang dapat membantu pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan. 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN Penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) Badan Pelayanan Kabupaten Badung Perizinan Terpadu disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB I
: PENDAHULUAN Pada bagian ini menjelaskan latar belakang yang berisikan maksud dan tujuan, gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang ada dan sistematika penulisan.
BAB II
: PERENCANAAN KINERJA Pada bagian ini menjelaskan tentang Rencana Strategis,visi dan misi, Tujuan dan Sasaran strategis, Rencana kinerja dan Penetapan Kinerja tahun 2015. Disajikan gambaran singkat tujuan utama yang ingin diraih serta kaitannya dengan capaian visi dan misi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
5
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BADUNG
BAB III
2015
: AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini menjelaskan tentang Evaluasi Kinerja, Analisis pencapaian Kinerja, dan Akuntabilitas Keuangan.
BAB IV
: PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama serta strategi pemecahan masalah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah |
6
