BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pendidikan merupakan program prioritas untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, handal, cakap dan kompeten dalam rangka mendukung keberhasilan

pembangunan

secara

menyeluruh.

Pembukaan

UUD

1945

mengamanatkan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Akses pendidikan yang mudah, murah dan terjangkau, serta pendidikan yang berkualitas akan membuat warga masyarakat memiliki kecakapan hidup (life skills) yang akan menjadi pendorong serta tumpuan tegaknya pembangunan manusia seutuhnya yang pada gilirannya akan mampu mewujudkan masyarakat maju, mapan dan sejahtera yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila.

Selanjutnya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dinas Pendidikan Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah merupakan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk Pemerintah

mewujudkan

Daerah

berhak

fungsi

dan

tujuan

mengarahkan,

tersebut,

Pemerintah

dan

membimbing,

membantu,

dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2015

1

mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional yaitu : 1) Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa ; 2) Satu kesatuan yang sistemik dengan system terbuka dan multimakna, diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat ; 3) Memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran ; 4) Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat ; dan 5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah yang mengemban amanat dan tanggung jawab melaksanakan tujuan dan fungsi pendidikan tersebut, harus mewujudkan pelaksanaan kinerja dan penerapan mekanisme pertanggungjawaban dari masing-masing program dan kegiatan yang tepat, jelas dan terukur sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap terciptanya good governance.

Penerapan pencapaian good governance berlandaskan pada TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN yang aturan pelaksanaannya didasarkan pada INPRES No. 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang menyusunan Laporan Kinerja yang merupakan wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015.

B. Maksud dan Tujuan


2

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk mengukur dan mengevaluasi capaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015 sekaligus sebagai bentuk format pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan kedinasan pada tahun 2015.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah: 1. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh kualitas kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015 secara transparan, sistematik dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Untuk memberikan informasi tentang tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas, agar tugas-tugas dapat dilaksanakan lebih efektif, efisien dan responsif terhadap lingkungannya. 3. Untuk

mendorong

terciptanya

akuntabilitas

kinerja

Daerah

khususnya

Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C.

Gambaran Umum 1.

Organisasi Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah, tugas pokok Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut : 1) Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan berdasarkan asas ootonomi dan tugas pembantuan ; 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi : 1) Pengumpulan, pengolahan dan pengendalian data yang berbentuk database serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan ; 2) Perencanaan strategis pada Dinas Pendidikan ; 3) Perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan ;


3

4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan ; 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan ; 6) Pelaksanaan,

pengawasan,

pengendalian

serta

evaluasi

dan

pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan ; 7) Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan bidang pendidikan ; 8) Penyelenggara kesekretariatan Dinas Pendidikan ; 9) Pembinaan UPTD ; 10) Pembinaan penyelenggaraan taman kanak-kanak, sekolah tingkat dasar dan lanjutan pertama, lanjutan atas, dan pendidikan luar sekolah ; 11) Pengaturan dan pengawasan penerimaan murid sekolah, keuangan, ketata-laksanaan, alat-alat perlengkapan, pembangunan gedung sekolah dan tenaga teknis, ijasah serta perpustakaan sekolah.

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan sesuai Struktur Organisasi yang telah ditetapkan, didukung ketersediaan sarana dan prasarana kelembagaan serta sistem prosedur yang baku, maka Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas (Eselon IIb) 2. Sekretaris (Eselon IIIa) a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (Eselon IVa) b. Sub Bagian Keuangan (Eselon IVa) c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa) 3. Bidang TK/SD (Eselon IIIb) a. Seksi KurikulumTK/SD (Eselon IVa) b. Seksi Sarana dan PrasaranaTK/SD (Eselon IVa) c. Seksi KesiswaanTK/SD (Eselon IVa) 4. Bidang Sekolah Menengah (Eselon IIIb) a. Seksi KurikulumSekolah Menengah (Eselon IVa) b. Seksi Sarana dan PrasaranaSekolah Menengah (Eselon IVa) c. Seksi KesiswaanSekolah Menengah (Eselon IVa) 5. Bidang Tenaga Teknis Pendidikan (Eselon IIIb)


4

a. Seksi Tenaga Teknis TK/SD (Eselon IVa) b. Seksi Tenaga TeknisSMP/SMA/SMK (Eselon IVa) c. Seksi Tenaga TeknisPLS dan Kepengawasan (Eselon IVa) 6. Bidang Pendidikan Luar Sekolah (Eselon IIIb) a. Seksi Pendidikan Anaka Usia Dini (PAUD)(Eselon IVa) b. Seksi Pendidikan Kesetaraan (Eselon IVa) c. Seksi Pendidikan Kursus dan Kelembagaan(Eselon IVa) 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (Eselon IVa). a.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ampelgading

b.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Bantur

c.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Bululawang

d.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Dampit

e.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan D a u

f.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Donomulyo

g.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Gedangan

h.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Gondanglegi

i.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Jabung

j.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kalipare

k.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Karangploso

l.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kasembon

m.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kepanjen

n.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Kromengan

o.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Lawang

p.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ngajum

q.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Ngantang

r.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pagak

s.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pagelaran

t.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pakis

u.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pakisaji

v.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Poncokusumo

w.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Pujon

x.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Singosari

y.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Sumbermanjing

z.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Sumberpucung

å.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tajinan

ä.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tirtoyudo


5

ö.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Tumpang

aa. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Turen bb. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wagir cc.

UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wajak

dd. UPTD Pendidikan TK/SD dan PLS Kecamatan Wonosari ee. UPTD Pendidikan SMP ff.

UPTD Pendidikan SMA

gg. UPTD Pendidikan SMK 8. Kelompok Jabatan Fungsional ( Pengawas TK dan SD, Pengawas Sekolah Menengah, dan Penilik Pendidikan Non Formal )

Susunan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dapat dilihat sebagaimana bagan struktur organisasi di bawah ini.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL FUNGSIONAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG TK/RA DAN SD/MI

SEKSI KURIKULUM TK/RA dan SD/MI

BIDANG SEKOLAH MENENGAH

SEKSI KURIKULUM SMP/Mts/SMA/SMK/MA

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SEKSI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI


SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

BIDANG TENAGA TEKNIS PENDIDIKAN SEKSI TENAGA TEKNIS TK/SD

6

SEKSI KESISWAAN TK/RA dan SD/MI

U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS U P T D TK/SD DAN PLS

SEKSI TENAGA TEKNIS PLS DAN KEPENGAWASAN

SEKSI PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

SEKSI SARANASMP/Mts/SMA/ SMK/MA

SEKSI SARANA TK/RA dan SD/MI

SEKSI TENAGA TEKNIS SMP/SMA/SMK

SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN

SEKSI KESISWAAN SMP/Mts/SMA/SMK/MA

U P T D SMP

U PUTPDT SMA D

U P T D SMK

Ka.TU U P TSMP D

Ka.TU SMA

Ka.TU SMK

UPTD DAN TK/SD U PKa.TU T D TK/SD PLS

: GARIS KOMANDO : GARIS KOORDINASI

2.

Sumber Daya Aparatur Disamping Struktur Organisasi diatas, didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pendidikan didukung oleh jumlah personil Pegawai Negeri Sipil aktif dengan klasifikasi jenis kelamin sebagaimana pada Tabel 1.1, dengan klasifikasi tingkat pendidikan yang bervariasi sebagaimana pada Tabel 1.2 dan klasifikasi berdasarkan pangkat/golongan sebagaimana pada Tabel 1.3.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

No

UPTD TK/SD dan PLS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PUSAT (Dinas Pnndkn) AMPELGADING BANTUR BULULAWANG DAMPIT DAU DONOMULYO GEDANGAN GONDANGLEGI JABUNG KALIPARE KARANGPLOSO KASEMBON

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

Jumlah Pegawai (Orang)

72 6 6 2 6 2 4 5 3 3 3 4 4

21 0 2 1 2 2 1 0 0 3 1 2 1

93 6 8 3 8 4 5 5 3 6 4 6 5

JENIS KELAMIN


7

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

KEPANJEN KROMENGAN LAWANG NGAJUM NGANTANG PAGAK PAGELARAN PAKIS PAKISAJI PONCOKUSUMO PUJON SINGOSARI SUMBERMANJING SUMBERPUCUNG TAJINAN TIRTOYUDO TUMPANG TUREN WAGIR WAJAK WONOSARI

Jumlah Sumber data status data

5 1 2 3 5 5 3 6 3 7 5 3 4 7 4 4 3 2 3 5 5

205 : Kepegawaian Dinas Pendidikan, : 31 Desember 2015

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di

1 1 4 0 2 1 1 2 2 0 0 4 1 0 3 1 2 2 2 2 1

6 2 6 3 7 6 4 8 5 7 5 7 5 7 7 5 5 4 5 7 6

68

273

lingkungan

Dinas

UPTD


Jumlah Pegawai (Orang) No

Jenis Pendidikan

Pusat

Workshop

Pendidikan

1

Pendidikan Strata tiga (S3)

3

1

4

2

Pendidikan Strata Satu (S2)

39

43

82

3

Pendidikan Strata Satu (S1)

32

124

156

4

Pendidikan D3/Sarjana Muda

7

2

9

5

Pendidikan SLTA

12

10

22

6

Pendidikan SLTP


8

7

Pendidikan SD 93

JUMLAH Sumber data status data

180

273

: Kepegawaian Dinas Pendidikan, :31 Desember 2015

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Berdasarkan Pangkat/Golongan No

UPTD TK/SD dan PLS

LAKI-LAKI

PEREMPUAN


JENIS KELAMIN

1

Pembina Utama Muda (IV/c)

2

0

2

2

Pembina Tingkat I (IV/b)

18

6

24

3

Pembina (IV/a)

40

5

45

4

Penata Tk.I (III/d)

29

15

43

5

Penata (III/c)

28

11

39

6

Penata Muda Tk.I (III/b)

27

13

40

7

Penata Muda (III/a)

20

5

24

8

Pengatur Tk.I (II/d)

9

2

11

9

Pengatur (II/c)

16

1

17

10

Pengatur Muda Tk.I(II/b )

17

0

17

11

Pengatur Muda (II/a)

9

0

9

215

58

273

JUMLAH Sumber data status data

: Kepegawaian Dinas Pendidikan, : 31 Desember 2015

Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang, yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, sedangkan Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab Iangsung kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


9

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat dan Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang : a. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program, pengelolaan urusan kepegawaian (pegawai struktural), urusan yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaaan, perlengkapan, rumah tangga dan humas, uwsan keuangan serta urusan evaluasi dan pelaporan kegiatan; b. Bidang Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendidikan dalam bidang kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana dan prasarana serta pembinaan tenaga teknis Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar; c.

Bidang Sekmen melaksanakan sebagian urusan teknis Dinas Pendidikan dalam bidang kurikulum, pengelolaan sekolah, sarana prasarana serta pembinaan tenaga teknis sekolah lanjutan pertama dan menengah;

d. Bidang Pendidikan Luar Sekolah melaksanakan pembinaan kursus, PAUD, Program Paket A setara, Program Paket B setara, Program Paket C setara, Kelompok Belajar Usaha (KBU) magang, pendidikan perempuan, pemberantasan buta huruf (keaksaraan Fungsional) dan pembinaan tenaga teknis pendidikan luar sekolah;. e. Bidang Tenaga Teknis. Melaksanakan pembinaan karier guru, peningkatan mutu guru, koordinasi perlindungan hukum tenaga kependidikan dan koordinasi penyelenggaraan penataran; f.

Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanan dilapangan yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di wilayah Kecamatan.

3. Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2015 Capaian kinerja menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan indikator tertentu. Adapun capaian kinerja masing-masing program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun anggaran 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :


10

Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 1.4. Capaian Kinerja Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

No a.

b..

Indikator Kinerja Prosentase partisipasi penduduk usia 2-6 tahun terhadap PAUD (APK PAUD) Prosentase Pendidik PAUD berkualifikasi S-1/D4

Target

Realisasi

Capaian

83,06%

80,89%

97,38%

53,08%

54,21%

102,12%

Capaian Kinerja PAUD

99,75%

Pada Indikator Pendidikan Anak Usia Dini sasaran strategisnya adalah meningkatkan partisipasi penduduk usia 2-6 tahun untuk memperoleh layanan Pendidikan Anak Usia Dini Ketercapaian program 97,38 %. merupakan pencapaian yang

sangat

signifikan

dalam

peningkatan

partisipasi

masyarakat

untuk

mendapatkan layanan Pendidikan Anak Usia Dini. Pencapaian yang sangat signifikan tersebut disebabkan oleh minat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program peningkatan APK PAUD yang ditargetkan mencapai 83,06 pada tahun 2015. Hal tersebut juga merupakan bukti keberhasilan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang dalam mengembangkan pendidikan Anak Usia Dini yang di dukung oleh lintas sektor dan yang sangat erat keterkaitannya dalam program penanganan layanan Pendidikan Anak Usia Dini, antara lain PKK Kabupaten Malang, Dinas Kesehatan, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Kantor Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Instansi lain yang terkait.

Meningkatnya

Profesionalisme

pendidik

PAUD

ditandai

dengan

meningkatnya prosentase Pendidik PAUD yang berkualifikasi S-1 PAUD. Hal inilah yang mendorong kebijakan pemerintah yang akan memperbaiki tingkat pendapatan, dan tingkat kesejahteraan Pendidik PAUD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik bagi pendidik PAUD serta Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang standart kompentensi Pendidikan Anak Usia Dini, peningkatan kompentensi pendidik PAUD dilaksanakan dengan jalan pelatihan – pelatihan, baik yang diselenggarakan secara mandiri oleh Organisasi – Organisasi Mitra PAUD seperti Himpaudi dan IGTKI , maupun


11

pelatihan peningkatan kompentensi pendidik yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Guru (PKG) PAUD yang ada di setiap kecamatan. Kegiatan ini mengalami kenaikan

yang

signifikan

pada

tahun

2015

dengan

capaian

kinerja

sebesar 99,75 %. Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Dasar Wajib belajar 9 Tahun

Tabel 1.5. Capaian Kinerja Program Pendidikan Dasar No a.. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Pertama Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Pertama Prosentase Pendidikan yang ditamatkan SD Prosentase Pendidikan yang ditamatkan SMP Prosentase Putus Sekolah Dasar Prosentase Putus Sekolah Menengah Pertama Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S-1/D4 SD (layak) Prosentase Guru yang memiliki kualifikasi S-1/D4 SMP (layak) Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

113,20%

113,19%

99,99%

96,52%

96,45%

99,93%

99,60

99,34

99,74%

79,80

79,78

99,97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,13%

0,09%

144,44%

0,35%

0,44%

79,55%

76,00%

75,99%

99,98%

88

91,35

103,81% 102,74%

Sasaran strategis pengembangan Pendidikan Dasar wajib belajar 9 tahun pada tahun 2015, terdapat penurunan APK baik pada jenjang Sekolah Dasar maupun pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama, dari yang ditargetkan yang disebabkan oleh penurunan jumlah penduduk usia SD sehingga APK SD juga mengalami penurunan sebesar 0,03% demikian juga untuk jenjang SMP. Pemenuhan kualifikasi guru yang mempunyai kualifikasi S1/D4 yang ditargetkan sebesar 76,00% juga mengalami penurunan sebesar 0,01%, sedangkan prosentase putus sekolah untuk jenjang SMP juga mengalami kenaikan sebesar 0,9% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,35%, hal ini disebabkan makin tingginya anak usia sekolah SMP yang tidak melanjutkan dengan alasan bekerja untuk membantu ekonomi orang tua, atau pada daerah – daerah tertentu anak –


12

anak yang seharusnya masih menempuh jenjang SMP memilih untuk tidak melanjutkan sekolah karena kawin muda. Akan tetapi secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja pada program pendidikan dasar telah mencapai rata – rata 102,74%.

Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Menengah Tabel 1.6. Capaian Kinerja Program Pendidikan Menengah

No a..

b.

c. d. d.

Indikator Kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Prosentase Putus Sekolah Menengah Atas/Kejuruan Angka Kelulusan Prosentase ketersediaan sarana praktek pendidikan kewirausahaan Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

81,00%

81,23%

75,00%

76,61%

0,70%

0,11%

100%

100%

70,00%

71,13%

Capaian

93,83%

Program pendidikan menengah diarahkan pada peningkatan akses ketersediaan

dan keterjangkauan layanan pendidikan menengah, dengan terus

meningkatkan kualitas lulusan yang dihasilkan, relevansi dan berkesetaraan. Dengan program ini diharapkan akan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan menengah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Peran serta masyarakat dalam pembangunan SMK Swasta, mempunyai andil yang sangat besar bagi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah Menengah, yang mengalami kenaikan cukup sigifikan, dari taget 55,55% realisasinya mencapai 55,62%, hal ini disebabkan dengan dibukanya 4 sekolah baru SMK Swasta yang dapat menampung penduduk usia sekolah 15 – 18 tahun sehingga dapat menampung lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA/K.


13

Pencapaian target penurunan angka putus sekolah yang ditetapkan sebesar 0,72% belum memberikan hasil yang memuaskan, karena mengalami peningkatan sebesar 0,22%, tentunya harus dipersiapkan program yang lebih aplikatif dalam menekan angka putus sekolah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penyediaan kurikulum yang mengacu pada relevansi pendidikan yang ditargetkan mencapai 92,23% belum sepenuhnya dapat dicapai, dan merupakan tantangan

ke

depan

untuk

mencari

terobosan

–

terobosan

baru

guna

pencapaiannya secara maksimal. Pendidikan kewirausahaan mendorong siswa untuk mempunyai kreatifitas dan pengetahuan tentang kewirausahaan. Pemenuhan sarana praktek pendidikan kewirausahaan yang ditargetkan mencapai 70% baru dapat tercapai 65,13% .

Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pendidikan Luar Sekolah Tabel 1.8. Capaian Kinerja Program Pendidikan Luar Sekolah No a.. b.

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian

Prosentase Angka melek Huruf Meningkatnya jumlah Kompentensi Tutor kesetaraan Rata – rata capaian kinerja

99%

98,18%

98%

90%

84,56%

93,95% 94,31

Masih banyaknya warga masyarakat penyandang Buta Aksara merupakan hambatan untuk mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas. Penanganan terhadap warga buta aksara sudah dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, namun berdasar data yang dirilis oleh BPS, penyandang buta aksara di Kabupaten Malang masih cukup besar jumlahnya yaitu 54.904 penduduk dari 1,8 juta penduduk usia 15-66 tahun atau 2,98 %. Jumlah penyandang tersebut, mengalami penurunan 0,86 % atau sebesar 15.830 orang yang sudah tertangani pada tahun 2012 dari kondisi tahun 2011 yang mencapai 70.734 orang atau Angka melek Huruf baru mencapai 96,16 %. Ketersediaan Tutor mempunyai hubungan erat dengan upaya penanganan buta aksara. Tutor yang tersedia di lingkungan masyarakat membutuhkan pelatihan intensif agar mereka betul-betul mampu membimbing warga belajar menjadi melek


14

aksara.Jumlah Tutor berkompeten yang ditargetkan 300 orang baru tersedia sebanyak 100 orang. Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan ( life skill ) kepada kelompok masyarakat dari keluarga kurang mampu yang ditargetkan pencapaiannya 20% yang bisa tertangani masih 18,20% Sasaran Strategis : Pengembangan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tabel 1.9. Capaian Kinerja Program Peningkatan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan No a..

b. c.

Indikator Kinerja Prosentase Guru berkelayakan mengajar berdasarkan kualifikasi pendidikan Prosentase Guru yang telah tersertifikasi Prosentase Guru yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan kompentensi Rata – rata capaian kinerja

Target

Realisasi

Capaian

65,00%

65,11%

93,01%

14.200

12.170

85,70%

53,00%

47,15%

88,96% 89,22%

Guru berkelayakan sesuai UU Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mereka yang telah berkualifikasi S1 atau D4 dengan program jurusan sesuai mata ajar yang diajarkan yang bersangkutan. Dari 28.224 guru mulai dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yang berkualifikasi S1 baru 18.376 orang atau 65,11 %. Untuk guru bersertifikat, data guru yang tersedia adalah dari lingkungan Dinas Pendidikan yaitu TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta Pengawas Sekolah. Dari target 14.200 orang yang mendapatkan sertifikat pendidik baru mencapai 85,70 %. Sasaran Strategis : Pengembangan Program Pengelolaan managemen pendidikan Tabel 1.10. Capaian Kinerja Program Pegelolaan Managemen Pendidikan

No a.. b.

Indikator Kinerja Prosentase ketersediaan Data Kependidikan Prosentase Sekolah yang telah memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara online.

Target

Realisa si

Capaian

100%

98%

98%

27%

26%

96%


15

Rata – rata capaian kinerja

97%

Kebutuhan data pendidikan yang integral, akurat, valid, dan dapat terkoneksi mulai dari tingkat Kabupaten, Provinsi hingga Pusat sangat diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan kebijakan pembangunan pendidikan. Namun karena sumberdaya baik sarana maupun SDM yang tersedia masih sangat terbatas, kualitas data sekolah yang ditunjukkan dengan pengiriman data secara online baru mencapai 98 % dari 100 % target yang diharapkan. Mutu pendidikan di tingkat sekolah juga ditunjukkan dengan adanya perencanaan yang komprehensif dengan memperhatikan berbagai aspek dan sumber daya yang tersedia di sekolah.

D. DASAR HUKUM Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2015 berlandaskan kepada: 1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang PenyelenggaraanNegara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3)

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6)

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


16

9)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan;

9)

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

10) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005- 2025; 11) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2010- 2015; 12) Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2008tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan 13) Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah 14) Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kunci Utama; 15) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2014 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 16) Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Revisi Rencana Strategis Tahun 2011-2015

E. SISTEMATIKA PENULISAN Adapun

sistematika

penulisan

Laporan

Kinerja

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Malang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan


17

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi. BAB II

Perencanaan Kinerja Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja A.

Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut : 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis

penyebab

keberhasilan/kegagalan

atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja. B.

Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup


18

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. LAMPIRAN - LAMPIRAN - Penetapan Kinerja 2015 - Pengukuran Kinerja 2015 - Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 - Renstra 2011 - 2015


19

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Perencanaan Strategis Perencanaan strategis adalah suatu perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Keluaran dari perencanaan strategis ini adalah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang bersifat perencanaan jangka menengah. Sebagai institusi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat maka dalam proses penyusunan RENSTRA-nya selain melibatkan seluruh komponen organisasi dalam rangka merumuskan tindakan-tindakan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, juga melakukan penjaringan aspirasi dari seluruh stakeholder yang meliputi kebutuhan dan harapan stakeholder terhadap Dinas Pendidikan. Oleh sebab itu RENSTRA Dinas Pendidikan bersifat partisipatif dan akomodatif karena melibatkan seluruh stakeholder dalam proses penyusunannya

serta

fleksibel

karena

dimungkinkan

untuk

dilakukannya

penyesuaian-penyesuaian yang bersifat konstruktif untuk mengikuti perkembangan situasi dan kondisi. Mengingat dinamika dan perubahan kebijakan pemerintah dalam sistem pembangunan dan penyelenggaraan anggaran, maka Renstra yang disusun masih bersifat sementara dan transisional. Secara skematis penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Pendidikan sebagai berikut :

Pernyataan VISI

Pernyataan MISI

RPJMD Kabupaten Malang (2011-2015)

RENSTRA Dinas Pendidikan (2011-2015)

Pernyataan TUJUAN

Pernyataan SASARAN

STRATEGI / CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 1.KEBIJAKAN 2.PROGRAM / KEGIATAN Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2015

20

Gambar 2.1

1. VISI Visi Dinas Pendidikan merupakan cara pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Visi Dinas

Pendidikan adalah suatu gambaran cara memandang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan dan sekaligus sebagai pengarah dan sumber acuan dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh seluruh jajaran organisasi. Visi Dinas Pendidikan digali dari keyakinan dasar dan nilai-nilai dasar yang dianut oleh seluruh komponen organisasi, dengan mempertimbangkan lingkungan sekitarnya dan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendidikan. Atas dasar pertimbangan terhadap faktor-faktor tersebut maka visi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang adalah sebagai berikut : ” Terwujudnya insan intelektual yang berakhlak, berwawasan, demokratis, cerdas dan professional “ 

Insan intelektual yang berakhlak dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan pikiran dan tindakan positif serta mampu menghindari pikiran dan tindakan negatif sesuai norma-norma agama, social dan peraturan perundangan yang berlaku.



Insan intelektual yang berwawasan demokratis dimaksudkan adalah insan berpendidikan yang mempunyai kapabilitas untuk berinteraksi social, bersikap toleran dan dapat menerima perbedaan serta menghargai pendapat

orang

lain,

berjiwa

kebangsaan

dan

mengedepankan

kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi. 

Insan intelektual yang cerdas dimaksudkan sebagai insan berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam merealisasikan 

kecerdasan spiritual yaitu kemampuan untuk beraktualisasi diri dalam menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketaqwaan, budi pekerti luhur, dan kepribadian unggul



kecerdasan emosional yaitu kemampuan berktualisasi diri dalam mengendalikan diri serta mempunyai kepekaan sosial dan



kecerdasan sosial yaitu kemampuan beraktualisasi diri dalam realitas interaksi sosial.


21



Insan

intelektual

yang

professional

dimaksudkan

adalah

insan

berpendidikan yang memiliki kapabilitas dalam mengekspresikan potensi, bakat dan ketrampilan yang dimiliki serta mempunyai kecakapan bekerja untuk

mendukung

kehidupan

pribadi,

keluarga

dan

masyarakat

lingkungannya.

2. MISI Dalam rangka pencapaian visi, Dinas Pendidikan kabupaten Malang menetapkan misi yang akan dicapai yaitu ”Mewujudkan pelayanan pendidikan yang mudah, murah dan berkualitas”. Secara khusus dengan mengacu pada misi pembangunan pendidikan nasional tahun 2010 – 2014 dan misi pembangunan pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam rangkaian mendukung misi Pemerintah Kabupaten Malang, adalah : a)

Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan ;

b)

Memperluas keterjangkauan layanan pendidikan ;

c)

Mewujudkan kesetaraan dalam memperoleh layanan pendidikan ;

d)

Menjamin kepastian memperoleh layanan pendidikan ;

e)

Meningkatkan kualitas / mutu dan relevansi layanan pendidikan.

3. TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN, DAN PROGRAM Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan pendidikan, perlu dirumuskan tujuan, sasaran, Kebijakan dan program sebagai langkah operasional yang terukur untuk mencapai visi dan misi. A.

Tujuan Tujuan pembangunan Pendidikan Kabupaten Malang dalam kurun 2011 s.d. 2015 adalah : 1. Tersedianya

layanan

pendidikan

PAUD

bermutu

dan

berkesetaraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang ; 2. Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar yang murah, mudah terjangkau, merata, dan berkualitas ; 3. Terwujudnya

layanan

pendidikan

menengah

yang

murah,

berkualitas dan relevan ; 4. Tertampungnya warga yang berkebutuhan khusus pada layanan pendidikan luar biasa yang berkualitas.


22

5. Tersedianya layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat ; 6.

Tersedianya pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu, profesional dan mendapatkan jaminan peningkatan kesejahteraan mereka;

7.

Terwujudnya sistem pengelolaan pendidikan jenjang PAUD, Dasar dan Menengah serta pendidikan luar sekolah yang akuntabel, demokratis dan mandiri.

B.

Sasaran Strategis Adapun sasaran strategis pembangunan pendidikan tahun 2011 s.d. 2015 adalah : 1.

Mewujudkan ketersediaan layanan pendidikan PAUD bermutu dan berkesetaraan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Malang, sasaran yang akan dicapai adalah : a) Meningkatnya partisipasi penduduk usia 2-6 tahun terhadap PAUD dengan indikator APK PAUD mencapai 83 % (SS.1) b) Kualifikasi S1 pendidik PAUD formal mencapai 53 %, serta 70 % pendidik PAUD formal maupun nonformal telah mengikuti Diklat Kompetensi Pendidik (SS.2)

2. Mewujudkan

terjaminnya

kepastian

memperoleh

layanan

pendidikan dasar yang murah, mudah terjangkau, merata,

dan

berkualitas, sasaran yang akan dicapai meliputi : a) Menuntaskan Wajib Belajar 9 Tahun yang bermutu dengan indikator APK SMP telah mencapai 98 % ;(SS.3) b) Penurunan Angka Putus Sekolah (APS) SD dan SMP hingga mencapai dibawah 0,5 % (SS.4) 3. Mencapai terwujudnya layanan pendidikan menengah yang murah, berkualitas dan relevan, sasaran yang akan dicapai adalah : a) Meningkatnya akses dan kesempatan belajar pada pendidikan menengah dengan indikator APK SM mencapai 80 % (SS.5) b) Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) hingga kurang dari 0,7 % (SS.6) c) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis kompetensi untuk mendukung penyiapan lulusan memasuki dunia kerja (SS.7)


23

d) Meningkatnya

ketersediaan

layanan

pembinaan

pengembangan kewira-usahaan (SS.8) 4. Mewujudkan ketersediaan layanan pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan Non Formal) yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sasaran yang akan dicapai adalah : a. Meningkatnya prosentase masyarakat memperoleh SUKMA dengan indikator Angka Melek Huruf mencapai 99 % (SS.9) b. Berkembangnya fasilitas layanan pendidikan orang dewasa (SS.10) 5. Mewujudkan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang bermutu, profesional dan mendapatkan jaminan peningkatan kesejahteraan mereka, sasaran yang akan dicapai meliputi : a. Meningkatnya prosentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1 (SS.11) b. Meningkatnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya (SS.12) c. Meningkatnya prosentase guru berkompeten dalam metode pembelajaran. (SS.13) 6.

Mencapai terwujudnya sistem pengelolaan manajemen pendidikan yang akuntabel, transparan, demokratis dan mandiri, sasaran yang akan dicapai adalah : a. Tersedianya data Kependidikan yang valid dan akurat (SS.14) b. Meningkatnya prosentase lembaga sekolah yang memiliki Jaringan Pendidikan Nasional (Jardiknas) secara

online

(SS.15)

C.

Kebijakan Kebijakan pembangunan pendidikan Kabupaten Malang 2011-2015 disusun berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai serta

mengacu

pada

RPJMD

Kabupaten

Malang.

Kebijakan

merupakan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan berkaitan dengan cara-cara dan langkah yang sistematis dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. a. Pengembangan PAUD (1)

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik PAUD formal maupun non formal ;


24

(2)

Pengembangan pengelolaan manajemen lembaga formal maupun non formal ;

(3)

Peningkatan dukungan sarana prasarana pembelajaran PAUD formal maupun non formal ;

(4)

Peningkatan dukungan kesejahteraan pendidik PAUD formal maupun non formal ;

(5)

Pengembangan sistem dan metode pembelajaran PAUD formal maupun non formal.

b. Pendidikan Dasar (1)

Pengembangan sumberdaya pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan, terpencil dan sulit transportasi ;

(2)

Peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang layak dan memadai ;

(3)

Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah ;

(4)

Peningkatan kompetensi pedagogis pendidik ;

(5)

Peningkatan mutu dan metode pembelajaran ;

c. Pendidikan Menengah (1)

Pengembangan pendidikan kejuruan di wilayah kawasan pembangunan dan perbatasan ;

(2)

Pengembangan program dan jurusan pendidikan kejuruan yang korelatif dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat dan keunggulan lokal;

(3)

Peningkatan sarana prasarana pembelajaran yang layak dan memadai ;

(4)

Peningkatan manajemen pengelolaan kelembagaan sekolah ;

(5)

Peningkatan kompetensi pedagogis pendidik;

(6)

Peningkatan mutu dan metode pembelajaran ;

d. Pendidikan Luar Sekolah (1)

Penyediaan sumberdaya pendidikan kecakapan hidup di wilayah-wilayah kantong kemiskinan ;

(2)

Penyediaan tutor kesetaraan paket A,B,C yang berkompeten ;

(3)

Penyediaan subsidi pembiayaan ;

e. Pendidik dan tenaga Kependidikan (1)

Perluasan kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi guru yang belum mempunyai kulifikasi S1/D4;

(2)

Melaksanakan pemetaan kebutuhan dan persebaran guru


25

(3)

Peningkatan pemahaman dan wawasan kinerja bagi guru dan pengawas bersertifikat.

f. Manajemen pendidikan (1)

Penguatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan dukungan data Kependidikan yang valid dan akurat ;

(2)

Penguatan sistem koordinasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar lembaga sektoral maupun dengan lembaga sekolah binaan ;

D.

Program Implementasi dan penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, hingga kebijakan pembangunan pendidikan dituangkan dalam program dan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2008. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan yang diambil, maka dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang teknis pendidikan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, membuat dan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang periode 2010-2015, yaitu program teknis (utama) dan program generik (pendukung) sebagai berikut:

A. Program teknis (Utama) Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugastugas utama Dinas Pendidikan dalam proses perencanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan.

B. Program generic (Pendukung) Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugastugas kelembagaan Dinas Pendidikan antara lain meliputi program dukungan manajemen pendidikan dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur.

Program teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Malang sesuai dengan tugas dan fungsi yang merupakan program prioritas


26

RPJMD Kabupaten Malang dan merupakan penjabaran dari RENSTRA Dinas Pendidikan antara lain: 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini; Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah : a) Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini b) Pemberian bantuan insentif guru PAUD c) Pemberian Bantuan Operasional / BOP-PAUD (Pusat) d) Peningkatan kompentensi dan profesionalisme guru PAUD (Propinsi) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah : a)

Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

b)

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik

c)

Pelatihan Kompetensi Siswa Berpresatasi

d)

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta Pesantren Salafayiyah

e)

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD dan SMP (DAK)

f)

Penyelenggaraan Paket A Setara SD

g)

Penyelenggaraan Paket B Setara SMP

h)

Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa

i)

Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI SMP dan MTs

j)

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI, SMP/MTs (DAK)

k)

Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah Untuk SD/MI, SMP/MTs (pendamping DAK)

l)

Pengadaan Alat Praktek dan peraga siswa

3. Program Pendidikan Menengah Adapun kegiatan yang dapat medukung program ini adalah : a) Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik b) Penyelenggaraan Paket C setara SMU c) Pengembangan

Metode

Belajar

Mengajar

dengan

Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi d) Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah ( UAS) SMA,SMK dan MA


27

e) Peningkatan Kerjasama Dengan Dunia Usaha dan Industri (Bantuan Provinsi ) f)

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah (DAK)

g) Rehabilitasi

Sedang/Berat

Ruang

Kelas

Sekolah

(

Pendamping DAK ) h) Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (DAK) i)

Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dll) (Pendamping DAK)

j)

Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (DAK)

k) Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (Pendamping DAK) l)

Pengadaan Perlengkapan Sekolah (DAK)

m) Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pendamping DAK) 4.

Program Pendidikan Non Formal; Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah a) Pengembangan pendidikan keaksaraan b) Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup c) Publikasi dan sosialisasi PNF d) Publikasi dan sosialisasi PNF (Bantuan Provinsi)

5.

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Adapun kegiatan yang dapat mendukung program ini adalah a) Pelaksanaan sertifikasi pendidik b) Pelaksanaan

uji

kompetensi

pendidik

dan

tenaga

kependidikan c) Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) d) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidik dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan e) Pengembangan sistem pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan f)

Pelaksanaan

Uji

Kompetensi

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan (Bantuan Provinsi) 6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan a)

Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan

b) Pelaksanaan Kerjasama secara kelembagaan di Bidang Pendidikan


28

c)

Pembinaan Dewan Pendidikan

d)

Penerapan sistem dan informasi Managemen Pendidikan

e)

Penyelenggaraan Pelatihan, seminar, dan lokakarya serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu Pendidikan.

Sedangkan program generik / penunjang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang merupakan kegiatan managemen Pelayanan Pendidikan yang dapat mendukung program – program teknis beserta kegiatan-kegiatan pokoknya antara lain diimplementasikan dengan kegiatan pokok sebagai berikut 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat Menyurat b. Kegiatan Penyediaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor e. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor h. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor b. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor d. Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Kendaraan

Dinas/Operasional e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah : a. Kegiatan sosialisasi dan advokasi peraturan pendidikan b. Kegiatan

penerapan

sistem

dan

informasi

manajemen

pendidikan c. Kegiatan penyelenggaraan seminar, lokakarya dan diskusi isu pendidikan


29

4. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

CapaianKinerja dan Keuangan dengan kegiatan antara lain : a. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

 Perjanjian Kinerja Perjanjian

kinerja

merupakan

kontrak

kinerja

yang

harus

diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang pada dasarnya menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Pendidikan. Adapun target 11 indikator kinerja utama/sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun 2015 mengacu pada misi, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

SD : 1:16 1

Penyediaan Guru Profesional dan Kompeten dalam mendukung mutu pendidikan

Rasio Siswa per Guru

SMP : 1 : 11,33 SM : 1 : 11,53

2

3



Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi S1/D4

Persentase guru dan tenaga kependidikan tersertifikasi

SD :85% SMP : 94% SM : 94% SD :86% SMP :88% SM :88% SD : 76 %

Terwujudnya layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SM

Persentase Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik

5

Meningkatkan Angak Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas

persentase Angka Melek Huruf

: 99,85%

6

Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang

Persentase Angka Partisipasi Kasar ( APK )

PAUD : 85,00%

4

SMP : 87 % SM : 84 %


30

pendidikan

SD : 113,2% SMP : 98, 5 % SM : 81%

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

1

2

3

4

7

Meningkatkan Angka Partisipasi Murni ( APM ) di semua jenjang pendidikan

Persentase Angka Partisipasi Murni ( APM )

SD : 99,50% SMP : 80.00% SM : 75% SD : 100%

8

Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di semua Jenjang Pendidikan

Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan

SMP : 100% SM : 100%

9

Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun )

Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan

Mengurangi Angka Putus Sekolah ( Aps ) disemua jenjang pendidikan

Persentase Angka Putus Sekolah Perjenjang Pendidikan

SD

: 6,01 Tahun

SMP

: 3,02 Tahun

SM

: 3,00 Tahun

SD : 0,13% 10

SMP : 0,35% SM : 0,7%

11

Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK

Persentase Angka Melanjutkan Perjenjang Pendidikan


SMP

: 96%

SM

: 71%

31

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan pada pemahaman tersebut di atas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing, harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Laporan Kinerja Dinas Pendidikan tahun

2015

ini

disusun

dan

disajikan

kepada

pihak-pihak

terkait

sebagai

pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumpulan data kinerja diperoleh dengan menggunakan formulir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Kualitas Indikator Kinerja Utama harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a.

IKU spesifik dan jelas (Spesific)

b.

IKU dapat diukur secara objektif (Measurabel)

c.

IKU dapat dicapai (Achievabel)

d.

IKU menggambarkan hasil (Relevance)

e.

IKU untuk kurun waktu tertentu (Time Bound) Pengukuran kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi

kedepan, juga dapat dilihat sebagai suatu sistem lacak performa Dinas Pendidikan atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen


32

penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkandalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria pengukuran yang dilakukan pada dokumen ini adalah target kinerja yang ditetapkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja. Target kinerja ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya pada akhir tahun 2015, target kinerja (performance plan) akan dibandingkan dengan realisasinya (performance result), sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Celah kinerja ini kemudian dianalisis untuk diketahui penyebab ketidak-berhasilan dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement). Atas hasil pengukuran kinerja tersebut di atas, maka dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Core Area Dinas Pendidikan Kabupaten Malang pada tahun anggaran 2015. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran serta Program/Kegiatan makro maka ditetapkan nilai dalam skala ordinal disertai makna sebagaimana pada Tabel 3.0. Tabel 3.0 Kategori Nilai Capaian untuk Prosentase Pencapaian Sasaran

A.

Urutan

Rentang Capaian

Kategori Nilai Capaian

I II III IV

85% ke atas 70% ≤ x ≤ 85% 55% ≤ x ≤ 70% x ≤ 55%

Sangat berhasil Berhasil Cukup Berhasil Kurang Berhasil

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI


33

Berikut akan disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dengan melakukan analisis capaian kinerja : Tabel 3.1 Capaian target Sasaran No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

Capaian (%)

1

2

3

4

5

7

1

2

No

3

4

5

6

7

8

SD : 1:16





Sasaran Strategis

Indikator Kinerja





Meningkatkan Angka Melek Huruf penduduk Usia 15 Tahun ke atas


Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar ( APK ) di semua jenjang pendidikan


1:17

106%

SMP : 1 : 11,33

1 : 15

134%

SM : 1 : 11,53

1 : 15

134%

SD :82%

81,97

99,96 %

SMP : 93%

92,81

99,79 %

SM : 93%

93,40

100,43%

Target

Realisasi

Capaian (%)

SD :85%

86%

101 %

SMP :87%

87%

100 %

SM :87%

87%

100 %

SD : 75 %

85 %

113,33%

SMP : 85,51%

87 %

101,74%

SM : 83,76 %

89 %

106,25%

98,81%

99,30

100,49%

PAUD : 80,06%

80,89%

101.03%

SD : 113,20%

113,19%

99,99 %

SMP : 96, 50 %

96, 45 %

99,94 %

SM : 81%

81,23 %

100,28 %



SD : 99,50%

99,35%

99,84 %

SMP : 80.00%

80.78%

100,97 %

SM : 75%

76,61%

102 %

Meningkatkan Angka Kelulusan (AL) di

Persentase Angka

SD : 100%

100%

100 %


34

semua Jenjang Pendidikan

9

10

11

1.

Kelulusan Per Jenjang Pendidikan


Persentase Angka ratarata lama belajar per jenjang pendidikan





SMP : 100%

100%

100 %

SM : 100%

100%

100 %

SD : 6,01 Thn

6,01 Thn

100 %

SMP : 3,02 Thn

3,01 Thn

100,33 %

SM : 3,00 Thn

3,01 Thn

SD

99,66 %

: 0,13%

0,53%

24,53 %

SMP : 0,35% SM : 0,7%

0,50%

70,00 %

0,50%

71,42 %

SMP

: 96%

95,06 %

99,02 %

SM

: 71%

70,50 %

99,29 %

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2015

telah

dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang di Tahun Anggaran 2015 diuraikan sebagai berikut : Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran I

No

1

1

2

Sasaran Strategis

2

Indikator Kinerja

Target

3

4

2014

SD : 1:16




Persentase guru berkelayakan atau telah berkualifikasi

Realisasi Capaian (%) 2015 (n)

(n-1) 5

6 1 : 17

1 : 17

SMP : 1 : 11,33

1 : 15

1 : 15

SM : 1 : 11,53

1 : 15

1 : 15

SD :82%

81,56

81,97

SMP : 93%

92,47

92,81

SM : 93%

92,67

93,40


35

S1/D4

3

4

5

6

7

8

No

9

10













Sasaran Strategis

SD :85%

81%

86%

SMP :87%

85%

87%

SM :87%

82%

87%

SD : 75 %

82,22%

85 %

SMP : 85,51%

85,07%

87 %

SM : 83,76 %

87,07%

89 %

98,81%

PAUD : 80,06%

78,89 %

80,89%

SD : 113,20%

113,17 %

113,19%

SMP : 96, 50 %

96, 39 %

96, 45 %

SM : 81%

80,00 %

81,23 %

SD : 99,50%

99,32 %

99,35%

SMP : 80.00%

79.83 %

80.78%

65,00 %

76,61%

SD : 100%

100 %

100 %

SMP : 100%

100 %

100 %

SM : 100%

100 %

100 %

SM : 75%

Indikator Kinerja





99,30

98,81%

Realisasi Capaian (%)

Target 2014

2015 (n)

(n-1)

SD

: 6,01 Thn

6,01 Thn

6,01 Thn

SMP

: 3,02 Thn

3,01 Thn

3,01 Thn

SM

: 3,00 Thn

3,01 Thn

3,01 Thn

: 0,13%

0,54%

0,53%

SMP : 0,35% SM : 0,7%

0,50%

0,50%

0,50%

0,50%

SD


36

11



SMP

: 96%

94,04 %

95,06 %

SM

: 71%

69,40 %

70,50 %

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target Akhir RPJMD

Realisasi

Tingkat Kemajuan

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

No

SD : 1:16











Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1:17

106%

SMP : 1 : 11,33

1 : 15

134%

SM : 1 : 11,53

1 : 15

134%

SD :82%

81,97

99,96 %

SMP : 93%

92,81

99,79 %

SM : 93%

93,40

100,43%

SD :85%

86%

101 %

SMP :87%

87%

100 %

SM :87%

87%

100 %

SD : 75 %

85 %

113,33%

SMP : 85,51%

87 %

101,74%

SM : 83,76 %

89 %

106,25%

98,81%

Target Akhir RPJMD

PAUD : 80,06% 6

7


Meningkatkan Angka Partisipasi Murni


Persentase

99,30

100,49%

Realisasi

Tingkat Kemajuan

80,89%

101.03%

SD : 113,20%

113,19%

99,99 %

SMP : 96, 50 %

96, 45 %

99,94 %

SM : 81%

81,23 %

100,28 %

SD : 99,50%

99,35%

99,84 %


37

( APM ) di semua jenjang pendidikan

8

9

10

11


Angka Partisipasi Murni ( APM ) Persentase Angka Kelulusan Per Jenjang Pendidikan







SMP : 80.00%

80.78%

100,97 %

SM : 75%

76,61%

102 %

SD : 100%

100%

100 %

SMP : 100%

100%

100 %

SM : 100%

100%

100 %

SD : 6,01 Thn

6,01 Thn

100 %

SMP : 3,02 Thn

3,01 Thn

100,33 %

SM : 3,00 Thn

3,01 Thn

SD

99,66 %

: 0,13%

0,53%

24,53 %

SMP : 0,35% SM : 0,7%

0,50%

70,00 %

0,50%

71,42 %

SMP

: 96%

95,06 %

99,02 %

SM

: 71%

70,50 %

99,29 %

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Capaian Nasional


38

No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Realisasi 2015

Realisasi Nasioanal

Ket ( +/- )

1

2

3

4

5

7

1

2

3

4

5

1:17













1 : 15 1 : 15 81,97 92,81 93,40

86% 87% 87% 85 % 87 % 89 %

99,30

80,89%

6

113,19% 96, 45 % 81,23 %

7

8

9



99,35%



100%

Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh pembelajaran sesuai


80.78% 76,61%

100% 100% 6,01 Thn 3,01 Thn 3,01 Thn


39

dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun ) No

10

11

5.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja





Realisasi 2015

Realisasi Nasioanal

Ket ( +/- )

0,53% 0,50% 0,50% 95,06 % 70,50 %

Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analysis Penyebab keberhasilan / kegagalan, peningkatan ataupun penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan dapat kami jelaskan dengan uraian sebagai berikut : Secara umum ada 5 indikator yang dipakai sebagai dasar untuk menilai keberhasilan / kegagalan kinerja yaitu :

5.1

Rasio Guru Murid per jenjang pendidikan Sasaran dari indikator ini adalah untuk menjamin ketersediaan guru professional dalam mendukung mutu pendidikan.Ketercapaian indikator ini pada tahun 2014 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian tahun 2013. Tahun 2014 jenjang SD adalah 15, SMP 11 dan SMA/K 10, di tahun 2015 jenjang SD 16, SMP 11,32 dan jenjang SMA/K 12,52. Capaian kinerja dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan rata-rata 103%, namun memang kalau kita bandingkan dengan target capaian di tahun 2015 berada di angka rata-rata 89,86 %, berarti ada gap sekitar 10,14 %. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh perekrutan pegawai ( guru ) yang menjadi wewenang penuh dari Pemerintah Pusat, sehingga upaya untuk pemenuhan guru menjadi prioritas dalam upaya peningkatan profesioanalisme guru dalam mendukung mutu pendidikan. Adapun upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan guru dengan pendataan online sehingga betul-betul dapat diketahui kelebihan dan kekurangan guru sebagai acuan pemenuhan kebutuhan guru. Hal ini


40

berlaku juga untuk indikator ke 2 yaitu Rasio Guru Murid per kelas ratarata (perjenjang pendidikan ).

5.2

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Sasaran dari indikator ini adalahuntuk menjamin ketersediaan guru profesional dalam mendukung mutu pendidikan. Dimana capaian Guru Layak (GL) pada tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun 2014, pada tahun 2014 GL SD sebesar 75,99%, sedangkan ditahun 2015 sebesar 81,97%, jenjang SMP tahun 2014 sebesar 91,35% dan tahun 2015 sebesar 92,81% sedangkan jenjang SMA/K pada tahun 2014 sebesar 93,20% dan tahun 2015 sebesar 93,40%. Ada peningkatan cukup signifikan pada jenjang SD yaitu sebesar 107,87%, SMP 101,57% dan pada jenjang SMA/K 100,21%. Capaian GL ( Guru Layak ) pada tahun 2015 sudah mencapai target untuk jenjang SD dan SMP sedangkan untuk jenjang SMA/K ada gap sebesar 0,64% guru yang belum berijazah S1/D4. Hal ini terjadi karena pada tahun 2015 jumlah lembaga terutama SMK mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2014 sebesar 109 menjadi 117 lembaga,berdampak pada perekrutan guru SMK yang cukup besar pula terutama pada SMK Swasta. Dari Total jumlah Guru SMK sebesar 2.217, ada 424 guru yang belum berijazah S1/A4.

5.3

Angka Pendidikan yang ditamatkan.

Sasaran dari indikator ini adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan jenjang SD, SMP dan SMA/K. Capaian dari indikator ini adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2014 Angka Lulusan (AL) SD 100%, SMP 100%, SMA/K 100%, sedangkan pada tahun 2015 Angka Kelulusan (AL) jenjang SD 100%, SMP 100% sedangkan tingkat SMA/K mengalami kenaikan sebesar 0,001% dari 100% di tahun 2014 menjadi 100% di tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa system pendidikan di Kabupaten Malang dapat mempertahankan dan meningkatkan prosentase kelulusan menjadi 100%.

5.4

Angka Rata-rata Lama Belajar Perjenjang Pendidikan.


41

Sasaran dari indikator ini adalah untuk mengurangi angka putus sekolah. Capaian dari Idikator ini adalah sebagai berikut : Pada Tahun 2014 Rata-rata Lama Belajar ( RLB ) jenjang SD sebesar 6,23 Tahun, SMP 3,01 Tahun dan SMA/K 3 Tahun. Pada Tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 35,55% untuk semua jenjang. Hal ini menunjukan bahwa proses belajar mengajar di satuan pendidikan baik jenjang SD SMP dan SMA/K dari tahun ke tahun mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, sehingga angka mengulang bisa ditekan sampai mendekati 0%.

5.5

Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah ( Per jenjang pendidikan ) Sasaran dari indikator ini adalah untuk mewujudkan layanan pendidikan yang murah berkualitas dan relevan di setiap jenjang SD, SMP dan SMA/K. Adapun capaian kinerja pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada jenjang SD Rasio Siswa/Sekolah adalah 167, SMP 243 dan SMA/K 471 siswa meningkat sebesar 76,99% pada semua jenjangnya, namun dibandingkan dengan target di tahun 2015 masih belum tercapai, masih ada gap sebesar 21,6% untuk seluruh jenjang. Namun demikian sesuai dengan Permendiknas No 23 Tahun 2013 Tentang SPM bahwa untuk tingkat SD rasio ideal siswa per kelas maksimal adalah 1 : 32, SMP 1 : 36. Dari capaian kinerja indikator pada tahun 2015 ini sudah mencapai target SPM, karena kalau kita breakdown, rata-rata rasio siswa per kelasnya menjadi SD 1 : 27, SMP 1 : 27 dan SMA/K 1 : 39, angka ini menunjukkan bahwa capaian ini sudah mencapai target SPM yaitu rasio siswa per kelas minimal Tingkat SD 20 Siswa , dan SMP 32.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa ada beberapa Indikator Kinerja yang yang mengalami keberhasilan. Adapun Hal Hal Utama yang menjadi penyebab keberhasilan antara lain : 1.

Angka Partisipasi Kasar : a. Peningkaan Ketersediaaan dan kemudahan akses untuk mendapatkan layanan pendidikan mulai dari jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah. b. Pembangunan / Rehabiltasi prasarana pendidikan dan sarana pendidikan yang terus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya untuk mendukung keberhasilan proses pembelajaran.


42

c. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mendukung implementasi Program Pendidikan Menengah Universal sebagaimana tertuang dalam Permendikbud Nomor 80 Tahun 2013 yang dimaksudkan sebagai upaya mendorong percepatan akses serta peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah. Program PMU ini dilaksanakan untuk menampung lulusan SMP/MTs/sederajat di SMA/SMK/MA/sederajat di Kabupaten Malang. 2.

Angka Partisipasi Murni (APM). a. Meningkatnya anak usia sekolah pendidikan dasar 7 – 12 tahun dan 13 – 15 tahun yang tertampung pada lembaga formal maupun non formal (paket A,B dan C ), hal ini seiring dengan peningkatan jumlah penambahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) serta rehabilitasi ruang kelas yang mengalami kerusakan sedang / berat sehingga dapat menambah daya tampung penduduk usia pendidikan dasar dan menengah untuk mendapatkan layanan pendidikan. b. Peningkatan kualifikasi dan kompentensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah setara S1/D4 c. Menurunnya peserta didik SD/SMP/SMA/K dan sederajat yang mengalami putus sekolah sehingga dapat meningkatkan angka rata – rata lama sekolah, serta angka melanjutkan. d. Peningkatan jumlah lembaga yang terakreditasi “minimal B” untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

3.

Angka Melek Huruf (AMH) Keberhasilan dalam menekan dan menurunkan Angka Buta Huruf di Kabupaten Malang dilaksanakan melalui : a. Orientasi program pendidikan keaksaraan yang dilaksanakan melalui kegiatan Organisasi Kemasyarakatan. b. Peningkatan kapasitas tutor keaksaraan, yang dilaksanakan melalui pemberdayaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) c. Peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Keaksaraan.

4.

Angka Kelulusan Keberhasilan dalam mempertahankan angka kelulusan mencapai 100% pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dicapai melalui : a. Peningkatan

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

proses

pembelajaran.


43

b. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan lainnya. c. Pemberian bantuan beasiswa, untuk menekan angka putus sekolah.

Dalam rangka meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melakukan langkah – langkah sebagai berikut : 1.

Angka Partisipasi Kasar (APK) a. Memperluas akses layanan pendidikan PAUD dengan membentuk layanan satu desa minimal satu PAUD, Penambahan Ruang Kelas Baru pada daerah daerah pengembangan sehingga dapat menampung penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah. b. Rehabilitasi ruang belajar / ruang kelas mulai dari jenjang SD,SMP,SMA/K yang mengalami kerusakan sedang / berat sehingga dapat dipergunakan untuk kegiatan Belajar Mengajar. c. Meningkatkan jumlah usulan siswa penerima bantuan Bea Siswa Miskin (BSM) melalui Program Indonesia Pintar (PIP) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

2.

Angka Partisipasi Murni (APM) a. Mengusulkan penambahan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan perbaikan / rehabilitasi ruang kelas rusak melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan. b. Memfasilitasi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya.. c. Mengusulkan sertifikasi dan pemberian tunjangan pendidikan lainnya ke Kemdikbud. d. Mengusulkan akreditasi sekolah ke BNSP. e. Mendorong sekolah jenjang pendidikan dasar untuk melaksanakan standar minimal pendidikan (SNP).

3.

Angka Melek Huruf (AMH) a. Mendorong partisipasi masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan. b. Revitalisasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) c. Pelatihan Tutor Keaksaraan.

4.

Angka Kelulusan a. Mendorong penggunaan sarana teknologi informatika (IT) dalam proses


44

Kegiatan Belajar Mengajar. b. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan workshop dan pelatihan. c. Mengusulkan penambahan alokasi siswa penerima bantuan Program Indonesia Pintar pada semua jenis dan jenjang pendidikan.

6. Program dan Kegiatan yang menunjukkan Output yang paling mendukung adalah : 1. Program Pendidikan PAUD : -

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini

-

Peningkatan Kompetensi pendidik PAUD

2. Program Pendidikan Dasar : -

Pengembangan Pendidikan Wajib Belajar 9 tahun (Pembangunan RKB, Rehabilitasi, Pembangunan Ruang Perpustakaan)

-

Peningkatan Kompetensi Pendidik

-

Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa

-

Bantuan Operasioal Sekolah SD/SMP

3. Program Pendidikan Menengah : -

Pengembangan Metode Belajar Mengajar degan menggunakan tekonogi informasi dan komunikasi

-

Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreatifitas Siswa

-

Bantuan Operasioal Sekolah SMA/SMK

4. Program Pendidikan Non Formal : -

Pengembangan Pendidikan Keaksaraan

-

Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup

5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: -

Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

-

Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik

7. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA ANGGARAN Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.


45

Tabel 3.5 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

NO 1

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

% ANGGARA N

ANGGARAN





sda

sda



sda

sda



84.820.762.537,-

83 %



6



NO

SASARAN STRATEGIS

2

3

4

5

INDIKATOR KINERJA

7



8



9

Meningkatkan ketepatan waktu belajar yang dibutuhkan untuk menempuh



461.500.000,-

0,45 %

260.000.000,-

0,26 %

11.582.816.200,-

11,37 %

ANGGARAN (Rp)

% ANGGARA N

sda

sda

1.489.843.000,-

1,46 %

sda

46

pembelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan ( SD = 6 Tahun, SMP, SMA/SMK = 3 Tahun ) 10

11

sda






7.789.843.000,7,65 % 1.489.843.000,-

47

1,46 %

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran ANGGARAN

KINERJA SASARAN

INDIKATOR Target



SD : 16 SMP : 11,33 SMA : 11,33




Realisas i

Capaian

1 : 17 1 : 15 1 : 15

106% 134% 134%

SD : 75 % SMP : 85,51% SM : 83,76 %

81,97 92,81 93,40

99,96 % 99,79 % 100,43%


SD : 85% SMP : 87% SM : 87 %

86% 87% 87%

101 % 100 % 100 %



SD : 75 % SMP : 85,51% SM : 83,76 %

85 % 87 % 89 %



98,81%

Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar APK ) di semua jenjang pendidikan


PAUD: 80,06% SD :113,20% SMP :96, 50 % SM : 81%

(


1

Alokasi

461.500.000

sda

Realisasi

Capaian

451.500.000

97,83

sda

sda

sda

sda

sda

113,33%1 01,74%10 6,25%

84.820.762.537

82.796.097.273

97,52

99,30

100,49%

260.000.000

245.000.000

94,23

80,89% 113,19% 96, 45 % 81,23 %

101.03% 99,99 % 99,94 % 100,28 %

11.582.816.200

11.235.331.714 97,52

ANGGARAN

KINERJA SASARAN

INDIKATOR Target

Realis asi

Capaian


SD : 99,50% SMP :80.00% SM : 75%

99,35% 80.78% 76,61%

99,84 % 100,97 % 102 %


SD : 100%: SMP :100% SM : 100%

100% 100% 100%

100% 100% 100%



SD : 6,01 Thn SMP : 3,02 Thn SM : 3,00 Thn

6,01 Thn 3,01 Thn 3,01 Thn

100 % 100,33 % 99,66



SD : 0,13% SMP : 0,35% SM : 0,7%

0,53% 0,50% 0,50%

24,53 % 70,00 % 71,42 %



Meningkatkan Angka Partisipasi Murni APM ) di semua jenjang pendidikan


(


SMP: 96% SM: 71%

2

95,06 % 70,50 %

Alokasi

11.582.816.200

1.489.843.000

Realisasi

Capaian

11.235.331.714 97,52

1.489.843.000

100

1.489.843.00 0

100

7.789.843.00 0

7.789.843.00 0

100

1.489.843.00 0

1.489.843.00 0

100

1.489.843.00 0

Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA

% PENYERAPAN ANGGARAN

1.

2.

3

4

5 6



106% 134% 134%

97,83



99,96 % 99,79 % 100,43%

97,83



101 % 100 % 100 %

97,83



113,33% 101,74% 106,25%

97,52



100,49%

94,23



101.03%99,99 % 99,94 % 100,28 %

97,52


3

TINGKAT EFISIENSI

NO 7

8. 9.

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

% CAPAIAN KINERJA 99,84 % 100,97 % 102 %





100% 100% 100%


Persentase Angka rata-rata lama belajar per jenjang pendidikan

100 % 100,33 % 99,66

Mengurangi Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan


24,53 % 70,00 % 71,42 %


95,06 % 70,50 %

10. ( Aps ) disemua

% PENYERAPAN ANGGARAN

TINGKAT EFISIENSI

97,52

100

100

100

100

100

100

100

100

11. Meningkatkan Angka Melanjutkan pada jenjang SD,MP dan SMA.SMK


4

B . Realisasi Anggaran

Sumberdaya anggaran merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan organisasi dalam pencapaian sasaran organisasi. Jumlah anggaran yang dikelola oleh

Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang

bersumber dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.348.543.428.335,00,- ( Satu Triliun Tigaratus Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah ) yang terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.246.654.431.448,00 ( Satu Trilyun Dua Ratus Empat Puluh Enam Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah ) b. Belanja Langsung sebesar Rp. 101.888.996.887,00 ( Seratus Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah ) Untuk menghitung kontribusi terhadap pencapaian sasaran-sasaran organisasi adalah Belanja Langsung karena belanja inilah yang secara langsung terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Rincian pagu anggaran dan realisasi tahun 2015 yang dikaitkan dengan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :


5

REALISASI URAIAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Program Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (Bantuan Provinsi) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pengadaan Pakaian Seragam Sekolah

ANGGARAN

PEGAWAI

BARANG & JASA

MODAL

TOTAL

%

SISA ANGGARAN

2.544.699.400,00

192.000.000,00

2.352.699.400,00

0,00

2.544.699.400,00 100,00

0,00

55.140.000,00 199.545.000,00

0,00 0,00

55.140.000,00 199.545.000,00

0,00 0,00

55.140.000,00 100,00 199.545.000,00 100,00

0,00 0,00

484.850.400,00 895.239.400,00 221.824.800,00

192.000.000,00 0,00 0,00

292.850.400,00 895.239.400,00 221.824.800,00

0,00 0,00 0,00

484.850.400,00 100,00 895.239.400,00 100,00 221.824.800,00 100,00

0,00 0,00 0,00

129.676.800,00

0,00

129.676.800,00

0,00

129.676.800,00

100,00

0,00

250.398.000,00 308.025.000,00

0,00 0,00

250.398.000,00 308.025.000,00

0,00 0,00

250.398.000,00 308.025.000,00

100,00 100,00

0,00 0,00

380.083.000,00

0,00

380.083.000,00

0,00

380.083.000,00

100,00

0,00

259.822.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

259.822.000,00 30.000.000,00

0,00 0,00

259.822.000,00 100,00 30.000.000,00 100,00

0,00 0,00

90.261.000,00

0,00

90.261.000,00

0,00

90.261.000,00 100,00

0,00

115.000.000,00 100.000.000,00 15.000.000,00

4.200.000,00 3.000.000,00 1.200.000,00

110.800.000,00 97.000.000,00 13.800.000,00

0,00 0,00 0,00

115.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 15.000.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00

92.627.968.537,00 6.000.000.000,00


228.200.000,00 27.726.752.023,00 62.409.157.100,00 0,00

6

5.808.000.000,00

0,00

90.364.109.123,00

97,56

2.263.859.414,00

5.808.000.000,00

96,80

192.000.000,00

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS Penyelenggaraan Paket A Setara SD Penyelenggaraan Paket B Setara SMP Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SD,MI,SMP dan MTs Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS (DAK) Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS ( Pendamping DAK) Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi) Program Pendidikan Menengah Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Pengembangan Metode Belajar Mengajar dengan Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) SMA,SMK dan MA Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Bantuan Provinsi)

50.000.000,00 80.000.000,00 270.000.000,00

1.250.000,00 5.000.000,00 0,00

48.750.000,00 75.000.000,00 270.000.000,00

0,00 0,00 0,00

3.533.730.150,00

209.850.000,00

3.321.786.000,00

0,00

50.000.000,00 100.000.000,00 400.000.000,00

1.775.000,00 5.325.000,00 5.000.000,00

48.225.000,00 94.675.000,00 395.000.000,00

0,00 0,00 0,00

50.000.000,00 100,00 100.000.000,00 100,00 400.000.000,00 100,00

0,00 0,00 0,00

812.106.000,00

0,00

812.106.000,00

0,00

812.106.000,00

100,00

0,00

0,00 15.321.099.639,00 56.735.102.306,00

72.056.201.945,00

97,51

1.841.100.225,00

73.897.302.170,00

50.000.000,00 100,00 80.000.000,00 100,00 270.000.000,00 100,00

3.531.636.000,00

99,94

0,00 0,00 0,00

2.094.150,00

7.389.730.217,00

0,00

1.532.110.384,00

5.674.054.794,00

7.206.165.178,00

97,52

183.565.039,00

45.100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45.100.000,00

3.775.610.200,00 2.277.890.000,00 2.290.000.000,00 2.241.250.000,00 150.000.000,00 11.200.000,00 357.873.200,00 4.995.000,00

1.497.720.200,00 48.750.000,00 138.800.000,00 352.878.200,00

0,00 0,00 0,00 0,00

3.775.610.200,00 2.290.000.000,00 150.000.000,00 357.873.200,00

100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00

677.737.000,00

0,00

677.737.000,00

0,00

677.737.000,00

100,00

0,00

300.000.000,00

20.445.000,00

279.555.000,00

0,00

300.000.000,00

100,00

0,00


7

Program Pendidikan Non Formal Pengembangan Pendidikan Keaksaraan Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal (Bantuan Provinsi) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) Pengembangan Mutu dan Kualitas Program Pendidikan dan Pelatihan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pengembangan Sistem Pendataan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Pelaksanaan Evaluasi Hasil Kinerja Bidang Pendidikan Pelaksanaan Kerjasama secara Kelembagaan di Bidang Pendidikan Pembinaan Dewan Pendidikan Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya serta Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Pendidikan JUMLAH

260.000.000,00 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00

10.320.000,00 0,00 4.995.000,00 5.325.000,00

234.680.000,00 85.000.000,00 70.005.000,00 69.675.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

245.000.000,00 94,23 85.000.000,00 85,00 75.000.000,00 100,00 75.000.000,00 100,00

15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00

0,00

10.000.000,00 100,00

0,00

461.500.000,00

9.555.000,00

441.945.000,00

0,00

451.500.000,00

97,83

10.000.000,00

125.000.000,00 100.000.000,00

1.855.000,00 1.150.000,00

123.145.000,00 98.850.000,00

0,00 0,00

125.000.000,00 100.000.000,00

100,00 100,00

0,00 0,00

75.000.000,00 100.000.000,00

1.390.000,00 2.380.000,00

73.610.000,00 87.620.000,00

0,00 0,00

75.000.000,00 100,00 90.000.000,00 90,00

0,00 10.000.000,00

41.500.000,00

1.390.000,00

40.110.000,00

0,00

41.500.000,00 100,00

0,00

1.724.135.750,00 75.000.000,00

117.170.000,00 17.040.000,00

1.591.175.950,00 57.960.000,00

0,00 0,00

1.708.345.950,00 99,08 75.000.000,00 100,00

15.789.800,00 0,00

1.375.000.000,00

0,00

1.359.210.200,00

0,00

1.359.210.200,00

15.789.800,00

34.135.750,00 150.000.000,00

3.270.000,00 96.860.000,00

30.865.750,00 53.140.000,00

0,00 0,00

34.135.750,00 100,00 150.000.000,00 100,00

0,00 0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00

0,00

90.000.000,00 100,00

0,00

101.888.996.887,00

2.839.335.000,00

34.335.855.573,00

62.409.157.100,00


8

99.584.347.673,00

98,85

97,74

2.304.649.214,00

C. PRESTASI TAHUN 2015

NO 1

Tingkat

Nama Penghargaan 2

Nasional Propinsi Kabupaten 3 4 5

Diserahkan oleh penyelenggara

SKPD Yang Menerima

Keterangan

6

7

8

1

Juara III atletik Putri

v

Dinas Pendidikan Propinsi

Dinas Pendidikan

SDN Sumberrejo 02 Pagak

2

Juara Harapan III Catur Putri

v


Dinas Pendidikan

SDN Pandesari 03 Pujon

3

Juara III Senam Artistik Putri

v


Dinas Pendidikan

SDN Kedok Turen

4

Juara Harapan II Pencaksilat putri

v


Dinas Pendidikan

SDN Pakisaji 01 Pakisaji

5

Juara Harapan II Tenis Meja Putri

v


Dinas Pendidikan

SDN Sananrejo 01 Turen

6

Juara II Tenis Meja Putri

v


Dinas Pendidikan

MI Mambaul Ulum Spanjang

7

Juara I Qoriah

v


Dinas Pendidikan

SDN Bangkalan 01 Bululawang

8

Juara I Cerdas Cermat Pend. Agama Islam

Kementrian Agama

Dinas Pendidikan

SDN Sringoco 02 Bantur

9

Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi

v

Dinas Pendidikan Kab. Malang

Dinas Pendidikan

10


v


Dinas Pendidikan

SDn Kepuharjo 02 Karangploso

11


v


Dinas Pendidikan

TK Muslimat NU 08 Sumberpucung

v


9

TK Aisyiyah Bustanul Atfal

NO 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nama Penghargaan 2 Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi Juara I Guru , KS, dan Pengawas Berprestasi

Nasional 3

Tingkat Propinsi Kabupaten 4 5


SKPD Yang Menerima

Keterangan

6

7

8

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

v


Dinas Pendidikan

SD Islam Bani Hasyim Singosari SMPN 1 Gondanglegi SMAN 1 Tumpang KS SMPN 3 Singosari KS SMAN 1 Turen KS SMKN 1 Kepanjen Pengawas SD Kec. Sumberpucung Pengawas SMK Pengawas SMP

21

Juara 2 Siswa Berprestasi Bidang Seni

v


Dinas Pendidikan

SMPN 4 KEPANJEN

22

Juara 3 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional

v


Dinas Pendidikan

SMPN 4 KEPANJEN


10

NO

Nama Penghargaan

1

2

23 24 25

Nilai Ujian Nasional Tertinggi Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan Juara 2 Brick Laying

Nasional 3



SKPD Yang Menerima

Keterangan

6

7

8

v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 KEPANJEN

v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 KEPANJEN

v


Dinas Pendidikan

SMKN 1 SINGOSARI

26

Juara 3 Lomba Jawara SMK Kelompok Teknologi

v


Dinas Pendidikan

27

Juara Umum Kids Display

v


Dinas Pendidikan

SMPN2 SUMBERPUCUNG

28


v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

29


v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

30


v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK


11

NO

Nama Penghargaan

1

2

Nasional 3



SKPD Yang Menerima

Keterangan

6

7

8

31


v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

32


v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

33


v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

34

Juara Harapan 1 Lomba Seni Teater Tradisi

v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

35

Sutradara Terbaik Lomba Seni Teater Tradisi

v


Dinas Pendidikan

SMAN 1 PAGAK

36

Juara 1 Hockey Indoor

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

37

Juara 3 Voli Putra Dempo Cup

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

38

Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

39

Juara 1 Lomba Ketrampilan Yoga Asanas

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

40

Juara 3 Lomba Yoga Asanas Putra

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG


12


NO

Nama Penghargaan

1

2

41

Juara 3 Lomba Yoga Asanas Putra

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

42

Juara 2 Kata Perorangan Junior Putri

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

43

Juara 3 Relay KU CD 3000M Putri

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

44

Juara 2 KU D ITT 300M Putri

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

45

Juara 3 Pencak Silat

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

46

Juara 3 Pencak Silat Kelas C

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

47

Juara 1 Lomba Bahasa Inggris

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

48

Juara 3 Kempo Antar Dojo

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

49

Juara 2 Embu Beregu Remaja Putra

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

50

Juara 3 Embu Berpasangan Remaja Kyu I

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

Nasional 3



SKPD Yang Menerima

Keterangan

6

7

8

13

NO

Nama Penghargaan

1

2

51

Nasional 3


Juara 3 Randori Remaja Putra


SKPD Yang Menerima

Keterangan

6

7

8

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

v v

Dinas Pendidikan Kab. Malang Dinas Pendidikan Kab. Malang

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan

KAB MALANG KAB MALANG

v


Dinas Pendidikan

KAB MALANG

53 54

Juara 1 Kelas A Inviasi Silat Perisai Diri Terbaik II Film Pendek Juara 2 Panahan

55

Juara 2 Lomba Cerdas Cermat

56

Sekolah Peduli Dan Berbudaya Lingkungan

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

SMP NEGERI 1 SUMBERPUCUNG

57

Juara 2 Industrial Control

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

KAB. MALANG

58

Juara 1 Piala Mendikbud Stand Terbaik

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

SMK MUHAMMADIYAH 7

59

ANUGERAH PRESTASI INSANI

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

SMK MUHAMMADIYAH 7

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

SMK MUHAMMADIYAH 7

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

SMK MUHAMMADIYAH 7

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

SMK MUHAMMADIYAH 7

v

Kemendikbud

Dinas Pendidikan

PKBM Abdi Pratama Pujon

52

60 61 62 63

Indonesian Educators Reliable Of The Year Leading Trusted Quality School Of The Year The Best Favorite School Of The Year Tutor Paket A


14

IV. PENUTUP A. Tinjauan Umum Berangkat dari RENSTRA Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 dan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Tahun 2015, Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pendidikan Tahun 2015 ini disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kepada pemberi delegasi wewenang. Meskipun Laporan Kinerja ( LKJ ) bukan

merupakan suatu hal yang baru dikenal dalam

sistem penyelenggaraan institusi pemerintahan tetapi dalam penyusunannya masih banyak dijumpai keterbatasan-keterbatasan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja ini lebih tepat dipandang sebagai suatu proses pembelajaran dalam organisasi daripada sebagai suatu dokumen yang mampu menggambarkan performa organisasi secara utuh. Sebagai sikap adaptif dan responsif maka kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai umpan balik bagi perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

B. Tinjauan Khusus

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini Dinas Pendidikan Kabupaten Malang memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengukuran pencapaian kinerja yang didasarkan atas obyektifitas informasi dan data yang valid sehingga performa masing-masing kegiatan merupakan gambaran capaian yang sebenarnya pada indikator kinerja tertentu. Hal ini didukung karena adanya jalinan komunikasi yang memadai di dalam organisasi sehingga proses penggalian informasi antar komponen yang terkait dengan proses penyusunan Laporan Kinerja dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai bentuk komitmen lainnya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan maka proses penggalian informasi-informasi yang mendukung penyelenggaraan tugas dan evaluasi menyeluruh terhadap penerapan kebijakan dan pilihan strategi akan dilakukan secara berkesinambungan, tersistem dan melibatkan seluruh komponen organisasi sehingga mampu menilai kebutuhan program dan kegiatan dengan indikator yang terukur dan realistis serta antisipatif terhadap perubahan yang terjadi di sekitar lingkungan. Kami menyadari bahwa capaian kinerja belum maksimal, untuk itu akan menjadi catatan dan program ditahun-tahun mendatang demi ketercapaian hasil kinerja yang maksimal.


15

BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang

Recommend Documents