BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat besar
pengaruhnya terhadap peningkatan pembangunan dan kelangsungan jalannya roda pemerintahan karena jumlahnya relatif stabil. Dari sektor pajak diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai rumah tangga negara dan aktivitas pembangunan dapat diwujudkan secara nyata. Untuk melaksankan system perpajakan Indonesia tidaklah terlalu mudah. Masyarakat di Indonesia harus mengerti pajak dan cara-cara perhitungannya, agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan dalam perhitungan maupun pembayaran pajak. Oleh karna itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang perpajakan. Undang-undang tersebut mengatur mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak, baik mengenai subjek dan objek pajak, maupun tata cara perhitungan pajak. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah “Self assessment system” dimana pemerintah memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pemberlakuan self assessment system di Indonesia merupakan cara pemerintah untuk memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak. Akan tetapi, pemerintah tidak begitu saja melepaskan Wajib Pajak tanpa memiliki pengetahuan perpajakan. Sehingga, pemerintah memberikan pembinaan, pelayanan,
Universitas Sumatera Utara
dan pengawasan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya. Restitusi atau permintaan kembali pajak terjadi bila ada pajak yang lebih dibayar WP pada suatu masa pajak atau tahun pajak. Perhitungan ini terkait dengan laporan pajak yang disampaikan melalui surat pemberitahuan (SPT). Untuk jenis PPN, kelebihan pembayaran pajak terjadi bila jumlah PPN sebagai Pajak Keluaran (PK) pajak lebih kecil dibandingkan PPN yang telah dibayar sebagai Pajak Masukan (PM) dalam satu masa pajak. Pemberian restitusi sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak, untuk itu sebelum mengeluarkan persetujuan restitusi, pemerintah perlu melakukan penelitian atau pemeriksaan lebih seksama untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Berdasarkan uraian di atas, maka dalam melaksankan tugas akhir ini penulis mengangkat judul “Tata Cara Pengajuan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”.
B.
Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM)
1.
Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 1. Untuk mengetahui prosedur
pelaksanaan pengajuan dan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.
Universitas Sumatera Utara
2.
Untuk mengetahui apa saja masalah-masalah yang sering dihadapi dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai di kantor pelayanan pajak pratama medan belawan.
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) 2.1 Bagi Mahasiswa a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan b. Agar dapat menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan c. Agar dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa. Dalam melaksanakan kegiatan PKLM mahasiswa dapat menuangkan keterampilan dan mengaplikasikan dengan baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pengetahuan dan teknologi dalam menghadapi masalah yang timbul. d. Mengaplikasikan
disiplin
ilmu
yang
telah
dipelajari
ke
dalam
permasalahan yang timbul selama PKLM. 2.2 Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan a. Sebagai sarana untuk meningkatkan hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan dengan Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU sehingga instansi tersebut dapat mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan ilmu pengetahuan di lembaga pendidikan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU.
Universitas Sumatera Utara
b. Untuk
membantu
dalam
mensosialisasikan
prosedur
pelaksanaan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan. c. Hasil dari proposal ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratam Medan Belawan, sebagai masukan dalam evaluasi pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai. d. Untuk menambah ide dan gagasan untuk perbaikan system kerja yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
2.3 Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan a. Untuk meningkatkan kerja sama antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. b. Untuk memperkenalkan sumber daya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU. c. Membuka interaksi antara Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan instansi yang bersangkutan khusunya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
Universitas Sumatera Utara
C. Uraian Teoritis 1. Pengertian Pajak
1.1 Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
1.2 Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak ada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Perpajakan revisi, 2008:1). 2. Fungsi Pajak 2.1 Fungsi Penerimaan (Budgeter) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
Universitas Sumatera Utara
2.2 Fungsi Mengatur (Reguler) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan
di
bidang
social
dan
ekonomi.
Sebagai
contoh:
dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras. Demikian pula terhadap barang mewah. 3. Pembagian Pajak 3.1
Menurut golongan, dibagi menjadi berikut : a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: PPN, PBB.
4. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang-Undang No 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.
Universitas Sumatera Utara
5. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai 5.1 Pajak tidak langsung, maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda. 5.2 Bersifat netral, maksudnya pengenaan PPN hanya dikenakan atas nilai tambahnya saja. PPN dipungut di tempat barang atau ajasa tersebut dikonsumsi. 5.3 Sistem faktur, setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak harus dibuatkan Faktur Pajak. 5.4 Tidak menimbulkan pajak berganda.
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Di dalam PKLM penulis membatasi ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan, antara lain : 1. Untuk mengetahui prosedur pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan. 2. Untuk mengetahui factor factor yang menyebabkan terjadinya restitusi PPN.
Universitas Sumatera Utara
E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data serta perolehan informasi sesuai dengan metode yang digunakan, maka tahapannya adalah sebagai berikut :
1. Tahap Persiapan Dalam tahap ini, penulis melakukan berbagai persiapan yang menyangkut PKLM ini, mulai dari penentuan judul dan instansi tempat PKLM, mencari bahan untuk membuat proposal, serta konsultasi dengan dosen. 2. Studi Literatur Penulis mengumpulkan data menyangkut masalah yang akan dibahas melalui sumber bacaan seperti : buku perpajakan, Undang-undang perpajakan, artikel ilmiah maupun literature yang berhubungan dengan PKLM. 3. Observasi Lapangan Dalam tahap ini penulis melakukan peninjauan/ pengamatan secara langsung pada objek Praktik Kerja Lapangan dan meninjau secara langsung kondisi tempat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui
Universitas Sumatera Utara
system kerja yang berlaku pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan.
4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan prosedur restitusi pajak pertambahan nilai melalui penilitian lapangan. 5. Analisis Data dan Evaluasi Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan, penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data atau keterangan mengenai restitusi ppn pada kantor pelayanan pajak pratama medan belawan.
F. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1. Daftar Wawancara (Interview Guide) Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada para pegawai yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. 2. Daftar Observasi (Obsevation Guide) Dalam metode ini penulis mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung tentang pelaksanaan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.
Universitas Sumatera Utara
3. Daftar Dokumentasi (Optional Guide) Studi dokumentasi dengan mempelajari buku dan atau literature, hasilhasil penelitian, meminta dokumen atau data data pendukung yang berhubungan dengan PKLM.
G. Sistematika Penulisan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Dalam pembahasan penulisan laporan ini, penulis menyajikan pembahasan laporan ini kedalam 5 bab. Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang, tujuan dan manfaat, uraian teoritis, ruang lingkup, metode Penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan. BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM Pada bab ini diuraikan tentang sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Belawan, uraian tugas Pokok dan fungsi, struktur organisasi, dan keadaan pegawai KPP Pratama Medan Belawan. BAB III : GAMBARAN DATA KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teoritis, dan gambaran mengenai kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV : ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini penulis menganalisa data yang sudah dikumpulkan terlebih dahulu dan Menyederhanakan data yang banyak dalam bentuk yang lebih sederhana. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran saran penulis sehubungan dengan uraian pada bab-bab sebelumnya. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
Universitas Sumatera Utara
