BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan jangka panjang yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk
mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan mengacu pada Trilogi Pembangunan (Rochmat Soemitro, 1991). Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan di bidang ekonomi. Secara umum tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam berbagai kebijakan adalah: 1. untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. untuk mencapai tingkat kestabilan harga secara mantap. 3. untuk mengatasi masalah pengangguran. 4. untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran antar negara. 5. pendistribusian pendapatan yang lebih adil dan merata. Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, pemerintah dapat menempuh berbagai kebijakan, diantaranya melalui kebijakan moneter yang diambil bank sentral selalu searah dengan kebijakan makro lainnya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu diadakan pengukuran perubahan tingkat harga rata-rata pada biaya hidup. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan alat ukur yang tepat karena, kenyataan menunjukkan bahwa jumlah konsumen lebih banyak dari jumlah perusahaan. Selain itu, konsumen pada umumnya tidak memiliki kemampuan untuk
Universitas Sumatera Utara
melindungi dirinya sendiri dari ketidakpastian harga di masa depan daripada perusahaan. Oleh karena itu, kebijakan moneter lebih tepat untuk mengendalikan laju inflasi adalah dengan mengacu pada IHK. Kemudian yang bisa dilakukan adalah melalui kebijakan politik anggaran pemerintah atau kebijakan fiskal yang tercermin dari pola penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dengan meningkatkan rencana penerimaan pajak dan mengatur pengeluaran pemerintah. Cara lain yang relatif mudah untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan mencari hutang kepada negara-negara lain. Kedua cara tersebut sangat mendesak untuk dijalankan karena belanja negara tidak dapat ditangguhkan dan krisis ekonomi harus segera diatasi agar tidak semakin parah. Padahal penerimaan negara dari minyak dan gas bumi juga semakin menurun peranannya. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang meliputi semua tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian melalui anggaran belanja negara (Soediyono, 1990). Kegiatan pemerintah dalam perekonomian tampaknya semakin besar dan terus meningkat seiring dengan kemajuan ekonomi dari tahun ke tahun. Besar kecilnya kegiatan pemerintah dapat dilihat dari besarnya bagian pengeluaran konsumsi pemerintah dari seluruh pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal pada negara-negara maju, dimaksudkan untuk mempengaruhi jalannya perekonomian agar terhindar dari keadaan yang tidak diinginkan. Demikian pula halnya dengan pemerintah Indonesia yang ditunjukkan oleh besarnya APBN, telah turut mempengaruhi besarnya tingkat pendapatan nasional.
Universitas Sumatera Utara
Peranan pemerintah dalam perekonomian saat ini berkembang menjadi empat kelompok (Dumairy, 1997), yaitu: 1. Peran Alokatif, yakni peran pemerintah dalam mengalokasi sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. 2. Peran Distributif, yakni peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. 3. Peran Stabilisatif, yakni peran pemerintah memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan disequilibrium. 4. Peran Dinamisatif, yakni peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar cepat tumbuh, berkembang dan maju. Kebijakan anggaran memang merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Namun, kinerja perekonomian tidak sematamata karena pengaruh kebijakan anggaran. Stabilitas perekonomian negara dapat dilihat dari sejauhmana integrasi kebijakan moneter dan fiskal mampu mengurangi kesenjangan GNP yang besar, tingkat pengangguran yang tinggi dan mengurangi laju inflasi (Dornbusch dan Fischer, 1996). Secara umum, pajak mempunyai peran utama sebagai salah satu penerimaan pemerintah. Fungsi pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dinamakan fungsi budgeter. Penerimaan perpajakan sebagai salah satu komponen penerimaan pemerintah dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti perkembangan ekonomi makro dan faktor internal seperti kebijakan di bidang perpajakan. Pengaruh faktor eksternal terhadap penerimaan pajak dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi yang merupakan
Universitas Sumatera Utara
persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, tingkat inflasi juga dapat mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor internal yang mempengaruhi penerimaan pajak berupa kebijakan dalam menentukan dasar pengenaan pajak (tax base) atau objek pajak. Jika dasar pengenaan pajak dan objek pajak dapat diperluas berdasarkan undang-undang maka hal ini berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Dari sisi penyusunan anggaran, terdapat beberapa perubahan di dalam APBN pasca pemerintahan Orde Baru yaitu periode anggaran yang semula adalah AprilMaret berubah menjadi Januari-Desember dan pos belanja negara mengalami penambahan yaitu dana perimbangan yang merupakan dana untuk desentralisasi daerah, selain itu jika selama ini APBN disusun berdasarkan anggaran berimbang dan dinamis dalam bentuk T, sekarang berubah menjadi anggaran defisit yang dibiayai oleh sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Krisis yang terjadi di Indonesia tahun 1997 menyebabkan keadaan perekonomian semakin terpuruk, di mana nilai rupiah yang semakin merosot dan mengakibatkan harga di dalam negeri menjadi tidak stabil, terhambatnya kegiatan produksi, ekspor, investasi dan jumlah pengangguran meningkat. Selain itu di sektor perbankan juga mengalami kredit macet karena kurangnya pengawasan terhadap kinerja dan kesehatan perbankan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerbitkan obligasi yang bertujuan untuk merekapitulasi beberapa bank sebagai bagian dari restrukturisasi perbankan. Obligasi yang diterbitkan pemerintah
Universitas Sumatera Utara
dengan tingkat suku bunga dan waktu jatuh tempo tertentu akan mempengaruhi jumlah utang dalam negeri pemerintah. Berdasarkan gambaran di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh masalah pengaruh indeks harga konsumen, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dari tahun 1980 sampai dengan 2007 dengan mengambil judul “Analisis Pengaruh Indeks Harga Konsumen, Penerimaan Pajak dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam
penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pengaruh indeks harga konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 2. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia? 3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
Universitas Sumatera Utara
1.3.
Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 2. Untuk menganalisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1.4.
Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari hasil analisis pengaruh indeks harga konsumen,
penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu: 1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan anggaran negara dan menjaga stabilitas dan pertumbuhan perekonomian. 2. Memperluas wawasan penulis di bidang ekonomi publik khususnya dalam kajian analisis pengaruh indeks harga konsumen, penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 3. Sebagai bahan referensi bagi penulis selanjutnya.
Universitas Sumatera Utara
