BUKU PUTIH SANITASI
BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
Sanitasi merupakan hak azasi manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan akses sanitasi yang layak dan baik sehingga dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktifitas. Sanitasi sebagai salah satu aspek pembangunan memiliki fungsi penting dalam menunjang tingkat kesejahteraan masyarakat karena berkaitan dengan kesehatan, pola hidup, kondisi lingkungan permukiman serta kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi masyarakat Indonesia. Menurut data Asia Pasific MDGs Report 2010/2011, tahun 2008 persentase penduduk Indonesia yang memiliki akses pada sanitasi hanya mencapai 52% dan menduduki peringkat 8 dari 10 Negara di Asia Tenggara. Dengan posisi setingkat di atas Negara Kamboja dan Timor Leste, dapat diperkirakan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) 2015 akan terlambat. Untuk itu perlu adanya PPSP ini, yang diharapkan akan mendorong setiap kabupaten/kota untuk meningkatkan akses sanitasi. Sektor sanitasi merupakan salah satu pelayanan publik yang mempunyai kaitan erat dengan kemiskinan. Kondisi sanitasi yang tidak memadai akan berdampak buruk terhadap kondisi kesehatan dan lingkungan terutama di daerah permukiman padat, kumuh dan miskin. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) Tahun 2015. Perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan sanitasi dan kebijakan pemerintah yang terkadang menganggap sanitasi bukan sesuatu program yang penting, menyebabkan masih rendahnya akses sanitasi masyarakat. Hal ini disebabkan ketidaktahuan masyarakat terhadap pentingnya hidup bersih dan sehat yang tercermin dari perilaku masyarakat yang hingga sekarang masih banyak yang buang air besar di sungai, membuang sampah ke sungai dan di saluran-saluran air PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
1
BUKU PUTIH SANITASI
yang menyebabkan terhambatnya aliran air, sehingga sering terjadi genangan air atau banjir. Sering kita jumpai tidak ada kesinergian antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Pemerintah Daerah dalam membangun sanitasi kabupaten/kota, sehingga akses sanitasi masyarakat tidak diserap secara maksimal. Misalnya Dinas Pekerjaan Umum membangun sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) untuk masyarakat tetapi tidak berkelanjutan, mobil penyedot tinja tersedia tetapi tidak dioperasikan. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) juga tidak ada, sehingga akses sanitasi yang diterima oleh masyarakat tidak maksimal. Atau Dinas Kebersihan membuat tempat sampah di setiap rumah, mobil pengangkutan sampah sudah tersedia, tetapi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai tempat pembuangan akhir sampah tidak dapat dioperasikan secara maksimal. Bahkan terkadang kita lihat pembangunan bidang sanitasi yang berjalan sendiri-sendiri, bahkan sering tumpang tindih yang dilaksanakan
oleh
institusi
yang
berbeda-beda,
sehingga
sering
terlihat
pembangunan sanitasi yang cenderung mubazir dan tidak bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Untuk
mempercepat
perkembangan
akses
sanitasi
masyarakat
kabupaten/kota khususnya untuk Kabupaten Aceh Singkil, diperlukan adanya dokumen yang berisi data terkini keadaan sanitasi Kabupaten Aceh Singkil yang dituangkan dalam Buku Putih Sanitasi (BPS). BPS ini diharapkan menjadi salah satu dokumen dalam penyusunan kebijakan dalam mengembangkan akses sanitasi Kabupaten Aceh Singkil dalam membangun sanitasi secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengambil suatu tindakan yang lebih konkrit dengan ikut melaksanakan kebijakan nasional tentang program PPSP, dengan perencanaan strategis yang mencerminkan 4 (empat) karakteristik dokumen perencanaan di dalam PPSP yaitu : 1. Dari, oleh dan untuk kabupaten, 2. Berdasarkan data empiris, 3. Menggunakan pendekatan top down meets bottom up, 4. Komprehensif dan berskala kabupaten.
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
2
BUKU PUTIH SANITASI
Dengan adanya BPS ini, diharapkan akan tergambar keadaan sanitasi di Aceh Singkil, serta terpetakannya daerah-daerah yang rawan sanitasi, sehingga lebih memudahkan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam penanganan sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil. BPS yang disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil ini, selanjutnya akan menjadi landasan gerak dalam penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Aceh singkil, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dari PPSP di Kabupaten Aceh Singkil.
1.2
Landasan Gerak
1.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Sanitasi
Menurut World Health Organizations (WHO), sanitasi adalah usaha pengendalian faktor-faktor lingkungan fisik manusia yang mungkin menimbulkan atau dapat menimbulkan hal-hal yang merugikan bagi perkembangan fisik, kesehatan dan daya tahan hidup manusia. Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia. Sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan, baik di lingkungan rumah tangga ataupun di masyarakat pada umumnya. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sedangkan sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil adalah segala upaya yang dilakukan oleh segenap komponen pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, sehingga memungkinkan masyarakat Aceh Singkil membuang limbah domestik yang layak, bersih, serta terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman, sehingga mengurangi resiko penyakit akibat lingkungan yang buruk. Penanganan sanitasi yang baik akan membuat keadaan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Sebaliknya, lingkungan akan menjadi tidak bersih dan kumuh jika penanganan sanitasi yang buruk. Beberapa penanganan sanitasi dasar dapat diklasifikasikan sebagai berikut : PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
3
BUKU PUTIH SANITASI
1. Penanganan limbah domestik Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari aktifitas keseharian manusia, yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. Limbah domestik terbagi atas 2 jenis yakni black water dan grey water. Blackwater adalah limbah rumah tangga yang bersumber dari jamban dan urin. Sedangkan grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci.
Sistem penanganan air limbah rumah tangga dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Pengolahan On Site (setempat), di mana air limbah domestik (black water dan grey water) langsung diolah setempat di dalam properti (lahan) milik pribadi dengan teknologi semisal tangki septik b. Pengelolaan Of Site (terpusat) dimana pengolahan limbah domestik dilakukan secara terpusat, di mana air limbah dialirkan melalui perpipaan ke Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
2. Penanganan persampahan Menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun kegiatan penanganan sampah adalah : a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah; b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d.
Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
4
BUKU PUTIH SANITASI
e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya peraturan ini yaitu pada tahun 2011 sistem open dumping sudah tidak diperkenankan lagi. Setelah tahun 2012, sistem pengelolaan sampah yang diperkenankan hanyalah sistem controlled dan sanitary landfill. Lebih jauh, mengacu pada standar pelayanan minimal yang ada, kota besar diharuskan menggunakan sistem sanitary landfill sedangkan kota kecil menggunakan sistem controlled landfill.
Berdasarkan cara pengoperasiannya, ada beberapa metode pemrosesan akhir sampah yaitu :
TPA Controlled Landfill, merupakan sarana pengurugan sampah yang bersifat antara, sebelum mampu melaksanakan operasi sanitary landfill. Penutupan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap 7 hari sekali.
TPA Sanitary Landfill, merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis. Dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari.
3. Penanganan drainase Drainase adalah suatu upaya mengelola kelebihan air dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya. Sistem drainase lama yaitu mengalirkan secepat mungkin limpasan air hujan ke saluran/badan air terdekat yang terkadang melampaui kapasitasnya, sehingga masih menyebabkan adanya genangan. Sistem drainase sekarang adalah sedapat mungkin menahan dulu, meresapkan ke dalam tanah melalui sumur resapan, waduk, kolam retensi dan sebagainya, setelah itu mengalirkan ke badan sungai
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
5
BUKU PUTIH SANITASI
tanpa melampaui kapasitas sungai sehingga meminimalisir adanya genangan atau banjir. Drainase perkotaan yang berwawasan lingkungan hidup adalah prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
Beberapa langkah penanganan drainase dilakukan berdasarkan lokasinya diantaranya :
Untuk wilayah Hulu, limpasan air hujan ditahan dengan cara melakukan konservasi hutan/ tanaman keras, kemudian sisa limpasan air hujan dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk diresapkan (pola retensi sebagai upaya pengawetan/konservasi air), lalu kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan air terdekat.
Untuk Wilayah Tengah, limpasan air hujan melalui saluran drainase dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk ditampung sementara atau diresapkan apabila memungkinkan (pola retensi dan pola detensi). Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan air terdekat.
Untuk Wilayah Hilir, air limpasan saluran dialirkan melalui saluran drainase ke waduk/kolam untuk penampungan sementara (pola detensi) sebelum dialirkan atau di pompa ke badan air (sungai atau laut).
1.2.2 Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota
Dalam penyusunan BPS ini, tidak dapat dilakukan hanya pada daerah tertentu saja, karena tidak akan tergambarkan kondisi sanitasi kabupaten secara keseluruhan. Oleh karena itu, sesuai dengan kesepakatan Pokja Sanitasi, wilayah kajian BPS ini meliputi seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari 11 kecamatan dan 120 desa. Dengan dilakukannya kajian ini, diharapkan BPS ini dapat menjadi data konkrit dari keadaan sanitasi yang dapat dijadikan bahan dasar PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
6
BUKU PUTIH SANITASI
dan pertimbangan dalam penyusunan rencana peningkatan sanitasi kabupaten di masa yang akan datang termasuk dalam pengelolaan pembangunan sanitasi yang berwawasan lingkungan. Jangka waktu BPS ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat di revisi lagi untuk pemutakhiran data sanitasi yang lebih baik.
1.2.3 Visi dan Misi Kabupaten Aceh Singkil
Visi
Kabupaten
Aceh
Singkil
2012-2017
adalah
Terwujudnya
Perekonomian Daerah Yang Tangguh Menuju Masyarakat Mandiri, Sejahtera Lahir Batin Dan Bermartabat, Berlandaskan Nilai-Nilai Islami.
Penjabaran terhadap visi tersebut adalah : 1. Terwujudnya perekonomian daerah yang tangguh artinya daerah memiliki beberapa
komoditas
unggulan
yang
mempunyai
kemampuan
untuk
berkompetisi baik di tingkat regional, nasional maupun global; 2. Mandiri memberikan arti bahwa masyarakat Aceh Singkil mampu berkembang di segala bidang/sektor; 3. Sejahtera lahir batin memberikan arti bahwa masyarakat Aceh Singkil yang makmur di bidang perekonomian berpenghasilan cukup, mendapat pendidikan yang cukup, pelayanan kesehatan yang layak, memiliki lapangan kerja yang luas, tingkat pengangguran kecil, terbebas dari kemiskinan, keterisoliran, ketertinggalan dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi serta ketenangan hidup; 4. Bermartabat memberikan arti bahwa masyarakat Aceh Singkil yang bebas dari ketergantungan dalam makna mampu bersaing, memiliki kreativitas yang tinggi, masyarakat yang memiliki kemampuan inovasi yang tinggi, bebas dari berbagai pengaruh dan ancaman, mampu mengatasi permasalahan dan tantangan dalam segala sendi-sendi kehidupan; 5. Berlandaskan nilai-nilai Islami memberikan makna bahwa masyarakat Aceh Singkil adalah masyarakat yang taat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT dan meneladani Rasul-Nya, taat kepada ulama, dan patuh
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
7
BUKU PUTIH SANITASI
kepada pemimpin yang berkuasa, beramal shalih, berakhlak mulia, saling hormat menghormati dan hidup berdasarkan ridha Allah SWT.
Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas telah dirumuskan misi-misi pembangunan sebagai berikut : 1. Mewujudkan kehidupan masyarakat atau Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas yang ditandai oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemenuhan kebutuhan dasar antara lain melalui bidang ekonomi, bidang pendidikan dan bidang kesehatan; 2. Mewujudkan perbaikan sistem pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat yang berbudaya, berkeadilan, kesetaraan, berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah; 3. Memberdayakan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama sektor economic base yaitu sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, pasar tradisional serta industri hasil pengolahan serta bertumpu pada masyarakat dengan memiliki standar kompetensi pasar/berdaya saing; 4. Mewujudkan sistem dan iklim daerah yang kondusif, demokratis berdasarkan nilai-nilai budaya lokal serta berketerampilan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK); 5. Meningkatkan seluruh sumber daya sektor-sektor unggulan lainnya yaitu industri dan pariwisata; 6. Mewujudkan perluasan lapangan kerja dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan; 7. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang sejahtera lahir dan batin; 8. Mewujudkan masyarakat Aceh Singkil yang Islami.
1.2.4 Tujuan Penataan Ruang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singki berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumber daya, dan pembangunan daerah serta penyelarasan kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRW Kabupaten Aceh Singkil juga berfungsi PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
8
BUKU PUTIH SANITASI
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten (RPJPK). BPS Aceh Singkil ini berkesusaian dengan qanun/Peraturan Daerah (Perda) RTRW Aceh Singkil yang bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Singkil sebagai Kawasan Agribisnis dengan Memperhatikan Kelestarian Alam dan Mitigasi Kebencanaan.
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan BPS ini adalah untuk memetakan situasi sanitasi Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan kondisi aktual saat ini. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai kondisi sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil, dilakukan pemetaan yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut : 1. Aspek teknis, meliputi air limbah rumah tangga, persampahan, drainase lingkungan dan promosi higiene sanitasi (Prohisan) 2. Aspek non-teknis, meliputi keuangan, kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat, keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas dan aspek-aspek lainnya yang mendukung.
Adapun tujuan disusunnya BPS Kabupaten Aceh Singkil adalah : 1. Menjadi database sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil yang lengkap, aktual, dapat
dipertanggungjawabkan
dan
disepakati
seluruh
SKPK
terkait
pembangunan sanitasi, yang mampu menggambarkan : a. Profil terkini situasi sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil b. Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang c. Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi. 2. Sebagai dasar bagi penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) dan Memorandum Program Sanitasi (MPS) di Kabupaten Aceh Singkil.
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
9
BUKU PUTIH SANITASI
1.4
Metodologi Penyusunan Buku Putih
Dalam Pelaksanaan kegiatan penyusunan BPS Kabupaten Aceh Singkil, metode yang digunakan bertumpu pada prinsip partisipasif masyarakat melalui lokakarya, observasi lapangan serta diskusi yang difasilitasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil. Dalam Penyusunan BPS, akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan BPS, di mana prosesnya dapat digambarkan melalui tiga tahap sebagai berikut :
1. Penetapan lingkup BPS Penetapan lingkup ini sangat penting untuk memastikan pemahaman yang baik tentang pengertian dan tujuan disusunnya BPS. Tahap ini merupakan proses konsolidasi awal bagi Pokja Sanitasi untuk menyepakati beberapa hal sebagai berikut : a. Jenis informasi dan sumbernya b. Cakupan wilayah pemetaan c. Metoda analisis d. Pembagian tugas pokja e. Jadwal kerja penyusunan BPS
2. Pemetaan situasi sanitasi Pemetaan situasi sanitasi dalam penyusunan BPS dilakukan dengan melakukan pengolahan data, baik berasal data sekunder maupun mencari data baru dari data primer dengan melakukan studi Environmental Health Risk Assessment (EHRA). a. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data sekunder Pemetaan secara cepat dapat dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data sekunder yang dihimpun dari berbagai sumber data seperti Badan Pusat Statistik, RTRW, RPJMD, RPMJN, Renstra, data dari SKPK terkait maupun dokumen-dokumen lain yang ada di Kabupaten Aceh Singkil (laporan penelitian, dokumen perencanaan), pemerintah pusat, publikasi PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
10
BUKU PUTIH SANITASI
media, atau dari lembaga lain. b. Pemetaan situasi sanitasi berdasarkan data primer Untuk mempertajam pemetaan situasi sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil, pokja perlu memutakhirkan datanya melalui pengumpulan data primer melalui beberapa kajian dalam studi EHRA atau studi penilaian risiko kesehatan lingkungan adalah sebuah survei partisipatif di tingkat desa/kelurahan untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga. Metode yang digunakan dalam survei EHRA adalah dengan metode wawancara dan pengamatan langsung berbasis rumah tangga, di mana sasaran respondennya adalah perempuan di atas 17 tahun yang sudah berkeluarga atau yang sudah pernah berkeluarga.
3. Konsep dan finalisasi BPS Untuk menjadi sebuah dokumen yang menggambarkan profil sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil, perlu disusun sebuah alur pikir yang akan menjadi dasar bagi penyusunan BPS di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk melaksanakan hal tersebut, Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil membentuk tim teknis yang beranggotakan perwakilan dari SKPK atau stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan sanitasi. Tim teknis inilah yang nantinya akan menyepakati outline BPS. Data yang telah terkumpul akan disusun oleh tim teknis menjadi draft BPS melalui serangkaian rapat kerja dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Setiap tahap dari penyusunan draft BPS tersebut akan dilakukan pembahasan yang melibatkan semua anggota pokja untuk mendapatkan masukan dari masing-masing anggota pokja. Untuk menjamin kualitas BPS Kabupaten Aceh Singkil, Pokja Sanitasi akan melakukan konsultasi dengan tim pengarah dan Pokja Provinsi, agar mendapatkan masukan dan perbaikan sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Untuk selanjutnya akan dilakukan uji publik untuk mendapatkan masukan dengan melibatkan SKPK dan pihak-pihak di luar pemerintahan. Hasil dari uji publik tersebut akan dijadikan dasar dalam finalisasi BPS, yang akan dilaksanakan oleh tim teknis Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Singkil.
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
11
BUKU PUTIH SANITASI
1.5
Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain
1.5.1 Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat, provinsi maupun daerah akan menjadi pijakan dalam menyusun BPS. Dalam penyusunan BPS Kabupaten Aceh Singkil didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi :
a. Undang-Undang 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025; 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063); 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
12
BUKU PUTIH SANITASI
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 tentang Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 7. Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
e. Peraturan Menteri 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum; PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
13
BUKU PUTIH SANITASI
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1018/Menkes/Per/V/2011 tentang Strategi Adaptasi Sektor Kesehatan Terhadap Dampak Perubahan Iklim; 3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 660/4919/SJ Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di Daerah.
f. Keputusan Menteri 1. Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
Republik
Indonesia
Nomor
35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih; 2. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Rumah; 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Wajib dilengkapi dengan AMDAL; 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air; 5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik; 6. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA); 7. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1204/Menkes/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit; 8. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas; 9. Keputusan
Menteri
1429/Menkes/SK/2006
Kesehatan tentang
Republik
Pedoman
Indonesia
Penyelenggaraan
Nomor Kesehatan
Lingkungan Dilingkungan Sekolah; PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
14
BUKU PUTIH SANITASI
10. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas; 11. Keputusan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
g.
Qanun/Peraturan Daerah Kab. Aceh Singkil 1. Qanun Aceh Singkil nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Singkil.
1.5.2
Kaitan Dengan Dokumen Perencanaan Lain
BPS akan menyediakan data dasar mengenai profil, situasi dan kebutuhan sanitasi di Kabupaten Aceh Singkil berbasis desa. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya di Kabupaten Aceh Singkil, BPS ini diposisikan sebagai acuan penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) maupun dalam penyusunan perencanaan pembangunan dibidang sanitasi lainnya. a.
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan RPJMD RPJMD sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah digunakan sebagai sumber dasar bagi penyusunan BPS. Oleh karena itu, BPS ini merupakan penjabaran operasional dari RPJMD khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sanitasi yang bersifat lintas sektor, komprehensif, berkelanjutan dan partisipatif sesuai dengan konsep dasar pemikiran RPJMD. Munculnya isu kerusakan lingkungan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan prinsip-prinsip penataan ruang, maupun tumpang tindih penataan ruang menjadikan pengelolaan tata ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dijadikan sebagai Misi Kedua Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 2012-2017 yang tertuang dalam RPJMD.
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
15
BUKU PUTIH SANITASI
b.
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Strategis SKPK Rencana
Strategis
SKPK
sebagai
penjabaran
dari
RPJMD
juga
dipergunakan sebagai dasar penyusunan BPS. Oleh karena itu, implementasi pembangunan sanitasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan SKPK yang terkait dengan sanitasi.
c.
Hubungan Buku Putih Sanitasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Singkil RTRW dipergunakan sebagai salah satu bahan dasar bagi penyusunan BPS, di mana untuk rencana tahun 2013 perkiraan jumlah penduduk dan volume sektor sanitasi diperhitungkan sesuai dengan perkiraan dan prediksi dalam RTRW. BPS mengarah pada operasionalisasi teknis urusan khusus sanitasi dari RTRW, agar pada saat pengendalian pemanfaatan ruang wilayah terlaksana pula implementasi dari BPS.
PROGAM PPSP KAB. ACEH SINGKIL 2013
16