Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Otonomi daerah dilaksanakan dalam empat koridor pembangunan. Pertama, otonomi daerah harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mendekatkan fungsi-fungsi pelayanan umum pemerintah terhadap masyarakat. Kedua, sistem, mekanisme dan prosedur penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya harus jelas sehingga benar-benar dapat menjadi pedoman yang memudahkan praktek pelaksanaan di lapangan. Ketiga, otonomi daerah dalam jangka panjang harus mampu mewujudkan ketahanan daerah dalam berbagai aspek seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.
Keempat, bahwa ketiga hal di atas
dilaksanakan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus mampu memantapkan demokrasi dalam semangat persatuan dan kesatuan nasional. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dengan karakteristik partisipasi, transparansi,
responsif,
akuntabilitas,
serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam
tataran implementasinya
kesetaraan,
keadilan,
supremasi hukum,
membutuhkan
indikator
efektivitas
yang
dan
jelas
efisiensi,
agar dapat
dipedomani oleh setiap aparatur. Indikasi profesional, misalnya meliputi profesionalisme dalam proses mencapai kuantitas dan kualitas hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yang didukung dengan kesungguhan dan ketelitian kerja, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi, serta kebulatan pikiran dan perbuatan. Untuk itu, dibutuhkan suatu pedoman dalam penyelenggaraan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
I-1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
pemerintahan
berupa
suatu
perencanaan
yang
berkelanjutan
dengan
memperhatikan potensi sumber daya, keterbatasan dan kendala secara efektif dan efisien. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Berdasarkan
Rencana
Pembangunan
ketentuan
Jangka
undang-undang
Panjang
tersebut
Daerah
Pemerintah
(RPJPD). Kabupaten
Majalengka menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025.
1.2. Pengertian RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Kabupaten Majalengka untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan mulai tahun 2005 hingga tahun 2025.
1.3. Maksud dan Tujuan RPJPD disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dua puluh tahun sebagai acuan bagi Kepala Daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan periode lima tahun. Tujuan penyusunan RPJPD adalah sebagai acuan dalam mewujudkan visi, misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya dalam satu pola sikap dan pola tindak.
1.4. Landasan Landasan idiil dari RPJPD Kabupaten Majalengka adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
I-2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional dan daerah, yaitu sebagai berikut : 1.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
I-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 6.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 9.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
I-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
1.5. Proses Penyusunan Proses penyusunan RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : Pertama
: Penyiapan Rancangan Awal RPJPD, kegiatan ini dilaksanakan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi, dan arah pembangunan daerah 20 tahun ke depan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, Forum Diskusi Kelompok yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), serta penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik.
Kedua
: Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
Jangka Panjang Daerah, dilaksanakan untuk mendapatkan masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap rancangan awal RPJPD; Ketiga
: Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD, dilaksanakan untuk mengakomodir Musrenbang
seluruh sebagai
masukan masukan
dan utama
komitmen
hasil
penyempurnaan
rancangan RPJPD, menjadi rancangan akhir RPJPD guna disampaikan
kepada
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Majalengka untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025 ;
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
I-5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
1.6. Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya RPJPD merupakan kerangka dasar pembangunan Kabupaten Majalengka dalam jangka waktu 20 tahun, yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat yang berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, bagi segenap pelaku pembangunan guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan di segala bidang. Keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : 1. RPJPD merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah. 2. RPJMD merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. 4. SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan RKPD.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
I-6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Adapun keterkaitan rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan dokumen perencanaan lain, dapat dilihat pada gambar berikut : Gambar 1.1. KETERKAITAN RPJPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA
RPJP Nasional
Mengacu
RPJP Daerah
Berpedoman
Berpedoman
RPJM Nasional
Renstra-SKPD
RPJM Daerah
Memperhatikan
RKP Nasional
Menjabarkan
RKPD
Mengacu
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
Renja SKPD
Mengacu
I-7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
1.7. Sistematika RPJPD Kabupaten Majalengka Tahun 2005 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I
:
PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang, pengertian, maksud dan tujuan, landasan, proses penyusunan, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
BAB II
:
KONDISI UMUM DAERAH Bab ini berisi uraian kondisi saat ini, tantangan pembangunan daerah dan modal dasar.
BAB III
:
VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini berisi visi dan misi pembangunan daerah.
BAB IV
:
ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005 - 2025 Bab ini berisi arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025.
BAB V
:
PENUTUP
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
I-8
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
BAB II KONDISI UMUM DAERAH
Dinamika pertumbuhan
pembangunan
yang
positif,
Kabupaten
ditandai
Majalengka
keberhasilan
menunjukkan
pembangunan
yang
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Memasuki era globalisasi dan seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat akan hakhaknya, serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian hasil pembangunan. Untuk mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan di masa kini dan masa depan diperlukan konsepsi rencana berdimensi jangka panjang dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan dengan berpijak pada kondisi saat ini. Kondisi yang diharapkan di masa depan tidak terlepas dari pencapaian sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan pembangunan secara efektif. Seiring dengan itu, upaya secara terus menerus tetap diarahkan untuk mengatasi tantangan dan hambatan pembangunan daerah guna mewujudkan kondisi yang diharapkan 20 (dua puluh) tahun ke depan dan kondisi saat ini merupakan modal dasar atau bahan untuk perencanaan yang akan menentukan keberhasilan.
2.1. KONDISI SAAT INI Kabupaten Majalengka berada di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 120.424 hektar yang terdiri atas 26 kecamatan, 13 kelurahan dan 321 desa. Secara geografis terletak pada koordinat 60 32’16,39” Lintang Selatan sampai dengan 70 4’ 24,75” Lintang Selatan dan 1080 2’ 30,87” Bujur Timur sampai dengan 1080 24’ 32,84” Bujur Timur. Jarak dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten berkisar antara 0 - 37 Kilometer, Kecamatan Lemahsugih merupakan daerah terjauh dari Ibukota Kabupaten. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten ke Ibu Kota Propinsi Jawa Barat adalah ± 91 Kilometer dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten ke Ibukota Negara adalah
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
± 200 Kilometer. Dilihat dari batas wilayah administrasi, Kabupaten Majalengka berbatasan dengan : Sebelah Utara
: Kabupaten Indramayu
Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Tasikmalaya Sebelah Barat
: Kabupaten Sumedang
Sebelah Timur
: Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Cirebon
Kemiringan lahan di Kabupaten Majalengka diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas yaitu landai / dataran rendah (0 – 15 persen), berbukit bergelombang (15 – 40 persen) dan perbukitan terjal (>40 persen). Berdasarkan klasifikasi kelas kemiringan lahan, 13,21 persen dari luas wilayah Kabupaten Majalengka berada pada kemiringan lahan di atas 40 persen, 18,53 persen, berada dalam kelas kemiringan lahan 15 - 40 persen, dan 68,26 persen berada pada kelas kemiringan lahan 0 - 15 persen. Kondisi bentang alamnya sebagian besar melandai ke daerah Utara, menyebabkan aliran sungai dan mata air mengalir ke arah utara sehingga pada wilayah bagian Utara Kabupaten Majalengka terdapat banyak persawahan. Perbukitan dengan lereng yang curam terdapat di sekitar lereng Gunung Ciremai dan lereng Gunung Cakrabuana.
Kondisi
topografis
ini
selain
sangat
berpengaruh
pada
pemanfaatan ruang dan potensi pengembangan wilayah, juga mengakibatkan terdapatnya daerah rawan terhadap longsor dan gerakan tanah khususnya daerah yang mempunyai kelerengan curam. Berdasarkan ketinggian, secara umum wilayah Kabupaten Majalengka diklasifikasikan dalam 3 (tiga) klasifikasi utama yaitu dataran rendah (0 - 100 mdpl), dataran sedang (100 - 500 mdpl) dan dataran tinggi (> 500 mdpl). Dataran rendah sebesar 42,21 persen dari luas wilayah, berada di Wilayah Utara Kabupaten Majalengka, dataran sedang sebesar 20,82 persen dari luas wilayah, umumnya berada di Wilayah Tengah, dan dataran tinggi sebesar 36,97 persen dari luas wilayah, mendominasi Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka, termasuk di dalamnya wilayah yang berada pada ketinggian di atas 2.000 mdpl yaitu terletak di sekitar kawasan kaki Gunung Ciremai.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Kondisi geologi di Kabupaten Majalengka dipengaruhi oleh adanya sesar baribis yang berada di sekitar Gunung Ciremai, dan diperkirakan merupakan patahan rawan gempa. Hal ini mengakibatkan daerah Selatan dan Timur Kabupaten Majalengka merupakan daerah yang rawan terhadap gerakan tanah (longsor dan gempa). Sumber daya air di Kabupaten Majalengka dibagi ke dalam dua bagian yaitu air permukaan dan air bawah tanah. Potensi air permukaan yang menjadi jantung kebutuhan air cukup besar untuk dimanfaatkan terutama bagi pengairan, diperoleh dari 2 (dua) sungai besar yaitu Sungai Cimanuk dan Cilutung dan beberapa anak sungai lainnya. Sementara potensi air permukaan lainnya berada di beberapa tempat yang mempunyai debit air tinggi yang berasal dari sumber mata air, umumnya berada di Wilayah Selatan Kabupaten Majalengka. Untuk kondisi Air Bawah Tanah (ABT), berdasarkan kondisi yang ada, secara umum Wilayah Utara dan Tengah Kabupaten Majalengka mempunyai potensi ketersediaan ABT cukup baik, kecuali untuk Kecamatan Kertajati, Dawuan, dan Ligung kurang baik.
2.1.1. Sosial Budaya Pembangunan SDM mempunyai peran yang paling strategis dalam tatanan bernegara dan bermasyarakat. Pembangunan bidang sosial budaya bertujuan untuk menciptakan SDM yang terdidik, memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual, berperan aktif, berketerampilan, mencintai lingkungannya, serta sehat jasmani dan rohani. Parameter
untuk mengukur
kemajuan pencapaian
pembangunan
manusia melalui kapasitas dasar dengan menggunakan Indeks pembangunan Manusia (IPM).
Untuk lebih jelasnya mengenai capaian IPM Kabupaten
Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.1 CAPAIAN IPM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Indikator
2002
IPM Indeks Kesehatan Angka Harapan Hidup Indeks AMH Angka Melek Huruf Indeks Rata-rata Lama Sekolah Rata-rata Lama Sekolah Indeks Pendidikan Indeks Daya Beli Paritas Daya Beli
2003
2004
2005
67,20 69,92 66,95 91,89 91,89 42,13
67,35 70,03 67,72 91,76 91,76 42,67
68,01 70,68 67,41 91,92 91,92 43,00
6,32 75,30 56,38 543,98
6,40 75,40 56,62 545,00
6,45 75,61 57,74 549,85
2006
68,52 71,17 67,70 92,33 92,33 43,27
68,81 71,25 67,75 92,60 92,60 43,30
6,49 6,50 75,98 76,18 58,41 58,99 552,75 555,30
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
2.1.1.1. Penduduk Penduduk merupakan faktor yang sangat penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan, karena penduduk tidak saja menjadi sasaran pembangunan, tetapi juga berperan sebagai pelaksana pembangunan. Jumlah penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan kepadatan penduduk di Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2. 2 JUMLAH PENDUDUK, LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN KEPADATAN PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Penduduk Jumlah Laki-laki Perempuan Laju Pertumbuhan Penduduk Kepadatan per KM2
2002
2003
2004
2005
2006
1.134.202 1.153.422 1.160.583 1.169.337 1.179.136 564.363 576.412 574.614 577.633 582.474 569.839 577.030 585.969 591.704 596.662 0,81 1,04 0,86 0,82 0,84
942
958
964
971
979
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan gambaran dari kondisi kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 20022006 sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2. 3 PERSENTASE PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT JENJANG PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN TAHUN 2002-2006 Tingkat Pendidikan Tidak Punya SD SLTP SLTA D1 / D3 Universitas
2002
2003
27,89 48,84 12,23 8,88 1,37 1,15
2004
29,46 49,58 11,29 8,21 0,68 0,79
2005
29,97 47,61 13,30 7,75 0,75 0,62
27,48 49,43 13,36 6,63 1,50 1,33
2006 23,53 49,95 15,20 6,38 1,43 1,16
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Dilihat dari lapangan kerja, sektor pertanian merupakan sektor yang menampung paling banyak tenaga kerja, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, industri pengolahan dan sektor jasa. Untuk mengetahui keadaan penduduk Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4 PERSENTASE PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2002-2006 Lapangan Usaha
2002
Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, gas dan air minum Konstruksi Perdagangan Angkutan dan Komunikasi Keuangan Jasa-jasa Lainnya
2003
2004
2005
2006
39,37 0,69
50,13 1,35
36,82 1,45
29,95 2,29
31,24 0,67
18,89 0,07 3,30 22,53 5,09 3,66 6,40
15,19 0,08 2,55 19,41 4,94 0,47 5,88
19,06 0,09 4,89 23,83 5,50 0,47 7,89
18,36 0,39 7,93 26,15 5,97 0,68 8,28
19,39 0,10 5,36 26,65 5,80 0,51 10,27
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
2.1.1.2.
Pendidikan
Pendidikan
mempunyai
peranan
penting
untuk
meningkatkan
kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai gambaran penduduk menurut usia sekolah dan partisipasi sekolah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.5 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT KELOMPOK USIA SEKOLAH TAHUN 2002-2006 Kelompok Usia 7-12 tahun 13-15 tahun 16-18 tahun 19-24 tahun
2002
2003
2004
2005
2006
116.632 138.332 133.122 145.220 138.889 62.811 61.403 60.243 61.003 74.806 73.636 62.520 53.148 54.446 58.812 118.817 109.325 127.251 89.052 108.743 JUMLAH 371.896 371.580 373.764 349.721 381.250
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Tabel 2.6 JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA BERUSIA 7-24 MENURUT PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2002-2006 Partisipasi Tidak/Belum Pernah Sekolah Masih sekolah Tidak Bersekolah Lagi
2002
2003
2004
2005
2006
1.797 1.462 2.772 3.496 637 (0,48) (0,39) (0,74) (1,00) (0,17) 188.540 201.760 196.851 210.038 226.694 (50,70) (54,30) (52,67) (60,06) (59,46) 181.559 168.358 174.141 136.187 153.919 (48,82) (45,31) (46,59) (38,94) (40,37)
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Pada umumnya terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Keduanya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor pendidikan. Perbedaan di antara keduanya adalah penggunaan kelompok usia "standar" di setiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang pendidikan. Untuk mengetahui Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.7 ANGKA PARTISIPASI KASAR KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Partisipasi SD/ sederajat SMP/ sederajat SMA/ sederajat
2002 113,87 73,80 25,41
2003 106,12 62,06 34,19
2004
2005
2006
104,25 79,71 27,03
103,51 78,83 37,41
105,21 83,82 35,26
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.8 ANGKA PARTISIPASI MURNI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Partisipasi SD/ sederajat SMP/ sederajat SMA/ sederajat
2002 95,69 58,93 21,53
2003 95,82 55,14 30,22
2004
2005
2006
92,97 63,43 22,71
95,67 60,61 31,50
92,26 68,88 27,37
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana pendidikan. Untuk mengetahui ketersediaan sarana pendidikan di Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.9 JUMLAH SARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Sarana Pendidikan
2002
SD / MI SMP/ MTs SMA/ SMK / MA
901 127 48
2003 894 127 50
2004 878 132 61
2005
2006
897 135 61
869 136 63
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Perguruan tinggi yang ada saat ini adalah Universitas
Majalengka,
Sekolah Tinggi Agama Islam PUI, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan YPIB dan Sekolah Tinggi Yasika. 2.1.1.3. Kesehatan Tingkat kelahiran atau fertilitas merupakan ukuran untuk mengetahui bagaimana kemampuan seorang wanita untuk dapat melahirkan. Hal ini dicerminkan dengan jumlah bayi yang dilahirkan. Kemampuan seorang wanita untuk melahirkan (secara riil), berbeda antara wanita yang satu dengan lainnya. Akibat perbedaan ini antara lain menyebabkan perbedaan kecepatan perkembangan jumlah penduduk di daerah yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat pula menimbulkan perbedaan kepadatan penduduk. Di samping itu juga akan berakibat lanjutan, yaitu menimbulkan perbedaan pertumbuhan jumlah anak usia sekolah, jumlah angkatan kerja dan sebagainya. Tabel berikut memperlihatkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup, artinya semua anak (bayi), baik yang masih hidup maupun yang saat ini sudah PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
meninggal, tetapi pada saat dilahirkan menunjukkan tanda-tanda hidup walaupun hanya beberapa saat. Tabel 2.10 RATA-RATA JUMLAH ANAK LAHIR HIDUP MENURUT KELOMPOK UMUR IBU DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Umur 2002 2003 2004 2005 2006 15-19 tahun 0,25 0,03 0,05 0,00 0,02 20-24 tahun 0,78 0,57 0,57 0,63 0,49 25-29 tahun 1,35 1,17 1,30 1,35 1,13 30-34 tahun 1,87 1,84 1,87 1,95 1,81 35-39 tahun 2,37 2,39 2,61 2,78 2,28 40-44 tahun 2,95 3,11 2,80 3,09 2,88 45-49 tahun 3,56 3,65 3,32 3,59 3,28 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Salah satu indikator dari pemanfaatan pelayanan kesehatan adalah penolong persalinan. Indikator ini sangat penting dalam menilai persalinan yang aman. Persalinan yang aman dilakukan tenaga medis yaitu dokter dan bidan. Khususnya di pedesaan, pada umumnya persalinan dibantu oleh dukun. Untuk mengetahui persentase balita menurut penolong waktu lahir di Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.11 PERSENTASE BALITA MENURUT PENOLONG WAKTU LAHIR DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Jenis Imunisasi Tenaga Medis Dokter Bidan Tenaga Medis Lain Bukan Tenaga Medis Dukun Tradisional Lainnya
2002 56,04 3,81 51,82 0,41 43,96 42,29 1,67
2003 61,77 6,51 55,26 0,00 38,23 38,23 0,00
2004
2005
64,45 3,73 60,18 0,54 35,55 35,55 0,00
78,88 7,53 67,56 3,79 21,11 21,11 0,00
2006 78,89 4,13 74,76 0,00 21,11 20,46 0,65
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Indikator penyiapan kualitas sumber daya manusia sejak dini adalah cakupan imunisasi. Pemberian imunisasi pada Balita adalah salah satu upaya dalam menurunkan angka kematian Balita, selain perhatian khusus pada masa persalinan ibu dan pemberian ASI yang baik. Untuk mengetahui persentase
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-8
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Balita di Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 yang mendapatkan imunisasi dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.12 PERSENTASE BALITA DI KABUPATEN MAJALENGKA YANG DIIMUNISASI MENURUT JENIS IMUNISASI TAHUN 2002-2006 Jenis Imunisasi BCG DPT POLIO CAMPAK
2002 95,65 95,51 94,28 76,58
2003 97,53 95,60 93,71 91,81
2004
2005
96,14 90,10 89,58 87,79
92,49 90,57 97,21 82,57
2006 95,98 91,20 95,87 84,51
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Salah satu faktor penting untuk perkembangan anak adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI merupakan zat yang sempurna untuk pertumbuhan bayi dan dapat mempercepat perkembangan berat badan. Untuk mengetahui persentase Balita di Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 menurut lamanya disusui dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13 PERSENTASE BALITA DI KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT LAMANYA DISUSUI TAHUN 2002-2006 Umur 0 bulan 1-5 bulan 6-23 bulan > 24 bulan
2002 3,68 6,89 24,83 30,05
2003 0,00 2,94 35,49 43,41
2004
2005
0,00 7,79 28,90 44,04
0,00 2,33 36,62 40,82
2006 0,00 9,75 61,90 28,35
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Kelangsungan hidup dan perkembangan Balita lebih banyak ditentukan oleh keadaan gizi, kesehatan dan kesempatan melatih intelegensianya. Pemenuhan gizi Balita akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan intelektualnya, dimana pemenuhan Vitamin A pada kelompok ini selain dapat mencegah penyakit yang dapat mengakibatkan kebutaan juga membantu daya tahan dan pemulihan anak terhadap infeksi. Dalam tabel berikut disajikan informasi tentang pemenuhan gizi Balita di Kabupaten Majalengka Tahun 20022006 :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-9
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.14 PEMENUHAN GIZI KELOMPOK BALITA DAN ANAK USIA PRA SEKOLAH DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Kelompok 2002 2003 2004 2005 2006 Persentase Balita Gizi 85,70 85,98 84,70 84,50 81,21 Baik Persentase Balita 1,40 1,19 0,94 1,80 0,77 Kekurangan Energi Protein/KEP Nyata Persentase Balita 13,00 12,30 13,75 14,10 8,73 Kekurangan Energi Protein/KEP Total Persentase Cakupan 88,00 97,50 98,00 97,85 85,74 Kapsul Vit A Balita Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan perlu didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatan. Untuk mengetahui ketersediaan sarana pelayanan dan tenaga
kesehatan
di
Kabupaten
Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.15 JUMLAH SARANA PELAYANAN KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Sarana Pelayanan Rumah Sakit Puskesmas Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling Posyandu
2002 2 29 73 20 1.380
2003 2 29 73 20 1.379
2004 2 29 73 27 1.358
2005 2 29 73 28 1.372
2006 3 29 73 28 1.479
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Tabel 2.16 JUMLAH TENAGA KESEHATAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Tenaga Kesehatan Dokter Umum Dokter Gigi Bidan
2002 32 11 311
2003 32 12 328
2004 34 10 308
2005 35 6 317
2006 39 10 404
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-10
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
2.1.1.4. Pemuda dan Olahraga Kepemudaan merupakan mata rantai yang tak terpisahkan dari sasaran pembangunan manusia seutuhnya. Keberhasilan pembangunan pemuda sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan daya saing, merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan di berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk itu pemuda harus disiapkan dan diberdayakan agar mampu memiliki kualitas dan keunggulan daya saing guna menghadapi tuntutan kebutuhan, tantangan, dan persaingan di era global. Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa organisasi yang menaungi aktivitas kepemudaan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan, diantaranya KNPI, Karang Taruna, Remaja Mesjid, dll. Perkumpulan
olah
raga
di
Kabupaten
Majalengka
diantaranya
perkumpulan Sepak bola sebanyak 328, Bola volley sebanyak 427, Bulu tangkis sebanyak 190, Tenis meja sebanyak 204, Catur sebanyak 54, Bola basket sebanyak 55, Panahan sebanyak 3, Pencak silat sebanyak 63, Atletik sebanyak 13, Renang sebanyak 4 dan Karate sebanyak 4 perkumpulan. 2.1.1.5. Seni dan Budaya Seni dan budaya merupakan salah satu bentuk ekspresi manusia berupa ungkapan nurani terhadap hubungan antar sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sehingga kesenian dan kebudayaan merupakan cerminan dari seberapa tinggi peradaban manusia yang dimiliki. Tabel berikut menggambar kelompok seni yang terdapat di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2002-2006. Tabel 2.17 JUMLAH PERKUMPULAN KESENIAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Kesenian 2002 2003 2004 KELOMPOK KARAWITAN Sekar 76 76 76 Gending 97 97 97 Sekar Gending 92 92 92 KELOMPOK PEDALANGAN Wayang Golek 17 17 17 Wayang Kulit 15 15 15 KELOMPOK SENI TARI PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
2005
2006
42 97 72
42 97 72
26 11
32 15
II-11
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tari Upacara 25 Tari Rakyat 28 Tari Topeng 6 KELOMPOK PERTUNJUKAN RAKYAT Terbangan 20 Helaran 37 Humor 10 Ketangkasan 29 KELOMPOK MUSIK Vokal 63 Instrument 1 Music Campuran 39 KELOMPOK TEATER Teater Rakyat 3 Teater Modern 1 Teater Transisi 6 SENI RUPA 20 SENI SASTRA 15
27 28 6
25 28 6
31 3 2
32 3 2
20 27 19 27
20 37 16 27
17 21 18 2
18 24 20 4
63 14 39
61 1 39
0 0 69
47 3 72
4 1 13 20 15
3 1 16 20 15
5 3 0 3 3
7 6 0 3 6
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Upacara adat dan tradisi budaya yang masih berkembang di masyarakat di antaranya Upacara Adat Sumur Sindu, Upacara Sambut Pengantin, Upacara Guar Bumi, Upacara Mapag Sri, dan tradisi budaya perorangan yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia. Esensi dari kegiatan ini adalah pelestarian nilai-nilai budaya untuk membentuk jatidiri. Secara umum penduduk Kabupaten Majalengka menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Namun demikian, terdapat sebagian kecil penduduk
yang
menggunakan
bahasa
Jawa
(Cirebonan),
sedangkan
penggunaan bahasa asing (misalnya, bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Jerman atau Bahasa Mandarin) masih jarang kecuali pada forum akademis / sekolah.
2.1.1.6.
Agama
Karakteristik
masyarakat
Kabupaten
Majalengka
merupakan
pencerminan masyarakat yang religius dan berbudaya luhur. Tabel berikut menggambarkan mengenai pemeluk agama dan sarana ibadah yang ada di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2002-2006.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-12
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.18 JUMLAH PEMELUK AGAMA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Agama 2002 2003 2004 2005 2006 Islam 1.153.297 1.156.892 1.172.810 1.166.413 1.176.379 Kristen/Protestan 1.278 1.772 1.568 1.502 1.787 Katolik 1.220 755 931 953 773 Hindu 43 45 49 155 90 Budha 113 177 177 292 107 Lainnya 35 33 259 22 142 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Tabel 2.19 JUMLAH SARANA IBADAH DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Sarana Ibadah 2002 2003 2004 2005 2006 Mesjid 931 931 1.128 1.133 1.031 Langgar 4.501 4.500 4.491 4.700 4.509 Mushola 1.260 1.260 1.260 1.224 1.390 Gereja 15 13 11 12 12 Pura 0 0 0 0 1 Vihara 3 3 3 2 2 Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
2.1.1.7. Pengarusutamaan Gender Pemerintah Kabupaten Majalengka secara bertahap berupaya untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam berbagai sektor pembangunan sesuai dengan proporsi dan karakteristik
yang dimiliki.
Organisasi Wanita, baik Sosial, Profesi maupun Kemasyarakatan serta Keagamaan, diantaranya : Gabungan Organisasi Wanita, Organisasi Wanita Persatuan antara lain Dharma Wanita Persatuan, Persit, Pia Ardia Garini, Bhayangkari dan Ikatan Isteri Dokter Indonesia (IIDI). Selain itu, terdapat Organisasi Wanita di Bidang Kemasyarakatan antara lain Tim Penggerak PKK, Wirawati Cahya Panca dan IKKT. Organisasi Wanita Profesi yang ada diantaranya Ikatan Bidan Indonesia (IBI), HWK, IWAPI dan PERWOSI serta Organisasi Wanita Keagamaan antara lain Al-Hidayah, Wanita PUI, Muslimat NU, Wanita Muhamadiyah dan Perempuan Persis.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-13
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
2.1.1.8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) tahun 2006 meliputi: Anak Balita terlantar sebanyak 1.762 orang, Anak terlantar sebanyak 5.336 orang, Anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 139 orang, Anak nakal sebanyak 337 orang, Anak jalanan sebanyak 283 orang, Anak cacat sebanyak 1.444 orang, Wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 6.887 orang, Wanita korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 114 orang, Lanjut usia terlantar sebanyak 13.403 orang, Lanjut usia korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah sebanyak 181 orang, Penyandang cacat sebanyak 4.361 orang, Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis sebanyak 1.137 orang, Tuna susila sebanyak 100 orang, Pengemis sebanyak 38 orang, Gelandangan sebanyak 5 orang, Bekas narapidana sebanyak 298 orang, Korban penyalahgunaan NAPZA sebanyak 137 orang, Keluarga fakir miskin sebanyak 54.505 KK, Keluarga berumah tidak layak huni sebanyak 8.135 KK, Keluarga bermasalah sosial psikologis sebanyak 137 KK, Komunitas adat terpencil sebanyak 8 KK, Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebanyak 719 KK, Pekerja migran sebanyak 372 orang, dan Keluarga rentan sebanyak 750 KK. Pada tahun 2002 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) antara lain Panti asuhan sebanyak 17 buah dengan penghuni sebanyak 854 orang, 2 buah panti sosial lanjut usia dengan jumlah penghuni 70 orang. Sedangkan pada tahun 2006 jumlah Panti Asuhan sebanyak 33 buah dengan penghuni sebanyak 995 orang, 3 buah panti sosial lanjut usia dengan penghuni sebanyak 60 orang dan 2 buah panti sosial penyandang cacat dengan penghuni 60 orang. Jumlah Karang Taruna sebanyak 331 buah.
2.1.1.9. Ketenagakerjaan Ketenagakerjaan merupakan aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Salah satu sasaran utama pembangunan adalah terciptanya
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-14
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun. Untuk mengetahui kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Majalengka Tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.20 PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA MENURUT KELOMPOK UMUR KHUSUS TAHUN 2002-2006 Umur
2002
00-14 tahun 15-64 tahun 65 ke atas Jumlah Angka Beban Tanggungan
2003
2004
2005
2006
296.439 308.015 306.699 331.128 307.554 (26,14) (26,70) (26,43) (28,32) (26,04) 770.951 783.250 771.822 767.808 805.392 (67,97) (67,91) (66,50) (65,66) (68,30) 66.812 62.177 82.062 70.401 66.659 (5,89) (5,39) (7,07) (6,02) (5,65) 1.134.202 1.253.442 1.160.583 1.169.337 1.179.136 47,12 47,26 50,37 52,29 46,40
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Tabel 2.21 PENDUDUK KABUPATEN MAJALENGKA 10 TAHUN KE ATAS MENURUT KEGIATAN UTAMA TAHUN 2002-2006 Penduduk USIA KERJA ANGKATAN KERJA Bekerja Mencari Pekerjaan BUKAN ANGKATAN KERJA
2002
2003
2004
2005
945.426 583.063 (61,67) 522.053 (89,54) 61.010 (10,46) 362.363 (38,33)
2006
956.972
963.639
939.535
872.051
630.262 (65,86) 561.700 (89,12) 68.562 (10,88) 326.719 (34,14)
546.327 (56,69) 485.517 (88,87) 60.810 (11,13) 417.312 (43,31)
571.412 (60,82) 511.870 (89,58) 59.542 (10,42) 368.123 (39,18)
543.608 (62,34) 475.732 (87,51) 67.876 (12,49) 328.443 (37,66)
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-15
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.22 TINGKAT TPAK, TPT DAN TKK KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002-2006 Uraian
2002
2003
2004
2005
2006
TPAK Laki-laki perempuan
61,67 76,41 47,52
65,86 80,95 50,65
56,69 78,52 35,72
60,82 79,67 42,78
62,34 84,79 39,73
TPT Laki-laki perempuan
10,46 5,38 18,31
10,88 7,65 16,08
11,13 7,93 17,88
10,42 5,53 19,15
12,49 11,30 15,03
TKK Laki-laki perempuan
89,54 94,62 81,69
89,12 92,35 83,92
88,87 92,07 82,12
89,58 94,47 80,85
87,51 88,70 84,97
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
2.1.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Persaingan yang makin tinggi pada masa yang akan datang menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek dalam rangka menghadapi perkembangan regional, nasional, dan internasional. Untuk meningkatkan daya saing, kemampuan pemanfaatan dan penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di Kabupaten Majalengka masih perlu ditingkatkan. Hal ini, antara lain dapat dilihat dari belum berkembangnya budaya Iptek di masyarakat dan terbatasnya sumber daya Iptek yang dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, Iptek untuk pangan/pertanian, Iptek untuk pengembangan energi, Iptek untuk mengatasi degradasi lingkungan, dan Iptek terapan untuk pengolahan produk-produk pertanian. 2.1.3. Perekonomian Pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dicapainya, karena PDRB merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan yang menggambarkan capaian kegiatan perekonomian secara makro. Kondisi perekonomian makro Kabupaten Majalengka tahun 2002-2006 dapat dilihat pada tabel berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-16
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.23 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO KABUPATEN MAJALENGKA KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO TAHUN 2002-2006 KABUPATEN MAJALENGKA 2002-2006 NO 1
INDIKATOR PDRB (jutaan rupiah harga konstan thn 2000) Sektor Lapangan Usaha a. Pertanian b. Pertambangan dan Galian c. Industri Pengolahan d. Listrik, Gas, Air Bersih e. Bangunan f. Perdagangan, Hotel dan Restoran g. Pengangkutan dan Komunikasi h. Keuangan i. Jasa 2 PDRB PER KAPITA (dalam rupiah)
2002
2003
TAHUN 2004
2005
2006
3.039.562,16
3.138.333,88
3.266.587,07
3.412.459,56
3.555.264,57
950.184,73 948.491,00 981.266,70 1.035.689,70 1.046.430,58 (31,26) (30,22) (30,04) (30,35) (29,43) 129.961,37 142.039,35 141.788,32 146.408,36 150.590,74 (4,28) (4,53) (4,34) (4,29) (4,24) 524.193,70 544.398,05 572.793,62 593.388,35 624.229,78 (17,25) (17,35) (17,53) (17,39) (17,56) 18.796,57 20.250,13 21.342,03 23.069,94 24.480,33 (0,62) (0,65) (0,65) (0,68) (0,69) 137.113,49 142.578,10 149.552,04 154.676,78 165.831,17 (4,51) (4,54) (4,58) (4,53) (4,66) 597.186,11 625.479,60 659.656,03 684.773,40 724.540,81 (19,65) (19,93) (20,19) (20,07) (20,38) 196.603,80 206.947,65 216.135,03 226.478,59 238.842,62 (6,47) (6,59) (6,62) (6,64) (6,72) 110.080,31 113.092,37 116.804,25 123.148,84 128.135,53 (3,62) (3,60) (3,58) (3,61) (3,60) 375.442,08 395.057,63 407.249,05 424.825,60 452.183,01 (12,35) (12,59) (12,47) (12,45) (12,72) 2.690.232,75 2.747.225,16 2.851.121,63 2.916.382,85 3.015.143,87
3 LPE (dalam persen)
3,31
3,25
4,09
4,47
4,18
Keterangan : : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka Sumber data Angka Dalam Kurung menunjukkan konstribusi terhadap PDRB dalam persen.
Dalam kurun waktu
lima tahun terakhir yaitu tahun 2002 – 2006,
perekonomian Kabupaten Majalengka menunjukan pertumbuhan positif setiap tahunnya, tercermin dari PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 pada tahun 2002 sebesar Rp. 3.039.562.160.000,00 sampai tahun 2006 telah mencapai Rp. 3.555.264.690.000,00 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 3,86 persen. Begitu pula PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp. 3.527.097.810.000,00 sampai dengan tahun 2006 mencapai Rp. 5.904.319.410.000,00 dengan pertumbuhan rata-rata setiap tahunnya sebesar 12,86 persen. Kontribusi persektor tahun 2002 – 2006 terbesar berada pada sektor pertanian disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor industri pengolahan dan sektor jasa. Indikator
lainnya
yang
menunjukan
pertumbuhan
perekonomian
Kabupaten Majalengka adalah PDRB Perkapita. Atas dasar harga konstan tahun 2000, pada tahun 2002 PDRB perkapita sebesar Rp. 2.690.232,75 sampai tahun 2006 mencapai Rp. 3.015.143,87 atau meningkat setiap tahunnya rata-rata sebesar 2,89 persen. Sedangkan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku tahun 2002 sebesar Rp. 3.121.737,12 sampai tahun 2006
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-17
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
mencapai Rp. 5.007.326,90 atau meningkat setiap tahunnya rata-rata sebesar 12,58 persen. 2.1.3.1. Sektor Pertanian Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Majalengka yaitu tahun 2002 sebesar 31,26 persen dan tahun 2006 sebesar 29,43 persen. Walaupun terjadi penurunan, hal ini menunjukan bahwa sumber mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Majalengka masih bertumpu pada sektor pertanian. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sektor pertanian tahun 2002 mengalami pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -2,57 persen akibat terjadinya kemarau panjang, sedangkan LPE sektor pertanian tahun 2006 tumbuh sebesar 1,04 persen dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 mencapai 5,55 persen. Pertumbuhan sektor pertanian selalu mengalami fluktuasi, yang sebagian besar disebabkan karena pengaruh iklim yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun. Kontribusi terbesar dari sektor pertanian adalah dari sub sektor tanaman pangan dan hortikultura rata-rata mencapai 25,74 persen terhadap PDRB Kabupaten Majalengka. Dengan demikian, produksi terbesar di Kabupaten Majalengka berasal dari usaha budi daya tanaman pangan dan hortikultura. Kontribusi masing-masing sub sektor pertanian terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.24 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB adh. KONSTAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA PERTANIAN TAHUN 2002 – 2006 Sektor Usaha Tanaman Bahan Makanan Tanaman Perkebunan Peternakan dan hasil-hasilnya Kehutanan Perikanan JUMLAH
2002
2003
2004
2005
2006
26,76
25,71
25,47
25,79
24,96
1,04
1,06
1,05
1,05
1,06
2,64
2,63
2,69
2,69
2,64
0,17 0,65 31,26
0,17 0,65 30,22
0,17 0,66 30,04
0,17 0,65 30,35
0,17 0,60 29,43
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-18
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Secara umum, Perkembangan Sektor Pertanian Tahun 2002 – 2006 masih belum optimal, hal ini ditunjukan dengan : 1. Masih besarnya ketergantungan proses produksi di sektor pertanian terhadap kondisi iklim, yang ditunjukkan dengan berkurangnya areal tanam pada saat musim kemarau dan belum adanya diversifikasi produksi pertanian. 2. Sempitnya kepemilikan lahan sehingga skala usaha yang dilaksanakan oleh para petani pada umumnya masih bersifat konvensional, tidak fokus pada bussines oriented, serta semakin berkurangnya lahan-lahan produktif karena perubahan fungsi lahan. 3. Masih rendahnya penerapan teknologi yang disebabkan karena rendahnya kemampuan dan keterampilan petani dalam penguasaan teknologi. 4. Tingginya
biaya
produksi
yang
harus
dikeluarkan
petani
dalam
melaksanakan usahataninya, sementara para petani rata-rata tidak memiliki kemampuan permodalan yang memadai. 5. Semakin berkurangnya tenaga kerja produktif disektor pertanian yang disebabkan karena beralih ke sektor non pertanian. 2.1.3.2. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran Kegiatan perekonomian di Kabupaten Majalengka ditunjang oleh fasilitas perdagangan berupa : pasar desa sebanyak 28 buah yang tersebar di beberapa Kecamatan dengan frekuensi hari pasar 2 kali seminggu sampai dengan harian, pasar milik Pemerintah Daerah sebanyak 4 buah yang terdapat di Kecamatan Cigasong, Sumberjaya, Talaga dan Kadipaten,
Jumlah
kelompok pertokoan sebanyak 6004 buah, Supermarket / Pasar Swalayan / Toserba / Minimarket sebanyak 21 buah, Restoran / Rumah Makan / Kedai Makanan sebanyak 65 buah, Koperasi Unit Desa (KUD) 26 buah, dan Non KUD 505 buah, sedangkan sarana akomodasi meliputi penginapan sebanyak 9 buah yang terdiri dari 192 kamar sementara jumlah rumah makan/restoran sebanyak 65 buah. Sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap PDRB tahun 2002 -2006 rata-rata sebesar 20,04 persen yang terdiri dari sub
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-19
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
sektor perdagangan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 13,54 persen per tahun, sub sektor restoran memberikan kontribusi rata-rata sebesar 6,47 persen per tahun dan dan sub sektor hotel memberikan kontribusi rata-rata sebesar 0,04 persen per tahun. Kontribusi sub sektor perdagangan, hotel dan restoran dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 2.25 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB adh. KONSTAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN TAHUN 2002 – 2006 Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran Hotel Restoran JUMLAH
2002
2003
2004
2005
2006
13,09
13,34
13,66
13,67
13,93
0,04 6,52 19,65
0,04 6,55 19,93
0,04 6,49 20,19
0,04 6,36 20,07
0,04 6,41 20,38
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Secara umum, perkembangan sektor perdagangan, hotel, dan restoran di Kabupaten Majalengka masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya : 1. Rendahnya aksesibilitas produsen dalam memperoleh informasi pasar, sehingga mengalami hambatan dalam pemasaran terutama dirasakan oleh para produsen berskala usaha mikro, kecil dan menengah. 2. Rendahnya tingkat hunian hotel/penginapan yang disebabkan karena kondisi sektor jasa Kabupaten Majalengka masih kurang memiliki nilai jual dan daya saing, bila dibandingkan dengan daerah sekitar. Selain itu, dunia usaha masih belum berkembang karena masih rendahnya investasi. 2.1.3.3. Sektor Industri Pengolahan Sektor industri pengolahan yang berkembang di Kabupaten Majalengka saat ini mayoritas berupa industri berskala mikro, kecil dan menengah, antara lain industri kerajinan dan industri olahan makanan, sementara industri besar perkembangannya relatif lebih lambat. Kelompok perindustrian di Kabupaten Majalengka saat ini tergabung dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu IKAHH
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-20
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
(Industri Komoditas Agro dan Hasil Hutan) serta ILMEA (Industri Logam Emas, Elektronik dan Aneka), pada tahun 2002 kondisi jumlah perusahaan industri yang tergabung dalam kelompok IKAHH sebanyak 11.738 buah, sampai dengan tahun 2006 sebanyak 11.314 dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya mengalami penurunan jumlah unit usaha sebesar -1,71 persen, kecuali pada tahun 2006 mengalami kenaikan jumlah unit usaha sebesar 1,61 persen. Sedangkan ILMEA pada tahun 2002 sebanyak 591 buah, sampai tahun 2006 sebanyak 668 buah dengan rata-rata pertumbuhan setiap tahunnya sebesar 4,54 persen, kecuali pada tahun 2004 mengalami penurunan sebesar -0,84 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Majalengka tahun 2002 sebesar 17,25 persen, sampai tahun 2006 mencapai 17,56 persen yang berada pada urutan ketiga setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Pertumbuhan sektor pengolahan mengalami pertumbuhan positif setiap tahunnya yaitu rata-rata sebesar 17,42 persen. Kontribusi masing-masing sub sektor industri pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.26 DISTRIBUSI PERSENTASE PDRB adh. KONSTAN KABUPATEN MAJALENGKA BERDASARKAN SEKTOR LAPANGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN 2002 – 2006 Lapangan Usaha
2002
a. Industri Migas 1. Pengilangan minyak bumi 2. Gas alam cair b. Industri Non Migas 1. Makanan, minuman dan tembakau 2. Tekstil, barang kulit dan alas kaki 3. Barang kayu dan hasil hutannya 4. Kertas dan barang cetakan
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5,03
5,13
5,20
5,17
5,29
1,02
1,02
1,03
1,02
1,02
0,89
0,89
0,90
0,89
0,89
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-21
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
5. Pupuk kimia dan barang dari karet 6. Barang galian bukan logam 7. Logam dasar besi dan baja 8. Alat angkut mesin dan peralatannya 9. Barang lainnya JUMLAH
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
8,75
8,75
8,92
8,75
8,8
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
1,50
1,50
1,20
1,50
1,50
0,03 17,25
0,03 17,35
0.03 17,53
0,03 17,39
0,03 17,56
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Secara umum, perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Majalengka masih menghadapi beberapa permasalahan, diantaranya : 1. Masih terbatas dan belum tersedianya bahan baku secara kontinyu, terutama
pada
hasil
agro,
sehingga dalam produksinya
produsen
memperoleh bahan baku dari luar Kabupaten Majalengka, hal ini akan mempengaruhi pada peningkatan biaya produksi. 2. Terbatasnya keterampilan dan kemampuan tenaga kerja dalam pengelolaan dan penerapan teknologi dalam diversifikasi peningkatan mutu produk. 3. Terbatasnya kemampuan permodalan dan akses memperoleh modal bagi pengusaha sehingga kapasitas produksinya belum memenuhi kebutuhan. 2.1.4. Sarana dan Prasarana Infrastruktur merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur meliputi infrastruktur transportasi, prasarana sumber daya air, prasarana energi, prasarana telekomunikasi, perumahan dan permukiman serta prasarana persampahan. Prasarana transportasi berupa jalan meliputi jalan desa, jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional. Perkembangan ketiga status jalan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-22
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2. 27 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN DESA DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4
KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah
2002 47,303 37,167 91,228 162,182 337,880
PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 54,061 60,818 70,955 37,167 40,546 43,924 87,849 84,470 77,712 158,804 152,046 145,288 337,880 337,880 337,880
2006 77,712 47,303 70,955 141,910 337,880
Sumber Data : Dinas Kimpraswil Kabupaten Majalengka
Tabel 2. 28 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4
KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah
2002 149,700 303,950 181,850 50,200 685,700
PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 240,000 242,885 271,100 235,750 242,950 248,200 167,850 159,600 145,800 42,100 40,265 28,000 685,700 685,700 693,100
2006 271,100 248,200 145,800 28,000 693,100
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Tabel 2.29 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN PROPINSI DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4
KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak berat Jumlah
2002 60,300 60,629 2,000 0,000 122,929
PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 60,150 60,150 62,929 55,879 60,479 28,000 6,900 2,300 32,000 0,000 0,000 0,000 122,929 122,929 122,929
2006 62,929 28,000 32,000 0,000 122,929
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-23
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.30 PERKEMBANGAN KONDISI JALAN NASIONAL DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4
KONDISI JALAN Baik Sedang Rusak Rusak berat Jumlah
2002 11,000 14,895 0,000 0,000 25,895
PANJANG JALAN (Km) 2003 2004 2005 10,000 11,000 21,895 14,895 14,395 4,000 1,000 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 25,895 25,895 25,895
2006 25,895 0,000 0,000 0,000 25,895
Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Memperhatikan data tersebut, dalam perkembangan selama 5 (lima) tahun, secara kualitas jalan kondisi baik untuk jalan desa mengalami peningkatan dari semula 14 persen menjadi 23 persen, jalan kabupaten ada peningkatan dari 21,83 persen menjadi 39,11 persen, jalan propinsi mengalami peningkatan dari semula 49,05 persen menjadi 51,19 persen, dan jalan nasional pada tahun 2006 kondisinya semua dalam keadaan baik. Prasarana transportasi berupa terminal yang saat ini terdapat di Kabupaten Majalengka, dari tahun 2002 sampai Tahun 2006 masih tetap berjumlah 7 terminal yaitu Terminal Cipaku, Cigasong, Rajagaluh, Maja, Talaga, Bantarujeg dan Cikijing dengan luas keseluruhan 33.473 M2. Klasifikasi terminal seluruhnya merupakan Terminal type C, dan jenis angkutan yang dilayani meliputi Bis Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP), mini bus, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Keberadaan terminal tersebut belum seluruhnya optimal melayani sistem perjalanan di Kabupaten Majalengka baik mobilisasi internal ataupun eksternal. Pembangunan bidang sumber daya air di Kabupaten Majalengka, akan memperhatikan kebijakan yang lebih mengarah pada pembangunan prasarana penyediaan air baku untuk mendukung program pemerintah mencapai swasembada pangan, disamping pengendalian daya rusak air berupa pengendalian banjir serta konservasi sumber air.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-24
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tabel 2.31 KONDISI LUAS LAHAN PERSAWAHAN YANG TERAIRI IRIGASI DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 - 2006 NO 1 2 3 4
KLASIFIKASI IRIGASI Irigasi Teknis Irigasi Setengah Teknis Irigasi Sederhana Tadah Hujan Jumlah
2002 17.041 8.826
LUAS LAHAN (Ha) 2003 2004 2005 2006 17.120 17.453 17.434 17.434 8.874 7.880 7.880 7.879
12.212 12.966 51.045
11.843 12.697 12.797 12.799 13.100 12.895 12.795 12.793 50.937 50.925 50.906 50.905
Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka
Berdasarkan tabel tersebut, selama perkembangan 5 (lima) tahun luas lahan pertanian di Kabupaten Majalengka mengalami penurunan sebesar 0,27 persen
hal ini akibat dari alih fungsi lahan pertanian menjadi areal
permukiman. Sementara itu, perkembangan luas areal sawah irigasi teknis mengalami pertambahan yaitu dari semula 33 persen menjadi 34 persen . Potensi energi berupa minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Majalengka terdapat di 3 lapangan yaitu lapangan Randegan, lapangan Tugu Barat dan lapangan Pasar Catang yang seluruhnya berada dalam pengelolaan PT. PERTAMINA daerah operasi hulu jawa bagian barat. Jumlah sumur migas sebanyak 28 buah yang terdiri dari 11 sumur aktif dan produktif, 15 sumur tidak aktif yang digunakan sebagai cadangan, 2 sumur dalam pemeliharaan dan sedang dibangun. Lokasi sumur tersebut tersebar di 6 desa dan 3 kecamatan, yaitu kecamatan Sumberjaya: Desa Bongas Wetan 4 Sumur, Cidenok 4 sumur, Garawangi 5 sumur dan Loji Kobong 1 sumur; Kecamatan Kertajati : Desa Mekarmulya 13 sumur; dan Kecamatan Ligung berada di Desa Kodasari 1 sumur. Berdasarkan hasil penelitian tahun 2002 sisa cadangan minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Majalengka masih sangat potensial. Rumah dan fasilitasnya merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus terpenuhi. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan sangat menentukan dalam pemilikan rumah tinggal terkait dengan kesejahteraan penghuninya. Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan
bangunan
yang
digunakan
dan
fasilitas
ditentukan
dengan
kelengkapannya. Kedua parameter ini mencerminkan tingkat kesejahteraan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-25
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
masyarakat. Data perkembangan kualitas perumahan diperlihatkan pada tabel berikut. Tabel 2.32 PERKEMBANGAN PERSENTASE KUALITAS PERUMAHAN DI KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2002 – 2006 PERSENTASE KUALITAS BERDASARKAN INDIKATOR RUMAH TANGGA KUALITAS 2002 2003 2004 2005 2006
NO
1
Luas Lantai < 50 m2/art
38,06
2 Lantai Tanah 3 Atap Layak
8,27 100,00
4 Dinding Permanen
83,04
43,12
29,35
35,16
45,20
7,25 4,81 4,81 4,94 100,00 100,00 100,00 100,00 83,99
91,52
91,52
82,36
Berdasarkan tabel di atas, kualitas perumahan di Kabupaten Majalengka secara umum menunjukan perkembangan yang semakin baik. Rumah tinggal yang berlantai tanah pada tahun 2006 sebanyak 4,94 persen berarti sebanyak 95,06 persen rumah sudah tidak berlantai tanah, sedangkan atap yang layak (tidak beratap dedaunan) sudah mencapai 100 persen dan dinding tembok / permanen sebanyak 82,36 persen. Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukkan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal yang juga menentukan kualitas rumah tinggal. Fasilitas pokok tersebut diantaranya listrik, air minum dan ketersediaan jamban. Rumah tangga yang sudah menggunakan listrik sebagai alat penerangan mengalami kenaikan dari tahun 2002 sebesar 97,27 persen menjadi 98,98 persen, penduduk yang telah menggunakan air minum mengalami kenaikan dari 75,31 persen menjadi 79,32 persen dan penduduk yang telah memiliki jamban keluarga mengalami kenaikan dari 53,47 persen menjadi 66,09 persen. Pelayanan sistem komunikasi di Kabupaten Majalengka dilayani oleh sistem prasarana pos dan telekomunikasi. Jaringan telepon terpasang di Kabupaten Majalengka pada tahun 2002 sejumlah 1.048 SST, sedangkan pada tahun 2006 kapasitas terpasang mengalami kenaikan hingga mencapai
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-26
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
5.122 SST termasuk telepon umum dan wartel/kios telepon yang tersebar di seluruh Kecamatan. Selain itu, untuk wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh jaringan telekomunikasi kabel, terdapat jaringan telepon seluler untuk mendukung sistem telekomunikasi di Kabupaten Majalengka, terutama dalam bentuk format GSM (Global System Mobile) dengan jaringan berupa tiang-tiang Base Transreceiver Station (BTS) yang dilakukan oleh perusahaan operator swasta. Sedangkan bentuk pelayanan Pos di Kabupaten Majalengka adalah dalam bentuk Kantor Pos dan Pos Keliling beserta jaringannya untuk menjangkau seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Majalengka, dalam kurun waktu tahun 2002 sampai dengan tahun 2006, pelayanan Pos dan Giro dilayani oleh 1 (satu) buah Kantor Pos Giro dan dibantu oleh 22 kantor pos pembantu yang tersebar di kecamatan-kecamatan dan juga 93 pos keliling. Berdasarkan gambaran tersebut, karena pelayanan telekomunikasi kabel relatif lambat perkembangannya, maka untuk wilayah-wilayah perdesaan perlu terus
dikembangkan
sistem
jaringan
telekomunikasi
nirkabel
melalui
pemasangan BTS oleh operator celuler. Pelayanan persampahan di Kabupaten Majalengka, dari tahun 2002 sampai tahun 2006 masih dilayani oleh fasilitas 2 Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) yaitu TPA Heuleut dan TPA Talaga. Sampah di Kabupaten Majalengka berasal dari berbagai sumber seperti dari perumahan, pasar, rumah sakit, tempat-tempat umum, dan industri. Sampah organik dan rumah tangga mendominasi komposisi sampah yang dihasilkan di Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data tahun 2006, dari 7 kecamatan terlayani meliputi 6 kelurahan dan 22 desa dengan jumlah penduduk 163.745 jiwa. Rata-rata volume sampah terangkut setiap harinya sebesar 124,00 m3 dan dalam sebulan mencapai 3.720,00 m3. Sementara potensi timbulan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka saat ini setiap harinya mencapai 2.976,00 m3, dalam arti baru 4,20 persen saja sampah di Kabupaten Majalengka yang terangkut. Pelayanan persampahan dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 belum mampu melayani seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Adapun wilayah yang telah terlayani adalah Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Kadipaten, Cigasong, Rajagaluh, Cikijing, Talaga, sebagian Kecamatan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-27
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Dawuan dan Jatiwangi. Untuk penanganan sampah di Kabupaten Majalengka, bentuk pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah meliputi penyapuan jalan utama, pertokoan, pembersihan saluran-saluran di sepanjang jalan utama, dan penanganan sebagian permukiman. Pelayanan yang dilakukan untuk daerah permukiman hanya meliputi pengangkutan dan pembuangan akhir, sedangkan pengumpulan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Pada wilayah yang belum terlayani (sebagian besar berada di perdesaan) pada umumnya penduduk membersihkan sampah dengan cara menimbun dan membakar sampah secara masing-masing.
2.1.5. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka 2005-2015 adalah sebagai berikut : 1. Penataan ruang wilayah dilakukan berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. 2. Penataan ruang berdasarkan aspek administrasi, meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Majalengka. 3. Penataan ruang Wilayah Kabupaten Majalengka, mencakup dimensi penataan ruang daratan, penataan ruang udara. 4. Penataan ruang wilayah Kabupaten Majalengka diselenggarakan sebagai bagian integral dari kebijaksanaan penataan ruang nasional dan propinsi. 5. Penataan
ruang
Kabupaten
Majalengka
dilakukan
dengan
mempertimbangkan perwujudan visi dan misi Kabupaten Majalengka, serta hambatan dan tantangan yang ada, baik dari internal maupun eksternal wilayah Kabupaten Majalengka 6. Pembangunan sarana dan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten secara integral, sekaligus pembukaan layanan transportasi umum maupun kemudahan
pencapaian
(aksesibilitas)
ke
pusat-pusat
pertumbuhan
ekonomi daerah dan juga ke seluruh pelosok dalam rangka melayani kebutuhan transportasi yang terjangkau daya beli masyarakat umum;
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-28
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
7. Mempertahankan fungsi kawasan lindung, terutama area hutan lindung, kawasan konservasi, sungai dan mata air, ruang terbuka hijau, serta menata kawasan budidaya sehingga tidak mengalami degradasi. Pembangunan struktur ruang kabupaten selain berdasarkan adanya potensi
kecenderungan
(trend
oriented),
mengarah
pula
pada
faktor
pembentukan struktur ruang optimal (target oriented). Konsep struktur tata ruang Kabupaten Majalengka di masa mendatang dikembangkan melalui pengelolaan potensi sumber daya yang ada pada setiap wilayah kecamatan terhadap jenis kegiatan yang akan berkembang, pengembangan infrastruktur dan luasan wilayah sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing kecamatan yang dikehendaki. Berdasarkan pertimbangan kebijakan dasar pengembangan wilayah dan penataan struktur ruang di atas, maka secara makro konsep wilayah pengembangan Kabupaten Majalengka dibagi menjadi 3 (tiga) Wilayah Pengembangan (WP) Utama, yaitu : 1. Wilayah Pengembangan (WP) Utara, dengan fungsi utama pengembangan Kawasan Bandara, Kawasan Komersial (Perdagangan dan Jasa), Industri dan Pengembangan Perumahan, meliputi : Kecamatan Kadipaten, Kertajati, Jatitujuh, Dawuan, Jatiwangi, Ligung, dan Sumberjaya.
Dengan pusat
Wilayah Pengembangannya berada di Kecamatan Kadipaten. Wilayah ini sebagai simpul transportasi regional dan tataran transportasi lokal serta merupakan kawasan pengembangan industri yang maju dengan dukungan pasokan sumber daya alam yang melimpah dari wilayah selatan sebagai suporting bagi ketersediaan bahan baku industri olahan, wilayah ini merupakan wilayah yang potensial juga untuk pemasaran hasil industri dan produk jasa lainnya. 2. Wilayah Pengembangan (WP) Tengah, dengan fungsi utama pengembang kawasan
Pemerintahan,
Pendidikan,
Jasa,
Pelayanan
Sosial
dan
Pengembangan Perumahan, meliputi : Kecamatan Majalengka, Cigasong, Leuwimunding,
Palasah,
Panyingkiran,
Rajagaluh,
Sukahaji,
dan
Sindangwangi, dengan pusat Wilayah Pengembangannya berada di Kecamatan Majalengka. Kawasan ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan, pusat pendidikan, pelayanan sosial dan jasa, serta
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-29
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
pendukung kawasan perumahan dan pariwisata. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi pengembangan wilayah utara dan selatan terutama bagi sektor pelayanan dan penyediaan SDM yang handal baik di sektor industri maupun sektor pertanian dalam arti luas. Kemajuan di bidang industri dan pengolahan sumber daya alam sangat tergantung kepada tersediaanya sumber daya manusia yang terampil sebagai penggerak utama roda pembangunan wilayah pembangunan dengan membangun sekolah-sekolah kejuruan yang modern dan berkualitas. 3. Wilayah Pengembangan (WP) Selatan, dengan fungsi utama sebagai kawasan konservasi, pengembangan kegiatan Sosial Ekonomi berbasis Pertanian, dan Pengembangan Kawasan Pariwisata, meliputi : Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Talaga, Cikijing, Cingambul, Bantarujeg, dan Lemahsugih, dengan pusatnya di Kecamatan Talaga. Kawasan ini memiliki fungsi utama sebagai pusat pengembangan pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, dll), jasa pariwisata, pelayanan sosial, dan pelayanan umum. Dengan kata lain wilayah ini merupakan kawasan konservasi yang akan memberikan perlindungan bagi keberlangsungan WP Tengah dan WP Utara. Dengan demikian wilayah selatan menjadi wilayah produksi pertanian yang potensial sekaligus sebagai kawasan yang menjadi suplier bagi kebutuhan bahan baku sektor industri. Dalam kebijakan struktur tata ruang Kabupaten Majalengka, telah direncanakan Wilayah Utara pengembangan
Bandara
Kabupaten Majalengka sebagai kawasan
Majalengka,
industri
perdagangan,
jasa,
dan
perumahan. Hal ini tentunya akan membutuhkan lahan yang cukup luas. Di sisi lain, Wilayah Utara adalah merupakan sentra pertanian Kabupaten Majalengka berupa areal sawah irigasi teknis. Mengingat hal ini, perlu dicari solusi yang optimal dalam rangka merealisasikan dan mengembangkan kebijakan tata ruang yang ada dan juga mempertahankan areal sawah irigasi teknis di Kabupaten Majalengka.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-30
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
2.1.6. Politik Dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Majalengka tahun 2004 terdapat sebanyak 823.457 hak pilih dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih sebanyak 694.688 orang atau 84,34 persen, sedangkan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terdapat sebanyak 834.840 hak pilih dengan jumlah penduduk yang menggunakan hak pilih sebanyak 714.812 orang atau 85,62 persen. Pemilihan Umum tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai politik untuk mengisi 45 kursi keanggotaan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Untuk mengetahui secara jelas mengenai rekapitulasi perolehan suara dan peroleh kursi keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka pada Pemilu Tahun 2004 dapat dilihat melalui tabel berikut. Tabel 2.33 REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA DAN KURSI KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAJALENGKA PADA PEMILU TAHUN 2004 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. NO. 15. 16. 17. 18.
PARTAI PNI Marhaenisme PBSD Partai Bulan Bintang Partai Merdeka Partai Persatuan Pembangunan PPDK PPIB Partai Nasionalis Bung Karno Partai Demokrat PKPI PPDI PPNUI Partai Amanat Nasional PKPB PARTAI Partai Kebangkitan Bangsa Partai Keadilan Sejahtera Partai Bintang Reformasi Partai Demokrasi Indonesia
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
PEROLEHAN
PEROLEHAN
SUARA
KURSI
2.816 1.468 14.399 8.271 71.796 1.660 587 4.080 23.371 17.050 1.292 3.734 62.718 10.686
6 1 5 -
PEROLEHAN
PEROLEHAN
SUARA
KURSI
39.471 47.179 20.016 153.836
3 5 11
II-31
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
19. 20. 21. 22. 23. 24.
Perjuangan PDS Partai Golongan Karya Partai Patriot Pancasila PSI PPD Partai Pelopor
146.661 51.934 2.895 921 7.847 694.688
Jumlah
11 3 45
Sumber data : KPUD Kabupaten Majalengka
Secara umum, Demokrasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka sangat kondusif dan stabil. Hal ini merupakan modal awal yang penting bagi lebih berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipatif. Kondisi ini berkat kesatuan pandang dan rasa kebersamaan dari semua komponen baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat yang dibangun atas nilai budaya masyarakat. Seiring dengan bergulirnya reformasi, keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik perlu ditingkatkan. Demikian pula dalam keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan rasa memiliki
serta
rasa
bertanggungjawab
masyarakat
terhadap
hasil
pembangunan perlu ditingkatkan. 2.1.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Majalengka secara umum masih relatif terkendali. demikian,
Walaupun
masih ada pelanggaran dan beberapa kasus kriminal yang
menunjukkan masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Pada tahun 2006 gangguan keamanan dan ketertiban di Kabupaten Majalengka, sebanyak 172 kejadian, diantaranya yang paling banyak terjadi yaitu pencurian, kenakalan remaja, pelanggaran lalu lintas serta masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap peraturan daerah. Kondisi Kamtibmas yang stabil memberikan keyakinan dan kepercayaan yang besar kepada masyarakat dan dunia usaha, sehingga menumbuhkan kesadaran tentang hak dan kewajiban untuk turut memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kewaspadaan dalam upaya mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-32
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
ini dapat mendorong pula tegaknya hukum sehingga tercipta rasa keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Salah satu kewenangan strategis daerah adalah dalam fungsi pelayanan umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu perumusan kebijakan strategis yang mengarah pada penciptaan kondisi yang kondusif terus dikembangkan
dengan
melibatkan
secara
aktif
peran
dan
dukungan
masyarakat. Dalam penegakan peraturan daerah, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat pemerintah Kabupaten Majalengka telah membentuk lembaga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengawasan, penegakan, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah yang berlaku. 2.1.8. Hukum Penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta
dalam penyelenggaraan
pengetahuan
dan
pemerintahan
pemahaman
aparatur
masih
perlu
perlu
ditingkatkan,
ditingkatkan
sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dilakukan berlandaskan hukum demikian pula kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan. Kondisi ini harus ditangani dengan baik dan benar termasuk di dalamnya peningkatan kompetensi aparatur penegak hukum, sehingga masyarakat dapat merasakan pemberlakuan perlindungan hukum secara adil tanpa adanya diskriminasi hukum dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terkait dengan itu, maka institusi penegak hukum harus dapat mengoptimalisasi tugas dan fungsinya serta dapat diimplementasikan secara baik dan benar, transparan dan akuntabel sehingga dapat mendukung penegakan supremasi hukum. Selain itu telah dilaksanakan sosialisasi masalah trafficking, perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-33
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Produk Perda tahun 2002 sebanyak 20 buah, tahun 2003 sebanyak 9 buah, 2004 sebanyak 34 buah, tahun 2005 sebanyak 14 buah, dan tahun 2006 sebanyak 14 buah. 2.1.9. Aparatur Keadaan aparatur di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2006 sejumlah 12.460 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri dari 7.592 laki-laki dan 4.472 perempuan. Dari jumlah tersebut, terdiri dari Pejabat Eselon II sebanyak 23 orang; Pejabat Eselon III sebanyak 125 orang; Pejabat Eselon IV sebanyak 551 orang; dan Pejabat Eselon V sebanyak 78 orang. Apabila dilihat dari golongan dapat digambarkan sebagai berikut : Golongan IV sebanyak 2.783 orang; Golongan III sebanyak 7.379 orang; Golongan II sebanyak 2.113 orang; dan Golongan I sebanyak 185 orang. Sementara itu jumlah CPNS sebanyak 173 orang terdiri dari CPNS Golongan III sebanyak 92 orang dan CPNS Golongan II sebanyak 81 orang. Kemudian, jumlah tenaga honorer / pegawai tidak tetap sebanyak 3.506 orang. Jumlah aparatur pemerintah desa sebanyak 2.737 orang dengan kualifikasi tingkat pendidikan SD sederajat 50,92 persen, SLTP sebanyak 22,01 persen, SLTA sebanyak 22,52 persen, Diploma sebanyak 1,90 persen, dan S1 sebanyak 2,60 persen. Secara umum dari segi kuantitas dan kualitas aparatur pemerintah di Kabupaten Majalengka sampai saat ini belum memadai. Rasio tenaga administrasi dan profesi guru sudah memadai, sedangkan rasio tenaga medis, perencana, auditor, penyuluh pertanian, dan akuntan relatif masih kurang. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kinerja birokrasi antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, penataan regulasi dan peningkatan pengawasan. Meskipun demikian, pada kenyataannya kinerja birokrasi masih belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, antara lain tercermin dari masih adanya penyelenggaraan pelayanan yang belum sesuai dengan aturan baik dalam pelayanan administratif maupun dalam pelayanan jasa dan pelayanan pengadaan barang/jasa.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-34
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
2.1.10.
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan berencana untuk mengelola sumberdaya alam secara bijaksana dalam pembangunan
yang
berkelanjutan
Penggunaan
sumberdaya
secara
untuk
meningkatkan
bijaksana
mutu
berarti
hidup.
senantiasa
mempertimbangkan dan memperhitungkan dampat setiap kegiatan terhadap lingkungan serta kemampuan sumberdaya untuk menopang pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Majalengka di masa depan akan semakin berat, sehubungan dengan rencana pembangunan Bandara Majalengka, Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Kawasan Industri Tekstil dan Produk Tekstil ataupun rencana Waduk Jatigede. Di Kabupaten Majalengka terdapat beberapa kegiatan yang berpotensi sebagai sumber pencemaran dan perusakan lingkunan hidup. Pencemaran lingkungan dapat diakibatkan dari kegiatan yang menghasilkan polusi udara, limbah padat ataupun limbah air. Beberapa usaha atau kegiatan di Kabupaten Majalengka yang selama ini berpotensi mencemari lingkungan diantaranya usaha pencelupan jeans, usaha pengolahan tepung tapioka, usaha tempe tahu, kegiatan ekplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi, industri genteng dan bata, industri pengolahan batu kapur, dan Tempat Pengelolaan Akhir Sampah. Sementara itu, kerusakan lingkungan dapat diakibatkan dari pengelolaan atau ekploitasi lingkungan diambang batas kewajaran dan tidak memperhatikan keramahan terhadap lingkungan. Potensi kerusakan lingkungan di Kabupaten Majalengka diantaranya kegiatan penambangan bahan galin Golongan C, baik di sungai ataupun di darat, kegiatan penebangan hutan liar, kegiatan pertanian di lereng gunung (Gunung Ciremai dan Gunung Cakrabuana), dan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan sejenisnya. Hutan merupakan salah satu modal pembangunan yang harus terus dijaga kelestariannya sehingga keberadaan hutan dapat berfungsi sebagai stabilisator kehidupan mahluk hidup. Air, iklim, flora, fauna juga manusia mempunyai keterikatan dan ketergantungan yang erat dengan hutan.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-35
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Di Kabupaten Majalengka pengelolaan hutan sebagian besar dikelola oleh Perum Perhutani / KPH Majalengka yaitu seluas 18.473,17 Ha yang terbagi dalam 5 (lima) BKPH (Majalengka, Maja, Talaga, Ciwaringin, dan Cibenda). Status kawasan hutan lindung Gunung Ciremai mengalami perubahan menjadi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan R.I nomor SK 424/menhut-II/2004 tanggal 19 Oktober 2004 tentang perubahan status hutan lindung menjadi kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, dengan luas ± 15.500 (lima belas ribu lima ratus) Ha yang terletak di Kabupaten Majalengka dan Kuningan dan yang masuk dalam wilayah Kabupaten Majalengka seluas 6.933,13Ha (5,76 %) dari total luas wilayah Kabupaten Majalengka. Berdasarkan data tahun 2002, luas lahan kritis 42.140,02 Ha, sedangkan pada tahun 2006 menjadi seluas 26.260,61 Ha. Atau ada penurunan seluas 15.879,41 Ha. Berdasarkan kebijakan pola tata ruang Propinsi Jawa Barat dan Kabupaten Majalengka, ditetapkan luas kawasan lindung sebesar 40,76% dari luas wilayah Kabupaten Majalengka. Kondisi saat ini baru 15,85% yang telah ada, sehingga perlu pelestarian kawasan – kawasan lainnya yang dapat diberi fungsi lindung. Sementara itu, hutan produksi dan lahan – lahan di lereng pegunungan saat ini oleh masyarakat sekitar telah dijadikan menjadi lahan budidaya berupa areal perkebunan dan palawija/holtikultura. Mengingat hal ini, perlu adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya kawasan lindung sebagai kawasan konservasi yang akan memberikan kelangsungan hidup masyarakat Majalengka di masa yang akan datang.
2.2. TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH 2.2.1. Sosial Budaya Dalam kurun waktu 20 tahun mendatang, Kabupaten Majalengka akan mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup pesat. Jumlah penduduk
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-36
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
pada tahun 2006 sebanyak 1.179.136 jiwa dan diperkirakan pada tahun 2025 akan mencapai sekitar 1.359.264 jiwa. Sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jenjang pendidikan yang ditamatkan, meningkatnya kemampuan
membaca
dan
menulis,
menurunnya
angka
kelahiran,
meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, menurunnya tindak kekerasan, berkurangnya ekploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta meningkatnya tingkat kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Namun
demikian,
pertumbuhan
penduduk
pengendalian tetap
perlu
terhadap
kuantitas
diperhatikan
untuk
dan
laju
menciptakan
pertumbuhan penduduk yang seimbang ditandai dengan jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari pada jumlah penduduk usia non produktif. Kondisi tersebut perlu diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan SDM yang berkualitas, berproduktivitas dan memiliki daya saing. Dengan demikian, pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas SDM. 1. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kependudukan adalah menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menekan angka kelahiran,
mengendalikan
mobilitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk. 2. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi; penurunan penduduk yang buta aksara; menurunnya kesenjangan pendidikan antara yang kaya dan miskin, desa dan perkotaan serta antara jenis kelamin. Tantangan lain adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga pendidikan dapat mendorong dan berperan dalam pembangunan daerah termasuk dalam mengembangkan nilai-nilai budaya dan moral.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-37
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
3. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesehatan adalah mengurangi kesejangan status kesehatan masyarakat, meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, dan pemerataan
jumlah tenaga kesehatan serta
fasilitas kesehatan. 4. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pemuda dan olahraga, antara lain mengoptimalkan
partisipasi
pemuda
dalam
pembangunan
serta
meningkatkan prestasi olahraga. Semetara itu tantangan yang dihadapi dalam bidang seni dan budaya adalah meningkatkan pemahaman, mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai seni dan budaya sebagai jatidiri. 5. Tantangan
yang
dihadapi
dalam
pembangunan
agama
adalah
mengaplikasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan kerukan intern dan antar umat beragama serta memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat dalam melaksanakan ajaran agamanya. 6. Tantangan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan; mengurangi tindak kekerasan; ekploitasi; meningkatkan
kesejahteraan
dan
menghilangkan
diskriminasi
serta
peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. 7. Tantangan yang dihadapi dalam bidang kesejahteraan sosial adalah menurunkan jumlah penduduk miskin, meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap layanan bantuan sosial, meningkatkan antisipasi terhadap
berbagai
krisis
sosial
dan
bencana alam,
meningkatkan
pemenuhan kebutuhan sosial dasar masyarakat serta meningkatkan cakupan jaminan sosial masyarakat. 8. Tantangan
yang
dihadapi
dalam
bidang
ketenagakerjaan
adalah
meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan kesempatan kerja, dan meningkatkan perlindungan tenaga kerja. 2.2.2. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Derasnya arus globalisasi menuntut peningkatan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan Iptek. Penguasaan terhadap Iptek diharapkan mampu memainkan peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-38
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tantangan ke depan diantaranya adalah meningkatkan ketersediaan kuantitas dan kualitas sumber daya Iptek, baik SDM, sarana prasarana maupun pembiayaan; serta pengembangan budaya Iptek di tengah masyarakat. 2.2.3. Perekonomian Persaingan investasi dan persaingan antar daerah ke depan akan semakin ketat, oleh karena masing-masing daerah berupaya menambah lapangan kerja dan mengurangi penduduk miskin. Sehubungan dengan itu setiap daerah berupaya secara maksimal untuk melakukan promosi potensi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif untuk masuknya investasi. Potensi hadirnya Bandara Majalengka, pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan, Pembangunan Jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan dan Waduk Jati Gede akan menambah peluang investasi di Kabupaten Majalengka pada masa yang akan datang. Selain itu, perekonomian daerah dihadapkan pada perekonomian global dan
liberalisasi perdagangan dunia, antara lain diberlakukannya kawasan
perdagangan bebas Asean Free Trade Area (AFTA) yang telah dimulai tahun 2003, perdagangan bebas bagi perekonomian maju dikawasan Asia Pasifik yang dimulai tahun 2010, dan tahun 2020 mulai berlaku perdagangan bebas dalam kerangka GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang menjadi dasar pelaksanaan WTO (World Trade Organization). Pemanfaatan setiap peluang yang ada merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Majalengka antara lain sebagai berikut: 1. Transformasi struktural dalam perekonomian. Arah transformasi struktur perekonomian berkembang ke arah terbentuknya struktur perekonomian yang lebih seimbang. Hal ini mempertegas bahwa pembangunan pertanian memberikan kesempatan tumbuh dan berkembangnya sektor industri dan jasa, sehingga terbangunnya struktur perekonomian yang seimbang antara sektor pertanian dengan sektor industri dan jasa yang semakin besar peranannya dalam PDRB. Namun dalam faktanya, transformasi struktural tersebut belum disertai dengan transformasi struktural ketenagakerjaan. Sehingga tantangan yang dihadapi ke depan adalah menterpadukan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-39
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
transformasi struktural perekonomian yang seimbang dengan transformasi struktural ketenagakerjaannya; 2. Pemilikan Lahan yang semakin sempit. Tantangan dalam memberdayakan para
petani
berlahan
sempit
sebagai
pengembangan dan penciptaan
pelaku
agribisnis
sistem kelembagaan
yang
melalui mampu
menjamin petani memenuhi skala usaha yang efisien dan menghasilkan komoditas andalan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan tarap hidup masyarakat. 3. Pemasaran dan mutu produk. Sampai saat ini, kendala utama yang berkaitan dengan pemasaran antara lain persoalan transparansi harga, distribusi dan pemasaran yang belum efisien. Hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus dicari solusinya selain itu Pengembangan mutu produk merupakan tantangan yang harus dilakukan secara by process mulai dari tingkat budidaya, pengolahan hingga pemasarannya, baik untuk konsumsi domestik maupun ekspor; 4. Kelembagaan dan kemitraan. Lemahnya posisi tawar produsen disebabkan oleh belum berimbangnya kemampuan antar pelaku. Tantangan yang dihadapi
adalah
meningkatkan
pertumbuhan
dan
pengembangan
pengusaha-pengusaha di perdesaan dan mengembangkan usaha dengan pola-pola kemitraan; 5. Permodalan dan investasi. Tantangan ke depan adalah bagaimana merumuskan kebijakan guna menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga
dapat
merangsang
investor
untuk
berinvestasi
berbasis
perdesaan, serta mengembangkan skim kredit yang disesuaikan dengan karakteristik dari jenis usaha yang dikembangkan oleh pelaku bisnis di perdesaan. 2.2.4. Sarana dan Prasarana Perkembangan sarana dan prasarana pada masa yang akan datang dipengaruhi oleh rencana pembangunan diantaranya pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan, rencana jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan, rencana pembangunan Bandara Majalengka, rencana kawasan industri tekstil terbuka,
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-40
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
rencana pembangunan waduk Jatigede dan rencana pelabuhan internasional Cirebon.
Dengan
adanya
rencana
tersebut
secara
langsung
akan
mengakibatkan tingginya pertumbuhan penduduk,yang berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan inprastruktur transportasi, sumber daya air, energi,
lahan
perumahan
dan
permukiman,
dan
sarana
pelayanan
persampahan. Tantangan yang dihadapi pada bidang transportasi adalah pemerataan dan
peningkatan aksesibilitas
baik internal maupun eksternal
melalui
pengembangan sarana angkutan, mengembangkan jaringan jalan menuju pusat-pusat produksi, ekonomi dan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang dilakukan melalui pemantapan, peningkatan dan pengembangan prasarana jalan dan jembatan serta prasarana terminal. Tantangan yang dihadapi bidang sumber daya air adalah adanya pengaturan air yang efisien dan efektif, perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian, pelestarian kawasan sekitar mata air dan kawasan-kawasan konservasi,serta
pemanfaatan
sumber
air
baku
baru
dengan
tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan. Tantangan yang dihadapi bidang energi adalah mengembangkan sumber-sumber daya energi baru (eksploitasi) dengan memanfaatkan Iptek melalui pengembangan sumber-sumber energi alternatif dan pemanfaatan sumber daya mineral. Tantangan yang dihadapi bidang telekomunikasi adalah pengembangan dan pemerataan jaringan telekomunikasi kabel dan nir kabel terutama pada wilayah - wilayah perdesaan; Pemanfaatan jaringan telekomunikasi sebagai media dalam mengembangkan teknologi untuk kegiatan perekonomian dan kegiatan lainnya. Tantangan yang dihadapi dalam bidang perumahan dan permukiman adalah
pengembangan
perumahan
dan
permukiman
melalui
pola
pembangunan rumah vertikal sebagai antisipatisi terhadap keterbatasan lahan, harga lahan yang semakin tinggi dan terjaganya keberadaan lahan pertanian potensial serta mewujudkan perumahan dan permukiman serta relokasi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-41
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
permukiman sebagai dampak dari rencana pembangunan Bandara Majalengka dan daerah rawan bencana. Tantangan
yang
dihadapi
dalam
bidang
persampahan
adalah
mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih efektif baik oleh pemerintah maupun masyarakat berbasis teknologi yang ramah lingkungan yang dapat memberikan manfaat untuk keperluan pertanian ataupun sebagai sumber energi.
2.2.5. Pengembangan Wilayah dan Penataan Ruang Tantangan pengembangan wilayah dan penataan ruang di Kabupaten Majalengka ke depan adalah menjaga konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan,
dan
pengendalian
ruang,
pengembangan
pusat-pusat
pertumbuhan, mengurangi kesenjangan pembangunan antara di perkotaan dan perdesaan. Kawasan-kawasan strategis dikembangkan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut: 1. Potensi sumber daya unggulan yang dikembangkan di masing-masing wilayah pengembangan. 2. Rencana pembangunan Bandara Majalengka, pembangunan jalan tol dan pembangunan strategis lainnya yang berdampak pada peningkatan aktivitas sosial ekonomi terutama pengendalian dan penataan penduduk serta alih fungsi lahan. 3. Rencana pembangunan Waduk Jati Gede yang berdampak pada peningkatan
areal
sawah
irigasi
teknis
serta
perencanaan
dan
pengendalian alih fungsi lahan. 2.2.6. Politik Tantangan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan dalam pembangunan politik adalah melaksanakan proses politik dan mengembangkan budaya politik yang lebih demokratis agar demokrasi berjalan bersamaan dan berkelanjutan sehingga sasaran demokrasi yang bersifat prosedural dan substansial dapat tercapai.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-42
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
2.2.7. Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan seperti banyaknya berbagai masalah sosial (kemiskinan dan pengangguran), disiplin dan kesadaran masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan. Tantangan yang akan dihadapi ke depan yaitu meningkatkan profesionalisme aparat, optimalisasi fungsi institusi-institusi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat.
2.2.8. Hukum Di bidang hukum dalam 20 tahun ke depan diharapkan terwujudnya penegakan hukum, dibuktikan dengan semakin menurunnya pelanggaran hukum baik oleh masyarakat maupun aparatur. Tantangan dalam bidang hukum ke depan adalah bagaimana menciptakan masyarakat dan aparatur Kabupaten Majalengka yang sadar dan taat hukum serta penghormatan terhadap HAM.
2.2.9. Aparatur Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka saat ini sudah mulai dirasakan. Untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik dibutuhkan suatu upaya yang lebih terintegrasi dalam mendorong peningkatan kinerja aparatur. Penyelenggaraan
tata pemerintahan yang baik, bersih dan
bertanggung jawab merupakan salah satu upaya strategis untuk mewujudkan Majalengka yang maju dan sejahtera. Tantangan ke depan kaitan dengan kinerja aparatur, adalah peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penataan birokrasi pemerintah daerah yang efektif dan efisien termasuk di dalamnya aparatur pemerintahan desa. 2.2.10.
Sumber daya Alam dan Lingkungan Hidup
Keberhasilan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup ditandai oleh terwujudnya keseimbangan antara penggunaan sumber daya
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-43
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
alam dengan daya dukung lingkungannya, sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Tantangan pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup kedepan diantaranya adalah :
Tingkat pencemaran lingkungan yang diperkirakan semakin meningkat, yang dapat berakibat pada perubahan iklim (climate changes) serta pemanasan global (global warming);
Pencegahan terhadap kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan degradasi; dan
Perlindungan dan pengamanan terhadap kawasan-kawasan konservasi dan kawasan rawan bencana.
2.3. Modal Dasar Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Majalengka. Adapun potensi strategis yang dimiliki sebagai modal dasar pembangunan adalah : 1. Posisi wilayah Kabupaten Majalengka yang Strategis; 2. Ketersediaan Sumber daya Alam yang Potensial; 3. Jumlah penduduk yang relatif besar dan agamis; dan 4. Karakteristik Budaya Lokal.
2.3.1. Posisi wilayah Kabupaten Majalengka yang Strategis Dalam sistem perencanaan struktur tata ruang Propinsi Jawa Barat, Majalengka berada di antara Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Bandung dan PKN Cirebon dengan PKW Kadipaten (Majalengka), serta akses menuju Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Indramayu dan PKW Tasikmalaya. Rencana struktur tata ruang Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka memiliki posisi strategis yang penataannya lebih diprioritaskan. Posisi strategis Kabupaten Majalengka akan didukung oleh beberapa kawasan strategis, sebagai berikut :
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-44
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
1. Kawasan Cepat Tumbuh yaitu kawasan di sepanjang koridor jalan negara Bandung-Cirebon, sepanjang koridor rencana jalan Tol Cikopo-Palimanan, jalan Tol Cisumdawu, dan kawasan sekitar Bandara Majalengka serta poros Kadipaten-Majalengka. 2. Kawasan Potensial Tumbuh yaitu kawasan di Bagian Selatan Kabupaten Majalengka sepanjang koridor jalan Lemahsugih-Bantarujeg-Talaga-Cikijing. 2.3.2. Ketersediaan Sumber Daya Alam yang Potensial Sumber daya alam yang potensial yang dimiliki berupa sumber daya lahan (pertanian, perkebunan dan kehutanan), pertambangan, sumber daya air, Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), obyek wisata, sumber daya hutan, serta minyak dan gas alam yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan perekonomian daerah. 2.3.3. Jumlah penduduk Majalengka yang relatif besar dan agamis. Jumlah penduduk Kabupaten Majalengka yang diperkirakan pada tahun 2025 mencapai 1.359.264 juta penduduk, dengan tingkat kualitas SDM yang semakin
meningkat,
merupakan
suatu
potensi
dalam
pelaksanaan
pembangunan daerah melalui pemenuhan tenaga kerja lokal yang berkualitas. Mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka adalah beragama Islam. Kedewasaan
pemahaman
agama
telah
mendorong
masyarakat
mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam segala aspek kehidupan serta kerukunan hidup antar umat beragama dapat terjalin dengan baik. 2.3.4. Karakteristik Budaya Lokal Penduduk Majalengka merupakan campuran kelompok etnik pendatang yang berbaur dengan masyarakat asli sehingga memiliki khas dan keunikan dalam keragaman corak budaya. Potensi budaya daerah Majalengka tercermin dalam corak dan tata kehidupan, corak kesenian, kreasi produk unggulan, bahasa maupun adat istiadat dan nilai-nilai kegotong royongan. Potensi keragaman etnik dan budaya ini apabila dikelola secara bijaksana, dewasa dan demokratis merupakan potensi yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
II-45
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
3.1. VISI PEMBANGUNAN DAERAH Berdasarkan
hasil
evaluasi
pembangunan
daerah
Kabupaten
Majalengka, serta mencermati dinamika pembangunan Regional dan Nasional, teridentifikasi beberapa tantangan yang akan dihadapi selama dua puluh tahun ke depan. Tantangan tersebut selain merupakan peluang dan harapan, juga dapat menjadi penghalang dan tabir yang perlu dihadapi dan dipecahkan dengan mempertimbangkan potensi atau modal dasar yang dimiliki. Pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Majalengka telah menempatkan perekonomian yang bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. Kondisi tersebut menjadi landasan dan modal dasar serta titik awal guna menuju kemajuan dan kesejahteraan yang dicitacitakan pada 20 tahun ke depan. Dalam
rangka
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat,
sasaran
pembangunan bukan hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, melainkan juga pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas SDM menempatkan manusia sebagai titik sentral, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan, sehingga masyarakat mampu berperan aktif dalam semua proses kegiatan pembangunan. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas SDM baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek ekonomi (daya beli) maupun aspek moralitas (iman dan taqwa). Dengan makin meningkatnya
kualitas
SDM, diharapkan mampu
mengelola potensi daerah secara optimal, memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan Kabupaten Majalengka di masa yang akan datang, sehingga dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Majalengka “Sindangkasih Sugih Mukti Majalengka Bagja Raharja”. Guna mewujudkan cita-cita tersebut, diperlukan tahapan-tahapan perencanaan pembangunan yang menjadi guide lines dalam pelaksanaan PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
III-1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
pembangunan. Salah satu bentuk tahapan perencanaan pembangunan itu adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 20 (dua puluh) tahunan. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan komitmen yang berkembang di masyarakat, maka Kabupaten Majalengka menetapkan visi Pembangunan Daerah 2005-2025 yaitu : “KABUPATEN MAJALENGKA MAJU DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN MASYARAKAT YANG BERIMAN DAN BERTAQWA“ MAJU Dalam visi ini, maju mengandung makna : Terwujudnya Kabupaten Majalengka yang lebih baik dari waktu ke waktu, yang ditandai dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan mempunyai nilai kompetitif.
SEJAHTERA Dalam visi ini, sejahtera mempunyai makna : Suatu keadaan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat serta diikuti peningkatan pendidikan, kesehatan, daya beli dan rasa aman masyarakat.
IMAN DAN TAQWA Dalam Visi ini, iman dan taqwa mempunyai makna Sebagai nilai filosofi dan landasan dalam melaksanakan aktivitas guna pencapaian visi dan misi yang ditetapkan melalui pengamalan ajaran agama secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diimplementasikan pada setiap bentuk kehidupannya dalam rangka pembangunan masyarakat yang berkualitas, yaitu bermoral, berbudaya, dan produktif serta mampu bekerjasama.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
III-2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
3.2. MISI PEMBANGUNAN DAERAH Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas maka ditetapkan Misi sebagai berikut: 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat,
cerdas
dan
berkehidupan
layak
serta
menguasai
ilmu
pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Membangun manusia berkualitas, berproduktifitas, berdaya saing, melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, sehat, cerdas, berkehidupan layak, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan bertaqwa dengan memiliki derajat kesehatan, tingkat pendidikan,
dan
daya
beli
yang
tinggi
disertai
penguasaan
Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. Perekonomian yang stabil adalah perekonomian yang dapat bertahan dari pengaruh perekonomian eksternal (global, nasional dan regional) dengan terciptanya keterkaitan dan saling mendukung antar sub sektor secara seimbang, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas yang seimbang antara penyerapan tenaga kerja dengan pertumbuhan investasi. Kekuatan utama perekonomian daerah berada pada sektor agribisnis didukung oleh sektor ekonomi lainnya berbasis ekonomi kerakyatan yang memiliki 2 (dua) dimensi yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta faktor produksi dan asset produktif dimiliki dan dikelola oleh sebagian besar masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
III-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tujuan misi ini adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah terutama sektor pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa dengan mengembangkan berbagai potensi unggulan daerah terutama sektor pertanian dalam suatu sistem pembangunan agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, budi daya, pengolahan, pemasaran dan subsistem jasa penunjang dengan basis ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, mempromosikan perdagangan dan investasi, mengembangkan pariwisata, kemitraan antar-pelaku ekonomi, dengan melibatkan seluruh masyarakat (stakeholders) dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. Terwujudnya suatu infrastruktur yang mantap di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka disertai adanya peningkatan dan pengembangan beberapa infrastruktur pada wilayah strategis untuk mendukung peningkatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Tujuan misi ini adalah untuk menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana wilayah dalam rangka mendukung peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat, serta pengembangan potensi pusat–pusat pertumbuhan wilayah. 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Pencapaian kondisi pemerintahan dapat terselenggara secara seimbang berdasarkan prinsip-prinsip good governance dengan kerjasama semua
komponen
pelaku
pembangunan,
melalui
proses
tersebut
diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergis. Tujuan misi ini adalah untuk mewujudkan sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, responsif, kesetaraan, keadilan,
efektivitas dan
efisiensi, akuntabilitas,
serta dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
III-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Terwujudnya pemanfaatan potensi sumber daya alam secara bijaksana dan lestari dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dan budidaya. Tujuan misi ini adalah untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
dengan
memperhatikan
daya
dukung,
daya
tampung
dan
keseimbangan lingkungan.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
III-5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
BAB IV ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025
Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka tahun 2005-2025 adalah mewujudkan Visi “Kabupaten Majalengka Maju dan Sejahtera Berlandaskan masyarakat yang beriman dan bertaqwa “. Tolok ukur keberhasilan pencapaian visi tersebut dalam kurun waktu 20 tahun mendatang ditandai dengan pencapaian Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 81,77, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,54 persen, dan jumlah penduduk miskin 11,20 persen. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan jangka panjang daerah diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : A. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 1. Meningkatnya derajat kesehatan ditandai dengan tercapainya Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 70,26 tahun; 2. Meningkatnya kualitas pendidikan yang ditandai dengan tercapainya Rata-rata Lama Sekolah 9,29 dan Angka Melek Hurup 98,63 persen; 3. Meningkatnya daya beli masyarakat yang ditandai dengan pencapaian Paritas Daya Beli sebesar Rp 661.140,00. 4. Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing ditunjukan dengan penguasaan keterampilan, menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan budaya daerah serta bermoral dan berakhlak mulia; 5. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk dengan pertumbuhan 0,80 persen.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-1
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
B. Terwujudnya perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan 1. Tercapainya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majalengka
atas
dasar
harga
konstan
tahun
2000
sebesar
Rp. 13.799.945.112.640. 2. Tercapainya PDRB per kapita atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 10.062.417. 3. Tercapainya
pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas
dan
berkesinambungan dengan ditandai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada kisaran 9,78 -10,08 persen. C. Terwujudnya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan 1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi dengan kondisi jalan Nasional, jalan propinsi, jalan Kabupaten dan jalan desa dalam keadaan baik, ketersediaan terminal yang representatif sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap aktivitas sosial ekonomi. 2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi dengan kondisi irigasi teknis 49,25 persen dalam kondisi baik dan berfungsi secara optimal. 3. Terpenuhinya
pelayanan
sosial
dasar
masyarakat,
dengan
ketersedian aksesibilitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan rumah tangga yang menggunakan sumber air minum bersih sebesar 96,01 persen. 4. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-2
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
D. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik 1. Meningkatnya profesionalisme aparatur, yang bermuara kepada peningkatan pelayanan masyarakat, 2. Meningkatnya
kualitas
birokrasi pemerintahan
dalam rangka
peningkatan pelayanan masyarakat. E. Terwujudnya Kelestarian Lingkungan Hidup 1. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan proporsi kawasan lindung 40,76 persen dan kawasan budidaya 59,24 persen. 2. Terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. 3. Terwujudnya masyarakat yang peduli lingkungan.
4.1. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH 2005 – 2025 Arah Pembangunan Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam dua puluh tahun ke depan disusun sebagai upaya/strategi untuk mencapai kondisi yang diharapkan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang pada tahun 2025, dengan memperlihatkan indikator keberhasilannya pada setiap periode lima tahun. Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, maka ditetapkan Arah Pembangunan Jangka Panjang sebagai berikut : 4.1.1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, sehat, cerdas dan berkehidupan layak serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Majalengka yang maju dan sejahtera sehingga mampu berdaya saing pada era globalisasi. 1. Meningkatkan derajat kesehatan Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-3
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
hidup, menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat diarahkan melalui berbagai upaya baik yang sifatnya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif. Upaya promotif dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, peningkatan pemahaman dan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) terutama pada tatanan rumah tangga, institusi pendidikan, dan institusi kesehatan. Pemahaman dan penerapan PHBS harus ditanamkan sejak dini kepada siswa didik, serta didukung oleh tersedianya sarana kesehatan di lingkungan sekolah, di lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum. Upaya
preventif
dilakukan
melalui
peningkatan
kualitas
lingkungan, tersedianya sarana air bersih dan sanitasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat. Pengembangan dan penerapan budaya bersih dan sehat harus didukung oleh tersedianya sarana prasarana sosial dasar lingkungan (PSDL). Upaya kuratif dilakukan untuk mengatasi masalah kesehatan yang terjadi dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan
Rumah
Sakit,
Puskesmas
dan
jejaringnya
melalui
pengembangan sarana prasarana kesehatan yang didukung oleh tersedianya tenaga kesehatan yang proporsional, profesional dan ketersediaan obat serta pemberdayaan tenaga kesehatan tradisonal yang terlatih. Upaya Rehabilitatif dilakukan untuk pembatasan kecacatan dan keparahan suatu masalah kesehatan yang dapat dilakukan baik dari segi fisik, mental maupun sosial yang dapat dilakukan di tingkat keluarga, lingkungan sosial maupun institusi pemberi pelayanan kesehatan baik Rumah Sakit mapun Puskemas dan jejaringnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan yang proporsional dan profesional.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-4
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Dalam rangka mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat dilakukan secara bertahap dengan prioritas pelayanan pada masyarakat kurang mampu dan secara bertahap meningkatkan peran serta swasta dan kemandirian masyarakat dalam menyelenggarakan sistem kesehatan daerah. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan Pembangunan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam mencapai kemajuan di berbagai kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu, pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan masyarakat di masa depan, bahkan sebagai bekal dalam menghadapi era global yang sarat dengan persaingan. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan pendidikan diarahkan pada pendidikan sejak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter manusia yang berkualitas dalam rangka mengembangkan sikap, nilai-nilai, pengetahuan dan daya cipta. Keberhasilan pendidikan anak usia dini merupakan pondasi yang kokoh bagi terbangunnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pada tahap selanjutnya mendukung keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun. Peningkatan pemerataan dan perluasan akses pendidikan harus dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam
memperoleh
pendidikan.
Dengan
demikian,
pendidikan harus dinikmati oleh seluruh masyarakat termasuk bagi anakanak yang mempunyai berkebutuhan khusus (inklusi) dengan ditunjang oleh ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat. Peningkatan
mutu dan relevansi pendidikan harus dilakukan
dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan sehingga dapat menciptakan lulusan yang mempunyai daya saing dan mampu menjawab kebutuhan pasar, kesempatan kerja dan berkembangnya
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-5
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
industri di daerah. Selain itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kemampuan
siswa
dalam
penguasaan
teknologi
informasi
dan
keterampilan lainnya (life skill) serta penguasaan bahasa asing (Bahasa Inggris, Bahasa Mandarin, dan lain-lain). Upaya tersebut harus ditunjang oleh kurikulum pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sekolah unggulan, pengembangan sekolah berstandar internasional, pembentukan dan pengembangan berbagai sekolah menengah kejuruan (SMK) berbasis life skill, pengembangan lembagalembaga pendidikan keterampilan serta didukung pula oleh pemerataan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kualifikasi akademik dan sertifikasi. Peningkatan tata kelola dan pencitraan publik tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus dilakukan dalam rangka pengembangan kapasitas
dan
kompetensi
aparat
pengelola
pendidikan
melalui
pemberian reward and punishment serta peningkatan kemampuan pengelolaan pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, perlu pula ditingkatkan sinergitas fungsi instansi pengelolaan pendidikan dengan membangun suatu sistem informasi pendidikan sehingga seluruh data kebutuhan pengelolaan pendidikan terintegrasi dan dapat diakses dengan cepat dan mudah. Pembinaan dan dukungan terhadap Lembaga Perguruan Tinggi dilakukan agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, perlu pula pengembangan perguruan tinggi lainnya yang berbasis teknologi. Dengan demikian, terjalin kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk
meningkatkan
pengetahuan
masyarakat
perlu
dikembangkan minat dan budaya baca sehingga masyarakat mampu meningkatkan
pengetahuannya
meningkatkan
kesejahteraan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
sebagai hidupnya
bekal melalui
dalam
rangka
pengembangan
IV-6
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
perpustakaan
baik
perpustakaan
sekolah
maupun
perpustakaan
masyarakat. Keberhasilan
pembangunan
pendidikan
bukan
hanya
tanggungjawab pemerintah, oleh karena itu harus didukung oleh kemitraan dan partisipasi masyarakat serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Melalui berbagai upaya di atas, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. 3. Meningkatkan pemahaman, pengamalan agama dan budaya Dalam upaya memperkokoh pembangunan dalam bidang agama dan budaya diarahkan pada penanaman nilai-nilai keagamaan sejak dini kepada anak baik pada lingkungan formal maupun lingkungan non formal. Begitu pula tenaga pendidik harus dapat menjadi suri tauladan bagi siswa didik, menanamkan budi pekerti, dan membangunan lingkungan sekolah yang agamis. Untuk itu, perlu dikembangkan kurikulum pendidikan berbasis agamis pada semua jenjang pendidikan dan tersedianya sarana prasarana ibadah di lingkungan sekolah, lingkungan pemerintahan dan fasilitas umum sebagai wujud kehidupan agamis. Pembangunan pembangunan
bidang
kehidupan
keagamaan
bermasyarakat
diarahkan yang
pula
agamis
pada melalui
peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama secara menyeluruh,
serta
penciptaan
kerukunan
hidup
beragama
baik
kerukunan intern umat beragama dan kerukunan antar umat beragama. Selain itu, perlu pula dipertahankan nilai-nilai budaya dan kesenian lokal Majalengka serta bahasa daerah (Sunda dan Cirebonan) melalui
pelestraian
dan
pengembangan
kesenian
daerah
serta
memasukkan pengetahuan budaya dan bahasa daerah dalam kurikulum pendidikan di sekolah.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-7
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
4. Mengendalikan jumlah penduduk Pengendalian
kuantitas
kependudukan
diarahkan
pada
terciptanya penduduk tumbuh seimbang di masa yang akan datang melalui pembangunan keluarga berencana. Peningkatan
pengendalian
penduduk
dilaksanakan
melalui
pembatasan usia perkawinan, pengembangan Keluarga Berencana Mandiri,
meningkatkan
meningkatkan
kuantitas
partisipasi dan
laki-laki
kualitas
dalam
ber-KB,
serta
institusi masyarakat dalam
penyelenggaraan KB yang didukung oleh peningkatan peran jejaring operasional pengelola program KB. Selain itu, perlu pula memberikan dukungan subsidi pelayanan Keluarga Berencana terutama untuk keluarga kurang mampu. Penataan sistem administrasi kependudukan berbasis registrasi yang mengarah pada peningkatan pelayanan, kualitas data dan informasi kependudukan harus didukung oleh tersedianya pengelola sistem administrasi kependudukan yang memiliki kompetensi serta prasarana administrasi kependudukan yang memadai. 5. Meningkatkan peran pemuda dalam pembangunan Untuk
meningkatkan
peran
pemuda
dalam
pembangunan
diarahkan pada upaya peningkatan, pengembangan dan pembinaan organisasi-organisasi kepemudaan, sebagai wahana bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka serta sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berahlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri dan tanggap terhadap aspirasi rakyat. Selain itu, perlu pula untuk memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi yang dimiliki dalam bidang kesenian, olah raga dan kewirausahaan yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana seperti gedung kesenian, sarana olah raga baik di tingkat kabupaten dan kecamatan, memberikan dukungan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-8
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
dan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi baik dalam bidang olah raga maupun kesenian, serta memberikan pelatihan dan bantuan bagi pemuda dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan. Pembinaan mental spiritual perlu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya berbagai permasalahan sosial yang melibatkan atau dilakukan
pemuda,
seperti
tawuran
dan
kriminalitas
lainnya,
penyalahgunaan Narkoba dan Zat Adiktif lainnya (NAFZA), minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular. 6. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan Dalam
rangka
meningkatkan
peran
perempuan
dalam
pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan sumber daya
perempuan,
pengembangan
dan
pembinaan
organisasi
kewanitaan, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkiprah dalam organisasi fungsional maupun organisasi kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi kerja bagi angkatan kerja perempuan. Dengan demikian, perlu diupayakan peningkatan pemahaman nilai-nilai dan cara pandang dari lingkungan sosial budaya yang mendukung terhadap kemajuan perempuan. 7. Meningkatkan kualitas tenaga kerja Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas
tenaga
kerja,
mengurangi
pengangguran,
memberikan
perlindungan tenaga kerja dari pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Dalam rangka meningkatkan kualitas tenaga kerja, diarahkan melalui peningkatan keahlian dan keterampilan tenaga kerja termasuk tenaga kerja yang akan bekerja di daerah lain maupun di luar negeri, penyediaan lapangan kerja baik di sektor formal maupun non formal untuk mengurangi pengangguran, pengembangan bursa tenaga kerja terpadu bagi tenaga kerja terlatih, dan perlindungan tenaga kerja serta menumbuhkan kemandirian tenaga kerja dalam kewirausahaan dengan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-9
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
memberikan pelatihan dan bantuan sarana prasarana serta dukungan permodalan. 8. Mengentaskan penyandang masalah kesejahteraan sosial Pada dasarnya semua program pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, diarahkan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan seluruh masyarakat termasuk golongan para penyandang masalah kesejahteraan sosial. Dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pemberian bantuan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pembinaan dan
peningkatan
kesejahteraan
bagi
penyandang
masalah
kesejahteraan sosial serta penggalian pembinaan dan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. 9. Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Dalam
peningkatan
kualitas
sumberdaya
manusia
dalam
penguasaan IPTEK, merupakan upaya pemerintah daerah dalam mencerdaskan masyarakat sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai IPTEK, dan memanfaatkan potensi yang tersedia. Pembangunan bidang IPTEK diarahkan pada pemantapan, penguasaan,
dan
pengembangan
bidang
IPTEK
yang
mampu
mendorong pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. 4.1.2. Mewujudkan perekonomian daerah yang stabil, dengan bertumpu pada pembangunan agribisnis berbasis ekonomi kerakyatan. Perekonomian yang stabil adalah perekonomian yang kuat dan dapat bertahan dari pengaruh perekonomian eksternal (global, nasional dan regional) dengan terciptanya keterkaitan dan saling mendukung antar sektor secara seimbang. Penguatan ekonomi daerah baru bermakna apabila seluruh masyarakat terlibat dalam setiap kegiatan perekonomian, hal ini sebagai upaya perwujudan perekonomian berbasis kerakyatan.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-10
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara sektor primer, sekunder dan sektor tersier. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita mencapai kesejahteraan dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang semakin rendah. Berkaitan hal tersebut, pembangunan perekonomian 20 tahun ke depan diarahkan pada : 1.
Pengembangan teknologi pertanian dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas sebagai upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan bahan baku industri. Kabupaten Majalengka mempunyai potensi sumber daya alam pertanian yang cukup besar, sehingga mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka
bermatapencaharian
sektor
pertanian
yang
meliputi
tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Pertanian bagi penduduk Kabupaten Majalengka bukan sekedar warisan budaya dan bentuk kegiatan ekonomi yang digeluti oleh sebagian besar penduduk, akan tetapi juga sebagai penghasil utama kebutuhan pangan, industri serta penyeimbang ekosistem lingkungan hidup. Pembangunan
Pertanian
mendapat
perhatian
dalam
pembangunan daerah Kabupaten Majalengka ke depan dengan kebijakan
pembangunan
agribisnis
yang
diharapkan
mampu
meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga berdampak pada pengurangan kemiskinan dan pengangguran, pemantapan ketahanan pangan dan berkembangnya industri agro di Kabupaten Majalengka. Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Majalengka kedepan diarahkan pada kebijakan intensifikasi yaitu menerapkan teknologi yang
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-11
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
tepat dan dapat diterima oleh masyarakat petani termasuk teknologi pasca panen, selain itu kebijakan ekstensifikasi dilakukan dalam upaya perluasan areal pertanian dengan mengusahakan areal yang belum diolah secara optimal. Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan
ketahanan
pangan
dilakukan
kebijakan
diversifikasi
untuk
peningkatan keanekaragaman produk petani. Untuk mengembalikan dan mempertahankan unsur hara tanah sehingga tetap dapat memberikan hasil yang optimal dilakukan kebijakan rehabilitasi lahan dan
tanaman
yang
salah
satunya
dengan
memasyarakatkan
penggunaan pupuk organik. Dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Majalengka difokuskan pada komoditas unggulan antara lain : a. Tanaman pangan dengan komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu padi, jagung, kedelai, sayuran, dan mangga serta komoditas lain
yang
digunakan
sebagai
bahan
baku
industri
serta
memantapkan ketahanan pangan. b. Peternakan dengan komoditas sapi potong, sapi perah, domba, dan unggas serta komoditas lain untuk mendukung aktivitas dan pengembangan Pasar Ternak Regional Bojong Cideres dan pasar ternak lokal. c. Perikanan dengan komoditas nila, mas, dan gurame yang difokuskan pada usaha pembenihan dan usaha perikanan rakyat untuk mendukung aktivitas dan pengembangan pasar ikan dan depo pemasaran ikan air tawar Sindangwangi dan pasar ikan lokal. d. Perkebunan dengan komoditas teh, cengkeh, tembakau, dan tebu serta komoditas lain yang digunakan sebagai bahan baku industri. e. Kehutanan dengan komoditas aneka kayu, lebah madu, dan sutra alam serta komoditas lain yang digunakan sebagai bahan baku industri.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-12
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
2.
Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan agroindustri. Keterkaitan sub sektor pada pembangunan agribisnis perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, sub sektor
budidaya
pengembangan
yang
industri
dilakukan
perlu
pengolahan
hasil
diimbangi pertanian
dengan sehingga
mendapatkan nilai tambah dari produk pertanian. Pengembangan industri agro di Kabupaten Majalengka kedepan diarahkan pada pengembangan industri agro dengan menata rantai pemasaran melalui kemitraan antara petani penghasil bahan baku dengan industri agro sehingga industri agro dapat berkembang dan nilai tambah produk pertanian dapat dinikmati oleh petani. Pengembangan Industri agro difokuskan pada pengembangan industri mikro, kecil, dan menengah yang telah ada serta merintis pengembangan industri baru sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3.
Pengembangan
industri
unggulan
lainnya
melalui
peningkatan
profesionalisme pengusaha mikro, kecil, dan menengah sehingga dapat berdaya saing. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah sektor industri tidak hanya didukung oleh berkembangnya industri agro saja, tetapi pengembangan industri unggulan lainnya perlu pula mendapat perhatian. Di Kabupaten Majalengka terdapat industri unggulan yang cukup memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian daerah antara lain : industri batu alam, industri kerajinan kawat besi, industri bola, industri kimia dan logam, industri tekstil dan pakaian jadi, industri genteng, industri keramik, dan sebagainya. Industri tersebut cukup berkembang
namun
masih
memiliki
daya
saing
yang
rendah
disebabkan karena kurangnya kemampuan dan keterampilan para pengrajin serta modal yang dimiliki masih relatif rendah.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-13
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Pengembangan industri di Kabupaten Majalengka kedepan diarahkan pada peningkatan profesionalisme pengusaha mikro, kecil dan menengah yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produk sehingga mampu bersaing dipasar dalam negeri bahkan luar negeri, dengan difokuskan pada pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah unggulan daerah yang telah ada serta pengembangan
industri
baru
yang
mendukung
pembangunan
Kabupaten Majalengka yang dapat menyerap tenaga kerja lokal sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. 4.
Peningkatan Iklim investasi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam upaya memberdayakan potensi daerah, diperlukan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkualitas.
Dengan
terciptanya
iklim
investasi
yang
kondusif
diharapkan investasi akan meningkat dan memberikan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan bagi masyarakat sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan. Pengembangan investasi daerah diarahkan untuk mewujudkan suasana
dan
iklim
investasi
yang
menarik
serta
mendukung
terwujudnya pertumbuhan ekonomi berkualitas, dengan mendorong penanaman modal baik dalam negeri maupun asing untuk peningkatan daya saing perekonomian daerah dalam rangka pengelolaan potensi daerah secara efektif dan efisien. Fokus pembangunan dititikberatkan pada penataan sistem investasi daerah yang meliputi kejelasan aturan tentang sistem perijinan yang lebih efektif dan efisien, kejelasan tentang potensi daerah dan peningkatan promosi potensi dan unggulan daerah.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-14
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
5.
Peningkatan permodalan dengan sistem perbankan dalam upaya menunjang berkembangnya UMKM dan Koperasi. Sektor jasa keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan didalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan
ekonomi
yang
berkualitas,
peningkatan
kontribusi
lembaga jasa keuangan bank dan non bank dalam meningkatkan permodalan UMKM dengan tingkat suku bunga yang rendah, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan. Upaya peningkatan permodalan dengan sistem perbankan ke depan diarahkan pada pengembangan jasa keuangan bank dan non bank, meningkatkan
kemampuan manajemen UMKM dan Koperasi
sehingga mampu memiliki akses permodalan.
6.
Peningkatan keanekaragaman dan mutu perdagangan barang dan jasa dalam negeri dan ekspor serta penguatan jaringan perdagangannya. Pembangunan sektor perdagangan di Kabupaten Majalengka tumbuh dengan cukup baik, ini dibuktikan bahwa kontribusi sektor perdagangan dalam perekonomian daerah saat ini
menempati
peringkat kedua setelah sektor pertanian. Namun perdagangan di Kabupaten Majalengka masih belum berdaya saing dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat baik penyediaan kebutuhan pokok masyarakat, penampungan hasil produksi daerah maupun sistem distribusi yang belum optimal. Pengembangan perdagangan dalam negeri diarahkan pada penganekaragaman jenis, jumlah dan
mutu
komoditas
disertai
peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional serta memperkokoh sistem distribusi yang efektif dan efisien yang menjamin kepastian berusaha dengan harapan akan terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau, meningkatnya perdagangan
antar
wilayah/daerah,
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
peningkatan
perlindungan
IV-15
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
konsumen dan meningkatkan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri. Sedangkan perdagangan luar negeri diarahkan pada penguatan akses dan jaringan perdagangan ekspor, pengembangan citra, standar produk barang dan jasa yang berkualitas internasional.
7.
Pengembangan potensi pariwisata sehingga mampu mendorong perekonomian daerah. Pentingnya
pengembangan sektor
pariwisata,
antara
lain
merupakan salah satu peluang dalam meningkatkan pendapatan daerah disamping sektor-sektor lainnya. Hal ini dapat berdampak pada berkembangnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata seperti kegiatan transportasi, hotel dan restoran, jasa perbankan, industri kecil dan kerajinan rakyat berupa makanan, minuman,
cindera
mata,
industri
alat-alat
rumah
tangga
dan
sebagainya. Pembangunan sektor pariwisata diarahkan pada peningkatan pemberdayaan pariwisata yang telah ada dan menggali potensi pariwisata baru sehingga mampu mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pembangunan ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, paket wisata, promosi pariwisata
dan
peningkatan
keterampilan
serta
profesionalisme
pengelola pariwisata.
4.1.3. Mewujudkan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan. Kabupaten Majalengka memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya binaan dan kegiatan sosial ekonomi yang beragam. Dalam rangka mengurangi kesenjangan tiap wilayah, maka diperlukan adanya intervensi yang dapat memberikan fungsi dan peran yang jelas untuk setiap wilayah sesuai dengan potensi, hambatan dan tantangannya dalam bentuk struktur ruang. Rencana struktur yang dikembangkan akan mengoptimalkan masing-
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-16
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
masing wilayah, sehingga tercipta kebutuhan antar wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Dalam pembangunan
isu
pembangunan
Kabupaten
strategis
Majalengka
di
nasional masa
yang
dan
regional,
akan
datang
dipengaruhi oleh pembangunan jalan tol Cikopo-Palimanan, tol Cisumdawu dan rencana pembangunan Bandara Majalengka. Jalan tol yang melintasi Kabupaten Majalengka secara langsung akan memberikan dampak mobilitas yang tinggi. Infrastruktur jalan yang menuju akses jalan tol sudah tentu harus dipersiapkan sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas dari dan menuju jalan tol. Selanjutnya dengan adanya rencana Bandara Majalengka dan
Waduk
Jati
Gede.
Kabupaten
Majalengka
akan
mengalami
perkembangan infrastruktur yang cepat dari segala bidang baik jalan, perumahan, listrik, air minum, pertanian, persampahan ataupun infrastruktur telekomunikasi. Berkenaan
dengan
hal
tersebut,
pelaksaanaan
pembangunan
infrastruktur di Kabupaten Majalengka akan dilaksanakan berdasarkan asas pemerataan, melalui pembangunan semua wilayah sesuai dengan rencana tata ruang. Pembangunan infrastruktur yang proporsional dan berkelanjutan akan menguatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan pusat pusat pertumbuhan ekonomi, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah yang didukung dengan mendorong masuknya investasi swasta. Adapun arah pembangunan infrastruktur di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi. Pembangunan infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan) di Kabupaten Majalengka diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan, yang ditandai dengan tetap terjaganya kualitas jaringan jalan yang ada dalam kondisi mantap, diikuti
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-17
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
dengan peningkatan dan pengembangan jaringan jalan pada wilayahwilayah yang cepat pertumbuhannya dan pengembangan wilayah strategis. 2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi Pemeliharaan jaringan irigasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat diarahkan pada peningkatan dan pengelolaan irigasi bersama pada jaringan-jaringan irigasi yang dikelola oleh masyarakat. 3. Peningkatan Kualitas dan Cakupan Pelayanan Air Minum. Pembangunan dan penyediaan air minum diarahkan untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi, pariwisata, dan jasa. Untuk wilayah perkotaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sedangkan untuk wilayah perdesaan dilaksanakan melalui perpipaan dan pengelolaan air permukaan dan air bawah tanah oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh pemerintah. 4. Pelayanan Energi dan Telekomunikasi Pembangunan Energi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kepada masyarakat, diikuti dengan mengembangkan energi yang bersumber dari potensi terbaharukan, sebagai antisipasi bertambahnya jumlah penduduk dan antisipasi terhadap berkembangnya industri,
perdagangan
dan
jasa
akibat
pembangunan
strategis,
sedangkan pembangunan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan masyarakat terhadap telekomunikasi dalam menunjang kegiatan sosial, budaya dan ekonomi. 5. Pengembangan Perumahan Rakyat. Pembangunan perumahan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat berupa perumahan yang memadai melalui partisipasi publik ataupun bantuan pemerintah, dengan ditandai berkurangnya rumah tidak layak huni dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara itu, sebagai antisipasi terhadap tingginya laju pertumbuhan penduduk akibat migrasi terkait pengembangan Bandara
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-18
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Majalengka dan Kawasan Industri, pemenuhan kebutuhan perumahan ke depan lebih diarahkan pada rumah dengan sistem vertikal dengan menggunakan lahan bukan pada lahan pertanian teknis dan relokasi akibat pembangunan yang strategis dan bencana alam. 6. Penanganan Persampahan. Pembangunan Persampahan diarahkan untuk meningkatkan akses dan cakupan pelayanan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Majalengka. Untuk pelayanan pada wilayah perkotaan dilakukan melalui pengembangan cakupan pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dan steakeholder, sementara untuk wilayah perdesaan, diupayakan oleh pemerintah melalui pemberdayaan masyarakat secara terpadu dan ramah lingkungan melalui peningkatan pemahaman masyarakat akan kelestarian lingkungan, penegakan perda, dan pemanfaatan teknologi pengelolaan sampah. 7. Pemanfaatan dan Pengendalian Penggunaan Ruang Arah pembangunan tata ruang ke depan adalah mewujudkan konsistensi perencanaan tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang. Pengembangan kawasan industri, perumahan, perdagangan dan jasa yang maju di wilayah Utara dengan didukung oleh pasokan sumberdaya alam yang melimpah dari wilayah Selatan yang merupakan kawasan konservasi sebagai suporting bagi ketersediaan bahan baku industri olahan dan juga didukung oleh wilayah Tengah yang menjadi fasilitator bagi pengembangan wilayah Utara dan Selatan terutama dalam sektor pelayanan dan penyediaan SDM yang handal baik di sektor industri, perdagangan dan jasa bagi wilayah Utara maupun untuk sektor pertanian di wilayah Selatan. Selain itu, arah pembangunan terkait pengembangan kawasan Bandara Majalengka dan pembangunan jalan tol diupayakan agar terjadi sinergitas perencanaan tata ruang pada wilayah hinterland Bandara Majalengka, sehingga fungsi dari satu wilayah saling mendukung dengan wilayah
lainnya
dalam
rangka
mewujudkan
suatu
kawasan
pengembangan Bandara Majalengka yang terpadu.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-19
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
4.1.4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pemerintah
daerah
memiliki
fungsi
ganda,
yaitu
sebagai
penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan didaerah, Pemerintah
daerah
berperan
utama
mengatur
tatanan
kehidupan
bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Sedangkan dalam penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, pemerintah daerah berperan
sebagai
pelaksana
dan
penangung
jawab
utama
dalam
keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah dalam rangka pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah tetap berprinsip pada asas umum dalam penyelenggaraan negara yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesional, asas akuntabiltas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah, merupakan entitas pemerintahan terendah disamping kelurahan yang menyandang status otonomi asli. Berbeda halnya dengan otonomi daerah yang merupakan pemberian dari pemerintahan tingkat atasnya, otonomi desa sudah ada bersamaan dengan berdirinya suatu desa dan mendapatkan pengakuan pemerintah. Dalam kontek penyelengaraan tata pemerintahan yang baik, kapasitas pemerintahan desa perlu adanya peningkatan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat sekaligus dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun
arah
yang
akan
ditempuh
untuk
mewujudkan
tata
pemerintahan yang baik adalah : 1. Peningkatan Kualitas Aparatur Keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan antara lain dapat dilihat dari keberhasilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/publik.
Sistem birokrasi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
ke
depan diarahkan
kepada
IV-20
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang optimal, transparan dan akuntabel
melalui
upaya
peningkatan
kapasitas,
kafabilitas
dan
kreadibilitas sumberdaya aparatur yang profesional yaitu aparatur yang berilmupengetahuan dan menguasai teknologi, berwibawa, taat aturan dan bersih dari KKN, pembenahan administrasi kepegawaian yang meliputi penataan pola pengembangan karier, pemberian reward dan punishment, peningkatan kesejahteraan aparatur yang berbasis kinerja, peningkatkan pengawasan internal/waskat, eksternal dan pengawasan masyarakat; penyempurnaan regulasi/aturan dan mekanisme birokrasi yang berpihak kepada masyarakat; peningkatan efektifitas dan efisiensi kelembagaan dan pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan peningkatan kapasitas desa yang meliputi peningkatan kapasitas aparatur, kapasitas kelembagaan (Lembagalembaga yang ada di desa), kapasitas fiskal (keuangan desa) serta kapasitas pengelolaan dan pertanggungjawaban. 2. Penegakan Hukum Pemerintah daerah dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik berkewajiban untuk mewujudkan penegakan hukum secara adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM), memelihara nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat
serta
meningkatnya
Kesadaran hukum dan
kesadaran
lemahnya
hukum.
Rendahnya
penegakan hukum merupakan
penyebab/sumber dari ketidak berhasilan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kedepan diarahkan kepada pembangunan dan penegakan
hukum/aturan
yang
menjadi
jiwa
dari
aparatur
dan
masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terwujudnya perlindungan Hak Azasi Manusia, penataan dan sinergitas produk-produk hukum serta pembuatan produk hukum/perda yang efektif, peningkatan jaminan dan kepastian hukum bagi masyarakat, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum/aturan bagi aparatur dan masyarakat.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-21
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
3. Peningkatan Partisipasi Politik Penyelenggaraan
pemerintahan
yang
demokrasi
dapat
meningkatkan proses politik dan mengembangkan budaya politik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam pembangunan kedepan, diarahkan kepada Peningkatan budaya politik melalui penciptaan kesadaran budaya politik dan penanaman nilai-nilai politik yang demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan serta nilai-nilai toleransi; Proses politik melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam pemilu, pilkada, pembuatan kebijakan publik maupun dalam proses pelaksanaan pembangunan; 4.1.5. Mewujudkan Kelestarian Lingkungan Hidup Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali akan secara langsung berimplikasi terhadap keberadaan dan kelestarian lingkungan hidup. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah sangat penting menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Arah pembangunan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup
adalah
pelestarian
sumberdaya
alam dan
lingkungan
hidup
diantaranya perlindungan dan pelestarian sumbermata air, sumberdaya hayati (Flora dan Fauna), pemulihan lahan-lahan kritis, dan peningkatan penanggulangan pencemaran lingkungan khususnya udara dan air, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan baik melalui peningkatan pemahaman maupun penegakan peraturan perundangundangan.
4.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Pembangunan Kabupaten Majalengka dalam dua puluh tahun ke depan, membutuhkan tahapan yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Setiap tahapan mencerminkan urgensi
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-22
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
permasalahan yang hendak diselesaikan dalam jangka panjang tanpa mengabaikan permasalahan pembangunan lainnya serta disesuaikan dengan priodesasi jabatan Bupati. Setiap tahapan pembangunan merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya.
4.2.1.
TAHAP KE-1 (2005 - 2008) Keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat diukur
melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia. Pada tahun 2008 target capaian IPM Kabupaten Majalengka 70,17 dengan Angka Harapan Hidup 68,01, Angka Melek Huruf 93,24, Rata-rata Lama Sekolah 6,79 dan Paritas Daya Beli Rp 566.440,00. Jumlah penduduk 1.197.695 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 11,73 persen dan jumlah penduduk miskin 18,09 persen. Pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan akses pelayanan kesehatan yang didukung oleh tersedianya sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang proporsional, ketersediaan obat serta pemberdayaan tenaga kesehatan tradisonal yang terlatih. Disamping itu, dilakukan peningkatan
kualitas
lingkungan
yang didukung
tersedianya sarana
prasarana sosial dasar lingkungan (PSDL). Pembangunan bidang pendidikan difokuskan pada pengembangan akses pendidikan usia dini dan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan kebijakan memperluas akses pendidikan dasar yang lebih bermutu dan merata serta peningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Pembangunan perekonomian dikembangkan dengan memperkuat ekonomi lokal melalui pengelolaan potensi daerah yang difokuskan pada peningkatan dan pemantapan produksi komoditas unggulan pertanian dalam upaya pemantapan ketahanan pangan dan pemenuhan kebutuhan bahan baku agroindustri. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dilakukan melalui penguasaan, penyebaran, penerapan dan penciptaan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-23
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
(inovasi) teknologi
dengan pengelolaan sumber daya alam secara
berkelanjutan sesuai kompetensi dan keunggulan daerah. Peningkatan nilai tambah produksi pertanian dilaksanakan dengan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian sehingga produk pertanian tidak seluruhnya dipasarkan dalam bentuk produk primer. Pengembangan salah satu komoditas unggulan yang mempunyai keunggulan
spesifik
lokal
ditujukan
dalam
rangka
mempersiapkan
pengembangan agrowisata. Untuk menunjang Pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan penataan kelembagaan dan sistem investasi daerah sehingga memudahkan para investor
dalam
menanamkan
modal
dan
mampu
mengembangkan
perekonomian daerah terutama pada sektor perindustrian dan perdagangan baik agro maupun non agro. Target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2008 dasar
harga
konstan
tahun
2000
diharapkan
akan
atas
mencapai
Rp 3.899.937.525.224. dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 3.256.203.
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
berkisar antara 4,43 persen sampai 5,04 persen. Kontribusi sektor perekonomian
terhadap
PDRB
didominasi
sektor
pertanian
dengan
kontribusi 28,86 persen, sektor industri pengolahan dengan kontribusi 17,69 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 20,68 persen dan sektor jasa dengan kontribusi 12,75 persen. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada pemeliharaan dan pemantapan
infrastruktur
transportasi,
pemeliharaan
jaringan
irigasi,
pemeliharaan infrastruktur perdesaan dan pemeliharaan prasarana sosial dasar lingkungan. Target
pembangunan
infrastruktur
adalah
terwujudnya
jalan
kabupaten 49,25 persen dalam kondisi baik dan didukung oleh jalan provinsi dan
nasional
dalam
kondisi
mantap,
infrastruktur
jaringan
irigasi
35,83 persen dalam kondisi baik, peningkatan rumah tangga yang
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-24
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
menggunakan air minum menjadi 81,08 persen, serta pemeliharaan infrastruktur perdesaan dan prasarana sosial dasar lingkungan. Pembangunan
bidang
pemerintahan
yaitu
difokuskan
kepada
peningkatan sistem birokrasi tata pemerintahan yang baik dan bersih dengan menekankan
kepada
peningkatan
profesionalisme,
produktivitas
dan
akuntabilitas aparatur. Ditandai dengan meningkatnya kompetensi aparatur, meningkatnya layanan informasi publik, tertatanya kelembagaan sesuai dengan
kebutuhan
pelayanan
kepada
masyarakat,
terselenggaranya
pemerintahan yang bebas KKN, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan serta meningkatnya ketentraman dan ketertiban. Aspek Tata Ruang difokuskan pada pemaduserasian rencana tata ruang melalui penyusunan dan sosialisasi Rencana Tata Ruang. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada pemeliharaan /rehabilitasi kawasan-kawasan lindung termasuk kawasan sekitar mata air, serta peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Target
pencapaian
proporsi
kawasan
lindung
tahun
2008
sebesar
20,41 persen.
4.2.2.
TAHAP KE-2 (2009 – 2013) Pada pembangunan jangka panjang tahap ke dua, ditujukan untuk
lebih memantapkan dan menata kembali pembangunan di segala bidang dengan menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia 73,58 dengan Angka Harapan Hidup 68,68, Angka Melek Huruf 94,82, Rata-rata Lama Sekolah 7,53
dan Paritas Daya Beli Rp 594.290,00. Jumlah penduduk
1.246.375 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 9,82 persen, jumlah penduduk miskin 16,06 persen. Dalam upaya mencapai target IPM di atas, pembangunan kesehatan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan tenaga kesehatan, peningkatan akses pelayanan kesehatan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-25
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
melalui pemerataan sarana dan prasarana kesehatan; dan menggalakkan perilaku hidup bersih dan sehat melalui peningkatan pemahaman dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan rumah tangga, institusi pemerintahan, institusi pendidikan dan institusi kesehatan yang mulai ditanamkan sejak dini pada siswa didik dan anak-anak dalam keluarga. Pembangunan pendidikan difokuskan pada peningkatan pendidikan anak usia dini sebagai dasar pembentukan karakter manusia yang berkualitas dalam rangka mendukung penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan rintisan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; pemenuhan
sarana
dan
prasarana
pendidikan
yang
proporsional;
pemerataan tenaga pendidik disertai dengan peningkatan kualitasnya melalui kompetensi, kualifikasi dan sertifikasi tenaga pendidik; meningkatkan kemampuan siswa dalam penguasaan teknologi informasi dan keterampilan (life skill); mengembangkan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar;
merintis
pengembangan
sekolah-sekolah
unggulan
bertaraf
internasional (SBI); pembentukan dan pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis life skill; pengembangan lembaga-lembaga pendidikan non formal berbasiskan keterampilan untuk meningkatkan kualitas lulusan dalam rangka memasuki dunia kerja. Pembangunan
sektor
ekonomi
difokuskan
pada
pemantapan
peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi pertanian yang dilanjutkan dengan pengembangan sektor industri terutama agroindustri dengan sasaran pengembangan industri mikro, kecil dan menengah (IMKM) yang dapat merangsang tumbuhnya industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk; penguatan hubungan antar usaha atau antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan
jasa
pendukungnya;
menumbuhkan
investasi
daerah
dengan
memberikan kemudahan dan kejelasan sistem investasi, promosi potensi unggulan serta penggalangan investor; pengembangan industri non agro
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-26
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
yang difokuskan pada peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar regional dan nasional, sehingga mampu berperan dalam penciptaan usaha dan lapangan kerja; serta pengembangan sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan bidang pariwisata difokuskan pada penataan potensi pariwisata termasuk agrowisata yang telah ada, sehingga akan memberikan dampak pada perluasan kesempatan kerja. Target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013
atas
dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 5.201.093.616.457 dan PDRB perkapita atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar Rp 4.172.977. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkisar antara 5,34 persen sampai 6,52 persen. Kontribusi sektor perekonomian terhadap PDRB masih didominasi sektor pertanian. Namun apabila dibandingkan dengan tahap pembangunan sebelumnya, kontribusi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi 27,10 persen karena sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran menunjukkan perkembangan yang lebih besar dan signifikan dengan kontribusi masing-masing 18,03 persen dan 21,47 persen ditunjang kenaikan kontribusi sektor jasa dengan kontribusi 13,05 persen. Pembangunan
infrastruktur
difokuskan
peningkatan
infrastruktur
transportasi,
pemantapan
infrastruktur
perdesaan
pada
pemeliharaan serta
pemantapan jaringan
pemantapan
dan
irigasi,
pelayanan
prasarana sosial dasar lingkungan. Target
pembangunan
infrastruktur
pada
tahun
2013
adalah
terwujudnya jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 78,10 persen, didukung oleh kondisi baik jalan provinsi dan jalan nasional; jaringan irigasi teknis mencapai 39,78 persen dalam kondisi mantap; rumah tangga dengan sumber air minum bersih mencapai 85,47 persen. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap kedua difokuskan pada penataan meningkatkan
kembali sistem birokrasi pemerintahan yang dapat pelayanan
kepada
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
publik
melalui
penataan
sistem
IV-27
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
kepegawaian, peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan sarana prasarana, penguasaan teknologi, pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien, Penegakan supremasi hukum dan penghormatan HAM, peningkatan efektivitas pemerintahan kecamatan dan desa, peningkatan ketentraman dan ketertiban, peningkatan proses politik dan budaya politik, lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik dan proses pembangunan. Aspek Penataan Ruang difokuskan pada pelaksanaan tindak lanjut RTRW Kabupaten Majalengka melalui penyusunan rencana ruang yang lebih rinci baik Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR) di tiap kecamatan ataupun Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) pada pusat-pusat perkotaan, serta mengarahkan pengembangan kawasan industri dan perdagangan pada wilayah Utara. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pemeliharaan / rehabilitasi dan penanggulangan pencemaran serta peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Target
pencapaian
proporsi
kawasan
lindung
tahun
2013
sebesar
24,63 persen.
4.2.3.
TAHAP KE-3 (2014 - 2018) Pembangunan jangka panjang Kabupaten Majalengka pada tahap ke
tiga merupakan tahap pemantapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Keberhasilan pembangunan semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Majalengka menjadi berkurang. Kesejahteraan masyarakat terus meningkat dengan ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-28
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
menjadi 76,99, dengan Angka Harapan Hidup 69,34, Angka Melek Huruf 96,41, Rata-rata Lama Sekolah 8,26 dan Paritas Daya Beli Rp. 622.150. Jumlah Penduduk 1.297.034 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka 7,92 persen, jumlah penduduk miskin 14,03 persen. Pembangunan kesehatan difokuskan pada pemantapan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas tenaga kesehatan secara proporsional; perluasan pelayanan
kesehatan
terpadu
sampai
pada
tingkat
lingkungan;
meningkatkan ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu; meningkatkan kualitas lingkungan serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Pembangunan pendidikan difokuskan pada pemantapan pendidikan anak usia dini, pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang
tanggap terhadap
teknologi; peningkatan kompetensi tenaga pendidik; pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berbasis life skill, pengembangan Sekolah Bertaraf International (SBI) serta pendidikan keterampilan non formal sehingga
mampu
menciptakan
lulusan
yang
siap
bekerja;
serta
pengembangan Perguruan Tinggi agar dapat menciptakan lulusan yang berdaya saing dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar. Pembangunan
Perekonomian
difokuskan
pada
pemantapan
peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dengan menerapkan teknologi
pertanian,
pengembangan
industri,
pengembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi sistem produksi, prasarana pengukuran, standarisasi, pengujian dan pengendalian kualitas produk (SNI, ISO); dan meningkatkan iklim investasi untuk mendorong penanaman modal asing sehingga menumbuhkembangkan industri agro dan non agro serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Pembangunan bidang pariwisata difokuskan pada pengembangan dan
penggalian
potensi
pariwisata
baru
yang
potensial,
dengan
memanfaatkan segala sumberdaya yang ada dan tetap berprinsip pada
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-29
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
kelestarian lingkungan; meningkatkan kualitas SDM pariwisata yang profesional
dalam
rangka
mewujudkan
kinerja
pelayanan;
serta
meningkatkan sosialisasi dan promosi Pariwisata di Kabupaten Majalengka secara regional, nasional bahkan internasional. Pada tahun 2018 target Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp 7.463.122.250.046,00 dan PDRB perkapita
atas dasar harga konstan tahun 2000 sebesar
Rp 5.753.991,00 serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahap ini berkisar antara 6,82 persen sampai 8,00 persen.
Kontribusi sektor
perekonomian terhadap PDRB mulai mengarah ke keseimbangan antara sektor pertanian, sektor industri pengolahan, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran ditunjang semakin berkembangnya sektor jasa.
Hal ini
ditunjukkan oleh kontribusi masing-masing sektor pertanian terhadap PDRB antara lain sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 24,36 persen, sektor industri pengolahan dengan kontribusi 19,39 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi 22,16 persen, serta sektor jasa dengan kontribusi 13,36 persen. Pembangunan
infrastruktur
difokuskan
pada
pemantapan
dan
peningkatan infrastruktur transportasi; pemantapan dan peningkatan jaringan irigasi, pemantapan dan peningkatan infrastruktur perdesaan, pemantapan dan peningkatan pelayanan prasarana sosial dasar lingkungan. Target pembangunan infrastruktur tahun 2018 adalah terwujudnya jalan kabupaten seluruhnya dalam kondisi baik didukung oleh jalan provinsi dan jalan nasional dalam kondisi mantap; infrastruktur irigasi teknis 43,73 persen dalam kondisi mantap dan rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 89,86 persen. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap ketiga difokuskan untuk lebih memantapkan kembali tata pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan pelayanan kepada masyarakat yang semakin optimal di semua
penyelenggara
pemerintahan dengan
pemanfaatan
teknologi,
kemampuan dan profesionalisme aparatur semakin meningkat, sarana
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-30
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
prasarana yang baik dan proporsional, penegakan hukum dan penghormatan terhadap HAM semakin terjaga, demokrasi politik seimbang dengan budaya politik, ketenteraman dan ketertiban makin membaik, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan semakin meningkat. Pembangunan aspek Penataan Ruang pada tahap ini difokuskan dengan lebih meningkatnya implementasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tata ruang yang ada, baik pembangunan Bandara Majalengka, industri, perdagangan, jasa, dan perumahan di wilayah Utara; peningkatan pelayanan sosial umum dan pendidikan di wilayah Tengah; serta perwujudan pengelolaan kawasan konservasi di wilayah Selatan melalui pengelolaan TNGC, pelestarian kawasan lindung dan pengelolaan kawasan pertanian secara berkelanjutan. Pengelolaan Lingkungan Hidup difokuskan pada pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pemeliharaan / rehabilitasi dan penanggulangan pencemaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Target pencapaian proporsi kawasan lindung tahun 2018 sebesar 31,33 persen.
4.2.4.
TAHAP KE - 4 (2019 – 2023) Pembangunan jangka panjang tahap ke empat difokuskan pada
upaya terwujudnya Kabupaten Majalengka maju dan sejahtera berlandaskan keimanan dan ketaqwaan berbasis masyarakat partisipatif. Percepatan pembangunan di berbagai bidang difokuskan pada terbangunnya struktur perekonomian yang stabil berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan pembangunan pada tahap ini tercermin dengan capaian IPM 80,40, dengan Angka Harapan Hidup 70,00, Angka Melek Huruf 98,00, Rata-rata Lama Sekolah 9,00, paritas daya beli Rp 650.000,00. Jumlah Penduduk 1.349.752 dengan Laju Pertumbuhan Penduduk 0,80 persen,
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-31
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
Tingkat pengangguran terbuka 6,00 persen dan jumlah penduduk miskin 12,00 persen. Pembangunan kesehatan difokuskan pada terpenuhinya pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan ditandai ketersediaan fasilitas atau sarana dan prasarana kesehatan; terpenuhinya kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan; terpenuhinya pelayanan kesehatan terpadu sampai pada tingkat lingkungan; ketersediaan farmasi dan obat yang bermutu dan terciptanya kualitas lingkungan yang sehat dengan peran serta masyarakat yang semakin membaik. Pembangunan pendidikan difokuskan pada pemantapan pendidikan anak usia dini; penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun; pengembangan SMK berbasis life skill sesuai kebutuhan pasar, penguasaan Iptek dan bahasa asing, pengembangan Sekolah Berstandar International (SBI), pengembangan dan inovasi kelembagaan pendidikan; terpenuhinya kompetensi tenaga pengajar; dan terbentuknya Perguruan Tinggi yang berkualitas. Pembangunan
perekonomian
difokuskan
pada
terwujudnya
perekonomian yang maju, kuat dan berdaya saing serta terjalin keterpaduan antara sektor sehingga lembaga perekonomian tertata dan terstruktur serta berfungsi dengan baik. Pengembangan UMKM
dilaksanakan untuk
mewujudkan kesetaraan dengan industri besar sehingga menjadi fondasi perekonomian yang kokoh, mandiri, serta mendukung industri besar dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan. Pertumbuhan
sektor
primer
dan
sekunder
diimbangi
dengan
berkembangnya sektor tersier (sektor perdagangan dan jasa) serta iklim investasi yang semakin mantap dan makin meningkatnya peran pariwisata dalam mendukung perkembangan perekonomian Kabupaten Majalengka. Pada tahun 2023 target PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 11.419.463.789.365,00, Laju Pertumbuhan Ekonomi berkisar 8,30 persen sampai 9,46 persen, PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2000 mencapai Rp. 8.460.416,00. Kontribusi sektor-sektor
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-32
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
perekonomian terhadap PDRB pada tahap pembangunan ini menunjukkan keseimbangan, ditandai dengan berkembangnya sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran dan sektor jasa dengan sangat pesat. Kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB akan mencapai 23,08 persen, kontribusi sektor pertanian turun menjadi 22,12 persen, kontribusi sektor industri pengolahan menjadi 20,05 persen dan kontribusi sektor jasa mencapai 13,66 persen. Pembangunan
infrastruktur
difokuskan
pada
pemantapan,
peningkatan dan pengembangan infrastruktur transportasi, jaringan irigasi, infrastruktur perdesaan dan prasarana sosial dasar lingkungan. Target
pembangunan
infrastruktur
pada
tahun
2023
adalah
terwujudnya infrastruktur jalan kabupaten seluruhnya dalam kondisi baik diikuti oleh peningkatan dan pengembangan jalan kabupaten pada pusatpusat produksi dan wilayah strategis didukung oleh jalan provinsi dan jalan nasional dalam kondisi mantap; infrastruktur irigasi teknis mencapai 47,68 persen dalam kondisi mantap; rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih sebanyak 94,25 persen. Pembangunan bidang pemerintahan pada tahap keempat merupakan perwujudan tata kepemerintahan yang baik, dengan ditandai dengan Optimalnya pelayanan kepada masyarakat (mudah, murah, cepat, tepat, proporsional, berkualitas, transparan dan akuntabel) sehingga dapat memberikan kepuasan yang didukung oleh sumberdaya aparatur yang berkualitas
dan
berdaya
saing
yaitu
aparatur
yang
berilmu
dan
berpengetahuan, berwibawa, taat aturan dan bersih dari KKN serta menguasai
kemampuan
dalam pemanfaatan
teknologi;
Sarana dan
prasarana pemerintah yang yang menunjang pelayanan kepada masyarakat terpelihara dengan baik;
terwujudnya
ketentraman dan
ketertiban
masyarakat dengan terciptanya stabilitas daerah yang bebas dari ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; penegakkan hukum, proses politik dan budaya politik berjalan sebagai pelaksanaan demokrasi yang prosedural dan
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-33
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
substansial; serta
partisipasi masyarakat dalam setiap penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan terlaksana dengan baik. Aspek Penataan Ruang difokuskan pada terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang. Pengelolaan
Lingkungan
Hidup
difokuskan
pada
terwujudnya
kelestarian sumber daya alam dan lingkungan, pemeliharaan / rehabilitasi dan penanggulangan pencemaran, peningkatan kesadaran masyarakat dan penegakan peraturan perundang-undangan dalam bidang lingkungan hidup. Target
pencapaian
proporsi
kawasan
lindung
tahun
2023
sebesar
38,03 persen.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
IV-34
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005 - 2025
BAB V PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka 2005 - 2025 merupakan dokumen perencanaan makro selama 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan yang akan
dijadikan
pedoman
bagi
seluruh
pemangku
pembangunan
(stakeholder) dalam rangka penyelenggaraan pembangunan. Peran aktif seluruh komponen masyarakat dan stakeholders sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati. RPJPD Kabupaten Majalengka 2005 – 2025 menjadi pedoman bagi dalam menyusun RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah. Dengan RPJPD ini diharapkan dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam rangka terwujudnya visi dan misi Kabupaten Majalengka.
PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
V-1