Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi
3.1
Rencana Kegiatan Air Limbah
Rencana pengembangan pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah menjadi sasaran utama. Mengingat perilaku BABS masih pada kategori besar yakni 30% yang diharapkan pada 2020 mendatang universal acces sanitasi bisa menjadi strategi pencapaian 0%. Begitu pula dengan KK yang memiliki akses sistem tidak layak pada persentase 23 % akan terlayani akses layak untuk mencapai 100% di tahun 2020. 3.1.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah
a. Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S): Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal kurang dari atau sama dengan 10 SR baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan. Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan pro poor. b. Rencana Sistem Pengeloaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T): Sistem Pengolalaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T) yang akan dibangun sistem terpusat skala kawasan diprioritaskan wilayah perkotaan yang meliputi kawasan CBD dan perumahan.
3.1.2
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah
a. Studi dan Perencanaan Teknis Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang berbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku. b. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non- formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPLT, KSM untuk Pengelola MCK dan Tangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader di tingkat kelurahan. Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda. Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb. c. Studi pemantauan terhadap kualitas sumber air masyarakat. Kegiatan pemanmtauan ini dimaksudkan untuk mengetahui kualitas dan tingkat kelayakan sumber air bersih yang akan mendukung sarana dan prasarana sanitasi universal acces. Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah
No.
Uraian Kegiatan
Zona
Jumlah Penduduk Terlayani
Satuan
1
2
3
4
Jumlah Volume
1
Sosialisasi dan Penyuluhan Renc Pembangunan MCK+SR kepada masyarakat
351,110
Paket
6
2
Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK+SR
351,110
Paket
7
3
MCK+SR Desa Pabiringa
600
Paket
2
351,110
Paket
1
940 940 940
Paket Paket Paket
1 1 1
940
Paket
1
940
Paket
1
940
Unit
2
10025
Paket
1
9
Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK+SR Studi Kelayakan Studi Lingkungan Pembangunan IPLT Pembebasan Lahan/Tanah Pembentukan Kelembagaan Pengelolah IPLT IPLT
10
Pengadaan Truk Tinja
11
IPAL Komunal (Kec. Rumbia dan Kec. Kelara)
10
Penyusunan Master Plan Skala Kabupaten
351,110
Paket
1
11
Pemantauan Kualitas Air Sungai Kel. Bangkala
50,361
Paket
1
4 5 6 7 8
3.2
Rencana Kegiatan Persampahan
Sasaran akses pelayanan pengelolaan persampahan wilayah kabupaten/kota universal akses atau 100% terlayani pada tahun 2020, meliputi: a. Peningkatan akses pengelolaan persampahan dimaksudkan untuk
wilayah
K a b u p a t e n J e n e p o n t o akan ditangani dengan pengelolaan di sumber sampah dan Pengelolaan di Akhir. b. Wilayah pedesaan, merupakan sumber pengelolaan pembakaran sampah. Diharapkan perilaku ini akan diperoleh 0% hingga tahun 2020 melalui prasarana pengelolaan setempat. 3.2.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan
a. Rencana Pengelolaan diperkotaan dengan Sarana Pengumpul, TPST, TPS 3R, Sarana Pengangkutan dan TPA. Pengelolaan persampahan dengan sarana dan prasarana di atas tentu akan mendukung pelayanan pengelolaan sampah yang rutin dan baik di Kabupaten Jeneponto di kota.
b. Rencana Pengelolaan di-Pedesaan dengan Sarana Pengumpul, TPST, dan TPS 3R. Pengelolaan persampahan di wilayah pedesaan untuk setempat melalui sarana pembuangan sampah untuk selanjutnya akan terangkut rutin pula.
3.2.2
Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan
a. Studi dan Perencanaan Teknis Studi perencanaan pengelolaan sampah melalui master plan pengelolaan sampah kabupaten di Kabupaten Jeneponto. b. Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Penyusunan perda sebagai regulasi dalam sistem pengelolaan sampah. Pelatihan terhadap pengelolah 3R, kampanye, dan sosialisasi akan dilaksanakan. c. Studi pemantauan tentang kualitas dan kuantitas sampah Kegiatan ini akan mendukung manajemen pengelolaan sampah di Kabupaten Jeneponto. Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan Jumlah Penduduk Terlayani
Satuan
1
Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kabupaten
351,110
Paket
1
2
Pembangunan TPS Kec. Binamu
6,949
Unit
40
6,949
Unit
1
351,110
Unit
2
351,110
Paket
1
351,110
Paket
7
320
Unit
300
5,295
Paket
2,364
Paket
No.
3 4 5
6
7 8 9
Uraian Kegiatan
Pembangunan TPA Kecamatan Binamu Pengadaan Excavator Studi tentang Kuantitas dan Kualitas sampah Kampanye tatacara pemilihan sampah dan pengurangan sampah dari sumbernya Pengadaan tempat sampah terpilah Penyusunan DED Landasan Kontainer Penyusunan DED TPS 3R
Zona 1
2
3
4
Jumlah Volume
3.3
Rencana Kegiatan Drainase
3.3.1
Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase
a. Rencana Pembangunan Saluran Drainase Rencana pembangunan drainase meliputi saluran drainase primer, sekunder, dan tersier. b. Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung Penanganan masalah drainase di Kabupaten Jeneponto direncanakan untuk sementara lebih pada sarana saluran drainasenya secara langsung. Melihat kondisi eksisting bahwa masih dibutuhkan pembangunan untuk melayanai masyarakat dan kondisi sejumlah saluran yang ada akibat sediman dan penyempitan saluran. Sehingga pembangunan bangunan pendukung belum terfokuskan.
3.3.3
Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase
a. Studi dan Perencanaan Teknis Perencanaan master plan drainase skala kabupaten diharapkan terintegritas untuk seluruh wilayah di Kabupaten Jeneponto. b. Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll. Aspek ini dimaksudkan adalah rencana Penyusunan perda sebagai regulasi dan sosialisasi. Tabel 3.3 Rencana Pembangunan Drainase
No.
Uraian Kegiatan
Pengurangan Genangan
Satuan
Jumlah Volume
1
Penyusunan Master Plan Sistem Drainase
-
Paket
1
2
Detail Desain (DED) Drainase Primer Bangkala
-
Paket
1
3
Detail Desain (DED) Drainase Sekunder Empoang
-
Paket
1
4
Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Primer Kawasan Bangkala
293,3 Ha
m
20,5
5
Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase
-
Paket
1
6
Sosialisai Pengadaan Perda Pengelolaan Sistem Drainase
-
Paket
2
7
Pembebasan Lahan Kawasan Bangkala
-
m
20,5
