DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pemerintah Indonesia mempunyai komitmen sangat kuat untuk mencapai salah satu target dalam Millenium Development Goals (MDGs), yaitu menurunnya jumlah penduduk yang belum mempunyai akses air minum dan sanitasi dasar sebesar 50 % pada tahun 2015. Berdasarkan UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab penuh untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat di daerahnya masing-masing, termasuk pelayanan air minum dan sanitasi. Namun demikian, bagi daerahdaerah dengan wilayah pedesaan relatif luas, berpenduduk miskin relatif tinggi dan mempunyai kapasitas fiskal rendah, pada umumnya kemampuan mereka sangat terbatas, sehingga memerlukan dukungan finansial untuk membiayai investasi yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kemampuan pelayanannya kepada masyarakat, baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi nonfisik yang terdiri dari manajemen, teknis dan pengembangan sumber daya manusia. Isu Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di Indonesia tertuang dalam target 10 dari Tujuan Pembangunan Millenium (Millennium Development Goals). Target ke-10 yang merupakan bagian dari Tujuan (goal) ke-7 MDG’s tersebut berbunyi “Menurunkan Sebesar Separuh, Proporsi Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sumber Air Minum Yang Aman dan Berkelanjutan Serta Fasilitas Sanitasi Dasar pada tahun 2015 ”. Seperti yang dicantumkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Pelayanan yang mengacu pada SPM tersebut seperti : Sumber Daya Air, Air Minum, Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan) dan Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan. Penyebab utama buruknya kondisi sanitasi di Indonesia adalah lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi: tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satu upaya memperbaiki kondisi sanitasi adalah dengan menyiapkan sebuah perencanaan pembangunan sanitasi yang responsif dan berkelanjutan. Terkait dengan hal itu pemerintah mendorong agar setiap kabupaten/kota untuk menyusun Buku Putih dan Strategi Sanitasi Kota yang memiliki karakteristik : 1) Berdasarkan data aktual. 2) Berskala kota. 3) Disusun sendiri oleh kota: dari, oleh, dan untuk kota. 4) Menggunakan pendekatan top down meets bottom up, 5) Komprehensif dan berskala kota. Sehubungan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas peran Pemerintah Kota Metro dalam pembangunan dibidang sanitasi dan agar mampu membuat peta kondisi sanitasi, merancang kebutuhan, implementasi, operasi dan pemeliharaan, serta monitoring dan evaluasi, maka Pemerintah Kota Metro melakukan langkah-langkah dalam upaya mempercepat pembangunan sanitasi di Kota Metro melalui Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Berkenaan dengan program tersebut, Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kota Metro menyusun Buku Putih Sanitasi (BPS) yang bertujuan untuk mendapatkan profil dan merumuskan harapan masyarakat Kota Metro tentang kondisi dan pengelolaan sanitasi, khususnya air limbah rumah tangga, drainase, persampahan, higiene dan komponen sanitasi lainnya. Untuk menghasilkan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang diharapkan, Kota Metro harus mampu memetakan situasi sanitasi wilayahnya. Pemetaan situasi sanitasi (Buku Putih Sanitasi) yang POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-1
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO baik hanya bisa dibuat apabila kota mampu mendapatkan informasi lengkap, akurat, dan mutakhir tentang kondisi sanitasi, baik menyangkut aspek teknis mapun non teknis. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas begitu pentingnya Buku Putih Sanitasi yang merupakan prasyarat utama dan dasar bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK). 1.2 Landasan Gerak 1.2.1 Definisi dan ruang lingkup sanitasi. a. Definisi Sanitasi World Health Organization (WHO) mendefinisikan sanitasi sebagai suatu upaya pengendalian terhadap seluruh faktor-faktor fisik, kimia dan biologi yang menimbulkan suatu kerusakan atau terganggunya perkembangan dan kesehatan manusia baik fisik, mental maupun sosial serta kelangsungan kehidupan manusia dalam lingkungan. Upaya pengendalian tersebut dapat dilakukan melalui pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi seperti penyediaan air minum, penyaluran dan pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan drainase lingkungan. Salah satu sasaran dari Millennium Development Goals (MDGs) adalah peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi. Sanitasi di Indonesia didefinisikan sebagai upaya membuang limbah cair domestik dan sampah untuk menjamin kebersihan dan lingkungan hidup sehat, baik di tingkat rumah tangga maupun di lingkungan perumahan. Sanitasi terbagi dalam 3 (tiga) subsektor, yaitu : i) Air limbah. ii) Persampahan. iii) Drainase lingkungan. b. Ruang Lingkup Sanitasi Lingkup Kegiatan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Metro meliputi : 1. Air limbah domestik • Grey water adalah limbah rumah tangga non kakus yaitu buangan yang berasal dari kamar mandi, dapur (sisa makanan) dan tempat cuci. Penanganan Air Limbah Rumah Tangga yaitu pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan sistem : - Pengolahan On Site menggunakan sistem septik-tank dengan peresapan ke tanah dalam penanganan limbah rumah tangga. - Pengelolaan Off Site adalah pengolahan limbah rumah tangga yang dilakukan secara terpusat. - Komunal, merupakan modifikasi dari kedua sistem yang ada. • Black water (air tinja/limbah padat) yaitu air tinja yang tercemar tinja, umumnya berasal dari WC. Volumenya dapat cair atau padat, umumnya orang dewasa menghasilkan 1.5 liter air tinja/hari. Air ini mengandung bakteri coli yang berbahaya bagi kesehatan, oleh sebab itu harus disalurkan melalui saluran tertutup ke arah pengolahan/penampungan. Air tinja bersama tinjanya disalurkan ke dalam septic tank. Septic tank dapat berupa 2 atau 3 ruangan yang dibentuk oleh beton bertulang sederhana. Air yang sudah bersih dari pengolahan ini barulah dapat disalurkan ke saluran kota, atau lebih baik lagi dapat diresapkan ke dalam tanah sebagai bahan cadangan air tanah. 2. Pengelolaan Persampahan Menurut UU No. 18 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun kegiatan penanganan sampah adalah : 1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan / atau sifat sampah; 2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-2
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO 3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; 4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau 5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, 3 (tiga) tahun setelah diundangkannya peraturan ini yaitu pada tahun 2011 sistem open dumping sudah tidak diperkenankan lagi. Setelah tahun 2012, sistem pengelolaan sampah yang diperkenankan hanyalah sistem controlled dan sanitary landfill. Lebih jauh, mengacu pada Draf SPM yang ada, kota besar diharuskan menggunakan sistem sanitary landfill sedangkan kota kecil menggunakan sistem controlled landfill. Berdasarkan cara pengoperasiannya, ada beberapa metode pemrosesan akhir sampah, yaitu sebagai berikut : TPA Controlled Landfill TPA Controlled Landfill merupakan sarana pengurugan sampah yang bersifat antara, sebelum mampu melaksanakan operasi sanitary landfill. Penutupan sampah dengan tanah penutup dilakukan setiap 7 hari sekali. TPA Sanitary Landfill. TPA sanitary landfill merupakan sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis. Dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan dan penutupan sampah setiap hari. Penutupan sampah dengan tanah penutup juga dilakukan setiap hari. 3. Drainase lingkungan/tersier Drainase yang dimaksud dalam buku putih ini adalah drainase permukaan (surface drainage), yaitu sistem drainase yang terletak di permukaan tanah, baik yang terbentuk secara alamiah maupun buatan, untuk mengalirkan air hujan , buangan air kotor dari pemukiman, pabrik, limbah cair industri maupun limpasan air permukaan. Adapun tujuan pengelolaan drainase adalah untuk : Meningkatkan kesehatan lingkungan permukiman Pengendalian kelebihan air permukaan dapat dilakukan secara aman, lancar dan efisien serta sejauh mungkin dapat mendukung kelestarian lingkungan Mengurangi / menghilangkan genangan – genangan air yang menyebabkan bersarangnya nyamuk malaria dan penyebab penyakit – penyakit lain, seperti demam berdarah, desentri serta penyakit lain yang disebabkan kurang sehatnya lingkungan permukiman. Memperpanjang umur ekonomis sarana prasarana fisik, antara lain jalan, kawasan permukiman, kawasan perdagangan dari kerusakan akibat tidak berfungsinya sarana drainase. 4. Prohisan. Aspek non-teknis dari sanitasi: meliputi promosi kesehatan, perubahan perilaku, sanitasi di rumah tangga dan sanitasi sekolah. 1.2.2 Wilayah Kajian Buku Putih Sanitasi (BPS). Dalam penyusunan perencanaan pembangunan sanitasi, tidak dapat dilakukan secara parsial, baik dilihat dari wilayah kerja maupun subsektor yang akan dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan Pokja Sanitasi Kota Metro, pelaksanaan wilayah kajian dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) maupun Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) adalah seluruh kelurahan di Kota Metro, yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-3
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO Dengan dilakukannya kajian disemua kelurahan dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai kondisi risiko sanitasi di masing-masing wilayah, sehingga data yang diperoleh nantinya akan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan dalam pembangunan dibidang sanitasi atau kebijakan lainnya. Adapun jangka waktu buku putih sanitasi Kota Metro adalah 5 (lima) tahun dan setelah itu akan dilakukan review terhadap pemutakhiran data sanitasi. 1.2.3 Visi dan misi Kota Metro. a. Visi Kota Metro Rencana pembangunan daerah kota Metro, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembengunan Nasional dan Propinsi Lampung. Dengan mengacu pada Visi Pembangunan Nasional dan Visi Pembangunan Propinsi Lampung Tahun 2010 – 2014, maka Visi Kota Metro Tahun 2010 - 2015 adalah : “terwujudnya KOTA PENDIDIKAN YANG UNGGUL DENGAN MASYARAKAT YANG SEJAHTERA”. Adapun makna visi Pembangunan Kota Metro lima tahun mendatang adalah, menjadikan Kota Metro sebagai Kota Pendidikan dalam arti kota yang masyarakatnya berbudaya belajar, sehingga terwujud pribadi-pribadi yang unggul dan mempunyai daya saing. Kota dengan warganya yang unggul memiliki tiga kata kunci : “ Bermental Unggul “ dan berdaya saing. Adapun makna sejahtera adalah sejahtera secara moral/agama, jiwa, akal, keluarga, harta. Sesuai urutannya, indikator individu yang sejahtera adalah : 1. Terjaganya moral dan agama setiap individu masyarakat. 2. Terlindunginya Kelangsungan (Hak) Hidup Setiap Warga. 3. Terbangunnya Kemampuan Akal Pikiran dengan Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan. 4. Terbinanya Kehidupan Keluarga yang Harmonis. 5. Terpenuhinya Kebutuhan Hidup secara Materiil. b. Misi Kota Metro Misi adalah tahapan dan cara untuk mencapai visi. Dalam Organisasi Pemerintah Daerah, misi daerah menjadi tugas satuan kerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Metro Tahun 2010 – 2015, akan dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut : 1. Melanjutkan Pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas unggul dan berakhlak mulia melalui peningkatan iklim dan budaya belajar masyarakat, penataan fasilitas serta pelayanan pendidikan dan kesehatan yang memadai. 2. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat melalui peningkatan kualitas iklim dan akses usaha, mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru serta pengembangan ekonomi kreatif untuk meningkatkan nilai tambah keluarga. 3. Menciptakan keseimbangan pembanguan Kota yang lebih bermartabat, berbudaya, dan partisipatif untuk kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan (good govermance) yang lebih baik dan bertanggung jawab. 5. Mematangkan kehidupan Demokrasi dalam segala Aspek Kehidupan dan memantapkan Otonomi Daerah untuk Kemandirian Masyarakat. 1.2.4 Tujuan Penataan Ruang Kota Metro. Penataan ruang pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mengatur ruang agar aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan alam di sekitarnya berkembang secara harmonis dan bersifat lestari. Di sini terdapat dua hal pokok yang perlu mendapatkan perhatian secara serius. Pertama, adanya tiga unsur penting dalam penataan ruang, yaitu, manusia beserta aktivitasnya, lingkungan alam sebagai tempat, POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-4
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO dan pemanfaatan ruang oleh manusia di lingkungan alam tersebut. Kedua, proses pemanfaatan ruang haruslah bersifat terbuka, berkeadilan, memiliki perlindungan hukum dan mampu memenuhi kepentingan semua pihak (stakeholder) secara terpadu dan berdayaguna serta serasi. Berkenaan dengan hal tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Metro No. 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 – 2031, dengan tujuan : ”Mewujudkan Ruang Kota Metro Sebagai Kota Pendidikan Yang Berbudaya Bertaraf Nasional”. Pengertian tujuan penataan ruang wilayah tersebut adalah : 1. Mewujudkan ruang kota Mewujudkan ruang kota mengandung arti bahwa penataan ruang Kota Metro diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian, keterpaduan dan keharmonisan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. a. Keserasian : mengandung arti bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan keseimbangan antarwilayah dan antarsektor pembangunan serta keserasian antara struktur ruang dan pola ruang. b. Keterpaduan : mengandung arti bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. c. Keharmonisan : mengandung arti bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keselarasan kehidupan masyarakat terhadap lingkungannya dengan senantiasa memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Kota pendidikan yang berbudaya bertaraf nasional Kota pendidikan yang berbudaya mengandung arti bahwa Kota Metro akan diwujudkan sebagai wilayah yang tertata dengan baik, indah, sehat dan nyaman yang masyarakatnya berbudaya belajar. Penduduk Kota Metro perlu didorong dan dikelola agar memiliki pendidikan secara memadai, berfikiran maju, dan terampil serta tetap mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari, berupa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat sesuai dengan harkat, martabat, jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. 1.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Metro adalah untuk memetakan situasi sanitasi Kota Metro berdasarkan kondisi aktual saat ini serta mendapatkan gambaran utuh mengenai kondisi sanitasi di Kota Metro, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut : a. Aspek teknis, meliputi : Persampahan. Air limbah Domestik. Drainase lingkungan. Prohisan. b. Aspek non-teknis, meliputi : Keuangan, Kelembagaan, Pemberdayaan masyarakat, Perilaku hidup bersih dan sehat, Keterlibatan para pemangku kepentingan secara lebih luas. dan aspek-aspek lainnya yang mendukung.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-5
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO Adapun tujuan dari penyusunan Buku Putih Kota Metro adalah : 1. Menjadi database sanitasi di Kota Metro yang lengkap, aktual, dapat dipertanggungjawabkan yang disepakati seluruh SKPD dan pemangku kepentingan terkait pembangunan sanitasi, serta mampu menggambarkan : Profil terkini situasi sanitasi di Kota Metro. Kebutuhan layanan sanitasi dan peluang pengembangan di masa mendatang. Usulan/rekomendasi awal terkait peluang pengembangan layanan sanitasi. 2. Dasar bagi penyusunan dokumen Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Memorandum Program (MP) di Kota Metro. 1.4 Metodologi 1.4.1 Metode Penulisan Buku Putih Sanitasi. Dalam Penyusunan Buku Putih Kota Metro digunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang di dalam penulisannnya dibagi beberapa tahapan yaitu : pengumpulan data primer dan data skunder, observasi lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam, dan analisis isi. 1.4.2 Jenis data yang digunakan. a. Data Skunder. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber data seperti SKPD, BPS, PDAM, dokumen-dokumen yang ada di Kota Metro (laporan penelitian, dokumen perencanaan Kota seperti : RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW dll ), pemerintah propinsi lampung, pemerintah pusat, publikasi media, atau dari lembaga lain. b. Data Primer. Data Primer yang digunakan didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi ini diperoleh melalui beberapa kajian / studi sebagai berikut : 1) Study EHRA (Environmental Health Risk Assessment) Study Environmental Health Risk Assessment (EHRA) atau study penilaian risiko kesehatan lingkungan, adalah sebuah survey partisipatif di tingkat Kota untuk memahami kondisi fasilitas sanitasi dan perilaku higinitas pada skala rumah tangga. Karena informasi diperoleh secara langsung (primer) dari masyarakat, maka EHRA akan melengkapi dan mempertajam data sekunder yang telah dimiliki Pokja. Metode yang digunakan dalam survey EHRA adalah dengan metode wawancara dan pengamatan langsung berbasis rumah tangga, dimana respondennya adalah perempuan. 2) Study SSA (Sanitation Supply Assessment). Study Sanitation Supply Assessment (SSA) atau studi penyedia layanan sanitasi dimaksudkan untuk mengetahui partisipasi sektor swasta dan masyarakat dalam penyediaan produk dan layanan sanitasi. Hal ini sangat berguna untuk menyusun strategi pelibatan sektor swasta dan masyarakat pada saat penyusunan perencanaan kegiatan. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan. 3) Studi Komunikasi dan Pemetaan Media Studi komunikasi dan pemetaan media dimaksudkan untuk mengukur potensi dan peluang kegiatan komunikasi kebijakan dan pembangunan terkait sanitasi. Kajian ini sangat berguna untuk memetakan saluran komunikasi yang efektif bagi penyusunan strategi komunikasi di Kota Metro, advokasi, mobilisasi sosial, komunikasi program dan perubahan perilaku. Metode yang digunakan dalam study ini adalah wawancara dan kunjungan lapangan. 4) Study Keuangan Materi study keuangan ini meliputi semua pembiayaan dibidang sanitasi yang berasal dari keuangan pemerintah dan non pemerintah (swasta dan masyarakat) dengan menggunakan POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-6
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO metode kajian pustaka pada dokumen pembiayaan yang ada. Fokus Pemetaan keuangan dalam konteks ini adalah keuangan pemerintah yang disajikan dalam APBD serta dokumen resmi lainnya di pemerintah. Melalui APBD dapat diketahui arah kebijakan daerah dalam periode tertentu, kecenderungan perilaku pemerintah, serta prioritas dan konsistensi pelaksanaan program dari waktu ke waktu. Melalui study keuangan akan dapat diketahui prosentase pembiayaan disektor sanitasi terhadap seluruh belanja dalam APBD. Hal ini penting untuk melihat seberapa besar kemauan dan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi dibidang sanitasi. 5) Study PMHSJK Study Pemberdayaan Masyarakat dalam Higiene dan Sanitasi yang sensitif Jender, dan Kemiskinan, (PMHSJK) diperlukan untuk menilai partisipasi masyarakat dengan pelibatan peran jender dan kemiskinan dalam pengelolaan sistem sanitasi baik dalam skala kabupaten/kota maupun nasional serta prospek pengembangannya di masa depan. Study PMHSJK mengidentifikasikan Program/Proyek/Layanan Berbasis Masyarakat yang telah dilakukan di Kota Metro, LSM, CBO (Community-based Organization) dan masyarakat untuk komponen air limbah domestik, persampahan, drainase lingkungan, promosi higiene,dan sanitasi. Promosi higiene adalah sebuah pendekatan untuk bekerja dengan masyarakat dalam meyakinkan dan mendukung anggota keluarga untuk mengadopsi praktik sanitasi dan higiene yang aman. Hasil dari Study ini diharapkan dapat menggambarkan partisipasi masyarakat dengan pelibatan jender dan kemiskinan dan program/proyek/layanan apa yang sudah dilakukan oleh berbagai pihak terkait komponen sanitasi dan aspek Promosi Higiene dan Sanitasi serta potensinya dalam pembangunan sanitasi di Kota Metro 6) Study kelembagaan Pokja Sanitasi melakukan analisis terhadap aspek kelembagaan dan peraturan yang berkaitan dengan bidang sanitasi, dengan melakukan diskusi kelompok terarah yang membahas regulasi yang telah ada dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat di masing – masing SKPD. Dalam pembahasan tersebut, Pokja dibagi ke dalam beberapa fungsi, di antaranya fungsi perencanaan, implementasi – fisik maupun nonfisik, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi. Selain itu perlu dibahas juga keterkaitan kerja antar SKPD dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut. 1.4.3 Proses Penyusunan Buku Putih Sanitasi. Proses Penulisan Buku Putih Sanitasi Kota Metro ini dilakukan dengan tahapan milestone sebagai berikut : a. Milestone 1 : Internalisasi Penyamaan Persepsi • Disepakatinya Rencana Kerja penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota • Ditulisnya input/masukan untuk Buku Putih, khususnya “Bab 1: Pendahuluan” b. Milestone 2 : Penyiapan Profil Wilayah • Terkumpulnya data sekunder • Input untuk “Bab 1 Pendahuluan” dan “Bab 2: Gambaran Umum Wilayah c. Milestone 3 : Peneliaian Profil Sanitasi • Disusunnya peta sistem sanitasi masing-masing sub-sektor • Tersedianya hasil survei/studi/kajian yang disyaratkan untuk penyusunan Buku Putih • Input untuk Bab 2, 3, dan 4 Buku Putih. d. Milestone 4 : Penetapan Prioritas Pengembangan Sanitasi • Penentuan Awal Area Berisiko • Nilai kemajuan pelaksanaan studi EHRA • Penentuan Area Berisiko • Penetapan Awal Prioritas Pengembangan • Verifikasi Hasil Penetapan Awal dengan Melakukan Kunjungan Lapangan • Konsultasi dengan SKPD Terkait dan Tetapkan Prioritas Pengembangan POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-7
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO • Input untuk Buku Putih, khususnya Bab 5 e. Milestone 5 : Finalisasi Buku Putih Sanitasi • Kompilasi dan Periksa draft Buku Putih Kota • Siapkan Ringkasan Buku Putih Kota • Konsultasi draf Buku Putih dengan Tim Pengarah • Perbaikan draft Buku Putih dari masukan Tim Pengarah • Adakan Konsultasi Publik Buku Putih atau Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholder) • Finalisasi Buku Putih Kota • Advokasi ke Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan atas Buku Putih 1.4.4 Proses Penyepakatan. Penyepakatan dalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Metro dilakukan pada setiap tahapan millestone BPS dan di akhiri dengan penyepakatan Dokumen BPS secara keseluruhan melalui pleno di tingkat POKJA. Penyepakatan dilakukan dengan cara diskusi, Koordinasi POKJA, dan rapat Pleno Pokja serta Konsultasi Publik. 1.5 Dasar Hukum dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lain 1.5.1 Landasan Hukum yang digunakan Didalam penyusunan Buku Putih Sanitasi Kota Metro berpijak pada beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku ditingkat nasional atau pusat, propinsi maupun daerah. Program Pengembangan Sanitasi di Kota Metro didasarkan pada aturan-aturan dan produk hukum yang meliputi: a.
Undang-undang: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
b.
Peraturan Pemerintah : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Pengaturan Air. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2001 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-8
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimum. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. c.
Keputusan Presiden : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air. 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2001 Tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air.
d.
Peraturan Menteri Republik Indonesia : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Kualitas Air. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294/PRT/M/2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 69/PRT/1995 tentang Pedoman Teknis Mengenai Dampak Lingkungan Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 4. Permen PU No14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
e.
Keputusan Menteri : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 35/MENLH/7/1995 tentang Program Kali Bersih. 2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 269/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 3. Keputusan Menteri Negara lingkungan Hidup No 337/1996 tentang Petunjuk Tata Laksana UKL dan UPL Departemen Pekerjaan Umum. 4. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 296/1996 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan UKL –UPL Proyek Bidang Pekerjaan Umum. 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 829/Menkes/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan. 6. Kepmen Kimpraswil 534/2000 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Permukiman. 7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi degan AMDAL. 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA). 10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/KPTS/M/2005 tentang Pedoman Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi Kualifikasi Kecil. 11. Kepmen PU Nomor 21 tahun 2006 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan persampahan. 12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 852/Menkes/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
f.
Peraturan Daerah Propinsi Lampung. 1. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 03 Tahun 2006 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. 2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor : 01 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Lampung Tahun 2009 – 2029.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1-9
DRAFF BUKU PUTIH SANITASI KOTA METRO g.
Peraturan Walikota dan Peraturan Daerah Kota Metro. 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011 -2031 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Persampahan Kota Metro. 3. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Kota Metro.
h.
Petunjuk Teknis 1. Buku A, Pengenalan Program dan Pembentukan Pokja Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2012 2. Buku B, Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2013. 3. Buku C, Penyusunan Dokumen Strategi Sanitasi Kota, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2013. 4. Buku referensi, Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi, Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS), 2012.
1.5.2 Kesepakatan tentang posisi, fungsi, maupun peran Buku Putih Sanitasi diantara dokumen perencanaan lain. Buku Putih Sanitasi menyediakan data dasar yang esensial mengenai struktur, situasi dan kebutuhan sanitasi Kota Metro. POKJA Sanitasi Kota Metro tahun 2013 ini menyepakati posisi, fungsi, maupun peran Buku Putih Sanitasi Kota Metro sebagai berikut : 1) Buku Putih Sanitasi Kota Metro berperan sebagai database kondisi sanitasi kota Metro saat ini. 2) Buku Putih Sanitasi Kota Metro di posisikan sebagai acuan untuk perencanaan strategis sanitasi tingkat kota (SSK). 3) Buku Putih Sanitasi Kota Metro di fungsikan sebagai masukkan dalam menyusun dokumen perencanaan lain seperti RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RTRW yang terkait sanitasi di Kota Metro.
POKJA SANITASI KOTA METRO PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2013
1 - 10
