Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN *pp(BPKP)
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS
NATIONAL PROGRAM FOR COMMUNITYEMPOWERMENTSUPPORT FA CILITY (PSF) GRANT TF 012192--|D PADA DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
LAPORAN KEUANGAN
NOMOR
LAI-211D104/01/2016
TANGGAL
10Juni 2016
DAFTAR ISI Halaman
A. Laporan Auditor Independen B. Laporan Keuangan
1
1. Project Sources and Uses of Fund per Category Fiscal Year January 1, 2015 up to December 31, 2015
2. Catatan atas Laporan Keuangan a. Gambaran Umum Proyek b. Kebijakan Akuntansi
5
3. Special Account Activity Statement C. DasarAudit
9 9 11 12
D. Tujuan dan Lingkup Audit E. Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern F. Penilaian Ketaatan pada Ketentuan Grant Agreement
Laporan Keuangan
4 5
c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Fund by Category
G. Pencapaian Target Keuangan dan Hambatannya H. Ikhtisar Kondisi Temuan yang Berpengaruh pada
3
12 13 15 15
Kewajaran Penyajian
I.
Kejadian Setelah Tanggal Laporan Keuangan J. Tindak Lanjut Atas Temuan Audit Tahun Sebelumnya
LAMPIRAN: 1. Consolidated Project Uses of Funds By Category (IFR-2)
15 16 16
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI JI. Pramuka No. 33 Lantai 5,Jakarta Timur 13120 Telp: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Number: LAI-21/D104/01/2016
June 10, 2016
A. Independent Auditor's Report To: 1. Director General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing as Executing Agency of National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID 2. Director General of Budget Financing and Risk Management, Ministry of Finance J a ka rta
We have audited the accompanying Financial Statements of the National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID as of December 31, 2015 and for the year then ended. These Financial Statements are the responsibility of Directorate General of Human Settlement, Ministry of Public Works and Housing. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
'7
We conducted our audit in accordance with the auditing standards prescribed by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants that referred to international auditing standards. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion. As described in note B.2.b, these financial statements were prepared on the basis of cash receipts and disbursements, which is a comprehensive basis of accounting other than generally accepted accounting principles in Indonesia. in our opinion, (a) the Financial Statements referred to above, and the appended notes, that were also the subject of the audit, present fairly in all material respects, the financial position of the . National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant
TF 012192-ID as of December 31, 2015 and for the year then ended in conformity with accounting basis described in note B.2.b; (b) the Executing Agency has utilized all proceeds of the grant withdrawn from the World Bank only for the purpose of the project in accordance with the grant agreement; and no proceeds of the grant has been utilized for other purposes; and (c)
the Executing Agency was in compliance, as of the end of the fiscal year, with all financial covenants of the grant agreement.
In addition; a. With respect to Statement of Expenditures, adequate supporting documentation has been maintained to support claims to the IBRD (the World Bank) for replenishment of the special account statement of expenditures incurred, and all expenditures incurred are eligible for financing under Grant Agreement TF-012192.
b. The Special Account Activity Statement gave a fair view of the receipts collected and payments made during the year ending December 31, 2015 and these receipts and payments support special account replenishment during the year.
Directorate of Audit EF g Loans and Grants irector,
<Salamat Simanullang Accountant, State Register No. RNA-9326
2
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN DIREKTORAT PENGAWASAN PINJAMAN DAN BANTUAN LUAR NEGERI i. Pramuka No. 33 Lantai 5,Jakara Timur 13120 Teip: (021) 85910031 Pes. 0507, Fax. (021) 85903713
Nomor: LAI-21/D104/01/2016 10 Juni 2016
A. Laporan Auditor Independen Yth. 1. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kernenterian Perumahan Rakyat Selaku Executing AgencyPekerjaan Umum dan Community Empowerment Support Facility National Program For (PSF) Grant TF-0 12192- D 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan RI diJakarta
Kami telah mengaudit Laporan Keuangan National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk Tahun Anggaran 2015. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Direkturat Jenderal Cipta Karya, Kernenterian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan institut Akuntan Publik Indonesia yang telah mengacu kepada standar auditing internasional. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadal bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penifaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam catatan butir B.2.b., laporan keuangan disusun atas dasar penerimaan dan
pengeluaran kas yang merupakan basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Menurut pendapat kami, (a) Laporan Keuangan yang kami sebut di atas termasuk pengungkapannya telah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID sampai dengan 31 Desember 2015 dan untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan basis akuntansi yang dijelaskan dalam butir B.2.b; (b) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku Executing Agency telah menggunakan hibah (Grant TF 012192-/D) sebagaimana tercantum dalam Naskah
Perjanjian Hibah dan tidak ada penggunaan hibah untuk tujuan lain; dan (c) Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mematuhi persyaratan keuangan sampai akhir tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Hibah.
Selain itu: a. Dalam kaitannya dengan Statement of Expenditures, pengajuan klaim kepada Word Bank untuk pengisian kembali dana di rekening khusus berdasarkan pengeluaran yang dilaporkan telah didukung dengan dokumen yang memadai; dan semua pengeluaran yang terjadi adalah sah sesuai ketentuan Grant TF 012192-ID.
b. Special Account Activity Statement Grant TF 012192-ID telah memberikan gambaran yang wajar penerimaan dan pembayaran yang terjadi selama tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2015; penerimaan dan pembayaran tersebut telah mendukung penggantian dana (replenishments) selama tahun yang bersangkutan.
Direktorat Pengawasan
Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri Direktur,
Salamat Simanullang
Akuntan, Register Negara No. RNA-9326
2
B. LAPORAN KEUANGAN
Laporan keuangan National Program For Community Empowerment Support
Facility (PSF) Grant TF 012192-ID berupa Financial Monitoring Report untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2015 terdiri atas: 1. Project Sources and Uses of Fund per Category, Fiscal Year Jan 1, 2015 up to December 31, 2015 2. Catatan atas Laporan Keuangan
a. b. c.
Gambaran Umum Proyek Kebijakan Akuntansi Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Fund by Category
3. Special Account Activity Statement
Laporan keuangan National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID yang disebutkan di atas disajikan pada halaman berikut:
3
1. Project Sources and Uses of Fund Per Category National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-1D Project Sources And Uses Of Fund Per Category Fiscal Year January 1, 2015 up to December 31, 2015 Actual, Cumulative up to Last Year 1 Sourcesof Funds 1 GOI (Counterpart:Rp Murni) 2 The World Bank - TF 12192 Total Sources of Fund Uses Of Funds (by Category) 1 Kelurahan Grant 2 Consultant Services Sub Total Non Bank Financed (Rp Murni) Total Uses of Fund
2
P[and cumulatfiveaup to Date,'-", 3
Cumulative up to Last Year .4
Variance% Cumulative up to Date 6
5
Cuiulative up Year to to tasfYear Date 7=114 8=2/5
Cumulative up to Date 9=3/6
140.543.508.454
99.980.586.225
240.524.094,679
158.531.364.143
100.521.922.000
259.053.286.143
88,65%
99,46%
92,85%
140.543.508.454
99.980.586.225
240.524.094.679
158.531.364.143
100.521.922.000
259.053.286.143
88,65%
99,46%
92,85%
110.883.750.000 71.430.000.000 29.661.992.680 28.550.586.225 140.545.742.680 99.980.586.225 - I
182.313.750.000 58.212.578.905 240.526.328.905 -
112.297.286.000 46.234.078.143 158.531.364,143 -
71.557.000.000 28.964.922.000 100.521.922.000
183.854.286.000 75.199.000.143 259.053.286.143 -
98,74% 64,16% 88,65%
99,82% 99,16% 98,57% 77,41% 99,46% 92,85% -I
140.545.742.680
240.526.328.905
158.531.364.143
100.521.922.000
259.053.286.143
88,65%
99.980.586.225
i
-
99,46%
92,85%
4
2. Catatan atas Laporan Keuangan a. Gambaran Umum Proyek Salah satu strategi kebijakan PNPM Mandiri Perkotaan adalah diarahkan untuk
mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapalan sasaran Millennium Development Goals (MDGs) sehingga dapat mendorong tercapainya pengurangan penduduk miskin sebesar 50 % di tahun 2015. Sasaran ke-3 dari MDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dimana PNPM Mandiri Perkotaan dalam konsep programnya telah mengakomodasi isu pengarusutamaan gender. Isu peran gender dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan menjadi sangat penting karena setiap tahapan kegiatan di
masyarakat me[ibatkan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, peiaksanaan, pemanfaatan, monitoring dan evaluasi.
persiapan,
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan diakui belum semua parameter untuk
mengukur kesetaraan dan keadilan gender berdasarkan indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat dilakukan di PNPM Mandiri Perkotaan, sehingga perlu ada suatu pilot program yang seluruh siklus pelaksanaanya akan dipantau berdasarkan indikator tersebut. indikator Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat atau dikenal dengan singkatan APKM adalah indikator/parameter yang banyak digunakan oleh lembaga/instansi untuk melihat kesenjangan gender. Pengertian APKM sendiri diterjemahkan sebagal berikut: Akses, maksudnya perempuan dan laki-laki memperoleh akses dan peluang yang adil dan setara terhadap sumber daya ; Partispasi, maksudnya perempuan dan laki-laki memperoleh kesenpatan yang adil dan setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
Kontrol, maksudnya perempuan dan laki-laki mendapatkan hak dan kewenangan yang adil dan setara dalam peran pengambilan keputusan;
v Manfaat, maksudnya perempuan dan laki-laki mendapatkan manfaat yang adil dan setara dalam hasil-hasil pembangunan. Tingkat partisipasi perempuan di Provinsi Aceh dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan secara kuantitas telah memperlihatkan tingkat partisipasi yang cukup baik yaitu 42,2% diatas indikator partisipasi yang ditetapkan yaitu 40%, akan tetapi berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan oleh konsultan, secara kualitas peran perempuan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender masih peru untuk ditingkatkan. Hal itu sejalan dengan hasil studi RAND (Research and Development)
Corporation USA bahwa "partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan bahkan Jebih rendah dari laki-faki". Atas dasar persoalan di atas, dengan adanya pendanaan hibah dari USAID yang dikoordinasikan ofeh Bank Dunia dan Direktorat Jenderal Cipta Karya ditunjuk sebagai executing agency, maka disamping pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan reguler di
5
Provinsi Aceh juga akan dilaksanakan kegiatan pilot program yang memfokuskan pada peningkatan kualitas partisipasi perempuan dan laki--aki untuk memperkuat relasi perempuan dan laki-laki dengan nama Program Penguatan Gender/P2G atau "Sejaras". PNPM Mandiri Perkotaan dalam pelaksanaannya tahap pertama berorientasi untuk mrnembangun pondasi masyarakat berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilal universal. Pada tahap berikutnya PNPM Mandiri
Perkotaan
berorientasi
untuk
membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalul sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.
Program Selaras PNPM Mandiri Perkotaan merupakan salah satu intervensi menuju masyarakat mandiri yang merupakan pembelajaran kemitraan sebagaimana tertuang dalam skema PNPM Mandiri Perkotaan.
bagi
masyarakat,
1) Tujuan Proyek a) Tujuan Umum Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara
mandiri. b) Tujuan Khusus
Mewujudkan kesetaraan dan keadilan peran perempuan dan laki-laki dalam Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat dari PNPM Mandiri Perkotaan. 2) Lokasi Proyek Lokasi sasaran PNPM Reguler dan Program Selaras PNPM Mandiri Perkotaan terdiri dari 12 Kab/Kota, 32 Kec?matan di 427 Gampong/Kelurahan. 3) Kriteria Penduduk yang Menjadi Sasaran
Dana BLM diprioritaskan kepada warga miskin, perempuan dan faki-faki, dan/atau kelompok masyarakat miskin, dengan syarat sbb: & Warga miskin terdaftar dalam data Pemetaan Swadaya, yang terinci dalam lembar PS 2 terkini yang telah disepakati warga. * Kelompok masyarakat miskin yang ditetapkan dalam PJM Pronangkis. * Khusus untuk pinjaman dana bergulir, penerima manfaat dikhususkan untuk kelompok perempuan miskin (PS 2) dan dilaksanakan pada tahun 2014. 4) Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Kegiatan
Untuk kegiatan PNPM Reguler, kegiatan yang dilaksanakan sama dengan PNPM reguler di provinsi lain, sedangkah khusus untuk kegiatan Seiaras, pinjarnan dana bergulir dikhususkan untuk. perempuan miskin dl seluruh lokasi Program Selaras
6
PNPM Mandiri Perkotaan sesual pedoman yang berlaku. Meskipun Program Selaras PNPM Mandiri Perkotaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam
payung PNPM Mandiri Perkotaan, namun program ini memiliki ke-khas-an tersendiri yang belum pernah dilakukan oleh PNPM Mandiri Perkotaan yaitu: * Keselarasan peran perempuan dan laki-laki dalam hal Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM); * Peningkatan kesadaran perempuan dan laki-laki dari orientasi urusan rumah tangga ke orientasi urusan kemasyarakatan;dan * Akomodasi kebutuhan perempuan miskin dalam perencanaan pembangunan. Perempuan miskin akan didorong sebagal Penggerak Gender (PG) dalam setiap
tahapan pelaksanaan kegiatan Program Selaras PNPM Mandir Perkotaan. Berdasarkan grant agreement, masa beriaku kegiatan hibah berakhir 15 Desember 2016. 5) Pembiayaan Program Selaras yang bersumber dari Grant PSF TF-012192 sebesar US$ 23.500.000,00 adalah untuk membiayai Program Bantuan Langsung
Masyarakat (Kelurahan Grants under Part 2 of The Project) dan (Goods, Consultants'
Services, Non Consultants' Services, Training and Workshops, and Incremental Operating Costs under Part I and 3 of the Project). Rincian sumber dana dan kategori pendanaan adalah sebagai berikut:
Amount of the Grant Allocated (Expressed in USD)
1)
2)
Kelurahan Grants under Part 2 of the Project
% of Expenditures to be Financed
14.200.000,00
100 % of Kelurahan Grant disbursed
9.300.000,00
100%
Goods, Consultants' Services, Non
Consultants' Services, Training and
Workshops, and incremental Operating
Costs under Part 1 and 3 of the Project , TOTAL 23.500.000,00
I
Adapun spesifikasi dana Grant PSF Nomor TF 012192 adalah sebagai berikut: Uraian Hibah
Grant IBRD
a.
Nomor Perjanjian Hibah
b.
Tanggal Penandatanganan
: 28 Desember 2012
c.
Nomor Register
: 73485701
d..
Jumlah Hibah
: USD 23.500.000
IBRD TF-012192
7
Uralan Hibah
Grant IBRD
e.
C/osing Date
31 Desember 2014
f.
Extension Closing Date
15 Desember 2016
g.
Jumlah Initial Deposit
h.
Nomor Rekening Khusus
i.
Executing Agency
.
USD 3.100.000,00 untuk Rencana Kebutuhan 6 Bulan; pencairan pertama pada Bulan April 2013 602.171411980 pada Bank Indonesia Direktorat Jenderal Cipta Karya,
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Pelaksanaan pembiayaan kegiatan didasarkan atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Nomor: PER-18/PB/2013 tertanggal 18 Mei 2013, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Hibah IBRD Nomor TF-012192 untuk National Community Empowerment Program in Urban Areas for
2012-2015. Terjadi perpanjangan masa berlaku (ciosing date) Grant TF 12192-ID sampai dengan 15 Desember 2016 sesuai Surat Bank Dunia Nomor CD3021WB/X1112014 tanggal 12 Desember 2014. 6) Struktur Organisasi Untuk melaksanakan kegiatan proyek tahun anggaran 2015, ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 137/KPTS/M/2015 tanggal 17 Maret 2015 tentang Pengangkatan Atasan Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan organisasi sebagai berikut:
*
Atasan Kepala Satuan Kerja
*
Atasan Langsung Kepala Satuan Kerja
: Direktur Jenderal Cipta Karya Direktur Pengembangan Kawasan Pemukiman Berbasis Masyarakat
*
Kepafa Satuan Kerja
: Judi indradjaja, S.ST. MT
*
Pejabat Pembuat Komitmen
: Mita Dwi Aprini, S.Sos. M.Si
*
Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
: Kusnadi, S.Sos
-
Bendahara Pengeluaran
: Sri Rahayu
Untuk pelaksanaan substansi Program, termasuk sebagian tanggung jawab kualitas
pelaksanaan P2KP/PNPM, Kepala SNVT (Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu) -
Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan menugasi NMC (National Management Consultant) dan OSP (Oversight Service Provider) yang bertindak untuk atas nama
Satuan Kerja Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di lapangan sesuai dengan
batasan kewenangan yang diberikan dan bertanggung jawab langsung ke Satker Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. b. Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi proyek berpedoman pada Standar Akuntansi Indonesia serta prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku khusus pada proyek, yaitu sebagai berikut: 1) Untuk tahun anggaran 2015 pencantuman anggaran untuk dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan Jasa Konsultan menggunakan DIPA Provinsi Aceh. 2) Periode akuntansi dimulai tanggal I Januari dan berakhir tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran yang dianut oleh Pemerintah Republik Indonesia. 3) Perlakuan akuntansi terhadap transaksi dilakukan atas dasar kas (cash basis) pada saat kejadiannya. 4) Mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah (Rp) dan valuta asing yang diekuivalenkan ke dalam rupiah sesuai dengan kurs saat transaksi penarikan dana. 5) Laporan Keuangan merupakan Laporan Pertanggungjawaban Proyek atas dana yang dikelola baik yang berasal dari pinjaman/hibah uar negeri maupun dari APBN sebagai dana pendampingnya. 6) Penerimaan pembiayaan dari Pemerintah RI/APBN dicatat berdasarkan SP2D LS dan GU yang dicairkan melaui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sedangkan pengeluarannya dicatat sesua dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya. 7) Hibah Luar Negeri (Grant TF 012192) direalisasikan melalui prosedur pembiayaan Rekening Khusus dan dibukukan dengan cara penerimaan pembiayaan dari rekening khusus dicatat sesuai SP2D yang mendebet Rekening Khusus pada Bank Indonesia, sedangkan pengeluarannya dicatat sesuai dengan bukti-bukti pembayaran yang dikelompokkan menurut kategori/komponennya. c. Penjelasan atas Cumulative Project Uses of Fund by Category (1) Kelurahan Grants
Rp
182.313.750.000,00
Jumlah tersebut merupakan realisasi pengeluaran proyek untik kategori 1 (Kelurahan Grants) yang telah membebani rekening khusus pada Bank Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015 yang seluruh pendanaannya berasal dari hibah luar negeri, dengan rincian sebagai berikut :
-
Saldo Awai 01-01-2015 Mutasi TA 2015
Rp
110.883.750.000,00
- Rekening Khusus - Rekening BUN - Pembiayaan Retroactive»
Rp Rp Rp
71.430.000.000,00 0,00 0,00
Rp
71.430.000.000,00
Rp
182.313.750.000,00
Jumlah Mutasi Saldo Akhir 31-12-2015
9
Realisasi kegiatan Peningkatan Peran Gender yang dibiayai melajul dana PSF Grant TF-012192, telah dilakukan pada TA. 2015 sebesar pengeluaran berdasarkan SP2D yang eligible, dengan rincian sebagal berikut: -
BLM ND BLM P26
Rp Rp Rp
Jumlah
12.750.000.000 58.680.000.000 71.430.000.000
Di dalam pengeluaran Bantuan Langsung Masyarakat, untuk kategori 1 (Kelurahan Grants) tahun 2015 tersebut terdapat temuan audit sebesar Rp77.073.683,00 berupa kelemahan proses verifikasi pekerjaan yang masih harus ditindakianjuti dengan rincian sebagai berikut: * Kelebihan pembayaran dan pengeluaran yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban senilai Rpl.444.000,00. * Volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB senilai Rp3.700.083,00 (Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada lampiran ML 1.2/1-1). * Kelemahan dalam pelaksanaan dana BLM, yaitu terdapat sisa dana hasil kegiatan yang tidak dimanfaatkan lagi sebesar Rp7l.929.600,00. (2) Goods and Consultant Services Jumlah
tersebut
merupakan
Rp
realisasi
pengeluaran
58.212.578.905,00 proyek
untuk
kategori
2 (Consultant Services) yang telah membebani rekening khusus pada Bank Indonesia sampai dengan 31 Desember 2015 yang seluruh pendanaannya berasal
dar hibah luar negeri, dengan rincian sebagal berikut: Saldo Awal 01-01-2015
Rp
29.661.992.680,00
- Rekening Khusus
Rp
28.550.586.225,00
- Rekening BUN
Rp
0,00
- Pembiayaan Retroactive*)
Rp
0,00
Jumlah Mutasi
Rp
28.550.586.225,00
Rp
58.212.578.905,00
Mutasi TA 2015
Saldo Akhir 31-12-2015
Realisasi pengeluaran pada tahun 2015 untuk pembiayaan jasa konsultan khususnya pembayaran gaji dan BOP (Biaya Operasional Program) Tim
Faskel/Korkot (fixed cost) sebesar Rp.22.389.018.000,00 dan untuk pembiayaan
jasa konsultan Oversight Service Provider PT. Surya Abadi Konsultan sebesar Rp.6.161.568.225,00.
10
3. Special AccountActivityStatement
For Year Ending Loan / Grant No. Account No. Currency
January 1, 2015 up to December 31, 2015 TF 012192 602.171411980 at Bank Indonesia, Jakarta United States Dollar (USD)
Account Activity 1. Beginning balance January 1, 2015
USD
387.926,94
Plus: 2. Total amount paid by World Bank during Fiscal Year 2015
USD
5.800.000,00
3. Total amount refunded to Special Account
USD
2.559.055,80 8.359.055,80
USD
8.746.982,74
USD
1.514.979,77
USD
7.232.002,97
7. Total advance accounted for (5 + 6)
USD
8.746.982,74
8. Difference between line 4 and line 7
USD
0,00
USD USD USD USD USD
-
4.
Present outstanding amount advance to Special Account (1+2+3)
Less: 5. Ending balance at year end December 31, 2015 6. Amount eligible expenditures paid during the year 1) 2) 3) 4)
During During During During
quarter I quarter 11 quarter Ill quarter IV
USD USD USD USD
548,213,03 4.806.512,94 1.877.277,00
Note: Explanation item 10 a. Ineligible expenditure Current Backlog in FY 2015 Current Retroactive in FY 2015 Mischarge in SA Reduce Total a b. Amount eligible expenditures Backlog nin FY 2014
Retroactive in FY 2014 Redund of Mischarge Adjusment of Mischarge Claim Reduce Total b Total Ineligible Expenditure for Application (a - b)
USD
-
USD USD USD USD USD
-
USD
-
.1
C.
DASAR AUDIT 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 3. Grant Agreement (PSF Grant Number 012192-ID). 4. Surat permintaan audit Bank Dunia tentang 'Audit Reports Required for Fiscal Year 2015. 5. Surat Penugasan Audit Nomor: S-163/DI/04/2016 tanggal 7 Maret 2016.
D. TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT
Tujuan audit adalah: 1. Memberikan opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran penyajian laporan keuangan
berbasis IFR; 2. Memberikan penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan prosedur-prosedur keuangan, termasuk pelaksanaan sistem pengendalian intern, dan meyakini bahwa seluruh dana hibah yang telah dicairkan telah dimanfaatkan untuk pos-pos pengeluaran sesuai Grant Agreement, dan telah dipergunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan penilaian atas keandalan informasi manajemen keuangan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Interm Triwulan (quarterly IFR/lnterim Financial Reports);
4. Melakukan penilaian atas pencapaian tujuan proyek berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan; 5. Melakukan penilaian atas ketaatan proyek terhadap berbagai ketentuan keuangan (financial covenants) yang telah disepakati dalam Grant Agreement. .. Lingkup audit mencakup pengujian terhadap penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas ketaatan terhadap ketentuan pada peraturan untuk tahun anggaran yang berakhir tanggal 31
kewajaran penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern proyek, serta yang berlaku dalam pelaksanaan proyek Desember 2015.
Penilaian kewajaran laporan keuangan mencakup pengujian keakuratan penyajian
jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, penilaian kecukupan sistem pencatatan/pembukuan, serta kecukupan bukti-bukti pendukung pengeluaran proyek pada Project Management Unit (PMU) dan Project Implementation Unit (PIU).
Penilaian terhadap kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern proyek
mencakup penilaian terhadap kecukupan rancangan (desain) sistem pengendalian intern proyek serta efektivitas implementasinya di lapangan. Penilaian ketaatan (compliance) pada peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan proyek mencakup penilaian terhadap ketaatan program yang mencakup:
12
1. Ketaatan pada ketentuan tertentu dalam Grant Agreement untuk aspek: porsi pembiayaan dan penyediaan dana pendamping Gika ada), prosedur pengadaan, dan
peruntukan penggunaan dana grant;
2. Ketaatan terhadap mekanisme dan ketentuan internal yang ditetapkan proyek.
Audit dilaksanakan pada kegiatan National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID yang berlokasi di Provinsi Aceh dengan sampel audit dilakukan pada satuan kerja Provinsi Aceh, Kota Langsa, Kota Subulussalam, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie. Audit lapangan berakhir pada tanggal 27 Mei 2016. E. PENILAIAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID teiah dirancang dan diterapkan secara cukup memadai.
Adapun hasil penilalan untuk masing-masing komponen pengendalian adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan Pengendalian Menurut hasil penilaian kami terhadap lingkungan pengendalian dapat disimpulkan bahwa lingkungan pengendalian program telah cukup memadai. Hal ini terlihat dari:
a. Telah dilakukan pelatihan dan bimbingan pada semua tingkat kegiatan dan pelatihan menjadi prasyarat untuk suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. b. Struktur organisasi juga telah disusun secara memadai dan pembagian kewenangan dan tanggung jawab telah ditetapkan secara tertulis.
c. National Program For Community Ernpowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID juga menerapkan kebijakan dan pengelolaan SDM baik pada manajemen proyek, tenaga konsultan sampai tingkat Fasilitator Kelurahan maupun pada tingkat masyarakat.
Namun demikian, masih dijumpai beberapa kelemahan sebagai berikut: a. Bila terjadi pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur atau pelanggaran terhadap aturan prilaku, belum sepenuhnya dilakukan tindakan disiplin. b. Korkot belum sepenuhnya memahami tingkatan kompetensi para pelaku program. c. Satker belum sepenuhnya menempatkan personil/fasilitator sesual dengan
pengetahuan dan keahilan yang dibutuhkan, yang terlihat dari tidak terdeteksi/membiarkan terjadinya kekurangan volume pekerjaan, pelaporan progres pekerjaan yang belum sepenuhnya sesuai kenyataan lapangan, dana
telah disalurkan namun fisik pekerjaan tidak terlaksana dan barang yang diadakan tidak memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
13
2. Penilaian Risiko Menurut penilaian kami, walaupun belum dilakukan penilaian risiko yang terstruktur, formal dan terintegrasi, namun pelaku National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-ID memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap risiko (kemungkinan penyimpangan) sesual batas kewenangannya. Hal ini terlihat dari Tim Koordinasi Pelaksana Tingkat Pusat, Provinsi, Kota/ Kabupaten, KMP, KMW, Korkot, dan Faskel telah mengidentifikasi titik kritis pelaksanaan program yang berisiko paling besar dan membangun prosedur yang terdokumentasi dalam pedoman pelaksanaan proyek serta telah melakukan revisi secara rutin. Namun demikian, masih dijumpai beberapa kelemahan sebagai berikut: a. Pelaksana program telah melakukan identifikasi risiko dan telah mempertimbangkan risiko internal dan ekternal, namun belum dilakukan secara tertulis dan terstruktur. b. Pelaksana porgram telah menentukan sejumlah risiko yang harus dikendalikan, namun tidak dibuat secara tertulis. 3. Aktivitas Pengendalian Menurut hasil penilaian kami, dapat disimpulkan bahwa aktivitas pengendalian program kurang memadai dilaksanakan. Hal ini terlihat dari beberapa kelemahan sebagal berikut : a. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan, namun belum dilakukan pada semua level. b. KMW telah melakukan pembinaan kepada Faskel dalam pendampingan kepada masyarakat, namun pembinaan tersebut belum optimal. c. Masih terdapat pekerjaan yang belum selesai per 31 Desember 2014. d. Adanya kekurangan volume fisik pekerjaan. e. Masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan sampai dengan saat audit. f. Adanya kelebihan pembayaran baik bahan maupun upah. g. Spesifikasi barang tidak terpenuhi. h. Hasil pekerjaan belum seluruhnya berkualitas baik dan kurang terpelihara, yaitu masih terdapat pekerjaan yang sudah se,esai dikerjakan tetapi sudah mengalami kerusakan dan tidak terpelihara dengan baik. i. Perubahan-perubahan item pekerjaan tidak disertai dengan amandemen RAB. 4. Informasi dan Komunikasi Menurut hasil penilaian kami, dapat disimpulkan bahwa pengendalian informasi dan komunikasi telah cukup memadai dilaksanakan. Hal in! terlihat dari: a. Laporan berjenjang baik jalur struktural maupun jalur fungsjonal telah disusun dan informasi dikomunikasikan melalui rapat dan forum sosialisasi. b. Saluran komunikasi telah dibangun dengan terbuka dan efektif kepada masyarakat, konsuJtan, dan aparat pengawasan intern pernerintah, antar pelaku program (konsultan, tim koordinasi).
14
c. Adanya penanganan pengaduan dan masalah. 5. Pemantauan/Monitoring
Menurut hasil penilaian kami, dapat disimpuikan bahwa monitoring pengendalian program telah cukup memadai dilaksanakan. Hal ini terlihat dari: a. Proyek telah mempunyai RKTL dan laporan progres kegiatan lapangan bulanan (provinsi, kabupaten/kota, kelurahan/desa). b. Faskel membuat laporan hasil pemeriksaan (supervisi) rutin.
c. Konsultan melakukan pemeriksaan insidenti, peninjauan sejawat oleh Faskel dan pelaksanaan audit internai. Namun masih dijumpai kelemahan dimana evaluasi dan pemantauan yang dilakukan secara rutin belum berjalan dengan efektif. F.
PENILAIAN KEPATUHAN PADA KETENTUAN GRANT AGREEMENT
Hasil penilaian kami terhadap kepatuhan (compliance) dalam pelaksanaan proyek adalah
sebagai berikut: 1. Secara umum Project Implementation Unit (PIU) telah mematuhi ketentuan dalam Grant Agreement khususnya untuk aspek: prosedur pengadaan dan peruntukan penggunaan dana grant. 2. Secara umum, mekanisme dan prosedur kegiatan proyek telah mengikuti ketentuan
internai yang ditetapkan proyek.
Kelemahan yang dijumpai adalah pengeluaran-pengeluaran kegiatan telah didukung dengan bukti yang lengkap, namun belum seluruh bukti tersebut benar. G.
PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN DAN HAMBATANNYA
Realisasi keuangan tahun anggaran 2015 adalah sebersar Rp99.980.586.225,00 atau
99,46% dari total anggaran sebesar Rp100.521.922.000,00. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam pencapaian target keuangan.
H. IKHTISAR KONDISI TEMUAN AUDIT YANG BERPENGARUH PADA KEWAJARAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Dari hasil pemeriksaan, dijumpai adanya temuan audit berupa kelemahan proses verifikasi volume pekerjaan pengadaan barang/jasa/kegiatan proyek yang masih harus ditindaklanjuti senilai Rp77.073.683,00 yang terdiri dari:
e Kelebihan pembayaran dan pengeluaran yang tidak didukung pertanggungjawaban senilai Rpl.444.000,00. *
dengan
bukti
Volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan RAB senilai Rp3.700.083,00.
• Sisa dana hasil kegiatan yang sudah tidak diperguhakan lagi sebesar Rp7l.929.600,00
15
Temuan audit senilai Rp77.073.683,00 atau 0,08% dari realisasi pengeluaran tahun 2015 sebesar Rp99.980.586.225,00, tidak cukup signifikan berpengaruh pada kewajaran penyajian Japoran keuangan secara keseluruhan. Oleh karenanya, pendapat kami terhadap penyajian laporan keuangan adalah "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)".
I.
KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal laporan keuangan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian Laporan Keuangan National Program For Community Empowerment Support Facility (PSF) Grant TF 012192-D.
J.
TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN AUDIT TAHUN SEBELUMNYA
SaIdo temuan tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti sebanyak 4 kejadian sebesar Rp753.454.818,62.
16
LAMPIRAN I National Program for Community Empowerment Support Facility (PSF) Urban Areas Project Project Sources & Uses of Funds for the quarter ending December 31, 2015
TOTAL . DR 1
Uses of Funds I Kelurattan Grants 2 Goods, Consultant Services, Training and Workshop and Incremental Operating
GOI Counterpart IDR 2
"'Ex pendifures lrYeattoDatW Others Donor MR 3
I
KUN i SBuN
Backlog
iDP 4
IDR 5
-
Outatni
.
%T4p. i r 4i,.
afrity
.
..
.4
RetractveIDR 6
*IDR 7
71,430,000,000
-
-
71.430,000,000
5,150,384.79
-
28,550,588,225
2,081,818.18
-
99,980,586.226 1 Average Exchange Rate
7 232,002.97 13,825
28,550,586.225 Cost
US 8
Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fiund
99,980,585,225 f
TOTAL
Useu of Funds 1 Kelurahan Grants 2 Goods , Consultant Services, Training and Workshop and Incremental Operating Cost
IDR 1
-
GOI Counterpart
-IDR 2
-
Exp.nd.1ires in-Cunifative to Date?6-r*F
T1
IOner- Donor
T ~~~Outs4.ncftI
KUN,SBUN'
IDR
Bacrg IDR 6
IDR
3
4
182,313,750,000
-
O
qRetroactive IDR 6
72
~J4
IDRV 7
-
[DIV 8
-
182,313,750,000
14,353,156.34
-
58,212,578.905
4,431.863.89
240,626,328,906
18,785,020.23
Average Exchange Rate
12,804
58,212,578,905
Non Bank Financed (Rupiah Murni) Total Uses of Fund
240,526,328,905 -
-
-
