Jurnal Notariil, VOL. 1, No. 1, NOVEMBER 2016, 69-87 Available Online at http://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jn DOI: 10.22225/jn.1.1.373.69-87.
ASPEK PIDANA DALAM PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH I Made Sepud Universitas Warmadewa
[email protected]
Abstrak
Tanah adalah sesuatu yang amat penting bagi kehidupan manusia. Hal-hal yang berkaitan dengan tanah diperlukan adanya suatu kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah melalui suatu kegiatan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimanakah aspek pidana dalam pendaftaran hak atas tanah? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah? Aspek pidana dalam bidang pendaftaran hak atas tanah adalah pemalsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan seperti surat keterangan kematian, silsilah ahli waris, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, surat keterangan aparat desa. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen dalam pendaftaran hak atas tanah adalah dipertanggungjawabkan oleh pihak/orang yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah berdasarkan asas kesalahan yang dilakukan oleh pemohon karena sistem pendaftaran tanah di Indonesia adalah bersifat negatif, tetapi bertendensi positif. Kata Kunci: Aspek Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pendaftaran Tanah
Abstract
Land is something very important for human life. Matters relating to the land necessary to have a legal certainty for rights holders bag ground through a land registration activities as stipulated in Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. Based on this research problem formulation is: How is the criminal aspect of the registration of land rights? How is the criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of falsification of documents in the registration of land rights? Criminal aspects in the field of registration of land rights is a forgery of documents in the form of written or printed letters that can be used as evidence such as a death certificate information, genealogy heirs, identity card, family card, certificate of village officials. Criminal liability against criminal falsification of documents in the registration of land rights is accounted for by the parties / people who have forged the document registration of land rights based on the principle of the mistakes made by the applicant for a land registration system in Indonesia is negative, but a positive tendency. Keywords: Criminal Aspects, Falsification of documents, the Land Registry
1. PENDAHULUAN Tanah adalah sesuatu yang amat
penting bagi kehidupan manusia. Halhal yang berkaitan dengan tanah diper-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 70
lukan adanya suatu kepastian hukum
(seperti surat keterangan kematian,
bagi pemegang hak atas tanah melalui
silsilah
suatu kegiatan pendaftaran tanah se-
penduduk, kartu keluarga, surat ket-
bagaimana diatur dalam Peraturan
erangan aparat desa, sporadik tanah,
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ten-
data fisik).
ahli
waris,
kartu
tanda
tang Pendaftaran Tanah. Hasil produk
Tindak pidana berupa pemalsuan
pendaftaran tanah tersebut adalah ser-
suatu surat terdapat dalam dalam Pasal
tifikat hak atas tanah yang merupakan
263 Kitab Undang-Undang Hukum Pi-
kutipan dari buku tanah yang berisi da-
dana (KUHP) yang menentukan:
ta fisik dan data yuridis suatu bidang
Ayat(1)
tanah. Kekuatan pembuktian sertifikat
“Barang siapa membuat surat palsu
hak atas tanah diatur dalam Pasal 32
atau memalsukan surat yang dapat
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
menimbulkan sesuatu hak, perikatan
1997 dimana dinyatakan bahwa:
atau pembebasan hutang, atau yang
“Sertifikat hak atas tanah yang telah
diperuntukkan sebagai bukti da-
diterbitkan lebih dari 5 tahun maka bagi
ripada sesuatu hal dengan maksud
yang merasa berhak atas tanah terse-
untuk memakai atau
but kehilangan hak untuk menggugat,
orang lain memakai surat tersebut
namun banyak ditemui gugatan ter-
seolah-olah isinya benar dan tidak
hadap sertifikat hak atas tanah walau-
dipalsu, diancam jika pemakaian ter-
pun sertifikat itu telah diterbitkan lebih
sebut dapat menimbulkan kerugian,
dari 5 tahun. Dalam hukum tanah Indo-
karena pemalsuan surat, dengan pi-
nesia dikenal adanya lembaga rechtver-
dana penjara paling lama enam ta-
werking atau hapusnya hak atas tanah
hun”.
karena lampau waktu.”
Ayat (2)
menyuruh
Dalam pendaftaran hak atas tanah
“Diancam dengan pidana yang sa-
ada beberapa dokumen berupa surat
ma, barang siapa dengan sengaja
yang tertulis atau tercetak yang dapat
memakai surat palsu atau yang di-
dipakai
palsukan seolah-olah sejati, jika
sebagai
bukti
keterangan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 71
pemakaian surat itu dapat men-
barang siapa dengan sengaja me-
imbulkan kerugian”.
makai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau
Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditentukan bahwa:
yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan
Ayat(1)
surat itu dapat menimbulkan keru-
“Pemalsuan surat diancam dengan
gian”.
pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
2. PEMBAHSAN
1) akta-akta otentik;
Aspek Pidana dalam Pendaftaran
2) Surat hutang atau sertifikat hu-
Tanah
tang dari sesuatu negara atau
Pemalsuan dokumen mengan-
bagiannya ataupun dari suatu
dung dua makna yakni perbuatan
lembaga umum;
membuat surat palsu atau memalsu
3) Surat sero atau hutang atau sertif-
surat. Membuat surat palsu adalah
ikat sero atau hutang dari suatu
membuat sebuah surat yang seluruh
perkumpulan, yayasan, perseroan
atau sebagian isinya palsu, sedangkan
atau maskapai:
memalsu surat adalah perbuatan men-
4) Talon, tanda bukti dividen atau
gubah dengan cara bagaimanapun oleh
bunga dari salah satu surat yang
orang yang tidak berhak atas surat
diterangkan dalam 2 dan 3, atau
yang berakibat sebagian atau seluruh
tanda bukti yang dikeluarkan se-
isinya menjadi lain/berbeda dengan isi
bagai pengganti surat-surat itu;
surat semula. Perbuatan pemalsuan
5) surat kredit atau surat dagang
ternyata merupakan suatu jenis pelang-
yang diperuntukkan untuk diedar-
Perbuatan pemalsuan dapat digo-
kan;
1
garan terhadap dua norma dasar1.
Ayat (2)
longkan pertama-tama dalam kelompok
“Diancam dengan pidana yang sama
kejahatan “penipuan”, tetapi tidak
H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal 128.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 72
adalah
alsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263
pemalsuan. Perbuatan pemalsuan ter-
dan Pasal 270, maupun mengenai pem-
golong kelompok kejahatan penipuan,
alsuan nama/tanda/merek atas karya
apabila seseorang memberikan gam-
ilmu pengetahuan atau kesenian dalam
baran tentang sesuatu keadaan atas
Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat
sesuatu barang (surat) seakan-akan asli
unsur niat/maksud untuk menyatakan
atau kebenaran tersebut dimilikinya.
bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu
Karena gambaran ini orang lain ter-
seakan-akan asli dan tidak dipalsu
perdaya
(Pasal
semua perbuatan penipuan
dan
mempercayai
bahwa
244)
atau
“untuk
mem-
keadaan yang digambarkan atas ba-
pergunakannya” atau “menyuruh untuk
rang/surat tersebut itu adalah benar
dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263). Perbuatan pemalsuan yang dapat
atau asli.
Dalam berbagai jenis perbuatan
dihukum, pertama-tama disyaratkan
pemalsuan yang terdapat dalam KUHP
bahwa yang dipalsu telah dipergunakan
dianut asas : Pertama, disamping
dan bahwa “niat/maksud” nya harus
pengakuan terhadap asas hak atas ja-
terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat
minan kebenaran/keaslian sesuatu tuli-
atau maksud” untuk mempergunakan
san/surat, perbuatan pemalsuan ter-
barang yang dipalsu membedakan tin-
hadap surat/ tulisan tersebut harus dil-
dak pidana pemalsuan dari jenis tindak
akukan dengan tujuan jahat.Kedua
pidana terhadap kekayaan. Dalam tin-
Berhubung tujuan jahat dianggap terla-
dak pidana terhadap kekayaan harus
lu luas harus disyaratkan bahwa pelaku
terdapat suatu niat/ maksud pada
harus mempunyai niat/maksud untuk
pelaku untuk menguntungkan dirinya
menciptakan anggapan atas sesuatu
atau suatu kerugian bagi orang lain.
yang dipalsukan sebagai yang asli atau
Dalam pemalsuan tulisan/surat, unsur
benar. Kedua hal tersebut tersirat da-
niat/maksud atau unsur kerugian tidak
lam ketentuan-ketentuan mengenai
merupakan masalah yang penting. Se-
pemalsuan uang yang dirumuskan da-
tiap perbuatan yang dapat dihukum
lam Pasal 244 dan mengenai pem-
terdiri pertama-tama atas pelanggaran
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 73
terhadap hak-hak. Kekayaan seseorang
daftar,
sebagai tujuan dari pelaku, sedangkan
tanah dan satuan-satuan rumah
dalam pemalsuan tidak demikian hal-
susun, termasuk pemberian surat
nya, berhubung perbuatan pemalsuan
tanda bukti haknya bagi bidang-
dianggap sebagai menimbulkan bahaya
bidang
umum.
haknya dan hak milik atas satuan
Pendaftaran Tanah adalah suatu
mengenai
tanah
bidang-bidang
yang
sudah
ada
rumah susun serta hak-hak tertentu
kegiatan administrasi yang dilakukan
yang membebaninya”.
pemilik terhadap hak atas tanah, baik
Yang dimaksud rangkaian kegiatan
dalam pemindahan hak ataupun pem-
pendaftaran tanah adalah pendaftaran
berian
baru,
dalam bidang data fisik yakni mengenai
kegiatan pendaftaran tersebut mem-
tanahnya itu sendiri seperti lokasinya,
berikan suatu kejelasan status terhadap
batas-batasnya, luas bangunan atau
tanah. Pendaftaran tanah merupakan
benda lain yang ada diatasnya. Beri-
persoalan yang sangat penting dalam
kutnya adalah data yuridis mengenai
UUPA, karena pendaftaran tanah meru-
haknya
pakan awal dari proses lahirnya sebuah
pemegang haknya, ada atau tidak
bukti kepemilikan hak atas tanah.2
adanya hak pihak lain. Sementara terus
pengakuan
hak
yakni
haknya
apa,
siapa
Dalam Pasal 1 angka 1 PP No.24 ta-
-menerus artinya Setiap ada pengu-
hun 1997 disebutkan bahwa
rangan, perubahan, atau penambahan
“Pendaftaran tanah adalah rangkaian
maka harus dilakukan pendaftaran
kegiatan
oleh
ulang, yang akan membuat sertifikat
Pemerintah secara terus-menerus,
tersebut mengalami perubahan, misal-
berkesinambungan dan teratur, meli-
nya perubahan tipe rumah.
yang
dilakukan
pengolahan,
Dengan keluarnya Undang-Undang
pembukuan, dan penyajian serta
no. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
pemeliharaan data fisik dan data
Agraria (selanjutnya ditulis UUPA),
yuridis, dalam bentuk peta dan
maka dualisme hak-hak atas tanah
puti
2
dan
pengumpulan,
Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 152.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 74
dihapuskan, dalam penjelasan dari UU-
dan masyarakat, keperluan lalu lintas
PA dinyatakan bahwa untuk pendafta-
sosial ekonomi serta kemungkinan
ran tanah sebagaimana dimaksud Pasal
penyelenggaraannya menurut per-
19 UUPA, yang ditujukan kepada
timbangan Menteri Agraria.
pemerintah agar melaksanakan pen-
4) Dalam Peraturan Pemerintah diatas
daftaran tanah di seluruh wilayah Indo-
biaya-biaya
nesia yang bertujuan untuk menjamin
dengan pendaftaran termasuk dalam
kepastian hukum yang bersifat Recht
ayat 1 diatas, dengan ketentuan
Kadaster, untuk menuju ke arah pem-
bahwa rakyat yang tidak mampu
berian kepastian hak atas tanah telah
dibebaskan dari pembayaran biaya-
diatur di dalam Pasal 19 UUPA yang
biaya tersebut.
menentukan:
Berdasarkan uraian yang telah di-
1) Untuk menjamin kepastian hukum
yang
bersangkutan
paparkan di atas, maka rumusan masa-
oleh pemerintah diadakan pendafta-
lah penelitian ini yakni:
ran tanah di seluruh wilayah Repub-
1) Bagaimanakah aspek pidana dalam
lik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1
pendaftaran hak atas tanah? 2) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelakun tindak pidana pemalsuan dokumen dalam
pasal ini meliputi :
pendaftaran hak atas tanah?
a) Pengukuran, perpetaan dan pem-
Mengenai unsur-unsur pemalsuan dokumen dalam Tindak pidana berupa
bukuan tanah. b) Pendaftaran hak-hak atas tanah
pemalsuan suatu surat dapat dijumpai
dan peralihan hak-hak tersebut.
ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab
c) Pemberian surat-surat tanda bukti
U n dan g -U n dan g
Hukum
Pi dan a
hak yang berlaku sebagai alat
(“KUHP”) yang menentukan:
pembuktian yang kuat.
1) Barang siapa membuat surat palsu
3) Pendaftaran tanah diselenggarakan
atau memalsukan surat yang dapat
dengan mengingat keadaan negara
menimbulkan sesuatu hak, perikatan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 75
atau pembebasan hutang, atau yang
c) surat sero atau hutang atau sertif-
diperuntukkan sebagai bukti da-
ikat sero atau hutang dari suatu
ripada sesuatu hal dengan maksud
perkumpulan, yayasan, perseroan
untuk
atau maskapai:
memakai
atau
menyuruh
orang lain memakai surat tersebut
d) talon, tanda bukti dividen atau
seolah-olah isinya benar dan tidak
bunga dari salah satu surat yang
dipalsu, diancam jika pemakaian ter-
diterangkan dalam 2 dan 3, atau
sebut dapat menimbulkan kerugian,
tanda bukti yang dikeluarkan se-
karena pemalsuan surat, dengan pi-
bagai pengganti surat-surat itu;
dana penjara paling lama enam ta-
e) surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedar-
hun. 2) Diancam dengan pidana yang sama,
kan;
barang siapa dengan sengaja me-
2) Diancam dengan pidana yang sama
makai surat palsu atau yang di-
barang siapa dengan sengaja me-
palsukan seolah-olah sejati, jika
makai surat tersebut dalam ayat per-
pemakaian surat itu dapat men-
tama, yang isinya tidak sejati atau
imbulkan kerugian.
yang dipalsukan seolah-olah benar
Selanjutnya, di dalam Pasal 264
dan tidak dipalsu, jika pemalsuan
KUHP ditegaskan bahwa:
surat itu dapat menimbulkan keru-
1) Pemalsuan surat diancam dengan
gian.
pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
R Soesilo dalam bukunya Kitab Un-
a) akta-akta otentik;
dang-undang Hukum Pidana (KUHP)
b) surat hutang atau sertifikat hutang
Serta Komentar-Komentarnya Lengkap
dari sesuatu negara atau bagiann-
Pasal Demi Pasal,3 mengatakan bahwa
ya ataupun dari suatu lembaga
yang diartikan dengan surat dalam bab
umum;
ini adalah segala surat, baik yang di-
3
R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 76
tulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-
benar). 2) Memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya
lainnya.
menjadi lain dari isi yang asli. Surat yang dipalsukan itu harus surat
Caranya bermacam-macam, tidak
yang:
senantiasa surat itu diganti dengan
1) dapat menimbulkan sesuatu hak
yang lain, dapat pula dengan cara
(misalnya: ijazah, karcis tanda ma-
mengurangkan,
suk, surat andil, dan lain-lain);
merubah sesuatu dari surat itu.
2) dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa,
menambah
atau
3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. 4) Penempelan foto orang lain dari
pemegang yang berhak (misalnya
dan sebagainya); 3) dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat
foto dalam ijazah sekolah). Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat selain yang dise-
semacam itu); atau 4) surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau
but di atas adalah:4 1) pada waktu memalsukan surat itu
peristiwa (misalnya surat tanda ke-
h a ru s
dengan
ma k s u d
akan
lahiran, buku tabungan pos, buku
menggunakan atau menyuruh orang
kas, buku harian kapal, surat angku-
lain menggunakan surat itu seolah-
tan, obligasi, dan lain-lain).
olah asli dan tidak dipalsukan; 2) penggunaannya harus dapat menda-
Adapun bentuk-bentuk pemalsuan
tangkan kerugian. Kata “dapat” mak-
surat itu menurut Soesilo dilakukan
sudnya tidak perlu kerugian itu betul
dengan cara:
-betul ada, baru kemungkinan saja
1) Membuat surat palsu: membuat
akan adanya kerugian itu sudah
isinya 4
bukan
semestinya
(tidak
cukup;
Ibid, hal. 196.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 77
3) yang dihukum menurut pasal ini tid-
benar).
ak saja yang memalsukan, tetapi ju-
2) Memalsu surat: mengubah surat
ga sengaja menggunakan surat
sedemikian rupa sehingga isinya
palsu. Sengaja maksudnya bahwa
menjadi lain dari isi yang asli.
orang yang menggunakan itu harus
Caranya bermacam-macam, tidak
mengetahui benar-benar bahwa su-
senantiasa surat itu diganti dengan
rat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia
yang lain, dapat pula dengan cara
tidak tahu akan hal itu, ia tidak di-
mengurangkan, menambah
hukum.
merubah sesuatu dari surat itu.
Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada
atau
3) Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
orang lain yang harus mempergunakan
4) Penempelan foto orang lain dari
lebih lanjut atau menyerahkan surat itu
pemegang yang berhak (misalnya
di tempat dimana surat tersebut harus
foto dalam ijazah sekolah).
dibutuhkan. 4) Dalam hal menggunakan surat palsu
Perbuatan pemalsuan dapat digo-
harus pula dibuktikan bahwa orang
longkan pertama-tama dalam kelompok
itu bertindak seolah-olah surat itu
kejahatan “penipuan”, tetapi tidak
asli dan tidak dipalsukan, demikian
semua perbuatan penipuan adalah
pula perbuatan itu harus dapat
pemalsuan. Perbuatan pemalsuan ter-
mendatangkan kerugian.
golong kelompok kejahatan penipuan,
Mengenai bentuk-bentuk pemalsuan
apabila seseorang memberikan gam-
dokumen ada beberapa hal yang mesti
baran tentang sesuatu keadaan atas
menjadi perhatian. Adapun bentuk-
sesuatu barang (surat) seakan-akan
bentuk pemalsuan surat itu menurut
asli atau kebenaran tersebut dimilikin-
Soesilo dilakukan dengan cara:5
ya. Karena gambaran ini orang lain ter-
1) Membuat surat palsu: membuat
perdaya
isinya 5
bukan
semestinya
(tidak
dan
mempercayai bahwa
keadaan yang digambarkan atas ba-
R. Soesilo, Ibid.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 78
rang/surat tersebut itu adalah benar
pergunakannya” atau “menyuruh untuk
atau asli.
dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263).
Dalam berbagai jenis perbuatan
Perbuatan pemalsuan yang dapat
pemalsuan yang terdapat dalam KUHP
dihukum, pertama-tama disyaratkan
: pertama ,
disamping
bahwa yang dipalsu telah dipergunakan
pengakuan terhadap asas hak atas ja-
dan bahwa “niat/maksud” nya harus
minan kebenaran/keaslian sesuatu tuli-
terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat
san/surat, perbuatan pemalsuan ter-
atau maksud” untuk mempergunakan
hadap surat/ tulisan tersebut harus dil-
barang yang dipalsu membedakan tin-
akukan dengan tujuan jahat. Kedua,
dak pidana pemalsuan dari jenis tindak
berhubung tujuan jahat dianggap terla-
pidana terhadap kekayaan. Dalam tin-
lu luas harus disyaratkan bahwa pelaku
dak pidana terhadap kekayaan harus
harus mempunyai niat/maksud untuk
terdapat suatu niat/ maksud pada
menciptakan anggapan atas sesuatu
pelaku untuk menguntungkan dirinya
yang dipalsukan sebagai yang asli atau
atau suatu kerugian bagi orang lain.
benar.
Dalam pemalsuan uang dan tulisan/
dianut
asas
Kedua hal tersebut tersirat dalam
surat, unsur niat/maksud atau unsur
ketentuan-ketentuan mengenai pem-
kerugian tidak merupakan masalah
alsuan uang yang dirumuskan dalam
yang penting. Setiap perbuatan yang
Pasal 244 dan mengenai pemalsuan
dapat dihukum harus terdiri pertama-
tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan
tama atas pelanggaran terhadap hak-
Pasal 270, maupun mengenai pem-
hak. Kekayaan
alsuan nama/tanda/merek atas karya
tujuan dari pelaku, sedangkan dalam
ilmu pengetahuan atau kesenian dalam
pemalsuan
Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat
berhubung perbuatan pemalsuan di-
unsur niat/maksud untuk menyatakan
anggap sebagai menimbulkan bahaya
bagi sesuatu barang/surat yang dipalsu
umum.
seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal
244)
atau
“untuk
mem-
seseorang sebagai
tidak
demikian
halnya,
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan ter-
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 79
hadap jaminan/kepercayaan dalam hal
tang (certificaat) dari suatu negara
mana Pertama, Pelaku mempunyai niat/
atau bagian dari negara itu atau dari
maksud mempergunakan sesuatu ba-
suatu lembaga umum (openbare in-
rang yang tidak benar dengan meng-
stelling);
gambarkan keadaan barang yang tidak
3) Sero atau surat hutang (obligasi)
benar itu seolah-olah benar atau mem-
atau surat tandanya dari suatu
pergunakan sesuatu barang yang tidak
perkumpulan, yayasan, perseroan;
asli seolah-olah asli, hingga orang lain
4) Talon atau deviden atau tanda bun-
percaya bahwa barang tersebut adalah
ga dari surat-surat tersebut di atas
benar dan asli dan karenanya orang lain
ke-2 dan ke-3;
terperdaya. Kedua, Unsur niat/maksud
5) Surat kredit atau surat dagang yang
unsur
dapat diedarkan. Pemakaian surat ini
menguntungkan diri sendiri atau orang
dapat dihukum sama dalam Ayat (2).
lain (sebaliknya dari berbagai jenis per-
Penyidik Polri perlu menentukan
buatan penipuan). Ketiga, Tetapi per-
apakah perbuatan penyertaan/turut
buatan tersebut harus menimbulkan
serta (deelneming), apakah termasuk
suatu bahaya umum yang khusus da-
turut serta yang berdiri sendiri (zelf
lam pemalsuan tulisan/ surat dan se-
standing deelnemers) atau termasuk
bagainya dirumuskan dengan men-
turut serta yang assesoir (accessoire
syaratkan “kemungkinan kerugian” di-
deelnemers). Penentuan ini adalah un-
hubungkan dengan sifat daripada tuli-
tuk menentukan pertanggung jawaban
san/surat tersebut.6
pelaku, apakah pelaku itu masing-
tidak
perlu
meliputi
Hukuman maksimum dinaikan men-
masing berdiri sendiri, dengan kualitas
jadi 8 (delapan) tahun penjara apabila
perbuatan yang berbeda dan hukuman
menurut Pasal 264, pemalsuan dil-
yang berbeda bagi masing-masing
akukan terhadap:
pelaku. Atau apakah perbuatan itu dil-
1) Akta-akta otentik;
akukan antara pelaku dengan pelaku
2) Surat hutang atau surat tanda hu-
lainnya, saling berhubungan satu sama
6
H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 190.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 80
lain dalam arti perbuatan yang satu di-
seperti yang dijumpai dalam pasal 19
anggap ada jika adanya perbuatan dari
ayat (2) huruf c ada disebutkannya
pelaku yang lain, sehingga pertanggung
“surat
jawaban pelaku dinilai sama dan di-
pengertian sehari-hari surat tanda bukti
jatuhi hukuman yang sama.
hak sudah sering ditafsirkan sebagai
tanda
bukti
hak”.
Dalam
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
sertifikat tanah. Menurut Yamin Lubis
sebagai instansi yang berwenang, da-
dan Abd. Rahim Lubis (2008) dalam
lam hal penerbitan sertifikat hak-hak
buku berjudul” Hukum Pendaftaran
atas tanah, perlu terlebih dahulu me-
Tanah” membuat pengertian yang sa-
meriksa rekaman data fisik dan data
ma bahwa surat tanda bukti hak adalah
yuridis dalam buku tanah, supaya pen-
sertifikat.7
erbitan sertifikat tidak tumpang tindih
Pemalsuan dokumen mengandung
atau terdapat dua (2) sertifikat atau
dua makna yakni perbuatan membuat
lebih di atas satu (1) bidang tanah.
surat palsu atau memalsu surat. Mem-
Kemungkinan juga bisa terjadi di atas
buat surat palsu adalah membuat se-
sertifikat Hak Milik dikeluarkan pula Hak
buah surat yang seluruh atau sebagian
Guna Usaha (HGU). Apabila ada pihak
isinya palsu, sedangkan memalsu surat
yang merasa dirugikan dan menga-
adalah perbuatan mengubah dengan
dukan masalahnya ke pihak kepolisian,
cara bagaimanapun oleh orang yang
maka pihak Polri harus melakukan in-
tidak berhak atas surat yang berakibat
vestigasi tentang proses, prosedur, dan
sebagian atau seluruh isinya menjadi
jika perlu atas kewenangannya dapat
lain/berbeda dengan isi surat semula.
melihat buku tanah yang bersangkutan,
Perbuatan
pemalsuan
ternyata
berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 132
merupakan suatu jenis pelanggaran
KUHAP.
terhadap dua norma dasar.8
Sertifikat tanah dalam UUPA tidak
1) Kebenaran atau kepercayaan yang
pernah disebut sertifikat tanah, namun
pelanggarannya dapat tergolong da-
7
Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, CV Mandar maju, Bandung, Hal. 203. 8 H. A. K. Moch Anwar, Op.Cit, Hal. 128.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 81
lam kelompok kejahatan penipuan.
dengan tujuan jahat.
2) Ketertiban masyarakat yang pelang-
2) Berhubung tujuan jahat dianggap
garannya tergolong dalam kelompok
terlalu luas harus disyaratkan bahwa
kejahatan
pelaku
terhadap
Negara/
harus
mempunyai
niat/
maksud untuk menciptakan angga-
ketertiban umum.
pan atas sesuatu yang dipalsukan Perbuatan pemalsuan dapat digo-
sebagai yang asli atau benar.
longkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak
Kedua hal tersebut tersirat dalam ke-
semua perbuatan penipuan adalah
tentuan-ketentuan
pemalsuan. Perbuatan pemalsuan ter-
alsuan yang dirumuskan dalam Pasal
golong kelompok kejahatan penipuan,
244 dan mengenai pemalsuan tulisan/
apabila seseorang memberikan gam-
surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270,
baran tentang sesuatu keadaan atas
maupun mengenai pemalsuan nama/
sesuatu barang (surat) seakan-akan asli
tanda/merek atas karya ilmu penge-
atau kebenaran tersebut dimilikinya.
tahuan atau kesenian dalam Pasal 380.
Karena gambaran ini orang lain ter-
Pasal-pasal tersebut memuat unsur
perdaya
bahwa
niat/maksud untuk menyatakan bagi
keadaan yang digambarkan atas ba-
sesuatu barang/surat yang dipalsu sea-
rang/surat tersebut itu adalah benar
kan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal
atau asli.
244) atau “untuk mempergunakannya”
dan
mempercayai
Dalam berbagai jenis perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP
mengenai
pem-
atau “menyuruh untuk dipergunakannya” (Pasal 253 dan 263). Perbuatan pemalsuan yang dapat
dianut asas: 1) Disamping pengakuan terhadap asas
dihukum, pertama-tama disyaratkan
kebenaran/
bahwa yang dipalsu telah dipergunakan
keaslian sesuatu tulisan/surat, per-
dan bahwa “niat/maksud” nya harus
buatan pemalsuan terhadap surat/
terdiri atas “untuk dipergunakan”. “Niat
tulisan tersebut harus dilakukan
atau maksud” untuk mempergunakan
hak
atas
jaminan
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 82
barang yang dipalsu membedakan tin-
asli seolah-olah asli, hingga orang lain
dak pidana pemalsuan dari jenis tindak
percaya bahwa barang tersebut adalah
pidana terhadap kekayaan. Dalam tin-
benar dan asli dan karenanya orang
dak pidana terhadap kekayaan harus
lain terperdaya. Kedua, Unsur niat/
terdapat suatu niat/maksud pada
maksud tidak perlu meliputi unsur
pelaku untuk menguntungkan dirinya
menguntungkan diri sendiri atau orang
atau suatu kerugian bagi orang lain.
lain (sebaliknya dari berbagai jenis per-
Dalam pemalsuan uang dan tulisan/
buatan penipuan). Ketiga Tetapi per-
surat, unsur niat/maksud atau unsur
buatan tersebut harus menimbulkan
kerugian tidak merupakan masalah
suatu bahaya umum yang khusus dalam
yang penting. Setiap perbuatan yang
pemalsuan tulisan/ surat dan
dapat dihukum harus terdiri pertama-
bagainya dirumuskan dengan men-
tama atas pelanggaran terhadap hak-
syaratkan “kemungkinan kerugian” di-
hak. Kekayaan seseorang sebagai
hubungkan dengan sifat daripada tuli-
tujuan dari pelaku, sedangkan dalam
san/surat
pemalsuan tidak demikian halnya,
alsuan yang dimuat dalam KUHP digo-
berhubung perbuatan pemalsuan diang-
longkan menjadi 4 golongan yakni:
gap sebagai menimbulkan bahaya
1) Kejahatan sumpah palsu;
umum.
2) Kejahatan pemalsuan uang
Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan/kepercayaan dalam hal
tersebut.Kejahatan
se-
pem-
3) Kejahatan pemalsuan materai dan merk; 4) Kejahatan pemalsuan surat.
mana.9 Pelaku mempunyai niat/maksud mempergunakan sesuatu barang yang
Membuat surat palsu adalah membu-
tidak benar dengan menggambarkan
at sebuah surat yang seluruh atau se-
keadaan barang yang tidak benar itu
bagian isinya palsu. Palsu artinya tidak
seolah-olah
mem-
benar atau bertentangan dengan yang
pergunakan sesuatu barang yang tidak
sebenarnya. Membuat surat palsu ini
9
benar
atau
Ibid, Hal. 190.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 83
dapat berupa10
yang tidak berhak itu adalah orang
1) Membuat sebuah surat yang sebagi-
selain si pembuat surat.
an atau seluruh isi surat tidak sesuai
Pemalsuan surat diatur dalam Bab
atau bertentangan dengan kebena-
XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s.d
ran. Membuat surat yang demikian
276, yang dapat dibedakan menjadi 5
disebut dengan pemalsuan intel-
macam kejahatan pemalsuan surat,
ektual.
yakni:
2) Membuat sebuah surat yang seolaholah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. 3) Membuat surat palsu yang demikian
1) Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP). 2) Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP).
ini disebut dengan pemalsuan mate-
3) Menyuruh memasukkan keterangan
ril. Palsunya surat atau tidak benarn-
palsu ke dalam akta otentik (266
ya surat terletak pada asalnya atau si
KUHP). 4) Pemalsuan surat tertentu (269 dan
pembuat surat. Sedangkan perbuatan memalsu surat adalah berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang
270 KUHP). 5) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).
yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh
Dalam mendefinisikan konsep ini.
isinya menjadi lain/ berbeda dengan isi
Penggunaan istilah dokumen palsu
surat semula. Tidak penting apakah
yang memiliki batasan setiap dokumen
dengan perubahan itu lalu isinya men-
yang didapatkan dengan memberikan
jadi benar atau tidak ataukah berten-
keterangan atau data yang tidak benar
tangan dengan kebenaran ataukah tid-
atau dokumen yang telah mengalami
ak, bila perbuatan mengubah itu dil-
perubahan dari bentuk aslinya baik
akukan oleh orang yang tidak berhak,
keseluruhan ataupun sebagian, dan
memalsu surat telah terjadi. Orang
dokumen yang secara keseluruhan
10
Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 100.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 84
merupakan bentuk duplikasi dari bentuk
dalam proses kelengkapan warkah pen-
aslinya. Maka yang termasuk dalam
daftaran
definisi dokumen perjalanan palsu ada-
mendapatkan sertifikat dimaksudkan
lah:
untuk dapat mengelabui petugas kantor
1) Dokumen asli yang diperoleh secara
Pertanahan yang memeriksa dokumen
tidak sah (menggunakan data palsu
sehingga dapat dikeluarkan sertifikat
atau tidak benar).
yang didalamnya ada dokumen palsu.
hak
atas
tanah
untuk
2) Dokumen asli yang telah mengalami Pertanggungjawaban Pidana
perubahan. 3) Dokumen
yang
sepenuhnya
di-
Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “teorekenbaarheid”, criminal
palsukan. 4) Dokumen asli yang digunakan oleh
responsibility”, criminal liability”11. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan
orang lain.
untuk menentukan apakah seseorang Pemalsuan dokumen selalu diiringi dengan
maksud–maksud kejahatan
didalamnya. Sehingga dapat dipastikan
tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak.
pemegang dokumen palsu tersebut
Menurut penjelasan konsep hukum
memiliki niat-niat kriminal yang dapat
pidana Indonesia didasarkan kepada
membahayakan stabilitas bangsa dan
perbuatan dan pembuatnya. Seha-
negara.
misalnya
rusnyalah dua hal ini, yaitu tentang per-
penggunaan dokumen perjalanan palsu
buatan dan tentang pembuatnya men-
dimaksudkan untuk dapat mengelabui
jadi soko guru dari hukum pidana. Dua
petugas pemeriksa dokumen di per-
istilah ini dibangun hukum pidana yang
batasan sehingga mereka dapat me-
masing-masing berdiri di atas dua azas
masuki wilayah tertentu tanpa dicurigai.
pokok: yaitu azas legalitas dan azas
Terkait dengan topik, dokumen palsu
kesalahan. Oleh karenanya di samping
Suatu
contoh
11
Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM -PTMH, Jakarta, Hal.250.
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 85
menetapkan dalam kitab undang-
dana jika pemakaian tersebut dapat
undang hukum pidana ini tentang azas
menimbulkan kerugian karena pem-
legalitas dan azas kesalahan dalam
alsuan surat dengan pidana penjara
pasal sendiri, yaitu pasal 1 ayat (1) dan
paling lama 6 tahun;
Pasal 28, maka tentang tindak pidana
2) Dipidana dengan pidana yang sama,
dan pertanggung jawaban pidana diberi
barang siapa dengan sengaja me-
keterangan yang lebih jelas, yaitu
makai surat palsu atau yang di-
de n gan
palsukan
me ru mu sk an n y a
s e cara
seolah-olah
asli,
jika
tersendiri pula, masing-masing dalam
pemakaian surat itu dapat men-
pasal 12 dan 27. Pasal 12 dimaksud se-
imbulkan kerugian.
bagai pendahuluan dari penentuan
Unsur-unsur tindak pidana pem-
apakah yang disebut tindak pidana, yai-
alsuan yang terdapat pada Pasal 263 di
tu baik perbuatan melakukan maupun
atas adalah sebagai berikut:
tidak melakukan perbuatan tertentu
Pasal 263 Ayat (1)
yang
Unsur Objektif:
oleh
peraturan
perundang-
undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan pidana.12
1) Perbuatan, yaitu: (i) membuat palsu; atau (ii) memalsukan 2) Objeknya adalah surat', (i) yang dapat menimbulkan sesuatu hak; (ii)
Pasal 263 KUHP: 1) Barang siapa membuat surat palsu
yang menimbulkan suatu perikatan;
atau memalsukan surat yang dapat
(iii) yang menimbulkan pembebasan
menimbulkan sesuatu hak, perikatan
hutang; atau (iv) yang diperuntuk-
atau pembebasan hutang, atau yang
kan sebagai bukti pada sesuatu hal.
diperuntukan sebagai bukti daripada
3) Dapat menimbulkan kerugian dari
sesuatu hal dengan maksud untuk
pemakaian surat tersebut.
memakai atau menyuruh orang lain
Unsur Subjektif
memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, dipi12
Djoko Prakoso, 1987,Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogjakarta, Hal. 67
Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 86
Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-
daftaran sertifikat hak atas tanah yang menggunakan dokumen palsu.
olah isinya benar dan tidak dipalsu. 3. SIMPULAN
Pasal 263 Ayat (2)
Berdasarkan uraian dalam pembaha-
Unsur Objektif: 1) Perbuatan, yaitu: memakai.
san di atas dapat dikemukakan sim-
2) Objeknya adalah: (i) Surat palsu; (ii)
pulan sebagai berikut:
Surat yang dipalsukan; atau (iii)
1) Aspek pidana dalam bidang pen-
pemakaian surat tersebut dapat
daftaran hak atas tanah adalah pem-
menimbulkan kerugian
alsuan dokumen berupa surat yang tertulis atau tercetak yang dapat
Kejahatan ataupun pelanggaran pi-
dipakai sebagai bukti keterangan
dana dalam hukum pertanahan dapat
seperti surat keterangan kematian,
berupa kejahatan dan pelanggaran da-
silsilah
lam pembuatan data fisik dan data
penduduk, kartu keluarga, surat ket-
yuridis, misalnya perusakan patok tanda
erangan aparat desa.
batas tanah dan mengubahnya pada
ahli
waris,
2) Pertanggungjawaban
kartu
tanda
pidana ter-
tempat yang lain, memberikan data
hadap pelaku tindak pidana pem-
palsu
alsuan dokumen dalam pendaftaran
yang
berkaitan
dengan
keberadaan tanah, dan dilakukan oleh
hak
beberapa orang yang terkait, seperti
tanggungjawabkan oleh pihak/orang
kepala desa, lurah, camat dan orang
yang melakukan pemalsuan terhadap
yang memohon hak.Yang bertanggung
dokumen
awab atau mereka yang dapat diper-
tanah berdasarkan asas kesalahan
tanggungjawabkan dalam pemalsuan
yang dilakukan oleh pemohon karena
dokumen pendaftaran hak atas tanah
sistem pendaftaran tanah di Indone-
adalah mereka yang melakukan tindak
sia adalah bersifat negatif, tetapi
pidana pemalsuan atau pemohon pen-
bertendensi positif yaitu Badan Per-
atas
tanah
adalah
pendaftaran
hak
diper-
atas
tanahan Nasiosnal (BPN) tidak berCopyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X
Jurnal Notariil, Vol. 1, No. 1 November 2016, 87
tanggung jawab terhadap kesalahan
masukan-masukan yang bermanfaat
dalam permohonan dokumen sertif-
untuk
ikat yang telah dikeluarkan dalam
substansi artikel saya ini.
mendukung
kesempurnaan
pendaftaran hak atas tanah. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat sarankan sebagai berikut: 1) Terhadap pemerintah yang dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional di dalam memproses pendaftaran hak atas tanah harus diteliti secara cermat dan hati-hati tentang dokumendokumen yang diperlukan untuk
menghindari terjadinya pemalsuan terhadap dokumen pendaftaran hak atas tanah. 2) Terhadap masyarakat umum dalam proses pendaftaran hak atas tanah sebaiknya proses awal perencanaan pendaftaran memiliki sifat yang jujur dan teliti sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan agar tidak terjerat dengan hal-hal yang tidak beritikad baik agar mendapatkan kepastian hukum baik karena hukum dan dalam hukum. UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama
penulis
DAFTAR PUSTAKA
H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti, Bandung. Supriadi, 2012, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia: Bogor. H. A. K. Moch Anwar, 1990, Hukum Pidana di Bidang Ekonomi, Citra Aditya Bakti,
Bandung. Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, CV Mandar maju, Bandung. Adami Chazawi, 2002, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Grafindo Persada, Jakarta. Kanter, E.Y., dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-
asas Hukum Pidana, di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM-PTMH,
Jakarta. Djoko Prakoso, 1987, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogjakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 PMNA/ka. BPN Nomor 3 tahun 1997
mengucapkan
terimakasih kepada Mitra Bestari atas Copyright © 2016 Jurnal Notariil P-ISSN: 2540-797X