ANALISIS HUKUM PENEGAKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN BIDANG LALU LINTAS T o n i, SH. MH.* Said Fikri * Abstract Traffic and Road Transportation Vehicle is defined as motion in space and the Road Traffic, Forms of violations that often do the people of Indonesia in daily life is a traffic violation. This problem is familiar among the people already entrenched even, so that each time the orderly operation of traffic carried on the highway by traffic police, definitely many netted traffic violations. Keyword : traffic, traffic violations. ringan
Aktivitas hukum sering dalam
sehari-hari.
yang
berat,
dimana setiap pelanggaran yang
A. Pendahuluan
dilakukan
hingga
Sebuah
dilakukan pasti ada akibatnya
kehidupan
yaitu berupa penjatuhan sanksi.1
tindakan
Pelanggaran ringan yang
disebut perbuatan hukum jika
sering
terjadi
mempunyai akibat yang dapat
adalah tentang pelanggaran lalu
dipertanggung jawabkan secara
lintas
hukum.
tertentu
salah
atau
satunya
tilang.
Hukum
merupakan
Permasalahan ini sudah tidak
himpunan
peraturan-
asing lagi terjadi di masyarakat.
peraturan (perintah-perintah dan
Pelanggaran lalu lintas tertentu
larangan-larangan)
yang
(tilang) sudah membudaya di
suatu
kalangan masyarakat, sehingga
masyarakat dan karena itu harus
setiap kali dilakukan operasi
ditaati oleh masyarakat. Banyak
tertib lalu lintas di jalan raya
sekali dijumpai permasalahan
yang dilakukan oleh polisi lalu
yang
dengan
lintas, pasti banyak terjaring
tertib
kasus pelanggaran lalu lintas
masyarakat, mulai dari yang
tertentu (tilang), tidak sedikit
suatu
mengurus
tata
tertib
berkaitan
pelanggaran
tata
pengendara yang mengabaikan * Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung * Tulisan ini merupakan ringkasan penelitian penulis, Penerapan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Kompetensi Pejabat Yang Melaksanakan Fungsi Di Bidang Lalu Lintas, Fakultas Hukum UBB, 2012
1
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana II. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 27
keselamatan dan kenyamanan
2. Barang, jasa dan informasi
saat di jalan raya serta tidak
tidak
menyadari bahwa kecelakaan
kesatuan
bermula dari pelanggaran lalu
tinggalnya.
lintas.2
berada
dalam
dengan
satu tempat
Dua hal pokok tersebut Transportasi
adalah
menyebabkan terjadinya arus
pergerakan manusia, barang dan
manusia, barang dan informasi
informasi dari suatu tempat ke
dari suatu zona asal menuju ke
tempat
zona tujuan melalui berbagai
lain
nyaman,
dengan
cepat,
aman,
murah
dan
prasarana
sesuai dengan lingkungan untuk memenuhi
kebutuhan
untuk
memenuhi
kebutuhan hidup manusia.
hidup
Dalam kehidupan saat
manusia.3 Maka berdasarkan hal
ini,
itu untuk pergerakan tersebut
memenuhi
haruslah dengan menggunakan
hidupnya hanya dari tempat
sebuah wahana yang digerakkan
tinggalnya
oleh manusia dan atau mesin.
kebutuhan
Transportasi
mengakibatkan terjadinya arus
juga
digunakan
manusia
tidak
segala
saja.
dapat
kebutuhan
Pemenuhan tersebut
untuk
memudahkan
manusia
pergerakan
dalam
melakukan
aktifitas
permasalahan transportasi.
sehari-hari
sehingga
dalam
sehingga
Manusia
muncul
sebagai
proses interaksi sosialnya dapat
makhluk individu mengandung
dengan
arti bahwa unsur yang ada
mudah
terlaksana
sebagaimana mestinya.
dalam
Lebih lanjut ditambahkan
terbagi,
diri
individu
merupakan
tidak satu
bahwa timbulnya transportasi
kesatuan yang tidak terpisahkan.
berdasarkan pada persoalan : 4
Jadi indiviud hanya sebutan
1. Kebutuhan
akan
yang tepat bagi manusia yang
barang, jasa dan informasi
memiliki keutuhan jasmani dan
dalam proses kehidupannya.
rohaninya, keutuhan fisik dan
manusia
psikisnya, keutuhan raga dan jiwanya.5
2
Harian Bangkapos. Senin, 25 Juli 2011, Pelanggaran Lalu Lintas Masih Tinggi. 56 Berkas Disidangkan, hlm. 4. 3 Arif Budiarto dan Mahmudah, Rekayasa Lalu Lintas, UNS Press, 2007,hal. 1. 4 Ibid, hlm. 3.
5
Jacobus Ranjabar, Sistem Sosial Budaya Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.9.
Masalah transportasi atau perhubungan
umum.
Sebagai
contoh
merupakan
peningkatan jumlah kendaraan
masalah yang selalu dihadapi
bermotor, dimana peningkatan
oleh negara-negara yang telah
ini
maju dan juga oleh negara-
penambahan
negara yang sedang berkembang
pelebaran jalan yang memadai.
tidak
diimbangi
dengan
panjang
dan
seperti Indonesia. Permasalahan transportasi yang dijumpai pada masa
sekarang
dan kuantitas yang lebih besar dari
tahun-tahun
sebelumnya
baik
kecelakaan,
kemacetan,
polusi udara serta pelanggaran
Akibat kecelakaan lalu selain
menimbulkan
korban jiwa dan harta juga menimbulkan kerugian secara finansial / materiil serta sangat memprihatinkan apabila tidak dilakukan
langkah-langkah guna
keselamatan
meningkatkan
dan
kepatuhan
hukum lalu lintas masyarakat, maka akan menambah daftar panjang
korban
kerugian
jiwa
secara
dan
materiil.
Peningkatan jumlah kendaraan bermotor sangat masalah
6
di
Indonesia
berpengaruh lalu
lintas
juga
terhadap secara
Arif Budiarto dan Mahmudah, Op.cit, hlm.5.
penjelasan
latar belakang di atas, maka yang
menjadi
pokok
permasalahan
adalah
:
“Bagaimana proses hukum yang perlu dilakukan agar lalu lintas berjalan
lalu lintas.6
strategis
Berdasarkan
mempunyai
tingkat kualitas yang lebih parah
lintas
B. Pokok Permasalahan
dengan
tertib
dan
aman?” C. Pembahasan I. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan
didefinisikan
sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana
yang
diperuntukkan
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan / atau barang yang berupa
Jalan
pendukung.
dan
fasilitas
dua
Hukum pidana mengenal
lalu lintas (tilang). Permasalahan
jenis
ini sudah tidak asing lagi di
perbuatan
kejahatan
dan
Kejahatan
adalah
yaitu
pelanggaran. perbuatan
kalangan sudah
masyarakat
membudaya,
bahkan sehingga
yang tidak hanya bertentangan
setiap kali dilakukan operasi
dengan undang-undang tetapi
tertib lalu lintas di jalan raya
juga bertentangan dengan nilai
yang dilakukan oleh polisi lalu
moral, nilai agama dan rasa
lintas, pasti banyak terjaring
keadilan masyarakat. Contohnya
kasus pelanggaran lalu lintas
mencuri
membunuh.
(tilang). Pelanggaran lalu lintas
Pelanggaran adalah perbuatan
(tilang) merupakan kasus dalam
yang
dan
hanya
dilarang
oleh
ruang lingkup hukum pidana
seperti
tidak
yang diatur dalam Undang-
tidak
Undang Nomor 22 tahun 2009
undang-undang, memakai
helm,
menggunakan sabuk pengaman
tentang
dalam
Angkutan Jalan Raya (LLAJR)
berkendara
sebagainya.
Pada
dan
prinsipnya,
setiap
pelanggaran
aturan
hukum
terhadap
pidana
dapat
Lalu
Lintas
dan
Dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang
Nomor
22
tahun 2009 tentang Lalu Lintas
diambil tindakan oleh aparat
dan
penegak
(LLAJR) menyatakan penetapan
hukum
tanpa
ada
Angkutan
Jalan
pengaduan atau laporan dari
kompetensi
pihak yang dirugikan, kecuali
melaksanakan fungsi di bidang
pelanggaran
lalu lintas dan angkutan jalan
terhadap
aturan
pejabat
Raya
hukum pidana tersebut termasuk
secara
dalam delik aduan (klach delic)
penting supaya keselamatan dan
seperti pencurian dalam rumah
masalah kepatuhan hukum lalu
tangga atau kekerasan yang
lintas
terjadi dalam ruang lingkup
ditangani secara baik serta tidak
rumah tangga dan sebagainya.
ada tumpang tindih kewenangan
Bentuk pelanggaran yang sering
dilakukan
Indonesia
dalam
dalam
nasional
yang
masyarakat
penyelesaian
sangatlah
dapat
setiap
masyarakat
pelanggaran tentang lalu lintas.
kehidupan
Penegak hukum yang dimaksud
sehari-hari adalah pelanggaran
adalah
Kepolisian
Republik
Indonesia,
Kejaksaan,
Pengadilan,
dan
masyarakat
Penyidik
terhadap
kriminalisasi
dalam
hukum
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di
pidana, hukum pidana yang
bidang lalu lintas.
berupayakan cara negara dapat
Perhatian
pemerintah
menuntut
pelaku
dalam
terhadap masalah keselamatan
konstitusi hukum menyediakan
dan kepatuhan hukum lalu lintas
kerangka kerja bagi penciptaan
masyarakat dinilai masih sangat
hukum, perlindungan hak asasi
kurang,
manusia
karena
masalah
dan
kepatuhan
kekuasaan politik serta cara
hukum lalu lintas masyarakat
perwakilan di mana mereka
belum ditangani secara serius,
yang akan dipilih.7
keselamatan
sementara kasus-kasus lain bagi pemerintah
dan
memperluas
Ditinjau
memberikan
dari
sudut
pelanggaran, pelanggaran lalu
perhatian yang begitu besar, tapi
lintas dapat dibagi dalam:8
tidak pada masalah lalu lintas.
a. Pelanggaran
Dengan demikian sudah
Tidak
Lalu
bergerak
saatnya masalah keselamatan
violation),
dan kepatuhan hukum lalu lintas
pelanggaran
masyarakat perlu penanganan
larangan parkir.
secara
lebih
komprehensif, strategis
Lintas (standing misalnya
tanda-tanda
serius
dan
integral
serta
Bergerak (moving violation)
pihak-pihak
misalnya melampaui batas
oleh
b. Pelanggaran
terkait.
Lalu
Lintas
kecepatan, melebihi kapasitas Hukum
yang
terpenting
pelaksanaan kekuasaan bentuk
adalah
atas
sistem
muatan dan sebagainya.
dalam
Kalau
rangkaian
kelembagaan
akibat
dari
7
berbagai cara dan bertindak,
hubungan
sosial
antar
dari
ditimbulkan dapat
dibedakan atas :
kekuasaan dalam bidang politik,
sebagai perantara utama dalam
yang
pelanggaran
penyalahgunaan
ekonomi dan masyarakat dalam
ditinjau
8
Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm.14 Agus Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzin Dan Penerapannya, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, hlm. 3
a. Pelanggaran
yang
kurang
disiplinnya
menimbulkan kecelakaan
masyarakat
lalu
misalnya
berlalu lintas di jalan raya.
kelebihan muatan orang
Adapun tindakan hukum bagi
ataupun barang, melebihi
para pelanggar lalu lintas ini
kecepatan dan sebagainya.
tentu saja berupa tindakan
lintas,
b. Pelanggaran
yang
tidak
dalam
pemberian
budaya
sanksi
berupa
menimbulkan kecelakaan
denda ataupun yang sering
lalu lintas, misalnya tidak
dikenal dengan istilah tilang.
membawa
surat-surat
Pengaturan mengenai
kelengkapan, pelanggaran
pemberian
rambu larangan parkir dan
denda tersebut pada dasarnya
sebagainya.
sudah ada aturan khususnya,
Suatu
jalan
ataupun
yaitu:9
pelanggaran
terkait dengan pelanggaran lalu-lintas
tilang
1. Pelanggar
sendiri
dapat
menitipkan
pembayaran
merupakan
suatu
jenis
pelanggaran
yang
masuk
petugas
Pidana
adalah Polisi lalu-lintas;
dalam
Tindak
denda atau tilang kepada
Pelanggaran Tertentu. Dalam
pidana
kejahatan
pelanggaran diproses
tetap dengan
3. Mengikuti atau menjalani
tindak
sidang pengadilan
maupun
telah
harus
ditentukan
waktunya
aturan
juga berlaku bagi siapapun
pelanggar ditilang.
pidana terkecuali ringan.
pelanggaran tindak
hari
surat tilang yang diberikan petugas
melakukan
yang
berdasarkan
hukum yang ada. Hal tersebut
yang
ini
tersebut kepada Bank;
setiap tindak pidana baik menyangkut
hal
2. Membayar sendiri denda
aturan hukum di Indonesia
yang
dalam
tindak
pada
saat
Adapun faktor-faktor
tidak
penyebab
pidana
pelanggar
melakukan pelanggaran lalu
Banyaknya
pelanggaran di bidang lalu lintas merupakan akibat dari
9
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 2. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 27
lintas adalah sebagai berikut
d. Pelanggaran
yang
tidak
:10
menimbulkan
a. Faktor disengaja
lintas, misalnya tidak membawa
b. Faktor ketidaksengajaan
surat-surat
c.
pelanggaran
Faktor
ketidakfahaman
(tidak mengerti) tentang
kecelakaan
lalu
kelengkapan, rambu
larangan
parkir dan sebagainya.
aturan marka jalan
Suatu pelanggaran terkait
d. Faktor jalan
dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu
II. Masalah Lalu Lintas Ditinjau
dari
jenis pelanggaran yang masuk sudut
dalam
pelanggaran, pelanggaran lalu lintas dapat dibagi dalam:
Pelanggaran
tindak
violation),
tetap
b. Pelanggaran Lalu Lintas Bergerak
batas
misalnya
tindak
harus
tersebut
kecepatan,
yang pidana
diproses
dengan
juga
berlaku
bagi
siapapun yang melakukan tindak pidana
sebagainya. Kalau ditinjau dari yang
baik
aturan hukum yang ada. Hal
melebihi kapasitas muatan dan
akibat
Dalam
kejahatan maupun pelanggaran
larangan parkir.
violation)
pidana
menyangkut
misalnya pelanggaran tanda-tanda
melampaui
Tertentu.
aturan hukum di Indonesia setiap
(standing
(moving
Pidana
11
a. Pelanggaran Lalu Lintas Tidak bergerak
Tindak
pelanggaran
tidak
terkecuali tindak pidana ringan.
ditimbulkan
Banyaknya
pelanggaran dapat dibedakan
pelanggaran
di
bidang lalu lintas merupakan
atas :
akibat dari kurang disiplinnya
c. Pelanggaran yang menimbulkan
masyarakat dalam budaya berlalu
kecelakaan lalu lintas, misalnya
lintas di jalan raya. Adapun
kelebihan muatan orang ataupun
tindakan
barang, melebihi kecepatan dan
hukum
bagi
para
pelanggar lalu lintas ini tentu saja
sebagainya.
berupa
tindakan
pemberian
sanksi berupa denda ataupun 10
Ibid, hlm. 7
11
Agus Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial: Dari Denzin Dan Penerapannya, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 2001, hal 3
yang
sering
istilah tilang.12 12
Ibid, hal 25
dikenal
dengan
Berpedoman dari beberapa
295, Pasal 296, Pasal 297,Pasal
pengertian tentang pelanggaran
298, Pasal 299, dan Pasal 300,
dan pengertian lalu lintas maka
adalah pelanggaran”.
dapat disimpulkan bahwa yang
Atas
dasar
Pasal
dimaksud pelanggaran lalu lintas
316
adalah perbuatan atau tindakan
nomor
manusia
mengemudi
d a p a t diketahui pasal-pasal
kendaran umum atau kendaraan
mana yang mengatur tentang
bermotor
perbuatan-perbuatan
yang
juga
pejalan
Undang-Undang 22
tahun
2009
yang
kaki, berjalan umum ialah tidak
dikategorikan
mematuhi
pelanggaran lalu lintas. Dari
peraturan-peraturan
sebagai
perundang-undangan lalu lintas
ketentuan
yang berlaku.
dapat disimpulkan bahwa
Baik
pelanggaran
lalu
pasal
seseorang
316
ini
dikategorikan
lintas yang dilakukan dengan
m e l a k u k a n pelanggaran
sengaja (kesengajaan) maupun
lalu lintas apabila melanggar
dengan
ketentuan-ketentuan
kealpaan,
diharuskan
untuk
Undang-Undang
mempertanggungjawabkan
tahun 2009 yang diatur dalam
perbuatan
karena
pasal-pasal sebagai berikut: Pasal
kealpaan
274 ayat (1) Setiap orang
merupakan unsur kesalahan, yang
yang melakukan perbuatan
terdapat
yang mengakibatkan kerusakan
kesengajaan
atau
dalam
Pasal
316
nomor
Undang-Undang nomor 22 tahun
dan/atau
2009,
jalan sebagaimana dimaksud
yang
”Ketentuan
berbunyi
:
sebagaimana
dalam
gangguan
22
Pasal
28
fungsi
ayat
dengan
(1)
dimaksud dalam Pasal 274,
dipidana
Pasal 275 ayat (1),Pasal 276,
penjara paling lama 1 (satu)
Pasal 278, Pasal 279, Pasal 280,
tahun atau denda paling banyak
Pasal 281, Pasal 282, Pasal
Rp
283,Pasal 284, Pasal 285, Pasal
empat juta rupiah). Ayat (2)
286, Pasal 287, Pasal 288, Pasal
Ketentuan
289, Pasal 290,Pasal 291, Pasal
sebagaimana dimaksud pada ayat
292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal
(1) berlaku pula bagi setiap
24.000.000,00
pidana
(dua puluh
ancaman
pidana
orang
yang
diberi
melakukan perbuatan
yang
melakukan
dan
mengakibatkan gangguan pada
tindakan
dalam
fungsi perlengkapan
penegakan
jalan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (2). Pasal
wewenang
untuk
mengambil rangka
hukum
akan
berdampak pada kinerja yang profesional.
275 ayat (1) Setiap orang
Kualitas moral dan etika
yang melakukan perbuatan
penegak hukum yang tinggi
yang
guna
mengakibatkan
terwujudnya
gangguan pada fungsi rambu lalu
penegak
lintas,
Kenyataan dalam proses ini
marka
jalan,
alat
hukum
kinerja
yang
baik.
pemberi isyarat lalu lintas,
penyelenggaraan
fasilitas pejalan kaki,
hukum di bidang lalu lintas,
dan
bahwa
masing-masing
aparat
belum
bekerja
secara
alat
pengaman
pengguna jalan. Suatu memberikan
pameo
klasik
alternatif
yang
dilematis, antara materi hukum yang
bagus
dijalankan
oleh
aparat penegak hukum yang
penegakan
profesional, hal ini bisa dilihat dari
beberapa
hal
sebagai
berikut : 1. Penegakan Hukum a. Penerapan
hukum
jelek, atau materi hukum yang
sebagaimana
yang
cacat dijalankan oleh aparat
diamanatkan
dalam
penegak hukum yang bagus,
Undang-Undang No. 22
maka akan terpilih alternatif
Tahun
kedua, karena output nya akan
peraturan pemerintah yang
lebih baik daripada memilih
ada
alternatif
sebagaimana
pertama.
Kondisi
2009
tidak
maupun
dilaksanakan mestinya,
idealnya adalah baik materi
seperti penerapan terhadap
hukum maupun aparat penegak
pasal-pasal
hukumnya
ini
pidana Pasal 273 sampai
menunjukkan
pentingnya
dengan Pasal 317 Undang-
“Kualitas
dan
etika
Undang No. 22 Tahun
hukum”
2009, maupun pasal-pasal
aparat
bagus. moral penegak
Hal
khususnya Polri dan PPNS yang
yang
mengatur
ancaman
tentang
Pendidikan
pengemudi
d. Konsistensi
dalam
seperti yang tertera pada
pelaksanaan
penegakan
Pasal 78 sampai Pasal 79
hukum
juncto Pasal 87 sampai
diproyeksikan pada upaya
dengan Pasal 89 Undang-
peningkatan
Undang No. 22 Tahun
lalu lintas dan kepatuhan
2009.
hukum
b. Penjatuhan hakim
vonis
terhadap
oleh
belum
keselamatan
masyarakat
walaupun telah ada konsep
pelaku
tentang
litas
dengan
pola
Sistem
masih mengacu pada tabel
Potensial
Point
Target
tilang
(kesepakatan
(SPPT) dan pelaksanaan
tidak
kawasan tertib lalu lintas
pelanggaran
lalu
Diljapol) mengindahkan pidana
yang
penindakan
ancaman
(KTL).
tercantum
e. Penerapan
Perda
yang
pada ketentuan yang diatur
bertentangan
dengan
pada
ketentuan
hirarki
pasal-pasal
tertera
pada
yang
Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009
dengan
nominal
perundang-undangan. f. Pemanfaatan teknologi dan laboratorium
forensik
denda yang relatif sangat
dalam
ringan sehingga vonis yang
pengungkapan
dijatuhkan
kecelakaan
lalu
memberikan efek jera bagi
utamanya
kasus-kasus
pelanggar yang dihukum.
kecelakaan yang menonjol
c. Sistem
tidak
tilang
mekanisme peradilan pelanggaran tidak
benar,
proses
2. Sikap Penegak Hukum
lintas
mekanisme
sidang pengadilan bahkan
asal-asalan.
lintas
belum dilaksanakan.
dilaksanakan
sebagaimana
kasus
dan
terhadap lalu
bidang
yang
terkesan
a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme
sebagai
aparat
hukum
penegak
serta sikap arogansi yang masih
melekat
melaksanakan penegakan hukum.
dalam tugas
b. Banyaknya penyimpangan yang
dilakukan
dengan
cara
melampaui
batas
wewenang,
pungli,
terjadinya adanya
protes
akibat
tumpang
tindih
perijinan trayek serta tidak rasionalnya
pemberian
bertindak kasar dan tidak
trayek pada daerah tertentu
mencerminkan
sebagai
dengan
pelindung,
daerah.
sosok pengayom
dan
pelayan
masyarakat.
otonomi
f. Traffic Education belum dilaksanakan dengan baik
c. Lemahnya antar
dalih
koordinasi
aparat
dan kontinue.
penegak
g. Proses pemberian surat ijin
hukum baik sesama aparat
mengemudi (SIM) tidak
penegak hukum di jalan
dilaksanakan
maupun
dengan
dengan
unsur
Criminal Justice System (CJS).
mekanisme
penegakan
oleh
pegawai
penyidik
negeri
(PPNS)
sipil
Departemen
Perhubungan
prosedur yang ada.
/
LLAJR
a. Terbatasnya
sarana
yang
mendukung terlaksananya penegakan
hukum
sesuai
1) Perlengkapan
kewenangannya dilaksanakan ketentuan
tidak
seperti:
sesuai
marka
yang
ada.
jalan
rambu-rambu, jalan,
penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas
e. Penanganan
dan
pengelolaan
trayek
angkutan
umum
baik
angkutan
umum
antar
lain
dirasakan
2) Mobilitas
aparat
penegak hukum yang tidak
didalam
hakekat ancaman.
satu
propinsi
menimbulkan
masih
sangat kurang.
propinsi maupun trayek
sering
di
bidang lalu lintas antara lain :
dengan
dan
prasarana
terhadap pelanggaran yang
dengan
dan
3. Sarana dan Prasarana
d. Pelaksanaan hukum
sesuai
mengimbangi
3) Alat
teknologi
dapat
yang
D. Kesimpulan
dimanfaatkan
untuk
tugas
hukum,
penegak
belum
Proses hukum yang perlu dilakukan agar lalu lintas berjalan
bisa
dengan tertib dan aman adalah
dioperasionalkan secara
pengguna jalan harus mentaati
yuridis.
rambu-rambu lalu lintas, safety
b. Tidak berfungsinya jalan sebagaimana
mana
mestinya,
akibatnya
penggunaan
untuk
kaki
riding
(helm
atau
sabuk
pengaman) ketika berlalu lintas, menggunakan
kecepatan
yang
tidak terlalu berlebihan dalam
lima, parkir pada badan
berkendaraan,
jalan,
pada
sebagainya. Sementara itu upaya
daerah manfaat jalan dan
yang dilakukan oleh pihak-pihak
sebagainya.
yang
bangunan
c. Rendahnya disiplin dan
dan
terkait
dalam
lain
rangka
mewujudkan kepatuhan hukum
budaya tertib para pemakai
masyarakat
jalan, sebagaimana akibat
undang
kualitas
menunjukkan kesungguhan yang
disiplin
yang
terhadap
lalu
lintas
rendah, pemahaman aturan
berarti
yang kurang, dan pengaruh
langkah-langkah
manajemen
Undang-undang
transportasi
yang tidak sehat.
harus
hal
undang-
ini
harus
terlihat
dari
sosialisasi Lalu
dilaksanakan
Lintas dengan
d. Belum adanya organisasi
sebaik-baiknya. Untuk penerapan
khusus yang bertanggung
UU No 22 Tahun 2009 Tentang
jawab
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
terhadap
keselamatan lalu lintas di
Raya
negeri ini dalam wadah /
dilaksanakan
badan koordinasi di bidang
mestinya
lalu lintas yang ada di
koordinasi kepada instansi terkait
wilayah-wilayah
belum
seperti
mencerminkan
kinerja
kepolisian,
pada
pengadilan
yang
terfokus
(LLAJR)
harus
sebagaimana yakni
dinas
melakukan
perhubungan,
kejaksaan yang
dan
berhubungan
masalah keselamatan lalu
dengan kompetensi pejabat yang
lintas.
melaksanakan fungsi di bidang
lalu lintas dan angkutan jalan
Mengatasinya
secara
Indonesia, Aditya Bakti,
nasional
sehingga
koordinasi ini sangatlah penting supaya keselamatan dan masalah kepatuhan hukum masyarakat
dapat
secara
serta
baik
tumpang dalam
tindih
lalu
Bandung, tp. Satjipto Raharjo, Menuju Kepolisian
lintas
Republik
ditangani tidak
ada
setiap
Indonesia
Mandiri yang Profesional, Jakarta, Yayasan Tenaga
kewenangan
penyelesaian
di
Kerja, 2000. Undang-Undang Nomor 22 tahun
pelanggaran tentang lalu lintas.
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Wirjono Pradjo Dikoro, Asas Hukum
DAFTAR PUSTAKA
Pidana
2.
PT
2002. Agus Salim, Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial : Dari Denzin Dan Penerapannya, PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta. Arif
Budiarto Rekayasa
Dan
Mahmudah,
Lalu
Lintas,
Penerbit : UNS Press, 2007. Harian Bangkapos. Senin, 25 Juli 2011, Pelanggaran Lalu Lintas Masih Tinggi. 56 Berkas Disidangkan. Jacobus Ranjabar, Sisitem Sosial Budaya Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. Muhammad Ikhsan, Masalah Lalu Lintas
dan
2002.
Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
Solusi
Indonesia,
Rafika Aditama, Bandung,
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana
Di
.