ASOSIASI KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA
ANGGARANDASAR BAB I KETENTUANUMUM PasalI DalamAnggaranDasaxini, yangdimaksuddengan: 1. AnggotaadalahKonsultanHKI yangterdaftarsebagaianggotaAKHKL 2. AnggotaKehormatanadalahanggotakehormatan AKHKI. 3. AsosiasiKonsultan Hak Kekayaan Intelektual Indoresia C'AKHKI') profesiyangmewadahiparaKonsultanHKl. adalahorganisasi 4. Hak Kekayaan Intelektual ("IIKI") adalahhak kekayaanintelektual sebagaimana yangberlaku. dimaksudperatuanperundang-undangan 5. Konsultan HKI adalahkonsultanhak kekayaanintelektualyang terdaftardi DirektoratJenderalHak KekayaanIntelektual,DepartemenHukum dan Hak AsasiManusiaRepublikIndonesia. 6. Kode Etik adalahKodeEtik ProfesiKonsultanHKI. 7. Pengurusadalalpengurus AKHKI.
,t
tl
t!
7az
v
BAB II NAMA, TEMPAT KEDUDUKAI{ DAN JA.NIGKAWAKTU Pasal2 Organisasi profesi ini bemama "ASOSIASI KONSULTAN HAK KEKAYAAI\ INTELEKTUAL INDONESIA", disingkat "AKIIKI", yang dalambahasaInggris disebutsebagai'?n donesiaIntellectu. Prope ! Attome! Associalion". Pasal3 AKHKI berkedudukandi Ibukota Negara KesatuanRepublik Indonesia dan dapatmembentukcabangdan/atauperwakilandi tempatlain. Pasal4 AKHKI dideklarasikaadaa didirikaa di Jakartapada hari Jum'at tanggal 15 Soptember2006untukjangka waktu yangtidak ditentukantamanya.
i
f>v
BAB III ASAS, LANDASAN, MAKSUD, TUJUAN Pasal5 AsasDan Landasan AKHKI berasaskanPancasiladan berlandaskaaUndang-UndangDasarNegaxa KesatuanRepublik Indonesia. Pasal6 Maksud Dan Tujuan 1. Menumbuhkandan memelihararasa setia kawa.n,persatuandan kesatuan diantaraKonsultanHKl. 2. MeningkatkankualitasKonsultanHKL 3. MenegakkanharkatdanmartabatprofesiKonsultanHKI. 4. Membela dan memperjuangkanhak serta kepentingan Anggota dalam menjalankanprofesinyasebagaiKonsultanHKI. 5. Berperansertadalampengembangan sistemHKI, khususnyadi Indonesia.
A .--?rN 1,
f--4'
BAB IV KEANGGOTAAN Pasal7 JenisKeanggotaan KeanggotaanAKHKI, terdiri dari; a. Anggota b. AnggotaKehormatan Pasal8 PersyaratanKear ggotaan l.
Yang dapat menjadi Arggota adalah Konsultan HKI yang mengajukan permohonansebagaiAnggotakepadaPengurusAKHKI.
2. Yang dapat menjadi Anggota Kehormatan adalah setiap orang yang diangkat oleh Rapat Arggota atas usul Pengurus sebagai Anggota Kehormatan atas dasar penilaian dan penghargaankarena telah banyak berjasadalambidangHak KekayaanIntelektual,khususnyadi Indonesia, dan/atautelahbanyakberjasaterhadapAKHKI.
,
Pasal9 BerakhirnyaKeanggotaan
Berakhimla keanggotaan: a. Meninggaldunia,atau b. Mengundurkan diri, atau c. DiberhentikansebagaiAnggota,atau d. Diberhentikan sebagai KonsultanHKI. Pasal10 Hak dan KewajibanAnggota l. 2. 3. 4.
SetiapAnggotamempunyai hak dankewajibanyangsama. SetiapArggotamempunyai hakmemilihdandipilih. SetiapArggota mempunyaihak bicaradan hak suara. S€tiap Anggota mempunyaikewajiban untuk mematuhi SumpahJabatan, Kode Etik, AnggaranDasar, dan peratulan-peratumnlain yang ditetapkan olehAKHKI.
I
da
Pasalll Hak dan KewajibanAnggotaKehormatan 1. SetiapAnggotaKehormatanmempunyaihak dankewajibanyang sama. 2. AnggotaKehormataatidak memiliki hak untuk memilih dandipilih. 3. SetiapAnggotaKehorrnatanmempunyaihak bicaratctapi tidak mempunyai hak suara. 4. Setiap Arggota Kehormatar mempunyai kewajiban untuk mematuhi AnggaranDasardanperaturan-peraturan lain yang ditetapkanolehAKHKI.
I
e)
BAB V KEPENCURUSAN Pasal12 SusunanPengurus yangsekurang-kurangnya 1. AKHKI diurusolehPengurus terdiri dari seorang Ketua (untuk selanjutnyadisebut sebagai"Ketua"), seorangSeketaxis Jenderal(untuk selanjutnyadisebutsebagai"Sekretaris Jenderal") dan (untukselanjutnya seorangBendahaxa disebutsebagai"Bendahara"),atau penyebutan dalam bahasa Inggds secaxaberturut-turut adalah sebagai President,SecretqryGeneraldanTreasurer. 2. Ketua dipilih oleh dan dari AnggotadalamRapatUmum Arggota. 3. Syaratuntukdapatdiangkatsebagai Ketuaadalah: a. Tidak pemah dijauhi sanksi karena pelanggarankode etik, baik oleh profesilain. AKHKI maupunolehorganisasi pemah b. Tidak dijatuhi hukumaa pidana penjara berdasarkansuatu putusanpengadilanyangtelahmemiliki kekuatarhukumtetap. c. TelahterdaftarsebagaiArggota sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun. 4. MasajabatanKetua adalah3 (tiga) tahun terhitung sejaktanggalditetapkan olehRapatUmumAnggotasebagaimana dimaksudayat(2). 5. Ketua yang telah mengakhiri masa jabatamya, mempunyai hak untuk mencalonkandiri atau dicalonkanlagi dalampemilihan Ketua hanyauntuk 1(satu)kali masajabataaberikutnya. 6 , Dalam hal jabataaKetua menjadilowong disebabkan karenasesuatuhal, selambat-lambatnya dalamtenggangwaktu l(satu) bulan terhitungsejak jabatanKetua te$ebut lowong,Pengurusyang adaharussegeramengadakan Rapat Umum Anggota Luar Biasa untuk memilih Ketua dengan masa jabatansesuaidenganmasajabatan Ketuayangdigantikannya, 7 . Penguruslainnya dipilih dan diaagkat oleh Ketua dari Anggota selambatlambatnya I (satu) bulan terhitung sejak Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksuddalamayat(2). 8. MasajabatanPenguruslainnyaadalahsamadenganmasajabatanKetua kecualidirenrukan lainolehKerua.
9. Ketua dapatmembentukdan mengangkatbeberapaAnggota sebagaiDewan Penasehatdengan tugas pokok untuk memberikanpertimbangankepada Pengurus,baik dimintamaupuntanpadiminta. Pasall3 TugasDan WewenangPengurus l.
Pengurusmempunyai kewajiban melaksanakanAnggaran Dasar dengan seutuhnya.
2. Pengurusberhak dan berwenangmewakili AKHKI didalam maupundiluar pengadilantentang scgala hal dan dalam segala kejadian/persoalanserta berhak dan berwenangmelakukansegalatindakanbaik yang mengenai kepengurusan maupunyang mengenaikepemilikan. 3. Pengurus berwenang untuk menetapkan peraturar pelaksanaan dari AnggaranDasar,kecuali ditentukanlain dalamAngaranDasarini. 4. Pengurus diwakili olehKetua. 5. Dalam ha1 Ketua berhalanganmenjalankantugasnya,maka Ketua dapat memberikankuasakepadaseorargataubeberapaorangPengurus. 6. Penguruswajib mendapatkanpe$etujuanterlebih dahuludari lebih separuh anggota Pengurus,termasuk persetujuat dad Ketua yang dalam hal ini Ketuatidak dapatdiwakili, dalamhal: a. memperolehatau melepaskanbarang-barangbergerak yang terdaftar, atau b. memperolehataumelepaskaabarang-barang tidak bergerak,atau c. mengagunkanassetAKHKI. 7. Ketuawajib melaporkansegalahal yang dikerjakanoleh Penguruskepada seluruhAnggotadidalamRapatAnggota. jawabkansegalahal yang dikerjakanoleh Pengurus 8. Ketua mempertanggung jabatannya selama masa kepada seluruh Anggota didatam Rapat Umum Anggota.
l,
BAB \'I KOMISI PENGAWAS Pasal14 1 . Komisi Pengawasbertugasdan berwenangmengawasisetiapKonsultan HKI sehubungandengan pelaksanaaaKode Etik, menerima pengaduaa terhadap dugaan pelanggaranKode Etik, melakukan penelitian terhadap dugaaa pelanggaran Kode Etik, baik dengan maupun tanpa adanya pengaduan,dan dapat meneruskandugaan pelanggaranKode Etik ke MajelisKehormatan KodeEtik untukdiperiksadandiputus.
2 . KomisiPengawas terdiridari: a. I (satu) orarg Ketua Komisi Pengawasmerangkapanggota Komisi Pengawas b. I Gatu) orang Seketaris Komisi PengawasmeraagkapanggotaKomisi Pengawas c. 3 oranganggotaKomisiPengawas
3 . AnggotaKomisi Pengawasdipilih oleh dan dari antaraAnggota dalam RapatUmum Anggota. 4 . KetuaKomisi Pengawas dan Sekretaris Komisi Pengawas dipilih oleh dan dari anggotaKomisi Pengawas Terpilih selambat-lambahya l(satu)bulan terhitung sejak Rapat Umum Anggota sebagaimanadimaksuddalam ayat (3). 5 . MasajabatanKomisiPengawas adalahsamadenganmasajabatan Pengurus,
6 . Syaratuntuk dapatdiangkatsebagaianggotaKomisi Pengawasadalah: a. Tidak pemah dijatuhi sanksikarenapelanggaran kode etik, baik oleh profesilain. AKHKI maupunolehorganisasi b. Tidak pemah dlatuhi hukuman pidana berdasarkansuatu putusar pengadilanyang telah memiliki kekuatanhukum tetap.
7 . Dalam hal suatukeanggotaarKomisi Pengawasmenjadi lowong, maka aaggota Komisi Pengawas yang ada berhak dan berwenang untuk mengangkatAnggota guna mengisilowongaatersebutselamasementaxa waktu sampaidenganRapat Umum Anggota,{Rapat Umum Anggota Luar Biasa berikutnya,untuk kemudiandilakukanpemilihananggotaKomisi Pengawasuntuk mengisilowongante$ebut denganmasajabatansesuai denganmasajabatan anggotaKomisiPengawas yangdigantikannya.
8 . Arggota Komisi Pengawasyang sedangdiadukan atas suatu pelanggaran Kode Etik Profesiharusmengundurkandiri sementaradari keanggotaannya pemeriksaan, baik di Komisi di KomisiPengawas sampaidenganselesainya pengaduan dengan Pengawasdan/ataudi Majelis Kehormatansehubungan tersebut, tanpa harus diaagkat anggota Komisi Pengawas sebagai penggantinyasebagaimanadimaksud ayat (7), denganketentuar apabila kemudiaadinyatakanbersalaholeh Majelis Kehormatanmakapengunduran did sementaratersebutdianggapsebagaipengundurandiri secaratctap, 9 . KomisiPengawas wajib melaporkan segalahal yangdikerjakanolehKomisi PengawaskepadaseluruhAnggotadidalamRapatAnggota.
1 0 .Komisi Pengawasbertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan segalahal yang dikerjakanolehKomisi Pengawas selamamasajabatannya kepadaseluruhAnggotadidalamRapatUmum Anggota. 1 1 . Tatacarapengawasan,penerimaanpengaduan,penelitian terhadapdugaan pelanggaranKode Etik, temasuk tata cara untuk meneruskaadugaaa pelanggaranKode Etik ke Majelis Kehormatan,akandiatur dalampemtuan tenendiri yang ditetapkandan disahkandalamRapatUmum Anggota.
4a
BAB VII MAJELISKEHORMATAN Pasal15 1 . Majelis Kehormatanbertugasdan berwenaaguntuk memeriksadaa memutussetiapdugaanpelanggaranKode Etik yang diajukan oleh Komisi Pengawas,
2 . MajelisKehormatan terdiriatas3 (tiga)orangdanbersifatadhoc. 3 . MajelisKehormataadipilih dariAnggotadenganketentuansebagaiberikut: a. I (satu) orang sebagai anggotaMajelis Kehormataadipilih oleh Pengadu,4(omisi Pengawas. b. I (satu)oraagsebagaianggotaMajelisKehormatan dipilih olehTeradu. c. I (satu) orang sebagaianggotaMajelis KehormataamerangkapKetua Majelis Kehormatandipilih oleh anggotaMajelis Kehormatanyangtelah dipilih olehPengadu,4(omisi Pengawas danTeradu. d. ApabilaPengadu,4(omisi Pengawasdan Teradutidak berhasilmemilih anggotaMajelis Kehormatansebagaimana dimaksudbutir a, b, dan c dalam tenggang waktu 7 (tujuh) had terhitung sejak Ketua menyampaikankepada Pengadu,{(omisiPengawasdan Teradu untuk memilih anggotaMajelis Kehomatan,makaKetuayaag akanmemilih yangbelumberhasildipilih tersebut. anggotaMajelisKehormatan 4 . Syaratuntukdapatdipilih sebagai anggotaMajelisKehormatan adalah: a. Tidak pemahdijatuhi sanksikarenapelanggaran kode etik, baik oleh profesi AKHKI maupunolehorganisasi lain. b. Tidak pemah dijatuhi hukuman pidana berdasarkansuatu putusan pengadilaryangtelahmemilikikekuatanhukumtetap. 5 . Menyimpangdari ketentuan pasal10,Komisi Pengawas, Pengadu,Teradu, danKetuatidakdapatdipilih sebagaianggotaMajelisKehormatar. 6 . PengargkatanMajelis Kehormatandilakukan oleh Pengurusberdasarkan pemilihansebagaimana dimaksudayat(3), khususuntuksetiappemeriksaan dugaanpelanggaran KodeEtik. 7 . PutusanMajelis Kehomatan yarg telah bersifattetap disampaikanoleh MajelisKehormatan kepadaPengurus untukdilaksanakan. 8 . Tatacara pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Majelis jenis-jenissanksiyangdapatdiputuskan Kehormatan, termasuk olehMajelis Kehormatan,akan diatur dalam peraturantersendid yang ditetapkan dan disahkandalamRapatUmumAnggota. / 10
ru+,
BAB VIII RAPAT UMUM ANGGOTA Pasal16 1. RapatUmum Anggotaadalahpemegangkekuasaantertinggi dalamAKHKI. 2. RapatUmum Anggotaberwenanguntuk: a. MenelapkanAnggaranDasar. b. MenetapkanKode Etik. c. Menetapkanhal-hal lain sebagaimana dimakud dalamAnggarar Dasar d. Memilih, mengangkat, dan memberhentikan Ketua dan Komisi Pengawas. e, Meminta pertanggungjawabanKetua danKomisi Pengawas; programkerjaPengurus f Mensahkan 3. RapatUmumArggota wajib diselenggarakaa olehPengurussekalidalam3 (tiga)tahun. Pasal17 PesertaRapatUmum Anggota SetiapAnggotaberhakuntuk hadir dalamRapatUmum Anggota sebagaiPeserta RapatUmum Arggota. Pasal18 Hak SuaraPesertaRapatUmum Anggota SetiapPesertaRapatUmum Anggota mempunyaihak suarasebanyakI (satu) suam, Pasal19 PanggilatrRapatUmum Anggota 1. Undangan Rapat Umum Anggota disampaikan oleh Pengurus kepada seluruhAnggota secaratertulis: melalui iklan pada surat kabar harian nasionalataumelaluikurir ataumelaluifacsimile,selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal dimulainya Rapat Umum Arggota. 2. UndanganRapatUmum Arggota harus mencantumkanivakhL tempat dan agendaRapatUmum Arggota.
ll
&
Pasal20 PimpinanRapatUmum Anggota 1. Pengurus memimpin Rapat Umum Anggota sampai dengan terpilihya PimpinanRapatUmum Anggota, 2. PimpinanRapatUmum Anggota dipilih dan diangkatoleh dan dad Peserta RapatUmum Anggota. 3. Pimpinaa Rapat Umum Anggota sebanyak-banyakterdiri dari 5(lima) omng; 4. Oteh dan dari Pimpinan Rapat Umum Anggota Terpilih dipilih daa diangkat: a. 1 (satu)orangsebagaiKetua RapatUmum Arggota merargkapanggota PimpinanRapatUmum Anggota,dan b. I (satu) orang sebagai Seketaxis Rapat Umum Anggota merangkap anggotaPimpinanUmum RapatAnggota Pasal2l Tata Tertib RapatUmum Anggota Tata Tertib Rapat Umum Anggota ditetapkan oleh dan dalam Rapat Umum Anggotayang dipimpin olehPimpinanRapatUmum Anggota. Pasal22 Korum RapatUmum Anggota 1. Rapat Umum Arggota dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari % jumlah Anggotakecualiditentukanlain dalamAnggaranDasar (setengah) ini. 2.
Apabila korum sebagaimanadimaksudayat (1) tidak tercapai,maka Rapat Umum Anggota diundurkanuntuk waldu sedikitnyaI (satu)jam, setelahitu RapatUmum Anggota dapatdinyatakandibukakembali dengantidak tedkat olehkorum. Pasal23 PengambilanKeputusanRapatUmum Anggota
1. Pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Anggota dilakukan berdasarkanmusyawaxah untuk mufakat.
,l'
12
ryY
2. Apabila musyawarahuntuk mufakattidak tercapai,makakeputusandiambil dengan pemungutan suara berdasarkansuara terbanyak biasa dengan kctentuan: a. Dalam hal pengambilankeputusanyang menyangkutmengenaiorang, makapemungutansuaradilakukansecaratertutup; b. Dalam hal pengambilankeputusantidak yang menyangkutmengenai orang,makapemungutaasuaradilakukar secaraterbuka;
1,.
l3
ryT
BAB XI RAPATUMUM ANGGOTALUAR BIASA Pasal24 1. Rapat Umum Arggota Luar Biasa adalahRapat Umum Anggota yang diselenggarakansewaktu-waktusesuaikebutuhan sebagaimanadimaksud denganAnggaranDasarini. 2. Rapat Umum AnggotaLuar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus,baik permintaan denganmaupuntanpaada dari Anggota. 3. Pengurus wajib menyelenggarakanRapat Umum Anggota Luar Biasa apabila ada permintaan lebih dari 2/3 (dua per tiga) Anggota dalam tenggang waktu selambat-lambatnyaI (satu) bulan terhitung sejak diterimanyasuratpermintaansebagaimana dimaksudayat(4). 4. PermintaanRapatUmum Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksudayat (3) harus disampaikan secaratertulis kepada Pengurusberserta alasanalasannyabedkut agendaRapatUmum AnggotaLuar BiasateNebut. 5. Apabila Pengurustidak menyelenggarakanRapat Umum Anggota Luax Biasa sebagaimana dimaksudayat (3), makaArggota yang mengusulkan diselenggarkarmyaRapat Umum Anggota Luar Biasa tersebut berhak menyelenggarakan RapatUmumAnggotaLuarBiasa. 6. KeputusanRapat Umum Anggota Luar Biasa memilik kekuatan hukum yaag samadenganKeputusanRapatUmum Anggota; 7. Ketentuanpasal 17 sampaidenganpasal23 AnggaxarDasarini berlaku secaramutqtismutandlsuntuk RapatUmum AnggotaLuar Biasa.
ItL t4
4)
BABX RAPATANGGOTA Pasal25 1. RapatAnggota wajib diselenggamkanoleh Pengurussekali dalam 1 (satu) tahun,kecualipadatahundimanadiselenggarakan RapatUmum Anggota. 2. Pengurusdan Komisi Pengawaswajib memberikanlaporan pelaksanaan programkerja dalamRapatAnggota. 3. RapatAnggota tidak dapat mengeluarkansuatukeputusanapapunkecuali beruparekomendasiataslaporansebagaimana dimaksudayat(2). 4. Ketentuanpasal 17 darlpasal 19 AnggaranDasariri berlaktrsecarcmutqtis mutandis:untt*'RapatAnggota.
*^
.vpJ 1'
15
rzl
BAB XI KLKAYAAN Pasal26 l.
Aset AKHKI diperoleh dari iwar Anggota, hibah yang bersifat tidak mengikat,daapenerimaaalain-lain yang diperolehsecarasah.
2. Aset AKHKI dapatberupabendabergerakmaupunbendatidak bergerak. 3. Pengurus wajib membuat catatan tentang tentarg segala sesuatuyang berkaitan denganAset AKHKI, sebagaimanadimaksudayat (l) dan ayat (2), danwajib menyimpandokumen-dokumen pendukungnya. 4. P€nguruswajib membuat neraca tentang segala sesuatuyaag berkaitan denganAset AKHKI, sebagaimanadimaksudayat (1) dan ayat (2), untuk dilaporkandalamRapatAnggota dan untuk dipertanggungjawabkan dalam RapatUmum Arggota.
16
t" uaA,
z'
BAB XII PtrMBUBARAN Pasal2T 1, Pembubaran AKHKI dilakukan dan diputuskan dalam Rapat Umum AnggotaLuar Biasayang diadakankhususuntuk maksudte6ebut. 2. RapatUmum AnggotaLuar Biasa,sebagaimaaa dimaksudayat(1), adalah (dua pertiga) sahapabiladihadiri oleh lebih dari 2/3 dari jumlah Anggota. 3. Keputusar Rapat Umum Anggota Luar Biasa, sebagaimana dimaksudayat (1), adalahsah apabiladisetujuilebih dari 2/3 (d,aapertiga)dari jumlah Peserta RapatUmumAnggotaLuarBiasa. pasal17 sampaidengaapasal21 dan ketentuanpasal 4. Ketentuan-ketentuan 23 AnggaraaDasarini berlaku secarazutqtis mutandis\tr\t\tk RapatUmum AnggotaLuarBiasasebagaimana dimaksudpasalini.
Al
...-,IJU
1'l
BAB XIII ATURAN PERALIHAN Pasal28 l.
Menyimpang dari ketentuan Pasal 8, Konsultan HKI yang turut dalam Deklarasi Pendirian Organisasi Konsultan Hak Kekayaan Intelekn-ral Indonesiadi Jakartapadatanggal15 September2006 yaitu sebanyak78 (tujuh puluh delapan)dengansendirinyamenjadiAnggota.
2 . Menyimpangdad ketentuanPasal8, KonsultanHKI yang turut sertadalam Komisi Ad Hoc Penl.usunanRancanganAnggalan Dasax AKHKI dan Komisi Ad Hoc PenyusunanRancaaganKode Etik, dengansendirinya menjadiAnggota.
3 . Menyimpangdari ketentua.nPasal8, KonsultanHKI yang turut sertadalam RapatUmum Anggota yang mengesahkanKode Etik daa AnggaranDasar dengansendirinyamenjadiAnggota. 4 . Menyimpangdari ketentuanPasal12 ayat(2), untukpertamakalinyatelah ditetapkar Ketua AKHKI adalah Chandra M Hamzah, Konsultan HKI Nomor: 46-2006, denganmasajabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Deklarasi Pendirian OrganisasiKonsultan Hak Kekayaaa Intelektual Indonesiadi Jakartapadatanggall5 September 2006. 5. Menyimpangdari ketentuanPasal14 ayat(3),untuk pertamakalinyatelah ditetapkan anggotaKomisiPengawas adalah: 1.EmaL. Kussoy Konsultar : HKI Nomor074-2006 2. TantonoSubagyo : KonsultanHKI Nomor223-2006 3. ToetyHeratyN. Rooseno : KonsultanHKI Nomor228-2006 dengan masajabatan 3 (tiga) tahun terhitung sejak Deklarasi Pendirian OrganisasiKonsultanHak KekayaanIntelektualIndonesiadi Jakartapada tanggal15 September 2006. 6. Menyimpaag daf,iketentuanPasal 12 ayat(9), untuk pertamakalinya telah ditetapkan anggotaDewat Penasehat adalah: 1. AugustaafBertusRikin KonsultanHKI Nomor036-2006 2. Cita CitrawindaNoerhadi KonsultanHKI Nomor048-2006 3. GunawanSuryomurcito KonsultanHKI Nomor090-2006 4. Kartini Mulyadi KonsultanHKI Nomor 135-2006 5. SetiawanAdi KonsultanHKI Nomor208-2006 6. TeddySoemantry KonsultanHKI Nomor 225-2006 7. TurmanM. Panggabean KonsultanHKI Nomor 233-2006
A'1 l.l [,2
18
z4v
dengan masajabatan 3 (tiga) tahun tethitung sejak Deklarasi Pendirian OrgaaisasiKonsultan Hak KekayaanIntelekhral Indonesiadi Jakartapada tanggal15 September 2006.
I' F{ 19
BABXry ATURANTAMBAHAN Apabila ada ketentuanatau sesuatupasal dalam AnggaranDasar ini diaaggap kurang jelas dan menimbulkanperbedaandalam penafsiran,maka hal-hal tersebut diputuskaa oleh Pengurus dan harus disahkan oleh Rapat Umum Arggota.
Ditetapkandi: Jakarta Padatanggal: 19Januari2007 PimpinanRapat Umum Anggota AsosiasiKonsultanHak KekayaanI[telektual Itrdonesia
Nama : GunawanSuryomurcito Jabatan : Ketua
/x
W : Tri Asti ArdianiSoekanto
Nama J
: DennyAzaayB. Latif : Anggota
Nama :Teddy Soemanty Jabatan :Anggota
20
<,4
Nama : R. RizkyA. Adiwilaga Jabatan :Anggota
2l
