2016

PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2016 2016 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN ............................................. 4 A. Latar Belakang .................................................. 4 B. Tujuan ....................................................... 4 C. Ruang Lingkup .................................................. 5 BAB II. KEADAAN UMUM ........................................... 6 A. Nonpendidikan .................................................. 6 1. Administrasi Pemerintahan Daerah ...................................... 6 Tabel 2.1. Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ........................... 7 2. Demografi .................................................... 8 Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia .............................. 8 Tabel 2.3. Keadaan Demografi ........................................... 9 3. Geografi ..................................................... 9 4. Ekonomi .................................................... 10 5. Sosial Budaya dan Agama ........................................... 11 Tabel 2.4. Keadaan Keagamaan ......................................... 11 B. Pendidikan .................................................... 12 1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB) ................... 12 Tabel 2.5. Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB ......................... 13 2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) .................................... 16 Tabel 2.6. Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB ................ 17 3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) .................................. 19 Tabel 2.7. Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun .. 19 4. Pendidikan Non Formal ............................................ 22 Tabel 2.8. Data Peserta Didik Kesetaraan .................................... 23 BAB III. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ................ 24 A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan ............................... 24 Tabel 3.1. Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan ...................... 24 Tabel 3.2. Indikator Pembelajaran Yang Bermutu ............................... 25 Tabel 3.3. Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB .............................. 26 Tabel 3.4. Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB ........................... 27 Tabel 3.5. Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB ........................ 29 B. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan ......................... 29 Tabel 3.6. Indikator Mutu Pendidikan ...................................... 30 Tabel 3.7. Kinerja Mutu Pendidikan ....................................... 33 Tabel 3.8. Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin ......................... 33

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 20-05-17, 10:21:33

Halaman 2 / 40

Tabel 3.9. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD

............................... Tabel 3.10. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP ............................. Tabel 3.11. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM .............................. Tabel 3.12. Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA .... Tabel 3.13. Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok ........................... C. Efisiensi Internal Pendidikan ......................................... Tabel 3.14. Efisiensi Internal Pendidikan .................................... Tabel 3.15. Siswa Terbuang dan Putus Sekolah ................................ Tabel 3.16. Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang ......................... Tabel 3.17. Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan ............................... D. Kinerja Pendidikan ............................................... Tabel 3.18. Kinerja Pendidikan ......................................... BAB IV. PENUTUP ................................................ A. Simpulan ..................................................... 1. Dipandang dari segi pemerataan ....................................... 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu .................................... 3. Dipandang dari segi relevansi ........................................ 4. Dipandang dari segi efisiensi internal .................................... B. Rekomendasi .................................................. DAFTAR KEPUSTAKAAN ..........................................


Halaman 3 / 40

33 33 34 34 34 35 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 38 38 38 40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi diperlukan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota atau provinsi dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan. Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada. Dengan melalui profil pendidikan dapat dihasilkan berbagai penggambaran maupun proyeksi ke depan sebagai upaya pendukung langkah-langkah perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

B. Tujuan Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.


Halaman 4 / 40

Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

C. Ruang Lingkup Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan. Dengan data-data dari berbagai lintas sektor diharapkan dapat digunakan sebagai deskriptif kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai serta perencanaan dalam rangka pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Jenis-jenis data yang tersaji dengan dukungan sumber pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentu lebih baik dalam rangka penyusunan program dan kebijakan lebih lanjut. Ruang lingkup dan jenis-jenis data ini diharapkan akan terus dilakukan pengembangan sesuai dinaamika penyelengaraan pendidikan, yang selalu bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani sehingga data pendidikan akan mampu memberikan sumbangan yang berharga bagi penetapan prioritas pembangunan. Data yang tersedia di dalam buku profil ini diolah berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sehingga diharapkan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk dalam proses perencanaan.


Halaman 5 / 40

BAB II KEADAAN UMUM Peta 2.2 Peta Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peta 2.2 bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan melihat peta tersebut, dapat diketahui beberapa sungai yang melalui Provinsi Jawa Tengah antara lain sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, dan beberapa sungai kecil di beberapa Kabupaten/Kota.

A. Nonpendidikan 1. Administrasi Pemerintahan Daerah Sesuai dengan UU Nomor 22, Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan


Halaman 6 / 40

di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota atau provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Peta 2.3 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan terdiri atas 573 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 8.578 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya + 59.438 km2. (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015/2016 No.

Variabel

1

Kabupaten/Kota

2

Kecamatan

3

Desa/kelurahan

4

Luas wilayah (km2)

Jumlah 35 573 8,347 32,575.41

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2015


Halaman 7 / 40

2. Demografi Berdasarkan UU Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Tabel 2.2 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2015/2016 No.

Komponen

Laki-laki

%

Perempuan

%

Jumlah

1

Penduduk 6-7 tahun

1,242,243

50.84

1,201,177

49.16

2,443,420

2

Penduduk 7-12 tahun

1,700,674

51.44

1,605,748

48.56

3,306,422

3

Penduduk 13-15 tahun

865,252

51.34

820,179

48.66

1,685,431

4

Penduduk 16-18 tahun

825,736

51.36

781,982

48.64

1,607,718

Sumber: Profil Pendidikan Kab/KotaTahun 2015/2016

Jumlah penduduk seluruhnya sebesar 34,666,697 orang, Penduduk usia 6-7 tahun adalah sebesar 2,443,420 orang. Penduduk usia 7-12 tahun merupakan penduduk usia SD sebesar 3,306,422 orang, sedangkan penduduk usia 13-15 tahun merupakan penduduk usia SMP sebesar 1,685,431 orang dan penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM sebesar 1,607,718 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Provinsi Jawa Tengah bertambah 1,47 persen dari tahun sebelumnya. Menurut catatan terakhir, pada tahun 2013 kepadatan penduduk adalah 1.022 per km2 dengan Kota Surakarta sebagai kota terpadat (11.534 penduduk per km2) dan Kabupaten Blora sebagai kabupaten terjarang (471 penduduk per km2).


Halaman 8 / 40

Tabel 2.3 Keadaan Demografi Tahun 2015/2016 No.

Komponen

Jumlah

%

Tingkat Pendidikan Penduduk

No.

Komponen

Tamat SD

6,148,713

45.01

1.

Bekerja

2.

Tamat SLTP

3,279,435

24.01

2.

Mencari pek.

3.

Tamat SLTA

2,880,607

21.09 Bukan Angkatan Kerja

4.

Tamat D3/Sarmud

471,255

3.45

1.

5.

Tamat Sarjana

880,360

6.44

Tingkat Kepandaian Membaca & Menulis Dapat membaca

2.

Buta huruf

%

Angkatan Kerja

1.

1.

Jumlah

10,145,581

88.94

1,262,246

11.06

Bersekolah

2,632,339

36.35

2.

Mengurus RT

3,101,662

42.84

3.

Lainnya

1,506,795

20.81

4,260,150

12.29

Penduduk Miskin

19,865,105

97.06

600,714

2.94

1.

Penduduk Miskin


Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci sebagai berikut 1) tamat SD sebanyak 6,148,713 orang (45.01 persen), 2) tamat SLTP sebanyak 3,279,435 orang (24.01 persen), 3) tamat SLTA sebanyak 2,880,607 orang (21.09 persen), 4) tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 471,255 orang (3.45 persen), 5) tamat Sarjana 880,360 orang (6.44 persen). Penduduk yang dapat membaca dan menulis sebanyak 19,865,105 orang (97.06 persen) sedangkan yang buta huruf sebanyak 600,714 orang (2.94 persen). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2014 dapat diuraikan sebagai berikut 1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 15.964.048 orang (93,98 persen) dan 2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 1.022.728 orang (6,02 persen), sehingga jumlah angkatan kerja adalah 16.986.776 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas 1) jumlah penduduk bersekolah 1.450.492 orang (20,62 persen), 2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 4.271.319 orang (60,73 persen); dan 3) lain-lain 1.311.496 orang (18,65 persen), sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 7.033.307 orang. Di kabupaten/kota se Jawa Tengah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 4.863.000 (14,98 persen) dari penduduk seluruhnya.

3. Geografi Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor


Halaman 9 / 40

yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Keadaan topografi di wilayah kabupaten/kota atau provinsi perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4) rencana penempatan guru; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya. Gambar 2.2 menunjukkan topografi kabupaten/kota atau provinsi. Gambar 2.2 Gambar Topografi

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

4. Ekonomi Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu


Halaman 10 / 40

pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).

5. Sosial Budaya dan Agama Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat salah satunya dapat digambarkan dalam kehidupan beragama maupun pelayanan kesehatan. Penduduk provinsi jawa tengah dalam kehidupan beragama dapat saling menghormati dan menghargai antara agama yang satu dengan lainnya. Beberapa agama yang ada meliputi agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha serta beberapa aliran kepercayaan. Disamping dalam keagaman, dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, beberapa fasilitas kesehatan telah disediakan oleh pemerintah provinsi meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit maupun balai pengobatan. Tabel 2.4 Keadaan Keagamaan Tahun 2015/2016 No. 1.

Variabel

Jumlah

Penduduk

31,949,562

a. Islam

30,277,482

No. 2.

Variabel Kesehatan

Jumlah 2,824

Rumah Sakit

b. Protestan

817,468

Puskesmas

1,018

c. Katolik

652,234

puskesmas Pembantu

1,544

d. Hindu

58,854

e. Budha

132,348

f. Khong Hu Chu

11,178


Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 30,277,482 orang (94.77 persen), Protestan sebanyak 817,468 orang (2.56 persen), Katolik 652,234 orang (2.04 persen), Hindu sebanyak 58,854 orang (0.18 persen), Budha sebanyak 132,348 orang (0.41 persen), dan Khong Hu Chu sebanyak 11,178 orang (0.03 persen). Guna mendukung kesehatan masyarakat, didukung oleh puskesmas sebanyak 1,018 buah dan puskesmas pembantu 1,544 buah, rumah sakit sebanyak 262 buah. Apabila setiap kecamatan diharuskan memilki 1 Puskesmas dan keberadaan puskesmas telah merata di seluruh kecamatan, maka jumlah Puskesmas telah mencukupi. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap kabupaten/kota, apabila telah merata seluruh kabupaten/kota maka sudah


Halaman 11 / 40

mencukupi, tinggal peningkatan terhadap layanan kesehatan.

B. Pendidikan Kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut, baik secara formal maupun non formal. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM.

1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2015/2016, jumlah SD, MI dan SDLB sebanyak 23,212, dengan rincian negeri sebesar 18,209 (78.45 persen) dan swasta sebesar 5,003 (21.55 persen). Hal ini disebabkan karena banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Inpres SD. . Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 5,520 telah terakreditasi A, 15,248 terakreditasi B, dan 1,138 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SD, MI dan SDLB sebesar 582,972 dengan rincian dari Tk/RA/BA sebesar 497,791 (85.39 persen) dan dari rumah tangga sebesar 85,181 (14.61 persen). Jumlah siswa SD, MI dan SDLB seluruhnya sebesar 3,605,743, dengan rincian negeri sebesar 2,708,626 (75.12 persen) dan swasta sebesar 897,117 (24.88 persen). Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 3,606,614, jumlah laki-laki sebanyak 1,804,518 (50.03 persen) dan perempuan sebesar 1,802,087 (49.97 persen). Bila dirinci menurut usia maka usia 12 tahun sebesar 104,370 (2.89 persen). Jumlah kelas SD, MI dan SDLB sebesar 146,661 , sedangkan jumlah lulusan sebanyak 572,621. Guru yang mengajar di SD, MI dan SDLB sebanyak 243,139 di antaranya sebanyak 36,236 (14.90 persen) adalah berijazah di bawah S1 dan 206,903 (85.10 persen) adalah S1 ke atas. Kepala sekolah SD, MI dan SDLB


Halaman 12 / 40

yang bersertifikat sebesar 119,821 dan belum bersertifikat sebesar 115,907. Untuk menampung sejumlah siswa SD, MI dan SDLB tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 158,665, dengan rincian 96,365 memiliki kondisi baik, 39,119 kondisi rusak ringan, 3,377 kondisi rusak sedang, 12,901 kondisi rusak berat dan 6,903 kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD, MI dan SDLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 14,433, lapangan olahraga sebanyak 10,824, ruang UKS sebanyak 10,382, ruang laboratorium IPA sebanyak 1,457 (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB Tahun 2015/2016 No 1

2

3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru menurut usia a. Usia 6-7 tahun b. Usia lainnya Siswa baru menurut asal a. Tamatan TK b. Rumah Tangga Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun b. perempuan - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri


SD 19,095 18,056 1,039 19,095 4,689 12,702 707 590 407 460,916 424,574 36,342 460,916 404,966 55,950 2,983,956 225,925 2,671,317 86,714 2,983,956 1,497,792 125,327 1,318,421 54,044 1,486,164 100,598 1,352,896 32,670 2,983,956 2,662,788

MI 3,956 114 3,842 3,956 807 2,482 402 99 166 122,056 100,411 21,645 122,056 92,825 29,231 612,340 68,680 530,053 13,607 612,340 300,754 37,385 256,389 6,980 311,586 31,295 273,664 6,627 612,340 42,372

SDLB 161 39 122 162 24 64 29 24 20

10,309 513 5,747 4,049 10,318 5,972 302 3,413 2,257 4,337 211 2,334 1,792 9,447 3,466

SD+MI+SDLB 23,212 18,209 5,003 23,213 5,520 15,248 1,138 713 593 582,972 524,985 57,987 582,972 497,791 85,181 3,606,605 295,118 3,207,117 104,370 3,606,614 1,804,518 163,014 1,578,223 63,281 1,802,087 132,104 1,628,894 41,089 3,605,743 2,708,626

Halaman 13 / 40

4

5

6 7

b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Siswa menurut tingkat th 2014/2015 a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Mengulang a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Putus sekolah a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut Sertifikasi a. Sudah b. Belum


321,168 2,885,459 509,617 476,029 478,696 470,224 466,807 484,086 2,976,839

569,968 604,140 112,322 103,355 98,828 93,515 87,400 116,920 573,439

5,981

897,117 3,489,599 621,939 579,384 577,524 563,739 554,207 601,006 3,550,278

493,588 502,989 484,482 481,790 492,316 521,674 63,454 21,445 14,065 11,839 8,499 6,007 1,599 2,689 442 381 351 554 611 350 493,290 192,419 27,159 165,260

110,431 103,092 96,454 91,614 87,814 84,034 12,022 4,457 2,396 2,322 1,482 1,102 263 1,057 168 139 193 232 173 152 79,331 48,894 8,694 40,200

1,826 383 1,443

604,019 606,081 580,936 573,404 580,130 605,708 75,476 25,902 16,461 14,161 9,981 7,109 1,862 3,746 610 520 544 786 784 502 572,621 243,139 36,236 206,903

192,419

48,894

1,826

243,139

121,292 71,127 192,419 100,746 84,538

9,114 39,780 48,894 18,596 30,298

944 882 1,826 479 1,071

131,350 111,789 243,139 119,821 115,907

Halaman 14 / 40

8 9

10

11

12

13

Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak

119,018 131,810 79,002 32,615 3,007 10,346 6,840 12,517 10,722 1,795 8,416

27,643 26,855 17,363 6,504 370 2,555 63 1,916 1,591 325 1,966

146,661 158,665 96,365 39,119 3,377 12,901 6,903 14,433 12,313 2,120 10,382

7,187 1,229 9,144

1,591 375 1,680

8,778 1,604 10,824

8,583 561 1,200 1,022 178

1,523 157 257 187 70

10,106 718 1,457 1,209 248

Sumber: Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun 2015/2016

Bila dilihat SD, MI dan SDLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI dan SDLB, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 19,095, dengan jumlah siswa sebanyak 2,983,956 dan ruang kelas sebesar 131,810 serta ditangani oleh guru sebanyak 192,419. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 12,517, lapangan olahraga sebesar 9,144, ruang UKS sebesar 8,416, ruang laboratorium IPA sebesar 1,200.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah Sekolah Dasar lebih banyak jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah Madrasah Swasta lebih banyak MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD


Halaman 15 / 40

lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984.

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2015/2016, jumlah SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 5,015. Dengan rincian negeri sebanyak 1,944 (38.76 persen) dan swasta sebanyak 3,071 (61.24 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 1,956 telah terakreditasi A, 1,889 terakreditasi B, dan 492 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP, MTs dan SMPLB sebesar 0, dengan rincian laki-laki sebesar 855,681 (51.26 persen) dan perempuan sebesar 813,492 (48.74 persen). Jumlah siswa SMP, MTs dan SMPLB seluruhnya sebesar 1,669,173 dengan rincian negeri sebesar 1,020,142 (61.12 persen) dan swasta sebesar 649,031 (38.88 persen). Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 15 tahun sebesar 92,154 (5.52 persen). Jumlah kelas sebesar 57,281, serta lulusan SMP, MTs dan SMPLB sebesar 501,305. Guru yang mengajar di SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 111,777 di antaranya yaitu sebanyak 97,432 (87.17 persen) memiliki kualifikasi S1 ke atas, dan sebanyak 14,345 (12.83 persen) memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 53,470 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 52,976.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 56,979, dengan rincian 42,570 memiliki kondisi baik, 9,593 dengan kondisi rusak ringan, 1,069 dengan kondisi rusak sedang, 2,292 dengan kondisi rusak berat, dan 1,455 dengan kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP, MTs dan SMPLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 3,939, lapangan olahraga sebanyak 2,074, ruang UKS sebanyak 3,509, laboratorium sebanyak 3,758. Bila dilihat SMP, MTs dan SMPLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebesar 3,244, dengan jumlah siswa sebanyak 1,218,932 dan ruang kelas sebesar 41,637 dan ditangani oleh guru sebanyak 77,020. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 2,642, lapangan olahraga sebanyak 1,154, ruang UKS sebanyak 2,400, laboratorium sebanyak 2,943.


Halaman 16 / 40

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika dibandingkan dengan MTs dan SDLB. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tabel 2.6 Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB Tahun 2015/2016 No 1

2 3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru Siswa menurut usia sekolah a. <13 tahun b. 13-15 tahun c. >15 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki < 13 tahun - usia 13-15 tahun > 15 tahun b. perempuan < 13 tahun - usia 13-15 tahun > 15 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Siswa menurut tingkat th 2014/2015


SMP 3,244 1,788 1,456 3,244 1,591 1,014 253 148 238 383,383 1,218,932 187,241 962,634 69,057 1,218,932 622,130 99,195 483,831 39,104 596,802 88,046 478,803 29,953 1,218,932 929,729 289,203 1,218,932 406,891 403,900 408,141 1,162,589

MTs 1,652 132 1,520 1,652 344 840 204 37 227 148,235 447,349 78,882 346,526 21,941 447,349 232,069 41,613 178,338 12,118 215,280 37,269 168,188 9,823 447,349 89,559 357,790 447,349 133,247 128,536 185,566 430,494

SMPLB 119 24 95 119 21 35 35 9 19 2,892 230 1,506 1,156 2,798 1,482 135 775 572 1,410 95 731 584 2,892 854 2,038

SMP+MTs+SM PLB 5,015 1,944 3,071 5,015 1,956 1,889 492 194 484 531,618 1,669,173 266,353 1,310,666 92,154 1,669,079 855,681 140,943 662,944 51,794 813,492 125,410 647,722 40,360 1,669,173 1,020,142 649,031 1,666,281 540,138 532,436 593,707 1,593,083

Halaman 17 / 40

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Mengulang a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Putus sekolah a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang UKS a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik


389,172 392,915 380,502 1,916 830 945 141 3,146 1,059 1,433 654 373,120 77,020 8,525 68,495

145,193 143,933 141,368 581 242 288 51 1,485 479 646 360 128,185 33,885 5,640 28,245

872 180 692

534,365 536,848 521,870 2,497 1,072 1,233 192 4,631 1,538 2,079 1,014 501,305 111,777 14,345 97,432

77,020

33,885

872

111,777

47,139 29,881 77,020 40,386 33,072 43,489 41,637 30,895 7,082 847 1,358 1,455 2,642 2,278 364 2,400 2,095 305 1,154

6,520 27,365 33,885 12,887 19,309 13,792 15,342 11,675 2,511 222 934 0 1,297 1,064 233 1,109 847 262 920

460 412 872 197 595

54,119 57,658 111,777 53,470 52,976 57,281 56,979 42,570 9,593 1,069 2,292 1,455 3,939 3,342 597 3,509 2,942 567 2,074

1,039 115 2,943 2,557

701 219 815 670

1,740 334 3,758 3,227

Halaman 18 / 40

b. Rusak

386

145

531


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2015/2016, jumlah SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 3,142 dengan rincian negeri sebanyak 687 (21.87 persen) dan swasta sebanyak 2,455 (78.13 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 867 telah terakreditasi A, sebanyak 1,098 terakreditasi B, dan 423 terakreditasi C.

Tabel 2.7 Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2015/2016 No 1

2 3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru Siswa menurut usia sekolah a. <16 tahun b. 16-18 tahun c. >18 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki < 16 tahun - usia 16-18 tahun


SMA

SMK

MA

856 364 492 856 449 244 66 37 60 133,567 364,156 72,942 276,987 14,227 364,156 168,093 33,839 127,855

1,542 233 1,309 1,540 300 547 198 288 209 260,056 674,768 114,886 525,719 34,163 674,768 352,119 62,124 270,350

635 65 570 635 99 263 137 40 96 59,401 159,137 33,871 119,708 5,558 159,137 70,180 14,650 53,227

SMALB 109 25 84 101 19 44 22 4 17 1,539 51 701 806 1,539 854 30 366

SMA+SMK+ MA+SMALB 3,142 687 2,455 3,132 867 1,098 423 369 382 453,024 1,199,600 221,750 923,115 54,754 1,199,600 591,246 110,643 451,798

Halaman 19 / 40

4

5

6 7

8 9

> 18 tahun b. perempuan < 16 tahun - usia 16-18 tahun > 18 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Siswa menurut tingkat th 2014/2015 a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Mengulang a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Putus sekolah a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Lulusan KS dan Guru menurut Ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang


6,399 196,063 39,103 149,132 7,828 364,156 278,293 85,863 364,156 133,745 123,868 106,543 351,606

19,645 322,649 52,762 255,369 14,518 674,768 233,764 441,004 674,768 253,145 219,830 201,793 598,832

2,303 88,957 19,221 66,481 3,255 159,137 55,151 103,986 159,137 60,554 53,705 44,878 130,289

458 685 21 314 350 1,483 570 913

28,805 608,354 111,107 471,296 25,951 1,199,544 567,778 631,766 1,198,061 447,444 397,403 353,214 1,080,727

123,834 116,002 110,908 463 197 170 96 909 434 312 163 109,358 27,611 3,155 24,456

213,740 196,150 186,935 797 348 369 80 3,390 1,707 1,189 494 181,004 47,704 6,153 41,551

47,618 41,966 40,252 293 112 106 75 726 325 269 132 41,603 15,162 2,195 12,967

935 178 757

385,192 354,118 338,095 1,553 657 645 251 5,025 2,466 1,770 789 331,965 91,412 11,681 79,731

27,611

47,704

15,162

935

91,412

14,806 12,805 27,611 14,211 11,663 12,951 12,564 10,675 1,606 123

9,930 37,774 47,704 14,482 30,962 22,787 19,002 15,869 2,539 271

3,307 11,855 15,162 5,527 8,641 5,314 4,992 4,226 567 27

477 458 935 258 496

28,520 62,892 91,412 34,478 51,762 41,052 36,558 30,770 4,712 421

Halaman 20 / 40

10

11

12

13

14

d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang UKS a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium *) a. Baik b. Rusak Ruang praktik gambar teknik SMK a. Baik b. Rusak

158 2 797 721 97 747 735 40 417

317 6 1,511 1,358 182 876 832 70 575

163 9 452 382 82 371 310 65 198

638 17 2,760 2,461 361 1,994 1,877 175 1,190

388 31 2,578 2,498 178

511 69 2,672 2,564 222 858 781 80

155 44 907 809 119

1,054 144 6,157 5,871 519 858 781 80


Jumlah siswa baru tingkat I SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 0 dengan rincian lakilaki sebesar 591,246 dan perempuan sebesar 608,354. Jumlah siswa SMA, SMK, MA dan SMALB seluruhnya sebesar 1,199,544 dengan rincian negeri sebesar 687 dan swasta sebesar 2,455. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 591,246 dan perempuan sebesar 608,354. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 18 tahun sebesar 54,754. Jumlah kelas sebesar 41,052 serta lulusan SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 331,965. Guru yang mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 91,412 di antaranya yaitu sebanyak 79,731 memiliki kualifikasi S1 ke atas, 11,681 memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 34,478 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 51,762.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 36,558 ruang, dengan rincian 30,770 memiliki kondisi baik, 4,712 dengan kondisi rusak ringan, 421 dengan kondisi rusak sedang, 638 dengan kondisi rusak berat dan 17 dengan kondisi rusak total dengan


Halaman 21 / 40

jumlah kelas sebanyak 41,052. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 2,760, lapangan olahraga sebanyak 1,190 ruang UKS sebanyak 1,994 dan laboratorium sebanyak 6,157, ruang prektek untk SMK sebanyak 858. (Tabel 2.7). Bila dilihat SMA, SMK, dan MA dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMA lebih besar jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Jumlah SMA sebesar 856, dengan jumlah siswa sebanyak 364,156 dan ruang kelas sebanyak 12,564 serta ditangani oleh guru sebanyak 27,611. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 797., lapangan olahraga sebanyak 417, ruang UKS sebanyak 747, laboratorium sebanyak 2,578.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMA jika dibandingkan dengan MA. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MA jika dibandingkan dengan SMP.

4. Pendidikan Non Formal Peserta didik kesetaraan sebesar 62,419 terdiri dari Paket A sebesar 2,914 (4.67 persen), Paket B sebesar 21,667 (34.71 persen) dan Paket C sebesar 37,838 (60.62 persen), sedangkan peserta didik terbesar pada Paket C dan terkecil pada Paket A.


Halaman 22 / 40

Tabel 2.8 Data Peserta Didik Kesetaraan Tahun 2015/2016 Komponen Paket A Komponen Paket B Siswa menurut usia 2,914 Siswa menurut usia 21,667 sekolah sekolah a. <7 tahun 18 a. <13 tahun 143 b. 7-12 tahun 643 b. 13-15 tahun 6,016 c. >12 tahun 2,253 c. >15 tahun 15,508 Siswa menurut jenis 2,914 Siswa menurut jenis 21,667 kelamin kelamin a. laki-laki 1,635 a. laki-laki 13,527 - <7 tahun 16 < 13 tahun 79 - 7-12 tahun 361 - usia 13-15 tahun 3,553 - >12 tahun 1,258 > 15 tahun 9,895 b. perempuan 1,279 b. perempuan 8,140 - <7 tahun 2 < 13 tahun 64 - 7-12 tahun 282 - usia 13-15 tahun 2,463 - >12 tahun 995 > 15 tahun 5,613 Lulusan 1,379 Lulusan 11,556 KS dan Guru menurut 946 KS dan Guru menurut 3,049 ijazah ijazah a. Ijazah < S1 264 a. Ijazah < S1 490 b. Ijazah S1/Diploma 682 b. Ijazah S1/Diploma 2,559 IV & lebih tinggi IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut 946 KS dan Guru menurut 3,049 status kepegawaian status kepegawaian a. PNS 175 a. PNS 157 b. Non-PNS 759 b. Non-PNS 2,843 KS dan Guru menurut 946 KS dan Guru menurut 3,049 Sertifikasi sertifikasi a. Sudah 6 a. Sudah 60 b. Belum 928 b. Belum 2,940 Rombongan belajar 130 Rombongan belajar 499 (Kelas) (Kelas)

Komponen Paket C Siswa menurut usia 37,838 sekolah a. <16 tahun 665 b. 16-18 tahun 10,410 c. >18 tahun 23,978 Siswa menurut jenis 37,838 kelamin a. laki-laki 23,767 < 16 tahun 546 - usia 16-18 tahun 5,876 > 18 tahun 16,442 b. perempuan 14,071 < 16 tahun 119 - usia 16-18 tahun 5,051 > 18 tahun 8,901 Lulusan 18,637 KS dan Guru menurut 4,209 Ijazah a. Ijazah < S1 586 b. Ijazah S1/Diploma 3,392 IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut 4,209 status kepegawaian a. PNS 314 b. Non-PNS 3,895 KS dan Guru menurut 4,209 sertifikasi a. Sudah 70 b. Belum 3,958 Rombongan belajar 761 (Kelas)



Halaman 23 / 40

BAB III KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja dipandang dari pilar kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK.

A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 109.17 persen dan yang terendah di tingkat SM yaitu sebesar 76.97 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan APK perempuan. APK laki-laki terbesar pada jenjang SD+MI, terendah pada jenjang SM. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD/MI mempunyai APK yang terbaik dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs, dan tingkat SM/MA. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD/MI paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Tabel 3.1 Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan Tahun 2015/2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Indikator Akses yang Merata Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) % Perpustakaan % Ruang UKS % Tempat Olahraga % Laboratorium Akses yang Meluas Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Satuan Biaya (SB) Akses yang Berkeadilan Perbedaan Gender APK (PG APK)


SD

SMP

SM

Dikdasmen

25 0.93

29 1.01

30 1.14

27 0.98

62.18 44.73 46.63 6.28

78.54 69.97 41.36 74.94

87.84 63.46 37.87 44.65

67.37 50.64 44.91 27.84

97.02 109.17 100 157210

78.12 100.32 60 224167

58.1 76.97 74 270666

82.71 99.06 86 145913

-6.11

0.28

-5.12

-4.22

Halaman 24 / 40

12 13

Indeks Paritas Gender APK (IPG APK) % Siswa Swasta (% S-Swt)

1.06

1

1.07

1.04

24.85

38.39

51.05

33.31


APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu sebesar 97.02 persen dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu 58.1 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI. Tabel 3.2 Indikator Pembelajaran Yang Bermutu Tahun 2015/2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Indikator Mutu dari segi Siswa % Siswa Baru TK (%SB TK) Angka Masukan Murni (AMM)/ Angka Melanjutkan (AM) Angka Mengulang (AU) Angka Bertahan tk 5 (AB5)/ Angka Bertahan (AB) Angka Lulusan (AL) Angka Putus Sekolah (APS) Rata2 Lama Belajar (RLB) Mutu dari segi Guru % Guru Layak (%GL) % Guru sertifikasi (%GS) Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Mutu dari segi Prasarana % Sekolah Akreditasi A dan B (%SA-AB) % Ruang Kelas baik (%RKb) % Perpustakaan baik (%Perpusb) % Ruang UKS baik (%RUKSb) % Laboratorium baik (%Labb)

SD

SMP

SM

Dikdasmen

85.39 21.49

92.62

88.33

-

2.13 99.6

0.16 99.67

0.14 99.47

1.28 -

94.77 0.11 6.13

98.27 0.29 3

103.7 0.46 3

98.08 0.22 -

85.05 49.09 15

87.08 46.62 15

86.93 36.13 13

85.96 45.74 14

89.47

76.67

62.54

84.73

60.73 85.31 84.55 5.21

74.71 89.17 83.84 64.35

84.17 89.17 94.13 42.34

67.29 85.73 85.6 25.24


Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar pada tingkat SD/MI yaitu 15 dan terendah terdapat pada SM/MA yaitu 13. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SM/MA yaitu sebesar 1,03. Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan


Halaman 25 / 40

jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SMP/MTs.

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SD/MI sebesar 109.17 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 106.2 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 106.2 persen. APM SD/MI sebesar 97.02 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 92.82 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 92.82 persen. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SD/MI sebesar 1.00 persen, hal ini berarti lebih banyak laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Rasio siswa per kelas sebesar 25 berarti ruang kelas cukup, siswa per guru sebesar 15 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 15 siswa. Bila dilihat dari angka masukan ke SD/MI sebesar 21.49 persen. Persentase siswa swasta SD dan MI sebesar 24.85 persen yang berarti lebih banyak siswa negeri dari pada swasta. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SD dan MI dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1.06 berarti partisipasi laki-laki masih lebih besar dari pada partisipasi perempuan. IPG untuk APM adalah guna mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SD dan MI. IPG APM sebesar 1.09 berarti partisipasi laki-laki lebih besar dari pada partisipasi perempuan. Tabel 3.3 Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB Tahun 2015/2016 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempuan APM -laki2 -perempuan Rasio -Siswa/Kelas Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa

2.

3.

5.

SD 90.25 45.30 44.95 80.79 39.87 40.92

18.52 9.10 9.42 16.03 7.75 8.28

0.31 0.18 0.13 0.17 0.10 0.07

0.09 0.05 0.04 0.02 0.01 0.01

SD+MI+SD LB+Paket A 109.17 54.63 54.54 97.01 47.73 49.28

-

-

-

-

25 0.93

-

-

-

-

24.85


MI

SDLB

Paket A

Halaman 26 / 40

6.

Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

-

-

-

-

1.06 1.09


2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SMP dan MTs sebesar 100.32 persen dengan rincian APK lakilaki sebesar 100.46 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 100.18 persen. APM SMP dan MTs sebesar 97.64 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 77.03 persen lebih baik daripada APM perempuan sebesar 79.27 persen. Rasio siswa per sekolah SMP dan MTs sebesar 1.01, berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar 29 berarti cukup padat, siswa per guru sebesar 15 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 15 siswa. Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SMP dan MTs sebesar 92.62 %. Persentase siswa swasta SMP dan MTs sebesar 38.39 persen yang berarti lebih banyak siswa negeri swasta dari pada swasta. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SMP dan MTs dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1 berarti partisipasi laki-laki lebih besar daripada partisipasi perempuan. IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SMP dan MTs. IPG APM sebesar 1.03 berarti partisipasi laki-laki lebih besar dari pada partisipasi perempuan. Tabel 3.4 Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB Tahun 2015/2016 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempuan APM -laki2 -perempuan Rasio -Siswa/Kelas

2.

3.

SMP


MTs

-

SMPLB

-

Paket B

-

SMP+MTs+ SMPLB+Pa ket B

-

29

Halaman 27 / 40

5. 6.

Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

-

-

-

-

1.01

-

-

-

-

38.39

-

-

-

-

1 1.03


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SM dan MA sebesar 76.97 persen dengan rincian APK perempuan sebesar ... persen lebih baik dari pada APK laki-laki sebesar ... persen. APM SM dan MA sebesar ... persen dengan rincian APM perempuan sebesar ... persen lebih baik dari pada APM laki-laki sebesar ... persen. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SM dan MA sebesar ... persen, hal ini berarti lebih banyak perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Bila dilihat perbandingan antara sekolah SM dengan SMP maka 1 SM terdapat 2 SMP, berarti SM sangat kurang. Rasio siswa per sekolah SM dan MA sebesar ..., berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar ..., berarti cukup padat, siswa per guru sebesar ... berarti seorang guru menangani siswa sebesar ... orang. Kelas per ruang kelas milik sebesar ... berarti satu ruang kelas digunakan sekali, dan kelas per guru sebesar .... Bila dibandingkan antara SMA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: ... hal yang sama untuk siswa SMA dengan siswa SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding .... Bila dibandingkan antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan atau SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: ..., hal yang sama untuk siswa SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding .... Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SM dan MA sebesar ... persen maka AM perempuan sebesar ... persen lebih besar daripada AM laki-laki sebesar ... persen. Persentase siswa swasta SM dan MA sebesar ... persen yang berarti lebih banyak SM dari pada MA. Guru perempuan SM dan MA sebesar ... persen, berarti lebih masih banyak guru laki-laki dari pada guru perempuan. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SM dan MA dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar ... persen, berarti partisipasi perempuan lebih besar dari pada partisipasi laki-laki. IPG


Halaman 28 / 40

untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SM dan MA. IPG APM sebesar ... persen berarti partisipasi perempuan dengan usia sesuai telah seimbang. IPG AM dalam masukan ke SM dan MA dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AM. IPG untuk AM sebesar ... persen, berarti partisipasi perempuan lebih kecil dari pada partisipasi laki-laki. Tabel 3.5 Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB Tahun 2015/2016 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempua n APM -laki2 -perempua n Rasio -Siswa/Kel as Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

2.

3.

5. 6.

SMA

SMK

MA

SMALB

Paket C

SMA+SM K+MA+S MALB+P aket C

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51.05

-

-

-

-

-

1.07 1.1


A. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah. Bila dilihat dari akreditasi sekolah maka akreditasi A terbesar ... persen pada jenjang SM


Halaman 29 / 40

dan terkecil ... persen pada jenjang SD. Selanjutnya, sekolah dengan akreditas B terbesar ... persen pada jenjang SD dan terkecil ... persen pada jenjang SMP, sedangkan akreditasi C terbesar ... pada jenjang SM dan terkecil ... persen pada jenjang SMP. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar atau yang berijazah S1 ke atas terbesar adalah pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen dan yang terendah adalah pada jenjang SD sebesar ... persen. Guru yang tersertifikasi terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Mutu SDM juga dilihat dari banyaknya kepala sekolah yang telah tersertifikasi. Kepala sekolah tersertifikasi terbesar pada jenjang SD sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar ... persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar ... persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada jenjang SMP yaitu sebesar ... persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar ... persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen. Fasilitas tempat ibadah terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SD sebesar ... persen. Fasilitas toilet dan air bersih yang seharusnya ada pada setiap jenjang pendidikan ternyata terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan orang tua siswa. Dari kelima partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Provinsi dengan persentase terbesar pada jenjang SM dan terkecil adalah Yayasan pada jenjang SD. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat pada jenjang SMP sebesar ... persen terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Partisipasi orang tua siswa lebih banyak terdapat pada jenjang SMP sebesar ... persen. Partisipasi pemerintah provinsi lebih banyak pada jenjang SM sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SMP sebesar ... persen. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota lebih banyak pada jenjang SMP/MTs sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Tabel 3.6 Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2015/2016 No 1

Komponen Sekolah


SD

MI

19,095

3,956

SDLB 161

PAKET A

SD+MI+SDLB +PAKET A 23,212

Halaman 30 / 40

2

3

a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru menurut usia a. Usia 6-7 tahun b. Usia lainnya Siswa baru menurut asal a. Tamatan TK b. Rumah Tangga Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun b. perempuan - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 1


18,056 1,039 19,095 4,689 12,702 707 590 407 460,916 424,574 36,342 460,916 404,966 55,950 2,983,95 6 225,925 2,671,31 7 86,714 2,983,95 6 1,497,79 2 125,327 1,318,42 1 54,044 1,486,16 4 100,598 1,352,89 6 32,670 2,983,95 6 2,662,78 8 321,168 2,885,45 9 509,617

114 3,842 3,956 807 2,482 402 99 166 122,056 100,411 21,645 122,056 92,825 29,231 612,340

10,309

2,914

18,209 5,003 23,213 5,520 15,248 1,138 713 593 582,972 524,985 57,987 582,972 497,791 85,181 3,609,519

68,680 530,053

513 5,747

18 643

295,136 3,207,760

13,607 612,340

4,049 10,318

2,253 2,914

106,623 3,609,528

300,754

5,972

1,635

1,806,153

37,385 256,389

302 3,413

16 361

163,030 1,578,584

6,980 311,586

2,257 4,337

1,258 1,279

64,539 1,803,366

31,295 273,664

211 2,334

2 282

132,106 1,629,176

6,627 612,340

1,792 9,447

995

42,084 3,605,743

42,372

3,466

2,708,626

569,968 604,140

5,981

897,117 3,489,599

112,322

39 122 162 24 64 29 24 20

621,939

Halaman 31 / 40

4

5

6 7

8 9

b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Siswa menurut tingkat th 2014/2015 a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Mengulang a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Putus sekolah a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut Sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik


476,029 478,696 470,224 466,807 484,086 2,976,83 9 493,588 502,989 484,482 481,790 492,316 521,674 63,454 21,445 14,065 11,839 8,499 6,007 1,599 2,689 442 381 351 554 611 350 493,290 192,419 27,159 165,260

103,355 98,828 93,515 87,400 116,920 573,439

579,384 577,524 563,739 554,207 601,006 3,550,278

110,431 103,092 96,454 91,614 87,814 84,034 12,022 4,457 2,396 2,322 1,482 1,102 263 1,057 168 139 193 232 173 152 79,331 48,894 8,694 40,200

1,826 383 1,443

1,379 946 264 682

604,019 606,081 580,936 573,404 580,130 605,708 75,476 25,902 16,461 14,161 9,981 7,109 1,862 3,746 610 520 544 786 784 502 574,000 244,085 36,500 207,585

192,419

48,894

1,826

946

244,085

121,292 71,127 192,419 100,746 84,538 119,018 131,810 79,002

9,114 39,780 48,894 18,596 30,298 27,643 26,855 17,363

944 882 1,826 479 1,071

175 759 946 6 928 130

131,525 112,548 244,085 119,827 116,835 146,791 158,665 96,365

Halaman 32 / 40

10

11

12

13

b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak

32,615 3,007 10,346 6,840 12,517 10,722 1,795 8,416

6,504 370 2,555 63 1,916 1,591 325 1,966

39,119 3,377 12,901 6,903 14,433 12,313 2,120 10,382

7,187 1,229 9,144

1,591 375 1,680

8,778 1,604 10,824

8,583 561 1,200 1,022 178

1,523 157 257 187 70

10,106 718 1,457 1,209 248

Tabel 3.7 Kinerja Mutu Pendidikan Tahun 2015/2016 Tabel 3.8 Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2015/2016

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Tabel 3.9 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD Tahun 2015/2016

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Tabel 3.10 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP Tahun 2015/2016


Halaman 33 / 40

3. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)) Tabel 3.11 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM Tahun 2015/2016

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)) Tabel 3.12 Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA Tahun 2015/2016

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)) Tabel 3.13 Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok Tahun 2015/2016


Halaman 34 / 40

C. Efisiensi Internal Pendidikan Tabel 3.14 Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2015/2016 Tabel 3.15 Siswa Terbuang dan Putus Sekolah Tahun 2015/2016 Tabel 3.16 Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang Tahun 2015/2016 Tabel 3.17 Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2015/2016


Halaman 35 / 40

D. Kinerja Pendidikan Tabel 3.18 Kinerja Pendidikan Tahun 2015/2016


Halaman 36 / 40

BAB IV PENUTUP Pada akhir laporan profil pendidikan yaitu pada bab IV akan dijelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari kinerja yang ada dari pendidikan dasar sampai menengah. Berdasarkan kesimpulan tentang pendidikan dasar dan menengah, maka dapat disusun saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota atau propinsi.

A. Simpulan Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dipandang dari segi pemerataan) Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD, dilanjutkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat berbagai kondisi di masyarakat yang belum merata. Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD dan SMP, maka pada jenjang SMP tidak terlihat perbedaan jender, sedangkan dari segi kota dan desa, pada jenjang SD tidak terlihat perbedaan antara kota dan desa. Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya, yaitu APM pada jenjang pendidikan SM lebih rendah dari pada jenjang SMP dan SD. Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara jenjang SD dengan SMP apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar ... persen. Demikian juga untuk jenjang SM. Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SMP, dimana tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi. 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu) Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SM guru yang layak mengajar paling besar yaitu ... persen dan yang paling rendah pada tingkat SD yaitu sebesar ... persen. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SM dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu ... persen di tingkat SD, ... persen di tingkat SMP, dan ... persen di tingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki lapangan olahraga yaitu ... persen di tingkat SD, ...


Halaman 37 / 40

persen di tingkat SMP, dan ... persen di tingkat SM. Laboratorium yang harus dimiliki oleh semua SMA dan MA, pada kenyataannya masih ada sekolah yang belum memiliki yaitu sebanyak ... persen. Hal yang sama terjadi pada ruang keterampilan hanya ... persen yang telah memiliki, bimbingan penyuluhan hanya sebesar ... persen telah memiliki, sedangkan ruang serba guna yang dimiliki hanya sebesar ... persen. Pada kenyataannya, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak dari pemerintah pusat baik pada tingkat SD maupun SMP yaitu ... persen untuk SD dan ... persen untuk SMP jika dibandingkan dengan orang tua atau pemerintah daerah, sedangkan pada tingkat SM yang terbesar adalah dari pemerintah provinsi sebesar ... persen. 3. Dipandang dari segi relevansi) Relevansi di SD, ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah pada bidang pertanian dengan mata pelajaran yang dikembangkan adalah rekayasa teknologi pertanian. Relevansi di SMA ditunjukkan dengan penjurusan yang dilakukan, ternyata ... persen telah menggunakan gabungan antara prestasi dan minat. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah teknologi rekayasa. 4. Dipandang dari segi efisiensi internal) Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun-siswa terbuang, tahun masukan per lulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jumlah keluaran, ternyata yang paling tinggi adalah SMP dan paling rendah adalah SD. Dari tahun-siswa yang paling tinggi pada tingkat SMP dan paling rendah pada tingkat SM. Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tingkat SMP untuk putus sekolah dan tingkat SM untuk mengulang. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SMP dan SM memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu SD, sedangkan lama belajar putus sekolah adalah untuk tingkat SM dan lama belajar kohort adalah SMP. Dalam kaitan dengan tahun-siswa terbuang, ternyata yang terbesar ada pada tingkat SD dan terendah pada tingkat SMP. Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka jenis sekolah SD yang paling boros biayanya, sedangkan yang paling tidak boros adalah SM. Untuk melihat efisien tidak suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun-masukan per lulusan dan rasio keluaran/masukan, angka terbesar terdapat pada tingkat SD dan terendah terdapat pada tingkat SMP. B. Rekomendasi Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai


Halaman 38 / 40

berikut: 1. Rendahnya APK, terlebih APM, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga APK dan APM tingkat SM dapat ditingkatkan. 2. Perbedaan jender masih terasa pada tingkat SMP, hal ini terlihat dari rendahnya APK perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga siswa perempuan yang bersekolah di tingkat SMP dapat ditingkatkan, misalnya dengan memberikan beasiswa, JPS atau penanganan khusus lainnya. 3. Perbandingan antarjenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih antara tingkat SD dengan tingkat SM, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SD dapat ditingkatkan menjadi SMP atau menambah SMP dan SM. 4. Angka melanjutkan masih rendah, lebih-lebih pada tingkat SM, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah. 5. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD. 6. Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat SD perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa, JPS atau bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah yang bersangkutan. 7. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu dipikirkan penyesuaian ijazah yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya. 8. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat. 9. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM. 10. Perlu dipikirkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pembiayaan sekolah dari tingkat SD sampai SM sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. 11. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah masing-masing. 12. Perlu dilakukan penjurusan di SMA menggunakan prosedur gabungan antara prestasi dengan minat sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu. 13. Perlu dikaji ulang kelompok SMK di daerah sehingga lulusannya dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dan mengurangi migrasi. 14. Agar tidak terjadi pemborosan biaya yang sangat besar pada tingkat ,maka pada setiap jenis sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang (lihat butir 6) untuk semua jenis sekolah.


Halaman 39 / 40

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS (2014). Jawa Tengah Dalam Angka 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Profil Pendidikan Tahun 2015/2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Profil Pendidikan Jawa Tengah 2013/2014 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2013). Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 20-05-17, 10:21:33 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Halaman 40 / 40

2016

Recommend Documents