2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 27 APRIL 2016

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 35/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik [Pasal 33 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Ibnu Utomo 2. Yuli Zulkarnain 3. R. Hoesnan, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 27 April 2016, Pukul 14.05 – 14.31 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Manahan MP Sitompul 3) Patrialis Akbar Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Ibnu Utomo 2. Yuli Zulkarnain 3. Hoesnan B. Kuasa Hukum: 1. Humphrey R. Djemat 2. Andika Wisnu Prabowo 3. Dwi Darojatun Suwito 4. Daya Perwira Dalimi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.05 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Sidang dalam perkara Nomor 35/PUU-XIV/2016 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pertama-tama sebelum kita mulai, kami mohon maaf karena jadwal kita sebelumnya mestinya pukul 13.30 WIB, berhubung sidang sebelum ini juga molor, kami tadi selesai sidang pukul 13.30 WIB lewat sehingga waktu kurang lebih 30 menit kita gunakan untuk ... untuk salat dan makan siang, mohon maaf untuk itu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Bisa dimaklumi, Yang Mulia.

3.

KETUA: ASWANTO Ya, baik, terima kasih. Agenda kita pada hari ini adalah sidang pendahuluan kedua, yaitu perbaikan. Naskah perbaikannya sudah kami terima, tetapi kita tetap memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan garis-garis besar, terutama perbaikan yang sudah dilakukan untuk melengkapi apa yang disarankan oleh Panel pada sidang pendahuluan yang pertama, dalam waktu yang tidak terlalu lama karena ini akhirnya bergeser semua, pukul 14.00 WIB ada jadwal Pleno, tapi kita geser karena sidang sebelumnya yang bergeser. Silakan, Pak.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Baik, Yang Mulia terima kasih. Kami akan menyesuaikan dengan waktunya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami yang hadir pada hari ini, saya Humprey R. Djemat. Sebelah kiri saya, Andika Wisnu Prabowo. Dan sebelah kirinya lagi, Dwi Darojatun Suwito. Dan kemudian yang paling ujung adalah Daya Perwira Dalimi. Kami sebagai Kuasa Hukum dari Saudara Ibnu Utomo, sebelah kanan sekali, dan kemudian Saudara Yuli Zulkarnain sebelahnya lagi, dan yang terakhir ini Saudara Hoesnan yang pada saat sidang kemarin belum sempat hadir karena sakit, sekarang hadir. Jadi, semuanya sudah alhamdulillah lengkap.

1

Majelis Hakim yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan ringkasan atau pokok-pokok perbaikan permohonan yang kami ajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji ketentuan atau norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, selanjutnya disebut Undang-Undang Partai Politik terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kepastian Hukum dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Kebebasan Berserikat dan Berkumpul sebagai batu uji. Majelis Hakim yang kami hormati, adapun perbaikan yang kami lakukan pada tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut. 1. Pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak ada perubahan. 2. Pada bagian kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, yaitu identitas Para Pemohon, kami melengkapi dengan nama jabatan Para Pemohon, sebagai pengurus pada DPW PPP Kalimantan Barat atau sebagai anggota PPP dengan menambahkan bukti berupa kartu anggota Partai PPP yang masing-masing ditandai dengan bukti P-4D, P-4E, dan P-4F. Kerugian konstitusional Para Pemohon, yakni Para Pemohon selaku pengurus dan Anggota PPP yang beriktikad baik yaitu dengan telah mengikuti dan mematuhi hasil penyelesaian perselisihan internal PPP yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik menjadi tidak mempunyai kekuatan kepastian karena tidak jelas atau tidak pastinya. a. Bagaimana keberlakuan atau kekuatan mengikat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht dalam perkara perselisihan internal partai politik terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI selaku badan atau pejabat pemerintahan? b. Bagaimana penerbitan surat keputusan atau beschikking pengesahan perubahan susunan kepengurusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI? Untuk pengurusan partai politik yang dinyatakan sah oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht yang juga tidak diatur dengan jelas dalam Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik. Ketidakpastian dan ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kepengurusan partai politik yang sah di tempat Para Pemohon bernaung atau PPP karena meskipun penyelesaian perselisihan telah dituntaskan sesuai dengan norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dimana putusan pengadilan yang inkracht menyatakan susunan kepengurusan yang sah adalah kepengurusan di bawah Djan Faridz. Namun, Menteri Hukum dan HAM RI memberikan pengesahan untuk kepengurusan 2

yang tidak diakui bahkan telah ditolak keabsahannya oleh putusan pengadilan yang inkracht. Artinya, norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik mengenai penyelesaian perselisihan internal partai politik dan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik yang mengatur kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI untuk memberikan pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik telah diundangkan dengan materi yang multitafsir dan tidak berkepastian. Akibatnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah menafsirkan bahwa ia tidak terikat pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UndangUndang Partai Politik dan dalam menerbitkat surat keputusan (beschikking), pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik, ia tidak perlu mengikuti atau mengacu pada hasil proses hukum berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik. Selanjutnya, Majelis. Ketidakpastian dan ketidakjelasan norma hukum dalam Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik tersebut pada akhirnya merugikan hak konstitusional Para Pemohon sebagai anggota dan pengurus PPP untuk mendapatkan kepastian hukum karena Para Pemohon sebagai pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat telah mendapatkan SK dari kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz, yaitu kepengurusan DPP PPP yang sah berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI. Namun, Pasal 23 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik membuka penafsiran bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak terikat atas putusan kasasi dan berwenang menentukan keabsahan susunan kepengurusan DPP PPP selain atau berbeda dari yang dinyatakan sah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Akibatnya, timbulah persepsi kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan H. Djan Faridz beserta kepengurusan daerah PPP di bawahnya, termasuk Para Pemohon, bukan kepengurusan PPP yang sah karena tidak mendapat pengesahan dari pemerintah cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Keabsahan status Para Pemohon sebagaimana … sebagai pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat pun dipertanyakan dan menjadi kurang dipercaya oleh masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat karena timbul persepsi Para Pemohon bukanlah pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat yang sah. Akibatnya, Para Pemohon menjadi kesulitan untuk menjalankan tugas kepartaian sebagai pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat, antara lain. a. Kesulitan dalam melakukan pendataan anggota PPP.

3

b. Tidak dapat menduduki dan menggunakan gedung Kantor DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menjalankan tugastugas kepartaian. c. Kesulitan melakukan asistensi dan advokasi terhadap masyarakat khususnya terhadap simpatisan PPP dalam berbagai masalah, seperti pengurusan legalitas tanah maupun usaha. d. Kesulitan dalam proses pembangunan rumah ibadah yang dibangun oleh para simpatisan PPP di Kalimantan Barat. Selain kerugian faktual tersebut, ada juga kerugian bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, yaitu kesulitan Para Pemohon bersama pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Barat lainnya untuk mengajukan pasangan bakal calon kepala daerah, yaitu Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 serta Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Pontianak pada tahun 2017 karena salah satu syarat untuk dapat mendaftarkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah persetujuan dari kepengurusan pusat partai politik yang sah dan dibuktikan dengan keputusan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI atas kepengurusan tingkat pusat tersebut. Perlu kami tambahkan pada beberapa daerah lain, kami ketahui hal ini telah menjadi kerugian yang bersifat aktual karena pada pemilihan umum kepala daerah yang lalu kader-kader PPP tidak dapat maju atau mengajukan bakal calon kepala daerah seperti daerah Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, NTB. Dengan telah terjadinya kerugian konstitusional secara faktual maupun kerugian konstitusional bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi sebagai akibat tidak didapatkannya kepastian hukum bagi Para Pemohon sebagai pengurus dan anggota PPP, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo. 3. Pada bagian alasan-alasan diajukannya permohonan pengujian undang-undang sesuai dengan masukan dari Yang Mulia Panelis Hakim Konstitusi pada persidangan yang lalu yang mempertanyakan adakah norma lain selain norma dalam Pasal 33 yang dapat diuji dan berhubungan, kami adakan perbaikan sebagai berikut. Norma yang dimohonkan untuk diuji tidak hanya Pasal 33 UndangUndang Partai Politik, namun juga Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur mengenai kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI menerbitkan keputusan atau ketetapan perubahan susunan kepengurusan partai politik yang kami lihat sangat berkaitan erat dengan kerugian konstitusional Para Pemohon. 1. Alasan permohonan pengujian norma Pasal 23 ayat (2) UndangUndang Partai Politik adalah pada satu sisi, norma tersebut 4

membebankan kewajiban untuk melakukan pendaftaran perubahan kepengurusan partai politik dalam waktu 30 hari. Norma ini secara logika tidak akan dapat diterapkan apabila terjadi perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan dalam suatu partai politik seperti terjadinya dualisme kepengurusan karena apabila terjadi perselisihan, maka pendaftaran susunan kepengurusan yang diikuti dengan pengesahan perubahan susunan kepengurusan belum dapat dilaksanakan. Sementara itu, untuk dapat menentukan mana susunan kepengurusan yang sah harus ditempuh proses penyesuaian berdasarkan norma Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang akan menghabiskan waktu tidak kurang dari 150 hari. Artinya, setelah perselisihan diselesaikan dengan ditentukannya susunan kepengurusan yang sah, susunan kepengurusan yang telah dinyatakan sah oleh putusan pengadilan tidak akan dapat memenuhi syarat pendaftaran 30 hari tersebut. Selanjutnya, anggota dan para pengurus partai politik yang mengalami perselisihan internal menjadi tidak mendapatkan kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu, kami berpandangan norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik adalah inkonstitusional apabila tidak mengecualikan partai politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang diselesaikan oleh mahkamah partai politik atau diselesaikan melalui pengadilan berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik. 2. Alasan permohonan pengujian norma Pasal 23 ayat (3) UndangUndang Partai Politik. Sebagaimana tadi telah kami sampaikan, yaitu norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik tidak memberikan kepastian hukum apabila diterapkan pada partai politik yang sedang atau pernah mengalami perselisihan internal oleh karena norma Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik mengatur mengenai penerbitan atau penetapan perubahan susunan kepengurusan partai politik yang masih digantungkan pada norma Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik, maka norma Pasal 23 ayat (3) juga tidak menjadi tidak dapat diterapkan dan tidak memberikan kepastian hukum bagi partai politik yang mengalami perselisihan. Lebih lanjut, norma Pasal 23 ayat (3) adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau inkonstitusional. 3. Alasan permohonan pengujian norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik. Norma Pasal 33 yang mengatur hukum acara penyelesaian perselisihan internal partai polik dalam pandangan kami bermasalah karena dalam norma tersebut sama sekali tidak 5

diatur mengenai keberlakuan atau kekuatan mengikat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dapat menafsirkan yang tidak terikat pada putusan kasasi tersebut. Akibat lebih lanjut, dalam pelaksanaan kewenangannya untuk menerbitkan keputusan pengesahan susunan kepengurusan partai politik berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik, dapat saja ia melaksanakan kewenangan tersebut secara bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Hal ini mengakibatkan anggota dan pengurus suatu partai politik yang mengalami perselisihan menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Dengan tidak adanya kepastian hukum bagi anggota dan pengurus daerah partai politik sebagaimana telah diilustrasikan di atas, maka pemberlakuan norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akibat lebih lanjut, norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik yang inkonstitusional tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik juga mengancam dan merugikan hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul dalam suatu partai politik karena bagaimanapun kepengurusan suatu partai politik dipilih dan dibentuk secara demokratis oleh para anggotanya bahkan dibenarkan oleh putusan pengadilan yang telah inkracht. Ternyata pilihan tersebut dapat dianulir oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan menerbitkan suatu keputusan atau beschikking yang berbeda. Dengan demikian, pemberlakuan norma Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik telah melanggar atau bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akibat lebih lanjut, norma Pasal 33 UndangUndang Partai Politik yang inkonstitusional tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan alasan-alasan tadi, maka para Pemohon memandang diperlukan suatu keputusan dari Mahkamah Konstitusi agar menyatakan norma Pasal 33, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Partai Politik inkonstitusional bersyarat atau conditionally unconstitutional sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan wewenang akibat ketidakjelasan atau ketidakpastian aturan dengan putusan sebagai berikut. 1. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak mengecualikan bagi partai politik yang sedang terjadi perselisihan internal yang 6

2.

3.

4.

diselesaikan oleh mahkamah partai politik atau diselesaikan melalui pengadilan. Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak tercantum frasa atau

setelah diterimanya putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal terjadinya perselisihan internal partai politik.

Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik adalah inkonstitusional sepanjang tidak tercantum frasa putusan

pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dilaksanakan oleh Menteri dan susunan pengurus sesuai putusan mahkamah partai politik atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tidak dilaksanakan oleh Menteri dalam waktu tujuh hari setelah diterimanya putusan dinyatakan sebagai susunan pengurus yang sah.

Selanjutnya pada bagian permohonan provisi, Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan, dalam permohonan kami telah kami uraikan adanya kerugian konstitusional para Pemohon yang kehilangan hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Kerugian konstitusional akibat ketidakjelasan norma Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik saat ini terancam semakin membesar karena acara muktamar islah atau muktamar luar biasa atau muktamar 8 yang digelar di Asrama Haji Pondok Gede berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tidak sinkron atau tidak sejalan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht telah selesai dilaksanakan. Dengan mengingat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebelumnya telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.AH.11.01 Tahun 2016 tentang Pengesahan Kembali Susunan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Hasil Muktamar Bandung Tahun 2011, bukti P-7 yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K/PDT.SUS-PARPOL/2015 sebagai akibat materi dalam norma Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik yang tidak memberikan kepastian dan kejelasan, maka sangat beralasan bagi Para Pemohon untuk khawatir Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI akan menggunakan kewenangannya dengan mendasarkan pada 7

Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik untuk mengesahkan kepengurusan hasil muktamar ulangan atau muktamar luar biasa atau yang disebut juga muktamar islah PPP yang abalabal atau ilegal tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini mohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan suatu putusan sela yang amarnya menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 23 Undang-Undang Partai Politik, yakni kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerbitkan surat keputusan atau beschikking atau penetapan tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan partai politik sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terhadap pokok permohonan dalam perkara a quo. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, oleh karena demikian penting dan mendesaknya putusan provisi tersebut, kami rasakan tidak ada pilihan lain, maka perkenankanlah kami memberanikan diri untuk memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar segera, tanpa untuk mendikte Majelis Hakim Yang Mulia, menjatuhkan putusan provisi tersebut dalam waktu yang sesegera mungkin. Demikianlah pokok-pokok atau intisari permohonan kami kepada Mahkamah Konstitusi. Apabila Hakim Konstitusi Yang Mulia berpandangan lain, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Hakim Konstitusi Yang Mulia selaku pengawal konstitusi untuk dapat memberikan putusan yang dapat melindungi hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi itu sendiri. Atas segala perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 5.

KETUA: ASWANTO Baik, terima kasih, Pak.

6.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya mau konfirmasi saja, ini memang belum diperiksa, ya untuk buktinya. Itu permohonan pengajuan susunan pengurus yang diajukan ke Menteri Hukum dan HAM pada sebelum dilaksanakan muktamar yang juga Saudara khawatirkan tadi, itu ada enggak dilampirkan permohonannya?

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ada, Yang Mulia.

8

8.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ada. Bukti P berapa itu?

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Maksudnya, Konstitusi.

10.

Yang

Mulia,

kepada

Mahkamah

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Bukan, kan Saudara pengesahan keputusan (…)

11.

permohonan

pernah

mengajukan

permohonan

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Betul, ya.

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ke Kementerian Hukum dan HAM.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Sudah, Yang Mulia.

14.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Sudah. P berapa itu?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Sudah berkali-kali.

16.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Enggak, dilampirkan ke sini, enggak?

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Belum, Yang Mulia.

18.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Itu yang ditanya. 9

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Oke. Kalau itu belum, Yang Mulia.

20.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Belum, ya?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Belum, Yang Mulia.

22.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Apa Saudara juga mendapatkan kekhawatiran Saudara terhadap putusan … Saudara diminta putusan provisi di sini karena ada kekhawatiran. Apakah Saudara juga sudah punya susunan pengurus yang Saudara katakan yang diajukan ke Menkumham?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Kita belum mendapatkan, tapi menjadi berita di mana-mana.

24.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, yang saya tanya itu.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Belum.

26.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Belum dapat, ya?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Belum dapat, Yang Mulia.

28.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Ya, nanti kalau misalnya di perjalanan itu ditemukan apa, itu boleh disampaikan, ya.

10

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Terima kasih, Yang Mulia.

30.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Karena kan, Saudara minta provisi dan Saudara khawatir, kan?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ya, betul, Yang Mulia.

32.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Nah, kalau khawatir apa alasan khawatirnya? Alasannya kan, hanya disahkan? Kan begitu, ya?

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Betul, Yang Mulia.

34.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Sedikit mengingatkan kembali apa yang pada sidang yang lalu pernah saya singgung juga. Apakah pernah beschikking ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM itu pernah diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara apa tidak? Itu penetapan hasil muktamar ke-7 … eh, ke-8 di Surabaya maupun muktamar yang terakhir ini, apakah pernah diajukan ke peradilan TUN atau tidak? Saya membacanya sepertinya belum ada di dalam permohonan ini. Atau kalau boleh secara lisan pun ini juga boleh dijawab.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ya, sudah, Yang Mulia.

36.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ada, ya?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Untuk yang muktamar yang dilakukan di Surabaya, yaitu pada tanggal 15 Oktober tahun 2014 yang kemudian diberikan

11

pengesahannya oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 28 Oktober 2014. 38.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Artrinya sudah ada di sini, ya?

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ya.

40.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Oke.

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Dan (…)

42.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Itu yang … itu yang penting.

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Itu sudah kita lakukan ajukan gugatan di PTUN.

44.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik.

45.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Dan sudah dikabulkan dan sudah inkracht. Itu yang kita sebut Perkara Nomor 504.

46.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Ke peradilan TUN itu, ya?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Betul. Betul, Yang Mulia.

12

48.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, terima kasih.

49.

KETUA: ASWANTO Baik, terima kasih. Pemohon mengajukan bukti ya, P-1 sampai P7. Khusus untuk P-4 terdiri dari P-4A, P-4B, P-4C, P-4D, P-4E, P-4F, ya? Kita sudah verifikasi dan benar adanya, kita sahkan sebagai bukti, ya?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ya, Yang Mulia.

51.

KETUA: ASWANTO P-1 sampai P-7 dan khusus untuk P-4 mulai dari P-4A, P-4B, P-4C, P-4D, P-4E, sampai P-4F?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Betul, Yang Mulia.

53.

KETUA: ASWANTO KETUK PALU 1X Masih ada yang ingin disampaikan?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ya, itu saja, Yang Mulia.

55.

KETUA: ASWANTO Baik.

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Kami terus terang menjadi sangat cemas sekali mengenai kepastian hukum kami ini. Kami mohonkan sekali lagi untuk putusan provisinya atau penetapan provisinya.

13

57.

KETUA: ASWANTO Baik. Kami Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apa pun nanti yang diputuskan oleh Rapat Permusyawaratan Hakim itulah yang kita akan sampaikan kepada Para Pemohon. Oleh sebab itu, untuk sidang berikutnya (…)

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Ada lagi, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

59.

KETUA: ASWANTO Silakan.

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Berkaitan dengan pertanyaan Yang Mulia tadi yang Bapak Patrialis Akbar yang berkaitan dengan beberapa … apa … dokumen, apakah bisa kita sampaikan dalam waktu sesegera mungkin?

61.

KETUA: ASWANTO Saya kira bisa. Silakan disampaikan saja langsung ke bagian Kepaniteraan, Pak.

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: HUMPREY R. DJEMAT Terima kasih, Yang Mulia.

63.

KETUA: ASWANTO Baik. Baik, sidang pendahuluan pertama dan kedua kita sudah selesaikan. Kami tinggal menyampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, apapun yang diputuskan nanti oleh Rapat Permusyawaratan itulah yang akan kita sampaikan.

14

Oleh sebab itu, untuk sidang berikutnya tinggal menunggu pemberitahuan dari Mahkamah. Dan karena tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka sidang pada hari ini kita anggap selesai. Sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.31 WIB Jakarta, 27 April 2016 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15