RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 88/PUU-XIV/2016 Syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta I. PEMOHON 1. Raden Mas Adwin Suryo Satrianto (Pemohon I) 2. Supriyanto, S.E. (Pemohon II) 3. Anggiastri Hanantyasari Utami (Pemohon III) 4. Dra. Masruchah (Pemohon IV) 5. Prof. Dr. Saparinah Sadli (Pemohon V) 6. Sjamsiah Achmad, M.A (Pemohon VI) 7. Dra. Siti Nia Nurhasanah (Pemohon VII) 8. Ninuk Sumaryani Widiyantoro (Pemohon VIII) Kuasa Hukum Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Victor Santoso Tandiasa, SH., MH., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2016 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY) III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 1
-
Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) 1. Pemohon I adalah Abdidalem Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat; 2. Pemohon II adalah bagian dari warga Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang bekerja sebagai perangkat desa; 3. Pemohon III adalah warga Daerah Istimewa Yogyakarta yang beraktifitas dan menjabat dibagian pawiyatan/pendidikan, sebagai wakil dari Pengageng; 4. Pemohon IV adalah warga negara Indonesia penggiat anti diskriminasi dan lebih dari
20 (dua puluh) tahun selalu aktif memperjuangkan dan
mengadvokasi hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan; 5. Pemohon V adalah aktivis perempuan yang pernah menjabat sebagai Ketua Komnas Perempuan tahun 1998; 6. Pemohon VI adalah warga Negara Indonesia yang dulunya bekerja sebagai PNS LIPI yang konsen pada perjuangan kesetaraan gender perempuan. Setelah pensiun dari PNS LIPI, Pemohon VI tetap berjuang dan beraktifitas dalam perjuangan hak-hak perempuan; 7. Pemohon VII adalah warga negara Indonesia sebagai ketua dalam organisasi Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI), penggiat anti diskriminasi dan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan; 8. Pemohon VIII adalah aktivis yang juga merupakan warga negara Indonesia penggiat anti diskriminasi dan aktif memperjuangkan hak-hak perempuan; V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY: Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: 2
... m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. 1. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Pasal 18B ayat (1): Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. 3. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 4. Pasal 28D ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 5. Pasal 28D ayat (3): Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 6. Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang mengatur adanya kata “istri” dalam menyerahkan daftar riwayat hidup oleh calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, menimbulkan penafsiran seolah-olah harus laki-laki untuk menjadi calon gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Keistimewaan yang dimiliki Daerah Yogyakarta bukanlah pemberian negara, namun harus dimaknai sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan tertinggi oleh Pemerintah Republik Indonesia (Soekarno-Hatta) berdasarkan 3
sejarah
asal
usul
keberadaan
Daerah
Istimewa
Yogyakarta
serta
kontribusinya dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia; 3. Bila melihat seluruh norma – norma yang diatur dalam UU KDIY, terlihat ada pemisahan baik secara fungsi, tugas, kekuasaan atau kewenangan antara lembaga
negara
Kasultanan
Ngayogyakarta
Hadiningrat
sebagai
Pemerintahan tersendiri dengan lembaga negara Gubernur/Kepala Daerah Provinsi sebagai Pemerintahan tersendiri. Namun kedua lembaga negara tersebut dalam konteks figur pemimpin Sultan Kasultanan Ngayogyakarta dan Gubernur/Kepala Daerah Provinsi adalah satu kesatuan, yaitu Sultan Hamengku Buwono X; 4. Norma Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY yang berlaku untuk pengisian jabatan lembaga negara Gubernur dan Wakil Gubernur Pemerintahan Provinsi justru tidak mencerminkan norma – norma UUD 1945. 5. Sebagai lembaga negara, Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia; 6. Larangan diskriminasi terhadap wanita atau perempuan telah juga ditegaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) juncto Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 7. Posisi negara harusnya cukup netral dan tidak terlalu jauh mencampuri proses internal keraton, tanpa menghilangkan keistimewaannya; 8. Kata “istri” dalam Pasal 18 ayat (1) huruf m UU KDIY tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya dalam hal kejelasan rumusan dimana norma a quo telah menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil; VII. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan : Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara 4
kandung, istri, dan anak, mengenai kata “istri” bertentangan terhadap UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “istri atau suami”; 3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menyatakan : Calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur adalah warga negara Republik Indonesia yang harus memenuhi syarat: m. menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, mengenai kata “istri” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi “istri atau suami”; 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap kalimat “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terhadap kalimat “yang memuat, antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
5
