2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 118/PUU-XIII/2015

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 6 OKTOBER 2015

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 118/PUU-XIII/2015 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer [Pasal 353] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sumarmiasih ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 6 Oktober 2015 Pukul 14.11 – 14.51 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Aswanto 3) Suhartoyo Wiwik Budi Wasito

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muh. Daud Beureueh 2. Andi Tantowi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.11 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim, pemeriksaan Perkara Nomor 118/PUUXIII/2015, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan Pemohon perkenalkan diri dulu, yang hadir siapa?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya. Assalamualaikum wr. wb.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Yang Mulia Majelis Hakim, kami ingin memperkenalkan diri siapasiapa saja Kuasa Pemohon yang hadir di sini. Saya sendiri Muh. Daud Beureueh mewakili Kuasa Hukum. Di sebelah kanan saya ada Andi Tantowi, S.H., mewakili Kuasa Hukum dan di belakang juga turut hadir Prinsipal.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ah, Prinsipal masuk saja ke sini.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Mewakili, Pak Majelis Hakim.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh itu bukan Prinsipal?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, mewakili … apa namanya … salah satu sekretaris di perusahaan.

1

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, bukan Prinsipal yang tanda tangan di Surat Kuasa?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Bukan, bukan. Hanya menghadiri saja, Majelis Hakim.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, itu bukan Prinsipal namanya, ya. Saya tadi ingin kenal yang Muh. Daud Beureueh itu yang mana? Ternyata ini. Namanya Daud Beureueh ya, betul ya? Ini ada hubungan dengan Pak Daud Beureueh itu? Ha? Oh, keturunan jauh. Oh, gitu ya. Nanti saya pandang mana itu. Baik, jadi pada sidang pendahuluan ini, Saudara diberikan kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan saja, ya langsung saja kepada pokok permohonan, terus yang diminta itu apa, silakan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, mohon izin langsung menyampaikan, Yang Mulia. Pertama, permohonan ini kami sampaikan, kami ingin jelaskan secara singkat dulu siapa yang menjadi Pemohon. Jadi, Pemohon merupakan sebuah badan hukum yang bergerak di sektor bisnis dalam hal ini urusan rumah duka pada pengurusan jenazah di rumah duka, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat. Nah jadi bahwa primer koperasi atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto adalah sebagai penyewa sebidang atas tanah hak pakai Rumah Duka Gatot Subroto yang berhak menjalin kerja sama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana nota kesepahaman tentang sewa menyewa tanggal 27 November 2006 dengan Kodam Jaya atau Jayakarta sebagaimana diketahui oleh Pemohon. Nah, jadi sebagaimana perjanjian tersebut, kedudukan usaha Pemohon adalah di atas tanah sertifikat hak pakai Nomor 33 Departemen Pertahanan Republik Indonesia atau TNI Angkatan Darat atas nama Kodam Jayakarta, yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh Nomor 24, Senen, Jakarta Pusat. Luasnya sekitar 1.481 m2. Dengan status perjanjian, sebagai mitra kerja sama pemanfaatan tanah tersebut diperuntukkan sebagai rumah duka RSPAD oleh Pemohon. Nah, yang kami mohonkan pertama bahwa ketika Pemohon sedang menjalankan aktivitas bisnisnya, sebagaimana perjanjian tersebut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau KSAD mengeluarkan surat telegram dengan Nomor ST/1944/2015, tanggal 15 Juli Tahun 2015. Perihal, perintah segera memutuskan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset tanah TNI c.q. Kodam Jaya 2

untuk digunakan sebagai Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya dikeluarkan lagi Surat Nomor B/2131/VII/2015, Perihal peringatan kedua pengosongan Rumah Duka RSPAD Gatot Subroto yang dikeluarkan oleh Pangdam. Nah, jadi atas dikeluarkannya Surat Keputusan Pemutusan Kerja sama, maka dalam hal ini Pemohon telah mengajukan gugatan tata usaha negara melalui pengadilan tinggi militer 2. Nah, pengadilan tinggi militer kemudian memberikan satu putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengadilan militer ini tidak dapat mengadili perkara tersebut. Karena perkara tersebut tidak bisa diadili dengan dasar belum ada Peraturan Pemerintah atau perangkat kepaniteraan di tubuh militer sebagaimana Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa sejak dibentuknya undang-undang ini, maka pengadilan militer dalam waktu tiga tahun harus dibentuk lewat peraturan pemerintah. Jadi alasan dari pengadilan tinggi kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi tidak bisa mengadili karena ketiadaan perangkat karena yang diperintahkan oleh Pasal 353 Undang-Undang Peradilan Militer, disebutkan bahwa sejak tiga tahun undang-undang ini diundangkan, maka harus ada peraturan pemerintah yang mengatur. Nah, bagi kami peraturan pemerintah agak tidak tepat Majelis Hakim Yang Mulia karena dalam beberapa hukum acara peradilan tata usaha atau hukum acara peradilan khusus, misalnya seperti UndangUndang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Pengadilan Tipikor, dan juga Undang-Undang Perikanan dan lain-lain, hukum acara itu diatur melalui undang-undang. Nah, jadi karena ketiadaan ruang di pengadilan tata usaha negara militer yang tidak bisa mengadili hanya karena ketiadaan perangkat dalam hukum acara, maka kami mohonkan. Pertama, kami ingin persidangan ini, persidangan Yang Mulia, mengabulkan seluruh permohonan Pemohon. Jadi menyatakan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer, ini bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan juga menyatakan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Kemudian menyatakan Pasal 353 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Peradilan Militer Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan sepanjang dimaknai hukum acara tata usaha militer dipersamakan tata caranya sebagaimana hukum acara tata usaha negara yang diatur dalam Undang-Undang PTUN. 3

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jadi kurang-lebih singkatnya seperti itu, Yang Mulia Majelis Hakim. Karena bagi kami, peradilan itu dibentuk untuk sebagai sarana atau ruang bagi siapa pun terutama warga negara untuk mengakses keadilan. Yang kedua bahwa dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa peradilan tidak boleh menolak satu perkara yang tidak ada dasar hukumnya. Nah, ini penting bagi … apa namanya ... perbaikan ke depan, mudah-mudahan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi bisa memahami permohonan kami ini, sehingga access to justice atau akses bagi setiap warga negara bisa dipersamakan di depan hukum dan juga bisa mendapatkan kepastian dan juga keadilan. Terima kasih, Yang Mulia. 13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik, sekarang kita atau kami ingin memberikan beberapa nasihat, ya, tolong catat dengan baik-baik. Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo dulu.

14.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya perhatikan permohonan Saudara secara sistematika sebenarnya sudah cukup. Sudah sering beracara atau pernah beracara di MK?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Sudah kurang-lebih tiga kali, Yang Mulia. Tahun 2010 dan tahun 2012.

16.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Artinya sudah ... kemudian secara substansi dari kewenangan Mahkamah, sudah ada pengantar dari Saudara, sudah cukup apa ... merepresentasikan. Kemudian kedudukan hukum (legal standing) juga ... karena klien Saudara ini kan merasa dirugikan secara konstitusionalitas karena berlakunya undang-undang itu yang tidak bisa mendapatkan saluran untuk mendapatkan keadilan karena merasa bahwa tiba-tiba hubungan sewa menyewa dengan rumah sakit itu atau koperasi, ya, itu diputus oleh pangdam, atau pangab, atau menhankam?

4

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Kepala staf angkatan darat, Yang Mulia.

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kepala staf. Oh, gitu. Sementara masa sewanya ... masa kerjasamanya masih berjalan?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, masih berjalan karena perjanjiannya 20 tahun, Yang Mulia.

20.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi Anda kan juga mesti harus cermati bahwa koperasi itu sendiri kan hanya mempunyai dasar hukum hak pakai kan, hak pakai kan kekuatannya sangat terbatas, beda dengan hak guna bangunan atau hak milik. Jadi hak pakai itu, ya, sepanjang memang tanah itu akan dipergunakan kepada ... kecuali Anda bisa membuktikan sebaliknya bahwa ada bukti yang perjanjian antara pihak koperasi dengan angkatan darat. Ini melekat dengan rumah sakitnya atau terpisah sebenarnya?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Yang Mulia, izin menyampaikan. Jadi (...)

22.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jawab saja itu yang ditanya dulu.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Jadi kalau di posisinya, posisi secara teknis (...)

24.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dijawab saja yang ditanya tadi, apakah ini bagian dari rumah sakit ataukah terpisah?

25.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Bagian dari rumah sakit.

5

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bagian rumah sakit. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa itu memang ada perjanjian yang menjadi dasar antara pihak koperasi dengan rumah sakit, khususnya dengan angkatan darat, nah itu sebenarnya menjadi wanprestasi kalau memang tiba-tiba kemudian angkatan darat memutus secara sepihak, itu harus didalami. Artinya bahwa kerugian-kerugian Anda itu apakah murni masalah konstitusional berlakunya ketentuan ini karena Anda tidak tersalurkan itu juga harus dikaji secara mendalam karena apa? Karena sebenarnya kalau Anda tersumbat di peradilan tata usaha militer yang notabene belum terbentuk, sementara amanatnya kan sementara tiga tahun dari berlakunya undang-undang itu tahun 1997, ya. Mestinya tahun 2000-an mestinya sudah ada peradilan tata usaha militer meskipun peradilannya mungkin masih bergabung dengan pengadilan militer, tapi barangkali kewenangan dan hukum acaranya ada, itu mestinya kan, sehingga bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan Saudara kalau itu sudah ada sekarang. Hanya persoalannya kan … kemudian Anda sudah mencoba ke peradilan tata usaha negara?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, kami sudah ke ... apa namanya ... mencoba ke peradilan tata usaha militer karena dalam undang-undang tata usaha negara tidak termasuk keputusan TUN kalau itu keputusan yang dibuat oleh pejabat militer, seperti itu, Yang Mulia.

28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Termasuk. Sudah mencoba ke peradilan umum? PMH (Perbuatan Melawan Hukum), kalau tidak ada perjanjian kan PMH, sudah?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, bersamaan kami sudah juga ajukan.

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Sedang dalam proses juga.

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 6

Nah, itu. Artinya peradilan umum itu lebih akomodatif, artinya lebih ... lebih ... apa ... lebih luas, ya kan. Dengan Anda mendalilkan PMH atau wanprestasi? 33.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Dua-duanya, Yang Mulia.

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dua-duanya bisa digabung?

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bisa, ya?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Enggak, maksud kami penekanannya lebih pada wanprestasi.

38.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Wanprestasi. Kalau wanprestasi Anda mesti gugat koperasi dong? Ada kan, ada hubungan hukum perjanjiannya kan dengan koperasi.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, makanya yang kami lakukan (...)

40.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau wanprestasi mestinya dengan koperasi, bukan dengan angkatan darat. Angkatan darat turut tergugat, sementara kan sumber persoalannya ada pada surat angkatan darat itu kan, KSAD itu. Sebenarnya dia Tergugat I, baru koperasi turut tergugat tapi PMH. Kalau Anda tidak ... kalau Anda menyerang pihak angkatan darat enggak masuk dengan wanprestasi, pasti dengan PMH lebih luas, itu ya. Artinya begini, Pemohon, apakah Anda sudah betul-betul mengkaji bahwa ini ada persoalan betul dengan norma ini. Kalau norma ini sebenarnya norma yang ... apa ya ... yang barang yang tidak berdosa 7

sebenarnya. Yang berdosa itu adalah pelaksananya itu yang mestinya pembentuk peraturan pemerintah itu yang tidak memenuhi daripada norma ini. Perintah undang-undang kan dalam tiga tahun harus membentuk undang-undang, kalau ansih hanya mempersoalkan norma 353 ini, tapi kalau Anda dalam perspektifnya Anda lebih jauh, lebih luas, ya akhirnya karena berlakunya norma ini kemudian bisa merugikan secara konstitusionalitas klien Anda memang ya kemudian berkorelasi jadinya kalau karena tidak tersedianya peraturan pemerintah, tidak dilaksanakan norma ini, maka menjadi access to justice daripada klien Anda menjadi tersumbat. Tapi sebenarnya di depan secara kasat mata bahwa persoalannya adalah pada pemerintah ini yang belum mengeluarkan PP untuk membentuk mungkin sarana dan prasarananya peradilan tata usaha negara militer ini, tata usaha militer ya. 41.


42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tata usaha militer. Artinya silakan, nanti kalau Anda memang kekeh dengan tetap mengajukan argumentasi ini coba bagaimana Anda benturkan dengan bahwa ini betul-betul bukan persoalan kesalahan ada pada pelaksana yang mestinya menyiapkan sarana peraturan pemerintahnya itu. Ini adalah murni ada kesalahan norma. Tapi sekilas kalau pemahaman saya, ya, normanya sih kayaknya anteng-anteng saja ini, hanya kemudian tertidur pulas, karena apa? Tidak pernah dibangunkan atau ditindaklanjuti oleh PP ... dengan PP sesuai dengan perintah pasal itu. Coba nanti ... kemudian satu di dalam petitum, Anda menekankan bahwa supaya di ... apa ... diidentikkan atau dianalogkan dengan peradilan tata usaha negara hukum acaranya. Sekarang apakah sama peradilan hukum tata usaha negara dengan anu itu, artinya ada perusahaan-perusahaan enggak nanti menjadi handicap kalau ini tetap di ... bisa dimutatis-mutandiskan maksud Anda di ... anu ini kan ... di positanya ini. Kenapa Anda tidak kemudian minta saja ini dinyatakan serta merta berlaku, cuman nanti benturannya hukum acara karena sudah lewat waktu, kan? Artinya tidak ada pilihan-pilihan untuk Adik-Adik ini, tapi ya, terserah saja nanti apakah tetap dengan menyandingkan supaya diselaraskan dengan apa … dianalogkan dengan peradilan tata usaha negara ataukah tetap dengan peradilan militer … tata usaha militer yang harus segera diterbitkan peraturan pemerintahnya sebagai aturan-aturan organiknya. Kemudian menurut saya, kalau petitumnya masih seperti ini gabung saja di yang pertama ini, yang bertentangan dengan Undang8

Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang ini, langsung tempelkan di situ, Mas. Paham? Jadi, jangan terpisah begini, petitum tentang pemaknaan ini, lho, yang Saudara minta sepanjang dimaknai itu, ya itu langsung saja disebut bahwa sepanjang tidak dimaknai ini, ya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang kedua, sepanjang tidak dimaknai ini, ya, tidak mempunyai kekuatan mengikat, begitu. Jadi, tidak ada yang titik tiga ini, titik tiga ini berlebihan dan kemudian malah kehilangan apa … kaitannya dengan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, ya kan? Atau yang nomor 3 ini Anda pasang di nomor 1, itu sebenarnya sudah pas. Kemudian, yang kedua nanti tinggal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Paham, enggak? 43.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, Yang Mulia, nanti akan kami coba pindah.

44.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Paham, ya?

45.


46.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, mestinya yang ini mestinya dikasih angka 1 atau angka 2 ini, yang angka 2, mestinya ya diisi angka 3 ini, angka 3 ini diangkat ke angka 2. Baru yang kedua, seperti ini cuma ujungnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Paham, Dek? Paham, ya?

47.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, paham, Majelis.

48.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau enggak paham nanti tanya lagi. Ini dulu, Yang Mulia. Terima kasih.

49.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

9

Terima kasih, Yang Mulia. Silakan, Pak Aswanto. 50.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Saudara Kuasa Pemohon, ya, ini di Surat Kuasa Saudara itu, Surat Kuasa itu ada lima nama yang … sori, di Surat Kuasa ada empat, ya. Surat Kuasa ada empat nama, yang menerima kuasa, satu di antara empat itu belum tanda tangan, Rino Fernando, ya.

51.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, Yang Mulia.

52.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu, kemudian di permohonan muncul lima nama. Yang benar yang mana ini? Ada nama Kaguntoro, Kaguntoro, S.H., ini bukan sebagai penerima kuasa di Surat Kuasa, tapi muncul namanya di permohonan dan tidak menandatangani permohonan itu. Sudah lihat?

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Sudah, Yang Mulia.

54.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa argumennya sehingga muncul nama itu?

55.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, nanti akan kami rapikan, Yang Mulia.

56.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak, maksud saya kan dia bukan penerima kuasa, kenapa tiba-tiba muncul di situ?

57.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Kalau dari … apa namanya … di PT Sukhawati Loka Funeral itu penerima kuasa juga, Yang Mulia.

58.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

10

Di Surat Kuasa yang Saudara ajukan ini kan ada ini, Surat Kuasa khusus ini PT ini, PT Sukhawati Loka yang bertanggal 27 Agustus, kan? 59.


60.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu yang ada di situ kan Gatot, Muhammad Daud, Rino Fernando, Andi Tantowi.

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, betul, Yang Mulia.

62.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, yang si ini enggak ada, Kuntoro enggak ada namanya di Surat Kuasa, kecuali lain yang Saudara pegang, lain yang Saudara masukkan. Kalau yang kami terima ini enggak ada namanya? Di yang Saudara pegang ada namanya?

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, tidak menandatangani, Yang Mulia.

64.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kalau di sini bukan hanya menandatangani yang kami pegang, memang enggak ada namanya, enggak ada namanya di sini, yang ada cuma empat itu. Ya, nanti di apa … supaya konsisten, ya.

65.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik, kami akan perbaiki. Ya, baik, Yang Mulia.

66.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kalau memang bukan penerima kuasa, enggak usah dimasukkan. Sekalipun penerima kuasa, tapi kemudian tidak teken, kan mestinya tidak usah masuk, begitu, harus jelas, begitu ya.

67.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH

11

Baik, Yang Mulia. 68.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo sudah menyampaikan, sebenarnya secara prinsip kita bisa memahami apa yang Saudara tuangkan di dalam permohonan ini, cuma ya tadi katanya sudah punya pengalaman sampai tiga kali, coba nanti dilihat kembali sistematika permohonan. Tidak lazim menggunakan pendahuluan sebenarnya, mestinya kan identitas pihak, kewenangan MK, legal standing, posita, petitum, begitu ya. Sebenarnya yang ada di pendahuluan ini kan bisa masuk ke posita, bisa masuk ke posita itu bagian yang Saudara apa … masukkan dalam subjudul pendahuluan, itu bisa dimasukkan ke dalam bagian posita, begitu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, tadi mengulang sedikit apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo. Sebenarnya apa yang Saudara jelaskan dan apa yang Saudara tuangkan di dalam permohonan ini sangat, sangat apa … sangat terang-benderang sebenarnya bahwa sebenarnya yang Saudara persoalkan adalah karena belum adanya PP. Bukan norma karena undang-undangnya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebenarnya. Di … coba Saudara lihat di halaman 4, ya. Halaman 4 ini uraian Saudara di sana jelas bahwa sebenarnya persoalan yang muncul karena belum ada PP, gitu. Nah, Saudara harus kembali melihat apa yang sebenarnya menjadi kewenangan Mahkamah. Kewenangan Mahkamah adalah ketika ada norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Sehingga mungkin perlu Saudara merenung kembali, ini jangan-jangan tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah ini. Tapi kalau Anda yakin bahwa ini kewenangan Mahkamah, maka Anda harus meyakinkan kami bahwa persoalannya bukan persoalan implementasi, tapi ini persoalan norma. Ini kan persoalan. Kalau Saudara mengatakan, “Ini terjadi karena PP belum dibentuk,” gitu. Tadi Yang Mulia sudah mengatakan, ya kalau PP belum dibentuk kan mestinya yang bertanggung jawab yang punya kewenangan untuk membentuk PP, gitu. Bukan, bukan … apa namanya … undang-undangnya yang bermasalah. Atau bukan undang-undangnya yang kemudian dianggap menyalahi norma yang ada di dalam konstitusi, gitu. Nah, itu nanti Anda harus yakinkan kami bahwa … tidak, ini bukan persoalan implementasi. Ini adalah persoalan norma. Bahkan untuk lebih meyakinkan lagi, mestinya Saudara juga menguraikan bahwa ini memang persoalan norma dan Anda harus meyakinkan bahwa kalau norma ini katakanlah dibatalkan atau katakanlah ditafsirkan lain, maka kerugian atau potensi kerugian konstitusional klien Saudara itu tidak akan terjadi. Itu harus Saudara urai secara apa … secara tuntas bahwa 12

dengan adanya norma ini kerugian konstitusional kami gini. Bukan kerugian ekonomi, harus kerugian konstitusional. Ekonomi itu mungkin hanya dampak. Tetapi secara substantif mesti Saudara menampakkan di dalam uraian bahwa kerugian ini adalah kerugian konstitusional. Dan kerugian konstitusional itu akan menjadi pulih kalau norma ini di apa … dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat atau diubah, atau ditafsirkan lain, gitu. Itu yang saya kira harus Saudara perkuat di posita. 69.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik, Yang Mulia.

70.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang terakhir, ini petitum Saudara. Ini petitum Saudara juga tadi selain yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi, di petitum Saudara ini kan jadi … jadi apa … jadi agak aneh, gitu ya. Petitum yang pertama itu kan Saudara meminta untuk apa … dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, kan? Lalu kemudian, petitum berikutnya meminta Mahkamah untuk menafsirkan. Kok sudah dibatalkan, baru ditafsir lagi? Gimana itu ceritanya itu? Ada poin yang meminta supaya dinyatakan bahwa petitum ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya?

71.


72.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu kemudian, poin berikutnya Saudara meminta supaya ini … supaya ditafsir. Jadi, dua permintaan yang kontradiktif. Pada satu sisi dinyatakan tidak berlaku, dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar. Tapi kemudian di sisi lain, Saudara juga meminta ditafsir, gitu ya. Nanti disinkronkan kembali.

73.


74.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

13

Lalu kemudian sebenarnya, kebiasaan di Mahkamah pada bagian petitum itu sebenarnya ya tidak perlu lagi mencantumkan pasal … pasal Undang-Undang Dasar yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Pasal-pasal yang dijadikan sebagai landasan pengujian, itu mesti Saudara elaborasi di posita. Saudara harus me … apa … elaborasi antara dalil Saudara atau norma yang ada di dalam Undang-Undang yang Saudara uji, Saudara hadap-hadapkan dengan norma yang ada di dalam pasal Undang-Undang Dasar, yang dijadikan sebagai landasan pengujian. Dan kemudian nanti di petitum, Saudara tinggal mengulang lagi atau menyatakan lagi bahwa memang pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya. 75.


76.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nanti disinkronkan, ya.

77.


78.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih, cukup, Yang Mulia.

79.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Prof. Aswanto. Saya mau menambahkan ya.

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Silakan, Yang Mulia.

81.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Sumarmiasih ini direktur apa direktur utama?

82.


14

Direktur. 83.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Direktur, ya. Ada direktur utamanya enggak PT itu?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, direkturnya Pak yang … apa namanya ... selama ini menandatangani berbagai … apa namanya ... surat menyurat dan sebagainya.

85.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, bukan selama ini. Yang ditanya, dia punya dirut apa enggak?

86.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, ada, Yang Mulia.

87.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada. Coba dilihat lagi anggaran dasarnya, ya, yang berwenang untuk mengajukan permohonan ke lembaga peradilan itu siapa.

88.


89.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cek, ya, anggaran dasar. Kemudian dalam surat kuasa khusus ini Saudara mengatakan mendampingi pemberi kuasa sebagai penggugat, ya. Nah, ini diganti sebagai Pemohon, ya.

90.


91.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Di sini kan enggak ada gugatan di sini.

92.


15

Baik, Yang Mulia. 93.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian dalam surat kuasa juga Saudara mengatakan berwenang juga untuk menerima perdamaian, nah, ini enggak ada di sini perdamaian, ya. Kalau memang dicabut, cabut gitu enggak ada, mau damai sama siapa di sini, tidak ada ya.

94.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik.

95.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Karena kita kan pengujian konstitusional atas norma. Kemudian di sini juga Saudara mengatakan termasuk tidak terbatas mengajukan banding kasasi. Putusan MK bisa banding kasasi enggak? Enggak ada, ya. Nah, ini juga diubah, ya. Kemudian di sini ada ketentuan HIR RBg atau Rv KUHAP, kita pakai itu enggak di MK ini? Enggak juga. Jadi surat kuasanya tolong disesuaikan, ya, untuk mengajukan permohonan di MK, ya, banyak sekali catatannya itu. Saya ingin menanyakan beberapa hal untuk lebih meyakinkan juga, sebetulnya Pemohon ini dirugikan itu akibat ditolaknya gugatan di peradilan militer atau bukan? Coba.

96.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, karena ditolak di peradilan militer, Yang Mulia.

97.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi karena ditolak oleh peradilan militer, ya. Satu itu, ya, yakin itu ya? Ya. Yang kedua, apakah kerugian konstitusional ini akibat ketiadaan peraturan pemerintah atau bagaimana?

98.

KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, benar, Yang Mulia.

99.

KETUA: PATRIALIS AKBAR

16

Benar, ya. Yang ketiga, saya ingin komparasi saja sebenarnya, ya, untuk ketegasan sekali lagi apakah dirugikan oleh putusan pengadilan militer atau tiada peraturan pemerintah, atau karena memang undangundangnya, norma undang-undangnya? 100. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, kalau … apa namanya ... yang prinsip sebenarnya karena ketiadaan peraturan pemerintah yang mengakibatkan kerugian konstitusional. Seperti itu, Yang Mulia. 101. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, nanti kita jelaskan, ya. Seandainya Pemohon ini tidak mengalami kerugian tidak adanya pemutusan hubungan yang dilakukan oleh kepala staf anggatan darat, Saudara masih merasa dirugikan enggak hak konstitusionalitasnya kalau tidak ada pemutusan hubungan kerja sama tadi? 102. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH (Suara tidak terdengar jelas), Yang Mulia. 103. KETUA: PATRIALIS AKBAR Enggak ada, ya? 104. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya. 105. KETUA: PATRIALIS AKBAR Empat hal ini. Jadi gini, saya ingatkan, jadi jawaban-jawaban Saudara tadi sebetulnya kalau berkaitan dengan ditolaknya oleh pengadilan militer itu sebetulnya bukan kerugian konstitusionalitas norma. Kemudian tidak adanya peraturan pemerintah itu sebetulnya bukan konstitusionalitas norma, ya. Begitu juga dengan yang terakhir tadi, sebentar ya. Ya, kalau itu tidak ada putusan dari kepala staf angkatan darat Saudara juga tidak merasa tidak adanya kerugian, itu juga bukan merupakan konstitusionalitas norma ya. Kalau misalnya Saudara minta seperti dalam petitum ini bahwa Pasal 353 itu dihapus, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terus bagaimana keberlakuan ... dasar keberlakuan Undang-Undang Pasal 353 ... Undang17

Undang 37 Tahun 1997 ini? Di sini dinyatakan undang-undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Jadi, apa landasannya nanti kalau ini dibatalkan? Apalagi khusus mengenai hukum tata acara atau usaha militer penerapannya diatur dengan peraturan pemerintah selambatlambatnya … terus kira-kira pegangannya gimana kalau ini ditiadakan? Meskipun sebetulnya pada prinsipnya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 ya, “Undang-Undang itu dinyatakan berlaku sejak saat diundangkan.” Ya, jadi harus Saudara jelaskan lagi itu, kalau ini ditiadakan mau gimana? Kemudian, ini undang-undang ... Saudara di dalam petitum itu menyebut juga ya, “Mohon dalam petitumnya menyatakan UndangUndang Nomor 37 Tahun 1999 dianggap ...” atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 nomornya? Coba lihat petitumnya. Nomor 37 apa Nomor 31? Nomor 31? 106. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya. 107. KETUA: PATRIALIS AKBAR Nah, berarti ada yang salah ya? 108. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya, Yang Mulia. 109. KETUA: PATRIALIS AKBAR Perbaiki lagi itu. Kalau yang Nomor 37 itu mengenai hubungan luar negeri ya. Jadi, garis besarnya kita sudah ... kami sudah coba arahkan ya agar permohonannya menjadi lebih tepat diajukan ke Mahkamah ini, ya Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan ya. 110. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik, Yang Mulia. 111. KETUA: PATRIALIS AKBAR Baik mulai dari Surat Kuasa, nanti kalau sudah berubah Surat Kuasanya, enggak apa-apa tanggalnya tetap sama ya, tentu tanggal 27 Agustus ya karena ini kan sudah masuk yang aslinya. Diajukan yang benar model Surat Kuasanya. 18

112. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik, Yang Mulia. 113. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kemudian, beberapa perubahan di dalam pokok permohonan dan sekaligus mengantisipasi, dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Terus terang kalau ... kalau masalahnya seputar empat hal yang dipersoalkan tadi, itu sebetulnya di luar kewenangan Mahkamah, secara keseluruhan ya. Kalau wanprestasi kan bukan di sini. 114. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik. 115. KETUA: PATRIALIS AKBAR Kalau kerugian materiil kan bukan di sini juga, ya kan? Paham ya? 116. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik, Yang Mulia. 117. KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? 118. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Cukup, Majelis Hakim. 119. KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya. 120. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Ya.

121. KETUA: PATRIALIS AKBAR

19

Saudara dikasih waktu 14 hari ya untuk perbaikan permohonan ini secara keseluruhan, 14 hari paling lambat hari Senin, 19 Oktober 2015, pukul 10.00 WIB. 122. KUASA HUKUM PEMOHON: MUH. DAUD BEUREUEH Baik, Yang Mulia, kami akan coba perbaiki masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia, paling tidak memberikan satu khasanah dari kami untuk perbaikan ini. 123. KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Jadi kalau memang mau diajukan lebih cepat terserah, tapi ini time limit-nya ya, nanti langsung saja ke bagian Kepaniteraan ya. Oke, kalau memang sudah dianggap cukup ya, sidang hari ini kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.51 WIB Jakarta, 6 Oktober 2015 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

20

2015

Recommend Documents