2015, tanggal 13 Oktober 2015

Lampiran Surat No : 610/EQ.S/X/2015, tanggal 13 Oktober 2015 PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI PT BEATRICEA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

Identitas LV-LK : I.

Nama LV-LK Alamat

: :

Telp. Fax. Email Website

: : : :

PT. EQUALITY INDONESIA Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710 (0251) 7550722 (0251) 7550724 [email protected] www.equalityindonesia.com

Identitas Auditee : II.

Nama IUI Nomor IUI

: :

Jenis Industri Kapasitas Alamat

: : :

III. Waktu Pelaksanaan IV. Hasil Penilaian

PT BEATRICEA 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Jli 2009; Addndum 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 3 Oktober 2013 Furniture dari Kayu 8.000 Pcs/Tahun Setara dengan 2.000 M³/Tahun Jl. Raya Jepara Kudus KM. 9 Desa Ngabul RT. 05/RW. 06 Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov.Jawa Tengah.

: :

14 – 16 September 2015 NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA PT BEATRICEA DAPAT DIPERTAHANKAN DAN DIREVISI DARI NO. 097/EQCVLK/X/2014 MENJADI NO. 097.1/EQC-VLK/X/2015 YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 21 OKTOBER 2017. Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 13 Oktober 2015 PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div Sertifikasi LK Industri

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK – 006 – IDN

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor : 046/EQI-KEP.Cert/Rev-Ind/X/2015 TENTANG PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BEATRICEA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 726/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 16 JULI 2009; ADDENDUM NOMOR : 1166/1/IP-PB/PMA/2013 TANGGAL 3 OKTOBER 2013 KAPASITAS PRODUKSI 8.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.000 M³/TAHUN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 sebagaimana tercantum dalam sertifikat yang telah diterbitkan sebelumnya; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada PT Beatricea Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 087/EQI-F090 tanggal 3 Oktober 2015; c. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 086/EQI-F037 tanggal 3 Oktober 2015 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 098.1/EQI-F039 tanggal 7 Oktober 2015 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; d. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 122.1 tanggal 7 Oktober 2015 menunjukkan PT Beatricea telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); e. bahwa dengan adanya perubahan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dimaksud huruf a, serta hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf d, maka Surat Keputusan Direktur Utama PT EQUALITY Indonesia Nomor : 123/EQIKEP.Cert/X/2014 tanggal 22 Oktober 2014 perlu dilakukan penyesuaian.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16; 4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 4012000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems: Halaman 1 dari 5


8. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.95/Menhut-II/2014 tanggal 29 Desember 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 97/M-DAG/PER/12/2014 Tanggal 24 Desember 2014 jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 66/M-DAG/PER/8/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide 65:1996 General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015 dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); Halaman 2 dari 5


23. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.2819/Menlhk PHPL/PPHH/2015 tanggal 25 Juni 2015 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 24. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal; 25. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 26. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Noomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal; 27. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 116/EQI-F065/IX/2014 tanggal 4 September 2014.

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG IUI PT BEATRICEA DI KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH SK IUI NOMOR : 726/T/INDUSTRI/2009 TANGGAL 16 JULI 2009; ADDENDUM NOMOR : 1166/1/IP-PB/PMA/2013 TANGGAL 3 OKTOBER 2013 KAPASITAS PRODUKSI 8.000 PCS/TAHUN SETARA DENGAN 2.000 M³/TAHUN. PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: PT Beatricea (Pemegang Sertifikat) yang telah mendapatkan Sertifikat Nomor 097/EQC-VLK/X/2014 dinyatakan “LULUS” karena “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK) dalam Verifikasi Penilikan berdasarkan Standar Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Pemegang Sertifikat dapat mempertahankan kelanjutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), sehingga S-LK yang diberikan dapat direvisi dari semula Nomor 097/EQC-VLK/X/2014 menjadi Nomor 097.1/EQC-VLK/X/2015. : Masa berlaku sertifikat tetap mulai dari tanggal diterbitkan awal sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 selama Pemegang Sertifikat tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014. : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. Halaman 3 dari 5


KEENAM

: Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KETUJUH : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KEENAM melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KEDELAPAN : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KESEMBILAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan: a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KEENAM; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. KESEPULUH : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS : Sertifikat dapat dicabut apabila : a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KEDUABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada Tanggal : 7 Oktober 2015 PT EQUALITY Indonesia

Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Halaman 4 dari 5


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. 2. 3.

Direktur Utama PT Beatricea, di Jepara; Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta; Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan.

Halaman 5 dari 5

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1)

(2)

Identitas LVLK a. Nama Lembaga

: PT EQUALITY Indonesia

b. Nomor Akreditasi

: LVLK-006-IDN

c. Alamat

: JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor- 16710

d. Nomor Telepon Nomor Faks E-mail

: 0251-7550722, 7157103 : 0251-7550724 : [email protected]

e. Direktur

: Ir. Agustri Warsono

f. Standar

: P.14/VI-BPPHH/2014, P.95/Menhut-II/2014

g. Tim Audit

: 1. Artha Aryesta, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Badaruddin (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan

: 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) 2. Rita Sugiarti, S.Hut (Peninjau)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak pengelolaan : PT. BEATRICEA b. Nomor & Tanggal SK

: 726/T/Industri/2009, tanggal 16Juli 2009 1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober 2013

c. Kapasitas

: 2000 M3 /Tahun (Setara 8000 Pcs)

d. Alamat kantor

:

e. Nomor telepon Nomor Fax E-mail

: 0291-754583 : 0291-754583 : [email protected]

- Desa Ngabul 9 Rt 05 Rw 06, Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

f. Pengurus Direktur Utama

:

Hyunsung Choi

Komisaris

:

Chang Min Choi

EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 1 dari 13

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Pertemuan Penutupan

Pengambilan Keputusan

EQI-F103.1.0/20120126

Waktu dan Tempat Tidakada Tanggal 14 September 2015, di ruang kantorPT. Beatricea, Desa Ngabul Kabupaten Jepara.

Ringkasan Catatan  Pertemuan dilaksanakan di Ruang Kantor PT. Beatricea, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.

 Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP pembukaan.  Tim Audit menghimpun, mempelajari Tanggal 14 - 16 data dan dokumen dan menggunakan September 2015 kriteria dan indikator pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kantor diruang Kantor Kehutanan Nomor P.14/VIPT. Beatricea. BPPHH/2014. Untuk menguji Observasi di Gudang kebenaran data, tim Audit melakukan bahan baku, Pabrik pengamatan, pencatatan, ujipetik Pengolahan dan Gudang menggunakan kriteria dan indikator barang jadi pada Lampiran 2.5 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VIBPPHH/2014.  Menyampaikan ucapan terima kasih Tanggal 16 September kepada pihak manajemen PT. Beatricea 2015, di ruang rapat PT. atas kerjasamanya selama verifikasi. Beatricea.  Menyampaikan hasil daftar periksa VLK  Menyampaikan Ketidak sesuaian/ observasi hasil audit.  Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP penutupan. Tanggal 7 Oktober 2015, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.

 Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

Halaman 2 dari 13

(4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk (a) Industri pengolahan dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah Indikator 1.1.1: Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier 1.1.1.a Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.

MEMENUHI

Verifier 1.1.1.b Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri

MEMENUHI

Verifier 1.1.1.c Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

 Akta Pendirian Perusahaan Akta Pendirian PT Baroque yaitu No. 4 tanggal 12 September 2006, Notaris Niken Puspitarini, SH, MKn. Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W9-00206 HT.01.01-TH.2007.  Akta perubahan Akte Perubahan terakhir akta nomor 08 tanggal 7 Oktober 2013, Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Kiagus Daud, S.H MKn. tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Barok BS GA. Menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula PT. Barok BS GA menjadi PT. Beatricea dan perubahan pemegang saham. Akta perubahan terakhir telah dicatat dalam data base Sisminbakum Kementerian Hukum dan HAM sesuai No. AHU-54639.A.H.01.02. Tahun 2013 tgl 28 Oktober 2013. Auditee adalah PMA dimana izin Perdagangan telah tercantum dalam izin prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing no. 926/I/PMA/2006 tanggal 28 Agustus 2006, dan IUI nomor: 726/T/INDUSTRI/2009. Dari hasil pemeriksaan data dan informasi yang tercatum Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Dokumen izin gangguan yang dimiliki Auidtee yaitu HO No. 926/I/PMA/2006 tanggal 28 Agustus 2006 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Jepara, tanggal 1 Nopember 2013, dan izin tersebut diterbitkan berdasarkan permohonan perubahan kepemilikan dan nama Perusahaan yaitu dari Yoon Ok Choi kepada pemilik baru yaitu : 1. Nama Pemilik : Hyunsung Choi 2. Alamat : Ds Ngabul RT 5/6 Kecamatan Tahunan Jepara. 3. Nama Perusahaan : Beatricea 4. Luas : 1.300 M2 5. Status : Sewa Dokumen HO diterbitkan sesuai dengan PERDA Kabupaten Jepara Nomor : 5 Tahun 2011 tanggal 23 Juni 2011, dan PERDA Kabupaten Jepara No. 11 Tahun 2011, tanggal 19 Agustus 2011 tentang Retribusi izin Gangguan. Halaman 3 dari 13

Verifier 1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

MEMENUHI

Verifier 1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

MEMENUHI

Pada Penilikan Pertama bahwa pemeriksaan dokumen Izin Gangguan (HO) masih berlaku hingga 16 Oktober 2018 masih sesuai dengan penilaian awal tidak ada perubahan. Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang telah dimiliki oleh Auditee diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Jepara, Pemarintah Kabupaten Jepara nomor : 112613100416, pada tanggal 22 November 2013. Data dan informasi dalam dokumen TDP adalah : 1. Nama Perusahaan : PT Beatricea 2. Jenis Perusahaan : Industri Furniture dari Kayu 3. Letak Perusahaan : Desa Ngabul Rt. 05 Rw. 06 Kecamatan Tahunan Jepara. 4. No NPWP : 02.593.921.6-516.000 5. Perubahan ke : 02 6. Nama Pengusaha : Hyunsung Choi 7. Masa Berlaku : 15 Agustus 2018 TDP ini diterbitkan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Undang Undang Republik Indonesia No : 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dari hasil pemeriksaan dan informasi menunjukan bahwa dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan atau sama dengan Verifikasi penilaian awal. Dokumen Perpajakan yang dimiliki Auditee adalah sebagai berikut : 1. NPWP PT Beatricea nomor 02.593.921.6 – 516.000 terdaftar tanggal 02 Juni 2008 2. SKT telah terdaftar pada Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Nomor : PEM 00108/WPJ.10/KP.1303/2012, tanggal 31 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Kantor Wilayah DJP jawa Tengah I. 3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No. PEM-01813/WPJ.10/KP.1303/2013, tanggal 19 November 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Dokumen Perpajakan yang dimiliki Auditee diterbitkan sesuai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan yang diubah menjadi Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER.44/PJ/2008.

Verifier 1.1.1.f Dokumen lingkungan hidup (AMDAL MEMENUHI /UKL –UPL/SPPL/ EQI-F103.1.0/20120126

Dari hasil pemeriksaan (penilikan I) data dan informasi tentang dokumen Perpajakan menunjukan bahwa dokumen NPWP, SPPKP dan SKT yang dimiliki Auditee tidak mengalami perubahan dan menunjukan kesesuaian dengan dokumen lainnya. Pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen pengelolaan lingkungan Auditee telah mempunyai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan

Halaman 4 dari 13

DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).

Verifier 1.1.1.g IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Veriifier 1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk (IUIPHHK). Indikator.1.1.2 Eksportir produk kayu adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).

EQI-F103.1.0/20120126

Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk Industri Furniture dari kayu, dokumen disusun pada bulan September 2013. Dokumen UKL – UPL telah sesuai dengan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara berdasarkan surat Nomor 660.1/486 tanggal 27 September 2013. Auditee telah membuat Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam UKL/UPL sesuai rekomendasi, dan Laporan Smester II Tahun 2014 tanggal 18 Oktober dan Laporan Smester I Tahun 2015 pada tanggal 16 September 2015. Auditee dapat menunjukan izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan informasi sebagai berikut : 1. IUI nomor : 726/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Juli 2009 tentang Izin Usaha Industri atas nama Perusahaan PT Barok BS GA Berkedudukan Jln Raya Jepara Desa Ngabul RT5 RW 6 Tahunan Kabupaten Jepara, dengan IzinKapasitas sebanyak 2.000 M3 atau setara 8000 unit/Tahun, Nilai Investasi yang tercantum adalah 350.000 US$ dan Jenis Produksi adalah Furniture dari kayu 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober MEMENUHI 2013 yang merupakan perubahan dari nama perusahaan berdasarkan perubahan Akta tentang pananaman Modal. Dalam dokumen IUI izin Prinsip ini tidak merubah kapasitas, jenis industri, melainkan hanya merubah Nilai Investasi dan nama Perusahaan Menjadi PT Beatricea. Persetujuan atas perubahan yang dinyatakan dalam izin Prinsip Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Persetujuan Penanaman Modal Asing Nomor 926/I/PMA/2006 tanggal 28 Agustus 2006, Izin Usaha Industri Nomor 726/T/INDUSTRI/2009 tanggal 16 Juli 2009. Pada pelaksanaan penilikan pertama bahwa Izin Usaha Industri tidak mengalami perubahan atau perluasan. -

MEMENUHI

Auditee adalah industri lanjutan dengan demikian tidak terdapat RencanaPemenuhan BahanBakuIndustri (RPBBI), sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan. ETPIK yang dimiliki auditee dengan Nomor 02.ET01.13.1519, tanggal 10 Desember 2013 diterbitkan oleh Menteri Perdagangan Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Kementerian Perdagangan. Data dan informasi yang tercantum adalah: Nama : PT Beatricea Perusahaan Alamat Kantor : Desa Ngabul RT. 05/ RW.06, Kecamatan Tahunan Kab. Jepara. Jawa Tengah. Alamat Pabrik : Desa Ngabul RT.05/RW 06, Kab. Jepara, JATENG Izin Industri :1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 3 Oktober 2013 Nomor TDP : 112615300305, Halaman 5 dari 13

tanggal 13 April 2007 Penang. Jawab : Hyunsung Choi NPWP : 2.593.921.6-516.000 Masa Berlaku : 23 Oktober 2018 K.1.2 Importir kayu dan produk kayu Indikator 1.2.1 Importirad alah importir yang memiliki izin yang sah. Verifier Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian Dokumen pengakuan /pengenal verifier ini tidak diterapkan. sebagai importir Indikator 1.2.1 Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) Verifier1.2.1 Auditee bukan sebagai importir, dengan demikian Panduan/pedoman/prosedur verifier ini tidak diterapkan. pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok Verifier 1.3.1 Auditee bukan dalam bentuk kelompok, dengan Akte notaris pembentukan demikian verifier ini tidak diterapkan. kelompok atau dokumen pembentukan kelompok Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya. Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. Verifier a. Auditee dalam pemenuhan furniture setengah jadi melakukan pembelian secara putus tergantung pesanan Kontrak suplai bahan baku dari buyer kepada para pengrajin yang ada di sekitar dan/atau dokumen jual beli Jepara, dengan model dan jenis bahan baku ditentukan oleh auditee. Sebelum proses pembelian, Auditee membuat Surat Pesanan Barang (SPB) yang menjelaskan Jumlah pesanan, harga serta jenis barang MEMENUHI yang dipesan. Seluruh pembelian furniture setengah jadi dari pengrajin, selama periode September 2014 – Agustus 2015 telah dilengkapi dengan nota pembayaran tunai berupa dokumen Bukti Pengeluaran Kas kecil, ketika barang diterima oleh Auditee dan bukti pembayaran ini menjelaskan sebagai salah satu bukti sahnya pembelian. Verifier b. Bahan baku yang diterima oleh auditee bukan kayu Berita Acara Pemeriksaan yang bulat dari hutan negara, dengan demikian verifier ditandatangani oleh petugas tersebut tidak diterapkan. kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Bahan baku yang diterima auditee merupakan furniture Verifier c. setengah jadi yang berasal dari pengrajin dimana Berita acara serah terima kayu MEMENUHI pengirimannya hanya dilengkapi surat jalan atau nota dan/atau bukti serah terima kayu saja. selain kayu bulat dari hutan Setiap penerimaan barang setengah jadi dilakukan EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 6 dari 13

negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

MEMENUHI

Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten /kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP. Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri. Verifier g.

-

-

Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.

-

EQI-F103.1.0/20120126

pemeriksaan oleh bagian penerimaan bahan baku, kemudian dibuatkan Surat Tanda Terima Barang sebagai bukti penyerahan barang dari pemasok ke auditee dan menjadi dasar untuk pembayaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan bukti serah terima dan surat angkutan berupa surat jalan. Bahan baku yang diterima auditee merupakan furniture setengah jadi yang berasal dari pengrajin dimana pengirimannya hanya dilengkapi surat jalan serta surat angkutan bahan baku berupa Nota Angkutan sebagai bukti sahnya sumber bahan baku yang dipergunakan untuk memproduksi furniture yang dikirim ke auditee. Hasil pemeriksaan menunjukan seluruh penerimaan furniture setengah jadi periode September 2014 sampai Agustus 2015 telah dilengkapi surat jalan sebanyak 590 dokumen. Dengan jumlah furniture unfinished sebanyak 7.171 unit dan volume 1386,29 M3. Dan dilengkapi Hasil pemeriksaan kesesuaian jumlah dan volume dalam dokumen surat jalan dan laporan LMHHOK dalam periode yang sama telah sesuai dengan laporan LMHHOK dan laporan penerimaan barang. Untuk pemeriksaan barang setengah jadi yang masih berada di gudang dilakukan berdasarkan catatan sisa stok yang tercatat dalam laporan mutasi, data yang tercatat dalam laporan mutasi bahan baku sesuai dengan daftar stok furniture unfinished. Auditee dan pemasok tidak memakai bahan baku kayu hasil Lelang untuk bahan baku produksinya. Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bahan baku yang diterima auditee adalah furniture setengah jadi yang diterima dari pengrajin yang belum ber SLK, namun demikian telah menggunakan DKP sebagai pengganti SLK. Penggunaan DKP mulai diterima sejak bulan Maret 2015 sehingga sampai dengan penerimaan bahan baku bulan Agustus 2015 telah menerima DKP sebanyak 229 dokumen. Auditee telah mempunyai personel yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan dokumen DKP, sesuai surat Penunjukan nomor : 010/II/2015 tanggal 14 Februari 2015 yang menunjuk sdri Dyah Puspitawati sebagai personil pemeriksaan DKP dan verifikasi pemasok, dengan prosedur mengacu pada Perdirjen BUK Nomor P1/VI-BPPHH/2015. Hasil pemeriksaan pemasok dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan pemasok yang dibuat tanggal 16 Februari 2015. Halaman 7 dari 13

Verifier.h. Dokumen pendukung RPBBI

-

Auditee bukan merupakan industry primer, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah Verifier.a. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, Pemberitahuan Impor Barang dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. (PIB). Verifier.b. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, Bill of Lading ( B/L) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .c. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, Packing List (P/L) dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .d Invoice Verifier .e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor Verifier.f Rekomendasi impor Verifier.g Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier 2.1.2.h Dokumenlainyang relevan(diantaranyaCITES) untukjeniskayu yangdibatasi perdagangannya.

-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-


-


-

Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-

Verifier 2.1.2.i Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Bukti penggunaan kayu impor Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penulusuran kayu Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

EQI-F103.1.0/20120126

Hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen rekaman penerimaan dan pelaporan produksi. Auditee dalam pelaksanaan operasional produksinya hanya menerapkan alur proses produksi dengan pola yang sederhana, yang hanya sebagian memakai form tertentu. Pemeriksaan terhadap ketersediaan tally sheet merupakan rekaman laporan yang menjelaskan asal usul bahan baku. Tally sheet yang dipakai Auditee dapat dijelaskan seperi dibawah ini : MEMENUHI 1. Marketing – SPB (Surat Pesanan Barang) 2. ADM menyerahkan SPB ke Pengarjin 3. Auditee menerima barang dengan Tanda Terima Barang. 4. Laporan Mutasi Proses Barang, yang merupakan laporan pengambilan furniture setengah jadi untuk diproses lebih lanjut dan juga merupakan Laporan hasil Produksi 5. Laporan Hasil Packing, merupakan laporan hasil pengemasan untuk furniture siap ekspor. Berdasarkan pencatatan alur barang setengah jadi Halaman 8 dari 13

sampai barang jadi siap ekspor dapat menggambarkan ketelusuran bahan baku yang diterima auditee. Hasil pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil produksi dengan LMHHOK menunjukan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama yaitu bulan September 2014 – Agustus 2015. Auditee hanya melakukan proses produksi berupa finishing berupa pengamplasan dan pengecatan. Untuk hasil penerimaan dan finishing periode September 2014 – Agustus 2015 adalah sebagai berikut :

Verifier b. Laporan produksi hasil olahan

MEMENUHI

Verifier.c. Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

MEMENUHI

Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Verifier.e

-

Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK MEMENUHI

1. Penerimaan Unfinished : 7.171 unit 2. Pengolahan finishing : 6.812 unit 3. Hasil Packing : 6.812 unit Proses produksi pada auditee hanya proses finishing barang setengah jadi dimana tidak terdapat pengurangan jumlah bahan sehingga tidak dapat diperhitungan rendemennya. Akan tetapi terdapat hubungan yang logis antara bahan baku yang diterima dengan hasil produksi karena jumlah yang diterima sama dengan jumlah yang diproduksi. Berdasarkan pemeriksaan terhadap keberadaan dokumen Izin Usaha Industri yang dimiliki Auditee dengan nomor : 726/T/INDUSTRI/2009, tanggal 16 Juli 2009 Addendum IUI No : 1166/1/IP-PB/PMA/2013, tanggal 3 Oktober 2013 yang keduanya diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana dalam dokumen IUI tersebut tercantum jenis produk yang diizinkan yaitu mebel dari Kayu dengan kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 8.000 pcs atau diseterakan 2.000 M3/Tahun. Sementara hasil produksi finishing furniture yang dihasilkan oleh Auditee dalam periode September 2014 – Agustus 2015 adalah sebesar 7.171 unit dengan Volume 1.206,57 M3 atau 89,64 % dari kapasitas yang diizinkan, dengan demikian hasil produksi Auditee dalam periode tersebut tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Auditee maupun pemasoknya tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan bakunya, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen Laporan mutasi penerimaan mebel setengah jadi dan kerajinan dengan laporan hasil produksi periode yang sama yaitu bulan September 2014 – Agustus 2015, Auditee dapat menunjukan seluruh dokumen mutasi yang dibuat oleh Auditee. Data yang dirangkum dalam laporan mutasi berdasarkan laporan produksi harian serta telah sesuai dengan laporan lainnya.

Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin /industri rumah tangga).

Verifier a Dokumen S - LK atau DKP.

EQI-F103.1.0/20120126

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain,

Halaman 9 dari 13

dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan. Verifier .b Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

-

Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak melalui jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.

-


-


-


Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik Auditee tidak melakukan perdagangan domestik sesuai Verifier dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 03 Oktober Dokumen angkutan hasil hutan 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi yang sah. Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemasaran Furniture dari kayu berupa mebel 100% Ekspor. Sehingga verifier ini tidak diterapkan Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PemberitahuanEkspor Barang (PEB). Verifier .a Produk yang diekspor oleh auditee merupakan produk wooden furniture berupa, kursi, meja, Lemari, Nakas dll, Produkhasil olahan kayu yang sesuai dengan Izin Prinsip Perubahan Penanaman diekspor Modal Asing nomor 1166/1/IP-PB/PMA/2013 tanggal 03 Oktober 2013. Proses produksi yang dilakukan oleh auditee, adalah proses finishing dari produk setengah jadi dari pemasok. Berdasarkan dokumen eksport Packing List dapat ditunjukan bahwa semua jenis produk yang diekspor MEMENUHI sama dengan semua jenis produk yang diproses oleh auditee. Didukung dengan dokumen penerimaan bahan baku yang mencantumkan jenis-jenis produk yang diterima. Berdasarkan data selama periode bulan September 2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun) telah melakukan 25 kali pengiriman ekspor dengan jumlah sebanyak 6.868 Pcs dengan Volume : 1.449,96 M3 produk furniture kayu yang berhasil di ekspor oleh EQI-F103.1.0/20120126

Halaman 10 dari 13

Verifier. b. PEB MEMENUHI

Verifier. c. Packing list MEMENUHI

Verifier.d. Invoice MEMENUHI

Verifier e. B/L MEMENUHI

Verifier .f. Dokumen Lisensi Ekspor (V-Legal)

MEMENUHI

Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (laporan surveyor) untuk produk yang wajib EQI-F103.1.0/20120126

-

Auditee ke Korea dan China. Auditee dapat menunjukan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk selama periode September 2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun), yaitu sebanyak 25 dokumen PEB. Dokumen PEB berisi informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan V Legal). Dalam kelengkapan dokumen ekspor PEB yang dibuat telah memenuhi keabsahan dokumen eksport. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Packing List (25 dokumen P/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Dalam kelengkapan dokumen ekspor Packing yang dibuat telah memenuhi keabsahan dokumen eksport. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Invoice (25 dokumen Invoice) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Dalam kelengkapan dokumen ekspor Invoice yang dibuat telah memenuhi keabsahan dokumen eksport. Auditee dapat menunjukan keseluruhan dokumen Bill of Lading (25 dokumen B/L) yang menyertai pengiriman ekspor produk selama periode September 2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Invoice). Dalam kelengkapan dokumen ekspor Bill of Lading (B/L) yang dibuat telah memenuhi keabsahan dokumen eksport. Hasil pemeriksaan terhadap realisasi ekspor dalam penerapan penggunaan Dokumen V _Legal, Auditee telah menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal dalam pelaksanaan ekspor periode periode September 2014 sampai dengan Agustus 2015 (selama 1 tahun) dengan realisasi peggunaan dokumen V-Legal sebanyak (14 lembar dokumen V-Legal) terhitung dari bulan Januari 2015 dst, yang terbit melalui mekanisme penerbitan VLegal oleh PT Equality Indonesia sebagai Lembaga Penerbit Dokumen V-legal. Penggunaan serta peruntukannya telah sesuai dengan Perdirjen No: P.8/VI-BPPHH/2012 khususnya lampiran 7 tentang prosedur penerbitan Dokumen V-Legal. Produk Wooden Furniture yang dihasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang wajib verifikasi teknis, dengan demikian verifier ini tidak Halaman 11 dari 13

verifikasi teknis

diterapkan.

Verifier h.

Produk Wooden furniture yang di hasilkan oleh Auditee tidak termasuk ke dalam kelompok produk yang dikenakan tarif bea keluar sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 223/PMK.011/2008 tanggal 17 Desember 2008, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan. Jenis bahan baku yang digunakan Auditee untuk produk Wooden furniture adalah kayu Mahoni, sesuai arahan strategis konservasi spesies Nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan untuk jenis kayu jenis Mahoni tidak termasuk kedalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II dan III.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

-

Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya

MEMENUHI

Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

MEMENUHI

Auditee mempunyai sertifikat VLK dengan nomor 097/EQC-VLK/X/2014 yang diterbitkan oleh PT Equality Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2014, dengan nomor IDN 006. Sebagai industry yang sudah bersertifikat VLK, auditee telah membubuhkan tanda V-legal, dan berdasarkan pemeriksaan tanda V-legal dibubuhkan pada dokumen Packing List dan Invoice dengan identitas sebagai berikut: Identitas : 097-LVLK-006-IDN Penulisan Identitas nomor pemegang sertifikat Penandaan tanda V-legal telah berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-legal. Sebagaimana yang diterangkan dalam verifier 2.1.3.d auditee tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang sehingga tidak ada dokumen V-legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang.

Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3 Verifier a. Pedoman/prosedur K3

MEMENUHI

EQI-F103.1.0/20120126

Berdasarkan pemeriksaan terhadap kelengkapan Implementasi prosedur K3. Auditee telah mempunyai prosedur K3 meliputi : a. Prosedur pengoperasian APAR b. Petunjuk Penggunaan APD Auditee juga telah mempunyai Personil yang bertanggung untuk implementasi prosedur K3, sesuai dengan Surat Penunjukan Perusahaan Nomor 005/SP/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang menunjuk Drs. Sugito sebagai Ahli K3 untuk menjadi personil penanggung jawab K3.

Halaman 12 dari 13

Verifier.b. Implementasi K3

Verifier.c Catatan kecelakaan kerja

Sebagai mana pada saat verifikasi awal, auditee masih konsisten dalam implementasi K3. Dimana tanda jalur evakuasi yang dipasang pada tempat yang bebas dari segala hambatan. Auditee telah memiliki mencatat peralatan seperti APAR dimana dijelaskan jumlah seluruh APAR sebanyak 3 unit APAR dan seluruhnya MEMENUHI berisi Powder yang telah diperiksa oleh UPT Pemadam Kebakaran dengan masa kadaluarsa kisaran Oktober 2015. Untuk Alat Pelindung Diri setiap pegawai umumnya telah diberikan Alat pelindung seperti masker. Dan untuk tindakan pertama bila terjadi kasus kecelakaan Auditee mempersiapkan Kotak P3K yang di dalamnya berisi obat obatan, untuk tindakan awal. Dalam pemeriksaan ketersediaan catatan kecelakaan kerja Auditee dapat menunjukan laporan catatan kecelakaan kerja selama periode 1 tahun terakhir, Bulan September 2014 – Agustus 2015 dan tidak terdapat kasus kecelakaan baik tingkat ringan atau besar. Upaya upaya yang dilakukan oleh Auditee dalam menekan MEMENUHI angka kecelakaan kerja dengan himbauan atau sosialisasi secara sederhana oleh bagian sumber daya manusia, juga dengan pemeriksaan alat Pemadam Api Ringan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Jepara secara berkala.

Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk MEMENUHI atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Berdasarka pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keberadaan organisasi SPSI. Auditee belum memiliki Organisasi karyawan yaitu SPSI tetapi pihak manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan tertangal 1 Agustus 2014 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan.

Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP

MEMENUHI

Auditee telah membuat Peraturan Perusahaan yang ditandatangani oleh manajemen dan Wakil Karyawan pada tanggal 18 Oktober 2014, serta diketahui oleh Dinassosnakertrans Kabupaten Jepara. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut berisi hak-hak dan kewajiban karyawan dan pihak manajemen. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sossial tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara dengan nomor : Kep.560/127/2014 tanggal 23 Oktober 2014 perihal pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Beatricea. Dengan masa berlaku mulai 23 Oktober 2014 sampai 22 Oktober 2016.

Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan) Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

EQI-F103.1.0/20120126

MEMENUHI

Berdasarkan pemeriksaan daftar karyawan, sebagian besar karyawan auditee berumur di atas 18 tahun. Kar yawan yang berumur 17 tahun telah dilengkapi surat izin orang tua.

Halaman 13 dari 13

2015, tanggal 13 Oktober 2015

Recommend Documents