Putusan Pengadilan Pajak Nomor
:
63911/PP/M.XVA/99/2015
Jenis Pajak
:
Gugatan
Tahun Pajak
:
Maret 2013
Pokok Sengketa
:
bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP105/WPJ.07/2015 tanggal 12 Januari 2015;
Menurut Tergugat
:
bahwa Terbanding berpendapat tidak terdapat unsur kekhilafan Penggugat karena penyampaian laporan keuangan sebagai lampiran SPT PPh melebihi batas waktu yang ditentukan merupakan keterlambatan karena batas waktu penyampaian SPT sudah ditentukan oleh ketentuan perpajakan;
Menurut Penggugat
: bahwa Penggugat sangat keberatan apabila diminta juga untuk membayar "sanksi" yang ditetapkan, karena Penggugat seolah-olah terlambat membayar kewajiban pajak padahal sebenarnya secara substansi tidak terutang lagi (SPT PPh Badan Lebih Bayar);
Menurut Majelis
:
bahwa berdasarkan Surat Gugatan dan Surat Tanggapan serta keterangan dalam persidangan, Majelis berpendapat sengketa yang terjadi adalah sengketa terhadap pengenaan sanksi administrasi terhadap STP Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 yang dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013; bahwa STP Pajak Penghasilan aquo diterbitkan Tergugat karena Penggugat terlambat menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Badan 2012 karena tidak dilengkapi dengan Laporan Keuangan audit dari KAP; bahwa Penggugat berpendapat keterlambatan disebabikan oleh keadaan diluar kuasa Penggugat karena sangat bergantung kepada pihak ketiga (eksternal auditor); bahwa Tergugat seharusnya menyampaikan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Penggugat sesuai Lampiran II PER-26/2012 angka 16; bahwa pengajuan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan aquo dilakukan karena sebenarnya secara substansi tidak terutang pajak (SPT PPh Badan Lebih Bayar); bahwa Penggugat memasukan Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan aquo sebagai kredit pajak dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2013; bahwa Penggugat tidak mengajukan sengketa atas pokok pajak dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan aquo karena sedang dilakukan pemeriksaan; bahwa untuk memeriksa pokok sengketa Objek Gugatan a quo, Majelis Hakim mengacu pada peraturan perundang-undangan yang dapat diuraikan sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, sebagai berikut: Pasal 3 ayat (6),menyatakan: Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan serta keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; Penjelasan Pasal 3 ayat (6) menyatakan: Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak, antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, dalam rangka keseragaman dan mempermudah pengisian serta pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan, keterangan dokumen yang harus dilampirkan dan cara yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, Jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai sekurang-kurangnya memuat jumlah Dasar Pengenaan Pajak, jumlah Pajak Keluaran, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan pajak; Pasal 3 ayat (7), menyatakan: Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan apabila: 1. Surat Pemberitahuan tidak ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 2. Surat Pemberitahuan tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6); 3. Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar disampaikan setelah 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dan Wajib Pajak telah ditegur secara tertulis; atau 4. Surat Pemberitahuan disampaikan setelah Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak; Pasal 14 ayat (1) menyatakan: Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; Pasal 14 ayat (3) menyatakan: Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak; Penjelasan Pasal 14 ayat (3) menyatakan: Ayat ini mengatur pengenaan sanksi administrasi berupa bunga atas Surat Tagihan Pajak yang diterbitkan karena: a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau b. Penelitian Surat Pemberitahuan yang menghasilkan pajak kurang dibayar karena terdapat salah tulis dan/atau salah hitung. Untuk jelasnya diberikan contoh cara penghitungan sebagai berikut: 1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2008 setiap bulan sebesar Rp100.000.000,00 jatuh tempo misalnya tiap tanggal 15 Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 dibayar tepat waktu sebesar Rp40.000.000,00
Atas kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 25 tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 18 September 2008 dengan penghitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan Juni 2008 (Rp100.000.000,00 - Rp40.000.000,00) Rp 60.000.000,00 - Bunga = 3 X 2% X Rp60.000.000,00 Rp 3.600.000,00 - Jumlah yang harus dibayar Rp 63.600.000,00 2. Hasil penelitian Surat Pemberitahuan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2008 yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2009 setelah dilakukan penelitian ternyata terdapat salah hitung yang menyebabkan Pajak Penghasilan Kurang Bayar sebesar Rp1.000.000,00. Atas kekurangan Pajak Penghasilan tersebut diterbitkan Surat Tagihan Pajak pada tanggal 12 Juni 2009 dengan perhitungan sebagai berikut: - Kekurangan bayar Pajak Penghasilan = Rp1.000.000,00 - Bunga = 3 x 2% x Rp1.000.000,00 = Rp 60.000,00 - Jumlah yang harus dibayar = Rp1.060.000,00 Pasal 25 ayat (2) menyatakan: Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu; Penjelasan Pasal 25 ayat (2) menyatakan: Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan pada ayat (1), Berdasarkan ketentuan ini, besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan adalah sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu; Menimbang, bahwa atas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2012 melalui media elektronik (efiling) dan penyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik ke bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) KPP Penanaman Modal Asing (PMA) Empat, Majelis berpendapat sebagai berikut: ·
bahwa SPT Tahunan PPh Badan 2012 yang disampaikan melalui media elektronik yakni efiling yang melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) pada tanggal 12 Januari 2013 dengan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) 2100400023653849, dianggap belum disampaikan karena belum dilampiri Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KUP;
·
bahwa SPT Tahunan PPh Badan 2012 (Pembetulan-1) yang disampaikan melalui media elektronik yakni e-filing yang melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP) pada tanggal 27 April 2013 dengan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) 3100012035607489, dianggap belum disampaikan karena belum juga dilampiri Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KUP;
·
bahwa SPT Tahunan PPh Badan 2012 (Pembetulan-2) yang disampaikan melalui media elektronik yakni e-filing yang melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service
Provider (ASP) pada tanggal 15 Mei 2013 dengan Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE) 1900772054484570, dan menyampaikan keterangan dan/atau dokumen lain yang harus dilampirkan dalam SPT yang tidak dapat disampaikan secara elektronik berupa Laporan Keuangan pada tanggal 16 Mei 2013, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU KUP; bahwa berdasarkan Surat Gugatan, Surat Tanggapan, Surat Bantahan, Kesimpulan Akhir dan penjelasan dari para pihak serta fakta-fakta hukum di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut: · bahwa Penggugat adalah Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan sehingga dalam menyampaikan SPT Tahunan harus dilengkapi dengan Laporan Keuangan; · bahwa ketentuan perpajakan tidak menyatakan bahwa Laporan Keuangan sebagai kelengkapan pelaporan SPT Tahunan harus diperiksa dahulu oleh akuntan publik; · bahwa Penggugat telah mengakui bahwa memang terjadi keterlambatan dalam pelaporan SPT Tahunan; · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang, penghitungan angsuran PPh Pasal 25 masa Maret 2013 adalah sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu; · bahwa STP Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 yang dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013 yang diterbitkan terdiri dari pokok pajak angsuran PPh Pasal 25 yang kurang dibayar ditambah sanksi administrasi keterlambatan dari kekurangan bayar pokok pajak angsuran PPh Pasal 25; · bahwa berdasarkan penelitian Majelis tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan sanksi administrasi keterlambatan dari kekurangan bayar pokok pajak angsuran PPh Pasal 25; · bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerbitan STP Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 yang dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013; berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, maka kesimpulan Majelis Hakim atas objek gugatan a quo sebagai berikut : · bahwa tidak terdapat kesalahan baik jumlah pokok maupun sanksi administrasi dalam penerbitan STP Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 yang dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013; · menolak permohonan untuk membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Tergugat Nomor KEP-105/WPJ.07/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP-00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013; · menolak permohonan untuk mengabulkan seluruh permohonan Gugatan terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-105/WPJ.07/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Maret 2013 Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013; · menolak permohonan untuk menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Tergugat Nomor KEP00126/WPJ.07/KP.0503/2013 tanggal 20 Desember 2013 Masa Pajak Maret 2013, menjadi: Denda Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang KUP : NIHIL. Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Pengadilan
Pajak yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/ luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas sengketa; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan menyatakan menolak Gugatan Penggugat; Dissenting Opinion (Pendapat Berbeda) bahwa Hakim Tonggo Aritonang berpendapat berbeda dengan pendapat sebagai berikut: Pemenuhan Ketentuan Formal Pengajuan Gugatan bahwa Surat Gugatan Nomor 022/DDTC-LIT/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 ditandatangani oleh Sdr. Deborah, jabatan Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0183-B/CJIJKT/TAX/I/2015 tanggal 22 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Sdr. Kim Won Young jabatan: Direktur; bahwa Surat Gugatan Nomor 022/DDTC-LIT/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, dibuat dalam bahasa Indonesia dan ditujukan kepada Pengadilan Pajak, dengan demikian memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Gugatan Nomor 022/DDTC-LIT/II/2015 tanggal 10 Februari 2015, diterima di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu, tanggal 11 Februari 2015 (diantar), sedangkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-105/WPJ.07/2015 diterbitkan tanggal 12 Januari 2015, masih dalam jangka waktu 30 hari pengajuan Gugatan sehingga memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa yang diajukan Gugatan dalam Surat Gugatan Nomor 022/DDTC-LIT/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 adalah Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-105/WPJ.07/2015 tanggal 12 Januari 2015, dengan demikian Surat Gugatan memenuhi ketentuan satu Surat Gugatan untuk satu Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-105/WPJ.07/2015 tanggal 12 Januari 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Karena Permohonan Wajib Pajak adalah permohonan kedua atas STP Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013; bahwa STP Nomor 00136/106/13/057/13 tanggal 23 September 2013 Masa Pajak Maret 2013 adalah STP atas kekurangan bayar angsuran pajak berdasarkan PPh Pasal 25 yang terdiri atas pokok angsuran Pajak Penghasilan dan sanksi administrasi; bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat menyatakan alasan-alasan pengajuan gugatan sebagai berikut: bahwa sanksi administrasi dalam STP aquo seharusnya dihapuskan karena keterlambatan (dalam hal ini dua hari) penyampaian lampiran berupa Laporan Keuangan Hasil Audit adalah diluar kuasa
Penggugat karena sangat bergantung kepada pihak ketiga (eksternal auditor); bahwa STP yang diterbitkan bukan dikarenakan bertambahnya pajak terutang yang masih dibayar dalam perhitungan SPT PPh Badan Tahun 2012; bahwa pada dasarnya, secara substansi dalam SPT PPh Badan 2012 yang Penggugat laporkan telah menyatakan lebih bayar, sehingga seharusnya tidak perlu ada lagi pembayaran atas angsuran, karena tidak ada lagi pajak penghasilan terutang yang harus Penggugat lunasi, artinya tidak ada lagi kewajiban pajak yang harus Penggugat bayarkan; bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran prosedur administratif untuk memberitahukan kepada Penggugat terkait dengan status kelengkapan atas pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2012; bahwa Hakim Tonggo Aritonang berpendapat Penggugat mengajukan gugatan terhadap keputusan Tergugat atas Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak namun dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan alasan pengajuan gugatan mengenai STP aquo seharusnya tidak diterbitkan; bahwa dalam STP aquo penghitungan sanksi administrasi adalah berdasarkan atau mengikuti pokok angsuran Pajak Penghasilan; bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan terhadap pokok angsuran Pajak Penghasilan dalam STP aquo tidak diajukan sengketa dan telah dikreditkan dalam SPT PPh tahun 2013 sehingga alasan pengajuan gugatan menjadi tidak logis (tidak jelas); bahwa dengan demikian, Surat Gugatan Nomor Nomor 022/DDTC-LIT/II/2015 tanggal 10 Maret 2015 tidak memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyebutkan : Gugatan dapat diajukan oleh Penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus, atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat; bahwa karena surat gugatan tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan, ketentuan formal gugatan lainnya, keputusan Tergugat dan pemenuhan formal penerbitan STP aquo serta materi sengketa tidak diperiksa lebih lanjut; Menimbang
:
Mengingat
:
Memutuskan
:
bahwa berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Hakim Tonggo Aritonang berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan dan setelah memperhatikan pendapat para Hakim masing-masing, serta berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundangundangan yang berlaku dan keyakinan Hakim, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yaitu menolak Gugatan Penggugat; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini; Menolak Gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor KEP-105/WPJ.07/2015 tanggal
12 Januari 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT. XXX. Demikian diputus di Jakarta berdasarkan suara terbanyak setelah pemeriksaan dalam persidangan yang dicukupkan pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2015, oleh Hakim Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor Pen.00236/PP/PM/IV/2015 tanggal 24 April 2015 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-005/PP/2015 tanggal 15 April 2015 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut: Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc. M. Z. Arifin, S.H., M.Kn. Dr. Triyono Martanto, Ak., M.M., M.Hum. Andre Irwanda
sebagai Hakim Ketua sebagai Hakim Anggota sebagai Hakim Anggota sebagaiPanitera Pengganti,
Putusan Nomor Put-63911/PP/M.XVA/99/2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2015 oleh Hakim Ketua berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor : Pen.113/PP/PM/VIII/Ucp/2015 tanggal 21 Agustus 2015, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut : Drs. Didi Hardiman, Ak. M. Z. Arifin, SH M Kn DR. Triyono Martanto, Ak, M.M, M. Hum Andre Irwanda
sebagai Hakim Ketua, sebagai Hakim Anggota, sebagai Hakim Anggota, sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Tergugat maupun Penggugat.
