2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 6 MARET 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 15/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [Penjelasan Pasal 70] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Darma Ambiar dan Sujana Sulaeman

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 6 Maret 2014, Pukul 13.35 – 14.03 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Ahmad Fadlil Sumadi 2) Maria Farida Indrati 3) Patrialis Akbar Yunita Rhamadani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4.

Andi Syafrani Ali Fernandes Rivaldi Yupen Hadi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Sidang untuk Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Saudara. Saudara Pemohon ini yang hadir semuanya Kuasa, ya?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Ya, Yang Mulia. Kuasa.

3.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Silakan diperkenalkan dulu.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami hadir di sini mewakili pemberi Kuasa kami, Prinsipal kami ada dua. Yang pertama adalah Bapak Ir. Darma Ambiar, M.M. dan yang kedua adalah BapaK Drs. Sujana Sulaeman. Mohon maaf, Prinsipal kami tidak bisa ikut hadir, Yang Mulia. Yang hadir di sini para Kuasa Hukumnya, saya sendiri Andi Syahfrani, sebelah kanan saya Muhammad Ali Fernandes, selanjutnya adalah Rivaldi dan yang paling kanan adalah Yupen Hadi, Yang Mulia.

5.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Baik. Saya ... karena sudah sering menerima Saudara beracara di sini, mengira sudah mengerti dan saya yakin Anda sudah mengerti bahwa sidang ini adalah sidang berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstutisi yang bertujuan untuk memeriksa permohonan dalam rangka pemberian nasihat. Nasihat itu kewajiban kami dan hak Saudara dan sebagai hak Saudara nanti bisa mempertimbangkan digunakan atau tidak digunakan, terserah Saudara. Untuk itu saya akan mempersilakan Saudara, silakan siapa nanti yang Saudara pilih di antara berempat untuk menyampaikan hal-hal yang

1

dipandang penting menurut Saudara untuk disampaikan secara oral melengkapi apa yang secara tertulis sudah disampaikan. Disilakan. 6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok perkara kami di sini adalah tentang pengujian penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang kami singkat dengan UU AAPS. Yang Mulia, yang pertama adalah mengenai kewenangan Mahkamah, kami kira ini dianggap dibacakan, Yang Mulia. Selanjutnya tentang legal standing. Nah, kami perlu menjelaskan tentang potensi kerugian yang akan dialami oleh Prinsipal kami terkait dengan keberlakuan dari norma penjelasan Pasal 70 UU AAPS ini, Yang Mulia. Pertama adalah bahwa kami Para Pemohon adalah pihak yang bersengketa di Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dan telah diputus dengan Perkara Nomor 443/I/ARB-BANI/2012. Dalam hal ini di BANI kami adalah sebagai Penggugat, Yang Mulia. Nah, kemudian setelah diputus dan memang putusannya mengabulkan sebagian apa yang kami mintakan dalam gugatan kami, akan tetapi kami merasa ada beberapa hal yang masih perlu dipertimbangkan ulang dalam putusan itu. Karenanya kami menggunakan hak kami sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh Undang-Undang AAPS untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di BANI yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bandung karena putusan tersebut didaftar diregistrasi di Pengadilan Negeri Bandung tempat di mana Pihak Tergugat berada dan perkara ini pula telah disidang dan diputus dan dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 157/PDT/PN-BANDUNG/2013 dan dalam putusan tersebut kami banyak dikabulkan, Yang Mulia. Nah karena itulah kemudian pihak yang menjadi Termohon, kami mengajukan proses banding ke Mahkamah Agung. Bandingnya langsung ke Mahkamah Agung, Yang Mulia. Dan sampai sekarang proses ini masih dalam proses penyerahan berkas di Mahkamah Agung. Nah, salah satu alasan yang diajukan terkait dengan memori banding para pihak yang mengajukan banding adalah mengenai norma yang terkandung di dalam penjelasan Pasal 70 UU AAPS yang nanti kami akan jelaskan, Yang Mulia. Nah itu adalah posisi legal standing kami bahwa kalau ini terus berlangsung dan kemudian norma penjelasan ini tetap ada di dalam undang-undang dan kemudian dipakai oleh para pembuat keputusan hukum, maka menurut kami, kami berpotensi akan dirugikan, Yang Mulia. Yang Mulia, adapun bunyi dari ketentuan Pasal 70 UndangUndang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berbunyi, “Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga...” Nah, itu kata diduga kami 2

tekankan, Yang Mulia, ”...mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Ada tiga unsur,” Yang Mulia, yang disebutkan di dalam Pasal 70. Nah, sedangkan penjelasannya disebutkan, ”Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan.” Nah, itu adalah bunyi penjelasannya. Substansi pasal yang menyatakan diduga, tetapi penjelasannya menegaskan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. ”...apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan.” Nah, di sini secara nyata terlihat secara verbatim, secara redaksional ada perbedaan norma antara substansi pasal, batang tubuh Pasal 70 dan penjelasannya. Nah, karena itu, Yang Mulia, kami di sini menyebutkan ada setidaknya tiga alasan pokok kenapa penjelasan ini perlu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi, khususnya adalah Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Alasan yang pertama adalah penjelasan Pasal 70 UU AAPS mengandung norma baru atau perubahan terselubung yang bertentangan dengan substansi pokok pasalnya. Tadi setelah saya bacakan redaksinya, secara nyata ada perbedaan kata, dimana di dalam Pasal 70-nya disebut kata diduga, sedangkan penjelasannya menyatakan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Yang Mulia, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata diduga masih berarti ’sangkaan’ atau ’perkiraan’ yakni ’sesuatu yang belum pasti atau pasti ada atau terjadi, tapi masih dalam proses untuk kepastian atau singkatnya masih bersifat asumsi.’ Artinya, sangat jauh berbeda dan bertolak belakang dengan maksud yang dikandung dalam klausula redaksi harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang merupakan penjelasan dari kata diduga yang dimaksud di dalam Pasal 70 UU AAPS. Nah karenanya menurut kami, penjelasan ini mengandung sebuah norma baru, norma yang berbeda atau bahkan ini adalah sebuah perubahan terselubung. Yang Mulia, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-III/2005 telah disebutkan dan mengutip ketentuan yang sekarang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengenai fungsi dari penjelasan di dalam undang-undang. Ada tiga fungsi di sini, kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Adapun alasan yang kedua adalah bahwa penjelasan Pasal 70 tidak operasional dan menghalangi hak hukum untuk pencari keadilan. 3

Yang Mulia, ketentuan pelaksanaan tentang permohonan pembatasan ... pembatalan putusan arbitrase ini dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71, dimana dalam Pasal 71 UU AAPS menyatakan bahwa permohonan pembatasan ... pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 hari, terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Jadi, waktunya hanya 30 hari, Yang Mulia. Kalau dikaitkan dengan penjelasan tadi bahwa permohonan pembatalan harus disertai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pertanyaannya adalah bagaimana mungkin dalam waktu 30 hari bisa didapatkan adanya sebuah putusan pengadilan yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan putusan ini? Nah, karena itu menurut kami, penjelasan ini tidak bisa diterapkan. Dan yang terakhir adalah karena undang-undang ini sudah berlaku sejak tahun 1999, Yang Mulia, tentu telah banyak sekali putusanputusan pengadilan yang mereferensi kepada ketentuan norma penjelasan Pasal 70 ini. Dan dari pengamatan kami terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan, sering terjadi pertentangan, Yang Mulia, antara putusan yang diambil oleh judex facti yang ada di pengadilan negeri, dan judex juris yang ada di Mahkamah Agung, dimana dalam banyak kasus seperti yang kami temukan dan kami alami sendiri, judex facti mencoba untuk memahami operasionalisasi dari ketentuan peraturan undangundang tersebut dengan mencoba mengabaikan penjelasan dari Pasal 70 ini, mengingat bahwa tidak mungkin selama 30 hari bisa ditemukan adanya bukti sebuah putusan pengadilan. Apalagi putusannya itu harus menunggu inkracht, sampai katakanlah, misalnya karena ini terkait dengan pidana, dalam hal ini adalah penipuan misalnya atau ada pemalsuan terkait dengan bukti-bukti yang di apa namanya … disampaikan oleh para pihak di arbitrase, maka hampir bisa dipastikan 30 hari tidak akan mungkin bisa mendapatkan sebuah putusan yang sifatnya inkracht. Terkait dengan putusan pidana yang dijadikan dasar sebagai permohonan pembatalan putusan aribtrase. Nah karena itu dalam banyak kasus putusan-putusan Hakim sering berbeda-beda. Ada yang mencoba menerapkan Pasal 70 beserta dengan penjelasannya secara leterleg. Akan tetapi, banyak juga HakimHakim sekarang yang mencoba untuk menerobos ketentuan tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Nah itulah Yang Mulia yang terjadi berdasarkan apa yang kami alami dan kami merasa bahwa banyak pihak juga yang telah dirugikan dan mungkin juga nanti akan terus dirugikan kalau penjelasan Pasal 70 ini dinyatakan tetap berlaku dan tidak bertentangan dengan konstitusi. Karena itu, Yang Mulia dalam kesempatan ini kami memohon kepada Yang Mulia untuk menjatuhkan putusan.

4

Yang pertama adalah mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya. Yang kedua, menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Aribtrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Ketiga, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah Yang Mulia, ringkasan dari permohonan kami selebih dan sekurangnya mohon dianggap telah dibacakan dari permohonan tertulis kami. Terima kasih, Yang Mulia. 7.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih Saudara Pemohon telah menyampaikan pokok-pokok permohonannya secara efisien. Untuk selanjutnya silakan Saudara dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Hakim hasil telaahannya terhadap permohonan yang Saudara sampaikan. Disilakan Yang Mulia Prof. Maria.

8.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya saya rasa karena Anda biasa ke sini ya, permohonannya cukup. Hanya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menuliskan kewenangan Mahkamah, kenapa Anda merumuskan nomor 1 dan nomor 3? Nomor 1 dan nomor 3 itu sebetulnya sama, tapi yang nomor 1 Anda mengatakan, ”Sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8”. Dan nomor 3 tidak ada. Tapi di akhirnya Anda merumuskan, pasal itu isinya apa? Jadi lebih baik Anda satukan, mana yang Anda pilih itu. Kemudian, dari halaman 5, Anda ini menurut saya ya apakah Anda setuju dengan saya atau tidak. Di halaman 5 huruf e, itu Anda menjelaskan Pasal 70 itu menyatakan, ”Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan, apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur sebagai berikut.” Singkat penjelasannya mengatakan, ”Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan dan seterusnya.” Dengan alasan itu. Kalau Anda hanya mengatakan kata diduga di dalam pasal, kemudian di dalam penjelasannya harus dibuktikan dengan putusan pengadilan, tentunya itu sudah Anda jelaskan tadi apa maknanya. Jadi, Anda mengatakan apakah ini benar atau tidak? Berarti Anda menganggap bahwa di dalam penjelasannya menambah norma baru atau membuat norma baru. Tapi juga Anda perlu melihat di sini, apakah kata dapat dalam pasal itu, itu tidak ada bedanya dengan dalam 5

penjelasan. Kalau dikatakan, ”Terhadap putusan arbitrase, para pihak dapat mengajukan.” Berarti dia dapat mengajukan dan dapat tidak mengajukan. Ya, kan? Tapi di dalam penjelasannya mengatakan, ”Permohonan (suara tidak terdengar jelas) hanya dapat ...” Kata dapat dan kata hanya dapat ini coba Anda lihat, ya karena berarti kalau hanya dapat berarti yang kata dapat yang alternatif tadi di sini kan menjadi berbeda artinya. Ini coba Anda, ini kemudian. Kemudian yang lain, Anda tadi sudah mengatakan ... saya tadi menanyakan, Anda tidak mengatakan Pasal 27 ayat (1), tapi Anda mengatakan semua yang tertulis dianggap dibacakan. Ya, sudah. Petitum, kalau Anda mengatakan petitum nomor 2 mengatakan penjelasan Pasal 70 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka petitum yang selanjutnya biasanya apa? Ya, lupa ya? 9.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya.

10.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, yang satunya bertentangan maka yang keduanya tidak berlaku mengikat ya. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih.

11.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan Yang Mulia Hakim Patrialis Akbar.

12.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, Ketua. Saudara Pemohon ya, diwakili Saudara Andi, saya juga enggak jauh beda dengan Ibu Maria tentang masalah petitum tadi, itu yang pertama. Yang kedua, saya hanya ingin konfirmasi apakah penjelasan ini secara keseluruhan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau Saudara ingin memberikan satu konstitusional bersyarat atau mau dihapuskan semua. Ya, nanti minta penjelasan saja mengenai itu. Yang ketiga, mengenai tenggang waktu 30 hari tadi yang juga dipersoalkan, itu mau diapakan. Kalau misalnya Pasal 70 tetap penjelasannya ditiadakan, waktu 30 hari itu bagaimana. Tadi kan Saudara menyatakan berkeluh kesah juga kan mengenai waktu 30 hari meskipun itu kalimat diduga toh? Ya, itu saja yang saya mau konfirmasi, yang lainnya sudah cukup. Terima kasih.

6

13.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya yang terakhir. Langsung pada pokok permohonan karena soal kewenangan dan soal legal standing sudah di apa ... sampaikan oleh Prof. Maria. Soal pokok permohonan ini Anda kalau enggak salah saya menginventarisasi itu ada tiga besaran, a, b, c, argumentasinya. Tapi argumentasi yang Saudara elaborasi dalam besaran itu, dari besaran itu tidak ... tidak menukik kepada persoalan-persoalan konstitusionalitas, kecuali hanya sepanjang yang menyangkut Pasal 28D ayat (1) gitu, ya. Soal konstitusionalitas itu kalau bicara mengenai argumentasinya sebenarnya bisa menggunakan tafsir konstitusionalitas yang secara apa namanya ... secara konstitusional telah dilakukan oleh Mahkamah misalnya, dalam putusan-putusan yang terkait dengan itu. Misalnya soal penjelasan itu tidak boleh bikin norma baru, itu apa soal konstitusional apa bukan gitu, ya. Ketika itu menjadi bukan konstitusionalitas, bukan persoalan konstitusionalitas nanti apa namanya ... kurang tajam argumentasi konstitusionalnya. Kalau itu merupakan persoalan konstitusionalitas, itu Saudara bersandar pada apa, kalau bersandar pada apa. Kalau bersandar pada sebagaimana pernah diputuskan oleh Mahkamah yang dalam pertimbangannya menyatakan begini, sehingga pasal itu dinyatakan bertentangan, itu kan artinya soal konstitusionalitas. Nah, gitu. Itu berarti jadi advokat itu kan tidak cuma praktik saja, tapi kan juga harus meneliti itu kan. Salah satu objek yang harus diteliti dalam membangun argumentasi itu antara lain Putusan Mahkamah. Nah, ini tidak Saudara lakukan di sini gitu, ya. Ya, paling tidak dikutip itu yang berkenaan langsung itu seperti apa. Penjelasan yang seperti itu banyak aspek. Penjelasan yang menurut Saudara itu apa namanya ... mengandung norma baru, norma baru itu bisa banyak, banyak akibat, banyak implikasi yuridisnya, bisa mengurangi, bisa menambah, bisa bertentangan sama sekali. Nah, ini ditegaskan, ditegaskan, sehingga ujungnya ini bisa tidak adil, bisa menimbulkan ketidakpastian, dan seterusnya. Ya, dengan tidak bermaksud mengajari buaya berenang, ya tapi ini penting untuk saya tunjukkan penting itu, ya. Ya, tidak ada pretensi untuk itu karena Saudara sudah cukup lama berpraktik sebagai advokat, ya. Lalu soal yang lainnya lagi, misalnya menghambat hak-hak Pemohon. Hak apa? Hak hukum itu kan terlalu umum, ini pengadilan konstitusional man gitu ya ... yang harus dipahami ini, ini pengadilan konstitusional. Hak hukum itu harus punya relevansi dengan soal konstitusionalitas. Relevansinya dengan konstitusionalitas apa ini? Lack of argumentation, enggak ada, enggak ada. Saudara enggak mengelaborasi lebih lanjut, ini makanya ini harus. Salah satu di antaranya. 7

Kemudian argumentasi yang ‘c’ juga seperti itu juga. Tidak, tidak kental lah paling tidak itu, dikentali. Karena persoalan permohonan itu kan tujuannya dikabulkan. Persoalan dikabulkan itu kan kalau Saudara punya bukti dan kami Hakim Konstitusi ini yakin. Persoalan meyakinkan itu antara lain melalui argumentasi yang mantap, gitu ya. Sehingga kalau dikabulkan itu pemerintah dan pembentuk undang-undang pada umumnya atau dan DPR, kok bisa mengerti dia. Sehingga kalau bikin undang-undang lagi nanti ndak seperti ini, gitu kan? Misalnya mengadakan perubahan terhadap undang-undang soal arbitrase ini, tidak lagi begini. Kan banyak putusan-putusan Mahkamah yang kemudian apa namanya … di-absorb oleh pembentuk undang-undang menjadi suatu ketentuan undang-undang. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa putusan Mahkamah itu akan, akan seperti apa kualifikasinya lebih banyak bergantung pada entri poinnya ini. Entri poinnya kan ini tanggung jawab advokat yang konon sebagai penegak hukum juga, kan gitu. Jadi, kami kan soal proses. Tapi entri poin ka nada pada Saudara. Oleh karena itu, hanya di Mahkamah Konstitusi yang … yang permohonannya mesti dinasihati, gitu ya. Oleh karena itu, ya ini renungkan saja lah enggak usah dijawab sekarang. Ini, ini bukan waktunya lah, jawabnya nanti saja pada apa … in action. Apakah Saudara mau mengubah, tidak mengubah, memperbaiki, menambah itu … itu … terserah Saudara. Bukti-bukti sudah saya terima dengan kode sampai P-14 itu, tapi nanti akan kami cek kembali dengan sebelumnya akan kami verifikasi terlebih dulu. Sudah paham ya saya kira? 14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Terima kasih, Yang Mulia.

15.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Masukkannya luar biasa dan karena itu kami akan memperbaiki dan memperkuat argumen-argumen yang telah disampaikan tadi oleh masukkannya Yang Mulia. Khususnya yang formil adalah terkait dengan petitum tadi karena ini adalah substansial, memang kita agak lupa untuk satu petitum itu.

8

17.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, ya.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Tapi argumen konstitusi, saya kira memang perlu diperkuat, kami akan mencoba untuk mengelaborasi lebih dalam lagi berdasarkan masukan-masukan tadi, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

19.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, kalau begitu terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami seperti biasa harus memberi kesempatan kepada Saudara 14 hari, tapi jangan lupa itu 14 hari itu waktu terlama gitu ya, untuk Saudara bisa memperbaiki atau tidak? Kalau lebih cepat tentu lebih baik, begitu ya.

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Insya Allah, siap.

21.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ini bukan kampanye, gitu ya.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Lebih cepat lebih baik. 3 hari, Yang Mulia. Insya Allah selesai, minggu depan selesai Yang Mulia.

23.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Ya, oke. Oke, sekali lagi … cukup ya?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI SYAHFRANI Cukup, terima kasih.

9

25.

KETUA: AHMAD FADLIL SUMADI Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Sidang dipandang telah cukup dan oleh karena itu saya nyatakan sidang ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB Jakarta, 6 Maret 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

10