MENTERI PEKERJAAN UMUM KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 297 / KPTS / M / 2013 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengefektifkan fungsi pemulihan darurat prasarana dan sarana pekerjaan umum yang terkena dampak bencana, serta upaya tanggap darurat lainnya sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, perlu dilakukan penyempurnaan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Kembali Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Departemen Pekerjaan Umum; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum; Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4824); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 91 tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 tahun 2011; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 2014; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/2011; Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Bandan Nasional. Penanggulangan Bencana Dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Nomor : 85/BNPB/II/2013 dan Nomor : 02/PKS/M/2013 Tentang Penanggulangan Bencana Bidang Pekerjaan Umum. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM.
KESATU
:
Menetapkan Kembali Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Kementerian Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut dengan SATGAS PBPU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Bagan Tatakerja Satgas PBPU Dengan Instansi Terkait pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
KEDUA
:
SATGAS PBPU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: a. Pusat Komando; - Ketua, Sekretaris dan anggota, tugas sehari hari dibantu unsur pendukung sesuai lampiran 1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini. b. Pos Komando (Posko); - Dibentuk secara tetap oleh Direktur Jenderal dan berada di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya c. Pos Siaga Bencana. - Dibentuk secara tetap oleh Direktur Jenderal, diutamakan pada daerah rawan bencana. - Pada saat terjadi bencana harus segera membentuk Satuan Tugas (SATGAS) Pelaksanaan Penanganan Darurat ditempat kejadian bencana. - Satgas Pelaksana Penanganan Darurat dibentuk oleh Ka Balai/Satker selaku Ketua Pos Siaga Bencana KETIGA
: 1. SATGAS PBPU memiliki tugas: a. kesiapsiagaan darurat bencana; - menyelenggarakan koordinasi dengan BNPB pada saat tahap Tanggap Darurat Bencana - melakukan pemantauan dan memberikan masukan kepada setiap unit kerja dan / atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum yang melaksanakan penanggulangan bencana b. melaksanakan tanggap darurat bencana; c. melaksanakan transisi darurat bencana sebelum kegiatan rehabilitasi rekontruksi; dan d. upaya tanggap darurat lainnya yang ditugaskan BNPB kepada Kementerian Pekerjaan Umum. 2. Uraian tugas SATGAS PBPU tercantum dalam Lampiran 2 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
KEEMPAT
: SATGAS PBPU menyelenggarakan fungsi: 1. Pengendalian kegiatan saat tahap Tanggap Darurat Bencana yang dilaksanakan oleh unit kerja dan / atau satuan kerja di Kementerian PU; 2. Evaluasi hasil laporan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh unit kerja dan / atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum; 3. Perumusan petunjuk teknis pelaksanaan saat tahap tanggap darurat bencana;
4. Penyediaan informasi mengenai penanggulangan bencana yang menyangkut prasarana dan sarana pekerjaan umum kepada publik; dan 5. Penyampaian laporan pelaksanaan penanggulangan bencana kepada Menteri Pekerjaan Umum.
KELIMA
: 1. Dalam penyelenggaraan saat tahap Tanggap Darurat Bencana, SATGAS PBPU mempunyai kewajiban berkoordinasi dengan BNPB yang bertindak sebagai Komandan Tanggap Darurat, dengan Dinas yang menangani pekerjaan bidang pekerjaan umum Provinsi, Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya. 2. Koordinasi dengan BNPB sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi: a. Perumusan dan penyusunan rencana dan program penanggulangan bencana, khususnya terkait dengan pendataan, pemantauan dan evaluasi, prediksi/perkiraan bencana, penetapan tingkat siaga, peringatan dini, dan penanganan saat tahap tanggap darurat; b. Pelaksanaan komando saat tahap Tanggap Darurat Bencana yang diberikan oleh BNPB secara terencana, terkoordinasi, cepat, tepat, dan dinamis,dan mengusulkan langkah yang diperlukan untuk penanggulangan darurat; dan c. Pemberian informasi kepada wakil Kementerian Pekerjaan Umum yang bertugas pada unsur Pengarah BNPB, kepada Tim Reaksi Cepat BNPB dan kepada Komandan saat tahap Tanggap Darurat BNPB, mengenai rencana dan langkah saat tahap Tanggap Darurat Bencana. 3. Koordinasi dengan Dinas yang menangani bidang pekerjaan umum Provinsi Kabupaten/Kota sebagaiman dimaksud pada angka 1, terdiri atas: a. Kegiatan pada siaga darurat bencana meliputi indikasi kemungkinan bencana, analisis resiko bencana, merencanakan pencegahan bencana, dan mempersiapkan kesiagaan menanggulangi bencana; b. Kegiatan pada saat tahap Tanggap Darurat Bencana yang meliputi pendataan dampak bencana, identifikasi
kebutuhan dukungan dan kegiatan operasional tanggap darurat serta perbaikan darurat prasarana dan sarana yang menjadi tugas Kementerian Pekerjaan Umum; dan c. Kegiatan pada tahap transisi darurat bencana meliputi sinkronisasi data dan informasi kejadian bencana, serta kondisi prasarana dan sarana pekerjaan umum yang terkena dampak bencana. 4. Alur Perintah, Aliran Informasi dan Pelaporan SATGAS PBPU tercantum dalam Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEENAM
: Ketua Pusat Komando diberi kewenangan untuk mengarahkan dan mengendalikan setiap unit kerja dan/atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penanggulangan bencana pada saat tahap Tanggap Darurat Bencana.
KETUJUH
: Para Direktur Jenderal selaku Wakil Ketua merumuskan dan menetapkan pedoman pelaksanaan dan petunjuk teknis penanggulangan saat tahap Tanggap Darurat Bencana di bidang masing-masing.
KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Komando dapat mempekerjakan tenaga profesional dan/atau penyedia jasa sesuai kebutuhan dengan persetujuan dari ketua Pusat Komando, melalui proses pengadaan dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. KESEMBILAN: 1. Apabila dipandang perlu untuk kelancaran kegiatan saat tahap Tanggap Darurat Bencana, ketua Pusat Komando dapat menunjuk personil Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Liasion Officer (LO)/koordinator; 2. Penunjukkan LO/koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan oleh Ketua Puskom PBPU dengan surat penugasan sesuai format dalam Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas SATGAS PBPU di Kementerian Pekerjaan Umum dibebankan kepada Sekretariat Jenderal dan masing-masing Direktorat Jenderal/Badan.
KESEBELAS : 1. Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Kembali Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Departemen Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 2. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Para Pejabat Eselon I di Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Para Gubernur di seluruh Indonesia; 3. Para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 4. Para Pejabat Eselon II di Kementerian Pekerjaan Umum; 5. Para Kepala Satker Kementerian Pekerjaan Umum di seluruh Indonesia;
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal:
17
Juli
2013
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
LAMPIRAN-1 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 297/KPTS/M/2013 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BAGAN TATAKERJA SATGAS PBPU DENGAN INSTANSI TERKAIT
KEPALA BNPB
MENTERI PU SATGAS PBPU PUSAT KOMANDO KETUA WAKIL KETUA
KETUA HARIAN
: : SEKRETARIS JENDERAL DIREKTURJENDERAL JENDERALSUMBERDAYA SUMBERDAYAAIR AIR : : 1.1.DIREKTUR DIREKTURJENDERAL JENDERALBINA BINAMARGA MARGA 2.2.DIREKTUR DIREKTURJENDERAL JENDERALCIPTA CIPTAKARYA KARYA 3.3.DIREKTUR : : STAF STAF AHLI AHLI MENTERI MENTERI PU PU BIDANG BIDANG KETERPADUAN PEMBANGUNAN KETERPADUAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIS : : KEPALA BIRO PERENCANAAN & KLN WAKI SEKRETARIS : : KEPALA PUSAT KOMUNIKASI PUBLIK : : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEKRETARIS DITJEN SUMBERDAYA AIR SEKRETARIS DITJEN BINA MARGA SEKRETARIS DITJEN CIPTA KARYA SEKRETARIS DITJEN PENATAAN RUANG SEKRETARIS BALITBANG KEPALA PUSAT PEMBINAAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BAPEKON 7. KEPALA PUSAT PENGOLAHAN DATA 8. PARA DIREKTUR YANG MELAKSANAKAN PENANGGULANGANBENCANA
ANGGOTA
UNSUR PENDUKUNG : :
SEKRETARIAT
Unsur Pengarah BNPB
GUBERNUR
KOMANDO TANGGAP DARURAT BNPB BPBD PROVINSI DINAS PROVINSI
BUPATI WALIKOTA
BPBD
KAB/KOTA
DINAS
POS KOMANDO (POSKO) SDA, BM,CK
KAB/KOTA
( Bila perlu dibantu sekretariat posko )
TIM REAKSI CEPAT (TRC)
LO
Apabila terjadi bencana besar
POS SIAGA BENCANA BALAI BESAR, BALAI dan SATKER TIM REAKSI CEPAT (TRC)
Keterangan : Alur Komando
Koordinasi
Perintah Tanggap Darurat
Wilayah Komando Tanggap Darurat
Pembinaan Administrasi
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 17 Juli
2013
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
LAMPIRAN-2 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 297 / KPTS / M / 2013 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
URAIAN TUGAS SATGAS PBPU
PUSKOM PBPU, UNSUR PENDUKUNG POSKO PBPU DAN KOMANDO BALAI BESAR, BALAI, SATKER DAN PPK I.
URAIAN TUGAS SATGAS PBPU PUSAT Pusat Komando merupakan unsur pimpinan yang mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan penanggulangan bencana pada kegiatan siaga darurat bencana, pelaksanaan Tanggap Darurat Bencana dan pelaksanaan Transisi Darurat Bencana, memiliki tugas sebagai berikut: 1. Sekretaris Jenderal selaku Ketua membuat kebijakan penanggulangan bencana, meliputi: a. pelaksanaan kesiagaan menghadapi bencana saat siaga darurat bencana; b. pelaksanaan saat tanggap darurat bencana; dan c. Pelaksanaan transisi darurat bencana d. Arahan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap Pasca Bencana. 2. Para Direktur Jenderal selaku Wakil Ketua : a. Membantu Ketua melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana sesuai bidang tugasnya masing-masing; b. Membentuk dan memfungsikan Pos Komando (Posko) di kantor pusat Direktorat Jenderal secara tetap, sesuai bidang tugas Direktorat Jenderal masing-masing. 3. Staf Ahli Menteri PU I Bidang Keterpaduan Pembangunan selaku Ketua Harian: a. Melaksanakan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana; b. Mempersiapkan langkah kegiatan penanggulangan bencana; c. Memantau dan memberikan petunjuk pada kegiatan penanggulangan bencana di lapangan. d. Melaksanakan koordinasi melakukan pemantauan dan memberikan masukan kepada setiap unit kerja dan/atau satuan kerja di Kementerian Pekerjaan Umum kegiatan pada saat tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
4. Kepala Biro Perencanaan & Kerjasama Luar Negeri selaku Sekretaris : a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana penanganan pada saat tahap Tanggap Darurat Bencana; b. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran untuk kegiatan pada saat tahap Tanggap Darurat Bencana dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pasca bencana; dan c. Memimpin Sekretariat Pusat Komando 5. Kepala Komunikasi Publik selaku Wakil Sekretaris : a. Menyiapkan bahan laporan mengenai kegiatan penanggulangan bencana untuk Menteri PU dan para pejabat Kementerian Pekerjaan Umum; dan b. Menyiapkan bahan mengenai penanggulangan bencana yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum untuk instansi lain. 6. Para Sekretaris Direktorat Jenderal dan BALITBANG selaku anggota: a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana, program dan anggaran untuk penanggulangan bencana pada bidang masing-masing; b. Menyediakan sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan untuk penyelenggaraan Posko c. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi dan analisis kejadian bencana, serta dampaknya pada prasarana & sarana; dan d. Memantau dan mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan bencana pada bidang masing-masing. 7. Kepala Pusat Pengolahan Data selaku anggota: a. Menyiapkan dan mengolah data untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana, perkiraan lokasi rawan bencana dengan peta; dan b. Menyelenggarakan sistem informasi untuk memfasilitasi kegiatan komunikasi dan pelaporan penanggulangan bencana. 8. Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi BAPEKON selaku anggota : a. Memberikan data, masukan dan saran untuk penyelenggaraan konstruksi penanggulangan bencana; dan b. Memberikan masukan dan melakukan pembinaan proses pengadaan barang / jasa yang terkait kegiatan penanggulangan bencana. 9. Para Direktur dalam Direktorat Jenderal selaku anggota : a. Memberikan data, masukan dan saran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana; b. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana pada bidang/unit kerjanya masing-masing; c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan penanggulangan bencana; dan d. Membuat laporan pelaksanaan penanggulangan bencana.
10. Unsur Pendukung Sekretariat Pusat Komando: a. Mengumpulkan dan memantau berita kejadian bencana dan dampaknya dari Pos Komando (Posko) SDA, BM, CK serta melalui website, telpon, facsimile, electric mail (e-mail), short message services (SMS), dan media komunikasi lain yang dapat digunakan; b. Mencatat berita bencana dan dampak bencana yang terjadi secara sistematis; c. Melaporkan hasil pengumpulan dan pemantauan data bencana kepada Pusat Komando; d. Melaksanakan dukungan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan tugas Pusat Komando. 11. Pos Komando (Posko) SDA, BM, CK a. Mempunyai tugas: 1) Mengidentifikasi potensi kejadian bencana dan dampak bencana; 2) Merencanakan dan mempersiapkan langkah kesiapsiagaan dan pelaksanaan tanggap darurat bencana; 3) Menghimpun, mencatat, memantau dan mengevaluasi kejadian bencana serta dampak yang ditimbulkan; 4) Melaporkan kejadian bencana serta dampak yang ditimbulkan, dan merekomendasikan langkah tanggap darurat kepada Pusat Komando; 5) Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tanggap darurat kepada Pusat Komando; dan 6) Mengkoordinasikan penyiapan dan pengerahan personil beserta perlengkapannya untuk melaksanakan reaksi cepat terhadap kejadian bencana b. Merupakan kelompok kerja yang bersifat tetap berkedudukan di kantor pusat Direktorat Jenderal, yang diselenggarakan oleh masing-masing Direktorat Jenderal dengan pembidangan tugas: 1) Bencana banjir, banjir lahar, letusan gunung berapi, tanah longsor, tanah bergerak dan kekeringan, pada Posko Ditjen Sumber Daya Air; 2) Bencana gempa bumi, gelombang pasang/tsunami, angin topan, kebakaran dan kerusuhan sosial, pada Posko Ditjen Cipta Karya; 3) Bencana yang berdampak pada prasarana Jalan dan jembatan serta tanah longsor pada Posko Ditjen Bina Marga. c. Melaporkan Kejadian bencana dan yang menimpa infastruktur ke PU an yang terdiri dari kerusakan infastruktur tanggung jawab Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
12. Unsur Koordinator Pelaksana Tanggap Darurat / Liaison Officer (LO) : a. Mempunyai Tugas: 1) Mengoordinasikan kegiatan seluruh Unsur Pelaksana SATGAS PBPU; dan 2) Mewakili Pusat Komando dalam hubungan kerja dengan unsur komando tanggap darurat BNPB dan / atau BPBD serta instansi terkait lainnya di wilayah bencana. 13. Pos Siaga Bencana a. Diselenggarakan oleh setiap: 1) Balai Besar/ Balai, Wilayah Sungai; 2) Balai Besar/ Balai, Pelaksanaan Jalan Nasional; 3) Satker di Direktorat Jenderal Cipta Karya. b. Pada saat terjadi bencana harus segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Penanganan Darurat di tempat kejadian bencana c. Penyampaian Laporan Kejadian Bencana 1) Pelaporan mengenai kejadian bencana kepada Posko Direktorat Jenderal dengan format A, yang harus disampaikan dalam waktu secepatnya dan tidak melebihi dari 24 jam setelah kejadian bencana, melalui sarana komunikasi dan media elektronik yang tercepat; 2) Pelaporan lanjutan mengenai dampak bencana dengan format B disampaikan secepatnya melalui media elektronik 3) Penyusunan laporan kejadian bencana dan laporan detail kejadian bencana, disusun dalam bentuk format A dan format B d. Dalam melaksanakan tugasnya, Pos Siaga Bencana melakukan koordinasi dengan BPBD, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi, Kabupaten/Kota 14. Tim Reaksi Cepat (TRC) Kementerian PU, mempunyai tugas : a. Melaksanakan gerakan reaksi cepat pada saat awal tanggap darurat b. Melaksanakan pengkajian secara cepat mengenai kejadian dan dampak bencana untuk merekomendasikan langkah tanggap darurat bencana; c. Dalam hal BNPB membentuk TRC, maka TRC Balai Besar/Balai/Satker dapat ditunjuk sebagai anggota TRC BNPB atau mendukung TRC yang dibentuk BNPB; dan d. Melaksanakan pelaporan kejadian bencana. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 17 Juli
2013
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
FORMAT-A
LAPORAN KEJADIAN BENCANA DIKIRIM SEGERA SETELAH TERJADI BENCANA
Kepada Yth, POSKO PB PU Ditjen …………. Di Jakarta LAPORAN KEJADIAN BENCANA 1. BENCANA a. Jenis Bencana b. Waktu Kejadian c. Tempat Kejadian
: : :
2. KORBAN/KERUSAKAN YANG TELAH TERJADI a. Korban : b. Kerusakan : 3. BAHAYA BENCANA MASIH MENGANCAM a. Permukiman Penduduk : b. Perkotaan : c. Kawasan Industri : d. Sarana/Prasarana : e. Pertanian : 4. PERKIRAAN LAMANYA ANCAMAN BAHAYA : 5. PENANGANAN DARURAT YANG TELAH DILAKUKAN : ………….., tanggal, bulan, tahun KEPALA BALAI BESAR /BALAI/ SATKER………….
Tembusan Sekretariat Satgas PBPU
Nama …………..………………. NIP ……………………………
FORMAT-B Kepada Yth, POSKO PBPU Ditjen ……………… Di Jakarta
LAPORAN DETIL KEJADIAN BENCANA DIKIRIM SETELAH DIPEROLEH DATA DETIL BENCANA
LAPORAN BENCANA 1. BENCANA a. Kejadian 1. Jenis Bencana : 2. Waktu Kejadian : (Hari…………………Tanggal……………………Jam…………………) 3. Tempat Kejadian : (Desa/ Kelurahan/ Kecamatan/ Kabupaten/ Provinsi b. Perkiraan Dampak Bencana 1. Korban : ……………. Orang (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut (dengan rincian) 2. Mengungsi : …………………… jiwa/ ………………… KK (Kepala Keluarga) : Rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum/ sarana ibadah Jalan, jembatan, tanggul, sawah/lahan pertanian, prasarana SDA, prasarana dan sarana air minum, prasarana dan sarana sanitasi c. Upaya Penanganan Yang Telah Dilakukan Oleh BPBD Provinsi/ Satker PB/ BPBD Kab/Kota, Posko Pelaksanaan Tanggap Darurat PU : ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… d. Sumberdaya Yang Tersedia dilokasi Bencana: ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… e. Kendala / Hambatan: ……………………………………………………………………………………………………………… f. Kebutuhan Mendesak: ……………………………………………………………………………………………………………… 3.
Kerusakan
Tembusan Sekretariat Satgas PBPU
………………., tanggal, bulan, tahun KEPALA BALAI BESAR / BALAI / SATKER…… Nama………. NIP………
Catatan: 1. Format A dan B memuat substansi minimal yang harus dilaporkan, dan dapat dilengkapi dengan data / informasi lain sesuai kondisi yang dihadapi. 2. Laporan Kejadian Bencana (Format A) dikirim sesegera mungkin, melalui sarana komunikasi yang tercepat, seperti: - Electronic Mail ( E-mail) - Fascimile - Short Message Services (SMS) - Atau media telekomunikasi lainnya 3. Laporan Detil Kejadian Bencana (Format B), sedapat mungkin dilampiri - Peta - Data lain yang diperlukan untuk efektifitas tanggap darurat - Gambar 4. Laporan disampaikan pada: - Atasan Langsung - POSKO PBPU Ditjen - Sekretariat SATGAS PBPU
LAMPIRAN-3 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 297/KPTS/M/2013 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
JALUR PERINTAH, ALIRAN INFORMASI DAN PELAPORAN SATGAS PBPU PUSAT
MENTERI PU
SATGAS PBPU Sekretariat
PUSAT KOMANDO PBPU
Pos Komando (Posko)
Ditjen Sumber Daya Air
Pos Siaga Bencana Balai Besar/ Balai Wilayah Sungai,
Pos Komando (Posko) Ditjen Bina Marga
Pos Komando (Posko) Ditjen Cipta Karya
Pos Siaga Bencana Balai Besar/ Pelaksanaan Jalan Nasional
Pos Siaga Bencana Satker Cipta Karya
MASYARAKAT / MEDIA ELEKTRONIK / DLL Keterangan : Perintah Informasi
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 17 Juli
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Pelaporan Koordinasi
2013
DJOKO KIRMANTO
LAMPIRAN-4 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 297/KPTS/M/2013 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM FORMAT SURAT PENUGASAN KOORDINATOR SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SELAKU KETUA SATGAS PBPU SURAT PENUGASAN NOMOR: .../.../.../... Menimbang :
Dasar
:
a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas tanggap darurat penanggulangan bencana…………. diperlukan koordinasi diantara unit kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang melaksanakan tanggap darurat, dan untuk bertindak sebagai wakil Kementerian Pekerjaan Umum dalam berkoordinasi dengan BNPB dan instansi lain di wilayah bencana; b. bahwa untuk itu perlu ditunjuk petugas Kementerian Pekerjaan Umum guna menyelenggarakan koordinasi sebagaimana dimaksud dengan surat penugasan Ketua SATGAS PBPU Pusat. 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 08/PRT/M/2010 tentang Organsasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum; 2. Peraturan menteri Pekerjaan Umum No. .../PRT/M/..... tentang SATGAS PBPU. Nama pejabat yang menerima tugas
MENUGASKAN Kepada
Untuk .
: 1. ..……………………………………………………………………….............................................; 2.…………………………………………………………………………............................................; 3. dan seterusnya.
Substansi yang ditugaskan
: 1. ..……………………………………………………………………….............................................; 2.…………………………………………………………………………............................................; 3. dan seterusnya. Ditetapkan di: Jakarta Pada tanggal: …………………………..
Salinan surat penugasan ini disampaikan kepada Yth. 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum 2. Para Pejabat Eselon I. 3. Kepala Biro Perencanaan & KLN 4. Kepala Puskom PU 5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
SEKRETARIS JENDERAL Selaku KETUA SATGAS PBPU PUSAT
Nama……………………….. NIP………………….
Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal: 17 Juli 2013 MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
