MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 46/Permentan/OT.140/4/2013 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN, Menimbang
: a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, kelembagaan ekonomi petani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian perlu ditumbuhkembangkan usaha produktif yang dilakukan masyarakat; b. bahwa salah satu bentuk motivasi bagi kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja dalam mengelola usahatani, perlu memberikan penghargaan kepada kelembagaan ekonomi petani berprestasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan agar pemberian penghargaan kepada kelembagaan ekonomi petani berprestasi berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660; 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5355); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) jis Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II; 11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141); 12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142); 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/ OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERTANIAN PEDOMAN PENILAIAN KELEMBAGAAN PETANI BERPRESTASI. Pasal 1
TENTANG EKONOMI
Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan dan landasan hukum dalam melaksanakan penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pertanian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2013 MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
3
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 46/Permentan/OT.140/4/2013 TANGGAL : 19 April 2013 PEDOMAN PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sektor pertanian memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian nasional, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan serta pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Untuk menjalankan peran sentral tersebut maka diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal, serta berkemampuan, dan tercermin pada para pelaku pembangunan pertanian baik pelaku utama maupun pelaku usaha yang mampu membangun agribisnis dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan berperan serta dalam melestarikan lingkungan usahanya sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mengamanatkan bentuk kelembagaan pelaku utama meliputi kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, atau korporasi. Bahwa kelembagaan pelaku utama difasilitasi dan diberdayakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah agar tumbuh dan berkembang menjadi organisasi yang kuat dan mandiri sehingga mampu mencapai tujuan yang diharapkan para anggotanya. Selanjutnya pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/ OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani bahwa pengembangan kelembagaan petani diarahkan pada peningkatan kemampuan dan penguatan kelembagaan petani menjadi organisasi yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelembagaan ekonomi petani. Pada saat ini, jumlah kelompoktani yang telah tumbuh sebanyak 307.309 dengan jumlah gapoktan sebanyak 37.013 Unit. Keberadaan kelembagaan petani tersebut telah berkembang sejalan dengan kebutuhan anggota dalam pengembangan usahataninya juga adanya program-program pemberdayaan petani dalam mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan. Disamping itu, melalui fasilitasi dari berbagai program pemberdayaan petani telah memberi peluang bagi kelembagaan petani untuk mengembangkan kapasitasnya menjadi kelembagaan ekonomi petani berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) dalam bentuk koperasi tani (Koptan) dan Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani/poktan. Hingga akhir Tahun 2012 telah terbentuk BUMP sebanyak 10.065 Unit, yang terdiri dari 9.361 koptan dan 704 badan usaha lainnya. Namun demikian, keberadaan kelembagaan ekonomi petani hingga saat ini masih belum sesuai dengan harapan. Hal ini antara lain disebabkan karena 1) Adopsi inovasi teknologi masih rendah sehingga produksi dan produktivitas komoditi yang dihasilkan juga rendah; 2) Akses terhadap kelembagaan keuangan rendah; 3) Belum menerapkan manajemen usaha yang modern yang produktif.
Kondisi ini memerlukan upaya yang dapat meningkatkan motivasi kelembagan ekonomi petani agar mereka mau dan mampu mengembangkan usahanya agar berdaya saing tinggi, menguntungkan dan mandiri. Berdasarkan kondisi tersebut, maka salah satu bentuk motivasi bagi kelembagaan ekonomi petani untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pengelolaan usaha, serta kontribusinya dalam pembangunan pertanian, maka dilakukan pemberian penghargaan kepada kelembagaan ekonomi petani berprestasi. Untuk memperoleh obyektivitas dalam penetapan kelembagaan ekonomi petani berprestasi yang akan memperoleh penghargaan, perlu disusun pedoman yang mengatur tata cara dan mekanisme penilaian kelembagaan ekonomi petani yang berprestasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha. Penilaian kelembagaan ekonomi petani berprestasi dilakukan melalui proses penilaian yang obyektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil penilaian tersebut harus memberikan gambaran yang akurat dan terukur terhadap kinerja petani yang dinilai. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penilaian kelembagaan ekonomi petani berprestasi yaitu (1) penilaian harus mempunyai hubungan dengan kinerja kelembagaan ekonomi petani yang dinilai; (2) adanya standar atau ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja kelembagaan ekonomi petani; dan (3) sistem penilaian yang mudah dipahami dan dimengerti. B. Maksud dan Tujuan Pedoman penilaian kelembagaan ekonomi petani berprestasi dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana yang terlibat dalam penetapan kelembagaan ekonomi petani berprestasi. Sedangkan tujuan penilaian terhadap calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi yaitu memberikan motivasi kepada kelembagaan ekonomi petani untuk lebih meningkatkan kinerja dan produktifitas dalam pengembangan agribisnis. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi meliputi sasaran dan persyaratan, penilaian, organisasi pelaksana penilaian, penetapan, pemberian penghargaan, dan pembiayaan. D. Pengertian Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan: 1. Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan petani baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang memiliki kegiatan usahatani dari hulu sampai hilir di sektor pertanian yang ditumbuhkembangkan oleh, dari dan untuk petani guna meningkatkan skala ekonomi yang menguntungkan dan efisiensi usaha. 2. Korporasi adalah kelembagaan formal yang terbentuk dari kumpulan kapital yang dimiliki oleh petani dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen usaha yang berorientasi keuntungan berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP) yang berbentuk koperasi tani (koptan) atau Perseroan Terbatas (PT) yang sahamnya dimiliki oleh petani. 2
3. Badan Usaha Milik Petani (BUMP) adalah kelembagaan usaha berbadan hukum yang mensinergikan kegiatan bisnis dengan pemberdayaan masyarakat tani yang dijalankan secara korporasi yang berorientasi keuntungan untuk mendorong kemandirian petani. 4. Badan Usaha milik Petani Berbentuk Koperasi tani (Koptan) adalah badan usaha yang beranggotakan petani baik secara individu maupun yang tergabung dalam poktan dan gapoktan yang melakukan kegiatan usaha agribisnis berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi petani yang berdasarkan azas kekeluargaan sesuai Undang-undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012. 5. Badan Usaha Milik Petani Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah wadah petani yang didirikan berdasarkan perjanjian dan berbadan hukum untuk menjalankan usaha pertanian secara korporasi dalam bentuk perusahaan dengan modal dasar yang terbagi dalam saham sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). 6. Usahatani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang. 7. Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi adalah Kelembagaan Ekonomi Petani yang memiliki prestasi dalam pencapaian kinerjanya dilihat dari aspek organisasi, aspek tatalaksana dan manajemen, aspek produktivitas, serta aspek manfaat dan dampak keberadaan kelembagaan tersebut pada kemandirian petani. BAB II SASARAN DAN PERSYARATAN A. Sasaran Sasaran yang akan dinilai yaitu kelembagaan ekonomi petani berbentuk Koperasi Tani (Koptan) dan atau perusahaan milik petani yang berbadan hukum atau sudah disyahkan oleh notaris. Pendiriannya berasal dari kelompoktani/gabungan kelompoktani, dengan jumlah anggota atau kepemilikan sahamnya lebih besar dari 75% berasal dari petani, dengan ruang lingkup usaha pertanian secara umum. B. Persyaratan 1. Persyaratan Umum a. mempunyai kantor/sekretariat; b. mempunyai pengurus atau dewan direksi; c. telah disahkan oleh lembaga yang menangani aspek legal formal. Untuk koperasi mendapatkan pengesahan badan hukum dari Dinas yang menangani koperasi, sedangkan untuk perusahaan milik petani telah disyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau dalam proses pengesahan; d. mempunyai usaha produktif di bidang pertanian secara umum dan bermanfaat untuk memajukan anggota dan petani sekitarnya; e. mempunyai AD/ART. 3
2. Persyaratan Khusus a. mempunyai kepengurusan dan anggota poktan/gapoktan lebih besar dari 75%;
yang
berasal
dari
b. telah berdiri dan melaksanakan organisasinya minimal 2 (dua) tahun; c. memiliki administrasi keuangan dan non keuangan yang lengkap, tertib dan benar; d. telah membangun kemitraan usaha dan jejaring usaha; e. mempunyai perencanaan usaha, pengembangan produk, dan ketersediaan produk dan pemasaran;
diversifikasi
f. memiliki profil (proses pembentukan dan perkembangan koperasi tani/PT). 3. Persyaratan Administrasi a. Identitas calon penerima penghargaan (Form 1); b. Hasil penilaian dan penghargaan kelembagaan ekonomi petani berprestasi (form 2.a, 2.b, 2.c); c. Usulan calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi (Form 3.a, 3.b, 3.c); d. Profil usaha kelembagaan ekonomi petani (Form 4). BAB III PENILAIAN A. Aspek Penilaian Penilaian terhadap kelembagaan ekonomi petani berprestasi dilakukan berdasarkan kinerja selama 2 (dua) tahun terakhir, dengan aspek-aspek sebagai berikut: 1. Aspek Administrasi Kelembagaan (Bobot 200) a. Status Badan Hukum (Bobot 30); b. Keanggotaan (Bobot 30); c. Organisasi (struktur, tugas dan pengurus/anggota) (Bobot 50);
fungsi,
hak
dan
kewajiban
d. Kelengkapan kantor (Bobot 30); e. Laporan kegiatan 2 tahun terakhir (Bobot 30); f. Pelaksanaan rapat-rapat: (Bobot 30). 1) Pengurus/dewan direksi (Bobot 10) 2) Anggota/pemegang saham (Bobot 20) 2. Aspek Perencanaan (Bobot 150) a. Rencana Kerja (Bobot 50); b. Rencana Usaha (Bobot 75); c. Rencana monitoring/pengawasan (Bobot 25). 4
3. Aspek Pelaksanaan Kegiatan (Bobot 350) a. Kemampuan Pengelolaan Usaha (Bobot 250) 1) Realisasi Kegiatan Usaha (Bobot 50); a) Kesesuaian usaha dengan perencanaan (Bobot 20) b) Realisasi pendapatan usaha (Bobot 30) 2) Diversifikasi produk (Bobot 30); a) Jumlah produk (Bobot 15) b) Jenis produk (Bobot 15) 3) Perkembangan permodalan (Bobot 50); a) Pemupukan modal anggota (Bobot 20) b) Penambahan modal dari sumber lain (Bobot 30) 4) Penambahan asset selama 2 tahun terakhir (Bobot 30); 5) Akuntansi (Bobot 35); a) Memiliki buku keuangan (Bobot 15) b) Pelaporan keuangan (Bobot 20) 6) Kepatuhan membayar pajak (Bobot 25); 7) Standar Opersional Prosedur untuk Produk (SOP) (Bobot 30). b. Kemampuan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan (Bobot 75) 1) Pengembangan jejaring (Bobot 35); a) Jejaring dengan kelembagaan ekonomi petani lainnya (Bobot 15) b) Banyaknya kegiatan yang dikerjasamakan (Bobot 20) 2) Pengembangan Kemitraan (Bobot 40). a) Kemitraan dengan pelaku usaha lainnya (Bobot 20) b) Banyaknya kegiatan yang dikerjasamakan (Bobot 20) c. Pengembangan Pelayanan Jasa Informasi, Pemagangan dan Pelatihan (Bobot 50) 1) Pelayanan Informasi dan konsultasi Agribisnis (Bobot 30); 2) Pengembangan pemagangan dan pelatihan (Bobot 20). 4. Aspek Pembinaan dan Pengawasan (Bobot 200) a. Pembinaan SDM pengelola kelembagaan ekonomi petani (Bobot 100) 1) Diklat bagi pengurus dan pengelola kegiatan usaha (Bobot 20); 2) Indikator dan penilaian kinerja bagi setiap personalia (Bobot 20); 3) Insentif (Bobot 20); 4) Reward(Bobot 20); 5) Sanksi (Bobot 20). b. Pembinaan kepada lingkungan (Bobot 50) 1) Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat (Bobot 30); 2) Kegiatan sosial bersama masyarakat (Bobot 20). 5
c. Audit/Pengawasan (Bobot 50) 1) Auditor/pengawas (Bobot 25); 2) Waktu pelaksanaan audit (Bobot 25). 5. Aspek Laporan Perkembangan Usaha (Bobot 100) Pelaporan perkembangan usaha pada 2 (dua) tahun terakhir. B. Metode Penilaian Penilaian calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi dilakukan dengan melihat 2 (dua) aspek yaitu: 1. Verifikasi Persyaratan Verifikasi persyaratan dimaksudkan untuk memeriksa persyaratan umum, persyaratan khusus, dan persyaratan administrasi calon kelembagaan ekonomi petani yang diusulkan. Apabila tidak memenuhi persyaratan, maka calon kelembagaan ekonomi petani yang diusulkan dianggap gugur. 2. Observasi lapangan Observasi Lapangan dimaksudkan untuk menilai secara langsung kinerja, produktifitas, keberhasilan dan prestasi Kelembagaan Ekonomi Petani yang akan diusulkan untuk memperoleh penghargaan sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi. C. Prosedur Penilaian Prosedur penilaian dilakukan secara berjenjang sebagai berikut: No Tingkat 1. Kecamatan
2.
Kabupaten/ Kota
Kegiatan a. Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan melakukan penilaian terhadap kelembagaan ekonomi petani yang diusulkan dari setiap desa/kelurahan dan melakukan observasi lapangan; b. Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan memilih dan menetapkan 1 (satu) calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi untuk diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota dengan melampirkan form 1, form 2.a, form 3.a dan form 4. a. Tim Penilai kabupaten/kota melakukan penilaian terhadap kelembagaan ekonomi petani yang diusulkan dari setiap Balai Penyuluhan Kecamatan dan melakukan observasi lapangan; b. Tim Penilai kabupaten/kota memilih dan menetapkan 3 (tiga) calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi untuk diusulkan oleh Bupati/Walikota kepada Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi dengan melampirkan form 1, form 2.b, form 3.b dan form 4. 6
No 3.
4.
Tingkat Provinsi
Kegiatan a. Tim Penilai Provinsi melakukan penilaian dan observasi lapangan untuk memilih 3 (tiga) calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi untuk diusulkan oleh Gubernur sebagai calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi tingkat nasional; b. Gubernur menetapkan 3 (tiga) calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi tanpa peringkat untuk diusulkan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian disertai berkas persyaratan (umum, khusus, administrasi, dokumen pendukung sesuai indikator penilaian pada form 5, dengan melampirkan form 1, form 2.c, form 3.c dan form 4. a. Tim Penilai Pusat melakukan seleksi administrasi dan observasi lapangan terhadap kelembagaan ekonomi petani berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur;
Pusat
b. Tim Penilai Pusat mengusulkan kepada Menteri Pertanian 1 (satu) kelembagaan ekonomi petani berprestasi dari setiap provinsi; c. Menteri Pertanian menetapkan 1 (satu) kelembagaan ekonomi petani berprestasi dari setiap provinsi sebagai Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Nasional.
BAB IV ORGANISASI PELAKSANA PENILAIAN A. Organisasi Pelaksana Organisasi pelaksana penilaian calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi dimulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat sebagai berikut: 1. Kecamatan Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan ditetapkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur penyuluh pertanian dan organisasi petani. 2. Kabupaten/Kota Tim Penilai Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur badan pelaksana penyuluhan/ kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan. 7
3. Provinsi Tim Penilai Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan terdiri atas unsur badan koordinasi penyuluhan/ kelembagaan yang membidangi penyuluhan dan unit kerja yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan/atau ketahanan pangan. 4. Pusat Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian atas nama Menteri Pertanian dengan susunan keanggotaan dari lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. B. Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Kecamatan a. Tim Penilai Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan bertugas melakukan penilaian baik kelengkapan administrasi maupun observasi lapangan terhadap calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi dan menetapkan 1 (satu) calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi untuk diusulkan ke tingkat kabupaten/kota; b. Tim Penilai Kecamatan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kecamatan. 2. Kabupaten/Kota a. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertugas memilih 3 (tiga) calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi yang diusulkan oleh Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan/kelembagaan yang membidangi penyuluhan; b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota. 3. Provinsi a. Tim Penilai Provinsi bertugas melakukan penilaian dan observasi lapangan untuk memilih 3 (tiga) calon kelembagaan ekonomi petani tanpa peringkat yang selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur sebagai kelembagaan ekonomi petani berprestasi tingkat provinsi; b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Provinsi dapat dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai; c. Tim Penilai Provinsi bertanggungjawab langsung kepada Gubernur. 4. Pusat a. Tim Penilai Pusat bertugas melakukan penilaian dan verifikasi kelengkapan administrasi serta observasi lapangan terhadap calon kelembagaan ekonomi petani berprestasi yang diusulkan oleh Gubernur; b. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai Pusat dapat dibantu oleh sekretariat Tim Penilai; c. Tim Penilai Pusat bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pertanian. 8
BAB V PENGHARGAAN Penghargaan dapat diberikan kepada kelembagaan ekonomi petani berprestasi di masing-masing tingkatan wilayah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Pertanian. BAB VI PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan ekonomi petani berprestasi bersumber dari APBN dan APBD provinsi dan kabupaten/kota. BAB VII PENUTUP Pedoman Penilaian Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi merupakan acuan bagi para penyelenggara penyuluhan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan dalam penilaian dan penetapan kelembagaan ekonomi petani berprestasi.
MENTERI PERTANIAN,
SUSWONO
9
FORM 1 IDENTITAS CALON KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI 1.
Nama Kelembagaan Ekonomi Petani
: ...........................................................
2.
Tanggal Pembentukan
: ...........................................................
3.
Pengesahan Kelembagaan
: ........................................................... ...........................................................
4.
Jenis Usaha
: ........................................................... ...........................................................
5.
Alamat Kantor/Sekretariat a. Desa/Kelurahan b. Kecamatan c. Kabupaten/Kota d. Provinsi e. Telepon/No HP
: : : : : :
........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ...........................................................
6.
Nama Pengurus/Dewan Direksi : a. Ketua/Direktur : ........................................................... b. Sekretaris : ........................................................... c. Bendahara : ...........................................................
7.
Jumlah Anggota a. Laki-Laki b. Perempuan
: ................ orang : ................ orang : ................ orang
8.
AD/ART
: Ada/Tidak*
.......................................................... Mengetahui, Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan…………………....
( .............................................. ) Keterangan : *) Coret yang tidak perlu
Ketua/Direktur
( .............................................. )
FORM 2.a HASIL PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI TAHUN………….. KECAMATAN………………………………….. Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota dari Balai Penyuluhan Kecamatan adalah sebagai berikut: NO NAMA KELEMBAGAAN
ALAMAT
NILAI
KETERANGAN
Demikian hasil penilaian ini, agar dapat ditindaklanjuti. ................................................ Ketua Tim Penilai Kecamatan ...........................................
(......................................)
FORM 2.b HASIL PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI TAHUN………… KABUPATEN/KOTA………………………………….. Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Provinsi dari kabupaten/kota adalah sebagai berikut: NO NAMA KELEMBAGAAN
ALAMAT
NILAI
KETERANGAN
Demikian hasil penilaian ini, agar dapat ditindaklanjuti. ................................................ Ketua Tim Penilai Kabupaten/Kota ...........................................
(......................................)
FORM 2.c HASIL PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI TAHUN………… PROVINSI………………………………….. Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan yang memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Pusat dari provinsi adalah sebagai berikut: NO
NAMA KELEMBAGAAN
ALAMAT
NILAI
KETERANGAN
Demikian hasil penilaian ini, agar dapat ditindaklanjuti. ................................................ Ketua Tim Penilai Provinsi ...........................................
(......................................)
FORM 3.a USULAN CALON KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI DARI KECAMATAN KE KABUPATEN/KOTA Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama Lengkap
: ..........................................................
Jabatan
: ...........................................................
Alamat
: ...........................................................
Menerangkan bahwa
:
Nama Kelembagaan Ekonomi Petani : ........................................................... Alamat
:
a. Desa/Kelurahan
: .........................................................
b. Kecamatan
: .........................................................
c. Kabupaten/ Kota
: ...........................................................
d. Provinsi
: .........................................................
Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan tersebut memenuhi syarat sebagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota.
................................................ Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan………………..
(......................................)
FORM 3.b USULAN CALON KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI DARI KABUPATEN/KOTA KE PROVINSI Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama Lengkap
: ..........................................................
Jabatan
: ...........................................................
Alamat
: ...........................................................
Menerangkan bahwa
:
Nama Kelembagaan Ekonomi Petani : ........................................................... Alamat
:
a. Desa/ Kelurahan
: .........................................................
b. Kecamatan
: .........................................................
c. Kabupaten/ Kota
: ...........................................................
d. Provinsi
: .........................................................
Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan tersebut memenuhi syarat sebagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Provinsi.
................................................ Kepala BP4K/Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Kabupaten/Kota…………..
(......................................)
FORM 3.c USULAN CALON KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI DARI PROVINSI KE PUSAT Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama Lengkap
: ..........................................................
Jabatan
: ...........................................................
Alamat
: ...........................................................
Menerangkan bahwa
:
Nama Kelembagaan Ekonomi Petani : ........................................................... Alamat
:
a. Desa/ Kelurahan
: .........................................................
b. Kecamatan
: .........................................................
c. Kabupaten/ Kota
: ...........................................................
d. Provinsi
: .........................................................
Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan tersebut memenuhi syarat sebagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi Tingkat Nasional.
................................................ Kepala Sekretariat Bakorluh/ Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan Provinsi...........................................
(......................................)
FORM 4 PROFIL KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI 1. Nama Kelembagaan Ekonomi Petani : .................................................. 2. Bentuk Badan Usaha
: a. Belum Berbadan Usaha b. Koperasi c. PT/CV
3. Jenis Usaha
:
a. Usaha pokok
: ..................................................
b. Usaha sampingan
: ..................................................
4. Tahun mulai usaha
: ..................................................
5. Alamat usaha
: .................................................. ..................................................
6. Fasilitas yang dapat dihubungi
: ..................................................
a. Telp/Fax
: ..................................................
b. HP
: ..................................................
c. Website
: ..................................................
d. E-mail
: ..................................................
7. Lama Usaha
: ........... tahun
8. Modal Awal Usaha
: Rp…….......................................
9. Kapasitas Produksi per siklus usaha : .................................................. 10. Omzet Usaha
:
a. Tahun 2012
: Rp……........................................
b. Tahun 2011
: Rp……........................................
c. Tahun sebelumnya
: Rp……........................................
(jika sudah ada)
: Rp……........................................
11. Jangkauan lokasi pemasaran produk: .................................................. 12. Komposisi modal saat ini (Tahun 2013)
:
a. Perorangan petani
: Rp……........................................
b. Poktan/gapoktan
: Rp……........................................
c. Investor/Mitra
: Rp……........................................
d. Perbankan (Bank………………)
: Rp……........................................
e. Total
: Rp……........................................
13. Jumlah cabang/unit usaha
: ..........unit usaha/cabang
14. Total pengelola/pegawai/anggota
: ..........orang
15. Perintis usaha yang dijalankan saat ini
: a. Perorangan (sebutkan……..….) b. Poktan/gapoktan c. Mitra usaha d. Lainnya…………………………….
16. Persentase sharing/saham dalam saat ini
: a. Milik petani perorangan (….%) b. Milik poktan/gapoktan (……%) c. Milik perorangan diluar petani (……%) d. Lainnya ……………….(………%)
17. Prestasi/penghargaan yang pernah : .................................................. diraih
Lampiran: 1. Rencana Usaha/Business Plan berupa: a. Rencana produksi; b. Rencana pemasaran; c. Analisis usaha; d. Rencana pengembangan dan diversifikasi produk; e. dll. 2. Akte Pendirian Kelembagaan Ekonomi Petani
........................................... Ketua/Direktur
( .................................. )
FORM 2 USULAN CALON KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI DARI KECAMATAN KE KABUPATEN/KOTA Yang bertandatangan di bawah ini
:
Nama Lengkap : ............................................................. Jabatan : ............................................................. Alamat : ............................................................ Menerangkan bahwa : Nama Kelembagaan Ekonomi Petani : .......................................................... Alamat : a. Desa/ Kelurahan : ............................................................. b. Kecamatan : ............................................................. c. Kabupaten/ Kota : ............................................................ d. Provinsi : ............................................................ Setelah dilakukan penilaian terhadap kelengkapan administrtasi dan kinerja sesuai dengan kriteria, kelembagaan tersebut memenuhi syarat sabagai calon Kelembagaan Ekonomi Petani Berprestasi tingkat kabupaten/kota.
................................................ Kepala Balai Penyuluhan Kecamatan ..................................................
(......................................)
FORM 5 INSTRUMEN PENILAIAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI BERPRESTASI
No 1.
Aspek (Bobot) Administrasi Kelembagaan (Bobot:200)
Variabel (Bobot) 1. Status Badan Hukum (30)
2. Keanggotaan (30) 3. Organisasi (50) a. Struktur (15) b. Tugas dan Fungsi (20) c. Hak dan kewajiban pengurus/anggota (15) 4. Kelengkapan Kantor (30) 1. Papan nama; 2. Meja & kursi, 3. Lemari arsip; 4. Komputer; 5. Brankas.
5. Laporan kegiatan 2 tahun terakhir (30) 1. Laporan RAT/RUPS; 2. Notulen rapat; 3. Laporan pelayanan jasa (pemagangan dan pelatihan); 4. Laporan pembinaan dan pengawasan.
6. Pelaksanaan rapatrapat selama 2 tahun terakhir (30) a. Pengurus/Dewan Direksi (10)
Indikator
Skor
a. Sudah Berbadan Hukum
a. 10
b. Dalam Proses Badan Hukum
b. 5
a. ≥ 75 % petani b. < 75 % petani
a. 10 b. 5
a. Ada b. Tidak ada
a. 10 b. 5
a. Ada, lengkap b. Ada, tidak lengkap c. Tidak ada
a. 10 b. 7,5 c. 5
a. Ada, lengkap b. Ada, tidak lengkap c. Tidak ada
a. 10 b. 7,5 c. 5
a. 5 unsur b. 3 – 4 unsur c. < 3 unsur
a. 10 b. 7,5 c. 5
a. 4 unsur b. 2 – 3 unsur c. 1 unsur
a. 10 b. 7,5 c. 5
a. a. Rutin/Berkala b. Tidak rutin/Tidak Berkala
a. 10 b. 5
Nilai Akhir 10/10x 30 = 30 5/10 x 30 = 15
No
2.
3
Aspek (Bobot)
Perencanaan (150)
Pelaksanaan Kegiatan (Bobot 350)
Variabel (Bobot) b. Anggota/pemegang saham (RAT/RUPS) (20)
Indikator
Skor
a. 2 kali a. b. 1 kali
a. 10 b. 5
a. Ada (tertulis), sudah disyahkan b. Ada, belum disyahkan
a. 10 b. 5
2. Rencana Usaha (75)
a. Ada (tertulis), sudah disyahkan b. Ada, belum disyahkan
a. 10 b. 5
3. Rencana monitoring/ pengawasan (25)
a. Ada (tertulis), sudah disyahkan b. Ada, belum disyahkan
a. 10 b. 5
a. Sesuai b. Tidak sesuai
a. 10 b. 5
1. Rencana Kerja (50)
1. Kemampuan Pengelolaan Usaha (250)
a. Realisasi Kegiatan
Usaha (50) 1) Kesesuaian usaha dengan perencanaan (20)
2) Realisasi pendapatan Usaha (30)
a. ≥ 25 % dari rencana usaha/business plan b. 1 - 25 % dari rencana usaha/business plan
a. 10 b. 5
a. Bertambah
a. 10
b. Tetap
b. 5
a. Bertambah b. Tetap
a. 10 b. 5
a. Ada b. Tidak ada
a. 10 b. 5
a. Ada b. Tidak ada
a. 10 b. 5
b. Diversifikasi Produk (30) 1) Jumlah produk (15)
2) Jenis produk (15)
c. Perkembangan
Permodalan (50) 1) Pemupukan modal anggota (20) 2) Penambahan modal dari sumber lain (30)
Nilai Akhir
No
Aspek (Bobot)
Variabel (Bobot)
Indikator
Skor
d. Penambahan aset selama 2 tahun terakhir (30)
a. > 25% b. 1- 25%
a. 10 b. 5
a. Diisi, sesuai transaksi b. Diisi, tidak sesuai transaksi
a. 10
e. Akuntansi (35) 1) Memiliki buku keuangan (15)
2) Pelaporan Keuangan (20)
b. 5
a. Ada, secara berkala/rutin b. Ada, Tidak rutin
a. 10 b. 5
a. Tepat waktu b. Tidak tepat waktu
a. 10 b. 5
a. Ada b. Tidak ada
a. 10 b. 5
a. Ada, dengan MoU b. Ada, belum MoU
a. 10 b. 5
a. ≥ 5 b. 1 - 4
a. 10 b. 5
a. Ada, dengan MoU b. Ada, belum MoU
a. 10 b. 5
a. ≥ 5 b. 1 - 4
a. 10 b. 5
f. Kepatuhan
membayar pajak (25)
g. Standar operasional prosedur untuk produk (SOP) (30)
2. Kemampuan Pengembangan Jejaring dan Kemitraan (75) a. Pengembangan Jejaring (35) 1) Jejaring dengan kelembagaan ekonomi petani lainnya (15) 2) Banyaknya kegiatan yang dikerjasamakan (20)
b. Pengembangan
Kemitraan (40) 1) Kemitraan dengan pelaku usaha lainnya (20) 2) Banyaknya kegiatan yang dikerjasamakan (20)
Nilai Akhir
No
Aspek (Bobot)
Variabel (Bobot) 3. Pengembangan pelayanan jasa informasi, permagangan dan pelatihan (50) a. Pelayanan informasi dan konsultasi agribisnis (30)
b. Pengembangan
pemagangan dan pelatihan (20)
4
Pembinaan dan pengawasan (Bobot 200)
1. Pembinaan SDM Pengelola Kelembagaan Ekonomi Petani (100) a. Diklat bagi pengurus, unit produksi, pengelola kegiatan usaha (20)
Indikator
a. Ada, dengan ≥ 5 jenis pelayanan b. Ada, dengan 1-4 jenis pelayanan a. Ada dan telah melakukan pemagangan/pelatihan sebanyak ≥ 5 kali b. Ada dan telah melakukan pemagangan/pelatihan sebanyak 1 – 4 kali
a. Ada, ≥ 5 kali b. Ada, 1 – 4 kali
Skor
a. 10 b. 5
a. 10
b. 5
a. 10 b. 5
b. Indikator dan
penilaian kinerja bagi setiap personalia (20)
c. Insentif (20)
d. Reward (20)
e. Sanksi (20)
a. Ada, dilakukan penilaian secara rutin b. Ada, dilakukan tidak secara rutin a. Ada, diberikan secara berkala b. Ada, tidak diberikan secara berkala a. Ada, diberikan sesuai dengan penilaian kinerja b. Ada, diberikan tidak dengan penilaian kinerja a. Ada, diberikan sesuai dengan penilaian kinerja b. Ada, diberikan tidak dengan penilaian kinerja
a. 10 b. 5 a. 10 b. 5
a. 10 b. 5
a. 10 b. 5
Nilai Akhir
No
Aspek (Bobot)
Variabel (Bobot)
Indikator
Skor
Nilai Akhir
2. Pembinaan kepada lingkungan (50) a. Penyerapan tenaga kerja dari masyarakat (30) b. Kegiatan sosial bersama masyarakat setempat (20)
a. ≥ 10 orang b. 1 - 9 orang
a. 10 b. 5
a. 10 a. ≥ 3 kali b. 1 – 2 kali
b. 5
a. Ada dan berkala b. Ada dan tidak berkala
a. 10 b. 5
a. Wajar tanpa catatan b. Wajar dengan catatan
a. 10 b. 5
a. Ada, secara rutin b. Ada, tidak rutin
a. 10 b. 5
3. Audit/Pengawasan (50)
a. Auditor/pengawas (25)
b. Kualitas audit (25) 5
Laporan Perkembangan Usaha (Bobot100)
1. Pelaporan perkembangan usaha pada 2 tahun terakhir (100)
Hasil akhir
TOTAL
Keterangan Contoh cara menghitung nilai akhir: 1.
Administrasi Kelembagaan (Bobot:200)
6. Status Badan Hukum (30)
Apabila jawaban b, skornya= 5 Maka nilai akhir adalah 5 x 30 = 15 10
a. Sudah Berbadan Hukum
a. 10
10/10x 30 = 30
b. Dalam Proses Badan Hukum
b. 5
5/10 x 30 = 15
