2010

SALINAN

PUTUSAN Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009, yang dilakukan oleh: ----------------------------------------------------------------1. PT. Arung Benua Nusantara, dengan alamat kantor di Jl. Kom. Yos Sudarso, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor I; ------------2. PT. Lintas Kapuas Persada, dengan alamat kantor di Jl. Kom. Yos Sudarso, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor II; -----------3. PT. Ligas Cipta Mulia, dengan alamat kantor di Jl. Pasar Impres Sawai, Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor III; ------------------------4. PT. Tri Haridi Perkasa, dengan alamat kantor di Jl. Kelam No. 16, Tanjung Puri, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor IV; ----------------5. PT Yudhansa Adya Perkasa, dengan alamat kantor di Jl. M. Dahar No. 2 Putussibau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor V; ------------------------------------------6. PT Riyan Dasri KSO PT arung Benua Nusantara, dengan alamat kantor di Jl. Kelam No. 16, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor VI; -------7. PT Heroperkasa Primamakmur, dengan alamat kantor di Jl. Adisucipto No. 16, Pontianak, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor VII; --------------------------8. PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai, dengan alamat kantor di Jl. Merdeka No. III/28, Putussibau, Kapuas Hulu 78711, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor VIII; ----------------------------------------------------------------------------9. PT Syari Yulia Aryza, dengan alamat kantor di Jl. Pembangunan No. 16, Singkawang, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor IX; -----------------------------------------10. Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009, dengan alamat kantor di Jl. Danau Luar No. 5, Putussibau, Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Terlapor X; --------------

1

SALINAN 11. Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu, dengan alamat kantor di Jl. Patimura Putussibau, Kapuas Hulu, selanjutnya disebut Terlapor XI; --------------------12. Bupati Kapuas Hulu, dengan alamat kantor di Jl. Antasari No. 2, Putussibau, Kapuas Hulu, 78711 Kalimantan Barat , selanjutnya disebut Terlapor XII; -----------------------telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------Majelis Komisi:-----------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ------------------Setelah membaca keterangan para Terlapor; ----------------------------------------------------Setelah membaca keterangan para Saksi; --------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; ---------------------------------Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; --------------------------------------Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP); ------------------Setelah membaca Pembelaan/Tanggapan para Terlapor; --------------------------------------TENTANG DUDUK PERKARA 1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009; ----------------------------------2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas Laporan tersebut, maka Komisi menyatakan Laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----------------------3. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 38/KPPU/PEN/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2010 sampai dengan 1 April 2010 (vide bukti A2 ); ------------------4. Menimbang

bahwa

untuk

melaksanakan

Pemeriksaan

Pendahuluan,

Komisi

menerbitkan Keputusan Nomor: 94/KPPU/KEP/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 (vide bukti A3); ---------------------------5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 198/SJ/ST/II/2010 tanggal 17 Februari 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 (vide bukti A1); ----------------------------6. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti awal yang cukup adanya dugaan persekongkolan dalam Pelelangan Umum Pascakualifikasi Paket Pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 (vide bukti A25); --------------

2

SALINAN

7. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar Pemeriksaan Pendahuluan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan ;----------------------------------------------------8. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa, Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 75/KPPU/PEN/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 (vide bukti A29); -----------------------9. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 146/KPPU/KEP/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 (vide bukti A28); --------------------------------------------------------------10. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 475/SJ/ST/IV/2010 tanggal 5 April 2010 yang menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 (vide bukti A27);--------------------------------11. Menimbang bahwa selanjutnya, Tim Pemeriksa menilai perlu untuk melakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan. Untuk itu Komisi menerbitkan Keputusan Nomor: 229/KPPU/KEP/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor: 16/KPPU-L/2010 terhitung sejak tanggal 30 Juni 2010 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2010 (vide bukti A60); ----------------------------------12. Menimbang bahwa dalam proses Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor dan para Saksi; ----------13. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah meneliti, menilai sejumlah surat, dan/atau dokumen, BAP, serta mendapatkan bukti-bukti lain yang diperoleh selama Pemeriksaan ; ------------------------14. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi: (vide bukti A83) ------------------------14.1 Identitas Terlapor ---------------------------------------------------------------------------14.1.1

PT. Arung Benua Nusantara, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Carolina Angraini, S.H. nomor 13 tanggal 14 maret 2003, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C13) -------------------------------------

14.1.2

PT. Lintas Kapuas Persada, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Carolina Anggraini, S.H. nomor 16 tanggal 14 Maret 2003, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C14) ------------------------------------3

SALINAN 14.1.3

PT. Ligas Cipta Mulia , merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Elizabeth Veronika Ely, S.H. nomor 24 tanggal 11 Agustus 1995, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C17) --------------------------------

14.1.4

PT. Tri Haridi Perkasa, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Sylvia Fransiska Tan, S.H. nomor 03 tanggal 12 Februari 2004, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C25) --------------------------------

14.1.5

PT. Yudhansa Adya Perkasa, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Sulaimansjah, S.H. nomor 11 tanggal 10 Desember 1991, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C19) -------------------------------------

14.1.6

PT. Riyan Dasri KSO PT. Arung Benua Nusantara, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Hobby Simanungkalit, S.H. nomor 13 tanggal 15 Desember 2005, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi. Dalam lelang perkara a quo melakukan kerjasama operasi dengan PT Arung Benua Nusantara; (vide bukti C24) -----------------------------------------------

14.1.7

PT. Heroperkasa Primamakmur, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Bunarto Bambang, S.H. nomor 3 tanggal 7 Juni 1993, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C35) -----------------------

14.1.8

PT. Citra Bangkit Indonesia KSO PT. Blitar Permai, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. nomor 41 tanggal 12 Maret 2003, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C43) ----------------------------------------------------------------------------------

14.1.9

PT. Syari Yulia Aryza, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan akta notaris Eddy Dwi Pribadi, S.H. nomor 31 tanggal 26 Januari 1998, dengan kegiatan usaha antara lain jasa pelaksana konstruksi; (vide bukti C40) -------------------------------------------

14.1.10 Panitia Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu No. 1 Tahun 2009, mempunyai tugas antara lain menyusun jadwal dan pelaksanaan proses tender, menyusun

4

SALINAN

Harga Perkiraan Sendiri serta mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak; (vide bukti C10) -------------------------------------------14.1.11 Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu, merupakan salah satu wadah bagi pelaku usaha di bidang jasa konstruksi di Kabupaten Putussibau yang memiliki 119 anggota; (vide bukti B11) --------------------14.1.12 Bupati Kapuas Hulu Periode 2005-2010, Drs. H Abang Tambul Husin sedang menjabat sebagai Bupati pada saat berlangsungnya proses lelang di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu; -------------14.2 Obyek Tender: -------------------------------------------------------------------------------Obyek perkara ini adalah Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Paket Pekerjaan dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 (DAU, DAK, Dana Bantuan Pasca Bencana Alam dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari 27 paket, dalam perkara ini hanya terfokus pada 5 (lima) paket yaitu: 1.

Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten, Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut, lokasi Kecamatan

Boyan

Tanjung dan

Bunut Hilir, Pagu Dana

Rp. 8.296.000.000,00 (delapan milyar dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah); ---------------------------------------------------------------------------------2.

Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Putussibau Utara dan Selatan, Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 Jalur), lokasi Kecamatan Putussibau Utara, Pagu Dana Rp. 11.500.000.000,00 (sebelas milyar lima ratus juta rupiah); ---------

3.

Proyek Pembangunan Jembatan S. Suhaid di Menapar (Tahap II), lokasi Kecamatan Suhaid, Pagu Dana Rp. 8.420.000.000,00 (delapan milyar empat ratus dua puluh juta rupiah); ---------------------------------------------------------

4.

Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten, Jalan Putussibau – Sibau Hulu, lokasi Kecamatan Putussibau Utara, Pagu Dana Rp. 9.858.707.000,00 (sembilan miyar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah); --

5.

Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten, Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau, lokasi Kecamatan Empanang, Pagu Dana Rp. 5.089.000.000,00 (lima milyar delapan puluh sembilan juta rupiah); -----------------------------------------------

14.3 Kronologis Tender -------------------------------------------------------------------------------14.3.1

Pengumuman Pelelangan dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2009 dengan Pengumuman

Pelelangan

Umum

Pasca

Kualifikasi

Nomor

:

21/PPBJ/DBMP/2009. Pengumuman Pelelangan ini dimuat pada Koran Harian Daerah (Borneo Tribune) dan Koran Harian Nasional (Media 5

SALINAN Indonesia) pada tanggal 19 Juni 2009, serta ditempel pada Papan Pengumuman Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 19 s/d 29 Juni 2009; ------------------------------------------------------14.3.2

Pelaksanaan Pendaftaran dan Penandatanganan Pakta Integritas dari tanggal 22 Juni s/d 7 Juli 2009; ---------------------------------------------------

14.3.3

Pengambilan Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pelelangan dari tanggal 22 Juni s/d 7 Juli 2009, Panitia Pengadaan bekerja sama dengan Toko/Penyedia Fotocopy yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Nomor : 20/PBJ-BMP/2009 tanggal 19 Juni 2009. setiap calon penyedia jasa yang telah memegang slip tanda pendaftaran dan pengambilan dokumen lelang dari panitia pengadaan (telah ditandatangani dan dicap oleh panitia), dapat mengambil dokumen lelang pada tempat yang telah ditunjuk; -----------------------------------------------------------------------------

14.3.4

Penjelasan / Aanwijzing dilaksanakan pada hari kamis tanggal 25 Juni 2009; ---------------------------------------------------------------------------------

14.3.5

Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2009, peserta yang memasukkan penawaran pada masing-masing paket adalah: -----------------------------------------------------------------------a.

b.

c.

Paket Ruas Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut 1.

PT. Arung Benua Nusantara

2.

PT. Ligas Cipta Mulia

3.

PT. Tri Haridi Perkasa

4.

PT. Lintas Kapuas Persada

5.

PT. Asria Nurlindra Inti Sejahtera

6.

PT. Riyan Dasri

Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 Jalur) 1.


2.


3.


4.


5.


6.

PT. Riyan Dasri

7.

PT. Yudhansa Adya Perkasa

Paket

Pembangunan Jembatan S. Suhaid di Menapar

(Tahap II) 1.

PT. Riyan Dasri KSO PT. Arung Benua Nusantara

2.


6

SALINAN

d.


4.


Paket Ruas Jalan Putussibau – Sibau Hulu

e.

14.3.6

3.

1.

PT. Heroperkasa Primamakmur

2.

PT. Baresa Jaya Bersama

3.

PT. Aulia Reza Group

4.

PT. Citra Bangkit Indonesia

Paket Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau 1.


2.

PT. Citra Bangkit Indonesia KSO PT. Blitar Permai

3.

PT. Binawira Satya Mandiri

4.

PT. Syari Yulia Aryza

Pembukaan Dokumen Penawaran dilaksanakan pada hari kamis tanggal 9 Juli 2009; ---------------------------------------------------------------------------

14.3.7

Tahapan evaluasi penawaran dimulai dengan melakukan Koreksi Aritmatik terhadap semua penawaran yang masuk. Hasil Koreksi Aritmatik diumumkan pada tanggal 24 Juli 2009; -----------------------------

14.3.8

Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga serta Penilaian Kualifikasi (Passing Grade) dilaksanakan dari tanggal 27 Juli 2009 s/d 8 Agustus 2009; ---------------------------------------------------------------------------------

14.3.9

Pembuktian Kualifikasi terhadap calon-calon pemenang lelang yang dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 11 Agustus 2009; ---------------------------

14.3.10 Hasil evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga serta Penilaian Kualifikasi, selanjutnya dibahas pada Rapat Evaluasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2009. Hasil Evaluasi dituangkan dalam Risalah Rapat dan Berita Acara Evaluasi Hasil Pelelangan sebagai berikut : -------------------Paket Ruas Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut

a.

-

Urutan koreksi Aritmatik Perusahaan

Harga Penawaran


Rp. 8.288.893.000


Rp. 8.290.158.000


Rp. 8.292.182.000


Rp. 8.295.442.000

-

Penetapan Pemenang Perusahaan

Harga Penawaran


Rp. 8.288.893.000


Rp. 8.290.158.000 7

SALINAN PT. Lintas Kapuas Persada b.

Rp. 8.295.442.000

Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 Jalur) - Urutan koreksi aritmatik Perusahaan

Harga Penawaran


Rp. 11.490.898.000


Rp. 11.491.480.000


Rp. 11.494.150.000


Rp. 11.495.180.000

- PT. Ligas Cipta Mulia gugur pada tahap penilaian kualifikasi - Penetapan Pemenang Perusahaan

Harga Penawaran


Rp. 11.491.480.000

Pemenang

Rp. 11.494.150.000

Pemenang


Cadangan I


c.

Keterangan

Rp. 11.495.180.000

Pemenang Cadangan II

Paket Pembangunan Jembatan S. Suhaid di Menapar (Tahap II)

- Urutan Koreksi Aritmatik Badan Hukum

Harga Penawaran

PT. Riyan Dasri KSO PT. Arung Benua

Rp. 8.412.008.000

Nusantara PT. Tri Haridi Perkasa PT. Asria Norlindra Inti Sejahtera PT. Ligas Cipta Mulia

Rp. 8.412.799.000 Rp. 8.413.867.000 Rp. 8.418.987.000

- Penetapan Pemenang Badan Hukum

Harga Penawaran

Keterangan

PT. Riyan Dasri KSO PT. Arung Benua

Rp. 8.412.008.000

Pemenang

Nusantara PT. Tri Haridi Perkasa PT. Asria Norlindra Inti Sejahtera

Rp. 8.412.799.000

Rp. 8.413.867.000

Pemenang Cadangan I Pemenang Cadangan II

8

SALINAN

d.

Paket Ruas Jalan Putussibau – Sibau Hulu - Urutan Hasil Koreksi Aritmatik Badan Hukum

Harga Penawaran

PT. Heroperkasa Primamakmur

Rp. 9.797.797.000


Rp. 9.825.325.000


Rp. 9.839.500.000


Rp. 9.842.800.000

- Penetapan Pemenang Badan Hukum PT. Heroperkasa

Harga Penawaran Rp. 9.797.797.000

Primamakmur PT. Baresa Jaya

Rp. 9.825.325.000

Bersama

Pemenang Pemenang Cadangan I


e.

Keterangan

Rp. 9.839.500.000

Pemenang Cadangan II

Paket Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau - Urutan Hasil Koreksi Aritmatik Badan Hukum

Harga Penawaran


Rp. 4.988.800.000

PT. Binawira Satya Mandiri

Rp. 5.056.330.000


Rp. 5.059.500.000

KSO PT. Blitar Permai PT. Syari Yulia Aryza

Rp. 5.079.300.000

- PT. Baresa Jaya Bersama dan PT. Binawira Satya Mandiri gugur pada tahap

penilaian kualifikasi.

- Penetapan Pemenang Badan Hukum PT. Citra Bangkit Indonesia KSO PT. Blitar Permai PT. Syari Yulia Aryza

Harga Penawaran Rp. 5.059.500.000 Rp. 5.079.300.000

14.3.11 Hasil evaluasi Pelelangan kemudian oleh Panitia Pengadaan dituangkan dalam Usulan Pemenang Lelang pada tanggal 12 Agustus 2009 dan disampaikan kepada kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Kapuas Hulu selaku Pengguna Anggaran; -------------------------------------9

SALINAN 14.3.12 Penetapan Pemenang Lelang oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Kapuas Hulu diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 2009; --------------------------------------------------------------------------------14.3.13 Pengumuman Pemenang Lelang disampaikan pada tanggal 14 Agustus 2009, pengumuman tersebut ditempel pada Papan Pengumuman Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Kapuas Hulu hingga berakhirnya masa sanggah; ----------------------------------------------------------------------14.3.14 Masa sanggah diberikan selama 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Pengumuman Pemenang Lelang, sehingga masa sanggah berakhir pada tanggal 24 Agustus 2009; ---------------------------------------------------------14.3.15 Surat Penunjukkan penyedia jasa (letter of acceptance) pada tanggal 25 Agustus 2009; ----------------------------------------------------------------------14.4 Tentang evaluasi ----------------------------------------------------------------------------------14.4.1

Bahwa Panitia Lelang dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran peserta

tender

tidak

memperhatikan

ketelitian

dokumen.

Panitia

menggugurkan PT Baresa Jaya Bersama dan PT Binawira Satya Mandiri karena ketidaklengkapan dokumen penawaran; -----------------------------------14.4.2

Bahwa Panitia Lelang telah meloloskan PT Arung Benua Nusantara dan PT Lintas Kapuas Persada dalam evaluasi sehingga PT Arung Benua Nusantara menjadi pemenang lelang meskipun ada kesamaan kepemilikan perusahaan dalam satu paket pekerjaan yang sama; ----------------------------------------------

14.4.3

Bahwa menurut Pasal 17 Ayat 6 UU No. 18 Tahun 1999 menyatakan: “Badan-badan usaha yang dimiliki oleh suatu kelompok orang yang sama atau berada pada kepengurusan yang sama tidak boleh mengikuti pelelangan untuk satu pekerjaan konstruksi secara bersamaan”; ------------------------------

14.4.4

Bahwa Panitia Lelang mengakui ada kesalahan dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran milik para peserta lelang. Panitia Lelang tidak teliti dan tidak melaksanakan evaluasi dokumen penawaran peserta tender sesuai dengan RKS. (vide bukti B10) --------------------------------------------------------

14.5 Tentang Pengaturan Pemenang Lelang ----------------------------------------------------14.5.1

Bahwa sebelum lelang dilaksanakan, para peserta lelang telah mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh lintas asosiasi perusahaan kontruksi. Untuk lelang Tahun Anggaran 2009 ini, DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu bertindak sebagai koordinator. Hal ini dilakukan oleh Ketua DPC Gapeksindo atas perintah Bupati Kapuas Hulu; (vide bukti B8) ----------------

10

SALINAN

14.5.2

Bahwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh peserta lelang yang berminat untuk mengikuti lelang di Dinas Bina Marga Kabupaten Kapuas Hulu dan diketahui oleh Panitia lelang; (vide bukti B50) ------------------------------------

14.5.3

Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pelaksanaan lelang proyek di Dinas Bina Marga Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati mengenai penentuan pemenang di setiap paket yang dilelangkan; (vide bukti B8) --------------------

14.5.4

Bahwa setiap peserta lelang yang berminat menjadi pemenang dalam satu paket harus menyetor uang sebesar 3% (tiga persen) dari nilai proyek kepada koordinator. Uang tersebut digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu; (vide bukti B8) ----------------------------------------------------------------

14.5.5

Bahwa berdasarkan pertemuan tersebut, telah disepakati pemenang untuk setiap paketnya yaitu: ------------------------------------------------------------------a. Paket Ruas Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut Pemenang lelang untuk paket ini adalah PT Arung Benua Nusantara. Sedangkan PT Ligas Cipta Mulia, PT Tri Haridi Perkasa, PT Lintas Kapuas Persada, PT Riyan Dasri dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera mengajukan penawaran dalam paket ini hanya untuk mendampingi dan menfasilitasi PT Arung Benua Nusantara menjadi pemenang lelang; ---b. Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 Jalur) Pemenang lelang untuk paket ini adalah PT Arung Benua Nusantara. Sedangkan PT Ligas Cipta Mulia, PT Lintas Kapuas Persada, PT Yudhansa Adya Perkasa, PT Riyan Dasri, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera dan PT Tri Haridi Perkasa mengajukan penawaran dalam paket ini hanya untuk mendampingi dan menfasilitasi PT Arung Benua Nusantara menjadi pemenang lelang; -----------------------------------------c. Paket Pembangunan Jembatan S. Suhaid di Menapar (Tahap II) Pemenang lelang untuk paket ini adalah PT Riyan Dasri KSO PT Arung Benua Nusantara. Sedangkan PT Tri Haridi Perkasa, PT Ligas Cipta Mulia dan PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera mengajukan penawaran dalam paket ini hanya untuk mendampingi dan menfasilitasi PT Riyan Dasri KSO PT Arung Benua Nusantara menjadi pemenang lelang; -----d. Paket Ruas Jalan Putussibau – Sibau Hulu Pemenang lelang untuk paket ini adalah PT Heroperkasa Primamakmur. Sedangkan PT Baresa jaya Bersama, PT Aulia Reza Group dan PT Citra Bangkit Indonesia mengajukan penawaran dalam paket ini hanya untuk

11

SALINAN mendampingi dan menfasilitasi PT Heroperkasa Primamakmur menjadi pemenang lelang; -----------------------------------------------------------------e. Paket Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau Pemenang lelang untuk paket ini adalah PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai. Sedangkan PT Baresa Jaya Bersama, PT Binawira Satya Mandiri dan PT Syari Yulia Aryza mengajukan penawaran dalam paket ini hanya untuk mendampingi dan menfasilitasi PT Citra Bangkit Indonesia KSO PT Blitar Permai menjadi pemenang lelang. -------------------------------------------------------------------------------14.5.6

Bahwa Peserta yang memasukkan penawaran tetapi tidak menjadi pemenang hanya digunakan sebagai pendamping. PT Ligas Cipta Mulia, PT Lintas Kapuas Persada, PT Yudhansa Adya Perkasa, PT Tri Haridi Perkasa, PT Syari Yulia Aryza, PT Asria Nurlindra Inti Sejahtera yang memasukkan penawaran hanya sebagai perusahaan pendamping untuk memenuhi persyaratan lelang. Sebagai perusahaan pendamping maka peserta lelang tersebut mendapat imbalan sejumlah uang; (vide bukti B50.) ------------------

14.5.7

Bahwa Panitia Lelang yang mengetahui adanya pengaturan dalam menentukan pemenang disetiap paket yang dilelangkan tidak mengambil tindakan apapun. Tindakan mengatur untuk menentukan pemenang lelang merupakan tindakan persekongkolan yang melanggar ketentuan F. tentang Pemenang Lelang angka 43 Dokumen lelang Jasa Pelaksanaan Konstruksi (RKS).

-----------------------------------------------------------------------------------

14.6 Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran -------------------------------------------------14.6.1

Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada dokumen penawaran untuk Paket Ruas Jalan Nanga Danau-Nanga Bunut antara PT Arung Benua Nusantara, PT Lintas Kapuas Persada, PT Ligas Cipta Mulia dan PT Tri Haridi Perkasa; ---------------------------------------------------------------------------

14.6.2

Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada dokumen penawaran untuk Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 Jalur) antara PT Arung Benua Nusantara, PT Lintas Kapuas Persada, PT Ligas Cipta Mulia dan PT Yudhansa Adya Perkasa; ---------------------------------------------------------------

14.6.3

Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada dokumen penawaran untuk Paket Pembangunan Jembatan S. Suhaid di Menapar (tahap II) antara PT Riyan Dasri KSO PT Arung Benua Nusantara dan PT Ligas Cipta Mulia; ---

14.6.4

Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada dokumen penawaran untuk Paket Ruas Jalan Putussibau – Sibau Hulu antara PT Hero Perkasa

12

SALINAN

Primamakmur, PT Citra Bangkit Indonesia, PT Aulia Reza group dan PT Baresa Jaya Bersama; ------------------------------------------------------------------14.6.5

Bahwa terdapat kesamaan format penulisan pada dokumen penawaran untuk Paket Ruas Jalan Nanga kantuk-Langau antara PT Citra Bangkit Indonesia dan PT Syari Yulia Aryza; -------------------------------------------------------------

14.6.6

Bahwa adanya kesamaan penulisan oleh peserta pada dokumen tender untuk setiap paket yang ditenderkan dikarenakan penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang yang sengaja disewa khusus untuk ikut tender. ----------

14.7 Tentang Kesamaan pemilik dan alamat perusahaan ------------------------------------14.7.1

Bahwa terdapat kesamaan pemilik antara PT Lintas Kapuas Persada dengan PT Arung Benua Nusantara. Daniel dan Agus Setiawan adalah pemegang saham di PT Lintas Kapuas Persada dan PT Arung Benua Nusantara; (vide bukti C13 dan C14) ---------------------------------------------------------------------

14.7.2

Bahwa terdapat kesamaan alamat kantor antara PT Riyan Dasri dan PT Tri Haridi Perkasa yaitu di Jl. Kelam No. 16 Sintang pada dokumen penawaran. (vide bukti C13 dan C14) --------------------------------------------------------------

14.8 Fakta lain -------------------------------------------------------------------------------------14.8.1

Bahwa terdapat perbedaan tanda tangan Direktur Utama PT Syari Yulia Ariza yaitu Hj. Asdiana pada dokumen penawaran. Perbedaan tangan tangan tersebut telah diakui oleh Direktur Utama PT Syari Yulia Ariza bukan tanda tangannya; (vide bukti B49) -----------------------------------------------------------

14.8.2

Bahwa pembayaran uang 3% PT Citra Bangkit Indonesia kepada koordinator lintas asosiasi untuk memenangkan Paket Ruas Jalan Nanga Kantuk-Langau menggunakan uang milik PT Heroperkasa Primamakmur; (vide bukti B8)---

14.8.3

Bahwa PT Citra Bangkit Indonesia menyatakan pelaksana pekerjaan Paket Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau

yang dimenangkan adalah PT

Heroperkasa Primamakmur; (vide bukti B50) ------------------------------------14.8.4

Bahwa Direktur Utama PT Citra Bangkit Indonesia dalam mengikuti lelang di Dinas Bina Marga Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 menyatakan tidak pernah melakukan KSO dengan PT Blitar Permai; (vide bukti B8) ----------------------------------------------------------------------------------

14.8.5

Bahwa terdapat beberapa perusahaan yang berminat untuk mengikuti lelang perkara a quo tidak dapat mendaftar dan mengambil dokumen lelang. Hal ini terjadi karena adanya hambatan-hambatan yang dilakukan pihak-pihak tertentu dalam mengambil dokumen lelang; (vide bukti B29) -------------------

14.8.6

Bahwa dalam pemeriksaan PT Citra Bangkit Indonesia menyampaikan pesan dari PT Arung Benua Nusantara kepada Tim Pemeriksa agar perkara ini 13

SALINAN dapat

diselesaikan

dengan

damai.

Tim

Pemeriksa

dengan

tegas

menyampaikan bahwa proses hukum harus ditegakkan; (vide bukti B50) ---14.8.7

Bahwa pada proses Pemeriksaan Lanjutan, Bupati Kapuas Hulu tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa; ---------------------------

14.9 Analisis Fakta --------------------------------------------------------------------------------14.9.1

Persekongkolan Horizontal ---------------------------------------------------------14.9.1.1. Adanya pertemuan antara peserta lelang yang dikoordinasi oleh DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu yang membahas penentuan pemenang di setiap paket pekerjaan di Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 menunjukkan telah ada pengaturan di antara peserta lelang untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang; ---------------14.9.1.2. Adanya kesamaan dokumen di antara peserta lelang menunjukan dokumen tersebut dibuat dibuat secara bersama-sama atau setidak-tidaknya dilakukan oleh satu orang yang sama; -----------14.9.1.3. Adanya peserta lelang yang ikut mendaftar dan mengajukan penawaran hanya sebatas sebagai peserta pendamping untuk memenuhi syarat sah minimal peserta lelang dimaksudkan untuk menfasilitasi pemenang lelang disetiap paketnya; -----------------14.9.1.4. Adanya pertemuan para peserta lelang, kesamaan dokumen penawaran dan peserta lelang yang hanya sebagai pendamping menunjukkan adanya pengaturan untuk menentukan pemenang lelang disetiap paket pekerjaan. ----------------------------------------

14.9.2

Persekongkolan Vertikal ------------------------------------------------------------14.9.2.1. Tindakan Panitia Lelang yang tidak melaksanakan proses lelang dan evaluasi dokumen penawaran peserta lelang sesuai dengan RKS telah menguntungkan para Terlapor; --------------------------14.9.2.2. Tindakan Panitia yang mengabaikan ketentuan Pasal 17 Ayat 6 UU No. 18 Tahun 1999 telah menguntungkan dan menfasilitasi PT Arung Benua Nusantara untuk menjadi pemenang lelang di 2 (dua) paket pekerjaan yang dilelang; ---------------------------------14.9.2.3. Tindakan Panitia Lelang yang mengetahui adanya pertemuan diantara peserta lelang untuk menentukan para pamenang disetiap paket pekerjaan dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap pengaturan pemenang lelang tersebut menunjukan Panitia Lelang turut serta dalam persekongkolan. -------------------

14.9.3

Kesimpulan -------------------------------------------------------------------------

14

SALINAN

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta dan alat bukti serta dokumendokumen

yang

diperoleh

selama

pemeriksaan,

Tim

Pemeriksa

menyimpulkan terdapat bukti yang cukup terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999

pada Pelelangan Umum Pasca

Kualifikasi Paket Pekerjaan dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 (DAU, DAK, Dana Bantuan Pasca Bencana Alam dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu. ----------------------------------------------------------------------15. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar dilakukan Sidang Majelis Komisi; -------16. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 146/KPPU/PEN/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2010 sampai dengan 24 September 2010 (vide bukti A86); -----------------------------------------17. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 283/KPPU/KEP/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 16/KPPU-L/2010 (vide bukti A87); -------------------------------------------18. Menimbang bahwa untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi, maka Sekretaris Jenderal menerbitkan Surat Tugas Nomor 1195/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 dan Surat Tugas Nomor 1194/SJ/ST/VIII/2010 tanggal 10 Agustus 2010 (vide bukti A84, A85); ------------------------------------------------------------19. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor I menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A113); ------------------------------------------------19.1.1

Saya menolak dengan tegas dimana saya selaku peserta tender dianggap bersekongkol dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersamasama; --------------------------------------------------------------------------------------

19.1.2

Tentang Evaluasi. Menurut Tim Pemeriksa, bahwa Panitia Lelang telah meloloskan PT. ARUNG BENUA NUSANTARA dan PT. LINTAS KAPUAS PERSADA dalam evaluasi sehingga PT. ARUNG BENUA NUSANTARA menjadi pemenang meskipun ada kesamaan kepemilikan perusahaan dalam satu paket pekerjaan yang sama; --------------------------------

19.1.3

Mengacu pada surat tanggal 18 Maret 2009 pada perusahaan PT. LINTAS KAPUAS PERSADA, telah terjadi jual beli saham/pengalihan saham dari 15

SALINAN Komisaris Utama PT. LINTAS KAPUAS PERSADA dari DANIEL kepada AIM dan dari Komisaris AGUS SETIAWAN kepada SY. ABDULLAH yang diketahui oleh Direktur perusahaan SYARIF HERY MARYADI. Oleh karenanya, saya MENOLAK DENGAN TEGAS DAN MENGANGGAP TELAH TERJADI KEKELIRUAN ATAS PEMERIKSAAN/EVALUASI yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang mana menganggap bahwa saya (DANIEL

dan

AGUS

Setiawan)

masih

menduduki

posisi

senagai

Komisaris/Pengurus pada PT. LINTAS KAPPUAS PERSADA; ----------------19.1.4

Tentang pengaturan pemenang lelang. Saya tidak pernah mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh lintas asosiasi perusahaan konstruksi ataupun menyetor 3% dari nilai proyek; --------------------------------------------------------------------

19.1.5

Bahwa Kesamaan format dokumen penawaran lelang adalah karena kekeliruan/kehilafan saja dan tenaga teknis yang digunakan dalam menyusun dokumen penawaran adalah tenaga sewaan yang biasa berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Disamping itu, Lembaga Pengawasan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) membagi-bagikan format penawaran tersebut jika mengadakan pelatihan; --------------------------------------------------

19.1.6

Bahwa kesamaan alamat dikarenakan PT. ARUNG BENUA NUSANTARA dan PT. LINTAS KAPUAS PERSADA dulunya memang pada kompleks perkantoran yang sama namun dipisahkan oleh lantai, dimana lantai 1 adalah PT. LINTAS KAPUAS PERSADA dan lantai 2 adalah PT. ARUNG BENUA NUSANTARA; ---------------------------------------------------------------------------

19.1.7

Bahwa PT. ARUNG BENUA NUSANTARA menyampaikan pesan kepada Tim Pemeriksa agar kasus ini dapat diselesaikan dengan damai melalui PT. CITRA BANGKIT INDONESIA adalah tidak benar; ------------------------------

19.1.8

Saya menolak dengan tegas atas tuduhan melakukan persekongkolan horizontal; ---------------------------------------------------------------------------------

19.1.9

Saya menolak dengan tegas atas tuduhan bahwa saya mendaftar dan mengajukan penawaran lelang hanya sebagai peserta pendamping untuk memenuhi syarat sah minimal peserta lelang yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pemenang lelang setiap paketnya; ------------------------------------

20. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor II menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A114); ------------------------------------------------20.1.1

Saya tidak pernah ikut atau mengetahui adanya pertemuan untuk membahas atau mengatur pemenang tender, dan tidak pernah menerima uang (seperti yang disebutkan 3% apalagi atas arahan Bupati kapuas Hulu) untuk mengalah

16

SALINAN

atau mundur menjadi pemenang pada paket yang saya tawar. Dan hal ini saya tegaskan akan pertanggungjawabkan semua keterangan yang saya sampaikan kepada Allah SWT baik di dunia dan akhirat; ---------------------------------------20.1.2

Mengenai kesamaan tulisan dan dokumen. Dalam hal ini saya mendaftar sampai melakukan proses pemasukan penawaran dilakukan oleh saya, pembuatan dokumen administrasi dan teknis dilakukan saya beserta staf. Dan apabila terjadi kesamaan atau kemiripan pada dokumen hal itu merupakan sesuatu yang tidak kami sengaja. Karena dalam asosiasi kami dilatih dan diberikan softcopy yang sering kami pakai saat mengikuti tender dimanapun; -

20.1.3

Dalam hal melakukan penawaran saya menghitung harga sesuai kemampuan dan letak daerah Kabupaten Kapuas Hulu, harga yang saya tawar di Paket Ruas Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut dan Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 jalur) telah dihitung semaksimal mungkin untuk bisa kerja. Saya tidak dan bukan hanya sebatas pendamping pada saat melakukan penawaran pekerjaan. Dan jika saya menang, saya siap untuk bekerja; -----------------------

20.1.4

Mengenai hal tidak hadir Panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah jual beli saham pada tanggal 18 Maret 2009 saya pindah alamat kantor. Pemanggilan pertama KPPU melalui Pos Indonesia bertanggal 8 Maret 2010, saya mendapatkan surat tersebut melalui orang lain, sehingga telat sampai. Pemanggilan kedua saya hadir, diperiksa di Pontianak bertempat di hotel Sanatika melalui surat panggilan bertanggal 14 April 2010. Pemanggilan ketiga bertanggal 19 Agustus 2010saya tidak hadir saya tidak hadir dikarenakan surat tersebut diterima tanggal 25 Agustus dan keadaan di Putussibau waktu itu sedang banjir setelah membaca surat tersebut saya kongfirmasi kepada saudara FIRMAN via telepon pada tanggal 25 Agustus yang isinya memberitahukan saya tidak bisa hadir dan saudara Firman mengatakan akan ada pertemuan berikutnya pada tanggal 6 September 2010 di Pontianak. Pemanggilan keempat tanggal 26 Agustus 2010 di hotel Santika dan saya hadir; ----------------------------------------------------------------------------

20.1.5

Mohon dengan hormat kepada Ketua majelis dan Anggota, kiranya kedepan kami di daerah mendapatkan sosialisasi tentang Undang-Undang yang berkaitan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sehingga kami bias memahami Undang-Undang yang berlaku; -------------------------------------

21. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor III menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A115); -------------------------------------

17

SALINAN 21.1.1

Saya tidak merasa bersekongkol dengan cara menyusun dokumen secara bersama-sama, dan saya menyuruh orang untuk membuat penawaran dan menyebutkan berapa angka penawaran saya; ----------------------------------------

21.1.2

Saya sudah diklarifikasi Panitia lelang, jadi saya percaya pada Panitia sebagai wasit dan tidak ada main mata; ---------------------------------------------------------

21.1.3

Tentang pengaturan pemenang lelang pada point 1,2,3,4, dan 5. Saya tidak pernah tahu dengan pertemuan tersebut yang dikoordinator oleh DPC Gapeksindo maupun yang diperintahkan oleh Bupati Kapuas Hulu. Yang saya tahu pengumuman di Koran Tribun dan penjelasan Panitia; -----------------------

21.1.4

Pada poin IV. Analisis Fakta saya juga tidak mengerti apa yang dimaksud dengan persekongkolan horisontal dan vertikal. Begitu juga dengan mengatur dan menentukan pemenanglelang. Perlu Bapak lihat dan teliti kembali bahwa perusahaan saya tidak ada yang menjadi pemenang dan ada di salah satu paket yang digugurkan oleh Panitia pelelangan dan saya terima dengan lapang dada, memang begitulah aturannya dalam dunia kontraktor. Saya tidak mau lapor sana lapor sini seperti yang orang lain lakukan; -------------------------------------

21.1.5

Peserta lelang yang berminat menjadi pemenang dalam satu paket harus menyetor uang sebesar 3% dari nilai proyek kepada koordinator dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Perlu Bapak ketahui saya tidak pernah menerima yang tersebut untuk perusahaan saya. Saya berani bersumpah atas nama tuhan dan Kitab Suci yang saya anut, bahwa saya tidak pernah menerima uang tersebut; ----------------------------------

21.1.6

Pada kesimpulan terakhir saya, kepada Bapak Tim Pemeriksa dan majelis KPPU saya siap dipertemukan dengan orang yang melaporkan hal ini untuk membuktikan siapa yang salah dan siapa yang benar; ------------------------------

22. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor IV menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A116); ------------------------------------22.1.1

Kami PT. Tri Haridi Perkasa mengakui pernah tidak menghadiri beberapakali pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dikarenakan surat pemanggilan pemeriksaan selalu datang terlambat dari tanggal pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh KPPU, dan terpenting juga adalah jauhnya jarak tempuh yangmesti kami jalani untuk memenuhi pemanggilan yang dimaksud, karena jarak antara Kabupaten dengan Ibukota Propins sendiri memakan waktu ±1 hari sehingga jika surat pemanggilan sampai ke kami satu hari sebelum pelaksanaan proses pemeriksaan dipastikan kami tidak dapat memenuhi pemanggilan tersebut; ---------------------------------

18

SALINAN

22.1.2

Kami PT. Tri Haridi Perkasa tidak pernah melakukan pertemuan atau difasilitasi oleh pihak manapun atas pengaturan atau penentuan pada paketproyek yang diilelangkan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu, kami mengetahui adanya pelelangan dari Koran Borneo Tribun dengan Nomor Pelalangan 21/PPB/DBMP/2009 Tanggal 19 Juni 2009 atas dasar itu kami PT. TRI HARIDI PERKASA melakukan proses pelelangan yang dilelangkan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan kabupaten Kapuas Hulu baik dari proses pendaftaran, penandatanganan fakta integritas, penjelasan (aanwijzing), pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, klarifikasi harga maupun teknis sampai pengumuman pemenang lelang. Adanya tuduhan penyetoran sebesar 3 (tiga) % kepada pihak tertentu kami PT. TRI HARIDI PERKASA dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tuduhan yang dimaksud tidaklah benar adanya, tidak mendasar, tidak adapembuktian fakta serta sangat

bertentangan dengan prinsip kami,

dikarenakan PT. TRI HARIDI PERKASA merasa tuduhan tersebut merupakan fitnah semata dan disampaikan oleh orang yang tidak bertanggungjawab serta tanpa adanya pembuktian; --------------------------------22.1.3

Tentang kesamaan format penulisan penawaran, sekai lagi kamu jelaskan bahwa kami menyiapkan administrasi penawaran suatu proyekselalu bekerja sendiri dengan tenaga teknis aupun administrasi sendiri; --------------------------

22.1.4

Kesamaan alamat perusahaan kami dengan PT. Riyan Dasri karena menyewa pada ruko yang sama dimana ruko tersebut banyak disewakan oleh pemiliknya kepada pihk penyewa; -------------------------------------------------------------------

22.1.5

Tidak ada persekongkolan vertikal maupun horisontal pada pelelangan proyek Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu karena semua perusahaan uang mengikuti pelelangan tersebut adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan teknis, manajerial, dan penawran yang berbeda, begitu juga Panitia pengadaanyang telah bekerja sesuai dengan aturan pengadaanBarang dan Jasa yang berlaku di Republik Indonesia; -----------------

23. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor V menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A117); ------------------------------------------------23.1.1

Minat kami untuk memenangkan dan melaksanakan paket pekerjaan tersebut;

23.1.2

penawaran yang kami ajukan tidak dimaksudkan untuk mendampingi penawaran

pihak

tertentu

dan

dalam

hal

ini

kami

tidak

pernahdiundang/dilibatkan/menghadiri pertemuan yang difasilitasi oleh lintas

19

SALINAN asosiasi perusahaan konstruksi atau pihak lain sehubungan dengan pengaturan pemenang lelang pada paket pekerjaan tersebut diatas; ---------------------------23.1.3

Dalam melaksanakan penawaran paket tersebut kami tetap melakukan kegiatan pendukung penawaran seperti survey material, harga, perhitungan keuntungan dan lain sebagainya sebagai dasar perhitungan harga penawaran yang akan kami ajukan; -----------------------------------------------------------------

23.1.4

Adapun mengenai kesamaan format penawaran, kami menyatakan tidak mengetahui penyebab kesamaan tersebut, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwasanya karyawan teknis dan karyawan administrasi yang kami punyai atau yang bekerja pada perusahaan kami telah pernah bekerja pada beberapa perusahaan lain sebelumnyaatau dari manapun. Dalam hal ini kami tidak pernah menentukan file format yang harus mereka pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas mereka; -----------------------------

24. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor VI menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A118); ------------------------------------24.1.1

Kami menolak tuduhan Tim Pemeriksa KPPU yang menyatakan bahwa kami melakukan persekongkolan dengan cara menyusun dokumen penawaran secara bersama-sama; --------------------------------------------------------------------

24.1.2

Kami tidak pernah mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh Lintas Asosiasi sebelum lelang dilaksanakan maupun menyetor uang 3% dari nilai proyek kepada Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu; ------------------------

24.1.3

Kami menolak tuduhan yang menyatakan perusahaan saya hanya sebagai formalitas untuk mendampingi dan memfasilitasi perusahaan lain pada Paket Ruas Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut dan Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 jalur); -------------------------------------------------------------------------

24.1.4

Semua tuduhan persekongkolan horisontal itu tidak benar karena saya tidak bersekongkol dengan siapapun karena saya adalah orang yang selalu berusaha memenuhi aturan-aturan yang disyaratkan dalam mengikuti setiap pelelangan proyek dimanapun; -----------------------------------------------------------------------

25. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor VII menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A119); ------------------------------------25.1.1

Sebelum lelang diklaksanakan kami tidak pernah mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh lintas asosiasi perusahaan konstruksi dan tidak pernah membayar uang 3% kepada Lintas Asosiasi untuk memenangkan Ruas Jalan Putussibau – Sibu Hulu dan Ruas Jala Nanga Kantuk – Langau; -----------------

20

SALINAN

25.1.2

Pelaksanaan pekerjaan di Lintas Utara Kabupaten Kapuas Hulu menutur hemat kami medannya cukup berat dan banyak menggunakan peralatan berat, jadi secara logika tak pantas perusahaan kami ingin mendapatkan paket pekerjaan tersebut dengan cara yang tidak sehat; -----------------------------------

25.1.3

Dalam pelaksanaan Nanga Kantuk – Langau, PT. CITRA BANGKIT INDONESIA

menyewa

peralatan

berat

dari

PT.

HEROPERKASA

PRIMAMAKMUR; ---------------------------------------------------------------------25.1.4

Format penawaran yang kami pergunakan dalam penawaran menggunakan file penawaran tahun 2008 dengan nama paket yang sama dan dalam pengerjaannya tidak teliti dalam melihat dokumen di tahun 2009 yang sedikit mengalami perubahan format penulisan; ---------------------------------------------

26. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor VIII menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A120); ------------------------------------26.1.1

TIDAK BENAR apa yang tertulis bahwa perusahaan kami PT. CITRA BANGKIT INDONESIA membayar uang 3% kepada lintas Asosiasi untuk memenangkan Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau; -------------------------------

26.1.2

TIDAK BENAR apa yang tertulis bahwa perusahaan lami . CITRA BANGKIT

INDONESIA

menerima

uang

dari

perusahaan

PT.

HEROPERKASA PRIMAMAKMUR dalam membayar Asosiasi untuk memenangkan paket pekerjaan Nanga Kantuk – Langau; ------------------------26.1.3

Untuk pelaksanaan pekerjaan nanga Kantuk – Langau perusahaan kami PT. CITRA BANGKIT INDONESIA mengerjakan sendiri pelaksanaannya dengan

menyewa

peralatan

berat

dari

PT.

HEROPERKASA

PRIMAMAKMUR; ---------------------------------------------------------------------26.1.4

Perkataan kami mengenai penyelesaian kasus secara damai yang melibatkan PT. ARUNG BENUA NUSANTARA hanya merupakan idea/pendapat kami kepada Tim Pemeriksa diluar kontek pemeriksaan; ---------------------------------

26.1.5

Menurut hemat kami tidak ada kesamaan format penawaran antara PT. CITRA BANGKIT INDONESIA dengan PT. SYARI YULIA; ------------------

26.1.6

Keberadaan KPPU - RI dalam melakukan investigasi persaingan dunia usaha selama ini belum pernah disosialisasikan di Kabupaten Kapuas Hulu; ----------

27. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor IX menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A121); ------------------------------------27.1.1

Sehubungan dengan kesehatans saya (Asdiana, Direktris PT. SYARI YULIA ARYZA) sedang keadaan sakit sehingga saya tidak dapat menghadiri 21

SALINAN panggilan Majelis Komisi Perkara yang akan dilaksanakan tanggal 6 September di Hotel Santika Pontianak; ----------------------------------------------27.1.2

Sehubungan ketidakhadiran tersebut maka saya menunjuk staf perusahaan kami (Aspiandi, SP.d) untuk menyerahkan surat tanggapa terhadap perkara yang dimaksud; ---------------------------------------------------------------------------

27.1.3

Kami menanggapi tentang adanya perbedaan tandatangan di Penawaran dengan KTP saya adalah sebagai berikut : ------------------------------------------27.1.3.1. Pada waktu pemeriksaan terhadap adanya perbedaan tanda tanganantara di penawaran dengan tanda tangan di KTP memang saya akui pada waktu pemeriksaan terdapat perbedaan karena pada waktu pemeriksaan saya lupa bahwa pada waktu penawaran akan dibawa ke Kapuas hulu saya berada di luar kota Singkawang sehingga saya menugaskan staf Perusahaan untuk menandatangani penawaran tersebut atas nama saya; -------------27.1.3.2. Bahwa tanda tangan penawaran tersebut adalah benar tanda tangan staf saya atas persetujuan diri saya sebagai Dorektris PT. SYARI YULIA ARYZA; -----------------------------------------------

28. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor X menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A122); ------------------------------------------------28.1.1

Pernyataan Direktur PT. CITRA BANGKIT INDONESIA yang tidak pernah melakukan KSO dengan PT. Blitar Permai ------------------------------------------Tanggapan: ----------------------------------------------------------------------------Pernyataan tersebut tidak benar, karena pada saat pendaftaran dilakukan oleh perusahan tersebut dalam bentuk KSO (Surat Perjanjian KSO terlampir). Surat perjanjian Kemitraan / Kerjsa Sama Operasi telah disahkan oleh Notaris Kabupaten Kapuas Hulu (Yus Hermawan, SH, M.Kn). pada daftar pernyataan minat telah tercantum kedua perusahaan, tetapi pada daftar Pakta Integritas memang tidak tercantum PT. Blitar Permaidan hanya tercantum PT. Citra Bangkit Indonesia. -------------------------------------------------------------------Dalam keterangannya kepada Tim Pemeriksa, Direktur PT. Citra Bangkit Indonesiamenyatakan terjadinya KSOatas saran dai Panitia pengadaan. Dengan ini kami sampaikan bahwa perjanjian KSO tersebut bukan atas saran dari Panitia pengadaan, tetapi atas kesepakatan kedua perusahaan. Kalaupun Panitia Pengadaan memberikan saran, hanya sebatas syarat-syarat untuk melakukan Kerjsa Sama Operasi. ---------------------------------------------------

22

SALINAN

Hal-hal yang terjadi berkaitan dengan kelangsungan Kerja Sama Operasi antara kedua perusahan setelah pendaftaran diluar sepengetahuan Panitia Pengadaan. -------------------------------------------------------------------------------Dalam penawaran pada paket Peningkatan Jalan Kabupaten untuk Pekerjaan Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau (3.700 x 4,50 M), tidak ada menunjukkan terjadinya KSO antara kedua perusahan (penawaran hanya mengatasnamakan PT.

CITRA

BANGKIT

kekurangpahaman /

INDONESIA),

hal

ini

terjadi

karena

kurang mengertinya perusahaan dalam menyusun

penawran dalam bentuk Kerja Sama Operasi). -------------------------------------28.1.2

Dalam keterangannya kepada Tim Pemeriksa (tercantum dalam BAP), Direktur PT. CITRA BANGKIT INDONESIA menyatakan bahwa Panitia ikut mengatur pemenang tender dan yang bersangkutan mengaku memberikan sejumlah uang kepada Panitia Pengadaan ------------------------------------------Tanggapan : ------------------------------------------------------------------------------Pernyataan tersebut tidak benar, Panitia pengadaan tidak pernah ikut mengatur/menentukan pemenang lelang sebelum dilakukan tender. Panitia menentukan pemenang lelang setelah dilakukan tender dan berdsarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap penawaran yang masuk. Panitia juga tidak pernah menerima sejumlah uang dari Direktur PT. CITRA BANGKIT INDONESIA; --------------------------------------------------------------------------

28.1.3

Terhadap hasil analisis fakta yang menyatakan bahwa telah terjadinya persekongkolan vertikal. ---------------------------------------------------------------Tanggapan: ------------------------------------------------------------------------------28.1.3.1. Panitia pengadaan telah berusaha menjalankan proses pelelangan sesuai

dengan

prosedur

yang

berlaku,

tetapi

dalam

pelaksanaannya terdapat hal-hal atau aturan-aturan dalam RKS yang tidak dilaksanakan, hal ini terjadi karena keterbatasan yang ada pada Panitia (baik karena kurangnya pengetahuan terhadap aturan-aturan yang berlaku maupun keterbatasan kemampuan dari Panitia). -------------------------------------------------------------28.1.3.2. Panitia tidak bermaksud mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat 6 UU No. 18 tahun 2009 tentang jasa Konstruksi. Dalam hal Panitia

mengabaikan

ketentuan

tersebut,

sehingga

mengakibatkan luputnya perhatian terhadap ketentuan tersebut. Panitia tidak bermaksud menguntungkan dan memfasilitasi salah satu perusahan peserta tender. ------------------------------------------

23

SALINAN 28.1.3.3. Panitia lelang tidak mengetahui tentang adanya pertemuan diantara peserta lelang, kapan dan dimana diilakukan pertemuan, serta materi dan hasil pertemuan. Karena keterbatasan, Panitia hanya dapat memonitor hal-hal yang terjadi terkait proses pelelangan dalam lingkungan dinas, hal-hal yang yang terjadi diluar lingkungan dinas, Panitia tidak dapat memantau dan memonitor. ---------------------------------------------------------------28.1.3.4. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki Panitia dan kesalahankesalahan yang terjadi dalam proses pelelangan (mengabaikan aturan dan ketentuan yang berlaku) terjadi karena kurangnya pengetahuan yang dimilki Panitia, baik karena kurang membaca aturan-aturan terkait pelelangan maupun pada waktu pelatihanpelatihan tidak pernah dibahas sampai hal-hal detil seperti yang terjadi dalam perkara ini. Untuk itu, kami menyampaikan masukan agar KPPU merekomendasikan kepada LKPP agar pelatihan-pelatihan banyak

dan

detil,

yang dan

diselenggarakan bila

materinya

dimungkinkan

lebih

melibatkan

Widyaiswara dari KPPU. ----------------------------------------------29. Menimbang pada tanggal 15 September 2010, Terlapor XI menyampaikan secara tertulis Pembelaannya terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut (vide bukti A123); ------------------------------------29.1.1

Saya selaku Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu denngan ini menyatakan terkait surat Bapak poin IV.A tentang Analisa Fakta Persekongkolan Horizontal. Kami ingin menyampaikan : ------------------------29.1.1.1. Bahwa saya bersama-sama seluruh kontraktor tidak pernah mengadakan pertemuan bersama dengan tujuan memfasilitasi dan menciptakan kondisi terhadap Penentuan Pemenang Lelang dengan atau tanpa Perintah dari Bupati Kapuas Hulu, bahkan saya tidak pernah bertemu diluar atau didalam masalah Proyek yang akan diselenggarakan di Kabupaten Kapuas Hulu. Apalagi tentang penerimaan uang sebesar 3% (Tiga Prsen) dari Pagu Anggaran seperti yang termuat didalam Surat laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2010, tanggal 19 Agustus 2010. Saya tidak pernah menerima, meminta atau memengetahui tentang adanya uang dengan tujuan yang dituduhkan kepada saya; ------------------------------------------------

24

SALINAN

29.1.2

Bersama ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak untuk mempertimbangkan kembali dengan seksama terhadap tuduhan yang ditujukan kepada saya sebagai berikut : ---------------------------------------------29.1.2.1. Tidak mungkin saya dalam kapasitas saya sebagai Ketua DPC Gapeksindo Kabupaten Kapuas Hulu mampu mengkoordinir seluruh Kontraktor Gred 5 yang terdiri dari ribuan Kontraktor seluruh Indonesia yang memiliki Kualifikasi Gred 5; -------------29.1.2.2. Tidak mungkin ada kontraktor yang mempercayai saya dengan dana 3% yang mana jumlah tersebut bukan jumlah uang yang kecil, untuk memberi kepastian terhadap hasil Proses Pelelangan yang belum berlangsung; ----------------------------------------------29.1.2.3. Apabila sesuai dengan dugaan di dalam Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan Perkara No. 16/KPPU-L/2010, tanggal 19 Agustus 2010, bahwa di Kabupaten Kapuas Hulu terdapat Lintas Asosiasi yang dengan tujuan memfasilitasi atau melakukan cipta kondisi dalam Penentuan Pemenang Lelang, maka tentunya didalam akan ada Surat Keputusan yang mengukuhkan kepengurusannnya,

sementara

saya

tidak

pernah

merasa

mengetahuia adanya pembentukan Lintas Asosiasi di Kapuas Hulu; ----------------------------------------------------------------------30. Menimbang bahwa Terlapor XII tidak menyampaikan Pembelaannya secara tertulis maupun secara lisan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; ----------------------31. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan; --------------------------------------------TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (“LHPL”), surat, dokumen, dan alat bukti lainnya, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: --------------------------------------------1.1. Tentang Identitas Para Terlapor; --------------------------------------------------------1.1.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi dan berusaha di Indonesia sebagaimana diuraikan dalam butir 14.1 Bagian Tentang Duduk Perkara ; -1.1.2. Bahwa Terlapor X adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 25

SALINAN Anggaran 2009 sebagaimana diuraikan pada butir 14.1 Bagian Tentang Duduk Perkara dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : ---------------No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.1.3. Bahwa

Nama Jabatan Agus Darmanta, S.T., M.T. Ketua Drs. Junaidi Sekretaris Piet Soemaryoto, S.Hut., M.Si. Anggota Syapril Anshari, S.H. Anggota Ferry Suryanata, S.H. Anggota Abang Rusli Anggota Hambali, S.T. Anggota Yudho Bayu Waskito, S.T. Anggota Sutiadi, S.T. Anggota Terlapor XI adalah gabungan pengusaha di bidang jasa pelaksana

konstruksi di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana diuraikan dalam butir 14.1 Bagian Tentang Duduk Perkara; --------------------------------------------1.1.4. Bahwa Terlapor XII adalah Bupati Kapuas Hulu sebagaimana diuraikan dalam butir 14.1 Bagian Tentang Duduk Perkara; -----------------------------1.1.5. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor X, Terlapor XI dan Terlapor XII bukan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang ekonomi; ------------------------------------------------------------------------------1.1.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan

Terlapor X, Terlapor XI dan

Terlapor XII bukan merupakan pelaku usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; --------------1.1.7. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----------------------------------------------------1.1.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 5 Tahun 1999; ------------------------------------1.2. Tentang Obyek Lelang; --------------------------------------------------------------------1.2.1. Bahwa berdasarkan LHPL, obyek lelang dalam perkara ini adalah Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Paket Pekerjaan dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 (DAU, DAK, Dana Bantuan Pasca Bencana Alam dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah) Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu yang terfokus pada 5 (lima) paket sebagaimana diuraikan dalam butir 14.2 Bagian Tentang Duduk Perkara yaitu: ----------26

SALINAN

1.2.1.1. Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten, Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut, lokasi Kecamatan Boyan Tanjung dan Bunut Hilir; 1.2.1.2. Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Putussibau Utara dan Selatan, Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 Jalur), lokasi Kecamatan Putussibau Utara; ---------------------------------------------------------1.2.1.3. Proyek Pembangunan Jembatan S. Suhaid di Menapar (Tahap II), lokasi Kecamatan Suhaid; -----------------------------------------------1.2.1.4. Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten, Jalan Putussibau – Sibau Hulu, lokasi Kecamatan Putussibau Utara; ---------------------------1.2.1.5. Proyek Peningkatan Jalan Kabupaten, Ruas Jalan Nanga Kantuk – Langau, lokasi Kecamatan Empanang; --------------------------------1.2.2. Bahwa Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Paket Pekerjaan dengan Sumber Dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009 Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu menggunakan dana yang bersumber dari DAU, DAK, Dana Bantuan Pasca Bencana Alam dan Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah; --------------------------------------------------------------1.2.3. Bahwa Majelis Komisi menilai pemeriksaan perkara a quo hanya terfokus kepada 5 (lima) paket pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.2.1 Bagian Tentang Hukum karena pada 5 (lima) paket tersebut diduga telah terjadi pengaturan dalam menentukan pemenang lelang; ----------------------1.2.4. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pengaturan untuk menentukan pemenang lelang terhadap 5 (lima) paket pekerjaan dalam perkara a quo. -------------------------------------------------------------------------1.3. Tentang Evaluasi; ---------------------------------------------------------------------------1.3.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan, Terlapor X tidak melakukan evaluasi dokume penawaran peserta lelang dengan benar sehingga meloloskan Terlapor I dan Terlapor II meskipun ada kesamaan kepemilikan untuk paket pelelangan yang sama. Akibat tindakan Terlapor X tersebut mengakibatkan Terlapor I menjadi pemenang lelang untuk Paket Ruas Jalan Nanga Danau – Nanga Bunut dan Paket Ruas Jalan Kom Yos Sudarso (2 jalur). Dengan demikian Terlapor X telah memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang di 2 (dua) paket yang dilelang; ---------------1.3.2. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan telah terjadi jual beli saham/pengalihan saham dari Komisaris Utama Terlapor II kepada AIM dan Komisaris Agus Setiawan kepada Sy. Abdulah yang diketahui oleh

27

SALINAN Direktur Terlapor II yang dibuat di bawah tangan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Putussibau; ----------------------------------------------------1.3.3. Bahwa Terlapor X dalam pembelaannya menyatakan tidak bermaksud mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Jasa Konstruksi. Dalam hal terlapor X mengabaikan ketentuan tersebut terjadi karena Terlapor X belum mengerti

dan memahami ketentuan tersebut dan

Terlapor X tidak bermaksud menguntungkan dan memfasilitasi salah satu peserta lelang; ------------------------------------------------------------------------1.3.4. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor X yang mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Undang-Undang Jasa Konstruksi merupakan tindakan yang disengaja. Hal ini terjadi karena Terlapor X sudah berpengalaman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa serta memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa pemerintah; ----------------------------------------------1.3.5. Bahwa Majelis Komisi menilai perubahan pengurus suatu perusahaan baik dalam pengalihan saham ataupun jual beli saham perseroan harus dilakukan dalam akta dan dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----------------------------------------------------------------1.3.6. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dalam dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II selama proses lelang berlangsung belum terdapat perubahan kepemilikan saham maka anggaran dasar Terlapor I dan Terlapor II masih tetap berlaku; ---------------------------------------------------1.3.7. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor X telah lalai dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa perkara a quo dengan tidak menggugurkan Terlapor I dan Terlapor II sehingga memfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang untuk 2 (dua) paket yang dilelang; ---------------------1.4. Tentang Pengaturan Pemenang Lelang; -----------------------------------------------1.4.1. Bahwa berdasarkan LHPL, terdapat pertemuan yang dilakukan sebelum proses lelang berlangsung untuk membagi dan menentukan pemenang disetiap paket pekerjaan perkara a quo yang difasilitasi oleh Terlapor XI yang bertindak sebagai kordinator atas perintah Bupati Kapuas Hulu. Peserta Tender yang berminat menjadi pemenang harus menyetor uang sebesar 3% (tiga persen) dari nilai proyek. Sedangkan peserta tender yang memasukkan penawaran dan tidak menang hanya digunakan sebagai pendamping; ---------------------------------------------------------------------------

28

SALINAN

1.4.2. Bahwa Terlapor X yang mengetahui adanya pengaturan dalam menentukan pemenang lelang perkara a quo tidak melakukan tindakan apapun; --------------------------------------------------------------------------------1.4.3. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh Terlapor XI dan menyetor 3% (tiga persen) dari nilai proyek. Terlapor I membantah bahwa peserta tender yang mengikuti lelang Paket Jl. Nanga Danau-Nanga Bunut dan Paket Jl. Kom Yos Sudarso hanya sebagai pendamping dan memnfasilitasi Terlapor I menjadi pemenang; ----------------------------------------------------------------1.4.4. Bahwa terlapor II dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah mengikuti atau mengetahui adanya pertemuan untuk membahas atau mengatur pemenang tender dan tidak pernah menerima uang 3% (tigapersen); --------------------------------------------------------------------------1.4.5. Bahwa Terlapor III dalam pembelaannya menyatakan tidak mengetahui adanya pertemuan yang dikoordinasikan oleh DPC Gapeksindo ataupun yang diperintahkan oleh Bupati Kapuas Hulu; ----------------------------------1.4.6. Bahwa Terlapor IV dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah melakukan pertemuan atau difasilitasi oleh pihak manapun atas pengaturan atau penentuan pada paket proyek yang dilelangkan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu. Terlapor IV membantah telah menyetor sebesar 3% (tiga persen) kepada pihak tertentu; -------------1.4.7. Bahwa Terlapor V dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah mendampingi kemenangan pihak tertentu dan tidak pernah diundang atau menghadiri pertemuan yang dilakukan oleh lintas asosiasi perusahaan kontruksi atau pihak lain sehubungan dengan pengaturan pemenang lelang pada paket pekerjaan tersebut; ----------------------------------------------------1.4.8. Bahwa Terlapor VI dalam pembelaannya menyatakan membantah tidak pernah menyetor uang sebesar 3% (tiga persen) kepada Terlapor XI atau pihak lain. Sedangkan Terlapor VI menyatakan selalu berusaha untuk bekerja secara profesional dalam mengikuti lelang; ---------------------------1.4.9. Bahwa Terlapor VII dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah mengikuti pertemuan yang difasilitasi oleh lintas asosiasi perusahaan konstruksi dan tidak pernah membayar uang 3% (tiga persen) kepada lintas asosiasi untuk memenangkan Ruas Jalan Putussibau-Sibau Hulu dan Ruas Jalan Nanga kantuk-Langau; -------------------------------------------------------

29

SALINAN 1.4.10. Bahwa Terlapor VIII dalam pembelaannya menyatakan membantah telah membayar uang 3% (tiga persen) kepada lintas asosiasi untuk memenangkan Ruas Jalan Nanga Kantuk-Langau; ----------------------------1.4.11. Bahwa Terlapor XI dalam pembelaannya menyatakan tidak pernah mengadakan pertemuan bersama dengan tujuan untuk menfasilitasi dan menciptakan kondisi terhadap penentuan pemenang lelang dengan atau tanpa perintah Terlapor XII. Terlapor XI menyatakan tidak pernah menerima, meminta atau mengetahui tentang adanya uang yang dituduhkan; ---------------------------------------------------------------------------1.4.12. Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan LHPL mengenai adanya pertemuan yang dilakukan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang untuk paket pekerjaan perkara a quo; ------------------------------------1.4.13. Bahwa Majelis Komisi menilai pertemuan tersebut diadakan dan dihadiri oleh beberapa peserta lelang tetapi Tim Pemeriksa tidak menemukan cukup bukti pertemuan tersebut dilakukan atas arahan atau perintah Terlapor XII; -------------------------------------------------------------------------1.4.14. Bahwa Majelis Komisi menilai ada penyetoran uang sebesar 3% (tiga persen) dari nilai proyek oleh pemenang lelang, tetapi Tim Pemeriksa tidak menemukan cukup bukti uang tersebut disetor kepada Terlapor XI atau pihak tertentu lainnya; --------------------------------------------------------------1.4.15. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor X sebagai Panitia yang mengetahui adanya pengaturan pemenang lelang tersebut tidak mengambil tindakan apapun meskipun tindakan pengaturan pemenang lelang bertentangan dengan ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat (RKS); -1.4.16. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor X yang tidak mengambil tindakan apapun sebagaimana diuraikan pada butir 1.4.15 di atas dapat dikategorikan memfasilitasi peserta lelang untuk menjadi pemenang paket pekerjaan perkara a quo; -----------------------------------------------------------1.4.17. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan telah terjadi pertemuan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang paket pekerjaan perkara a quo oleh para Terlapor; ------------------------------------------------------------------1.5. Tentang Kesamaan Dokumen Penawaran --------------------------------------------1.5.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kesamaan format penulisan dokumen penawaran Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX dalam mengikuti tender perkara a quo. Hal ini terjadi karena penyusunan dokumen penawaran dilakukan oleh orang khusus di sewa untuk itu; -------------------

30

SALINAN

1.5.2. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan adanya kesamaan format menurut Terlapor I hanya sebuah kehilafan dan jika terdapat kesamaan penulisan itu hanya bersifat kekeliruan; -----------------------------1.5.3. Bahwa Terlapor II dalam pembelaannya menyatakan kesamaan dan kemiripan pada dokumen merupakan sesuatu yang tidak disengaja. Karena dalam asosiasi para anggota dilatih dan diberikan softcopy, softcopy tersebut sering kami pakai pada saat mengikuti tender dimanapun; ---------1.5.4. Bahwa Terlapor III menyatakan dalam pembelaannya tidak merasa bersekongkol dengan cara menyusun dokumen secara bersama-sama dan Terlapor III menyuruh orang untuk membuat penawaran dan menyebutkan angka penawaran saya; -------------------------------------------------------------1.5.5. Bahwa Terlapor IV dalam pembelaannya menyatakan Terlapor IV menyiapkan administrasi penawaran suatu proyek selalu bekerja dengan tenaga teknis maupun administrasi sendiri; -------------------------------------1.5.6. Bahwa Terlapor V dalam pembelaannya menyatakan tidak mengetahui penyebab kesamaan tersebut, akan tetapi perlu kami sampaikan bahwasannya karyawan teknis dan karyawan administrasi Terlapor V pernah bekerja pada beberapa perusahaan lain sebelumnya, sehingga file format pekerjaan yang menjadi tugas mereka bisa saja didapatkan dari tempat bekerja sebelumnya; -------------------------------------------------------1.5.7. Bahwa Terlapor VII dalam pembelaannya menyatakan format penawaran yang digunakan dalam penawaran menggunakan file penawaran tahun 2008 dengan nama paket yang sama dan dalam pengerjaannya tidak teliti dalam melihat dokumen di tahun 2009 yang sedikit mengalami perubahan format penulisan; --------------------------------------------------------------------1.5.8. Bahwa Terlapor VIII dalam pembelaannya menyatakan tidak ada kesamaan format penawaran antara Terlapor VIII dengan Terlapor IX; ----1.5.9. Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya para Terlapor menyusun sendiri dokumen penawaran untuk masing-masing Terlapor sehingga kemungkinan terjadi persesuaian diantara peserta tender tidak terjadi; -----1.5.10. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan kesamaan format dokumen penawaran oleh Para Terlapor terjadi karena adanya pemberian softcopy format perhitungan penawaran dalam pelatihan jasa konstruksi dan dikerjakan oleh orang sewa khusus untuk menyusun dokumen penawaran;

31

SALINAN 1.6. Tentang Kesamaan Pemilik Perusahaan 1.6.1. Bahwa berdasarkan LHPL dinyatakan terdapat kesamaan pemilik Terlapor II dengan Terlapor I yaitu Daniel dan Agus Setiawan adalah pemegang saham di Terlapor I dan Terlapor II; ---------------------------------------------1.6.2. Bahwa Terlapor I dalam pembelaannya menyatakan telah terjadi jual beli saham/pengalihan saham dari Komisaris Utama Terlapor II kepada AIM dan Komisaris Agus Setiawan kepada Sy. Abdulah yang diketahui oleh Direktur Perusahaan Terlapor II yang dibuat di bawah tangan yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Putussibau; ----------------------------------1.6.3. Bahwa Majelis Komisi menilai proses jual beli saham Terlapor II yang dilakukan oleh Daniel dan Agus Setiawan secara di bawah tangan dan tidak segera melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, sehingga secara hukum masih belum ada perubahan Anggaran Dasar Terlapor II; --1.6.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat dengan masih adanya nama Daniel dan Agus Setiawan dalam Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dokumen penawaran Terlapor I dan Terlapor II menunjukan masih adanya keterkaitan hubungan kepemilikan antara Terlapor I dan Terlapor II.; -----1.6.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dengan keterkaitan antara Terlapor I dan Terlapor II menjaadi dasar bagi koordinasi diantara Terlapor I dan terlapor II dalam mengikuti lelang untuk paket pekerjaan yang sama dalam perkara a quo. ------------------------------------------------------------------------1.7. Tentang Kesamaan Alamat Perusahaan ----------------------------------------------1.7.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan adanya kesamaan alamat kantor antara Terlapor IV dan Terlapor VI di Jl. Kelam No. 16 Sintang pada dokumen penawaran; ---------------------------------------------------------------------------1.7.2. Bahwa Terlapor IV dalam pembelaannya menyatakan kesamaan alamat perusahaan dengan Terlapor VI karena Terlapor VI menyewa pada ruko yang sama dimana ruko tersebut banyak disewakan oleh pemilik kepada pihak penyewa; ----------------------------------------------------------------------1.7.3. Bahwa Terlapor VI dalam pembelaannya menyatakan kesamaan alamat perusahaan dikarenakan Jalan kelam No. 16 Sintang merupakan jalan protokol

dan strategis untuk perkantoran maka saya memilih untuk

menyewa rumah tersebut sebagai kantor, ternyata rumah tersebut satu lantainya sudah disewa oleh Terlapor IV dan kebetulan berada satu kantor dan berbeda lantainya; --------------------------------------------------------------1.7.4. Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan dokumen foto yang diserahkan oleh Terlapor IV dan Terlapor VI dalam lampiran

32

SALINAN

pembelaannya menunjukkan kondisi kantor yang sangat berbeda dengan apa yang disampaikan dalam pembelaan; ---------------------------------------1.7.5. Bahwa Majelis Komisi berpendapat terdapat perbedaan antara pembelaan yang disampaikan

dengan dokumen foto yang dilampirkan mengenai

kondisi alamat perusahaan Terlapor IV dan Terlapor VI; ---------------------1.7.6. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan dengan adanyat perbedaan bukti sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7.4 Bagian Tentang Hukum menunjukan Terlapor IV dengan Terlapor VI melakukan kegiatan usaha pada kantor yang sama. -------------------------------------------------------------1.8. Tentang Terlapor VIII --------------------------------------------------------------------1.8.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan Terlapor VIII membayar uang 3% (tiga persen) kepada Terlapor XI menggunakan uang milik Terlapor VII. Bahwa Terlapor VIII menyatakan pelaksana pekerjaan Ruas Jalan Nanga kantuk-Langau dikerjakan oleh Terlapor VII. Bahwa Terlapor VIII membantah telah melakukan KSO dengan PT Blitar Permai serta Terlapor VIII telah menyampaikan pesan Terlapor I kepada Tim Pemeriksa agar perkara a quo dapat diselesaikan dengan damai. --------------------------------1.8.2. Bahwa Terlapor VIII dalam pembelaannya menyatakan tidak benar membayar uang 3% (tiga persen) kepada lintas asosiasi untuk memenangkan paket Ruas Jalan Nanga Kantuk-Langau.

Tidak benar

Terlapor VIII menerima uang dari Terlapor VII untuk membayar ke asosiasi; -------------------------------------------------------------------------------1.8.3. Bahwa

Terlapor

melaksanakan

VIII

pekerjaan

dalam Nanga

pembelaannya

menyatakan

Kantuk-Langau

Terlapor

untuk VIII

mengerjakan sendiri pelaksanaannya denan menyewa peralatan dari Terlaopor VII; -----------------------------------------------------------------------1.8.4. Bahwa Terlapor VIII dalam pembelaannya menyatakan perkataan mengenai penyelesaian kasus secara damai yang melibatkan Terlapor I hanya merupakan idea/pendapat Terlapor VIII diluar kontek pemeriksaan; 1.8.5. Bahwa Terlapor X dalam pembelaannya menyatakan kerjasama yang dilakukan Terlapor VIII dalam bentuk KSO dengan PT Blitar Permai sesuai dengan Surat Perjanjian Kemitraan KSO tertanggal 22 Juni 2009. Perjanjian KSO tersebut bukan atas saran dari Terlapor X melainkan atas kesepakatan Terlapor VIII dengan PT Blitar Permai; --------------------------1.8.6. Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor VIII telah membantah seluruh pernyataan yang diberikan selama proses pemeriksaaan perkara a quo karena ada tekanan dari sesama rekanan. ----------------------------------------33

SALINAN 1.8.7. Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor VIII tidak konsisten dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan perkara a quo karena ada unsur paksaaan dari peserta lelang lainnya; --------------------------------1.8.8. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Terlapor VIII telah mendapat tekanan dalam memberikan pembelaan terhadap fakta-fakta dalam perkara a quo sehingga membantah keterangan yang sudah disampaikan selama proses pemeriksaaan sebelumnya; ------------------------------------------------1.9. Tentang Terlapor IX -----------------------------------------------------------------------1.9.1. Bahwa dalam LHPL dinyatakan terdapat perbedaan tanda tangan Direktur Utama Terlapor IX pada Dokumen Penawaran. Perbedaan tanda tangan tersebut telah diakui oleh yang bersangkutan; ----------------------------------1.9.2. Bahwa Terlapor IX dalam pembelaannya menyatakan perbedaan tanda tangan dalam dokumen penawaran terjadi karena Terlapor IX tidak ingat bila dokumen penawaran akan dibawa ke Kapuas Hulu sedangkan Direktur Utama Terlapor IX tidak berada di Singkawang sehingga menugaskan staf Terlapor IX untuk menandatangani penawaran tersebut atas nama Direktur Utama; --------------------------------------------------------------------------------1.9.3. Bahwa Majelis Komisi menilai terjadi penandatangan dokumen penawaran oleh orang yang tidak memiliki kewenangan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum; ------------------------------------------------------------1.9.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat penandatanganan tersebut telah mendapat persetujuan dari Direktur Utama Terlapor IX sehingga para pihak telah mengetahui konsekuensi hukum atas tindakan yang dilakukan tersebut; -------------------------------------------------------------------------------1.9.5. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan Direktur Utama Terlapor IX telah mengambil tanggung jawab secara penuh atas tindakan yang dilakukan oleh staf Terlapor IX; ---------------------------------------------------------------2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; ----------------------------------------------------------------------------------3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai berikut: -----3.1. Pelaku Usaha; --------------------------------------------------------------------------------3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha,

34

SALINAN

baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; ----------------------------------------------------------------------3.1.2. Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII dan Terlapor IX sebagaimana dinyatakan dalam butir 1.1.5 Bagian Tentang Hukum; -------------------------------------3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpenuhi; ---------------------3.2. Bersekongkol Dengan Pihak Lain Untuk Mengatur Dan Atau Menentukan Pemenang Tender; -------------------------------------------------------------------------3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; 3.2.2. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak (vertikal dan horizontal)

yang

terlibat

dalam

proses

tender

yang

melakukan

persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -------------------3.2.3. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu: ------------3.2.3.1.

persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;

3.2.3.2.

persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;

3.2.3.3.

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; ----

3.2.4. Bahwa berdasarkan bentuk-bentuk persekongkolan tersebut, maka Majelis Komisi menilai adanya persekongkolan horisontal yang dilakukan antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, 35

SALINAN Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX dan Terlapor XI dengan cara mengadakan pertemuan untuk mengatur dan menentukan pemenanng lelang sebagaimana sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.4 Bagian Tentang Hukum; ---------------------------------------------------------------------3.2.5. Bahwa Majelis Komisi menilai adanya pertemuan untuk mengatur dan menentukan pemenang lelang sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 Bagian Tentang Hukum, kesamaan dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5 Bagian Tentang Hukum, kesamaan pemilik perusahaan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6 Bagian Tentang Hukum dan kesamaan alamat perusahaan sebagaimana diuraikan dalam butir 1.7 Bagian Tentang Hukum telah mengakibatkan adanya persaingan semu dalam proses lelang perkara a quo; ------------------------------------------------3.2.6. Bahwa berkaitan dengan tindakan Terlapor XI sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 Bagian Tentang Hukum yang terlibat dalam pertemuan, Majelis Komisi menilai belum menemukan cukup bukti Terlapor XI menerima setoran sebesar 3% (tiga persen) dari nilai proyek dari peserta lelang; ---------------------------------------------------------------------------------3.2.7. Bahwa berkaitan dengan Terlapor XII sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4 Bagian Tentang Hukum, Majelis Komisi menilai belum menemukan cukup bukti keterlibatan Terlapor XII dalam proses pengaturan pemenang lelang dalam perkara a quo; -------------------------------------------------------3.2.8. Bahwa berkaitan dengan tindakan Terlapor X, Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor X sebagaimana telah diuraikan pada butir 1.3 Bagian Tentang Hukum dan butir 1.4. Bagian Tentang Hukum dapat dikategorikan sebagai tindakan persekongkolan vertikal karena memfasilitasi Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII,

Terlapor

VIII,

Terlapor

IX

dan

Terlapor

XI

melakukan

persekongkolan; ---------------------------------------------------------------------3.2.9. Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender terpenuhi; ----------------3.3. Unsur Persaingan Usaha Tidak Sehat; -------------------------------------------------3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;

36

SALINAN

3.3.2. Bahwa tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI pada lelang perkara aquo sebagaimana diuraikan pada butir 3.2 Bagian Tentang Hukum merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; ----------------------------------3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat terpenuhi; --4. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak terkait, sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------4.1.

Merekomendasikan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu untuk memberikan sanksi kepada Panitia Lelang karena tidak menjalankan proses tender dengan benar; ------------------------------------------------

4.2.

Memberikan saran kepada Bupati Kapuas Hulu untuk menginstruksikan kepada Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kapuas Hulu berikut instransi di bawahnya agar melaksanakan aturan tender sesuai ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat; ------

4.3.

Merekomendasikan

kepada

Kejaksaan

Tinggi

Kalimantan

Barat

untuk

melakukan pemeriksaan terhadap proses lelang perkara a quo yang diduga telah terjadi tindak pidana korupsi; --------------------------------------------------------------4.4.

Merekomendasikan kepada DPP Gapeksindo untuk segera melakukan pergantian Pengurus DPC Gapeksindo Kapuas Hulu; ------------------------------------------------

5. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan para Terlapor sebagai berikut: ---------------------------------------------------5.1.

Bahwa Terlapor XII tidak pernah hadir memenuhi panggilan Tim Pemeriksa selama proses pemeriksaan perkara a quo; -----------------------------------------------

5.2.

Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor X dan Terlapor XI bertindak kooperatif dalam proses pemeriksaan perkara a quo; ------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa sebelum memutus, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -------------------------------------------------------------------------------------6.1.

Bahwa tindakan para Terlapor yang melakukan pengaturan untuk menentukan pemenang lelang perkara a quo telah melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang tidak sehat sehingga pemerintah tidak mendapat harga yang kompetitif dalam pelaksanaan lelang perkara a quo; -------------------------------------------------

37

SALINAN 6.2.

Bahwa untuk menghindari pengulangan perbuatan dikemudian hari perlu diberkan sanksi kepada para Terlapor yang dinyatakan bersalah; --------------------

7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: ----------------MEMUTUSKAN

1.

Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X

dan

Terlapor XI terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------------------------2.

Menyatakan Terlapor XII tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------------------------------------------------------------------------

3.

Menghukum Terlapor I membayar denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);------------------------------------------------------------------

4.

Menghukum Terlapor VI membayar denda sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------

5.

Menghukum Terlapor VII membayar denda sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----------------------------------------------------------------

6.

Menghukum Terlapor VIII membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank

38

SALINAN

Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ----------------------------------------------------------------7.

Menghukum Terlapor XI membayar denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8.

Melarang Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor IX mengikuti proses tender di seluruh Dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu selama jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. sebagai Ketua Majelis, Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M. LL.M, dan Didik Akhmadi, Ak. M.Com masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Firman Budiana, S.E. dan A.A.G. Danendra, S.H. M.H. sebagai Panitera. ------

Ketua Majelis, t.t.d. Ir. M. Nawir Messi, M.Sc. Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

t.t.d.

t.t.d

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M. LL.M..

Didik Akhmadi, Ak. M.Com Panitera,

t.t.d.

t.t.d.

Firman Budiana Nugraha, S.E.

A.A.G. Danendra, S.H. M.H.

Diberikan Untuk Salinan : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Plt. Sekretaris Jenderal

Mokhamad Syuhadhak

39

2010

Recommend Documents