2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA ---------------------

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 11 FEBRUARI 2009

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-VII/2009

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945. PEMOHON -

Komisi Perlindungan Anak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi Jawa Barat Alvie Sekar Nadia, dkk

ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 11 Februari 2009, Pukul 14.52 – 15.34 WIB Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3)

H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H. Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H

Sunardi, S.H.

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

1

Pihak yang Hadir: Pemohon : -

Dr. Seto Mulayadi (Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak)

Kuasa Hukum Pemohon : -

Muhammad Joni, S.H., M.H. Indrawan, S.H.,M.H. Despi Yanti, S.H.

2

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.52 WIB

1.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Persidangan dalam Perkara Nomor 6/PUU-VII/2009 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Bapak Ibu sekalian, assalamualaikum wr.wb, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Para Pemohon, pada siang hari ini kita melaksanakan pemeriksaan pendahuluan terhadap Perkara Nomor 6 ini, sebagaimana di Mahkamah Konstitusi untuk pertama saya persilakan kepada Pemohon untuk memperkenalkan diri siapa yang hadir dalam persidangan ini, saya persilakan

2.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia, assalamualaikum wr.wb dan selamat siang untuk kita sekalian. Atas perkenan Yang Mulia kami mohon untuk waktu untuk memperkenalkan diri, yang pertama di paling sebelah kanan Dr. Seto Mulyadi beliau Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak, yang dalam permohonan a quo adalah Pemohon Prinsipal. Yang ke dua di sebelah kanan saya, kami dari anggota tim kuasa hukum, rekan Indrawan, S.H. kemudian sebelah kiri saya rekan Despi Yanti, S.H. dan saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., sebagai anggota tim kuasa hukum daripada Pemohon dalam perkara a quo, demikian Yang Mulia terima kasih, assalamuaikum wr.wb.

3.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik jadi Saudara-Saudara yang berpakaian advokat ini kuasa hukum dari pertama Komisi Perlindungan Anak, kemudian Lembaga Perlindungan Anak dan perorangan, yaitu Alfi Sekar Nadia dan Faza Ibnu Ubaydillah umur 17 tahun betul ya? Ya jadi tiga-tiganya dikuasakan kepada Saudara-Saudara ya? Baik, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan ini tentu yang pertama kami mempersilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya yang tentunya sudah diajukan kepada Mahkamah ini secara tertulis tentu sudah kita baca dan kita pelajari. Tetapi memang untuk pertama sekali silakan disampaikan apa permasalahannya? Undang-Undang Nomor berapa yang Saudara uji,

3

pasalnya atau muatannya, norma atau ayatnya. Kemudian alasannya yang merugikan kepentingan hak-hak konstitusional dari Pemohon, baik langsung maupun yang dapat diduga potensinya kerugian itu dan kemudian tentu pasal-pasal atau yang disebut batu uji di dalam UndangUndang Dasar yang dipergunakan sebagai uji terhadap pasal dalam undang-undang yang Saudara uji materiil. Untuk itu saya persilakan pokok-pokoknya saja untuk disampaikan 4.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia, perkenankan kami menyampaikan pokok-pokok permohonan kami di dalam perkara a quo. Yang Mulia, kami mengajukan permohonan atas nama Pemohon yaitu Komisi Nasional Perlindungan Anak yang merupakan lembaga independen perlindungan anak di Indonesia, yang ke dua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA di Provinsi Jawa Barat yang merupakan lembaga sejenis pada level provinsi, yang ke tiga lembaga perorangan anak Indonesia yang terdiri atas dua orang yaitu Alfie Sekar Nadia dan Faza Ibnu Ubaydilah yang dalam hal ini sebagai anak di bawah umur masing-masing diwakili kedua orang tuanya, sesuai dengan dokumen akte kelahiran dan kartu keluarga. Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pasal 46 ayat (3) huruf c sepanjang frase “yang memperagakan wujud rokok,” dan menurut hemat kami bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (1), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F UUD 1945. Dengan demikian kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Pasal 46 ayat (3) sepanjang frase yang memperagakan wujud rokok tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, yang ke dua bertentangan dengan UUD 1945 dengan demikian maka nantinya Pasal 46 ayat (3) huruf C akan menjadi berbunyi bahwa “siaran iklan niaga promosi yang dilarang adalah promosi rokok,” jadi kami memohon supaya frase yang memperagakan wujud rokok itu dihapuskan karena bertentangan dengan pasal-pasal dalam UUD 1945. Selanjutnya perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa alasan dan dalil yang terkait dengan hal ini, yang pertama bahwa rokok adalah zat adiktif dan bersifat karsinogenik, dia sudah mematikan, WHO menyebut tubecoccail [sic] yang merupakan epidemic global dan dengan demikian maka dia mengakibatkan terlanggarnya hak anak atas hidup yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28A. Berkaitan dengan itu juga secara spesifik UUD 1945 mengatur hak konstitusional Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Kami mendalilkan bahwa rokok dan merokok sebagai bentuk pelanggaran daripada UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) ini karena

4

merokok mengakibatkan anak tidak bisa memenuhi haknya atas hidup, tumbuh dan berkembang serta haknya dari kekerasan dan diskriminasi. Secara juridis formal rokok adalah benda yang bukan barang bebas dia bersifat adiktif, karsikogenik dan mematikan dan hal itu akan kami buktikan nanti di dalam fase sidang pembuktian dan dengan demikian maka dia telah mengakibatkan terlanggarnya Pasal 28B ayat (2). Di sisi lain hak hidup lahir, berkembang dan tumbuh kembang ini akan terlanggar bukan saja disebabkan karena anak terlahir sebagai langsung perokok tapi juga diakibatkan oleh iklan rokok yang masih dibolehkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. Dengan demikian kami mendalilkan bahwa iklan promosi dan sponsor rokok adalah mempunyai causal verband dan kausalitas yang menyebabkan anak-anak menjadi perokok meningkatannya prevalensi, kemudian menurunnya inisiasi usia merokok dan menjadi justifikasi bagi anak-anak untuk terjerat dalam bahaya merokok. Selanjutnya kami juga mendalilkan secara lebih spesifik di dalam permohonan ini, bahwa Pasal 46 ayat (3) huruf C Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 sebenarnya telah bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran itu sendiri dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b, yang menyatakan, yang memuat norma bahwa rokok adalah zat adiktif dan minuman keras tidak boleh di iklankan. Dengan demikian ada pertentangan, ada diskriminasi, ada inkonsistensi antara Pasal 46 ayat (3) huruf c dengan Pasal 46 ayat (3) huruf b yang kami dalilkan sebagai system legal yang dianut dan diakui di dalam Undang-Undang Penyiaran kita, dan karenanya ada pertentangan inilah secara hukum dia melanggar hak konstitusional daripada anak-anak dan WNI yang dalam Pasal 28D ayat (1) dijamin adanya perlindungan hukum yang berbasiskan kepada hukum dan berkeadilan tanpa diskriminasi. Yang berikut kami sampaikan bahwa adanya iklan promosi dan sponsor rokok ini mengakibatkan anak-anak menjadi terlanggar haknya sesuai dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) karena apa? Karena pasal tentang ini menjamin tentang pemenuhan hak anak untuk bisa memperoleh manfaat dari seni dan budaya, demi meningkatkan kwalitas hidup, demi kesejahteraan umat manusia. Hak konstitusional ini terlanggar karena adanya iklan rokok yang kami kualifikasi dan dalilkan sebagai seni dan budaya, yang justru bukan mengakibatkan peningkatan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia akan tetapi kami mendalilkan bahwa seni dan budaya dalam hal ini adalah iklan rokok mengakibatkan anak-anak terjerat dalam epidemi rokok menjadi perokok pemula, mengakibatkan anak-anak meningkat prevalensi merokok sehingga iklan yang kami kualifikasi dalam hal ini sebagai produk seni budaya telah mengakibatkan degradasi kualitas kehidupan anak dan kesejahteraan umat manusia. Dengan demikian kami mendalilkan telah terlanggar hak konstitusional Pemohon, dalam hal ini Pasal 28C ayat (1). Hal yang sama juga terhadap Pasal 28F, dalam hal ini adalah hak untuk memperoleh informasi untuk

5

mengembangkan pribadi, kami mendalilkan bahwa hak untuk memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi itu terlanggar karena rokok yang dalam hal ini di iklankan yang dibenarkan dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c telah melanggar hak konstitusional anak dan Pemohon kami untuk memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Demikian alasan dan dalil-dalilnya yang kami sampaikan di dalam permohonan ini dan dengan alasan-alasan tersebut kami mohon kepada Yang Mulia untuk membuat putusan dengan amar sebagai berikut; 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran sepanjang mengenai frasa “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28F. Mohon sekaligus mengkoreksi Yang Mulia, kami mohon akan perubahan, karena yang kami mohonkan di sini adalah frase yang memperagakan wujud rokok. Sehingga dalam halaman 141 kami koreksi sedikit bukan berbunyi “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” tetapi frasa yang memperagakan wujud rokok; 3. Menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran sepanjang mengenai frasa “yang memperagakan wujud rokok” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan mohon putusan yang seadil-adilnya, et aequo et bono. Demikian Yang Mulia ringkasan yang dapat kami sampaikan mohon izin dan berkenan dan terima kasih. 5.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saudara Pemohon, sudah menjelaskan pokok-pokok permohonannya sebagaimana yang dimuat, disampaikan kepada Mahkamah yang begitu tebal ini ya? Dengan lengkap dengan uraianuraiannya, tentu sebenarnya kalau dari sisi permohonan uji materiil tentu tidak begitu panjang, tetapi bagaimana bahaya merokok itu bagi kepentingan umat manusia di muka bumi, inilah yang memberikan penjelasan yang cukup panjang. Sehingga itu dianggap oleh Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya, baik yang diduga maupun kalau di sini di dalam permohonan Pemohon, di dalam halaman 140 juga sudah dinyatakan, ”dengan fakta dan alasan tersebut di atas Pemohon, Pemohon satu juga sudah mengalami kerugian materiil karena mengalokasikan dan membiayai lembaga secara lebih besar dan menggunakan anggaran untuk membiayai sumber daya manusia yang bekerja dalam kegiatan tersebut. Sehingga secara finansial terbukti kausualitas pengeluaran biaya yang dilakukan oleh Pemohon satu

6

sebagai upaya untuk mencegah mengurangi dan mangantisipasi guna menciptakan sarana masyarakat.” Baik, kemudian sebagai batu ujinya adalah empat pasal di dalam UUD yaitu Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28F. Nah, sesuai dengan kewenangan panel dalam menangani perkara ini tentu panel juga memberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan masukan-masukan sepanjang yang berkenaan dengan permohonan yang Saudara ajukan. Tentu sebelumnya saya ingin mengelaborasi sedikit dari permohonan Saudara ini ya? Pasal 46 ayat (3) huruf c itu, itu kan secara keseluruhan misalnya huruf c adalah “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok.” Jadi seluruh frase yang berada pada ayat c ini atau Pasal 46 ayat (3) huruf c secara keseluruhan ini dinyatakan tidak berlaku ya? setelah dengan perbaikan yang ini, jadi bukan hanya yang memperagakan wujud rokok saja tetapi masuk promosi rokoknya, betul? 6.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Mohon izin untuk mengelaborasi, yang kami mohonkan adalah empat kata yaitu frase yang memperagakan wujud rokok, jadi yang kami mohonkan untuk di-negative legislation adalah memperagakan wujud rokok. Kami sudah siapkan perubahan petitum sehingga petitum kami nanti memohon manyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran sepanjang mengenai frase yang memperagakan wujud rokok dinyatakan bertentangan dengan UUD Pasal 28.

7.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, ini perubahannya sudah kita terima. Tadi sudah disampaikan ke Panitera kan? Perubahannya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Belum.

9.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Saya bacakan ya petitum Saudara ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Ya.

11.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Sama tidak dengan yang di sana?

7

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran sepanjang mengenai frasa “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28F; 3. Menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran sepanjang mengenai frasa “promosi rokok yang memperagakan wujud rokok” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Mohon putusan yang seadil-adilnya, betul? 12.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Betul Yang Mulia, pada hari ini dan semestinya kami sudah masukkan kemarin ada perubahan petitum, amar yang kami minta. Seperti yang sudah kami sampaikan secara lisan, sehingga butir keduanya menjadi menyatakan Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang Undang Penyiaran sepanjang mengenai frase “yang memperagakan wujud rokok” menyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 dan seterusnya.

13.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya, jadi begini, ini kan Saudara sudah menyampaikan. Kalau mau nanti mau diadakan perubahan, makanya sekaligus nanti ada masukanmasukan yang akan disampaikan oleh Majelis, terus kita akan memberikan waktu Saudara untuk sebelum persidangan berikutnya untuk memperbaiki permohonannya. Jadi permohonannya dibuat lagi seperti ini, tentu nanti akan diregister di sini bahwa ini yang diperbaikan terima tanggal sekian, tanggal sekian, itu prosedur di sini. Oleh sebab itu secara lisan yang ingin saya tanyakan tadi, jadi kalimat promosi rokoknya tidak termasuk yang dibatalkan kan?

14.

KUASA PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Tidak Yang Mulia.

15.

KETUA : M.H. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi frase ”yang memperagakan wujud rokok” saja?

16.

KUASA PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Mohon izin untuk mengelaborasi, sehingga kalau permohonan

8

kami dikabulkan maka Pasal 46 ayat (3) huruf c Undang-Undang Penyiaran menjadi berbunyi ”siaran iklan niaga dilarang melakukan; ”c. promosi rokok.” Sehingga frase, ”yang memperagakan wujud rokok” yang pada saat ini kami mohonkan untuk diuji secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 17.

KETUA : M.H. AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi, secara keseluruhannya artinya yang dilarang itu adalah promosi rokoknya, yang melalui iklan penyiaran ya? Baik, tentu kita akan mempertimbangkan dengan alasan-alasan konstitusional yang Saudara majukan, tentu juga mempertimbangkan hak-hak konstitusional warga negara yang lain juga sepanjang yang berkenaan dengan permohonan yang Saudara lakukan ini. Baik, mungkin saya persilakan kepada Pak Arsyad, Ibu Maria untuk memberikan masukan.

18.

HAKIM KONSTITUSI : Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRIATI, S.H., M.H. Terima kasih. Saya melihat ini permohonannya tebal sekali, kalau dibaca itu kemudian antara permohonannya, legal standing-nya, mana yang dimohon, dalilnya apa, petitumnya apa, itu jadi tidak terlihat jelas. Jadi mohon dipersingkat dan hal-hal yang menjelaskan mengapa iklan ini harus dilarang, itu nanti dijadikan bukti saja, sehingga kita membaca itu. Jadi ini lebih dipersingkat. Kemudian saya melihat di sini kalau sudah Pasal 46 ayat (3) huruf c ini mengatakan ”siaran iklan dilarang melakukan promosi rokok, yang memperagakan wujud rokok, berarti kan semua iklan rokok kan tidak boleh? Jadi sebetulnya apa yang dimohon, kalau iklan rokok ini sudah tidak boleh, sebelumnya kan tidak ada yang bermasalah kan? Karena ini sudah larangan. Sedangkan iklan niaga saja dilarang melakukan promosi rokok. Berarti promosi rokok apa pun tidak boleh, dan promosi rokok yang memperagakan wujud rokok berartikan kalau iklan rokok saja malah boleh nanti. Kalau sudah dilarang, kita menyatakan menghilangkan frase ”yang memperagakan wujud rokok, berarti iklan rokoknya saja boleh begitu.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Justru sebaliknya Yang Mulia, mohon izin. Bahwa dengan adanya permohonan ini kami berharap Putusan Mahkamah adalah melakukan pelarangan total terhadap iklan promosi rokok karena sudah dilarang dengan Pasal 36 ayat (3) yang nanti diputuskan yakni ”siaran iklan niaga dilarang melakukan; c. promosi rokok.” Karena selama ini masih

9

dibolehkan iklan sepanjang dia tidak memperagakan wujud rokok. Jadi sama sekali kita berharap tidak memperagakan wujud rokok juga itu adalah bentuk daripada iklan rokok. 20.

HAKIM KONSTITUSI: Prof. Dr. MARIA FARIDA INDRIATI, S.H., M.H. Jadi dianggap semuanya tadi, tapi permasalahannya Mahkamah Konstitusi tidak boleh merumuskan norma yang baru. Yang perlu diingat bahwa kalau pun ini diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Mahkamah konstitusi tidak boleh merumuskan norma baru, yang menyatakan apa yang dikehendaki itu.

21.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi dipertimbangkan, jika huruf c-nya hilang sama sekali, kan begitu kira-kira kalau misalnya dibatalkan maka kalimat ”larangan siaran iklan dilarang, melakukan jadi malah tidak ada larangan terhadap iklan untuk menayangkan iklan merokok itu.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Jadi permohonan kami adalah melarang iklan rokok secara total, dengan meminta pengujian terhadap Frase yang memperagakan wujud rokok.

23.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Artinya begini, dibaca baik-baik Pasal 46 ayat (3) itu berbunyi ”siaran iklan niaga dilarang melakukan,” Kalau huruf c-nya hilang, maka tidak ada Pasal 46 ini yang menyatakan melarang iklan merokok.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Yang Mulia, justru yang kami mohonkan dalam amar putusan nanti adalah menghapuskan atau menyatakan tidak berlaku adalah frase ”yang memperagakan wujud rokok,” jadi cuma empat frase, empat kata, yang memperagakan wujud rokok saja.

25.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya makanya tadi saya tanya berkali-kali. Jadi frase dalam ayat c itu ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kan begitu? Frase pertama promosi, prose kedua rokok, jadi itu tidak dinyatakan inkonstitusional. Tapi yang memperagakan wujud rokok, itu yang dirubah katanya nanti. Karena di permohonan kan masih semuanya itu.

10

26.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H Masih semua, di permohonan awal masih semua.

27.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Ya makanya, jadi kalau nanti yang dibatalkan itu adalah ”yang memperagakan wujud merokok,” maka persoalannya adalah iklan promosi rokoknya dilarang secara total. Kaitannya dengan itu, karena Saudara sudah, Pemohon ya sudah menyatakan memperbaiki nanti petitumnya maka alasan itu tidak semata-mata alasan kerugian yang ditimbulkan oleh akibat rokok, tetapi perlu dipertimbangkan, perlu diberikan alasan yang konstitutional juga bahwa promosi rokok itu menimbulkan kerugian, hak-hak konstitusionalnya. Kalau dalam permohonan ini kan akibat dari rokok itu. Apakah akibatnya karena iklan, apakah akibatnya karena merokok, apakah akibatnya karena rokoknya dijual, itu tidak ada penjelasan. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengaitkan bahwa promosi itu memberi bagian atau kontribusi yang besar terjadinya pelanggaran hak-hak konstitusional Pemohon, karena berbahayanya merokok, kan kira-kira seperti itu Pak. Sehingga penjelasan yang panjang lebar dan tebal itu dia mempunyai hubungan konstitusional dengan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga Mahkamah menilai bahwa promosi itu layak misalnya nanti untuk tidak boleh sama sekali, dilarang promosi rokoknya. Tentu juga nanti akan mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Jadi ini yang penting catatan-catatan menurut hemat panel harus dijelaskan hubungan causal verband antara iklan dengan kerugian konstitusional. Jadi bukan akibat merokoknya, itu harus berbeda. Kemudian untuk melengkapi permohonan ini, pertama karena yang mengajukan permohonan atau Prinsipal itu adalah dari organisasi Komisi Perlindungan Anak ini, ini juga kalau misalnya diatur dengan undang-undang atau apapun dasar hukumnya harus dilampirkan, kemudian dari Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Jawa Barat kalau perorangan jelaslah identitas, kemudian undang-undang yang diuji tentu, kemudian Undang-Undang Dasar dan hal-hal lain yang dianggap bisa dijadikan bukti tulis itu sudah dilampirkan pada saat perubahan permohonan nanti masuk. Dilengkapi semua, tentu dengan sebagaimana biasa natsegel dan segala macam, karena itu nanti akan kita sahkan lebih dahulu sebelum ke pleno. Dan kita akan mempertanyakan misalnya secara formal bertanya, ini undang-undangnya diperoleh dari mana misalnya, itu memang prosedurnya harus begitu. Jadi catatan-catatan itu tolong dilengkapi untuk melengkapi berkas perbaikan nanti. Karena ini peradilan kan kita semuanya harus ditertibkan. Pak Arsyad saya persilakan.

11

28.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Saudara Pemohon maupun Kuasa Pemohon, permohonan ini saya melihatnya itu sudah sistematis ya, dalam posita dan petitumnya memang sudah tergambar. Namun ingin saya, panelis mempertanyakan Pasal 46 ayat (3) huruf c ini Saudara meminta empat kata itu dihilangkan, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sedangkan empat kata ini itu menjadi satu promosi rokok, jadi secara parsial dalam ayat c itu Pasal 46 ayat (3) huruf c Saudara di dalam petitum Saudara tadinya katanya merubah promosi rokok yang memperagakan wujud rokok. Nah, yang memperagakan wujud rokok, ini satu kalimat dengan promosi rokok. Nah, iklan dan promosi itu adalah rechmatig. Iklan rokok sah menurut hukum, promosi rokok juga sah menurut hukum. Nah, sekarang kalau 46C ayat (3) huruf c ini dihilangkan, sedangkan itu sudah merupakan satu pelanggaran. Saudara baca Pasal 58, itu sudah ada sanksi pidananya. Sanksi pidananya di sana dua tahun, kalau ini dihilangkan berarti ketentuan pidana terhadap apa yang Saudara minta dihilangkan itu, coba, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun atau denda 500 juta rupiah. penyiaran radio pidana penjara dan sebagainya “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3). Kalau Saudara minta itu supaya dihilangkan sedangkan di sini sudah diatur ketentuan pidananya. Orang yang melakukan begitu itu harusnya penyidik sudah bisa melakukan penyidikan, itu satu, Kemudian kalau Saudara kaitkan dengan ini dalam bukti P-8 yang Saudara kemukakan, lebih lanjut lagi P-10. Di dalam bagian ke lima iklan dan promosi Pasal 16. Kemudian Pasal 17, “materi-materi iklan yang dilarang,” itu juga sudah ada ketentuan pidananya, dilarang ditujukan terhadap menampilkan bentuk gambar tulisan dan golongan keduanya anak, remaja, wanita hamil, mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah rokok bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu semua sudah dilarang, sudah punya sanksi hanya di dalam PP ini tidak secara tegas disebut seperti di dalam Undang-Undang tentang Penyiaran. Jadi mohon ini pertimbangkan, jadi permohonan ini sebenarnya untuk menghilangkan kalimat “memperagakan wujud rokok,” sedangkan itu merupakan satu kalimat dari pada 46 ayat (3) huruf c. Kita tidak bisa, Mahkamah itu apa yang dikemukan tadi Prof. Maria bahwa kita tidak bisa, itu legislator itu buat undang-undang. Coba dipertimbangkan matang-matang, apakah ini rugi kita sedangkan Konstitusi ini undang-undang ini sudah memberikan hak Saudara, ini dilarang 46 ayat (3). Kok saya minta supaya itu dihapuskan, jadi ini saran kami tapi melihat posita, petitum Saudara sudah bagus, kemudian perbaikan tadi menghilangkan kata promosi rokok. Sedangkan promosi rokok, iklan dan promosinya itu dibenarkan sah menurut hukum ini di dalam PP Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, ini bukti Saudara yang saya baca

12

ini. Bukti P-10, memang di sini tidak mengatur 46 ayat (3) huruf c tetapi di dalam Undang-Undang Penyiaran ini sendiri sudah diatur sanksi kemudian Saudara datang untuk meminta supaya ini dihapus, berarti Saudara membenarkan, saya berdua ini tukang merokok ini kalau dilarang merokok melanggar HAM menurut saya kan begitu. Coba Saudara kuasa hukum yang betul-betul berfikir terhadap permasalahan ini, sebab ada satu konflik rule yang Saudara kemukakan di satu pihak dibenarkan iklan dan promosi di satu pihak ada larangan. Larangan ini sudah secara tegas disebut di dalam undang-undang yang Saudara minta diuji, itu satu. Yang, ke dua apakah memang itu promosi rokok hilang kemudian yang memperagakan dalam wujud rokok. Sedangkan pembuat undang-undang sudah merumuskan satu kalimat, secara parsial Saudara minta supaya hanya empat frase ke atas saja. Ini coba dipertimbangkan dengan baik-baik, tetapi latar belakang, filosofis bagus sekali Anda punya permohonan, ini tetapi dari sudut substansi tolong dipertimbangkan, ini saran saya Pak Ketua, terima kasih. 29.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Baik, beberapa hal yang telah disampaikan mungkin ada yang ditanggapi, saya persilakan.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Terima kasih Yang Mulia, menurut hemat kami, kami tetap pada permohonan ini dan tetap pada petitum dengan perubahan nantinya,. Sehingga yang ingin uji adalah frase yang memperagakan wujud rokok dan dalam bayangan kami nanti Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Penyiaran akan berbunyi pada huruf c-nya adalah “siaran iklan niaga dilarang melakukan; c promosi rokok.” Sehingga kami menafsirkan, baik secara akademis maupun secara tekstural bahwa siaran iklan niaga rokok itu dilarang dan itu yang nanti kami mohonkan di dalam petitum kami dan kami akan membuktikan itu semua didalam bukti-bukti kami sudah siapkan daftar bukti dan kami mudah-mudahan setelah ini nanti akan menyiapkan dan melengkapi dan mengintegrasikan saran dan masukan dari pada Yang Mulia, dan PP Nomor 19 Tahun 2003 Yang Mulia adalah bukti yang kami ajukan untuk membuktikan bahwasanya PP tersebut mengakui bahwa rokok adalah adiktif, karsinogenik dan membahayakan kesehatan. Jadi konteksnya PP secara juridis formal telah mengakui bahwa rokok itu adalah zat adiktif, karsinogenik dan membahayakan kesehatan. Saya kira demikian Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia atas kesempatan ini

13

31.

HAKIM KONSTITUSI : Dr. H.M. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum Saudara Pemohon undang-undang pun tidak bisa kita baca cuma satu pasal saja, keseluruhan undang-undang ini merupakan satu sistem totalitas, ada kaitannya. Kalau itu hilang berati bagaimana dengan Pasal yang menyatakan sanksinya itu? Coba Saudara (...)

32.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Perkenan Yang Mulia atas izin Pimpinan, Ketua Majelis kami pada permohonan ini hanya mengajukan permohonan terhadap Pasal 46 ayat (3) , huruf c sepanjang frase yang “memperagakan wujud rokok.” Jadi Pasal 58 adalah bukan pokok permohonan kami dalam permohonan ini.

33.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Jadi Saudara Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, memang dalam pemeriksaan pendahuluan itu panel berkewajiban memberikan nasihat kepada Pemohon, dan terhadap masukan atau nasihat yang disampaikan oleh Majelis Hakim atau panel maka dalam waktu 14 hari itu dilakukan perbaikan terhadap permohonan, jika Saudara menganggap bahwa ada hal yang perlu diperbaiki berkenaan dengan permohonan Saudara. Tadi juga sudah dikatakan bahwa Saudara akan memperbaiki khususnya di bagian petitum dan hal-hal lain yang saya kira juga saya tekankan tadi, jadi yang perlu dimasukkan juga adalah bagaimana Saudara membuat konstantir bahwa iklan itu menimbulkan kerugian konstitusional, ini soal promosinya. Kalau rokok merupakan zat adiktif yang berbahaya itu sudah pasti, bahkan kotak rokoknya ditulis, itu sesuatu yang sudah terang benderang begitu tetapi orang secara sukarela mau mengisap zat adiktif itu, silakan saja kan begitu. Tapi konteks permohonan ini yang penting menurut saya karena yang akan kita uji ini adalah UndangUndang Penyiaran, yang berkenaan Pasal 46 ayat (3) huruf c itu sampai sejauh mana bahwa promosi itu menimbulkan atau bisa diduga kerugian yang timbul oleh Pemohon dalam kaitan ini, sehingga soal itu clear soal itu. Kalau soal bahwa rokok itu zat berbahaya itu memang itu kita sudah tahu semua itu, bahkan saya katakan di bungkus rokoknya selalu ditulis soal membahayakan kesehatan, ini dan segala macam. Nah tapi iklannya yang dianggap merugikan atau promosinya yang dianggap merugikan hak konstitusional itu harus kuat di sana sehingga kita sampai kepada satu kesimpulan memang dalil yang Saudara ungkapkan itu berdasarkan fakta-fakta yang ada sampai kepada Mahkamah untuk mengambil kesimpulan nanti tetapi apakah apapun putusannya tentu belum bisa kita katakan, nanti kita lihat putusannya seperti apa. Jadi itu hal-hal yang kami sampaikan dan sidang ini kita tunda paling lambat dalam waktu 14 hari, tetapi sebelum 14 hari mungkin

14

perbaikan permohonannya sudah masuk, bukti tulisnya juga sudah masuk dibuat daftar buktinya nanti akan kita sahkan termasuk saksi dan ahli yang akan Saudara majukan nanti, sudah dimasukkan daftarnya. Kalau mau mengajukan ahli tentu curriculum vitae-nya juga harus disebutkan dia keahliannya di bidang apa, untuk mempermudah Majelis nanti dalam melakukan proses selanjutnya. jadi diprediksi dululah kirakira akan memajukan saksinya berapa orang, lalu ahlinya berapa orang nanti kita akan melapor kepada pleno untuk memanggil DPR dan Pemerintah dalam pengujian undang-undang ini bisa dipahami ya? 34.

KUASA HUKUM PEMOHON : MUHAMMAD JONI, S.H., M.H. Bisa Majelis.

35.

KETUA : H.M AKIL MOCHTAR, S.H., M.H. Cukup? Dengan demikian sidang ini saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 1X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.34 WIB

15